Lingkaran.id - Empat menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Kedatangan mereka di MK ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa terkait hasil pemilihan presiden.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi menteri terakhir yang tiba di MK pada pukul 07.49 WIB. Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini Risma juga tiba di MK pada pukul 07.24 WIB, untuk memberikan keterangan terkait bantuan sosial (bansos) yang menjadi perdebatan dalam sengketa Pilpres 2024.Bayi Bermata Satu Di Muba MeninggalKedatangan selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pukul 07.28 WIB. Airlangga menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pertanyaan dari hakim konstitusi, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di MK pada pukul 07.30 WIB. Sri Mulyani tidak memberikan banyak komentar mengenai persidangan."Lihat nanti (di persidangan)," ungkap Sri Mulyani.Miris! Anak 5 Tahun Dicabuli Ayah KandungMK memanggil keempat menteri ini untuk memberikan keterangan terkait bansos dalam sidang lanjutan PHPU. Mereka diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait implementasi program bansos serta peran pemerintah dalam hal ini. Selain itu, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sengketa pilpres hari ini.Dengan kedatangan para menteri ini, sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang lebih mendalam terkait permasalahan bansos dan mempercepat proses penyelesaian sengketa pemilu yang sedang berlangsung.***

Lingkaran.id -  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa bantuan sosial atau bansos bukanlah alat politisasi pemerintah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Muhadjir menyatakan bahwa bansos merupakan program pemerintah yang telah direncanakan sejak awal, dengan tujuan utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan.Kubu pasangan calon nomor urut satu dan tiga seringkali menyoroti dugaan politisasi bansos dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Muhadjir, yang dipanggil sebagai saksi dalam persidangan, menegaskan hal ini di ruang sidang MK pada Jumat, 5 April 2024.Sejumlah Fakta Motif Pembunuhan Calon Siswa TNI Angkatan Laut Terungkap"Perlu kami tegaskan pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," ungkap Muhadjir di hadapan hakim MK."Serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan,"  tambahnya.Meskipun demikian, Muhadjir menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati pendapat yang menganggap bansos sebagai alat politisasi dalam pemilu 2024. Menurutnya, tugas Menko PMK adalah untuk mengkoordinasikan pembagian bansos secara adil dan merata."Kami memahami apabila tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan. Kemudian, dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," jelas Muhadjir.Selain Muhadjir, MK juga akan meminta keterangan dari tiga menteri lainnya, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua MK, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa pemohon, termasuk kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, dan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diwajibkan hadir dalam sidang.Tragis! Penjaga Toko Tewas Ditusuk Pengunjung Setelah Tegur Lepas SepatuDalam sidang ini, hanya hakim yang berwenang mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP menunjukkan otoritas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan proses hukum yang adil serta juga untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan memiliki relevansi yang sesuai dengan kasus yang sedang disidangkan."Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman," tegas Suhartoyo.*** 

Lingkaran.id - Momen mengejutkan terjadi di dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (2/4/2024) kemarin, ketika lagu kampanye pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, "Oke Gas", diputar di ruang sidang.Kejadian tersebut terjadi saat pemeriksaan saksi bernama Mufti Ahmad yang dihadirkan oleh kubu Ganjar-Mahfud. Mufti Ahmad memberikan kesaksian mengenai sebuah acara kampanye paslon Prabowo-Gibran yang diadakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.Yayasan Val The Consultant Indonesia Terlibat Kasus Penganiayaan Anak Selebgram Aghnia, Ternyata Belum Miliki Izin BeroperasiDalam kesaksiannya, Mufti Ahmad menceritakan bahwa acara kampanye tersebut diselenggarakan dalam format acara senam sehat, namun dilengkapi dengan kehadiran berbagai pejabat pemerintah, termasuk sekretaris daerah, kepala dinas, kepala desa, dan seluruh aparatur pemerintah setempat.Untuk mendukung kesaksiannya, Mufti Ahmad memutarkan sebuah video dokumentasi acara tersebut di ruang sidang, yang disertai dengan lagu kampanye "Oke Gas". Video tersebut memperlihatkan berbagai momen dalam acara kampanye tersebut, serta kehadiran para pejabat pemerintah yang disebutkan oleh Mufti Ahmad.Daftar Perguruan Tinggi Yang Diduga Terlibat TPPO Magang Mahasiswa Di JermanMomen ini menambah warna dalam sidang sengketa pilpres dan menjadi sorotan di media sosial serta menjadi perhatian masyarakat luas dalam proses persidangan sengketa pilpres 2024 yang terus berlanjut.***

Lingkaran.id - Aksi penurunan bendera Partai NasDem yang dilakukan oleh seorang relawan Anies-Muhaimin (AMIN) bernama Zacky dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Markas Timnas AMIN, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/3/24) siang.Peristiwa mengejutkan tersebut terjadi sekitar pukul 11.16 WIB, saat dilokasi Zacky tiba-tiba berjalan menuju tiang bendera dan langsung menurunkan bendera NasDem antara jejeran tiang bendera yang berada di lokasi, terdapat pula bendera partai lain di Koalisi Perubahan, seperti bendera PKS dan PKB. Namun, Zacky hanya menurunkan bendera NasDem.Tim Hukum AMIN Tiba di MK, Tuntut Keadilan atas Hasil Pilpres 2024 Bawa Tumpukan BuktiSejumlah relawan AMIN lainnya yang hadir di lokasi sempat berusaha untuk menghentikan aksi tersebut. Namun, bendera NasDem dibiarkan menggantung setengah tiang selama beberapa detik sebelum akhirnya pihak keamanan kembali menaikkan bendera tersebut. Saat ini, bendera NasDem telah terpasang kembali seperti semula.Dalam keterangannya Zacky mengungkapkan alasan di balik tindakannya. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kekecewaannya terhadap sikap Partai NasDem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming."Karena beliau sudah berkoalisi berkumpul dengan mereka bergabung menurut berita bahwa NasDem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat," ujar Zacky.KPU RI Umumkan Hasil Final Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Menang TelakSebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah menyatakan penerimaan atas hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Ia juga mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.Meskipun demikian, hingga berita ini ditayangkan, pihak NasDem belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden penurunan bendera yang dilakukan oleh relawan AMIN tersebut.*** 

Lingkaran.id -  Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tiba di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024).Mereka datang untuk menyampaikan kekurangan dan penyimpangan yang mereka klaim terjadi dalam Pilpres 2024, serta memperjuangkan puluhan juta suara rakyat untuk AMIN.KPU RI Umumkan Hasil Final Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Menang TelakDengan mengenakan seragam putih bertuliskan "Tim Hukum AMIN", tim ini terdiri dari 10 personel yang membawa dua bundel tumpukan berkas yang ingin disampaikan kepada MK. Mereka langsung menuju meja pendaftaran untuk mendaftarkan perihal tersebut dalam mencari keadilan.Tim Hukum Nasional (THN) AMIN mendatangi MK dengan agenda pendaftaran permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu 2024. Menurut hasil perhitungan suara KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan total suara sebanyak 96.214.691 atau 58,90 persen.PT Pegadaian Gelar Mudik Gratis, Simak Rute dan Cara DaftarnyaSementara itu, suara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencapai 40.971.906 atau 24,94 persen, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengantongi 27.040.878 suara atau 16,46 persen.Dengan langkah ini, tim hukum AMIN menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi pasangan capres-cawapres mereka, serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.*** 

Lingkaran.id - Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhasil meraih kemenangan telak atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih suara yang cukup jauh.Menurut hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh dukungan sebanyak 96.214.691 suara, mengukuhkan posisi mereka sebagai pemenang Pilpres 2024.KPU Akan Umumkan Hasil Pemilu 2024 Usai Menyelesaikan Rekapitulasi di Lima Provinsi TersisaSementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menempati peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.971.906. Di sisi lain, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memperoleh suara sebanyak 27.040.878.Kemenangan ini menegaskan dukungan yang kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran dari masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil ini juga menandai keberhasilan dalam upaya kampanye dan program-program yang mereka tawarkan kepada rakyat Indonesia.PT Pegadaian Gelar Mudik Gratis, Simak Rute dan Cara DaftarnyaDengan hasil ini, Prabowo-Gibran siap memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi yang telah mereka sampaikan selama kampanye. Sementara itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud diharapkan untuk menerima hasil ini dengan lapang dada dan bersedia bekerja sama demi kepentingan bersama dan kemajuan bangsa.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024. Menurut Komisioner KPU, August Mellaz, aksi demo di depan Kantor KPU dinilai sebagai bagian dari dinamika yang normal dalam proses demokrasi."Kalau tudingan ke KPU, selama ini unjuk rasa kan memang sudah ada, itu bagian yang normal saja. Kalau dilihat, teman-teman perhatikan ya, di pemilu-pemilu sebelumnya, sama, proses-proses rekapitulasi menjelang penetapan juga pasti ada unjuk rasa," ungkap August Mellaz.KPU Akan Umumkan Hasil Pemilu 2024 Usai Menyelesaikan Rekapitulasi di Lima Provinsi TersisaLebih lanjut, August Mellaz menambahkan bahwa terkait dengan tudingan transparansi KPU, proses rekapitulasi perolehan suara luar negeri telah dilakukan secara terbuka sejak rapat pleno terbuka pada akhir Februari. Menurutnya, proses ini merupakan sebuah benchmark yang tidak mudah dilakukan.August Mellaz juga menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi selama tahapan proses pemilu merupakan hal yang lumrah. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa KPU tidak mengecilkan atau membesarkan aspirasi yang berkembang di luar gedung KPU.Pemerintah Tetapkan Kenaikan PPN menjadi 12% Mulai 1 Januari 2025"Dalam setiap pelaksanaan pemilu, ada unjuk rasa yang terjadi. Ini merupakan bagian dari fakta sepanjang pelaksanaan pemilu," tandas August Mellaz.KPU RI menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dianggap sebagai hal yang normal selama proses pemilu berlangsung.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berencana untuk mengumumkan hasil resmi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara langsung setelah menyelesaikan rekapitulasi suara di lima provinsi tersisa. Proses tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada Senin ini (18/3/24), demikian disampaikan oleh Komisioner KPU, Idham Holik, pada hari Minggu malam.Kelima provinsi yang masih akan direkapitulasi adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Setelah rekapitulasi selesai di provinsi-provinsi ini, KPU akan melanjutkan proses rekapitulasi di seluruh 38 provinsi di Indonesia.Anies Baswedan Optimis Pilpres 2024 Dua Putaran: Belum Tentukan Sikap Politik Pasca-Pemilu"Prinsipnya ketika semua sudah selesai maka langsung akan ditetapkan oleh Ketua KPU RI," ungkap Idham Holik.Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di Kantor KPU Pusat pada Senin pagi, sementara tim KPU Provinsi Papua Barat Daya dijadwalkan tiba pada Senin siang sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara itu, tim dari Papua dan Papua Pegunungan dijadwalkan tiba pada pukul 19.00 WIB, dan tim dari Provinsi Maluku dijadwalkan tiba pada pukul 20.00 WIB.Hingga saat ini, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk Pemilu 2024 tingkat nasional di 32 provinsi di Indonesia. Malam ini, rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah akan dilakukan, sehingga total provinsi yang telah rampung hari ini menjadi 33 provinsi.Rapat DPR RI Bersama KPU Ditunda Hingga Selesai Proses Rekapitulasi SuaraDari hasil pantauan perhitungan suara, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di 30 provinsi untuk Pemilu Presiden. Sementara pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, unggul di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat.Hingga saat ini, belum ada provinsi di mana pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terpantau unggul.KPU menegaskan bahwa proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu dilakukan dengan transparan dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil Pemilu 2024.*** 

Lingkaran.id - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengumumkan penundaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang semula dijadwalkan pada Kamis, 14 Maret 2024. Alasan penundaan tersebut adalah permintaan dari KPU, yang meminta agar rapat ditunda hingga proses rekapitulasi suara rampung pada 2 Maret 2024.Doli menyatakan bahwa penundaan tersebut disebabkan karena KPU tengah sibuk dengan proses rekapitulasi suara. Proses tersebut memakan banyak waktu dan melibatkan pengurus partai politik sebagai saksi.Menantu Jokowi, Erina Gudono, Masuk Bursa Calon Bupati Sleman Dalam Pilkada 2024"Kan alasan KPU meminta penundaan karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk-sibuknya karena sekarang ini sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI jadi semua hasil pleno-pleno di provinsi itu sudah mulai masuk ke KPU RI dan sudah mulai dibahas," jelas Doli.Doli juga menyebutkan bahwa rapat dengan KPU akan dilaksanakan segera setelah proses rekapitulasi suara selesai. Pihaknya meminta KPU untuk mengajukan penjadwalan ulang pada 21 Maret 2024."Saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 saja, jadi biar kita langsung evaluasi begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi," ucapnya.Noel VS Deddy Hampir adu jotos pada saat dialog di stasiun televisi swastaLebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut akan dibahas beberapa hal, termasuk polemik terkait Sirekap dan pemungutan suara ulang (PSU) di luar negeri."Overall, semuanya kita akan evaluasi, kita kaji, dan kita dengarkan laporan dari KPU, Bawaslu, maupun DKPP," pungkas Doli.Sebelumnya, Komisioner KPU, August Mellaz, telah memastikan kehadiran KPU dalam RDP pada tanggal 14 Maret 2024 untuk memberikan penjelasan terkait evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu.***

Lingkaran.id - Perubahan yang signifikan terjadi pada tampilan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada website Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini terlihat dengan jelas sesui dengan pantauan Lingkaran.id, yang rutin memantau perkembangan pemilu, menemukan bahwa data diagram perolehan suara yang biasanya tertera dalam diagram kini tidak muncul.Terpantau dari tampilan website KPU menampilkan gambar diagram perolehan suara untuk memberikan visualisasi yang jelas terkait hasil pemilihan. Namun, kali ini, diagram tersebut tidak terlihat di halaman Sirekap.Insiden Kesurupan Massal Guncang Pegawai Pabrik Rokok, Berteriak Histeris Hingga MengamukJumlah suara pasangan calon (paslon) dan persentasenya yang biasanya disajikan dengan rinci juga tidak terlihat pada tampilan yang baru ini. Bahkan, informasi mengenai jumlah suara pada tempat pemungutan suara (TPS) yang telah diinput dari Form C juga tidak diperlihatkan.Perubahan ini tentu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat terkait hasil perhitungan dalam pemilu. Beberapa pihak mengungkapkan kekhawatiran terhadap transparansi dan keterbacaan data pemilihan yang menjadi hak setiap warga negara.Nikmati Kopi Dengan Pesona Sungai Musi, Kedai Kopi ini Jadi Destinasi Nongkrong HitsHingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPU terkait perubahan ini. Warga dan pengamat pemilu menanti klarifikasi resmi untuk memahami penyebab dan implikasi dari perubahan tampilan yang mengejutkan ini.Sejumlah pihak juga meminta agar KPU segera memberikan penjelasan yang transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan yang sedang berlangsung.***

Lingkaran.id - Partai PSI yang di ketuai oleh Kaesang Pangarep ini mendadak bikin heboh masyarakat. Bagaimana tidak secara tiba-tiba perolehan suara partai anak muda ini alami kenaikan drastis hingga 19 ribu suara dalam beberapa hari saja.Berdasarkan hasil real count KPU untuk Pemilu 2024 suara Partai PSI naik di angka 3,13 persen hampir mendekati ambang batas parlemen yakni 4 persen.Jakarta tergenang banjir sampai 25 CMPadahal sebelumnya partai berlogo mawar ini hampir diprediksi tak masuk batas ambang karena hanya memperoleh suara 2,65 persen dalam hasil hitung quick count KPU.Fenomena kenaikan suara oleh Partai PSI ini disorot netizen sebagai sesuatu yang janggal karena di sisi lain suara Partai PPP alias P3 mengalami penurunan jumlah suara.Dilansir Kilat.com dari Youtube Metro Tv pada 3 Maret 2024, Partai PSI disebut telah meraih 2.392.409 suara atau setara 3,13 persen dalam 65,75 persen total suara yang masuk. Angka ini melonjak tajam dibandingkan hasil quick count PSI yang meraih 2,65 persen sebelumnya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengaku turut mempertanyakan hasil perolehan Partai PSI tersebut.Lantaran menurutnya dalam perhitungan statistika fenomena kenaikan suara secara drastis hanya dengan suara dari 110 TPS yang masuk adalah hal yang tidak wajar. Protes KPU: Warga Bakar Ban di Jalan Lintas Minta Pengesahan Hasil Rapat Pleno“Pertanyaannya ini secara statistika itu wajar enggak, ada kenaikan sangat tajam hanya dari 110 TPS yang masuk dan kalau misalnya iya wilayah mana itu perlu di cek,” ucap Burhanuddin Muhtadi.Namun dirinya meminta publik untuk tak langsung berasumsi bahwa turunnya suara Partai P3 diakibatkan oleh berpindahnya suara ke Partai PSI tersebut.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024, mulai Rabu (28/2/2024). Rapat pleno ini akan digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dimulai dari pemilihan di luar negeri.Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari 128 PPLN yang ada di seluruh dunia, 36 PPLN telah hadir dan siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara.Rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung.Presiden Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dalam Sidang Kabinet"Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," ungkap Hasyim.Rapat pleno dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri oleh saksi-saksi dari peserta Pemilu Presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.KUA Bersiap Menjadi Pusat Pelayanan Semua Agama di IndonesiaKetua KPU menjelaskan bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU telah melakukan audiensi terkait kemungkinan adanya permohonan sengketa hasil Pemilu 2024.MK menitikberatkan penerimaan permohonan sengketa setelah KPU menetapkan pemenang Pemilu 2024, dan seluruh tahapan permohonan hasil sengketa akan dapat diakses oleh publik untuk pengawalan lebih lanjut.***

Lingkaran.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa sebanyak 57 petugas pemilihan umum (Pemilu) dilaporkan meninggal dunia dalam rentang waktu 10 hingga 17 Februari 2024.Data tersebut mencakup berbagai jenis petugas, termasuk 29 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), 10 petugas perlindungan masyarakat, 9 saksi, 6 petugas, 2 panitia pemungutan sementara (PPS), dan satu petugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).Ngamuk! Caleg Gagal Geruduk Rumah Warga : Minta Uang Serangan Fajar DikembalikanMenurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, penyebab kematian tertinggi adalah penyakit jantung dengan jumlah 13 orang.Penyebab lainnya meliputi death on arrival sebanyak 11 orang, kecelakaan sebanyak 8 orang, accurate respiratory sebanyak 5 orang, penyakit serebrovaskular sebanyak 4 orang, multi organ failure (kegagalan multiorgan) sebanyak 2 orang, septic shock sebanyak 2 orang, sesak nafas sebanyak 1 orang, asma sebanyak 1 orang, diabetes mellitus sebanyak 1 orang, dan penyebab kematian 4 orang lainnya masih dalam penelitian.Kementerian Kesehatan juga aktif mempersiapkan langkah-langkah dalam menghadapi kegawatdaruratan untuk petugas KPPS. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sumarjaya, menjelaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PSC) 119 adalah layanan tanggap darurat cepat bagi masyarakat dan anggota KPPS yang membutuhkan layanan kesehatan.Ketua KPU Minta Maaf atas Kesalahan Konversi Data Sirekap, Pastikan Tidak Ada Niat Manipulasi"Saat ini, ada 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia. Kesiapan kegawatdaruratan ini berbasis Emergency Medical Technician (EMT), di mana tenaga kesehatan cadangan memiliki formasi lengkap termasuk dokter dan perawat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia," ujar Sumarjaya.Langkah-langkah ini diambil untuk memberikan respons cepat dan tepat kepada masyarakat dan petugas dalam mengatasi situasi yang tidak diinginkan terkait dengan kesehatan selama proses pemilihan umum.***

Lingkaran.id - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo - Gibran, tampak mendominasi hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Surabaya.Menurut data yang diambil dari situs pemilu2024.kpu.go.id pada Sabtu, 17 Februari 2024, pasangan ini meraih suara sebesar 58,97 persen, unggul atas dua pasangan lainnya, yakni Anies - Muhaimin (nomor urut 1) dan Ganjar - Mahfud (nomor urut 3).Hasil real count menunjukkan Prabowo - Gibran memimpin di seluruh wilayah kecamatan se-Kota Surabaya, memberikan kontribusi signifikan terhadap total suara yang berhasil dihimpun.Timnas AMIN Kritik Permintaan Maaf KPU Terkait Kesalahan Sirekap Pemilu 2024Namun, perlu diingat bahwa perolehan suara tersebut masih bersifat sementara, mengingat masih terdapat 48 persen lebih sisa suara dari TPS di seluruh kota yang belum masuk ke sistem rekapitulasi KPU.Hingga saat ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar - Mahfud, mendapat 74.513 suara atau sekitar 23,24 persen. Sedangkan pasangan Anies - Muhaimin menempati posisi ketiga dengan perolehan 57.041 suara atau sebesar 17,79 persen dari total suara yang masuk.KPU menekankan bahwa publikasi form model C/D hasil real count bertujuan memudahkan akses informasi publik.Ketua KPU Minta Maaf atas Kesalahan Konversi Data Sirekap, Pastikan Tidak Ada Niat ManipulasiProses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu akan dilakukan secara berjenjang melalui rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Masyarakat diminta untuk tetap bersabar dan menunggu hasil resmi dari KPU, karena perolehan suara yang masih bersifat sementara dapat berubah seiring berjalannya proses perhitungan yang masih berlangsung.***

Lingkaran.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memberikan klarifikasi terkait kesalahan konversi angka dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (15/2/2024), Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memanipulasi hasil penghitungan suara.Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-Gibran"Terhadap kesalahan tersebut, KPU mohon maaf dan akan dilakukan koreksi," kata Hasyim kepada awak media.Hasyim menjelaskan bahwa kesalahan konversi data hanya terjadi sebesar 0,64 persen dari total Form C yang sudah diunggah di Sirekap.Dari 358.775 TPS yang sudah mengunggah Form C ke dalam Sirekap, hanya 2.325 di antaranya yang mengalami kesalahan konversi."Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara per-TPS hasil unggah Form C dalam Sirekap," tambahnya.Hasyim menjelaskan bahwa kesalahan dalam Sirekap bukan disebabkan oleh kesalahan ketik, melainkan kekeliruan sistem dalam membaca Form C.Jokowi minta hasil kecurangan dibawa ke MK dan Bawaslu, Begini komentar AniesDikatakannya bahwa data perolehan hasil suara yang salah konversi termonitor oleh sistem, dan KPU akan melakukan koreksi dengan merujuk kepada Form C yang diunggah dalam Sirekap.Meskipun mengalami kesalahan teknis, KPU menegaskan bahwa proses koreksi akan dilakukan untuk memastikan integritas dan keabsahan data pemilu.Hasyim Asy'ari berharap masyarakat dapat memahami situasi ini dan tetap percaya pada transparansi dan kejujuran KPU dalam mengelola proses pemilihan umum.*** 

Lingkaran.id - Pada konferensi pers yang digelar di Rumah Koalisi Perubahan, Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Hamdan Zoelva, membeberkan temuan indikasi pelanggaran sistematis dalam Pemilihan Presiden 2024.Hamdan Zoelva menyatakan bahwa bukti-bukti terkait pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif telah dikumpulkan. Film "Dirty Vote" memberikan gambaran awal desain pelanggaran, dan tim hukum sedang mengumpulkan bukti dari seluruh Indonesia.Video Viral "Caleg Stress" Tak Dapat Suara: Ternyata ini Faktanya!"Saat ini, kami sedang fokus mengumpulkan bukti terkait pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Film Dirty Vote memberikan gambaran awal desain pelanggaran, dan kami sedang kumpulkan bukti dari seluruh Indonesia," ungkap Hamdan Zoelva dalam konferensi pers.Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud juga melakukan evaluasi terhadap Pemilu 2024 dan menemukan pelanggaran serta kecurangan dalam proses pemungutan suara.Hasto Kristiyanto, juru bicara tim tersebut, menyatakan bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh quick count, melainkan melalui proses rekapitulasi.Pihaknya menyoroti temuan aktivis mengenai rekayasa pemilu secara sistematis dan melakukan kajian terhadap pasal-pasal dalam undang-undang pemilu yang melibatkan pejabat negara.Dalam evaluasi tersebut, Tim Ganjar-Mahfud menegaskan temuan aktivis mengenai rekayasa pemilu secara sistematis dan melibatkan kekuasaan.Viral Petugas Polisi Terombang-Ambing di Laut, Perjuangan Antar Pulau Bawa Kotak SuaraPoin keempat dari evaluasi hari itu adalah pembentukan tim khusus untuk melakukan audit forensik, yang terdiri dari pakar hukum, IT, dan demografi dengan tugas mengungkap bukti-bukti pelanggaran sistematis yang melibatkan kekuasaan.Skandal pemilu 2024 semakin meruncing dengan seruan kedua kubu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, untuk membongkar kecurangan tersistematis yang diduga terjadi pada perolehan suara Prabowo-Gibran.Perjalanan demokrasi Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menanggapi temuan ini, sementara kubu-kubu terlibat terus melakukan langkah-langkah hukum dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses pemilihan presiden.***

Lingkaran.id - Sebuah video viral memperlihatkan seorang petugas polisi tengah terombang-ambing di tengah laut antara pulau di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.Kejadian ini terjadi saat petugas tersebut mengawal kotak suara dari TPS 1 Desa Sibaranun menuju kantor PPK Pulau Pulau Batu Barat, Kamis (15/2/2024), sekitar pukul 14.30 WIB.Petugas polisi yang terlibat, Bripda Eben Zebua, merekam sendiri momen sulitnya ketika mesin sampan yang ditumpanginya mengalami kerusakan di tengah laut.Video Viral "Caleg Stress" Tak Dapat Suara: Ternyata ini Faktanya!Dalam video berdurasi dua menit, terlihat Bripda Eben Zebua menceritakan kejadian tersebut sambil menunjukkan kondisi rusaknya perahu yang mengakibatkannya terombang-ambing di laut.Kasi Humas Polres Nias Selatan, Bripka Dian Octo Tobing, membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa petugas polisi tersebut terombang-ambing selama empat jam akibat mesin sampan rusak.Meskipun mengalami kondisi sulit di tengah laut, Bripda Eben Zebua tetap setia melaksanakan tugasnya untuk mengawal kotak hasil pemungutan suara Desa Sibaranun.Dalam upaya perbaikan mesin perahu, terlihat beberapa anak buah kapal berusaha keras untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Meskipun sempat terombang-ambing, akhirnya sampan yang mengangkut kotak hasil pemungutan suara berhasil tiba di Pulau Pulau Batu Barat pada pukul 18.30 WIB dengan bantuan nelayan setempat.Anggota KPPS Meninggal Dunia Saat Proses Perhitungan SuaraKejadian ini menjadi sorotan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena keteguhan dan ketangguhan petugas polisi dalam menjalankan tugasnya meskipun menghadapi situasi sulit di tengah laut.Video tersebut juga menjadi perbincangan di media sosial, di mana netizen memberikan dukungan dan penghargaan kepada petugas yang tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi untuk mengawal pemilu 2024 dngan aman dan damai.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkomitmen dalam melakukan perhitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hingga pagi ini, data terbaru yang dirilis oleh KPU menunjukkan bahwa 39,33% surat suara telah masuk ke dalam proses perhitungan atau real count.Berdasarkan informasi yang dapat diakses dari situs resmi pemilu2024.kpu.go.id pada Kamis (15/2/2024) pagi ini, tercatat bahwa dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 323.807 TPS atau setara dengan 39,33% sudah mengirimkan hasil suara.Kocak! Foto Lucu Komeng di Surat Suara DPD RI Pemilu 2024 Jadi Sorotan NetizenBerikut adalah hasil perhitungan sementara berdasarkan nomor urut pasangan calon presiden:Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 24,56% (5.118.083 suara)Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 55,97% (11.662.413 suara)Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 19,46% (4.055.193 suara)KPU menjelaskan bahwa publikasi form model C/D hasil ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik terkait perkembangan perhitungan suara di TPS.Meskipun data ini bersifat sementara, namun memberikan gambaran awal tentang dukungan yang diterima oleh masing-masing pasangan calon.Anggota KPPS Meninggal Dunia Saat Proses Perhitungan SuaraKPU juga menekankan bahwa penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat. Semua proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dengan terus berlangsungnya perhitungan suara, masyarakat diharapkan dapat tetap bersabar menunggu hasil akhir yang akan diumumkan setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan.***

Lingkaran.id -Menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi, public diramaikan dengan flim yang berjudul Dirty Vote yang menceritakan sebuah desain kecurangan pemilu.Secara umum film ini mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024 terutama dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia. Bivitri selaku narasumber mengungkapkan bahwa publik harus sadar telah terjadi kecurangan yang sangat luar biasa soal Pemilu 2024 ini.Pacar Tamara, Yudha Arfandi Berdalih Latihan Pernapasan Tenggelamkan Dante Hingga MeninggalDosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini menilai Pemilu 2024 tidak bisa dianggap baik-baik saja. Film Dirty Vote akan menguak tabir gelap soal para politisi yang mempermainkan pemilih hanya untuk kepentingan mereka.Melalui film ini pula, publik diharapkan bisa membuat pertimbangan untuk menentukan penghukuman bagi pejabat yang picik. Dalam film Dirty Vote juga akan memperlihatkan soal aksi-aksi kecurangan yang secara nyata terjadi, dan dilihat publik, tapi tidak ditindak.Chef Juna Adu Mulut Panas dengan Supir Truk Diduga Saling Salip di Jalur TolData-data tersebut disajikan melalui grafik dengan penjelasan dari para ahli hukum tata negara tersebut. Film ini juga menunjukkan kekuatan besar di balik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mengingat pasangan tersebut yang ditengarai paling masif melakukan kecurangan.Dalam film ini juga akan membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.*** 

Lingkaran.id - Presiden Joko Widodo secara tegas menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam sisa masa kampanye Pemilu 2024.Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (7/2/24) saat salah satu wartawan mempertanyakan kepada Joko Widodo terkait pernyataannya untuk kampanye beberapa waktu lalu.Rocky Gerung marah dan lempar jaket AMIN"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Presiden Jokowi, menanggapi spekulasi dan pertanyaan publik mengenai keterlibatannya dalam kampanye Pemilu mendatang.Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya mengenai Presiden boleh berkampanye adalah untuk menyampaikan ketentuan undang-undang.Presiden Jokowi menjelaskan bahwa aturan yang memperbolehkan Presiden untuk berkampanye telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu."Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," tambahnya.Presiden sebelumnya telah menginformasikan mengenai hak Presiden untuk berkampanye dan bahkan memperlihatkan catatan terkait undang-undang tersebut. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan kembali bahwa meskipun diperbolehkan, ia pribadi tidak akan terlibat dalam kampanye pemilihan kali ini.Ahok Kritik Keras Kemampuan Kerja Presiden Jokowi Dan Gibran, Huru Hara Menuju Pemilu 2024!!Dalam konteks ini, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya netralitas aparat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN), dalam Pemilihan Umum 2024. Netralitas ini dianggap krusial untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan.Pernyataan tegas Jokowi ini diharapkan dapat menghilangkan spekulasi dan memberikan kejelasan mengenai sikap dan keterlibatannya dalam proses politik menjelang Pemilu 2024.***