Presiden Prabowo Sambut Hangat Erdogan, Perkuat Kemitraan RI-Turki
Wulan _ 3 hari yang lalu
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara khusus menyambut kedatangan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam kunjungan kenegaraan yang bertujuan memperdalam hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah eksplorasi kerja sama dalam pengembangan jet tempur generasi kelima.Pesawat Kepresidenan Turki mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025) petang. Prabowo menyambut langsung Erdogan di bawah tangga pesawat—a langkah yang belum pernah ia lakukan dalam menyambut pemimpin negara lain. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa kedekatan pribadi antara Prabowo dan Erdogan menjadi alasan di balik penyambutan istimewa ini.Resmi! Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Kemenag 2024 Tahap 2, Cek Nama Anda di Sini“Ini merupakan bentuk penghormatan Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan,” jelas Yusuf.Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, turut menegaskan hubungan erat kedua pemimpin tersebut. Turki menjadi salah satu negara pertama yang dikunjungi Prabowo pasca kemenangan dalam Pemilu 2024. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, Prabowo telah menjalin komunikasi intensif dengan Erdogan serta sejumlah tokoh penting di Turki.“Kunjungan ini serta berbagai rencana kerja sama mencerminkan kedekatan tersebut dan manfaat yang bisa dihasilkan bagi kedua negara,” tutur Rizal.Prosesi penyambutan resmi Erdogan berlangsung di Istana Bogor pada Rabu (12/2/2025). Setelah seremoni, kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis yang saling menguntungkan. Rizal menambahkan bahwa kunjungan Erdogan ke Indonesia merupakan bagian dari agenda kerja yang mencakup Malaysia dan Pakistan.“Ketiga negara ini menjadi jangkar hubungan Turki dengan kawasan,” ujarnya.Selama lawatan ini, agenda kerja sama tidak hanya melibatkan pemerintahan, tetapi juga sektor bisnis dan industri. Setelah menghadiri pertemuan di Istana, Erdogan dijadwalkan menghadiri forum bisnis untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara pelaku usaha Indonesia dan Turki. Dalam forum ini, Prabowo dan Erdogan akan memimpin sidang perdana Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi RI-Turki, sebuah mekanisme bilateral tertinggi yang setara dengan sidang kabinet bersama. Forum ini bertujuan mengevaluasi kerja sama yang telah berjalan dan merancang arah kemitraan di masa depan.Turut mendampingi Erdogan dalam kunjungan ini adalah 18 anggota kabinet dan parlemen Turki. Forum tingkat tinggi tersebut juga menjadi momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik RI-Turki yang terus berkembang di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan pendidikan. Selain isu bilateral, pertemuan ini turut membahas dinamika global, seperti situasi di Suriah dan Palestina, serta perkembangan geopolitik di Amerika Serikat yang berdampak luas terhadap berbagai negara.Dalam ranah ekonomi, kedua negara membahas kerja sama di sektor energi, termasuk eksplorasi sumber daya energi baru di Indonesia dan Turki. Selain itu, kerja sama dalam industri maritim juga menjadi fokus diskusi, terutama terkait perawatan armada kapal milik Pertamina. Galangan kapal Turki melihat peluang besar untuk mengembangkan fasilitas perawatan kapal di Indonesia.Prabowo Sindir "Raja Kecil" di Birokrasi yang Menolak Penghematan AnggaranIndonesia dan Turki juga tengah menjajaki kerja sama dalam pembangunan kapal rumah sakit, yang diharapkan dapat memperkuat operasi kemanusiaan kedua negara, terutama dalam misi bantuan bencana dan layanan kesehatan darurat. Di sektor pertahanan, kedua negara telah memiliki sejarah kerja sama yang solid dalam pengembangan persenjataan. Diskusi dalam pertemuan ini mencakup potensi pengembangan teknologi militer lebih lanjut untuk memperkuat kapabilitas pertahanan masing-masing negara.Kunjungan Erdogan ke Indonesia tidak hanya mencerminkan hubungan diplomatik yang erat, tetapi juga menandai langkah konkret dalam memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor. Dengan berbagai kesepakatan yang dijajaki dalam lawatan ini, hubungan RI-Turki diharapkan semakin kokoh dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.***
Read More Presiden Prabowo Tegaskan TNI-Polri Harus Mengayomi dan Melindungi: Rakyat yang Biayai
Wulan _ 2 minggu yang lalu
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban utama untuk mengayomi serta melindungi rakyat. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/1/2025).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa gaji yang diterima oleh anggota TNI dan Polri berasal dari rakyat, sehingga sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat.Pemerintah Resmi Ganti Nama PPDB Jadi SPMB, Ini Perubahan Besar yang Akan Diterapkan pada 2025!“Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Mereka mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat, dan rakyat pula yang membiayai keberadaan TNI dan Polri. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah mengayomi dan melindungi rakyat,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya seusai menghadiri Rapim TNI-Polri.Rapim yang dihadiri lebih dari 600 perwira tinggi dari dua institusi tersebut menjadi ajang bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara serta menegakkan hukum. Prabowo menegaskan bahwa kedua institusi ini tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar para perwira tinggi TNI dan Polri dapat menjadi pemimpin yang baik dan berintegritas, mengingat besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, introspeksi, serta keterlibatan langsung aparat dalam kehidupan masyarakat.“Saya mengimbau agar TNI dan Polri selalu mawas diri, melakukan koreksi atas segala kekurangan, serta menjaga disiplin dalam bertugas. Mereka harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, membaur, membantu pembangunan, dan menjaga ketertiban. TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat, mereka adalah tentara dan polisi rakyat,” tegasnya.Kontradiksi eFishery dan eFeeder: Antara Inovasi dan Tantangan di Industri AkuakulturDalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya keberhasilan TNI dan Polri sebagai pilar utama eksistensi negara. Ia menegaskan bahwa salah satu indikator dari negara yang gagal adalah ketika aparat pertahanan dan keamanan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.“Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Sebab, keberadaan mereka merupakan wujud nyata dari eksistensi negara, pelindung kedaulatan, serta penegak hukum yang menjalankan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah,” jelas Prabowo.Menurutnya, segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang, keputusan presiden, hingga peraturan pemerintah, akan kehilangan maknanya jika tidak dapat ditegakkan dengan baik oleh aparat yang berwenang.Dengan arahan yang disampaikan dalam Rapim TNI-Polri 2025 ini, Presiden berharap agar seluruh jajaran TNI dan Polri semakin profesional, disiplin, serta terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap tugas yang mereka emban.***
Read More Putusan MK: Kampanye Pemilu Wajib Gunakan Foto Tanpa Manipulasi AI
Padel M. Agam 1 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang penggunaan foto atau gambar berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk kampanye Pemilu dan Pemilihan Presiden. Larangan ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyajian citra diri peserta Pemilu.Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa aturan ini terkait dengan citra diri pada Pasal 1 angka 35 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut MK, penggunaan foto atau gambar yang dimanipulasi berlebihan, termasuk dengan teknologi AI, bertentangan dengan konstitusi.Karyawan Diduga Gelapkan Uang Perusahaan Hingga Puluhan Juta Rupiah, Ganti Rugi dengan Motor Mio 2010Dalam amar putusannya, Suhartoyo menekankan bahwa penggunaan teknologi untuk memanipulasi foto atau gambar peserta Pemilu harus dihindari agar citra yang disampaikan kepada publik tetap autentik."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo dalam sidang dikutip pada Jumat (3/1/2025).Pemohon dalam perkara ini meminta agar Pasal 1 angka 35 diubah, sehingga kampanye Pemilu hanya boleh menggunakan foto, gambar, suara, atau gabungan elemen tersebut tanpa manipulasi digital atau teknologi AI. Jika manipulasi digunakan, peserta wajib mencantumkan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut."Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence," bunyi usulan perubahan bunyi pasal tersebut.Tragedi di Depan Hotel Donald Trump,Tesla Cybertruck Meledak, Satu Tewas dan Tujuh TerlukaKeputusan ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu serta memastikan bahwa citra diri yang ditampilkan sesuai dengan kenyataan. MK berharap aturan ini dapat mendorong kampanye yang lebih jujur dan transparan.Dengan putusan ini, para peserta Pemilu diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dalam kampanye mereka dan memastikan keaslian materi yang dipublikasikan kepada masyarakat.***
Read More Megawati Soekarnoputri Siap Datangi KPK Jika Hasto Ditangkap, KPK: Tidak Ada Ancaman!
Sulistiyo. A Darmawan 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id -Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan niatnya untuk menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap. Pernyataan ini memicu perhatian publik dan tanggapan dari pihak KPK.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugianto, menanggapi pernyataan Megawati dengan menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak merasa terancam. Tessa menyebut Megawati sebagai seorang negarawan yang mendukung penegakan hukum di Indonesia.Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi Anggaran“Saya pikir tidak ada ancaman di situ. Beliau merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, dan anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya percaya Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum,” ujarnya di Jakarta.Tessa juga menekankan bahwa KPK tidak setuju dengan penilaian yang menyebut pernyataan Megawati sebagai ancaman. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menggoreng isu secara sembarangan yang dapat memecah belah.“Setelah saya lihat videonya, tidak seperti itu. Saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan judul dan narasi yang bijak demi persatuan bangsa ini ke depan,” tambahnya.Dalam keterangannya, Megawati menyatakan bahwa kehadirannya di KPK jika Hasto ditangkap adalah bentuk tanggung jawab kepada warganya dan anak buahnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.Dokter Koas Dianiaya Sopir Keluarga Mahasiswi Unsri, Berikut Latar Belakang Keluarga Lady AurelliaSituasi ini menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia, di mana pernyataan Megawati dapat dilihat sebagai dukungan terhadap penegakan hukum, sekaligus menunjukkan solidaritas terhadap Hasto Kristiyanto. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya terkait isu ini dan bagaimana KPK akan melanjutkan kasus korupsi di tanah air.***
Read More Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang Anggaran Makan Bergizi: "Saya bisa masak kok"
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang anggaran program makan bergizi gratis yang direncanakan sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat."Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah, saya hitung, Rp 10.000 itu dapat apa sekarang? Harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, tolong dihitung lagi ya," ungkap Megawati pada Kamis (12/12/2024).Sejarah Baru! Timnas eFootball Indonesia Juara Dunia FIFAe World Cup 2024Sebagai Ketua Umum PDI-P, Megawati menegaskan bahwa kritik ini bertujuan untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia bahkan mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ibu-ibu untuk menghitung anggaran tersebut."Saya bisa masak kok, jadi tahu ini nggak cukup. Tapi, saya tetap mendukung program ini," tambahnya.Menanggapi pernyataan Megawati, sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan anggaran tersebut."Pemerintah punya banyak pertimbangan. Kami dari Nasdem mendukung penuh program ini karena sangat baik untuk generasi mendatang," kata Saan.Sementara itu, Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai anggaran Rp 10.000 per porsi sudah memadai. Demokrat juga berkomitmen mendukung dan menyukseskan program ini."Program ini mencerdaskan bangsa sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kalau target dan sasarannya lebih besar, anggarannya harus ditingkatkan," ujar Herman.Menanggapi kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran Rp 10.000 per porsi merupakan hasil penyesuaian kondisi anggaran saat ini. Namun, ia mengakui idealnya adalah Rp 15.000 per porsi."Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Untuk daerah-daerah, itu cukup untuk makanan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11/2024).Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!Prabowo juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pedesaan. Dengan pelaksanaan program ini, ia memperkirakan perputaran uang di setiap desa akan meningkat signifikan, mencapai Rp 8 miliar per tahun."Program ini tidak hanya untuk memberi makan gratis, tapi juga mendukung ekonomi desa," tegas Prabowo.Program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat berjalan efektif, meskipun terus diwarnai kritik dan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaannya.***
Read More Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi Anggaran
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, menyampaikan usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut ia ungkapkan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).Prabowo menilai sistem tersebut lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ia mengacu pada praktik yang diterapkan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.Orang Tua Protes Hadiah Lomba Dipotong, Murid SD ini Dikeluarkan dari Sekolah"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang milih gubernur, bupati. Efisien, tidak keluar duit terus," kata Prabowo.Menurut Prabowo, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dana tersebut, katanya, bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!"Kita ini seperti kaya saja. Padahal uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan irigasi," lanjut Prabowo.Usulan ini diharapkan dapat memantik diskusi terkait reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih hemat dan efektif, meskipun dipastikan akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.***
Read More Ridwan Kamil-Suswono Batal Gugat Ke MK, Pramono-Rano Karno Klaim Menang Pilkada Jakarta Satu Putaran
Sulistiyo. A Darmawan 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id -Pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini terlihat dari tidak adanya gugatan baik dari paslon nomor 1 RIDO maupun paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardana hingga batas akhir permohonan pada Rabu (11/12).Momen Haru Siswa Berprestasi Ajak Ayah Disabilitas ke Panggung PerpisahanJuru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Aris Setiawan Yodi menyebut, hingga semalam (Rabu, 11/12), tidak ada satu pun paslon di Pilkada Jakarta yang melakukan gugatan. "Kami ketahui bersama bahwa baik Paslon 01 dan 02 tidak ada yang menggugat ke MK artinya kami dari Mas Pram-Bang Doel menghargai keputusan tersebut," ujarnya, Kamis (12/12).Dengan tidak adanya gugatan, dapat dipastikan Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran. "Secara aturan sikap tidak mendaftarkan sengketa ke MK artinya memang menerima hasil dari Pilkada Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu dan hasilnya kita ketahui bersama Mas Pram-Bang Doel menang satu putaran," terang Aris.Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Penyitaan AsetKPU Jakarta telah menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Mereka memperoleh sebanyak 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen.***
Read More Tanggapan Presiden Prabowo Usai Gus Miftah Mundur sebagai Utusan Khusus Kepresidenan
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan tanggapan atas pengunduran diri pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman, atau Gus Miftah, dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah tersebut dinilai Presiden sebagai tindakan yang menunjukkan tanggung jawab moral."Ya, tadi saya sendiri belum melihat langsung, tapi sudah mendapat laporan bahwa beliau mundur. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan kesatria," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).Beredar Foto Agus Buntung Berduaan dengan Wanita di Taman, Bukti Baru Kasus Pelecehan SeksualPengunduran diri Gus Miftah terjadi menyusul polemik yang berkembang akibat pernyataannya yang dianggap menghina seorang penjual es teh di Magelang. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat, hingga akhirnya Gus Miftah memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab."Beliau sadar bahwa beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita harus menghargai sikap kesatria itu," tambah Prabowo.Jubir Kepresidenan Adita Irawati Minta Maaf atas Diksi 'Rakyat Jelata'Terkait posisi yang kini kosong, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kandidat pengganti Gus Miftah."Nanti kami cari, ya," ujarnya singkat.Langkah Gus Miftah untuk mundur dinilai sejumlah pihak sebagai respons yang tepat, mengingat posisi tersebut menuntut figur dengan kredibilitas tinggi yang dapat menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Masyarakat kini menanti siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan tugas penting ini.***
Read More Gus Miftah Resmi Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Pendakwah Miftah Maulana Habiburahman, atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini diambil setelah video kontroversial yang menampilkan dirinya merendahkan seorang penjual es teh viral dan menuai kritik tajam dari masyarakat.Dalam pernyataannya yang disampaikan secara langsung, Gus Miftah mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini.Video Lawas Gus Miftah Hina Yati Pesek Viral, Bikin Netizen Geram!"Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya," ucapnya.Gus Miftah menjelaskan bahwa pengunduran dirinya bukan karena desakan atau permintaan dari pihak mana pun. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses perenungan mendalam melalui doa, muhasabah, dan istikharah."Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," jelasnya. Miftah menegaskan bahwa langkah ini didasari rasa cinta dan hormat yang mendalam kepada Presiden Prabowo."Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan siapa pun, bukan permintaan siapa pun, tetapi semata-mata karena rasa cinta, hormat, dan cinta mendalam pada Presiden Prabowo," tambahnya.KPK Ingatkan Gus Miftah untuk Lapor LHKPN Setelah Dilantik sebagai Utusan Khusus PresidenPengunduran diri Gus Miftah mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati, sementara lainnya menilai ini sebagai konsekuensi wajar atas kontroversi yang telah terjadi.Dengan pengunduran dirinya, posisi Utusan Khusus Presiden kini kosong, dan publik menunggu siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Gus Miftah dalam tugas penting menjaga kerukunan beragama di Indonesia.***
Read More Prabowo Subianto Serukan "Puasa ke Luar Negeri" Fokus pada Kebutuhan Rakyat
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan kepada para pejabat, mulai dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk menahan diri dari perjalanan ke luar negeri selama lima tahun ke depan. Langkah ini, menurut Presiden, merupakan upaya untuk menciptakan efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelesaikan program-program prioritas bagi rakyat."Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS hanya dari perjalanan saja," ujar Presiden Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (6/12/24). Gus Miftah Ditegur Sekretaris Kabinet "Mayor Teddy" Usai Viral, Diminta Lebih Hati-Hati Bicara di Depan PublikPresiden menekankan pentingnya efisiensi anggaran dari kegiatan yang dianggap bersifat seremonial atau selebrasi. Menurutnya, perjalanan dinas luar negeri selama ini telah menyerap anggaran hingga 3 miliar dolar AS setiap tahunnya. Dengan mengurangi aktivitas tersebut sebesar 50 persen, negara dapat menghemat hingga Rp15 triliun per tahun."Rp15 triliun itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Berapa bendungan, berapa irigasi, berapa sekolah dasar yang bisa diperbaiki. Bahkan, berapa banyak anak-anak sekolah yang bisa kita berikan makan bergizi gratis," lanjut Presiden.Penghematan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.Rekaman CCTV Diduga Ungkap Detik-Detik Penembakan Gamma RizkynataPresiden berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang menjadi salah satu forum penting yang dimanfaatkan Presiden untuk menyampaikan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Ajakan ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan demi terciptanya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan bermanfaat.***
Read More Viral Tas Biru "Bantuan Wapres Gibran," Istana Tegaskan Tak Ada Masalah
Sulistiyo. A Darmawan 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id -Tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" menjadi sorotan publik usai viral di media sosial. Tas tersebut dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat blusukan ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk kepada korban banjir di Jakarta Timur pada akhir November lalu. Viralitas tas biru ini memicu perdebatan di kalangan warganet, terutama terkait sumber dana dan etika pembagian bantuan sosial atas nama jabatan.Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, angkat bicara soal ini. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/12), ia menegaskan bahwa bantuan sosial dari Wapres Gibran tidak menyalahi aturan.“Bantuan Wapres nggak apa-apa,” ungkap Hasan. Ia menjelaskan bahwa dana operasional Wakil Presiden digunakan untuk mendanai bantuan tersebut. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan apakah dana operasional itu berasal dari APBN atau sumber lainnya.Diduga Usai Konsumsi Kopi Perangsang, Pria Lansia Meninggal di PenginapanPembelaan dari Menteri SosialMenteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, juga memberikan pembelaan terhadap program bantuan Wapres Gibran. Ia menilai pembagian tas biru tersebut tidak perlu menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan.“Menurut saya tidak menjadi masalah, ya. Nggak ada masalah. Yang penting masyarakat menerima manfaatnya,” ujar Gus Ipul.Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik itu melalui program resmi maupun dana pribadi dari pejabat terkait.Kunjungan ke Wilayah BanjirTas biru tersebut pertama kali menjadi perhatian saat Gibran membagikan bantuan kepada korban banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11). Dalam kunjungannya, ia mengunjungi pemukiman warga di Jalan Kebon Pala I yang sempat terendam banjir hingga 2,5 meter akibat luapan Sungai Ciliwung.Selain menyambangi rumah warga, Gibran juga mengunjungi lokasi pengungsian di SDN 01 Kebon Pala. Di sana, ia membagikan sembako berupa beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Gibran juga melanjutkan kunjungannya ke Bidara Cina, Cawang, yang terdampak banjir hingga 1,5 meter.Respons dari IstanaSetelah perdebatan mencuat, pihak Istana akhirnya memberikan respons. Menurut Hasan Nasbi, pembagian bantuan oleh Wapres Gibran merupakan bagian dari upayanya membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasan menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan transparansi dan menggunakan dana yang sesuai dengan ketentuan.Viral Irjen Purn Ricky Sitohang Semprot Agus Salim Terkait Kisruh Donasi Rp 1,3 MiliarMeski demikian, isu ini tetap memicu diskusi di media sosial, terutama terkait penggunaan nama jabatan dalam bantuan sosial. Sebagian pihak memuji langkah Wapres Gibran sebagai bentuk kepedulian, sementara yang lain mempertanyakan transparansi dana dan dampak politis dari kegiatan tersebut.Tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" kini menjadi simbol sekaligus bahan diskusi publik. Meski menuai pujian, insiden ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dan etika dalam pelaksanaan program sosial, terlebih jika melibatkan pejabat negara.Dengan respons dari Istana, diharapkan isu ini dapat segera mereda dan fokus kembali pada manfaat nyata bagi masyarakat yang menerima bantuan.****
Read More Pemilih Tanpa Undangan Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2024, Begini Caranya
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk mencoblos pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tetap memiliki kesempatan untuk memberikan suara.Dengan membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), mereka dapat mencoblos sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota.Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024, Bangun Masa Depan Daerah!Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 PKPU tersebut, ada tiga kategori pemilih yang dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS):Pemilih yang memiliki KTP-el dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menerima undangan.Pemilih dengan KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTp).Pemilih yang hanya memiliki KTP-el, tetapi tidak tercantum dalam DPT atau DPTp.Lebih lanjut, pada Pasal 19 Ayat 2, disebutkan bahwa warga yang belum memiliki KTP-el tetap dapat mencoblos, asalkan sudah melakukan perekaman data kependudukan. Mereka dapat menggunakan dokumen berupa Biodata Kependudukan sebagai pengganti KTP-el.Pemilih yang tidak mendapatkan undangan harus mematuhi jadwal yang berbeda. Mereka yang terdaftar dalam DPT memiliki waktu untuk mencoblos sejak TPS dibuka pukul 07.00 WIB. Sementara itu, pemilih dari DPTp dapat memberikan suara mulai dua jam sebelum TPS ditutup, yaitu sekitar pukul 11.00 WIB.Untuk pemilih tambahan yang hanya membawa KTP-el atau Biodata Kependudukan, waktu pencoblosan dimulai satu jam sebelum TPS ditutup. Pada saat itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengumumkan kesempatan bagi pemilih tambahan untuk memberikan suara, dengan mencatat kehadiran mereka dalam formulir khusus Model C.Wapres Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus, Tekankan Pentingnya Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Pemilih tambahan tetap bergantung pada ketersediaan surat suara di TPS masing-masing. Jika surat suara habis, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.Aturan ini bertujuan untuk memastikan semua warga yang memiliki hak suara tetap bisa berpartisipasi dalam Pilkada, meski tanpa surat undangan, selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PKPU 17 Tahun 2024.***
Read More Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024, Bangun Masa Depan Daerah!
Padel M. Agam 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Peran Aktif dalam Membentuk Masa Depan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada merupakan bagian integral dari kesuksesan proses demokrasi dan kemajuan daerah.Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada memiliki berbagai dampak positif yang sangat penting bagi kemajuan demokrasi di suatu daerah. Dengan adanya partisipasi yang tinggi, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola wilayah tempat tinggal mereka.Mengenal Team Roles and Responsibilities Management ProjectPartisipasi ini bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pilkada juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan masyarakat yang terlibat secara aktif, proses pemilihan akan lebih cermat dan terawasi, mengurangi risiko penyelewengan kekuasaan serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat.Dalam menjalankan peran aktifnya dalam pilkada, masyarakat dapat melibatkan diri dalam beberapa cara yang dapat memberikan dampak signifikan bagi proses pemilihan kepala daerah. Berikut adalah beberapa cara partisipasi masyarakat dalam pilkada: Pemahaman Terhadap Calon Pemimpin: Masyarakat perlu menganalisis dan memahami visi serta rencana kerja dari masing-masing calon. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat.Pencarian Informasi: Masyarakat perlu aktif mencari informasi yang akurat dan seimbang mengenai latar belakang, kinerja, dan kompetensi calon pemimpin, baik melalui media maupun sumber informasi lainnya.Partisipasi dalam Debat Publik: Mengikuti debat publik antar calon pemimpin adalah cara yang efektif untuk memahami lebih dalam program kerja serta solusi yang ditawarkan.Mengajak Orang Lain Untuk Memilih: Masyarakat yang telah memahami secara mendalam mengenai calon pemimpin perlu mengajak orang lain di sekitarnya untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilihan dan tetap harus bersifat rahasia.Fase Pada Manajemen Project 'Life Cycle Project'Partisipasi masyarakat dalam pilkada memiliki peranan yang sangat krusial dalam membangun masa depan suatu daerah. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, proses pemilihan kepala daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta hasilnya akan lebih mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami betapa krusialnya peran mereka dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks pilkada. Hanya dengan melibatkan diri secara aktif, masyarakat dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi daerahnya.***
Read More Wapres Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus, Tekankan Pentingnya Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyatakan keinginannya agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi dengan kepala dinas pendidikan di Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Menurut Gibran, pendidikan memegang peran kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.“Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, kuncinya ada di pendidikan. Fokus kita harus pada anak-anak muda. Karena itu, saat rakor dengan kepala dinas pendidikan, saya secara tegas meminta kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi,” ujar Gibran.Kalapas Tanjung Raja Dinonaktifkan Usai Kasus Video Napi Pesta Narkoba ViralWapres juga menyoroti pentingnya pendidikan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Ia menekankan perlunya generasi muda diajarkan keterampilan seperti coding, programming, dan digital marketing agar tidak tertinggal dari negara lain."Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding, programming, dan digital marketing. Kita tidak boleh tertinggal dari negara lain. Jangan sampai generasi muda kita ketinggalan dalam hal ini," tambah Gibran.Gibran juga menyebut bahwa pemerintah baru saja menerima kunjungan pimpinan Nvidia, perusahaan teknologi global, yang berencana berinvestasi di beberapa kota, termasuk Solo. Menurutnya, ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh generasi muda.Admin Gerindra Bikin Ketar-Ketir Kepala Desa: Jalan Desa Mendadak Diperbaiki"Kemarin bos Nvidia menyatakan akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Kalau ada kesempatan seperti ini, anak-anak muda harus bisa mengisi peran tersebut. Jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong, tapi generasi mudanya tidak memanfaatkannya," tegas Gibran. Ia juga optimistis bahwa lembaga pendidikan, termasuk Muhammadiyah, akan berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.“Saya yakin Muhammadiyah tidak sabar menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.Dengan kebijakan yang mendukung dan upaya serius dalam mengembangkan pendidikan berbasis teknologi, Gibran berharap generasi muda Indonesia siap bersaing di tingkat global.***
Read More Calon Dewas KPK Heru Kreshna Reza Kritik Praktik Pemajangan Tersangka di Konferensi Pers
Wulan _ 2 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Heru Kreshna Reza, calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), menyampaikan pandangannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik memamerkan tersangka dalam konferensi pers, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip asas praduga tak bersalah.Pernyataan ini muncul saat Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mempertanyakan kebiasaan mempublikasikan tersangka beserta barang bukti dalam konferensi pers. Bamsoet menyoroti bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak-hak perdata tersangka.BREAKING NEWS: Seorang Pria Nekat Terjun dari Jembatan Ampera ke Sungai Musi"Ketika konferensi pers diumumkan seseorang sebagai tersangka, mereka dipajang bersama barang bukti. Padahal, asas praduga tak bersalah adalah asas hukum universal. Seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pengadilan," ujar Bamsoet dalam uji kelayakan pada Kamis (21/11/2024).Ia juga menyoroti potensi pelanggaran hukum terkait barang bukti yang dipamerkan. "Bisa saja barang bukti itu diperoleh dengan cara yang tidak sah atau bahkan direkayasa. Ini tentu saja mematikan hak-hak hukum tersangka," tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Heru menyatakan secara tegas bahwa ia tidak sepakat dengan pemajangan tersangka kepada publik."Kalau saya pribadi, saya tidak setuju, Pak. Karena itu membunuh karakter seseorang. Bagaimanapun juga, tersangka harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah. Mereka harus dimanusiakan sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya," kata Heru.Selingkuh Saat Istri Umroh, Bimo Aryo Tejo Digugat Cerai Sang Istri dan Kini Tinggal di KontrakanBamsoet kemudian menyoroti praktik lain yang ia anggap berlebihan, yakni pengumuman hasil sitaan yang dinilai seperti perlombaan dengan menonjolkan jumlah yang besar. Namun, sering kali nilai tersebut berkurang saat memasuki proses pengadilan."Ini terlihat seperti overacting kelembagaan, Pak. Persepsi semacam ini yang harus kita hindari agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi," ujar Bamsoet menutup diskusi.Pandangan Heru dan diskusi tersebut menjadi sorotan dalam proses seleksi Dewan Pengawas KPK, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan penghormatan terhadap hak-hak hukum tersangka.***
Read More Prabowo Resmi Luncurkan Kabinet Merah Putih, Ini Susunan Menteri dan Wakil Menteri Terbaru!
Wulan _ 3 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan anggota kabinet yang akan mendampinginya dalam memimpin pemerintahan periode 2024-2029 pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Kabinet yang diberi nama "Kabinet Merah Putih" ini terdiri dari 109 anggota, mencakup 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.Beberapa perubahan signifikan tampak dalam susunan kabinet baru ini, termasuk hadirnya kementerian-kementerian baru. Salah satunya adalah pembagian Kementerian Pendidikan menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Abdul Mu'ti, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diketuai oleh Satrio Sumantri Brodjonegoro. Selain itu, Kementerian Kebudayaan dipisahkan dari struktur sebelumnya dan sekarang dipimpin oleh Fadli Zon sebagai Menteri, dengan Giring Ganesha sebagai wakilnya.Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Sosok Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dipercaya sebagai Menteri Agama, sementara Teddy Indra Wijaya, yang telah lama mendampingi Prabowo sebagai ajudan, kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.Menariknya, sejumlah tokoh yang pernah menjabat dalam pemerintahan Joko Widodo tetap dipertahankan oleh Prabowo dalam kabinetnya. Nama-nama seperti Sri Mulyani yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga masih menghiasi kabinet Prabowo. Namun, ada pula yang mendapat peran baru, seperti Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Pratikno yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanAnggota Kabinet Merah Putih ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, hingga profesional. Rencananya, pelantikan para menteri dan wakil menteri akan dilangsungkan di Istana Negara pada Selasa, 21 Oktober 2024, disusul dengan rapat kabinet perdana pada keesokan harinya, Rabu, 22 Oktober 2024.Kabinet ini dipandang sebagai simbol kolaborasi antara berbagai sektor untuk memperkuat agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut daftar lengkap Kabinet Merah Putih:MenteriMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini WidiantiniMenteri Badan Usaha Milik Negara: Erick ThohirMenteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: WihajiMenteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif FaisolMenteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Penaman Modal: Rosan RoeslaniMenteri Koperasi: Budi ArieMenteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman AbdurrahmanMenteri Pariwisata: Widianti PutriMenteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky HarsyaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri FauziMenteri Pemuda dan Olahraga: Dito AriotedjoMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza MahendraMenteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga HartartoMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: PratiknoMenteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi GunawanMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti YudhoyonoMenteri Koordinator Pangan: Zulkifli HasanMenteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin IskandarMenteri Sekretaris Negara: Prasetyo HadiMenteri Pertahanan: Sjafrie SjamsoeddinMenteri Dalam Negeri: Tito KarnavianMenteri Luar Negeri: SugionoMenteri Agama: Nasaruddin UmarMenteri Hukum: Supratman Andi AgtasMenteri Hak Asasi Manusia: Natalius PigaiMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus AndriantoMenteri Keuangan: Sri MulyaniMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'tiMenteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri BrodjonegoroMenteri Kebudayaan: Fadli ZonMenteri Kesehatan: Budi Gunadi SadikinMenteri Sosial: Saifullah YusufMenteri Ketenagakerjaan: YassierliMenteri Penempatan Migran: Abdul Kadir KardingMenteri Perindustrian: Agus Gumiwang KartasasmitaMenteri Perdagangan: Budi SantosoMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil LahadaliaMenteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi HanggodoMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar SiraitMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri SusantoMenteri Transmigrasi: Iftitah SuryanegaraMenteri Perhubungan: Dudy PurwagandhiMenteri Komunikasi dan Digital: Meutya HafidMenteri Pertanian: Amran SulaimanMenteri Kehutanan: Raja Juli AntoniMenteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron WahidMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy==break here==Wakil MenteriWakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii Wakil Menteri Hukum: Edward O.S Hiariej Wakil Menteri HAM: Mugiyanto Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ul Haq Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebenezer Gerungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Christina Aryani Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Dzulfikar Tawalla Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Reza Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Wakil Menteri ESDM: Yuliot Tanjung Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas Oegroseno Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Ossy Dermawan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma'ruf Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu Wakil Menteri Koperasi: Ferry Juliantono Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat Wakil Kepala Staf Kepresidenan: M. Qodari Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi Wakil Menteri Perhubungan: Suntana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf Pejabat Setingkat Menteri Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto Kepala Presidential Communication Office: Hasan Nasbi Sekretaris Kabinet: Teddy Indra WijayaJaksa Agung: ST BurhanuddinKepala Badan Intelijen Negara: M Herindra
Read More Inilah 48 Menteri yang Siap Mengubah Wajah Indonesia, Kabinet Merah Putih Dimulai!
Sulistiyo. A Darmawan 3 bulan yang lalu
Lingkaran.id -Dalam sebuah langkah bersejarah, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan susunan Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri yang siap berkontribusi untuk mengubah wajah Indonesia. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kabinet ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan mendorong kemajuan dalam setiap sektor.“Dengan pengumuman ini, kami berharap setiap menteri dapat bekerja maksimal demi rakyat dan bangsa,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan DoaBerikut adalah 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih:Budi Gunawan - Menteri Koordinator Bidang Politik dan KeamananYusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan PemasyarakatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianPratikno - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanAgus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanAbdul Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatZulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang PanganPrasetyo Hadi - Menteri Sekretaris NegaraMuhammad Tito Karnavian - Menteri Dalam NegeriSugiono - Menteri Luar NegeriSjafrie Sjamsoeddin - Menteri PertahananNasaruddin Umar - Menteri AgamaSupratman Andi Agtas - Menteri HukumNatalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanSri Mulyani Indrawati - Menteri KeuanganAbdul Mu’ti - Menteri Pendidikan Dasar dan MenengahSatryo Soemantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiFadli Zon - Menteri KebudayaanBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanSaifullah Yusuf - Menteri SosialYassierli - Menteri KetenagakerjaanAbdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaAgus Gumiwang Kartasasmita - Menteri PerindustrianBudi Santoso - Menteri PerdaganganBahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDodi Hanggodo - Menteri Pekerjaan UmumMaruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan PermukimanYandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalIftitah Suryanegara - Menteri TransmigrasiDudy Purwagandhi - Menteri PerhubunganMeutya Viada Hafid - Menteri Komunikasi dan DigitalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianRaja Juli Antoni - Menteri KehutananSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananNusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata RuangRachmat Pambudy - Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalRini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiErick Thohir - Menteri Badan Usaha Milik NegaraWihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaHanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan HidupRosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan HilirisasiBudi Arie Setiadi - Menteri KoperasiMaman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro Kecil dan MenengahWidiyanti Putri - Menteri PariwisataTeuku Riefky Harsya - Menteri Ekonomi KreatifArifatul Choiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakArio Bimo Nandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaMengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pejabat Setingkat Menteri dalam Kabinet Merah Putih:Selain itu, terdapat juga pejabat setingkat menteri yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator:Sanitiar Burhanuddin - Jaksa AgungMuhammad Herindra - Kepala Badan Intelijen NegaraAM Putranto - Kepala Staf KepresidenanHasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi PresidenTeddy Indra Wijaya - Sekretaris KabinetPelantikan resmi para menteri dan pejabat setingkat menteri akan berlangsung pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, menandai dimulainya era baru pemerintahan. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kabinet ini untuk mewujudkan visi dan misi mereka.Dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang dimiliki para menteri, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat mendorong inovasi dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi Indonesia.***
Read More Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi: "Jika Ikan Busuk, Busuknya dari Kepala"
Wulan _ 3 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, mengajak seluruh pejabat negara untuk bersatu dalam upaya memberantas korupsi secara menyeluruh. Ajakan ini disampaikannya dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Minggu, 20 Agustus 2024.Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya integritas para pemimpin di semua tingkatan birokrasi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, salah satu kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah dimulai dari para pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakat. Ia menggunakan pepatah terkenal untuk mengilustrasikan pentingnya peran kepemimpinan dalam menjaga integritas pemerintah.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan Doa"Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan kalau ikan busuk, busuknya dari kepala. Jadi, sebagai kepala pemerintahan, saya dan semua pejabat, baik di pusat maupun di daerah, dari semua eselon, harus memberi contoh dengan menjalankan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Tugas kita adalah memberikan kepemimpinan yang bersih dan jujur untuk melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," ujar Prabowo.Dalam sambutannya, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen memerangi korupsi, tidak hanya di tingkat eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat, dan hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi dalam pemerintahannya.Lebih lanjut, Presiden Prabowo berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran negara dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya sekadar memperbaiki sistem, tetapi juga membangun budaya anti-korupsi di setiap lembaga pemerintah.Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pidato ini dianggap sebagai pesan kuat dari Prabowo bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus utama dari kepemimpinannya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindakan-tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas.Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo berusaha memberikan sinyal kepada para pejabat negara bahwa tidak ada tempat bagi perilaku korup di bawah kepemimpinannya, serta menunjukkan kepada rakyat Indonesia komitmennya untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.***
Read More Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?
Sulistiyo. A Darmawan 3 bulan yang lalu
Lingkaran.id -Dalam upaya merangkai kabinet yang kuat dan beragam, Presiden terpilih mengundang sejumlah tokoh penting untuk bergabung dalam pemerintahan barunya. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, pemanggilan ini berlangsung pada Senin malam (14/10/2024) dan akan dilanjutkan hari ini, Selasa (15/10/2024). Kediaman Prabowo menjadi saksi kedatangan berbagai nama besar, seperti Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Tak hanya itu, kehadiran Wakapolri Komjen Agus Andrianto dan aktivis HAM Natalius Pigai juga menambah bobot diskusi malam itu.Yang menarik perhatian adalah kehadiran sosok-sosok yang tak terduga, seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Widiyanti Putri Wardhana, istri mantan Direktur Utama Indika Energy. Momen ini menandakan keterbukaan presiden dalam menjaring berbagai perspektif untuk menghadapi tantangan yang ada.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanBerikut adalah daftar 49 calon menteri yang dipanggil:Prasetyo Hadi - Ketua DPP GerindraSugiono - Wakil Ketua Umum GerindraWidiyanti Putri Wardhana - PengusahaNatalius Pigai - Mantan Komisioner Komnas HAMYandri Susanto - Wakil Ketua Umum PANFadli Zon - Wakil Ketua Umum Partai GerindraNusron Wahid - Politikus GolkarGus Ipul - Sekretaris Jenderal PBNU dan Menteri Sosial saat iniMaruarar Sirait - Politikus Partai GerindraAbdul Kadir Karding - Politikus PKBWihaji - Wakil Ketua Umum GolkarTeuku Riefky Harsya - Sekjen Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Demokrat dan Menteri ATR/BPNArifatul Choiri Fauzi - Sekretaris Pusat Muslimat NUTito Karnavian - Menteri Dalam NegeriZulkifli Hasan - Ketua Umum PAN dan Menteri PerdaganganSatryo Soemantri Brodjonegoro - Akademisi ITBYassierli - Akademisi ITBYusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata NegaraBahlil Lahadalia - Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDMAbdul Mu’ti - Sekretaris Umum PP MuhammadiyahMuhaimin Iskandar - Ketua Umum PKBAgus Andrianto - Wakil Kepala Kepolisian RIRaja Juli Antoni - Sekretaris Jenderal PSI dan Wakil Menteri ATR/BPNAgus Gumiwang - Menteri PerindustrianPratikno - Menteri Sekretaris NegaraRibka Haluk - Pj Gubernur Papua TengahM Iftitah Sulaeman Suryanagara - Politikus DemokratMaman Abdurrahman - Politikus GolkarRachmat Pambudy - Politikus Gerindra dan Akademisi IPBBudi Santoso - Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananRaden Dodi Priyono - Sekjen Kementerian PUPRHanif Faisol Nurofiq - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan HidupSultan Bachtiar Najamudin - Ketua DPD RI terpilihNazarudin Umar - Imam Besar Masjid IstiqlalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianErick Thohir - Menteri BUMNDito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSri Mulyani - Menteri KeuanganVeronica Tan - Mantan Istri Basuki Tjahaja PurnamaDudy Purwagandhi - Komisaris PT PLN dan CEO Jhonlin AirSupratman Andi Agtas - Menteri Hukum dan HAMDonny Ermawan Taufanto - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PertahananRosan Roeslani - Menteri Investasi/BKPMM Herindra - Wakil Menteri PertahananMeutya Hafid - Ketua DPP GolkarSeorang Kades Korupsi Dana Desa untuk Judi Online Hingga Foya-FoyaDengan hadirnya berbagai sosok dari latar belakang yang berbeda, presiden menunjukkan komitmennya untuk membentuk kabinet yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Publik kini menunggu dengan antusias untuk melihat susunan akhir kabinet yang akan mengemban tugas berat dalam memajukan bangsa dan negara. Dalam menghadapi tantangan ke depan, harapan baru muncul dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden terpilih.
Read More Protes Komeng Ditempatkan di Komisi yang Tak Sesuai Keahliannya, Minta Arahan Belajar Kemana
Wulan _ 4 bulan yang lalu
Lingkaran.id - Setelah resmi terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alfiansyah, yang lebih dikenal dengan nama Komeng, menghadapi tantangan awal dalam kariernya di bidang pemerintahan.Meskipun awalnya berharap untuk terlibat dalam bidang seni dan budaya, Komeng justru ditempatkan di Komite II yang membidangi masalah pertanian. Komeng mengungkapkan bahwa dirinya merasa penugasannya tidak sesuai dengan keahliannya.Diduga Hina Yesus dalam Video, GAMKI dan GMKI Laporkan Selebgram Ratu Entok atas Dugaan Penistaan Agama“Saya sebetulnya ingin berada di komite seni dan budaya, tapi entah bagaimana akhirnya saya ditempatkan di Komite II yang berkaitan dengan pertanian, sesuatu yang tidak saya pahami,” ujar Komeng.Ia pun menambahkan dengan nada bercanda bahwa daerah pemilihannya di Jawa Barat mayoritas diisi oleh emak-emak yang terkenal kritis. Ini dapil kebanyakan emak-emak. Tau sendiri kan, mulut emak-emak paling sakti sedunia.Merespons penugasannya di bidang yang tidak ia kuasai, Komeng mengaku diminta oleh pimpinan DPD untuk segera belajar mengenai pertanian. Namun, ia merasa kesulitan dalam menentukan arah belajar yang tepat."Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar ke mana? Terima kasih," ujarnya dengan nada cemas.Kakak Vina Cirebon Bantah Kasus Adiknya Murni KecelakaanUngkapan Komeng ini langsung mendapat perhatian dari netizen setelah diunggah di media sosial. Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik halus terhadap penempatan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya."Itu bentuk protes Komeng. Dia ingin masuk komisi seni budaya yang sesuai bidangnya, tapi malah ditempatkan di komisi pertanian dan disuruh belajar dengan cepat," tulis salah satu netizen dalam komentarnya.Meski begitu, sejumlah pihak berharap Komeng bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kinerjanya dalam komite yang baru, meskipun bukan bidang yang ia kuasai sejak awal.***
Read More