Lingkaran.id -Pemerintah akan segera mengumumkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pengumuman resmi tersebut akan disampaikan pekan ini oleh pemerintah.Menurut Dasco, pengumuman ini akan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).TMT CPNS & PPPK 2024 Ditetapkan, Ini Jadwal Lengkap dan Batas Akhir Penetapan NIPJadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024Berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah jadwal resmi pengangkatan CPNS dan PPPK 2024:CPNS 2024:TMT (Terhitung Mulai Tanggal): 1 Oktober 2025SK Pengangkatan: Paling lambat 1 September 2025Batas Akhir Penetapan NIP: 30 Juni 2025PPPK 2024:TMT: 1 Maret 2026SK Pengangkatan: Paling lambat 1 Februari 2026Batas Akhir Penetapan NIP: 30 November 2025Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaDasco juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pengangkatan CASN agar dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.Dengan adanya pengumuman ini, calon ASN diharapkan segera mempersiapkan diri menghadapi tahapan selanjutnya dalam proses seleksi dan pengangkatan. Pastikan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah agar tidak tertinggal perkembangan terbaru. 

Lingkaran.id -Pengumuman hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akhirnya resmi dirilis pada Selasa, 18 Maret 2025, pukul 15.00 WIB. Para peserta dapat mengecek kelulusan mereka melalui situs resmi yang telah disediakan oleh panitia SNPMB.Cara Cek Hasil SNBP 2025 Berikut langkah-langkah untuk mengecek hasil seleksi:Buka situs resmi SNPMB di https://pengumuman-snbp.snpmb.idMasukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir pada kolom yang tersedia.Klik tombol "Lihat Hasil Seleksi".Jika tampilan header berwarna biru, artinya Anda lulus SNBP 2025.Jika tampilan header berwarna merah, artinya Anda tidak lulus.TMT CPNS & PPPK 2024 Ditetapkan, Ini Jadwal Lengkap dan Batas Akhir Penetapan NIPSelain laman resmi SNPMB, peserta juga dapat mengakses hasil seleksi melalui 44 laman mirror yang telah disediakan oleh berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.Langkah Selanjutnya Setelah Pengumuman Bagi peserta yang dinyatakan lulus, segera lakukan registrasi ulang di perguruan tinggi tujuan sesuai jadwal dan ketentuan masing-masing kampus. Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan agar status kelulusan dapat diproses dengan lancar.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaSementara itu, bagi peserta yang belum lulus, masih ada kesempatan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Pendaftaran SNBT dapat dilakukan melalui situs resmi SNPMB, dengan jadwal yang telah ditentukan.Tetap Waspada terhadap Informasi Palsu Panitia SNPMB mengimbau agar peserta hanya mengakses informasi dari situs resmi SNPMB dan laman mirror PTN. Hindari informasi yang belum terverifikasi serta jangan mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tidak resmi.Pantau terus situs resmi SNPMB dan media sosial terkait untuk mendapatkan informasi terbaru. Semoga sukses bagi seluruh peserta SNBP 2025.*** 

Lingkaran.id - Menjelang arus mudik Lebaran 2025, kebijakan baru diterapkan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Mulai Rabu (26/3/2025) pukul 12.00 WIB, pelabuhan ini hanya akan melayani penyeberangan bagi pejalan kaki, mobil pribadi, dan kendaraan angkutan umum.Sementara itu, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua (motor) serta truk golongan VI akan dialihkan ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan, yang juga berada di Cilegon. Mereka akan diarahkan untuk menyeberang ke Pelabuhan Wika Beton di Lampung.Keutamaan Dua Rakaat Sebelum Subuh Lebih Baik Dari Dunia Dan SeisinyaSedangkan untuk kendaraan pengangkut barang, khususnya truk golongan VII ke atas, jalur penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara, Serang. Truk-truk ini nantinya akan menuju BBJ Lampung.Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Kombes Lenganek Mawardi, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di Pelabuhan Merak saat musim mudik.“Sistem pembagian tiga pelabuhan penyeberangan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak,” ujar Lenganek dalam keterangannya.Ia menambahkan, sistem ini akan diberlakukan hingga Minggu (30/3/2025) pukul 20.00 WIB. Setelah itu, operasional pelabuhan akan kembali normal.Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan, Pelabuhan Merak juga telah menyiapkan area penampungan tambahan atau buffer zone bagi kendaraan yang menunggu giliran menyeberang.Terdapat dua buffer zone yang disediakan, yaitu di Pelabuhan Indah Kiat dan Jalan Cikuasa Atas.Namun, jika kapasitas Pelabuhan Merak dan kedua buffer zone ini telah penuh, kepolisian akan menerapkan sistem penundaan atau holding system.Hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politik"Kendaraan akan ditahan sementara di beberapa titik, yaitu rest area KM 68, rest area KM 43, Gerbang Tol Cikupa KM 31, serta rest area KM 13 sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak," jelasnya.Lebih lanjut, Lenganek mengimbau para pemudik untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan guna memastikan perjalanan yang aman dan nyaman."Kami juga berharap pengguna jalan dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik, mengikuti informasi terbaru mengenai arus mudik, serta mematuhi pengaturan lalu lintas yang berlaku," tambahnya.Pihak kepolisian dan instansi terkait akan terus memantau arus mudik serta melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan kelancaran mobilitas pemudik selama periode Lebaran 2025.*** 

Lingkaran.id - Menjelang perayaan Idulfitri 2025, permintaan masyarakat terhadap penukaran uang baru mengalami peningkatan signifikan. Sayangnya, di tengah antusiasme tersebut, muncul modus penipuan baru yang memanfaatkan layanan penukaran uang secara online, mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian finansial.Sebuah video viral yang diunggah oleh akun TikTok @fromza27 pada 15 Maret 2025 memperlihatkan seorang wanita yang menjadi korban penipuan saat mencoba menukar uang melalui platform daring. Dalam video tersebut, wanita tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah mentransfer dana sebesar Rp2,5 juta untuk mendapatkan pecahan.Jangan Lewatkan! Inilah Keutamaan Sahur yang Jarang Diketahui Banyak OrangNamun, harapannya untuk mendapatkan uang pecahan baru pupus ketika paket yang diterimanya justru berisi sebungkus biskuit bermerek Hatari. Kejadian ini sontak menjadi perbincangan luas di media sosial, dengan banyak netizen mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online, terutama terkait penukaran uang.Kasus ini bukanlah yang pertama. Menjelang Lebaran, praktik penipuan dengan modus penukaran uang baru secara online semakin marak. Para pelaku biasanya menawarkan layanan penukaran uang dengan iming-iming kemudahan dan proses cepat. Sayangnya, setelah korban mentransfer sejumlah uang, mereka justru menerima barang yang tidak sesuai, atau bahkan tidak mendapatkan kiriman sama sekali.Modus ini menjadi semakin berbahaya karena banyak masyarakat yang tergiur oleh penawaran yang terlihat menguntungkan, tanpa memastikan kredibilitas penyedia jasa tersebut.Menanggapi fenomena ini, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran penukaran uang baru yang tidak resmi. BI menegaskan bahwa layanan penukaran uang yang sah tidak memungut biaya apa pun dan tidak dilakukan melalui transaksi digital pribadi.Untuk memastikan keamanan, BI menyarankan agar masyarakat hanya melakukan penukaran uang baru melalui layanan resmi BI atau bank-bank yang telah ditunjuk. Selain itu, BI juga mengingatkan agar tidak tergiur dengan penawaran jasa penukaran uang yang mencurigakan.Resmi! Pemerintah Ubah Skema Penyaluran Tunjangan Guru, Ini RinciannyaSelain penipuan penukaran uang baru, masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap modus lain yang sering muncul, seperti penipuan yang mengatasnamakan program hadiah dari suatu produk.Dengan meningkatkan kewaspadaan dan memastikan transaksi dilakukan melalui jalur resmi, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang semakin marak, terutama menjelang momen-momen penting seperti Lebaran.***

Lingkaran.id - Masyarakat yang ingin melakukan pemesanan penukaran uang baru melalui situs resmi PINTAR BI mengalami kendala teknis pada Minggu (16/3/2025) pagi. Layanan yang seharusnya mulai beroperasi pukul 09.00 WIB justru mengalami gangguan, membuat calon penukar tidak dapat mengakses sistem untuk melakukan pemesanan kuota.Sejak diumumkan oleh Bank Indonesia (BI), sistem PINTAR BI menjadi platform utama untuk melakukan pemesanan penukaran uang baru menjelang Lebaran 2025. Namun, gangguan teknis yang terjadi pagi ini menyebabkan calon penukar kesulitan mengakses layanan.Kapan THR Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Jadwal Resmi dan Prediksi Pencairannya!Sejumlah pengguna melaporkan bahwa situs tidak dapat dimuat, sementara beberapa lainnya menghadapi kendala saat mencoba masuk ke sistem. Dalam pernyataan resminya, Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa aplikasi PINTAR BI mengalami kendala teknis dan sedang dalam proses pemulihan.“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saat ini, tim kami sedang melakukan perbaikan dan aplikasi diharapkan dapat diakses kembali pada Minggu, 16 Maret 2025, pukul 11.00 WIB,” tulis BI dalam pengumuman resminya.Namun, berdasarkan pemantauan terbaru, pada pukul 11.00 WIB situs PINTAR BI masih belum dapat diakses. Pengguna yang mencoba mengakses situs tersebut hanya mendapatkan tampilan pesan "This site can't be reached."Dampak Gangguan terhadap Jadwal Penukaran Uang BaruSebelumnya, BI telah menetapkan empat periode pendaftaran dan penukaran uang baru untuk Lebaran 2025, yaitu:Periode I: Pendaftaran dibuka 3 Maret 2025 pukul 12.00 WIB, dengan penukaran berlangsung pada 4-9 Maret 2025.Periode II: Pendaftaran dimulai 9 Maret 2025 pukul 09.00 WIB, dengan penukaran berlangsung pada 10-16 Maret 2025.Periode III: Pendaftaran dijadwalkan pada 16 Maret 2025 pukul 09.00 WIB, dengan penukaran dilakukan pada 17-23 Maret 2025.Periode IV: Pendaftaran dimulai pada 23 Maret 2025 pukul 09.00 WIB, dengan penukaran berlangsung pada 24-27 Maret 2025.Dengan adanya kendala teknis ini, pendaftaran untuk periode III yang seharusnya dimulai hari ini mengalami hambatan. Banyak masyarakat khawatir mereka tidak mendapatkan kuota penukaran akibat gangguan yang belum terselesaikan ini.Langkah-Langkah Penukaran Uang Baru via PINTAR BIUntuk menukarkan uang baru melalui situs PINTAR BI, pengguna harus mengikuti beberapa langkah berikut:Akses Situs PINTAR BIBuka situs https://pintar.bi.go.id melalui browser di ponsel atau laptop.Pilih layanan "Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling."Pilih Lokasi dan JadwalTentukan kota, lokasi, dan tanggal penukaran yang diinginkan.Klik "Lanjutkan" setelah memilih lokasi dan jadwal.Isi Data DiriMasukkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, nomor HP, dan email.Pastikan semua data yang diisi benar sebelum melanjutkan.Pilih Nominal PenukaranUang Pecahan Besar (UPB): Maksimal Rp 2 juta (Rp 50.000 - 30 lembar, Rp 20.000 - 25 lembar).Uang Pecahan Kecil (UPK): Maksimal Rp 2,3 juta (Rp 10.000 - 100 lembar, Rp 5.000 - 200 lembar, Rp 2.000 - 100 lembar, Rp 1.000 - 100 lembar).Klik "Konfirmasi Pemesanan" setelah memilih pecahan yang diinginkan.Simpan Bukti PemesananUnduh dan simpan bukti pemesanan yang dikirim melalui email.Datang ke lokasi penukaran sesuai jadwal dengan membawa KTP dan bukti pemesanan.Mudah Dan Cepat!! Begini Cara Tukar Uang Baru Lewat Pintar BI untuk Lebaran 2025Hingga berita ini ditulis, situs PINTAR BI masih belum dapat diakses. Masyarakat yang ingin menukarkan uang baru berharap agar Bank Indonesia segera menyelesaikan permasalahan teknis ini sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang baru menjelang Lebaran.Pihak BI belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab gangguan teknis ini serta langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat disarankan untuk terus memantau pengumuman resmi dari Bank Indonesia terkait perkembangan layanan PINTAR BI.*** 

Lingkaran.id - Jadwal Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024Jadwal Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024Bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah lolos seleksi, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) merupakan salah satu tahapan penting yang ditunggu-tunggu. NIP bukan hanya sekadar nomor identitas, melainkan simbol resmi yang menandakan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari aparatur negara.Penetapan Jadwal NIP 2024Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian negeri, biasanya akan mengumumkan jadwal penetapan NIP setiap tahunnya. Meskipun belum ada informasi resmi dari BKN terkait jadwal pasti untuk tahun 2024, kita dapat merujuk pada pola tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan kapan jadwal tersebut akan diumumkan.Tahapan Proses Penetapan NIPSebelum NIP resmi diterbitkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh CPNS dan PPPK, antara lain:Pengumuman Hasil Seleksi: Setelah proses seleksi selesai, instansi yang bersangkutan akan mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi.Pengiriman Berkas: Para calon yang lolos harus mengirimkan berkas persyaratan seperti ijazah, transkrip, dan dokumen lainnya ke BKN atau instansi terkait.Verifikasi Berkas: BKN akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang dikirimkan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.Penetapan NIP: Setelah verifikasi selesai, BKN akan menetapkan NIP untuk setiap CPNS dan PPPK yang lolos.Cara Cek Jadwal dan NIP TerkiniUntuk memantau jadwal penetapan NIP 2024, ada beberapa cara yang bisa dilakukan:Website Resmi BKN: BKN biasanya akan mengumumkan informasi terkini melalui situs resminya di www.bkn.go.id.Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP): Melalui SIKEP, para CPNS dan PPPK dapat melakukan cek status NIP secara online.Media Sosial Resmi: BKN juga aktif membagikan informasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook.Perkiraan Jadwal Penetapan NIP 2024Beberapa perkiraan jadwal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:TahapanPerkiraan JadwalPengumuman Hasil SeleksiTriwulan I 2024Pengiriman BerkasTriwulan II 2024Verifikasi BerkasTriwulan III 2024Penetapan NIPTriwulan IV 2024Pentingnya Memahami Jadwal NIPMemahami jadwal penetapan NIP memiliki beberapa manfaat penting:Menghindari Keterlambatan: Dengan mengetahui jadwal yang jelas, para CPNS dan PPPK dapat mempersiapkan diri dan dokumen yang diperlukan.Mengurangi Kecemasan: Jadwal yang transparan membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan.Memudahkan Perencanaan: NIP diperlukan untuk kegiatan administratif lainnya seperti penggajian dan pemberian manfaat kepegawaian.Frequently Asked Questions (FAQ)Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait jadwal penetapan NIP:Apa yang dimaksud dengan NIP?NIP atau Nomor Induk Pegawai adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil sebagai identitas resmi.Kapan NIP biasanya diterbitkan?NIP biasanya diterbitkan setelah semua proses seleksi dan verifikasi selesai, biasanya beberapa bulan setelah pengumuman hasil seleksi.Bagaimana cara mengecek NIP?NIP dapat diperiksa melalui situs resmi BKN atau SIKEP dengan menggunakan NIK atau nomor registrasi.PenutupJadwal penetapan NIP untuk CPNS dan PPPK 2024 merupakan informasi yang sangat dinantikan. Dengan memahami jadwal dan proses yang terkait, para calon pegawai dapat lebih siap dan tidak ketinggalan informasi penting. Namun perlu diingat bahwa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan pemantauan terus-menerus melalui kanal resmi yang telah ditentukan.Bagi yang telah lolos seleksi, selamat menanti NIP Anda! Tetap waspada dan siaga dalam memantau informasi terbaru.

Lingkaran.id -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prediksi musim kemarau 2025 yang menunjukkan kondisi iklim secara umum akan bersifat normal. Namun, beberapa wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau lebih basah, sementara yang lain justru lebih kering dari biasanya.Puncak Musim Kemarau di Juni-Agustus Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam konferensi pers di Jakarta (13/3), menyatakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus 2025. Meski begitu, awal musim kemarau di beberapa daerah diprediksi maju atau mundur dibandingkan kondisi normalnya."Jika dibandingkan dengan rerata klimatologinya (periode 1991-2020), maka awal musim kemarau 2025 di Indonesia diprediksi terjadi pada periode yang sama dengan normalnya di 30% wilayah, mundur di 29% wilayah, dan maju di 22% wilayah," jelas Dwikorita.10 Ide Kue Lebaran Unik yang Bikin Lebaranmu Lebih SpesialWilayah yang Mengalami Kemarau Normal, Lebih Basah, dan Lebih Kering BMKG memetakan sifat musim kemarau 2025 menjadi tiga kategori utama:Kemarau Normal (60%): Dialami sebagian besar Sumatera, Jawa bagian timur, Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Papua.Kemarau Lebih Basah dari Normal (26%): Terjadi di sebagian kecil Aceh, sebagian besar Lampung, Jawa bagian barat dan tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian kecil Sulawesi, dan Papua bagian tengah.Kemarau Lebih Kering dari Normal (14%): Diprediksi terjadi di Sumatera bagian utara, sebagian kecil Kalimantan Barat, Sulawesi bagian tengah, Maluku Utara, dan Papua bagian selatan.Dampak dan Antisipasi Sektor Terkait Dengan prediksi ini, BMKG mengimbau berbagai sektor untuk bersiap:Pertanian: Penyesuaian jadwal tanam di daerah yang mengalami pergeseran musim kemarau serta penggunaan varietas tahan kekeringan.Kebencanaan: Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah rawan kekeringan.Sumber Daya Air & Energi: Pengelolaan air secara efisien untuk kebutuhan irigasi, PLTA, dan pemenuhan air baku di daerah yang lebih kering dari normal.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaFaktor Iklim Global: ENSO dan IOD Netral Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa fenomena La Niña di Samudra Pasifik telah bertransisi ke fase ENSO Netral. Begitu pula dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang juga berada dalam fase Netral."Tidak adanya dominasi iklim global seperti El Niño dan La Niña membuat musim kemarau 2025 cenderung lebih stabil dibandingkan 2023 yang sempat mengalami kekeringan ekstrem," ujar Ardhasena.Dengan kondisi iklim yang diprediksi normal namun tetap bervariasi di beberapa wilayah, masyarakat diharapkan lebih waspada dan mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau 2025. BMKG akan terus memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan cuaca dan iklim di Indonesia.**** 

Lingkaran.id - Menjelang Lebaran 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka posko pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja dan buruh. Layanan ini dapat diakses secara daring maupun langsung, guna memastikan hak pekerja dalam menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku.Posko pengaduan ini dibuka berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 yang mengatur bahwa pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 2025.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025Jika terdapat perusahaan yang tidak membayarkan THR atau tidak memberikan sesuai ketentuan, pekerja dapat segera melaporkannya melalui platform daring maupun posko fisik yang tersedia di setiap provinsi dan kabupaten/kota.Cara Melaporkan Masalah THR Lewat Situs SIAPKerjaUntuk mempermudah proses pengaduan, Kemnaker menyediakan layanan online melalui laman poskothr.kemnaker.go.id. Berikut langkah-langkahnya:1. Registrasi Akun SIAPKerjaKunjungi situs poskothr.kemnaker.go.id.Klik ikon menu di sudut kanan atas, lalu pilih "Masuk".Tekan "Daftar Sekarang".Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap, lalu klik "Berikutnya".Isi alamat email dan nomor ponsel aktif.Buat kata sandi dengan kombinasi minimal 8 karakter, termasuk huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.Klik "Daftar Sekarang" dan lakukan verifikasi akun melalui email.2. Mengajukan Pengaduan THRLogin ke akun SIAPKerja dengan email atau nomor ponsel.Pilih menu Pengaduan THR.Tentukan provinsi dan kabupaten/kota lokasi perusahaan.Cari dan pilih nama perusahaan. Jika tidak ada, klik "Perusahaan Baru".Isi detail pekerjaan, termasuk jabatan, bagian, dan status pegawai.Pilih pokok permasalahan terkait THR.Jelaskan kronologi permasalahan secara rinci.Unggah bukti pendukung (misalnya, slip gaji atau kontrak kerja).Klik "Laporkan" untuk mengajukan pengaduan.Setelah laporan terkirim, pekerja akan menerima email konfirmasi serta dapat memantau perkembangan pengaduan melalui menu Histori Pengaduan Saya.Padangsidimpuan Banjir !! Akibat Sungai Batang Ayumi Meluap3. Konsultasi THR via SIAPKerjaSelain mengajukan pengaduan, pekerja juga bisa berkonsultasi terkait THR melalui fitur layanan SIAPKerja. Berikut langkah-langkahnya:Kunjungi laman kemnaker.go.id.Pilih menu Layanan dan klik Posko THR.Login menggunakan akun SIAPKerja.Pilih menu Konsultasi THR.Tentukan wilayah perusahaan (Barat, Tengah, atau Timur).Masukkan data diri seperti nama, email, nomor ponsel, provinsi, dan kabupaten/kota.Klik "Mulai Obrolan" untuk berkonsultasi melalui fitur chat.Dengan adanya posko pengaduan ini, Kemnaker berharap setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai regulasi yang berlaku. Pekerja yang mengalami kendala dalam pembayaran THR diharapkan segera melaporkan permasalahan tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.***

Lingkaran.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, melakukan aksi kemanusiaan dengan membeli ribuan mukena dan sarung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada para korban banjir di wilayah Bekasi dan Karangsari, Lampung.Dalam kesempatan itu, Zulhas memborong sebanyak 2.000 mukena dan 2.000 sarung, sehingga total barang yang dibelinya mencapai 4.000 potong. Ia mengunjungi empat toko di Pasar Jaya Tanah Abang Blok B, di mana masing-masing toko mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Total nilai pembelian tersebut hampir menyentuh angka Rp 300 juta, yang ia keluarkan dari dana pribadinya.Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi, Siapkan Penjara Khusus di Pulau Terpencil: Biar Ketemu HiuMenurut Zulhas, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban, terutama menjelang perayaan Idul Fitri."Ya, saya tadi beli sarung dan mukena, belanja untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir," ujarnya saat ditemui di lokasi.Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa ia memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, dengan membeli langsung dari pedagang kecil, ia tidak hanya membantu korban banjir tetapi juga memberdayakan para pelaku usaha lokal."Saya memang lebih suka belanja di Tanah Abang karena kebanyakan pedagangnya dari UMKM. Selain itu, di sini bisa menawar dan harga juga lebih bersaing dibanding di mal," ungkapnya.Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025Bantuan mukena dan sarung ini direncanakan akan segera dikirim ke dua lokasi terdampak, yakni Bekasi dan Karangsari, Lampung. Zulhas menegaskan bahwa distribusi bantuan ini akan dilakukan secepat mungkin agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.Aksi sosial ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama karena menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana sekaligus mendukung roda perekonomian para pelaku usaha kecil.

Lingkaran.id - Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa William Anderson, food vlogger yang lebih dikenal dengan nama Codeblu, terkait dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret sebuah toko roti dalam pusaran kontroversi. Pemeriksaan ini berlangsung pada Selasa (tanggal belum disebutkan), di mana William mengungkapkan kronologi kasus yang berujung pada dugaan pemerasan tersebut.Dalam keterangannya kepada penyidik, William menyatakan bahwa dirinya telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur mediasi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya kasus ini tetap berlanjut ke ranah hukum.Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi, Siapkan Penjara Khusus di Pulau Terpencil: Biar Ketemu HiuPerkara ini bermula dari unggahan Codeblu di media sosial yang menyoroti keberadaan kue berjamur di salah satu gerai toko roti. Konten yang diunggahnya kemudian menjadi viral, memicu reaksi dari pihak toko yang merasa dirugikan akibat informasi yang mereka anggap tidak benar. Tak terima dengan pemberitaan tersebut, pihak toko melayangkan laporan ke kepolisian dengan tuduhan penyebaran berita bohong.Situasi semakin memanas setelah muncul dugaan bahwa Codeblu menawarkan kerja sama pembuatan konten kepada pihak toko dengan nilai yang cukup fantastis, yakni Rp 350 juta. Permintaan tersebut kemudian dianggap oleh pihak toko sebagai bentuk pemerasan.Kontroversi Hoax Codeblu Hingga Dugaan Pemerasan Picu Boikot dan Proses HukumKasus ini menjadi perhatian publik, terutama di kalangan kreator digital, karena memunculkan perdebatan tentang batasan antara kritik yang sah dalam ulasan kuliner dan tindakan yang bisa berujung pada pelanggaran hukum. Selain dugaan pemerasan, kasus ini juga dikaitkan dengan potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dapat menjerat para content creator jika dinilai menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain.Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan masih terus berlanjut. Pihak kepolisian masih menggali keterangan dari berbagai pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus yang menarik perhatian banyak pihak ini

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya dalam memberantas korupsi dengan mengusulkan pembangunan penjara khusus bagi para koruptor di sebuah pulau terpencil. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti dampak buruk korupsi yang selama ini menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam upaya melawan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmennya, ia berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun fasilitas pemasyarakatan di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025“Kami akan mencari pulau yang benar-benar terpencil untuk membangun penjara bagi koruptor. Kalau mereka mencoba melarikan diri, biar mereka bertemu dengan hiu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.Langkah ini diyakini sebagai strategi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang selama ini kerap menghindari hukuman berat. Prabowo menilai bahwa sistem pemidanaan yang ada masih belum cukup memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka korupsi di Indonesia. Ia pun berjanji untuk memastikan bahwa para koruptor tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa selama menjalani masa hukuman mereka.Prabowo juga menekankan bagaimana praktik korupsi telah merugikan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari guru, dokter, perawat, hingga petani yang kesulitan mendapatkan hak dan fasilitas yang seharusnya mereka nikmati. Menurutnya, korupsi menghambat distribusi dana kesejahteraan dan pembangunan nasional.“Korupsi bukan hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kesejahteraan guru, petani, tenaga kesehatan, dan sektor penting lainnya justru disalahgunakan oleh para koruptor. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman ResmiRencana pembangunan penjara di pulau terpencil ini menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Beberapa pihak menilai langkah tersebut sebagai inovasi dalam pemberantasan korupsi, sementara yang lain mempertanyakan efektivitasnya dalam jangka panjang. Salah satu kekhawatiran yang mencuat adalah potensi penyalahgunaan wewenang dan kemungkinan adanya fasilitas mewah di dalam penjara yang dapat mengurangi efek jera yang diharapkan.Di tingkat internasional, beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa dengan memindahkan narapidana ke lokasi yang sulit dijangkau guna meminimalisir kemungkinan interaksi dengan dunia luar. Namun, implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.Sebagai negara yang terus berjuang melawan korupsi, Indonesia diharapkan dapat menerapkan kebijakan ini dengan transparan dan efektif. Langkah yang diusulkan Prabowo Subianto ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi dan terus mencari solusi yang lebih baik dalam menegakkan hukum.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan aksi unik seorang emak-emak yang diduga berpura-pura kesurupan saat ditagih utang oleh petugas viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, emak-emak itu terlihat tergeletak di lantai dan bertingkah aneh ketika didatangi penagih.Video yang diunggah pada Kamis (13/3/2025) itu menampilkan momen saat emak-emak tersebut mulai menggeliat dan bertindak tak biasa, seolah-olah sedang mengalami kesurupan.Kim Seo-hyun, Bintang Muda yang Bersinar di Dunia K-Pop"POV: pura-pura kesurupan saat ditagih utang."  tulis dalam keterangan unggahan.Aksi emak-emak ini langsung menarik perhatian netizen dan menuai beragam komentar. Banyak yang menanggapinya dengan candaan dan humor."Wkwkwk, sudah biasa itu, strategi tingkat tinggi!" tulis seorang netizen."Warga Konoha memang selalu punya cara unik," timpal netizen lain sambil bercanda.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaFenomena unik seperti ini sering kali menjadi hiburan tersendiri di dunia maya. Namun, aksi berpura-pura untuk menghindari kewajiban membayar utang tetap menjadi perbincangan yang menarik bagi warganet.***

Lingkaran.id - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi polemik penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Gibran memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi atas permasalahan tersebut dan meminta para calon pegawai untuk bersabar menunggu keputusan resmi."Sudah ada solusinya, tunggu saja," ujar Gibran saat mengunjungi SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).Meski demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk solusi yang dimaksud, melainkan menyerahkan pengumuman lebih lanjut kepada pihak terkait.Usai THR, Pengemudi Ojek Online Harapkan Jaminan Kecelakaan dan Hari TuaGibran menekankan bahwa perkembangan terbaru mengenai pengangkatan CASN akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait."Nanti Pak Presiden dan kementerian yang akan memberikan update," tambahnya.Polemik terkait pengangkatan CASN 2024 mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan adanya penundaan dalam proses tersebut. Keputusan ini menuai reaksi dari berbagai pihak, terutama dari para calon pegawai yang merasa dirugikan karena ketidaksesuaian dengan ketentuan awal.Menyikapi kontroversi ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai langkah penyelesaian. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menpan-RB Rini Widyantini setelah pertemuannya dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).“Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” ujar Rini. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci isi dari Inpres tersebut maupun langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini.Badan Kepegawaian Negara (BKN) turut menanggapi permasalahan ini dengan menegaskan bahwa hak-hak CASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tetap akan dipenuhi meskipun pengangkatan mereka mengalami penundaan.Kenapa Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda? Ini 4 Alasannya!Selain memastikan penetapan nomor induk pegawai (NIP) tetap berjalan sesuai jadwal, BKN juga menginstruksikan kepada instansi pusat dan daerah agar tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang masih mengikuti proses seleksi CASN. Target penyelesaian NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 telah ditetapkan, yakni paling lambat 30 Juni 2025 untuk CPNS dan 30 November 2025 bagi calon PPPK.Dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah, harapan pun tertuju pada penyelesaian cepat polemik ini agar tidak semakin meresahkan 1,2 juta calon aparatur sipil negara yang masih menunggu kepastian.***

Lingkaran.id -  Akun media sosial Merapi Uncover menjadi perbincangan hangat setelah diduga mengalami intimidasi dari pihak kepolisian. Dugaan tersebut mencuat usai akun ini mengunggah cuitan di platform X yang mengimbau warganet untuk melaporkan kejadian kriminal, kecelakaan, hingga kenakalan remaja langsung ke pihak berwenang, bukan melalui akun mereka."Mohon kurangi lapor di Merapi Uncover Kriminal, Kehilangan, Kenakalan remaja, Penipuan, Kecelakaan, dan lainnya, langsung saja lapor ke yang berwenang, matur nuwun." tulisnya dalam unggahannya.Viral Warga Syok Hingga Pingsan Usai Dimarahi LurahUnggahan ini langsung memicu spekulasi di kalangan netizen. Akun X @jateng_twit menduga bahwa Merapi Uncover mendapat tekanan dari pihak kepolisian.“Min @Divpropam, infonya akun ini habis didatangi pihak kepolisian kemarin (10/3) sore. Apa benar ada intimidasi atau gimana?,” tulisnya.Menanggapi spekulasi tersebut, akun resmi Polda DIY @poldajogja memberikan klarifikasi terkait unggahan Merapi Uncover.“TIDAK LUCU. Pagi ini (10/3) sempat viral foto yang menarasikan korban tindak kejahatan jalanan. Setelah kami lakukan penyelidikan, terungkap fakta bahwa kejadian tersebut TIDAK BENAR. Sudah banyak netizen ‘kegocek’ sehingga timbul keresahan di masyarakat.” tulis akun @poldajogja.Disidak Ratu Dewa, Lurah Pulokerto Kena SP3 dan Dicopot dari JabatannyaPolda DIY juga menegaskan bahwa tidak ada bentuk intimidasi terhadap Merapi Uncover. Kepolisian hanya menindaklanjuti informasi yang beredar guna mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat.Kasus ini menjadi pengingat bagi pengguna media sosial agar selalu melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyebarkannya, demi menghindari kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.*** 

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, resmi mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) serta tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, dan para pensiunan.Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pencairan THR akan dimulai pada Senin, 17 Maret 2025, atau dua pekan sebelum perayaan Idul Fitri. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025, Ini Link Resmi dan Langkah MudahnyaPenerima manfaat dari kebijakan ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta pensiunan. Secara keseluruhan, jumlah penerima THR dan gaji ke-13 pada tahun ini diperkirakan mencapai 9,4 juta orang.Keputusan mengenai pencairan THR ini merupakan hasil dari pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (27/2/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.Dalam keterangan tertulisnya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk ASN, pencairan THR paling cepat dilakukan tiga minggu sebelum Idul Fitri, guna memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan.“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk pembayaran THR bagi PNS pada tahun 2025. Harapan kami, dana ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini,” ujar Airlangga.Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan sinyal positif terkait pencairan THR bagi PNS, TNI, dan Polri pada tahun ini. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pencairan THR secara penuh 100%, Sri Mulyani dengan optimis menjawab, “Insyaallah.”Viral Warga Syok Hingga Pingsan Usai Dimarahi LurahPernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/3/2025). Hal ini memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan pada pencairan THR tahun ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami pemangkasan akibat kondisi fiskal tertentu.Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para aparatur negara, prajurit TNI-Polri, serta pensiunan dapat menikmati tunjangan secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.***

Lingkaran.id -Pemerintah secara resmi mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024. Keputusan ini tertuang dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menyebutkan bahwa CPNS akan diangkat mulai 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK mulai 1 Maret 2026. Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama dari peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Berikut empat alasan utama di balik penundaan tersebut:Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaPenyesuaian AnggaranProses pengangkatan CPNS dan PPPK membutuhkan anggaran yang besar. Dengan adanya penyesuaian jadwal, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.Sinkronisasi Data dan FormasiPenundaan ini memberi waktu lebih bagi pemerintah untuk memastikan bahwa data dan formasi yang dibutuhkan benar-benar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini penting agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu.Persiapan Teknis dan AdministrasiPengangkatan CPNS dan PPPK melibatkan berbagai tahapan administratif, termasuk verifikasi dokumen dan persiapan pelatihan. Dengan adanya waktu tambahan, proses ini dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala teknis yang bisa menghambat efektivitas kerja para pegawai yang baru diangkat.Kebijakan Nasional untuk Efisiensi BirokrasiPemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dengan melakukan reformasi dalam sistem kepegawaian. Penyesuaian ini dilakukan agar pengangkatan CPNS dan PPPK bisa berlangsung serentak secara nasional, sehingga lebih terkoordinasi dan efektif.Gerhana Bulan Total 14 Maret 2025!! Fenomena Langka, Ini Wilayah yang Bisa Menyaksikannya!Meskipun banyak peserta seleksi yang merasa kecewa dengan keputusan ini, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan bersama. Dengan jadwal baru yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh proses pengangkatan dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan aparatur yang siap bekerja secara profesional.****

Lingkaran.id - Selain Tunjangan Hari Raya (THR), para pengemudi ojek online (ojol) juga menyuarakan harapan mereka untuk mendapatkan jaminan kecelakaan dan perlindungan hari tua. Mereka menilai bahwa jaminan tersebut sangat penting mengingat pekerjaan sebagai pengemudi ojol memiliki risiko tinggi di jalan raya setiap harinya.Salah seorang pengemudi ojol, Eko Novial (32), mengungkapkan bahwa jaminan kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan oleh rekan-rekannya yang setiap hari bekerja menghadapi berbagai risiko di jalanan. Menurutnya, tidak hanya sekadar mendapatkan perlindungan, tetapi proses klaim yang mudah juga menjadi faktor penting dalam menjamin kesejahteraan mereka.Grab Indonesia Luncurkan Program THR bagi Mitra Pengemudi Ojol, Begini Syarat dan Kriterianya"Jaminan kecelakaan lalu lintas itu sangat penting. Setidaknya proses klaimnya tidak dipersulit, dan nominalnya seharusnya minimal Rp 20 juta," ujar Eko saat ditemui di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (11/3/2025).Eko menambahkan bahwa banyak pengemudi ojol yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga jika terjadi kecelakaan, keluarga mereka dapat mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, jaminan kecelakaan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk biaya pemakaman jika pengemudi mengalami kecelakaan fatal."Setidaknya ada bantuan untuk biaya pemakaman dan juga untuk memberikan makan bagi keluarga serta orang-orang yang hadir dalam pengajian hingga tujuh hari," jelasnya.Indonesia Airlines Hadir di Tanah Air, Siap Layani 48 Kota Tujuan di 30 NegaraPendapat serupa juga disampaikan oleh pengemudi ojol lainnya, Taufiq Rachmad (29), yang menilai bahwa perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal seperti mereka harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, selain jaminan kecelakaan, keberadaan dana hari tua juga penting agar pengemudi ojol memiliki jaminan finansial di masa depan.Hingga saat ini, wacana mengenai jaminan kecelakaan dan perlindungan hari tua bagi pengemudi ojol masih menjadi harapan yang belum terealisasi secara luas. Para pengemudi berharap pemerintah dan perusahaan aplikasi dapat mempertimbangkan hal ini demi meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Fenomena langit yang dinanti-nanti, Gerhana Bulan Total, akan kembali terjadi pada pertengahan Maret 2025. Peristiwa ini akan menjadikan Bulan tampak berwarna merah selama beberapa waktu, sehingga sering disebut sebagai "Blood Moon" atau "Bulan Darah".Gerhana Bulan Total ini merupakan yang pertama sejak November 2022, sebagaimana dilaporkan oleh NASA. Peneliti utama bidang astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, menyebutkan bahwa Gerhana Bulan Total akan berlangsung pada Jumat, 14 Maret 2025.Barcelona: Kota Seni, Sejarah, dan KebudayaanFenomena ini terjadi saat Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam satu garis lurus, membuat Bulan masuk ke dalam umbra atau bayangan inti Bumi. Akibatnya, Bulan akan tampak berwarna merah karena pembiasan cahaya Matahari oleh atmosfer Bumi.Gerhana Bulan Total ini akan berlangsung selama enam jam, diawali dengan gerhana penumbra ketika Bulan mulai kehilangan kecerahannya. Selanjutnya, fase parsial akan dimulai saat Bulan memasuki bayangan umbra Bumi dan berubah warna menjadi merah.Fase totalitas gerhana ini akan berlangsung selama sekitar 65 menit. Berdasarkan informasi dari Planetarium Jakarta, puncak gerhana akan terjadi pada pukul 13.54 WIB. Sayangnya, fenomena Gerhana Bulan Total pada 14 Maret 2025 tidak bisa disaksikan dari Indonesia. Menurut Thomas Djamaluddin, seluruh fase gerhana hanya akan terlihat dari beberapa wilayah berikut:Amerika Utara: Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, Kanada, dan Meksiko.Amerika Selatan: Brasil, Argentina, Chile.Eropa: Spanyol, Prancis, Inggris.Afrika: Afrika Barat, Tanjung Verde, Maroko, Senegal.Oseania: Selandia Baru.Selain itu, sebagian wilayah Eropa, Asia, Australia, dan Afrika juga berpotensi menyaksikan gerhana sebagian. Fenomena ini juga dapat diamati di seluruh Amerika Utara dan Selatan, serta di kawasan Samudra Pasifik, Atlantik, Arktik, dan Antartika.Meski tidak dapat menyaksikan langsung Gerhana Bulan Total, masyarakat Indonesia tetap bisa merasakan dampaknya. Salah satu efek utama dari fenomena ini adalah peningkatan pasang air laut maksimum, yang dapat meningkatkan risiko banjir rob di daerah pesisir. Selain itu, cuaca ekstrem juga berpotensi terjadi selama periode ini.Menurut rilis dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kalimantan Timur, gaya gravitasi Bulan dan Matahari yang bekerja bersamaan saat fase Purnama dapat menyebabkan fenomena Pasang Purnama atau Spring Tides. Sebaliknya, ketika Bulan dan Matahari membentuk sudut 90 derajat, terjadi Pasang Perbani atau Neap Tides, di mana efek pasang surut menjadi lebih kecil.Dampak dari Pasang Purnama dapat berlangsung selama beberapa hari sebelum dan sesudah fase Purnama, dengan kemungkinan banjir pesisir yang menggenangi permukiman warga. Nelayan juga diimbau untuk lebih berhati-hati, karena efek gelombang laut yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko keselamatan saat melaut.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaSelain Gerhana Bulan Total, pada 14 Maret 2025 juga akan terjadi fase Worm Moon, yaitu istilah tradisional untuk menyebut Bulan Purnama di bulan Maret. Nama ini berasal dari budaya penduduk asli Amerika dan Eropa, yang menandakan waktu saat tanah mulai mencair dan cacing tanah muncul ke permukaan, menandai berakhirnya musim dingin dan datangnya musim semi.Pada tahun 2025, Worm Moon akan mencapai puncaknya pada pukul 13.56 WIB. Fenomena ini akan membuat Bulan tampak lebih terang di langit malam dan tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, meskipun tanpa efek gerhana total.***

Lingkaran.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah tegas dalam implementasi kebijakan penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak selama lima tahun dan tidak diperpanjang selama dua tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) habis.Kebijakan ini akan berdampak langsung pada pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban administrasi kendaraannya. Berdasarkan kebijakan yang diterapkan, kendaraan yang STNK-nya sudah mati selama dua tahun tanpa dilakukan registrasi ulang akan dihapus dari sistem.Pemprov Kalteng Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK, Minta Keputusan Dikaji UlangKonsekuensinya, kendaraan tersebut tidak hanya dianggap ilegal atau “bodong” saat digunakan di jalan raya, tetapi juga berpotensi untuk disita oleh pihak berwenang.Data yang sudah dihapus tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga pemilik kendaraan yang ingin tetap menggunakan kendaraannya harus memastikan perpanjangan STNK sebelum masa tenggang dua tahun berakhir. Hal ini ditegaskan dalam dokumen resmi Sosialisasi Implementasi Kebijakan Penghapusan Data Registrasi Kendaraan Bermotor yang dirilis oleh Samsat Jawa Barat.Kepolisian dan Pemerintah Daerah akan melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi syarat operasional. Langkah penyitaan kendaraan yang telah dihapus dari sistem akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran Berharga“Kepolisian dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan operasional kendaraan bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat operasional,” demikian disebutkan dalam dokumen kebijakan yang dirilis oleh Samsat Jabar.Selain itu, penyitaan kendaraan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup semua jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, serta kendaraan yang terdaftar atas nama individu, badan usaha, maupun instansi pemerintah.Cara Mengecek Status KendaraanBagi pemilik kendaraan yang berdomisili di wilayah Jawa Barat, terdapat fasilitas pengecekan mandiri untuk mengetahui apakah kendaraannya masuk dalam daftar penghapusan data. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengakses laman resmi https://penghapusan.bapenda.jabarprov.go.id.KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila, Terkait Kasus Gratifikasi Rita WidyasariJika kendaraan yang dimiliki masih atas nama orang lain, sebaiknya dilakukan proses balik nama terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan. Apabila kendaraan masuk dalam kategori penghapusan data, pemilik kendaraan harus segera melakukan registrasi ulang di Samsat Induk tempat kendaraan tersebut terdaftar. Pendaftaran ulang ini harus dilakukan sebelum habis masa konfirmasi ketiga agar kendaraan tetap memiliki status legal di jalan raya.Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan dan memperpanjang STNK tepat waktu untuk menghindari risiko kendaraan menjadi ilegal dan disita oleh pihak berwenang.***

Lingkaran.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan keberatan terhadap keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Keberatan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan kelancaran pelayanan publik di berbagai sektor. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Katma F Dirun, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan kondisi di daerah.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran Berharga“Ketika surat edaran dari Menpan-RB turun, kami sebenarnya kurang sependapat dengan kebijakan pusat. Kami mengalami kekurangan tenaga pegawai yang cukup signifikan, sehingga kami berharap status CASN yang baru lulus dan PPPK segera diperjelas,” ujarnya dalam sesi wawancara di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Senin (10/3/2025).Katma menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng saat ini membutuhkan tambahan sekitar 4.000 ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk mengisi kekosongan tenaga aparatur di berbagai instansi pemerintahan.“Kami sangat membutuhkan tambahan ASN, baik PNS maupun PPPK, dengan jumlah sekitar 4.000 orang guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik,” jelasnya.Menurutnya, sektor yang paling terdampak akibat kekurangan ASN adalah tenaga teknis, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.“Beberapa bidang memerlukan pelayanan yang bersifat tatap muka, seperti tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari, dan sampai saat ini kami masih kekurangan tenaga di sektor-sektor tersebut,” kata Katma.KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila, Terkait Kasus Gratifikasi Rita WidyasariPemprov Kalteng berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dan segera melanjutkan proses pengangkatan ASN yang tertunda. Berdasarkan informasi dari Komisi II DPR RI, batas akhir pemrosesan pengangkatan ASN adalah Oktober 2025.“Secara aturan ini berlaku di seluruh Indonesia, tetapi karena tidak ada kendala dari sisi anggaran untuk gaji pegawai, kami berharap pengangkatan ASN bisa segera direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut,” pungkasnya.***