Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan anggota kabinet yang akan mendampinginya dalam memimpin pemerintahan periode 2024-2029 pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Kabinet yang diberi nama "Kabinet Merah Putih" ini terdiri dari 109 anggota, mencakup 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.Beberapa perubahan signifikan tampak dalam susunan kabinet baru ini, termasuk hadirnya kementerian-kementerian baru. Salah satunya adalah pembagian Kementerian Pendidikan menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Abdul Mu'ti, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diketuai oleh Satrio Sumantri Brodjonegoro. Selain itu, Kementerian Kebudayaan dipisahkan dari struktur sebelumnya dan sekarang dipimpin oleh Fadli Zon sebagai Menteri, dengan Giring Ganesha sebagai wakilnya.Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Sosok Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dipercaya sebagai Menteri Agama, sementara Teddy Indra Wijaya, yang telah lama mendampingi Prabowo sebagai ajudan, kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.Menariknya, sejumlah tokoh yang pernah menjabat dalam pemerintahan Joko Widodo tetap dipertahankan oleh Prabowo dalam kabinetnya. Nama-nama seperti Sri Mulyani yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga masih menghiasi kabinet Prabowo. Namun, ada pula yang mendapat peran baru, seperti Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Pratikno yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanAnggota Kabinet Merah Putih ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, hingga profesional. Rencananya, pelantikan para menteri dan wakil menteri akan dilangsungkan di Istana Negara pada Selasa, 21 Oktober 2024, disusul dengan rapat kabinet perdana pada keesokan harinya, Rabu, 22 Oktober 2024.Kabinet ini dipandang sebagai simbol kolaborasi antara berbagai sektor untuk memperkuat agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut daftar lengkap Kabinet Merah Putih:MenteriMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini WidiantiniMenteri Badan Usaha Milik Negara: Erick ThohirMenteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: WihajiMenteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif FaisolMenteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Penaman Modal: Rosan RoeslaniMenteri Koperasi: Budi ArieMenteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman AbdurrahmanMenteri Pariwisata: Widianti PutriMenteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky HarsyaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri FauziMenteri Pemuda dan Olahraga: Dito AriotedjoMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza MahendraMenteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga HartartoMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: PratiknoMenteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi GunawanMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti YudhoyonoMenteri Koordinator Pangan: Zulkifli HasanMenteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin IskandarMenteri Sekretaris Negara: Prasetyo HadiMenteri Pertahanan: Sjafrie SjamsoeddinMenteri Dalam Negeri: Tito KarnavianMenteri Luar Negeri: SugionoMenteri Agama: Nasaruddin UmarMenteri Hukum: Supratman Andi AgtasMenteri Hak Asasi Manusia: Natalius PigaiMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus AndriantoMenteri Keuangan: Sri MulyaniMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'tiMenteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri BrodjonegoroMenteri Kebudayaan: Fadli ZonMenteri Kesehatan: Budi Gunadi SadikinMenteri Sosial: Saifullah YusufMenteri Ketenagakerjaan: YassierliMenteri Penempatan Migran: Abdul Kadir KardingMenteri Perindustrian: Agus Gumiwang KartasasmitaMenteri Perdagangan: Budi SantosoMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil LahadaliaMenteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi HanggodoMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar SiraitMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri SusantoMenteri Transmigrasi: Iftitah SuryanegaraMenteri Perhubungan: Dudy PurwagandhiMenteri Komunikasi dan Digital: Meutya HafidMenteri Pertanian: Amran SulaimanMenteri Kehutanan: Raja Juli AntoniMenteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron WahidMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy==break here==Wakil MenteriWakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii Wakil Menteri Hukum: Edward O.S Hiariej Wakil Menteri HAM: Mugiyanto Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ul Haq Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebenezer Gerungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Christina Aryani Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Dzulfikar Tawalla Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Reza Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Wakil Menteri ESDM: Yuliot Tanjung Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas Oegroseno Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Ossy Dermawan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma'ruf Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu Wakil Menteri Koperasi: Ferry Juliantono Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat Wakil Kepala Staf Kepresidenan: M. Qodari Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi Wakil Menteri Perhubungan: Suntana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf Pejabat Setingkat Menteri Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto Kepala Presidential Communication Office: Hasan Nasbi Sekretaris Kabinet: Teddy Indra WijayaJaksa Agung: ST BurhanuddinKepala Badan Intelijen Negara: M Herindra 

Lingkaran.id -Dalam sebuah langkah bersejarah, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan susunan Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri yang siap berkontribusi untuk mengubah wajah Indonesia. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kabinet ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan mendorong kemajuan dalam setiap sektor.“Dengan pengumuman ini, kami berharap setiap menteri dapat bekerja maksimal demi rakyat dan bangsa,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan DoaBerikut adalah 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih:Budi Gunawan - Menteri Koordinator Bidang Politik dan KeamananYusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan PemasyarakatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianPratikno - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanAgus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanAbdul Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatZulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang PanganPrasetyo Hadi - Menteri Sekretaris NegaraMuhammad Tito Karnavian - Menteri Dalam NegeriSugiono - Menteri Luar NegeriSjafrie Sjamsoeddin - Menteri PertahananNasaruddin Umar - Menteri AgamaSupratman Andi Agtas - Menteri HukumNatalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanSri Mulyani Indrawati - Menteri KeuanganAbdul Mu’ti - Menteri Pendidikan Dasar dan MenengahSatryo Soemantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiFadli Zon - Menteri KebudayaanBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanSaifullah Yusuf - Menteri SosialYassierli - Menteri KetenagakerjaanAbdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaAgus Gumiwang Kartasasmita - Menteri PerindustrianBudi Santoso - Menteri PerdaganganBahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDodi Hanggodo - Menteri Pekerjaan UmumMaruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan PermukimanYandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalIftitah Suryanegara - Menteri TransmigrasiDudy Purwagandhi - Menteri PerhubunganMeutya Viada Hafid - Menteri Komunikasi dan DigitalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianRaja Juli Antoni - Menteri KehutananSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananNusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata RuangRachmat Pambudy - Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalRini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiErick Thohir - Menteri Badan Usaha Milik NegaraWihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaHanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan HidupRosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan HilirisasiBudi Arie Setiadi - Menteri KoperasiMaman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro Kecil dan MenengahWidiyanti Putri - Menteri PariwisataTeuku Riefky Harsya - Menteri Ekonomi KreatifArifatul Choiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakArio Bimo Nandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaMengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pejabat Setingkat Menteri dalam Kabinet Merah Putih:Selain itu, terdapat juga pejabat setingkat menteri yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator:Sanitiar Burhanuddin - Jaksa AgungMuhammad Herindra - Kepala Badan Intelijen NegaraAM Putranto - Kepala Staf KepresidenanHasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi PresidenTeddy Indra Wijaya - Sekretaris KabinetPelantikan resmi para menteri dan pejabat setingkat menteri akan berlangsung pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, menandai dimulainya era baru pemerintahan. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kabinet ini untuk mewujudkan visi dan misi mereka.Dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang dimiliki para menteri, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat mendorong inovasi dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi Indonesia.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, mengajak seluruh pejabat negara untuk bersatu dalam upaya memberantas korupsi secara menyeluruh. Ajakan ini disampaikannya dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Minggu, 20 Agustus 2024.Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya integritas para pemimpin di semua tingkatan birokrasi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, salah satu kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah dimulai dari para pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakat. Ia menggunakan pepatah terkenal untuk mengilustrasikan pentingnya peran kepemimpinan dalam menjaga integritas pemerintah.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan Doa"Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan kalau ikan busuk, busuknya dari kepala. Jadi, sebagai kepala pemerintahan, saya dan semua pejabat, baik di pusat maupun di daerah, dari semua eselon, harus memberi contoh dengan menjalankan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Tugas kita adalah memberikan kepemimpinan yang bersih dan jujur untuk melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," ujar Prabowo.Dalam sambutannya, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen memerangi korupsi, tidak hanya di tingkat eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat, dan hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi dalam pemerintahannya.Lebih lanjut, Presiden Prabowo berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran negara dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya sekadar memperbaiki sistem, tetapi juga membangun budaya anti-korupsi di setiap lembaga pemerintah.Mengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pidato ini dianggap sebagai pesan kuat dari Prabowo bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus utama dari kepemimpinannya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindakan-tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas.Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo berusaha memberikan sinyal kepada para pejabat negara bahwa tidak ada tempat bagi perilaku korup di bawah kepemimpinannya, serta menunjukkan kepada rakyat Indonesia komitmennya untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.***

Lingkaran.id -Dalam upaya merangkai kabinet yang kuat dan beragam, Presiden terpilih mengundang sejumlah tokoh penting untuk bergabung dalam pemerintahan barunya. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, pemanggilan ini berlangsung pada Senin malam (14/10/2024) dan akan dilanjutkan hari ini, Selasa (15/10/2024). Kediaman Prabowo menjadi saksi kedatangan berbagai nama besar, seperti Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Tak hanya itu, kehadiran Wakapolri Komjen Agus Andrianto dan aktivis HAM Natalius Pigai juga menambah bobot diskusi malam itu.Yang menarik perhatian adalah kehadiran sosok-sosok yang tak terduga, seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Widiyanti Putri Wardhana, istri mantan Direktur Utama Indika Energy. Momen ini menandakan keterbukaan presiden dalam menjaring berbagai perspektif untuk menghadapi tantangan yang ada.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanBerikut adalah daftar 49 calon menteri yang dipanggil:Prasetyo Hadi - Ketua DPP GerindraSugiono - Wakil Ketua Umum GerindraWidiyanti Putri Wardhana - PengusahaNatalius Pigai - Mantan Komisioner Komnas HAMYandri Susanto - Wakil Ketua Umum PANFadli Zon - Wakil Ketua Umum Partai GerindraNusron Wahid - Politikus GolkarGus Ipul - Sekretaris Jenderal PBNU dan Menteri Sosial saat iniMaruarar Sirait - Politikus Partai GerindraAbdul Kadir Karding - Politikus PKBWihaji - Wakil Ketua Umum GolkarTeuku Riefky Harsya - Sekjen Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Demokrat dan Menteri ATR/BPNArifatul Choiri Fauzi - Sekretaris Pusat Muslimat NUTito Karnavian - Menteri Dalam NegeriZulkifli Hasan - Ketua Umum PAN dan Menteri PerdaganganSatryo Soemantri Brodjonegoro - Akademisi ITBYassierli - Akademisi ITBYusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata NegaraBahlil Lahadalia - Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDMAbdul Mu’ti - Sekretaris Umum PP MuhammadiyahMuhaimin Iskandar - Ketua Umum PKBAgus Andrianto - Wakil Kepala Kepolisian RIRaja Juli Antoni - Sekretaris Jenderal PSI dan Wakil Menteri ATR/BPNAgus Gumiwang - Menteri PerindustrianPratikno - Menteri Sekretaris NegaraRibka Haluk - Pj Gubernur Papua TengahM Iftitah Sulaeman Suryanagara - Politikus DemokratMaman Abdurrahman - Politikus GolkarRachmat Pambudy - Politikus Gerindra dan Akademisi IPBBudi Santoso - Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananRaden Dodi Priyono - Sekjen Kementerian PUPRHanif Faisol Nurofiq - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan HidupSultan Bachtiar Najamudin - Ketua DPD RI terpilihNazarudin Umar - Imam Besar Masjid IstiqlalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianErick Thohir - Menteri BUMNDito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSri Mulyani - Menteri KeuanganVeronica Tan - Mantan Istri Basuki Tjahaja PurnamaDudy Purwagandhi - Komisaris PT PLN dan CEO Jhonlin AirSupratman Andi Agtas - Menteri Hukum dan HAMDonny Ermawan Taufanto - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PertahananRosan Roeslani - Menteri Investasi/BKPMM Herindra - Wakil Menteri PertahananMeutya Hafid - Ketua DPP GolkarSeorang Kades Korupsi Dana Desa untuk Judi Online Hingga Foya-FoyaDengan hadirnya berbagai sosok dari latar belakang yang berbeda, presiden menunjukkan komitmennya untuk membentuk kabinet yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Publik kini menunggu dengan antusias untuk melihat susunan akhir kabinet yang akan mengemban tugas berat dalam memajukan bangsa dan negara. Dalam menghadapi tantangan ke depan, harapan baru muncul dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden terpilih.

Lingkaran.id - Setelah resmi terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alfiansyah, yang lebih dikenal dengan nama Komeng, menghadapi tantangan awal dalam kariernya di bidang pemerintahan.Meskipun awalnya berharap untuk terlibat dalam bidang seni dan budaya, Komeng justru ditempatkan di Komite II yang membidangi masalah pertanian. Komeng mengungkapkan bahwa dirinya merasa penugasannya tidak sesuai dengan keahliannya.Diduga Hina Yesus dalam Video, GAMKI dan GMKI Laporkan Selebgram Ratu Entok atas Dugaan Penistaan Agama“Saya sebetulnya ingin berada di komite seni dan budaya, tapi entah bagaimana akhirnya saya ditempatkan di Komite II yang berkaitan dengan pertanian, sesuatu yang tidak saya pahami,” ujar Komeng.Ia pun menambahkan dengan nada bercanda bahwa daerah pemilihannya di Jawa Barat mayoritas diisi oleh emak-emak yang terkenal kritis. Ini dapil kebanyakan emak-emak. Tau sendiri kan, mulut emak-emak paling sakti sedunia.Merespons penugasannya di bidang yang tidak ia kuasai, Komeng mengaku diminta oleh pimpinan DPD untuk segera belajar mengenai pertanian. Namun, ia merasa kesulitan dalam menentukan arah belajar yang tepat."Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar ke mana? Terima kasih," ujarnya dengan nada cemas.Kakak Vina Cirebon Bantah Kasus Adiknya Murni KecelakaanUngkapan Komeng ini langsung mendapat perhatian dari netizen setelah diunggah di media sosial. Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik halus terhadap penempatan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya."Itu bentuk protes Komeng. Dia ingin masuk komisi seni budaya yang sesuai bidangnya, tapi malah ditempatkan di komisi pertanian dan disuruh belajar dengan cepat," tulis salah satu netizen dalam komentarnya.Meski begitu, sejumlah pihak berharap Komeng bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kinerjanya dalam komite yang baru, meskipun bukan bidang yang ia kuasai sejak awal.***

Lingkaran.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago nasib Gibran Rakabuming Raka bakal ditentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Gibran bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029 jika hakim PTUN mengabulkan gugatan yang telah dilayangkan PDI-Perjuangan kepada KPU mengenai penetapan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai cawapres Prabowo Subianto.Viral! Keributan di Kantor Rekrutmen, Pelamar Tuntut Pengembalian UangMenurutnya, jika gugatan PDI-Perjuangan dikabulkan oleh PTUN, maka penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dianggap sebagai cacat hukum."Kalau ini (Gugatan PDIP ke KPU) dikabulkan [majelis Hakim PTUN] maka Gibran bisa tidak dilantik jadi Wapres," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (7/10).Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga berharap Majelis Hakim PTUN bersikap profesional dan transparan serta tidak takut intervensi dari pihak mana pun, mengingat perkara yang ditangani tidak mudah."Ya seharusnya Majelis Hakim PTUN ini kan profesional dan transparan ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat," kata Pangi.Keren! Jembatan Ampera Jadi Lokasi Live TikTokers Palembang, Bikin Warga Terhibur dan Merasa AmanSementara itu, berdasarkan jadwal yang ditetapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, gugatan PDIP terhadap KPU teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, keputusan tersebut akan dibacakan pada Kamis (10/10/2024).Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengusulkan agar Gibran sebaiknya mengundurkan diri jika PTUN nanti memutuskan pencalonan Cawapresnya tidak sah.***

Lingkaran.id -Dalam langkah yang mengejutkan, Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), resmi menunjuk Eko Patrio sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru. Penunjukan ini disambut antusias oleh kader dan penggemar Eko yang berharap sosoknya dapat menghidupkan kembali semangat partai menjelang pemilu. Dalam acara pelantikan yang berlangsung meriah di Jakarta, Zulhas menekankan pentingnya inovasi dan keterbukaan dalam kepemimpinan PAN. “Eko bukan hanya politisi, tetapi juga entertainer yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Kami percaya dia bisa membawa PAN ke arah yang lebih baik,” ungkap Zulhas.Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024Eko Patrio, yang sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR RI dan komedian ternama, mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan. “Ini adalah tantangan baru, dan saya siap membawa PAN lebih dekat dengan masyarakat. Kita perlu mendengarkan suara rakyat dan merangkul semua elemen,” ujar Eko dengan semangat.Media sosial pun dipenuhi dengan respons positif dari netizen, banyak yang menyebut Eko sebagai sosok yang relatable dan mampu menarik generasi muda untuk lebih aktif dalam politik. Beberapa bahkan mengunggah meme lucu terkait penunjukan ini, membuatnya menjadi trending topic di Twitter.Tips Jitu Lulus SKD CPNS 2024, Strategi Nyata Untuk SuksesDengan visi baru dan semangat yang menggebu, Eko Patrio diharapkan mampu mereformasi dan menguatkan PAN, menjadikan partai ini sebagai pilihan utama masyarakat di pemilu mendatang. Apakah Eko akan berhasil menciptakan gebrakan di dunia politik? Kita tunggu saja!***

Lingkaran.id -Tia Rahmania, calon anggota DPR terpilih untuk periode 2024-2029, mendadak menjadi sorotan publik setelah video kritikan yang ditujukan kepada Nurul Ghufron beredar luas di media sosial. Kontroversi ini semakin memanas setelah KPU mengeluarkan Keputusan nomor 1368 tahun 2024, yang membatalkan pelantikan Tia sebagai anggota DPR pada 1 Oktober mendatang. Pembatalan ini dipicu oleh keputusan PDIP, partai yang menaunginya, yang memberhentikannya akibat pelanggaran kode etik dan penggelembungan suara. Kronologi pemecatan Tia dimulai pada 13 Mei 2024, ketika Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa delapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Dapil Banten I terbukti melakukan pelanggaran yang menguntungkan Tia. Tindak pelanggaran ini menciptakan kehebohan di kalangan masyarakat, memicu kritik terhadap integritas proses pemilu. Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDIP menggelar sidang untuk menyelidiki kasus tersebut, di mana Tia dan Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V juga terlibat. Hasil sidang menunjukkan bahwa keduanya terbukti melanggar aturan partai dengan penggelembungan suara.Mengguncang Medan, Ibu Aniaya Anak Kandung Karena Stiker Hilang, Video Kejam Viral di Media SosialSejak saat itu, proses hukum di internal partai terus berlanjut. Pada 30 Agustus, DPP PDIP mengirimkan hasil sidang Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian, pada 3 September 2024, Mahkamah Etik PDIP juga menyidangkan perkara pelanggaran etik yang melibatkan Tia dan Rahmad, memutuskan bahwa keduanya bersalah atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Keputusan ini semakin mempertegas bahwa tindakan yang dilakukan tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga prinsip dasar keadilan dalam pemilu.Dengan surat pemberhentian resmi yang dikirimkan oleh DPP PDIP kepada KPU pada 13 September 2024, proses pembatalan pelantikan Tia menjadi semakin jelas. Pada 23 September 2024, KPU merilis Keputusan KPU nomor 1206/2024, yang menetapkan Bonnie Triyana sebagai pengganti Tia di Dapil Banten I, setelah meraih suara terbanyak kedua.Vadel Badjideh Absen dalam Pemeriksaan, Kasusnya Tetap Bisa Naik ke PenyidikanKontroversi ini tidak hanya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh calon legislatif, tetapi juga memperlihatkan upaya PDIP dalam menjaga integritas partai di tengah kritik publik. Banyak pihak berharap bahwa keputusan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia dan mendorong penerapan aturan yang lebih ketat dalam pemilihan umum mendatang. Penggantian ini menjadi sinyal penting bagi calon legislatif lainnya untuk menjunjung tinggi etika dan transparansi dalam setiap langkah politik yang diambil.***

Lingkaran.id -Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengklarifikasi soal perjalanan jet pribadinya ke Amerika Serikat yang menimbulkan pertanyaan publik. Dalam keterangannya, juru bicara Kaesang, Francine Widjojo, menjelaskan bahwa perjalanan tersebut searah dengan teman Kaesang, sehingga ia memutuskan untuk menumpang.“Kebetulan searah, jadi nebeng,” ujar Francine di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 17/09/2024. Francine menambahkan bahwa Kaesang hanya mengetahui kesempatan menumpang setelah diberi tahu bahwa kapasitas jet pribadi masih mencukupi. Ia enggan membeberkan identitas teman yang dimaksud.Kasus Mayat Terbungkus Sprei: Polisi Tangkap Pasutri Tersangka PembunuhanSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Kaesang untuk memberikan klarifikasi mengenai penggunaan jet pribadi tersebut. KPK menyatakan bahwa klarifikasi diperlukan karena ada dugaan bahwa penyewaan jet tersebut mungkin berkaitan dengan posisi dan jabatan keluarganya.“Mengapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024.Kontroversi Menghiasi PON XXI Aceh-Sumut: Wasit Diduga Curang dalam Pertandingan TinjuKaesang Pangarep, selain sebagai Ketua Umum PSI, juga dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), saudara kandung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan ipar Wali Kota Medan Bobby Nasution. Dengan latar belakang tersebut, klarifikasi dari Kaesang menjadi penting meski ia bukan merupakan penyelenggara negara secara langsung.***

Lingkaran.id - Wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada susu sapi impor kembali mencuat setelah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengusulkan ide tersebut.Menurut Teten, susu ikan dapat menjadi solusi dalam mendukung sektor perikanan nasional sekaligus menyediakan sumber protein lokal yang lebih terjangkau bagi masyarakat.Usai Batal Periksa Kaesang, KPK Kini Batalkan Pemanggilan Bobby Nasution Terkait Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi"Susu ikan dapat membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor susu sapi. Dengan ini, kita mendukung sektor perikanan dalam negeri dan menawarkan alternatif sumber protein yang lebih murah dan mudah diakses," ujar Teten.Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, juga turut mendukung gagasan ini. Ia menyatakan bahwa susu ikan bisa menjadi alternatif dalam program makan bergizi gratis yang digagas oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sudaryono menjelaskan bahwa ketersediaan stok susu sapi di dalam negeri masih terbatas, sehingga substitusi dengan susu ikan atau sumber protein lain, baik dari nabati maupun hewani, menjadi pilihan yang realistis."Daripada terus-menerus bergantung pada impor susu sapi, kita bisa substitusi dengan sumber protein lain. Hal ini lebih masuk akal dibandingkan dengan mendatangkan sapi hidup untuk diperah di sini," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/9/2024).Namun, PT Berikan Teknologi Indonesia, produsen minuman berbasis ikan, meluruskan bahwa produk mereka bukanlah susu ikan, melainkan minuman berprotein tinggi yang terbuat dari asam amino ikan."Produk kami adalah minuman asam amino dengan kandungan protein tinggi, bukan susu ikan seperti yang dipahami banyak orang," jelas Yogie, perwakilan perusahaan.Ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, memberikan pandangannya terhadap wacana ini. Ia menekankan pentingnya mengonsumsi ikan secara utuh sebagai sumber protein yang lebih baik daripada hanya mengandalkan ekstraknya, seperti susu ikan. Tan menyarankan agar pembuat kebijakan memahami tujuan penggunaan susu ikan sebelum memasukkannya dalam program makan bergizi nasional.Tangis Pecah, Pria 65 Tahun Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Usai Pertahankan Hutan Adat"Manusia membutuhkan ikan dalam bentuk utuh, bukan hanya ekstraknya. Jika kita berbicara tentang ekstrak ikan, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi tertentu, bukan sebagai pengganti dalam program makan bergizi," ujar Tan.Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam, sehingga upaya peningkatan gizi seharusnya disesuaikan dengan karakteristik pangan lokal di berbagai wilayah."Kita kaya akan pangan lokal yang dapat mendukung pola makan sehat. Masyarakat perlu makan makanan dari alam, bukan sekadar minum susu," tutup Tan, memperingatkan pentingnya pemahaman yang mendalam sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut.***

Lingkaran.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengakui pernah menaiki jet pribadi. Pengakuan itu akhirnya disampaikan Bobby Nasution setelah fotonya viral di media sosial.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak untuk mengumpulkan bukti apakah fasilitas mewah yang didapat menantu Presiden Jokowi itu masuk dalam gratifikasi."Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung KPK, Kamis (5/9/2024).Bodyguard Atta Halilintar Mengancam Jurnalis di Polres Jakarta Selatan, Minta Maaf Setelah ViralTessa menjelaskan secara regulasi para penyelenggara negara yang merasa mendapatkan gratifikasi bisa saja melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari. Namun apabila hal tersebut tidak dilaporkan tentunya seorang penyelenggara negara bisa dikenakan pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi."Kalau seandainya itu bukan gratifikasi, mungkin itu benar-benar dibayarkan atau bentuknya bisnis yang bersumber dari uang yang memang benar asalnya, tentunya tidak perlu dilaporkan," ujar Tessa.Perihal undangan klarifikasi, KPK melalui Direktorat Gratifikasi bakal mengundang suami Kahiyang Ayu itu. Namun KPK mengatakan masih ada banyak cara yang dilakukan agar Wali Kota Medan itu bisa mengklarifikasi. Kata Tessa, Bobby tidak harus datang langsung ke KPK."Kalau mengklarifikasi itu banyak cara, bisa diundang, datang ke sini. Atau seandainya posisinya di luar, kita bisa melalui zoom. Karena sekarang era digital, ya lebih mudah, dan tidak memakan biaya yang tidak terlalu banyak," ucap Tessa.Sebelumnya, Bobby Nasution menanggapi soal fotonya yang viral usai turun dari jet pribadi di salah satu landasan udara.Viral Pedagang Buah Jadi Korban Pengeroyokan OrmasFoto itu memperlihatkan menantu Jokowi tersebut menggunakan payung yang diikuti oleh dua orang pengawalnya dengan latar belakang jet pribadi warna hitam yang diketahui jenis Embraer ERJ-135BJ Legacy 650."Coba lihat tanggal berapa, punya siapa pesawatnya, dan pakai dana siapa. Kalau itu bukan punya sendiri. Itu sewa, silakan dicek," kata Bobby Nasution, Selasa (3/9/2024).Bobby mengeklaim jet pribadi yang disewa itu bukan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun uang hasil korupsi."Selalu saya menyampaikan, silakan dicek. Crosscheck dan diperiksa apa ada uang pakai APBD dan uang korupsi, saya memastikan itu tidak. Saya memastikan bukan dari situ," ujar Bobby.

Lingkaran.id - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kini berada dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi perbincangan di media sosial. Publik ramai mempertanyakan dugaan penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, untuk perjalanan di Amerika Serikat. Penggunaan pesawat mewah ini diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah.Menanggapi isu ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi bahwa pimpinan KPK telah meminta Direktur Pelaporan Gratifikasi serta Direktur Pelaporan dan Penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaesang.Viral Ojol Bantu Pantau Pacar Pelanggan, Warganet Sebut 'Ojol Detektif'"Pimpinan sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk mengklarifikasi informasi dari media terkait dugaan fasilitas tersebut," ujar Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).Alexander menegaskan bahwa KPK berpegang pada prinsip bahwa semua warga negara, termasuk Kaesang, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ia juga meminta agar petugas KPK tidak merasa takut atau ragu untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang, meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara."Kami harus peka dan proaktif menjawab pertanyaan masyarakat mengenai dugaan gratifikasi ini. Jangan sampai isu ini menggantung," lanjut Alexander.Saat ditanya lebih lanjut, Alexander menyatakan bahwa meskipun Kaesang tidak menjabat sebagai pejabat publik, ia masih bisa dimintai klarifikasi karena statusnya sebagai anak presiden."Walaupun Kaesang bukan penyelenggara negara, ia tetap bisa dimintai klarifikasi. Jika anak seorang pejabat menerima fasilitas tertentu yang terkait dengan jabatan orangtuanya, hal ini bisa dipertanyakan," tambah Alexander.Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di mana pejabat negara dilarang menerima hadiah atau fasilitas tanpa melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari.Menurut Alexander, jika fasilitas jet pribadi itu merupakan sewa pribadi, Kaesang harus menunjukkan bukti pembayarannya kepada publik untuk menghentikan spekulasi. Jika fasilitas tersebut merupakan pemberian dari pihak lain, Kaesang harus menjelaskan kapasitasnya dalam menerima fasilitas tersebut."Jika memang fasilitas itu merupakan gratifikasi, masyarakat berhak tahu siapa yang memberikan dan dalam kapasitas apa Kaesang menerimanya. Kalau sewa, tunjukkan buktinya," jelas Alexander.Viral! Momen Haru Anak-anak Menangis Saat Mahasiswa KKN Akan PulangSebelumnya, netizen juga mengungkap dugaan bahwa jet Gulfstream G650ER tersebut milik Garena, perusahaan game online di bawah Sea Limited, Singapura. Pesawat tersebut diketahui sering mendarat di Solo, kampung halaman Kaesang. Garena juga memiliki keterkaitan dengan Sea Bank, yang merupakan sponsor klub sepak bola Persis Solo, yang dimiliki oleh keluarga Jokowi.Selain dugaan penggunaan jet pribadi, Kaesang juga menjadi sorotan terkait dugaan pembelian tas-tas mewah dari merek terkenal seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes, yang diduga tidak melalui pemeriksaan Bea dan Cukai saat dibawa masuk ke Indonesia. Netizen mempertanyakan apakah barang-barang mewah tersebut dibeli tanpa pajak atau merupakan hadiah. Kasus ini kini tengah dipantau publik, dengan harapan KPK dapat mengungkap kebenaran terkait dugaan gratifikasi ini.***

Lingkaran.id - Pasangan Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto batal maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) 2024 sebelum sempat mendaftar ke KPU. Koalisi yang awalnya mengusung mereka, yang terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, mencabut dukungan mereka. Lebih dari itu, Ahmad Riza Patria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta memutuskan mundur dari kontestasi Pilwalkot Tangsel.Kabar mundurnya Riza Patria dari Pilwalkot ini dikonfirmasi oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang mewakili Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.Dukungan Raffi Ahmad Terhadap Marshel Widianto di Pilkada Tangsel Picu Reaksi Kecewa Penggemar"Informasi mengenai mundurnya Pak Ariza Patria dalam Pilkada Tangsel memang benar," ujar Kamhar pada Rabu (28/8/2024).Partai Demokrat, yang semula mendukung pasangan Riza-Marshel, kini telah mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan petahana Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Menurut Kamhar, peralihan dukungan ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika Pilkada."Dengan mundurnya Pak Ariza, Partai Demokrat resmi mengalihkan dukungan dari pasangan Riza-Marshel kepada Benyamin-Pilar," katanya.Kamhar juga menyebut bahwa sejak awal, Demokrat telah mempertimbangkan untuk mendukung Benyamin-Pilar di Pilwalkot Tangsel, dan peralihan ini adalah bagian dari langkah strategis partai.Tidak hanya Demokrat, PKS yang tergabung dalam KIM Plus juga menarik dukungan dari Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto. PKS kini secara resmi mengalihkan dukungan kepada pasangan Ruhamaben dan Shinta untuk maju di Pilwalkot Tangsel 2024.Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan bahwa keputusan untuk menarik dukungan didasarkan pada aspirasi kader PKS dan masukan dari publik. Keputusan ini juga mempertimbangkan perkembangan politik terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sesuai dengan putusan MK tersebut.Viral! Anggota DPRD Tuban Joget di Ruang Paripurna Saat Gonjang-Ganjing revisi UU Pilkada"Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan terakhir, DPTP PKS memutuskan untuk menarik rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada calon lain. PKS kini secara resmi mendukung dua kadernya, Ruhamaben dan Shinta, untuk maju dalam Pilkada Tangsel," kata Syaikhu dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram @pk-sejahtera pada Selasa (27/8/2024).Peralihan dukungan dari dua partai besar ini menandai perubahan signifikan dalam peta politik di Tangerang Selatan menjelang Pilwalkot 2024, dengan pasangan Benyamin-Pilar dan Ruhamaben-Shinta menjadi kandidat utama dalam perebutan kursi Wali Kota Tangsel.***

Lingkaran.id - Presiden Joko Widodo curhat soal dinamika politik. Dia menyindir pihak yang datang ramai-ramai di awal lalu pergi ramai-ramai di akhir.Jokowi tak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud. Namun, ia bercerita hal itu saat membahas rasa salutnya terhadap NasDem yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meskipun pernah berbeda jalan di Pilpres 2024.FK Undip Akui Kasus Bullying Tiga Tahun Lalu, Menolak Kaitan dengan Kematian Residen"Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan NasDem," kata Jokowi pada pembukaan Kongres III Partai NasDem, Jakarta, Minggu (25/8).Jokowi juga bercerita tentang hubungannya dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. Dia menyebut Surya sebagai ketua umum partai politik yang paling sering menemuinya untuk berdiskusi.Dia juga mengenang NasDem sebagai partai yang pertama kali mencalonkannya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi berterima kasih atas hal itu."Karena 2014, 2019, mulai pencalonan, setelah terpilih, dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai NasDem," ujarnya.Viral! Momen Haru Anak-anak Menangis Saat Mahasiswa KKN Akan PulangJokowi mengakui memang berbeda pilihan dengan Surya Paloh dan NasDem pada Pilpres 2024. Dia menyebut Surya mendukung perubahan, sedangkan dirinya mendukung keberlanjutan.Dia menilai hal itu sebagai sebuah hal yang wajar. Jokowi berkata sudah biasa menghadapi perbedaan pendapat meskipun dengan pihak yang pernah bekerja sama."Saya pernah salaman, hari ini salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus," ucap Jokowi tanpa menjelaskan momen yang dimaksud.Sebelumnya, DPR membatalkan revisi UU Pilkada yang mengubah sejumlah aturan, termasuk syarat usia minimal dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Pembatalan dilakukan setelah sepakat dengan pemerintah di hari sebelumnya.Dengan pembatalan itu, Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan sesuai putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. 

Lingkaran.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang diusung untuk beberapa wilayah, termasuk dalam Pilgub Jakarta 2024, pada tanggal 23-24 Agustus mendatang.Pengumuman ini akan menjadi gelombang terakhir bagi PDIP sebelum proses pendaftaran calon dimulai. Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa keputusan ini harus segera diambil karena waktu pendaftaran semakin dekat, dan partai harus segera menetapkan calon terbaiknya.Anies terancam tidak bisa maju dalam pilkada gubernur DKI Jakarta"Ya, kemungkinan pengumuman dilakukan pada akhir pekan ini, tepatnya tanggal 23-24 Agustus. Ini merupakan gelombang terakhir untuk pengumuman rekomendasi calon di berbagai daerah, terutama yang melibatkan koalisi," kata Komarudin di Jakarta, Selasa (20/8/2024).Komarudin juga menyinggung putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang memberi kesempatan lebih luas kepada partai-partai untuk mengusung calon kepala daerah, baik secara mandiri maupun dalam koalisi, tanpa harus memperhatikan jumlah kursi di DPRD."Dengan putusan MK sore hari ini, ada kelonggaran untuk calon-calon yang ingin maju. Meskipun masih ada persentase yang harus dipenuhi, namun syaratnya lebih ringan," tambahnya.Namun, hingga saat ini, PDIP belum membahas secara khusus dampak dari putusan MK tersebut dalam rapat DPP partai. Komarudin menilai keputusan ini sebagai langkah positif bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat."Ini keputusan yang mendukung suara rakyat, terutama mereka yang selama ini kurang terwakili. MK mendengarkan aspirasi rakyat, bukan hanya Tuhan," ujarnya dengan nada berseloroh.Ketum partai Nasdem Surya Paloh Batal Mengusung Anies Baswedan Dalam Pilgub DKI Jakarta MendatangUntuk penentuan nama-nama calon yang akan diusung PDIP dalam Pilkada Serentak 2024, termasuk calon Gubernur Jakarta, Komarudin menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri."Dalam situasi seperti ini, hak prerogatif ada di tangan Ketua Umum. Jadi, tidak perlu khawatir, PDIP pasti akan mengumumkan calonnya tepat pada waktunya," tutupnya.***

Lingkaran.id - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam tak bisa mencalonkan diri di tengah manuver pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.KIM Plus adalah sebutan untuk koalisi yang sedang digagas partai-partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kata "plus" merujuk partai-partai yang pada pilpres lalu tak mendukung Prabowo.Ketum partai Nasdem Surya Paloh Batal Mengusung Anies Baswedan Dalam Pilgub DKI Jakarta MendatangAnies adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Dia mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta 12 Juni lalu.Meski begitu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB belum membuat keputusan. Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya masih mengkaji dinamika politik yang terus berkembang.Tragis! Pekerja Pabrik Kerupuk Tewas Akibat Tergiling MesinKemarin, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru berkunjung ke rumah dinas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pilgub DKI Jakarta menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan itu."Tadi banyak macam-macam. Bicara juga soal DKI," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di rumah dinas Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8).

Lingkaran.id - Fenomena kotak kosong disebut akan membanjiri pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Kondisi ini terjadi apabila hanya ada satu pasangan calon alias paslon yang mengikuti kontestasi. Pemilih hanya disodorkan dua opsi, memilih paslon atau kotak kosong. Lantas, bagaimana jika ternyata kotak kosong yang menang?Pilkada melawan kotak kosong dilaksanakan dengan beberapa syarat. Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, salah satunya bila setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu paslon yang mendaftar.Kemudian, jika paslon tunggal tersebut lulus tahapan verifikasi, pilkada diselenggarakan dengan melawan kotak kosong. Paslon lalu dinyatakan menang apabila mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara sah.Ketum partai Nasdem Surya Paloh Batal Mengusung Anies Baswedan Dalam Pilgub DKI Jakarta MendatangAdapun paslon dinyatakan kalah apabila kotak kosong-lah yang mendapatkan suara melebihi persentase 50 persen.Fenomena kotak kosong lebih unggul dari paslon pernah terjadi di Pilkada Makassar 2018. Pilkada ini diikuti paslon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi yang diusung partai Golkar. Pilkada ini menghadirkan paslon tunggal lantaran paslon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung.Pilkada yang digelar pada 27 Juni 2018 untuk memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar itu hanya diikuti 584.406 pemilih dari total 1.021.714 jiwa daftar pemilih tetap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300.795 atau 53,23 persen suara memilih kotak kosong. Sementara Munafri-Rachmatika mendapat suara 264.245 atau 46,77 persen.Tragis! Pekerja Pabrik Kerupuk Tewas Akibat Tergiling MesinKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida saat itu mengatakan aturan mengenai perolehan suara pada daerah pemilihan yang hanya memiliki calon tunggal telah ada dalam Peraturan KPU. Hal itu juga termasuk jika kotak suara kosong memiliki suara lebih banyak dari pasangan calon tunggal dalam pilkada. “Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, maka KPU daerah akan menetapkan pemilihan kembali pada pilkada serentak periode berikutnya,” ujar Evi dalam pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 27 Juni 2018.Evi menjelaskan hal semacam ini sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018. Penetapan pemilihan ulang jika suara kolom kosong lebih banyak, maka dapat dilaksanakan di tahun berikutnya. “Atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.Saat menunggu pilkada ulang pada tahun berikutnya, maka akan ada kekosongan jabatan di daerah yang bersangkutan. Evi menuturkan kekosongan ini akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri. “KPU daerah akan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat gubernur, bupati, atau wali kota,” kata dia.

Lingkaran.id - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan partainya batal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024.Hal tersebut disampaikan Paloh usah bertemu Ketum Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).Kuasa Hukum Armor Toreador Desak Restorative Justice: Anak Masih Butuh Ayahnya"Saya sudah beritahu Pak Anies, Pak Anies Anda sebagai adik ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta, kita cari momentum yang lebih tepat lagi," kata Paloh.Paloh bertemu sekitar dua jam dengan Prabowo. Paloh didampingi politikus NasDem Viktor Laiskodat. Selain itu hadir juga Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.NasDem membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pendukung Prabowo-Gibran, pada Pilkada Jakarta 2024. KIM berencana mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub.Gelagat NasDem tak mengusung Anies sudah mengemuka beberapa pekan lalu setelah Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyebut belum tentu Anies yang didaftarkan ke KPU.Tragis! Pekerja Pabrik Kerupuk Tewas Akibat Tergiling MesinNasDem sebenarnya sudah menyatakan siap mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Namun pernyataan itu baru sebatas lisan, belum berupa surat keputusan.PKS pun mengungkap bahwa NasDem belum juga memberikan SK mendukung Anies di Pilkada Jakarta sampai tenggat waktu yang mereka berikan pada 4 Agustus lalu.*** 

Lingkaran.id - Kabar yang beredar menyebutkan, proses penyerahan jabatan Ketum Golkar sedang disiapkan melalui skenario Munaslub. Kasak-kusuk soal pelaksanaan Munaslub dipercepat pun mulai terdengar. Sebuah sumber mengatakan, kemungkinan, Munaslub langsung digelar usai perayaan HUT RI. “Pak Bahlil Lahadalia calon ketua umum Golkar dan Pak Jokowi akan duduk sebagai Ketua Dewan Pembina,” ungkap sumber Partai Golkar.Serangan Siber dan Kebocoran Data: 4,7 Juta Data PNS dan PPPK TerancamPada Maret lalu, Jokowi menanggapi isu dirinya yang disebut akan menjadi Ketum Partai Golkar. Jokowi menyatakan hal itu ketika ditanya wartawan usai meninjau RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21 Maret 2024.Dengan kaya khasnya, waktu itu, Jokowo hanya tertawa menanggapi pertanyaan wartawan. “Hehehehe. Saya sementara ini ketua Indonesia saja hehehehe," ujarnya  dilansir YouTube Sekretariat Presiden.Ketika pada kesempatan lain hal serupa ditanyakan kepadanya, Jokowi tidak memberikan bantahan. Usulan Jokowi menjadi Ketum Golkar, salah satunya, diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.Waspada! Begal Rampas Motor dan Hantam Kepala Driver Ojol Sudah Tua: Alami Luka ParahPolitikus senior Partai Golkar itu menilai, Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejaknya merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar.Hal itu, menurut Hisyam, setidaknya terlihat dari penamaan Kabinet Kerja pada periode pertama kepemimpinannya. Selain itu, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator (menko).Karena itu, dia mengusulkan agar Presiden Jokowi ditunjuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar. “Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” tandasnya.

Lingkaran.id - Raja Juli Antoni, politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tengah menjadi sorotan publik setelah menyela wawancara yang sedang dilakukan oleh Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men. PUPR).Insiden tersebut terjadi dalam sebuah acara resmi yang kemudian viral di media sosial. Tindakan Raja Juli yang tiba-tiba memotong pembicaraan Menteri Basuki mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan.Presiden Jokowi Dukung Pemberian ASI Eksklusif, Larang Beri Diskon Susu FormulaBanyak yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak menunjukkan rasa hormat yang seharusnya ditunjukkan kepada seorang pejabat senior seperti Menteri Basuki. Kritikan datang dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan masyarakat umum yang menyaksikan kejadian tersebut.Selain itu, sejumlah netizen mengaitkan perilaku Raja Juli dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Apresiasi Duta Dan Jambore Ajang Kreativitas Genre Sumsel 2024: Momen Inspiratif untuk Generasi MudaMereka berpendapat bahwa jabatan tinggi yang diemban Raja Juli seharusnya membuatnya lebih bijaksana dan sopan dalam bersikap, terutama di hadapan publik dan pejabat negara lainnya.Kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi di media sosial, dengan banyak netizen menyayangkan sikap Raja Juli dan mengharapkan adanya klarifikasi atau permintaan maaf resmi. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Raja Juli terkait insiden tersebut.***