Lingkaran.id - Nama Gibran Rakabuming Raka kembali ramai di mesin pencari setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Publik menyoroti posisi politik Gibran, isu ijazah, hingga arah hubungan antara dua tokoh besar tersebut. Pertemuan Prabowo dan Jokowi yang digelar dalam suasana tertutup di Jakarta dinilai memiliki makna politik yang lebih dalam. Meski disebut sebagai silaturahmi biasa, publik menilai momen tersebut berkaitan dengan dinamika internal pemerintahan, termasuk posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang kini berada di bawah sorotan tajam.Pasca pertemuan itu, perbincangan di media sosial melonjak tajam. Warganet ramai membahas kembali isu lama seputar ijazah Gibran yang sempat dipersoalkan, serta rumor tentang arah dukungan politik Jokowi terhadap pemerintahan saat ini. Kombinasi isu tersebut membuat nama Gibran kembali menduduki posisi trending di berbagai platform.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Secara politik, posisi Gibran kini berada di persimpangan strategis. Sebagai wakil dari Prabowo, ia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghadapi opini publik yang kerap kritis terhadap figur muda di lingkaran kekuasaan. Tidak sedikit pihak yang menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu juga menjadi sinyal penting tentang konsolidasi kekuatan politik nasional.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanIsu mengenai keabsahan ijazah dan dugaan politik dinasti kembali menjadi bahan diskusi hangat. Bagi sebagian pihak, kehadiran Gibran dalam jabatan tinggi negara masih menjadi simbol dari transisi generasi politik, sementara bagi lainnya hal itu dianggap mencerminkan kecenderungan oligarki kekuasaan yang sulit dihindari.Selain itu, muncul juga spekulasi bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi turut membahas strategi pemerintahan ke depan, termasuk kemungkinan penyegaran kabinet dan arah komunikasi politik menjelang tahun kedua masa pemerintahan. Dalam konteks ini, posisi Gibran akan sangat menentukan, baik secara simbolik maupun strategis.****

Lingkaran.id - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Rencananya presiden akan melakukan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk.Smelter dimaksud adalah milik PT Tinindo Internusa, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian diperkirakan Rp 300 Triliun.Adapun pabrik pemurnian yang disita lainnya oleh Kejagung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.Dalam kasus itu juga menyeret pengusaha Harvey Moes yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.Melansir detikSumbagsel, Penyerahan akan dilakukan di Smelter PT Tinindo Internusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang.Sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arasani dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah melakukan tinjauan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman."Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak kegiatan agar kegiatan kunjungan presiden termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib, dan aman," kata Hidayat, saat melakukan tinjauan di lokasi, kemarin.Hidayat juga mengatakan kebutuhan administratif terkait kunjungan terus dimatangkan. Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal dan pihak terlibat lainnya yang menyukseskan kunjungan kepala negara ini.

Lingkaran.id - Politikus Partai NasDem sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI), Ahmad Sahroni, akhirnya kembali menampakkan diri setelah sempat menghilang dari sorotan publik. Kemunculannya dilakukan secara daring melalui sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) X IMI 2025.Dalam video yang beredar, Sahroni menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus periode 2020–2025, para senior, hingga peserta munas yang tengah bersiap memilih ketua umum baru. Ia menegaskan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap perkembangan organisasi otomotif terbesar di Indonesia tersebut.Terpaksa Dirumahkan Imbas Stok Kosong, Video Haru Pegawai Shell Viral“Yang saya hormati Ketua Umum 2020–2025, calon Ketua Umum Moreno Soeprapto, para senior, serta teman-teman sejawat se-Indonesia. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, dan terima kasih atas kerja sama selama ini,” ujar Sahroni dalam sambutannya.Kemunculan Sahroni sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, beberapa pekan terakhir ia sempat menghilang dari pemberitaan setelah kediamannya di kawasan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk dan dijarah massa pada 30 Agustus 2025. Sejak insiden itu, ia tidak pernah terlihat secara terbuka hingga akhirnya muncul dalam forum nasional IMI.Dalam kesempatan tersebut, Sahroni juga memberikan dukungan terbuka kepada Moreno Soeprapto, mantan pembalap nasional yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum IMI periode mendatang. Menurutnya, Moreno adalah figur tepat untuk membawa IMI ke tingkat yang lebih tinggi.“Saya berharap Bapak Moreno yang saya banggakan bisa menjadi Ketua Umum IMI berikutnya. Semoga makin hebat, makin luar biasa, dan menjadikan IMI semakin super hebat,” tegasnya.Wahyudin Moridu Terancam Dipecat, DPRD Gorontalo Gelar Sidang Etik Imbas Video KontroversialTak hanya menyatakan dukungan, Sahroni juga menekankan pentingnya melanjutkan capaian dan fondasi yang sudah diletakkan pengurus periode sebelumnya. Ia menilai perjalanan panjang IMI tak lepas dari dedikasi kolektif seluruh jajaran dalam lima tahun terakhir.“Tak lupa saya ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf bila ada kekurangan saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak. Terima kasih Ketua Umum, terima kasih semuanya,” tutup Sahroni.Dengan pernyataan tersebut, Sahroni sekaligus menandai kembalinya dirinya ke ruang publik, sembari menegaskan dukungan penuh bagi keberlanjutan organisasi otomotif nasional melalui kepemimpinan yang baru.***

Lingkaran.id -Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, kini menghadapi ancaman pemecatan setelah video ucapannya yang menyebut hendak “merampok uang negara” viral di media sosial. Kasus ini membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo bergerak cepat dengan menggelar sidang etik untuk memproses perilaku kontroversial tersebut. BK DPRD Gorontalo memastikan sudah memanggil Wahyudin untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemeriksaan, ia mengakui dirinya yang ada di video, namun beralasan ucapannya terjadi dalam kondisi tidak sadar dan tanpa menyadari sedang direkam.Terpaksa Dirumahkan Imbas Stok Kosong, Video Haru Pegawai Shell Viral“Kami sudah mendengarkan penjelasan yang bersangkutan. Proses selanjutnya akan ditentukan dalam sidang etik. Jika terbukti melanggar kode etik, sanksinya bisa berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRD,” ujar salah satu anggota BK DPRD.PDIP Provinsi Gorontalo juga tidak tinggal diam. Pihaknya menegaskan bahwa pernyataan Wahyudin tidak mencerminkan sikap partai. Sebuah rapat internal dijadwalkan untuk membahas opsi sanksi, mulai dari peringatan keras hingga pemecatan dari keanggotaan partai.“Partai punya mekanisme dan kode etik yang jelas. Kami akan ambil langkah sesuai aturan organisasi,” kata pengurus PDIP Gorontalo.Libur Cuti Bersama 2026 !! Banyak Long Weekend Catat TanggalnyaDi media sosial, tagar #PecatWahyudin mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga menilai ucapannya mencoreng nama baik DPRD dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.“Kalau memang terbukti, jangan hanya diberi teguran. Harus dipecat agar jadi pelajaran bagi yang lain,” tulis salah satu komentar warganet.Sidang etik DPRD Gorontalo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hasilnya akan menentukan apakah Wahyudin Moridu tetap bertahan sebagai anggota legislatif atau resmi diberhentikan dari jabatannya.****

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara dan merupakan bagian dari reshuffle kabinet 2025. Muhammad Qodari lahir di Palembang, 15 Oktober 1973. Ia menempuh pendidikan Sarjana Psikologi Sosial di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Magister Political Behavior di University of Essex, Inggris, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada 2016.Hasil Al-Nassr vs Istiklol: Skor 5-0, Highlight Gol, dan Fakta Menarik Liga Champions Asia 2025Sebelum menjabat Kepala KSP, Qodari dikenal luas sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga survei terkemuka di Indonesia. Ia pernah menjabat Wakil Kepala KSP sejak Oktober 2024 hingga September 2025, sebelum akhirnya diangkat menjadi kepala.Real Salt Lake vs LAFC: Son Heung-Min Bawa LAFC Menang 2-0 di UtahSetelah resmi dilantik, Qodari menekankan pentingnya memperluas sumber komunikasi pemerintah yang kini tidak hanya terpusat di Pusat Komunikasi Kepresidenan (PKP). Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.Pengangkatan Qodari diharapkan membawa strategi komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, sekaligus menegaskan posisi KSP sebagai pusat koordinasi kebijakan dan pengelolaan isu strategis nasional.****

Lingkaran.id - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, melontarkan pernyataan tajam terkait praktik dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, apabila seluruh hakim yang pernah menerima aliran dana haram dari mantan pejabat MA, Zarof Ricar, benar-benar diungkap, maka citra lembaga peradilan tertinggi itu akan runtuh.Ucapan tersebut disampaikan Nasir saat menguji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung, Annas Mustaqim, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).Alat Pemantau Aktivitas Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar Raib Diduga Dicuri“Kasus Zarof itu kan jelas, dia mengumpulkan uang dari berbagai perkara. Kalau semua hakim yang terlibat dibuka, lengkap dengan kasus apa saja, barangkali bisa roboh gedung Mahkamah Agung. Tapi begitulah potret yang kita saksikan hari ini,” ungkap Nasir dengan nada tegas.Sebagaimana diketahui, Zarof Ricar sebelumnya divonis bersalah karena terbukti menerima gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap. Nilainya fantastis, mencapai Rp915 miliar ditambah 51 kilogram emas. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar yang menjerat pejabat MA dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Nasir menilai transparansi perlu ditegakkan agar masyarakat semakin percaya terhadap lembaga peradilan.“Kalau semua dibuka secara terang benderang, publik justru akan melihat keseriusan pengadilan dalam berbenah,” tambahnya.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarIa juga menekankan pentingnya peran pimpinan MA, pengadilan tingkat banding, hingga pengadilan tingkat pertama untuk selalu mengingatkan bawahannya agar memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPH).“Harusnya rekan-rekan hakim yang memiliki keimanan lebih kuat bisa mengingatkan atau menasihati sesamanya supaya tetap berpegang pada kode etik dan berperilaku sesuai pedoman hakim,” tutupnya.***

Lingkaran.id - Politisi Partai Gerindra, Saraswati Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Sara, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9).“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” tulis Sara dalam keterangan resminya.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianMeski memilih mundur, Sara berharap masih diberi kesempatan menyelesaikan satu agenda terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang tengah dibahas di Komisi VII DPR RI.Dalam keterangannya, Sara menjelaskan bahwa keputusannya mundur tidak lepas dari ucapan yang sempat ia lontarkan dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Menurutnya, pernyataan tersebut telah menyakiti banyak pihak, terutama kelompok masyarakat yang masih berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Padahal niat saya sebenarnya ingin mendorong lahirnya semangat kewirausahaan, terutama di era transformasi digital yang membuka peluang luas di sektor ekonomi kreatif. Namun, saya sadar ucapan saya telah melukai hati banyak orang,” ungkap Sara. Ia menegaskan bahwa kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.“Saya menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” tambahnya.Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dirilis, Begini Cara Cek Hasil Seleksi di SSCASN BKNDalam pernyataan pengunduran dirinya, Sara tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan, khususnya warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang memilihnya dalam pemilu legislatif lalu.“Saya mohon maaf apabila selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat ada hal-hal yang mengecewakan. Terima kasih atas semua kepercayaan yang telah diberikan,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Ahmad Sahroni, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, kembali menjadi pusat perhatian publik. Ia resmi dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh organisasi kepemudaan Literasi Pemuda Berdikari (LPB) pada Selasa (9/9/2025). Laporan ini menambah panjang daftar kontroversi yang melekat pada sosok Sahroni.Ketua Umum LPB, Indrajidt Rai Garibaldi, menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Sahroni yang dianggap memicu keresahan masyarakat pascaunjuk rasa besar pada Agustus lalu. Dalam salah satu kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Sahroni sempat menyebut masyarakat yang mendesak pembubaran DPR RI sebagai “mental orang tertolol sedunia.” Ucapan ini kemudian menyulut kemarahan berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum.BSU Cair Lagi? Cek Fakta Resmi Kemnaker & BPJS Ketenagakerjaan“Ucapan tersebut jelas menyinggung rakyat dan memperkeruh keadaan. Bahkan, penyebarannya melalui gawai dan internet telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian,” tegas Rai saat ditemui di Mapolda Jabar.LPB mendesak kepolisian, terutama Mabes Polri, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan bahwa proses hukum terhadap Sahroni harus berjalan transparan agar tidak menimbulkan kesan adanya pihak yang kebal hukum.Status Politik SahroniSeiring mencuatnya polemik ini, Sahroni diketahui sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Pihak Partai NasDem menyebut perombakan posisi tersebut sebagai bagian dari penataan internal, meski publik menilai langkah itu erat kaitannya dengan pernyataan kontroversialnya.Meski sudah tidak aktif di parlemen, LPB menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada Sahroni. “Ini bukan lagi soal politik, tetapi soal penegakan hukum. Semua orang sama di hadapan hukum,” ujar Rai.Kasus ini mendapat sorotan luas dari media nasional. Banyak pihak menilai langkah LPB melaporkan Sahroni merupakan upaya menegakkan prinsip kesetaraan hukum di Indonesia. Namun, sebagian kalangan mengingatkan agar penanganannya tidak dijadikan preseden buruk yang menodai objektivitas hukum.Sahroni sendiri belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Sebelumnya, ia sempat mengklarifikasi bahwa ucapannya bukan ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya bentuk kritik terhadap pola pikir yang menurutnya tidak rasional. Sayangnya, klarifikasi tersebut gagal meredam kemarahan publik. Bahkan, rumahnya di kawasan Tanjung Priok sempat diserbu massa hingga terjadi penjarahan. Peristiwa itu kini ditangani oleh Polda Metro Jaya.Pelaporan Sahroni ke Polda Jabar dinilai menjadi titik balik penting dalam relasi antara pejabat publik dan masyarakat. Di era digital, setiap pernyataan tokoh publik memiliki daya sebar luas dan dampak signifikan. Karena itu, kehati-hatian dalam berbicara menjadi krusial, terlebih bagi sosok yang pernah menduduki jabatan strategis.Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dirilis, Begini Cara Cek Hasil Seleksi di SSCASN BKNApabila kasus ini benar-benar diproses secara hukum, hal tersebut bisa menjadi momentum untuk menegaskan kembali prinsip equality before the law. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga pejabat atau mantan pejabat yang memiliki pengaruh besar tetap harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.Kasus ini kini menjadi sorotan publik sekaligus simbol perlawanan masyarakat terhadap arogansi kekuasaan. Publik masih menanti: apakah proses hukum terhadap Ahmad Sahroni akan berjalan adil dan transparan, atau justru berhenti di tengah jalan.***

Lingkaran.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit di Bank DKI Cabang Semarang. Penetapan tersebut dilakukan pada Selasa (9/9/2025) setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya praktik penyalahgunaan fasilitas kredit.Ketiga tersangka yang dimaksud yaitu TW, pihak yang menggunakan dana kredit dengan meminjam enam identitas debitur; EYK, selaku Wakil Pimpinan Cabang sekaligus pemutus kredit mikro; serta DBF, yang menjabat Relationship Manager (RM) Kredit Ritel.Hotman Paris Bela Nadiem, Minta Prabowo Gelar Perkara Korupsi Laptop di IstanaMenurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, kasus ini bermula pada pertengahan 2023 ketika TW mengajukan kredit ritel senilai Rp 4 miliar. Namun, permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat.“Setelah pengajuan kredit ritel ditolak, TW bersama DBF mengubah strategi dengan mengajukan kredit mikro menggunakan enam nama orang lain sebagai debitur dengan total pinjaman Rp 3 miliar,” jelas Arfan.Permohonan kredit mikro itu kemudian mendapat persetujuan EYK. Dana pinjaman lantas dicairkan masing-masing Rp 500 juta untuk enam debitur fiktif. Namun, seluruh uang justru dikendalikan oleh TW.“Begitu akad kredit selesai, buku tabungan, ATM, dan slip pencairan langsung diambil alih oleh TW. Angsuran hanya dibayar sebagian, lalu akhirnya kredit macet,” ungkap Arfan.DPR Sepakati Tuntutan “17+8”: Hentikan Tunjangan Rumah dan Pangkas Fasilitas Anggota DewanAkibat perbuatan tersebut, Bank DKI Cabang Semarang mengalami kerugian sekitar Rp 2,7 miliar. Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 dan/atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.“Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 9 hingga 28 September 2025. TW ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, sedangkan EYK dan DBF ditahan di Lapas Kelas I Semarang,” tambah Arfan.Seluruh tersangka telah dibawa ke Kejati Jawa Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik memastikan penanganan kasus ini akan dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.***

Lingkaran.id - Artis sekaligus politisi, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara mengenai kinerja rekannya sesama anggota DPR RI, Uya Kuya. Rieke menilai sosok Uya yang kini tengah menjadi sorotan publik, justru memiliki kontribusi nyata selama duduk di Komisi IX DPR RI.Dalam wawancara bersama Denny Sumargo di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Senin (8/9/2025), Rieke mengungkapkan rasa kehilangannya terhadap Uya.“Aku kehilangan Uya,” ucap Rieke.Uya Kuya Ajukan Restorative Justice untuk Salah Satu Terduga Pelaku Penjarahan Rumahnya: Pelaku Lain Tetap DiprosesIa menjelaskan, Uya merupakan rekan kerjanya dalam mengadvokasi berbagai kasus perdagangan orang sekaligus persoalan kesehatan. “Mas Uya itu partnerku di Komisi IX untuk mengadvokasi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan masalah kesehatan,” tambahnya.Sebagai informasi, Uya Kuya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 pada Oktober 2024 lalu. Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditempatkan di Komisi IX, yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.Dengan latar belakang daerah pemilihan (dapil) luar negeri, Uya banyak menaruh perhatian pada isu pekerja migran. Ia juga pernah menjadi sorotan publik setelah mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bertindak tegas terkait kasus kosmetik berbahaya.Namun perjalanan politik Uya tidak lepas dari kontroversi. Pada penutupan Sidang Tahunan MPR RI, ia sempat viral karena berjoget mengikuti lagu “Gemu Fa Mi Re” yang dibawakan mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Aksi tersebut memicu kritik setelah potongan video disunting sejumlah pihak, sehingga seolah-olah Uya melontarkan pernyataan merendahkan masyarakat dengan isu gaji Rp 3 juta.Melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (28/8/2025), Uya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tindakannya murni apresiasi terhadap penampilan musik mahasiswa Unhan, dan tidak pernah membuat pernyataan meledek soal gaji.“Kata-katanya ngarang sendiri, padahal sama sekali saya tidak pernah membuat statement seperti ini. Seolah-olah gue meledek atau membuat statement yang menyakiti masyarakat, padahal tidak pernah sama sekali gue membuat statement,” jelas Uya.Laras Faizati Diciduk, Diduga Jadi Otak Provokasi Pembakaran Mabes PolriMeski demikian, polemik yang terus bergulir berujung pada keputusan partai. Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Uya resmi dinonaktifkan dari keanggotaannya di Fraksi PAN DPR RI.Tak hanya Uya, beberapa figur publik lain yang juga aktif di politik, seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni, turut dinonaktifkan dari partai masing-masing.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan perombakan ini diambil setelah melalui berbagai masukan, evaluasi, serta pertimbangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Presiden.Tragis! 66 Potongan Tubuh Manusia Berceceran di Semak-Semak“Atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore ini Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo.Dalam reshuffle kali ini, terdapat lima kementerian yang mengalami pergantian menteri, yakni:Kementerian Koordinator Bidang Politik dan KeamananKementerian KeuanganKementerian Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaKementerian KoperasiKementerian Pemuda dan OlahragaPolda Jabar Tetapkan 12 Tersangka Kasus Bom Molotov dan Konten Provokatif Saat Demo di Gedung DPRDSelain itu, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji, yang akan fokus pada tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.“Untuk keenam kementerian yang kami sebutkan, satu adalah kementerian baru (Kementerian Haji), sementara lima lainnya mengalami perubahan susunan pejabat menteri. Seluruh proses pelantikan akan dilakukan sore ini di Istana Negara,” tambah Prasetyo.Dengan adanya reshuffle ini, diharapkan kinerja kabinet dapat semakin optimal dalam menjalankan visi dan program pemerintahan.***

Lingkaran.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menanggapi tuntutan sejumlah influencer yang terangkum dalam gerakan “17+8”. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa mulai 31 Agustus 2025, tunjangan rumah untuk anggota dewan resmi dihentikan.Tidak hanya itu, DPR juga melakukan pemangkasan terhadap sejumlah fasilitas lain yang selama ini melekat pada anggota legislatif. Fasilitas yang dipangkas antara lain biaya langganan listrik, telepon, pulsa, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.Kapolri Tanggapi Isu Keterlibatan Riza Chalid dalam Pendanaan Kerusuhan Demo NasionalLebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai politik tidak akan lagi menerima gaji maupun hak-hak keuangan lainnya. Beberapa nama publik figur yang masuk dalam kategori tersebut, di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.Selain pemangkasan fasilitas, DPR juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat transparansi dalam kinerja lembaga serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi.Jumlah Tersangka Pembakaran Gedung DPRD di Makassar dan Sulsel Bertambah Jadi 29 OrangMenurut Dasco, langkah ini penting sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sempat terguncang akibat kritik keras terkait gaya hidup mewah dan fasilitas berlebihan yang dinikmati para wakil rakyat.“Semua keputusan ini diambil demi kepentingan rakyat, agar DPR lebih fokus bekerja dan tidak lagi disorot karena hal-hal yang menyinggung sensitivitas publik,” tegas Dasco.***

Lingkaran.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari jabatannya sebagai anggota DPR RI Fraksi NasDem. Kebijakan itu berlaku efektif mulai 1 September 2025.Keputusan penting ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, melalui keterangan tertulis pada Minggu, 30 Agustus 2025. Menurut Hermawi, langkah tegas ini diambil setelah munculnya pernyataan dari dua legislator tersebut yang dinilai telah menyinggung perasaan publik dan bertentangan dengan semangat perjuangan partai.Berbagai Dampak Demo Ricuh di Makassar Gedung, Bangunan di bakar oleh Warga“Partai NasDem turut menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi. Kami menilai pernyataan yang dilontarkan oleh anggota DPR dari Fraksi NasDem telah mencederai perasaan rakyat dan merupakan penyimpangan dari nilai-nilai yang diperjuangkan partai,” ujar Hermawi.Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga telah dimutasi dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2024–2029. Pergantian jabatan tersebut tertuang dalam surat resmi Fraksi NasDem DPR bernomor F. NasDem. 758/DPR-RI/VIII/2025 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025.Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Sahroni digeser menjadi anggota Komisi I DPR, komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, serta intelijen. Dengan demikian, ia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan di Komisi III yang berurusan dengan bidang hukum.Langkah ini diambil setelah pernyataan kontroversial Sahroni terkait wacana pembubaran DPR menuai reaksi keras publik. Pada 22 Agustus 2025, dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Sahroni menilai usulan pembubaran DPR sebagai hal yang berlebihan. Ia bahkan menyebut pihak yang menggulirkan gagasan tersebut sebagai “orang tolol”.Komentar itu memicu gelombang kemarahan masyarakat. Sehari setelahnya, kediaman Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa. Insiden itu berakhir dengan perusakan serta penjarahan mobil dan sejumlah isi rumah.Mahasiswa Bergerak! BEM UI dan BEM SI Siap Demo Besar Hari iniLangkah NasDem ini bersamaan dengan keputusan serupa dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menonaktifkan dua anggota Fraksinya, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya. Menurut Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kebijakan tersebut berlaku mulai 1 September 2025. Viva Yoga juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian situasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Dengan penonaktifan ini, baik NasDem maupun PAN berupaya menunjukkan sikap tegas dan menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika politik yang tengah memanas.***

Lingkaran.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keputusan ini membawa perubahan signifikan, di antaranya pengalihan fungsi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan tahun 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Saan Mustopa.Tragis! Kepala KCP BRI Diduga Diculik dan Dibunuh, Kondisi Terikat dan Terlilit LakbanDalam jalannya sidang, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan revisi undang-undang tersebut. Ia menekankan bahwa perubahan regulasi ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.Usai laporan dibacakan, pimpinan sidang Cucun Ahmad Syamsurijal menanyakan kepada seluruh anggota dewan apakah rancangan undang-undang dapat disetujui menjadi undang-undang. Pertanyaan itu langsung dijawab serentak oleh para anggota dengan kata “setuju”, yang kemudian diikuti ketukan palu sebagai tanda sahnya UU tersebut.Viral! Dosen Lempar Skripsi Mahasiswa, “Jangan Dipersulit, Ibu ke Mana Satu Minggu?”“Dengan ini, rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah resmi disetujui menjadi undang-undang,” tegas Cucun.Pengesahan revisi ini sekaligus menandai langkah baru pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Transformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, modern, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, meluruskan pernyataan sebelumnya terkait besaran tunjangan yang diterima anggota dewan. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian data yang sempat menyebut bahwa tunjangan beras bagi anggota DPR mencapai Rp 12 juta per bulan.Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025), Adies menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, tunjangan beras yang diterima anggota DPR justru sangat kecil, yakni sekitar Rp 200.000 per bulan, dan jumlah tersebut tidak pernah mengalami perubahan sejak lebih dari satu dekade lalu.Bocah 13 Tahun Tewas Dibunuh Teman Sendiri Karena Ejekan, Pelaku Rekayasa Kecelakaan“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010. Nominalnya hanya sekitar Rp 200 ribu per bulan, bukan Rp 12 juta per bulan. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat,” jelas Adies.Selain itu, Adies juga memberikan klarifikasi mengenai tunjangan bahan bakar (bensin) untuk anggota DPR. Sebelumnya, ia menyebut angka tunjangan bensin sebesar Rp 7 juta per bulan. Namun setelah mengecek data resmi ke Sekretariat Jenderal DPR, ia membenarkan bahwa jumlah yang sebenarnya hanya sekitar Rp 3 juta per bulan.Kasus Kematian Zara Qairina, Terungkap Unsur Perundungan, Penelantaran, dan Pelecehan Seksual“Setelah saya konfirmasi ke Sekjen DPR, tunjangan bensin untuk anggota DPR sebesar Rp 3 juta per bulan. Jadi tidak ada perubahan dari sebelumnya,” tambahnya.Klarifikasi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa isu mengenai tingginya tunjangan anggota DPR, khususnya untuk kebutuhan beras dan bensin, tidak sesuai dengan fakta yang tercatat secara resmi.***

Lingkaran.id - Isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan marak diperbincangkan di media sosial. Gelombang seruan ini muncul seiring meningkatnya kritik publik terhadap besarnya tunjangan yang diterima para anggota dewan.Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memberikan pernyataan tegas. Ia menyebut bahwa orang yang menyerukan pembubaran DPR adalah “orang tolol sedunia”.Bank Indonesia Siap Luncurkan Sistem Payment ID untuk Pemantauan Transaksi DigitalSahroni menekankan bahwa DPR memiliki peran vital sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi representasi rakyat. Menurutnya, wacana pembubaran DPR sama sekali tidak masuk akal.“Saya siap menerima kritik, bahkan hujatan. Itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sampai ada seruan untuk membubarkan DPR, itu sudah kelewatan. Gagasan seperti itu tidak logis,” ujar Sahroni.Ia juga menegaskan, jalannya pemerintahan Indonesia belum tentu lebih baik tanpa keberadaan DPR. Meski mengakui bahwa kinerja para wakil rakyat tidak selalu sempurna, Sahroni menilai DPR tetap menjalankan peran penting dalam mengawal aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan.Pemerintah Siapkan Konversi Lahan Tak Berizin Jadi Pertanian dan Perkebunan“Apapun kekurangannya, DPR tetaplah lembaga yang bekerja mewakili rakyat. Tanpa DPR, fungsi pengawasan dan representasi bisa hilang,” tambahnya.Dengan demikian, Sahroni menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan DPR sah-sah saja, tetapi seruan pembubaran lembaga legislatif tidak bisa diterima dan hanya memperkeruh demokrasi di Indonesia.***

Lingkaran.id - Sebagai bagian dari proses demokratis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ulang 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang baru saja menggelar debat publik kedua yang melibatkan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Acara ini merupakan momentum penting bagi warga Kota Pangkalpinang untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja masing-masing paslon dalam memimpin kota tersebut untuk masa depan yang lebih baik.Debat publik merupakan salah satu sarana kampanye yang ditetapkan oleh KPU untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas mendengarkan langsung penjelasan dari paslon terkait rencana kerja mereka jika terpilih. Dalam Pilkada ulang 2025 ini, terdapat dua paslon yang akan bersaing untuk memperebutkan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pangkalpinang.Debat publik kedua ini memiliki tujuan untuk:Mengakomodasi tanya jawab langsung antara paslon dan masyarakat.Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang program unggulan masing-masing paslon.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada.Tema dan Agenda Debat PublikDebat publik kali ini mengambil tema "Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat". Tema ini dipilih untuk memfokuskan perhatian pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas Kota Pangkalpinang, seperti pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas layanan publik.Agenda debat mencakup beberapa sesi, antara lain:Pembukaan oleh Ketua KPU Kota Pangkalpinang.Pengenalan visi dan misi oleh masing-masing paslon.Sesi tanya jawab antara paslon dengan masyarakat.Penyampaian rencana kerja oleh paslon.Penutupan oleh Ketua KPU Kota Pangkalpinang.Profil Paslon yang HadirDebat publik ini diikuti oleh dua paslon yang telah lolos verifikasi dan penetapan oleh KPU Kota Pangkalpinang. Berikut adalah profil singkat dari masing-masing paslon:Debat publik kedua ini diikuti oleh 4 paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, nomor urut 01 Eka Mulya dan Radmida Dawan, nomor urut 02 Maulan Aklil dan Zeki Yamani, nomor urut 03 Saparudin dan Dessy Ayutrisna, nomor urut 04 Basit Sucipto dan Dede Purnama Al-Zulami.Isu-Isu Strategis yang DibahasDebat publik ini membahas sejumlah isu penting yang menjadi perhatian masyarakat Kota Pangkalpinang. Beberapa di antaranya adalah:Pengembangan InfrastrukturKedua paslon sepakat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka menyampaikan rencana untuk memperbaiki jaringan jalan, meningkatkan akses transportasi umum, dan memperluas penyediaan air bersih serta listrik.Pendidikan dan KesehatanPendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam debat ini. Paslon 1 menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sekolah dasar hingga menengah, sementara Paslon 2 menyoroti perlunya memperluas akses ke layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas.Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatKedua paslon juga membahas strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemanfaatan potensi daerah seperti pariwisata dan pertanian.Partisipasi Masyarakat dalam Debat PublikDebat publik ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat yang hadir di lokasi acara, tetapi juga disiarkan langsung melalui media sosial dan platform digital. Ini memungkinkan warga Kota Pangkalpinang yang berada di luar kota atau tidak dapat hadir secara langsung untuk tetap mengikuti acara tersebut.Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada paslon melalui berbagai kanal, seperti melalui formulir online atau media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa debat publik ini benar-benar merupakan forum interaktif yang memfasilitasi dialog antara paslon dan masyarakat.Peran KPU dalam Menjamin Kualitas DebatKPU Kota Pangkalpinang berperan aktif dalam menjamin bahwa debat publik ini berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah yang dilakukan oleh KPU antara lain:Mengawasi proses debat untuk memastikan bahwa tidak ada paslon yang melakukan pelanggaran kampanye.Menyediakan fasilitas yang memadai untuk memastikan acara berjalan lancar.Mengatur tata tertib debat agar semua paslon mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.Debat publik kedua ini merupakan langkah penting dalam proses Pilkada ulang 2025 di Kota Pangkalpinang. Dengan menghadirkan paslon yang siap memimpin kota ini, acara ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang visi dan misi masing-masing paslon. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.Dengan demikian, diharapkan Pilkada ulang 2025 dapat berjalan dengan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Kota Pangkalpinang menuju masa depan yang lebih baik.

Lingkaran.id -Polemik isu ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas usai muncul tudingan adanya “partai biru” di balik penyebaran kabar bohong tersebut. Menanggapi isu yang viral sejak akhir Juli 2025, Partai Demokrat secara tegas membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah politik yang menyesatkan.Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa tuduhan Demokrat sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi adalah fitnah besar dan tidak berdasar.“Partai Demokrat tidak pernah terlibat dan tidak ada kepentingan dalam isu tersebut. Ini fitnah yang sengaja dibuat untuk memecah belah,” tegas Ibas.Cristiano Ronaldo Sukses Gaet João Félix ke Al-Nassr, Duet Portugal Bikin Geger Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Hinca Panjaitan, juga menyatakan bahwa isu ini adalah cara licik untuk menebar kebencian. “Kami menolak politik adu domba. Isu ini jelas-jelas diarahkan untuk mengaburkan fakta dan merusak demokrasi,” ujarnya.Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, Kepala Departemen Politik dan Keamanan DPP Demokrat, menambahkan bahwa nama Roy Suryo yang sering dikaitkan dalam kasus ini tidak relevan. “Roy sudah bukan kader Demokrat sejak 2019. Jangan kaitkan Demokrat dengan manuver pribadi,” kata Frederik.Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon, bahkan menyebut tuduhan tersebut “gila dan mabuk” serta mendesak pihak yang menuduh untuk membuka bukti. “Jika tidak ada bukti, kami tidak segan membawa masalah ini ke jalur hukum,” ujarnya.Profil Kwik Kian Gie: Ekonom Kerakyatan yang Wafat di Usia 90 Tahun, Jejak Pemikiran dan Warisan GagasannyaSebelumnya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI sekaligus putra Presiden Jokowi, juga menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menuduh Demokrat terkait isu ijazah. Kaesang menekankan hubungan baik antara keluarga Jokowi dan keluarga SBY.Dengan isu ini, Demokrat berharap publik tidak terprovokasi dan tetap fokus pada politik sehat. “Kami akan terus bekerja untuk rakyat, bukan terjebak dalam isu murahan,” tutup Ibas.****

Lingkaran.id - Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa, mencurahkan emosinya saat tampil dalam sebuah program televisi, menyusul ancaman hukum yang menjeratnya terkait tuduhan penyebaran informasi palsu soal ijazah Presiden Joko Widodo.Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Dokter Tifa mengkritik keras langkah hukum yang dinilai menjerat pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Ia menyinggung bahwa sudah ada dua orang yang dipenjara karena persoalan ini, dan mempertanyakan apakah dirinya yang hanya seorang ibu rumah tangga juga harus bernasib sama.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan Lengkapnya"Sudah ada dua orang yang dipenjara. Haruskah saya, seorang perempuan biasa, ibu rumah tangga yang punya anak-anak, juga harus masuk penjara hanya karena mempertanyakan ijazah seorang mantan presiden? Dan beliau sendiri tidak mau menunjukkannya," ujar Tifa dengan nada emosional.Dalam pernyataannya, Tifa juga menyebut nama Kurnia, rekannya yang disebut memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik dan selama ini mendampinginya secara hukum tanpa bayaran. Menurutnya, mereka hanya ingin mencari kebenaran dan tidak gentar dengan kemungkinan dijebloskan ke penjara."Banyak orang di luar sana menghina dan mengejek kami. Bahkan ada yang bilang, 'Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju oranye'. Kalau memang kami bersalah, tidak ada masalah. Saya siap," katanya.Tifa menegaskan bahwa kunci utama dari semua polemik ini hanyalah satu: ijazah asli milik Jokowi. Ia menyatakan kesediaannya untuk menerima hukuman jika memang terbukti bersalah, selama Presiden menunjukkan dokumen asli yang dimaksud."Seandainya benar ada ijazah asli, saya akan terima konsekuensinya. Saya siap mengenakan baju oranye dan masuk ke Lapas Pondok Bambu. Saya ikhlas," lanjut Tifa.Ia kemudian menyampaikan pesan langsung kepada Jokowi melalui kamera televisi:"Pak Jokowi, apakah Anda ingin saya dipenjara? Tidak masalah, asal Anda mau menunjukkan ijazah asli itu. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak."Menurut Tifa, perjuangannya selama ini bukan untuk menyerang, melainkan menuntut transparansi dan keadilan."Saya bukan siapa-siapa. Hanya ibu rumah tangga biasa yang ingin menegakkan kebenaran. Apakah Pak Jokowi rela saya dipenjara tanpa ada kejelasan soal ijazah itu?" ujarnya.Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Arahan Pusat, Ribuan Honorer Masih Menanti KepastianNamun, dalam acara tersebut, pengacara Pitra Romadoni mencoba menghentikan lontaran-lontaran emosional Tifa. Ia mengingatkan bahwa Dokter Tifa bukan baru sekali mengkritik Jokowi, melainkan sudah sejak awal masa kepresidenan."Sudah sejak lama Ibu Tifa selalu mengkritik Presiden Jokowi. Bahkan sejak beliau menjabat sebagai presiden ketujuh RI. Saya lihat di akun media sosialnya, terutama di platform X, mayoritas unggahannya memang berisi kritik terhadap Pak Jokowi," ujar Pitra.Pitra juga menyoroti bahwa kasus hukum ini sebenarnya dipicu oleh langkah awal pihak Roy Suryo Cs yang menggugat keabsahan ijazah Jokowi ke pengadilan, bahkan melaporkannya ke Bareskrim Polri. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang memulai perkara, juga harus siap menerima akhir dari proses hukum yang terjadi."Mereka yang memulai serangan hukum, lalu saat Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk membalas, malah merasa dikriminalisasi. Ini justru aneh," ujar Pitra."Kalau kamu yang mulai, kamu juga yang harus siap mengakhiri," tutup Pitra.***

Lingkaran.id - Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal hubungan antara gaji dan tingkat kesehatan serta kecerdasan menuai kontroversi di media sosial. Dalam sebuah diskusi bertajuk “Double Check” yang digelar di Jakarta Pusat pada Sabtu, 17 Mei 2025, Budi menyebut bahwa seseorang yang memiliki penghasilan Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar dibandingkan mereka yang berpenghasilan Rp5 juta.“Kalau mau jadi negara maju di 2045, income per kapita kita harus Rp15 juta per bulan. Nah, apa sih bedanya orang bergaji Rp15 juta dengan yang Rp5 juta? Jawabannya cuma dua: yang Rp15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Karena kalau tidak sehat dan tidak pintar, gajinya ya di Rp5 juta,” ucap Budi.Viral Proses Wisuda SMK Ala Perguruan TinggiPernyataan itu sontak menyulut reaksi keras dari warganet. Banyak yang menilai ucapan Menkesterlalu menyederhanakan realitas sosial di masyarakat.“Pendapatan bukan jadi tolak ukur sehat dan pintar, Pak. Banyak orang kaya, gajinya ratusan juta, tetap saja sakit juga,” komentar salah satu netizen di kolom komentar.“Ingin diomongin, Bapak ini sehat dan gajinya jelas lebih dari Rp15 juta. Jadi begitu ya, Pak? Miris, sekelas menteri menjadikan gaji sebagai tolok ukur kesehatan,” tambah netizen lain.Tolak Ajakan ke Hotel, Mahasiswi Justru Diborgol Oknum Polisi di KosanWarganet juga menilai bahwa pernyataan tersebut bisa memperkuat stereotip sosial yang keliru, seolah-olah orang dengan pendapatan rendah pasti kurang cerdas dan tidak sehat, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga ketimpangan ekonomi.Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Kementerian Kesehatan terkait polemik yang berkembang akibat pernyataan tersebut. Namun demikian, kontroversi ini memunculkan kembali diskusi publik soal pentingnya sensitivitas pejabat negara dalam menyampaikan pernyataan, terutama terkait isu-isu sosial yang kompleks dan menyangkut martabat masyarakat luas.***