Enggan Buang Energi Bahas Pencapresan, PDIP : Fokus ke Rakyat Dulu
Enggan Buang Energi Bahas Pencapresan, PDIP : Fokus ke Rakyat Dulu
Lingkaran- Desas desus calon presiden Indonesia yang sudah terdengar sejak lama tidak membuat PDIP tertarik untuk ikut dalam membicarakan wakilnya yang akan diusung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang.PDIP mengaku tidak ingin membuang banyak energi dalam hal ini, lantaran terlalu cepat untuk prihal tersebut hal ini diungkapkan oleh Sekjen DPP PDIP , Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan bahwa PDIP sekarang akan tetap fokus untuk rakyat."Bagi PDIP yang penting sekarang membantu rakyat. Kalau kita berbicara calon presiden sekarang, mencalonkannya bulan Agustus tahun depan. Masih satu tahun lagi," ungkap Hasto Kristiyanto.Universitas Bina Darma Melakukan Mou Dengan PT. Insan Bisnis Dan Manufaktur Indonesia (IBIMA)Memilih fokus ke rakyat dan tidak ingin membicarakan terkait Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh PDIP yang menurutnya akan membuang energi dengan waktu yang tidak tepat."Jadi mengapa kita buang energi dengan wacana tersebut. Bagi kami segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya, sesuai tahapan Pemilu," jelas Hasto.Tim Inovator 'SIDESPIN' Universitas Bina Darma Tembus "9 Besar Tenant Wirausaha Digital" Pada Kegiatan Program Universitas PadjadjaranPengajuan Capres dan Cawapres bukanlah sesuatu hal yang mudah, namun harus melewati berbagai tahapan dan pemikiran yang sangat matang."Pada saatnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan memutuskan berdasar semua proses tersebut. Harus diingat, Presiden dan Wakil Presiden itu harus didukung oleh satu konsepsi tentang pembangunan masa depan seperti apa. Jadi tidak sekadar bicara calonnya," tegasnya.***
Read More
Prabowo Subianto Dapatkan Respon Positif Publik dan Tempati Posisi Pertama Hasil Survei LSJ Sebagai Capres
Prabowo Subianto Dapatkan Respon Positif Publik dan Tempati Posisi Pertama Hasil Survei LSJ Sebagai Capres
Lingkaran- Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ) terkait pemilihan calon presiden Indonesia memperlihtkan hasil positif kepada Prabowo Subianto yang sekarang tengah menjabar sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.Hasil positif ini disampaikan oleh Fetra Ardianto selaku Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta, yang mengungkapkan bahwa respon positif oleh publik kepada  Prabowo Subianto dalam mencalonkan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2024.Harga Mie Instan Terus Merangkak Naik, Tak Bisa Dihindari!"Terus meningkatnya sentimen positif dan elektabilitas Prabowo Subianto semakin menegaskan bahwa publik luas menyambut positif apabila ia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dalam waktu dekat," ungkap Fetra pada Minggu (24/7/2022) secara during.Fetra juga menyebutkan bahwa respon publik yang semakin meningkat untuk mendukung Prabowo Subinato dinilai dari peningkatan sentimen positif dan elektabilitas dalam merespon hal-hal negatif terhadap dirinya."Cara Prabowo yang begitu elegan dalam menyikapi setiap komentar negatif terhadap dirinya (termasuk ejekan dan comment nyinyir dari JK dan Zulfan Lindan) terbukti justru meningkatkan simpati dan apresiasi publik luas kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut," ujarnya.Polri Tindak Tegas Kendaraan Bermotor Tidak Bayar Pajak 2 Tahun, Siap-siap Data Kendaraan Dihapus!Diketahui berdasarkan hasil survei Prabowo berhasil menduduki peringkat pertama sebagai capres Indonesia yang memiliki sentimen positif dengan persentase suara sebesar 62,8% dan hanya mendapat 0,8% sentimen negatif.Sedangkan pada peringkat kedua capres sentimen positif ditempati oleh Ridwan Kamil dengan persentase suara sebesar 32,2% dan pada posisi selanjutnya ditempati oleh Agus Harimurti Yudhoyono dengan perolehan persentase suara sebesar 25,1%.***
Read More
Perjalanan Karir Politik Dan Profil Lengkap Menpan RB Tjahjo Kumolo
Perjalanan Karir Politik Dan Profil Lengkap Menpan RB Tjahjo Kumolo
Lingkaran-Kabar duka dari seorang politukus senior yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Bapak Tjahjo Kumolo yang dikabar kan telah meninggal dunia pada hari ini Jumat (1/7/2022).Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo Meninggal dunia setelah beberapa waktu yang lalu sempat menjalani perawatan intensif di RS Abdi Waluyo Jakarta.Breaking News!!! Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Meninggal DuniaTjahjo Kumolo dikabarkan akan disemayamkan di rumah dinas Menpan RB, sebelumnya Menpan RB sempat dirawak karena kecapekan dan sudah seminggu dirawat.Penyebab meninggalnya Menpan RB karena beliau terlalu kecapekan dan mengalami infeksi paru-paru yang telah dideritanya, sehingga beberapa waktu yang lalu Menpan RB harus menjalani perawatan intensif untuk sementara waktu.Berikut ini Profil dan perjalanan karir politik bapak Tjahjo Kumolo yang di rangkum melalui suara.com :Tjahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Desember 1957,Politisi dari partai PDIP ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019.Pada masa cabinet kerja tahun 2014 Tjahjo Kumolo pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mulai dari 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019.Tak hanya itu, Tjahjo Kumolo juga pernah terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI periode 2009-2014 dari partai PDIP yang mana Tjahjo Kumolo juga menjadi ketua fraksi PDIP di DPR RI serta menjadi anggota komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.Mengenal Siapa Itu People PleaserTjahjo Kumolo juga pernah menjabat sebagai ketua umum KNPI dan pernah menjadi anggota Partai Golkar pada awal karirnya masuk ke dunia politik.==break here==Jejak Karir Tjahjo Kumolo :Menpan RBMenteri Dalam Negeri 2014-2019Sekjen PDI Perjuangan 2010Ketua OC Kongres III PDI Perjuangan 2010Ketua DPP PDI Perjuangan 2005-2010Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu 2005 – 2010Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan 2005 – 2009SC Kongres II PDI Perjuangan 2005Direktur SDM Litbang DPP PDI Perjuangan 1999-2002Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 2004 -2010Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 2002 - 2003Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 1999 – 2002Anggota Komisi XI dan Anggota BKSAP DPR RI 2004 – 2008Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI 1987 – 1992Anggota Penasehat MPI/KNPI 1993-1996Ketua Umum DPP KNPI 1990-1993Sekretaris Jenderal KNPI Dati I Jawa Tengah 1987-1990Ketua DPD KNPI Dati I Jawa tengah 1985-1988Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah 1983-1985Dewan Pertimbangan PP PPM 1993-1997Ketua PP PPM 1989-1993Wantim PP FKPPI 1990-1997Indonesia Kini Memiliki 37 Provinsi, Berikut Ini Provinsi Baru IndonesiaItulah seputar perjalanan karir politik Tjahjo Kumolo semasa hidupnya saat ini tugas dan pengabdian terhadap negeri tercinta Indonesia telah usai ia lakukan, Selamat Jalan Salah Satu Putra Terbaik Bangsa.*** 
Read More
Dodi Reza Alex Noerdin Ungkap Dirinya Difitnah 'Karir Hancur Hingga Keluarga Menderita'
Dodi Reza Alex Noerdin Ungkap Dirinya Difitnah 'Karir Hancur Hingga Keluarga Menderita'
Lingkaran- Kehancuran karir mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin diungkapkannya dalam siding pledoi saat membacakan nota pembelaan dirinya atas kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2021.Persidangan tersebut digelar pada Kamis (23/6/2022) di Pengadilan Tipikor Palembang, Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan bahwa dirinya tengah difitnah sehingga dirinya ditangkap dan tidak bisa mewujudkan impiannya.Seorang Pria Cabuli Bocah 5 Tahun Saat Berbelanja di Warung"Tapi nasi sudah menjadi bubur, akibat fitnah tersebut saya ikut ditangkap. Karir saya hancur, keluarga saya menderita, dan cita-cita luhur untuk membangun daerah yang saya cintai kandas," ungkap Dodi Reza Alex NoerdinMantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin, mengaku dirinya difitnah yang menyeretnya sehingga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK di Jakarta.Sempat Viral, Oknum Pemalakan di Wisata Gunung Bromo Minta Maaf dan MenyesalPenyesalan yang dirasakan oleh Dodi Reza Alex Noerdin dijelaskan oleh sang kuasa hukum Waldus Situmorang  yang menyebutka sebelumnya bahwa Kadis PUPR Muba Herman Mayori berkilah memberikan kesaksian yang menyatakan bahwa uang OTT Rp. 270.000.000,00 itu diperuntukkan baginya."Yang paling disesali Pak Dodi itu bahwa pada waktu dilakukan OTT uang Rp 270 juta itu disebutkan uangnya Pak Dodi. Itu makanya Pak Dodi diamankan di Jakarta. Padahal di dalam persidangan, di dalam BAP, uang Rp 270 juta itu tidak terkait. Itu adalah kepentingan Pak Herman Mayori," Jelas sang kuasa hukum.*** 
Read More
DPR RI Usulkan RUU Cuti Suami Dampingi Istri Usai Melahirkan
DPR RI Usulkan RUU Cuti Suami Dampingi Istri Usai Melahirkan
Lingkaran- Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) kini menjadi perhatian publik di media sosial, lantaran usulan DPR tersebut dinilai menguatkan para hak suami untuk dapat mendampingi sang istri pasca melahirkan.Willy Aditya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga setuju dengan usulan tersebut yang menyebutkan bahwa pendampingan istri yang melahirkan atau mengalami keguguran oleh sang suami merupak hak yang harus didapatkan.Ungkap Alasan Tidak Boleh Gunakan Sendal Jepit Saat Berkendara. Warganet : Renovasi Jalan Berlubang!Diketahui sebelumnya penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja menjadi cuti selama enam bulan akan selaras dengan usulan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) terkait dengan penambahan cuti selama 40 hari untuk mendampingi sang istri usai melahirkan.Banyak komentar dari warganet yang antusias dengan usulan RUU tersebut namun sejalan dengan usulan penambahan waktu cuti asalkan tetap menadapatkan gaji tanpa pemotongan apapun.Batal Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Urungkan Niatnya Laporkan Anggota Kepolisian Penjemputan Paksa“Ini untuk pns atau karyawan swasta ya min? Setuju² bae min asalke di gaji, duit makan lancar, seseran full 🤭 dl ttp berangkat 😁,” tulis akun @lovelly_*** di kolom komentar.***
Read More
Pendidikan Politik Untuk Generasi Milenial
Pendidikan Politik Untuk Generasi Milenial
Lingkaran.id - Generasi adalah suatu konsturksi sosial yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis. Sementara itu, milenial adalah generasi Y atau generasi langgas, merupakan generasi yang lahir sesudah generasi X. Generasi milenial mempunyai potensi yang sangat besar dalam kekuatan politik dikarenakan jumlahnya yang tidak sedikit. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang tujuannya untuk dapat membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, dengan Pendidikan Politik akan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.Generasi muda memiliki keunggulan dari generasi lainnya, keunggulan tersebut umumnya mengarah pada sifat kreatifitas, idealisme serta melek terhadap teknologi sehingga kelebihan tersebut harus diberdayakan oleh generasi muda. Faktanya dilapangan mereka lebih mempresentasikan bahwa indeologi pancasila masih terpatri pada generasi muda melalui kesadarannya dalam melakukan berbagai aktivitas positif. Namun pada dasarnya generasi milenial kurang memiliki ketertarikan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sehinga diperlukan langkah yang tepat agar dapat diterima dengan baik oleh generasi milenial sehingga tertarik untuk dapat berpartisipasi dalam hal perpolitikan.Pendidikan politik merupakan sebuah cara untuk memahami kondisi politik atau pemahaman sudut pandang politis dari berbagai bentuk pemasalahan yang ada terkait poliltik. Dari sifat pendidikan politik tersebut , pendidikan politik memiliki tiga dimensi fundamental, yaitu (1) dimensi landasan, yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung, (2) dimensi tujuan, yang berupa kesadaran politik , kepribadian politik, dan paratisipasi politik, (3) dimensi lembaga dan metode-metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.Pendidikan politik dapat dipelajari melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam memberikan pendidikan seharusnya bisa memberikan cara pandang mengenai politik pada kaum milenial tapi sepertinya disetiap keluarga hal tersebut tidak didapatkan, disekolah siswa hanya memperoleh pendidikan politik pada mata pelajaran Pkn yang hanya 2 jam disetiap kelas dalam setiap minggu, sedangkan di partai politik jarang sekati menjangkau kaum milenial dalam hal pemberian pendidikan politik. Mengingat hal tersebut, otomatis dari 3 tempat tersebut kaum milenial tidak mendapatkan pendidikan politik secara jelas. Apabila generasi milenail tidak aktif mencari informasi yang berhubungan dengan politik bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan pendidkan politik secara nyata dan jelas dan apabila ini terjadi maka mereka cenderung,mengikuti kelompok sepermainan karena jiwa labil dan kurang konsisten yang dimiliki generasi milenial sebagai pemilih pemula.Kondisi ini semakin dipersulit dengan rentannya para pemilih pemula yang cenderung akrab dengan media sosial dan dengan mudah memperoleh berbagai informasi politik dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Opini yang saling menyerang dari kubu yang berseberangan dan berita-berita hoax yang menyebar di media sosial membuat para pemilih pemula menjadi bingung dengan situasi politik yang sesungguhnya. Pendidikan politik bagi generasi milenial dilaksanakan dengan tiga tujuan yaitu, (1) memberikan informasi bagaimana tata cara memilih di TPS agar tidak golput, (2) menjelaskan tentang bagaimana menyaring informasi politik yang beredar di media sosial, (3) memberikan pemahaman tentang politik uang dan pelanggaran-pelanggaran politik lainnya. Media sosial dapat menjadi sarana yang paling efektif dalam menyebarluaskan informasi politik, namun generasi milenial harus bisa membedakan mana informasi yang bersifat benar atau informasi yang hanya sekedar bersifat hoax. Oleh karena itu, disini letak pentingnya untuk memberikan pendidikan politik yang lebih luas kepada generasi milenial. Bukan hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara memilih di TPS.Dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu 2024 sudah selakyaknya penyelenggara pemilu memberikan pendidikan politik tentang bahayanya politik uang pada generasi muda, kita tidak bisa mengesampingkan fenomena politik uang yang terjadi di Indonesia. Banyaknya terjadi kasus korupsi di Indonesia harusnya memberi kesadaran kepada masyarakat terutama generasi milenial akan pentingnya memilih secara rasional dan tidak terbuai dengan politik uang. Sekelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang atau barang biasanya tidak terdaftar sebagai tim sukses di KPU dan ini merupakan salah satu tindakan malpraktek di pemilu karena tindakan itu dilakukan menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Malpraktek ini dilakukan untuk mendapatkan suara dari pemilih dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.Bukan hal yang mudah bagi penyelanggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial. Budaya politik suatu daerah juga memiliki peran besar dalam pemahaman masyarakat terhadap politik karena budaya politik merupakan sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan anekaragam politiknya. Mengingat banyaknya jumlah pemilih pemula sebagai kaum milenial akan menjadi penentu siapa pemimpin kedepannya dan kemana arah bangsa dan negara ini akan dibangu. Dengan adanya dukungan pemilih milenial dalam memilih secara rasional maka legitimasi pemerinatahan dari hasil pemilu akan menjadi lebih baik dan kuat.Istilah yang sama untuk politik uang adalah praktek pembelian suara dalam konteks kongres parati politik. Ada dua jenis politik uang secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Penting juga memberikan pemahaman kepada generasi milenial bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye meliputi pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan stiker yang diatur dalam PKPU No. 23 Tahun 2018.Karena pada praktek dilapangan pada masa tahapan kampanye Bawaslu mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pernah saya tanyakan kepada peserta sosialisai apakah sudah mendapatkan bahan kampanye dari partai politik dan mereka menjawab belum, tetapi setelah saya jelaskan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang adanya bahan kampanye yang dibolehkan mereka menjawab sudah. Disini saya bisa melihat bahwa belum adanya pemahaman yang dalam tentang politik khususnya tentang pelaksanaan kampanye. Informasi diatas adalah sebagain kecil yang bisa saya sampaikan untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa pentingnya pendidikan politik kepada generasi milenial. Karena mereka adalah pemilih pemula yang masih mencari wujud pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah diamantkan Undang-undang. Tingginya jumlah pemilih pemula di setiap daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung menjadi acuan utnuk pentingnya memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial agar meraka bisa benar-benar memilih pemimpin yang baik dan mementingkan kepentingan masyarakat bukan pemimpin yang curang dalam memperoleh jabatan. Tidak ada ajaran atau nilai-nilai yang membenarkan praktek politik uang, paraktrk politik uang harus dihilangkan agar demokrasi di negeri ini bisa semakin berkualitas. 
Read More
Urgensi Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu
Urgensi Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu
Lingkaran.ID - Indonesia dalam perjalanan sejarah telah melaksanakan 12 kali Pemilihan Umum dari masa Orde Lama (1955), masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) hingga ke masa Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, 2019). Pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) merupakan amanat konstitusi, bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) setiap 5 tahun sekali.  Dalam pasal 22 E ayat (5) dinyatakan bahwa Pemilihan Umum diselanggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Bagitu pula dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab II bagian kesatu Pasal 89 ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi  dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Persiapan menyambut pesta Demokrasi Pemilihan Umum secara serentak tahun 2024 sudah ditetapkan akan  dimulai pada 14 Juni 2022, berbagai persiapan menyambut perhelatan Demokrasi yang tinggal menghitung hari berangsur-angsur telah dilaksanakan, diawali dengan Rapat Paripurna ke 16 DPR RI pada tanggal 18 Februari 2022 tentang pengesahan Anggota Bawaslu dan KPU terpilih, dilanjutkan dengan Pelantikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia oleh Presidan di Instana Negara pada tanggal 12 April 2022.Perspektif Gender dan Eksistensi Perempuan diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 dalam Pasal 10 Ayat (7) bahwa komposisi keanggotan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, begitu pula dalam Pasal 92 Ayat (11) komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.  Semestinya frasa “memperhatikan” menjadi catatan bagi penguatan Demokrasi yang berspektif gender dengan menghadirkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan walaupun bukan suatu kewajiban tetapi beririsan terhadap penentuan kebijakan terhadap perekrutan penyelenggaraan pemilu dalam sistem Demokrasi.Dalam konteks tahapan Pemilu 2024, pemilihan penyelenggara pemilu merupakan bagian dari sistem pemilu yang seharusnya memastikan kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, dengan demikian jumlah yang  semestinya adalah 3 orang perempuan di KPU RI dan 2 orang perempuan di Bawaslu RI.  Angka ini tentu menjadi sangat penting dalam mengakomodasi kepentingan pemilu inklusif dan jaminan kesamaan politik perempuan secara kontitusional.  Namun sayangnya, pelibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu dinilai masih sangat minim dan rendah, sebab tidak ada sanksi yang mengharuskan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di penyelenggara pemilu.  Sehingga sebagian pihak menilai bahwa hal ini bukan menjadi keharusan.  Frasa dalam regulasi Undang-undang bisa saja memiliki tafsir berbeda jika ditafsikan secara tektual, seolah bagus jika ada keterwakilan perempuan, tidak ada keterwakilan juga bukan menjadi permasalahan krusial.Data yang diserahkan Tim Seleksi pada tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo sebelum memasuki fase akhir uji kelayakan dan kepatutan (fit and propper test) di DPR RI adalah 14 nama calon anggota KPU dengan 4 orang diantaranya keterwakilan perempuan dan 10 nama calon anggota Bawaslu diantaranya 3 orang keterwakilan perempuan.Persentase perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, sayangnya, masih rendah. Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hanya ada 1 perempuan dari 7 komisioner yang terpilih. Begitu pula di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, hanya ada 1 perempuan dari 5 komisioner yang terpilih. Sementara di level provinsi dan kabupaten/kota, perempuan rata-rata hanya mencapai 20%, bahkan di beberapa daerah ada yang tidak memiliki komisioner perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu.Sejarah juga telah mencatat, keterwakilan perempuan di kursi pempinan penyelenggara pemilu sangat krusial dalam pusaran kebijakan pelaksanaan pesta demokrasi akan memperkuat hak-hak demokrasi kaum hawa, terbukti pada masa keemasan “Penyelenggara Pemilu Perempuan” pada Pemilu tahun 2009 yang melebihi 30% seperti diamanatkan dalam UU nomor 22 tahun 2007.  Eksistensi Perempuan dalam Pemilu maupun Pilkada semakin terapresiasi dengan banyaknya kaum perempuan yang berperan sebagai penyelenggara dan pengawas yang pernah tercatat di KPU RI 3 orang penyelenggara perempuan dari 7 Komisioner, diantaranya Sri Nuryati, Endang Sulastri dan Andi Nurpati, dan di Bawaslu RI terdapat 3 orang perempuan dari 5 orang Komisioner, yaitu Wahidah Suaib, Agustiani TF Sitorus dan Wirdyaningsih.Namun pada pemilu 2014 Timsel menyiapkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon penyelenggara pemilu, akan tetapi DPR RI hanya memilih satu orang untuk KPU Ida Budiarti dan Endang Wihdatiningtyas untuk Bawaslu. Di pemilu 2019 masih dengan formasi yang sama hanya terpilih Evi Novida Ginting untuk KPU dan Dewi Petalolo untuk Bawaslu.  Ditahun 2022 terulang hal yang sama hanya satu keterwakilan perempuan untuk KPU Betty Epsilon Idroos dan untuk Bawaslu Lolly Suhenty.Cacatatan sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit penyelenggara perempuan yang berhasil dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara maupun pengawas pemilu dengan profesional, kompeten, inovatif, inklusif dan berwawasan global, meskipun saat ini kuota penyelenggara Pemilu perempuan diseluruh Indonesia belum mencukupi sesuai aturan yang telah ditetapkan UU pemilu.Jumlah Keanggotaan penyelenggara Pemilu Tahun 2022 sebagai berikut : untuk kelembagaan KPU RI jumlah perempuan 1, laki-laki 6, KPU Provinsi jumlah perempuan 39, laki-laki 146, KPU Kabupaten/Kota jumlah perempuan 441, laki-laki 2.101, untuk kelembagaan Bawaslu RI jumlah perempuan 1, laki-laki 4, Bawaslu Provinsi jumlah perempuan 38, laki-laki 150, Bawaslu Kabupaten/Kota jumlah perempuan 315, laki-laki 1.599.Urgensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu tentu tidak sebatas kuantitas atau jumlah saja, namun  juga pada kualitas, haruslah punya kompetensi untuk melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara yang mempunyai paradikma inklusif.  Kehadiran perempuan  sebagai penyelenggara maupun pengawas Pemilu telah memberi warna dalam berbagai kegiatan pencegahan maupun pengawasan. Perempuan memiliki gaya atau style kepemimpinan yang khas, memiliki pendekatan logika dan pendekatan persuasive dalam memotivasi masyarakat maupun menghindari politik uang serta kecurangan dalam Pemilu.Diperlukan sikap dan tindakan bagi elemen perempuan yang bergerak atau berorientasi pada perempuan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi  kaum perempuan untuk ikut telibat bukan hanya sebagai peserta pemilu melainkan juga penyelenggaran Pemilu sebagai suatu kesatuan yang benar-benar berspektif gender.  Pemetaan holistik potensi perempuan dalam perekrutan penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan.Penyelenggara pemilu harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk menyusun kebijakan sekaligus melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara pemilu.  Secara terukur dan proporsional, mampu berinovasi dan melahirkan terobosan yang relevan guna merespon dan menguasai kompleksitas, kerumitan dan dinamika pemilu dan pilkada serentak tahun 2024Perwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu akan membawa pengaruh dan dampak perbaikan pada semua pihak.  Bukan hanya pada aspek kelembagaan penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai kontestan, melainkan juga pada aspek pemberdayaan politik secara universal, yang didalamnya ada masyarakat sipil, kalangan perempuan, lansia dan penyandang disabilitas yang kemungkinan mengalami kerentanan terampasnya hak konstitusional karena adanya keberagaman persoalan dan keterbatasan yang mereka alami.  Rendahnya jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi keterbatasan informasi mengenai mekanisme proses seleksi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu.Demokrasi sejatinya adalah partisipasi dan kesetaraan yang mendorong dan mengawal perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, bukan hanya penonton dalam posisi sebagai pemilih saja, tetapi terlibat langsung mengawal Demokrasi, karena memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan demokrasi dan sosial di dalam masyarakat.   Harapan besar kepada Tim Seleksi Bawaslu maupun KPU di tingkat daerah untuk memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan yang memiliki pengalaman dan pengetahauan sebagai penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan Demokrasi, inklusif dan berkeadilan gender memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Pemberdayaan generasi milenial dan kaum perempuan harus dipertahankan dan dipastikan menjadi sebuah paket kontinuitas demokratik dalam menuju perhelatan demorasi pada 2024 
Read More
Eksistensi Bawaslu Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
Eksistensi Bawaslu Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
Lingkaran.ID-Berdasarkan Pasal 22 huruf e ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum terdiri dari tiga lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam melaksanakan dan mengawasi proses pemilihan umum tersebut yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP.Fungsi ketiga Lembaga tersebut yaitu:1) KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang secara umum berfungsi  merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.2) Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu  yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang  berfungsi melakukan pencegahan dan penindakan pelaggaran, melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas ASN dan anggota TNI/Polri.3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.Teknologi Informasi Pendidikan Menuju Full ServiceDalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan data pemilih berkelanjutan  tercantum  dalam Pasal 104 huruf e yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu RI juga mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan data pemilih berkelanjutan yang dijadikan pedoman oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan data pemilih berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan data pemilih yang berkualitas.==break here==Konsep Pemutakhiran Data PemilihDalam sebuah negara demokrasi, partisipasi politik merupakan faktor yang sangat penting. Secara umum, partisipasi politik diartikan sebagai “kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo, 2008). Selain memberikan suara dalam pemilihan umum, kegiatan lain dari partisipasi politik misalnya menghadiri rapat umum, mengontak pejabat atau aparat pemerintah atau anggota dewan, menjadi pengurus atau anggota partai politik, atau ikut serta dalam gerakan sosial.Jika definisi partisipasi politik dibuka secara luas, maka secara kontekstual, keterlibatan aktif masyarakat dalam penentuan daftar pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, terlepas apakah hak pilihnya akan digunakan atau tidak dalam pemilu. Namun, proses memastikan bahwa hak warga negara untuk bisa memilih dalam pemilu diakomodir dan dibuktikan dengan terdaftarnya sebagai pemilih tetap merupakan salah satu aksi dari partisipasi politik.Ibu Hamil Alami Kecelakaan, Kapolres Pali Sigap Berikan PertolonganSecara konseptual dikenal dua jenis sistem pendaftaran pemilih, yakni berdasarkan hak dan kewajiban dan berdasarkan skala periode waktu (https://perludem.org., diakses tanggal 23 Mei 2022). Berdasarkan hak dan kewajiban sistem pendaftaran pemilih terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu Pendaftaran Sukarela (voluntary registration), Pendaftaran Wajib (mandatory registration), dan Pendaftaran Campuran Sukarela-Wajib (mix strategy). Dalam model Pendaftaran Sukarela, warga masyarakat dapat memilih mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri dalam daftar pemilih. Prinsip dasarnya self-initiated registration (pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri). Sedangkan dalam model Pendaftaran Wajib, warga masyarakat wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam daftar pemilih. Prinsip yang berlaku state-initiated registration (pendaftaran berdasarkan prakarsa negara). Dalam model yang ketiga, mix strategy, pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih, sementara pendaftarannya sendiri dilakukan oleh masyarakat (pemilih). Dalam konteks ini ada prinsip berbagi tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat (citizens and the state share responsibility for registration).Sementara itu berdasarkan skala waktu terdapat 3 (tiga) model sistem pendaftaran pemilih, yakni Model Periodic List, Model Continuous Register or List, dan Model Civil Registry. Model Periodic List adalah sistem pendaftaran dimana pemilih hanya didaftar menjelang dan hanya untuk kepentingan satu pemilu/pemilihan tertentu saja. Usai pemilu daftar pemilih “dibuang”, dan proses pendaftaran pemilih baru dilakukan kembali menjelang pemilu/pemilihan periode berikutnya. Berbeda dengan model Periodic List, dalam model yang kedua, Continuous Register or List, pendaftaran pemilih dilakukan secara berkelanjutan dari pemilu/pemilihan ke pemilu/pemilihan berikutnya.Dengan demikian daftar pemilih dari satu pemilu/pemilihan “tidak dibuang”, tetapi dirawat dan dimutakhirkan untuk pemilu/pemilihan berikutnya. Dalam model yang terakhir, Civil Registry, pendaftaran pemilih didasarkan pada pencatatan data penduduk oleh lembaga/instansi pemerintah yang mengelola administrasi kependudukan. Selanjutnya lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan wajib menggunakan data ini sebagai basis untuk dimutakhirkan dan disusun menjadi daftar pemilih.Seorang Pria Panik Hingga Teriak Histeris Minta Tolong, Kakinya Ditarik Orang UtanDalam sejarah tata kelola daftar pemilih di Indonesia ketiga model sistem pendaftaran pemilih berdasarkan skala waktu tersebut sudah pernah digunakan secara dinamis dan berubah-rubah (Surbakti, dkk, 2011). Pada Pemilu 1999 digunakan model Periodic List; Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004 menggunakan model Continuous List; pada Pemilu Legislatif 2009 menggunakan model Civil Registry, namun pada Pemilu Presiden di tahun yang sama kembali menggunakan model Continuous List. Kemudian terhitung sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 2017, model Continuous List secara eksplisit kembali dipilih dengan menggunakan nomenklatur normatif Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan implementasinya mulai dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya di daerah pasca Pemilu serentak tahun 2019.==break here==Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan oleh BawasluMemilih adalah hak  warga negara yang telah dijamin konstitusi, oleh karena itu pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu merupakan upaya untuk menjamin serta melindungi hak pilih warga negara. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memperhatikan prinsip akurat (tidak ada kesalahan dalam penulisan data), mutakhir (berdasarkan informasi terakhir dan berkelanjutan), komperehensif (memuat pemilih yang memenuhi syarat dan meghapus  pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (menyampaikan dan menerima masukan banyak pihak).Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun di luar tahapan Pemilu/Pemilihan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Basis data pemutakhiran adalah DPT Pemilu/Pemilihan terakhir. Sementara itu cakupan pemutakhiran sebagaimana lazimnya proses pemutakhiran data pemilih, menyasar 3 (tiga) kondisi pemilih, yaitu menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan memperbarui elemen data pemilih secara berkelanjutan.Viral Beredar Kwitansi Tagihan Pengambilan Foto di Gunung Bromo dikenakan Tarif Rp.1 JutaPengawasan Bawaslu pada pelaksanaan Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan metode pengawasan data pemilih berkelanjutan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan pada rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder yang dilaksanakan oleh KPU dan melakukan uji petik di tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa. Pelaksanaan uji petik dilakukan dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di wilayah kerja kabupaten untuk mendapatkan informasi mengenai; a) pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili; b) pemilih meninggal dunia; c) pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara menganalisa data hasil pleno rekapitulasi  KPU yang tertuang dalam Berita Acara dan pengawasan pengumuman data pemilih di media sosial KPU. Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung tetapi juga melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran. Upaya pencegahan yang dilakukan diantaranya adalah mengirimkan surat himbauan dan saran perbaikan ke KPU. Saran perbaikan dalam hal ini merupakan data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan.Dalam hal menjaga hak konstitusional warga negara (pemilih yang  telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-udangan)  Bawaslu melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder diantaranya yaitu:1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  untuk mendapatkan informasi data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El dan mendapatkan informasi data kependudukan yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan, penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah, penduduk yang secara administratif telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.2) Pengadilan Negeri, untuk mengecek apakah terdapat putusan pengadilan negeri/pengadilan tinggi/pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota.3) Pengadilan Agama/Kantor Urusan Agama, terkait alih status warga negara yang menikah dibawah usia 17 tahun.4) Kepolisian dan TNI, untuk mendapatkan informasi terkait pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri dan anggota TNI/Polri yang pensiun dan Desersi (tindakan meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan melewati jangka waktu yang telah ditentukan aturan) atau Polri/TNI aktif yang yang telah mengundurkan diri atau mendapat sanksi pemecatan yang kembali dipulihkan hak pilihnya menjadi pemilih baru.Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang dikecualikan adalah TNI/Polri sebagaimana tertulis dalam  Pasal 200 Undang-Undang Tahun 2017 yang berbunyi bahwa “dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.Permasalahan daftar pemilih kerap berulang saat pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Oleh karena itu, Dalam Proses pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu akan mengutamakan pencegahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang tersebar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terkait kepemiluan nanti (Lolly Suhenty, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI).Nikahi Sabrina Chairunnisa, Ini Makna Mas Kawin yang Diberikan Deddy CorbuzierSejatinya untuk mewujudkan daftar pemilih berkualitas, haruslah menjadi perhatian dan komitmen bersama, terutama para pihak yang berkepentingan langsung misalnya partai politik dan para pemilih sendiri. Partisipasi masyarakat dalam bentuk perorangan maupun kelompok juga diperlukan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian warga negara akan hak dan kewajibannya dalam pemilu.*** 
Read More
Update Terkini Kasus Korupsi Ade Yasin. KPK Hadirkan 2 Orang Saksi
Update Terkini Kasus Korupsi Ade Yasin. KPK Hadirkan 2 Orang Saksi
Lingkaran- Pendalaman kasus korupsi oleh tim penyidik terhadap dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Bogor, Ade Yasin dalam pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor TA 2021. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja memeriksa dua orang saksi.Pemeriksaan dua orang saksi tersebut terdiri dari Mujiono selaku Kasubag Keuangan Kecamatan Cibinong dan Yuyuk Sukmawati yang menjabat sebagai Kabag Keuangan RSUD Cibinong Kabupaten Bogor.Ade Yasin Bupati Bogor Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Pegawai BPK "Biar WTP"“Kedua saksi hadir dan masih terus didalami melalui pengetahuan saksi dimaksud antara lain terkait  dengan dugaan pengumpulan sejumlah uang dari ASN Pemkab Bogor sesuai arahan tersangka AY agar proses audit oleh tersangka ATM dkk di beberapa dinas di Pemkab Bogor mendapatkan nilai baik,” ungkap Ali Fikri sebagai pelaksana tugas juru bicara KPK (1/6/2022).Penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh KPK terhadap Ade Yasin Bupati Bogor, Muhammad Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor dan Fransiskus Xaverius Yohan dari PT Bukit Jonggol Asri.KPK Menangkap Bupati Kabupaten Bogor Ade YasinDana suap sebesar Rp.4,5 miliar yang diduga telah diterima Ade dan Zairin diberikan oleh Yohan atas dugaan pemberian rekomendasi tukar menukar Kawasan hutan seluas 2.754 hektar di Bogor.***
Read More
Sindiran Puan Maharani "Pilih Capres Asal Ganteng". AHY : Saya Enggak Merasa
Sindiran Puan Maharani "Pilih Capres Asal Ganteng". AHY : Saya Enggak Merasa
Lingkaran- Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kini kemabli menjadi perbincangan publik usai memberikan sambutan di depan kader PDIP Jawa Tengah, lantaran di dalam sambutannya terdapat sindiran.WHO Umumkan Penemuan Kasus Hepatitis Akut Pada Anak, Berikut Gejala yang Ditimbulkan!Dalam sindiran yang diberikan Puan Maharani yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terkadang memilih sosok Capres karena dari kegantengannya bukan  berdasarkan kinerja, hal ini membuat banyak orang mengaitkannya dengan Ketua  Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).“Kenapa saya ngomomg ini? kadang-kadang sekarang kita ini suka, yo weslah dia saja, asal ganteng. Dia aja yang dipilih, asal bukan perempuan. Yo wes dia saja, walau nggak iso opo-opo tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, di TV itu nyenengi tapi nggak bisa kerja, ngak deket sama rakyat,” ujar Puan .Penetapan 4 Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng Oleh Kejaksaan AgungLantaran Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani digadang-gadang akan maju dalam pemilihan Calon Presiden selanjutnya dan sering masuk dalam bursa Capres 2024, namun Agus Harimurti Yudhoyono tidak terlalu menanggapi sindiran tersebut dan merasa bukan untuk dirinya.“Wah saya enggak mau berkomentar yang gitu-gitu ah. Saya enggak merasa gitu, gak merasa sama sekali”, ungkap Agus pada Selasa (3/5/2022).*** 
Read More
Ade Yasin Bupati Bogor Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Pegawai BPK "Biar WTP"
Ade Yasin Bupati Bogor Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Pegawai BPK "Biar WTP"
Lingkaran- Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat sebesar Rp.1,9 miliar.“Benar tadi malam (27/4/2022) pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat, diantaranya Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK perwakilan Jawa Barat serta pihak terkait”, ungkap Ali Fikri, Plt jubir KPK pada Rabu (27/4/2022).Bos DNA Pro Berhasil di Tangkap di Bandara Soekarno-HattaPenyuapan yang dilakukan oleh Ade Yasin kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat bertujuan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Ade Yasin menyuap pegawai BPK melalui orang kepercayaan agar mendapat predikat WTP”, jelas ketua KPK, Firli Bahuri pada Kamis (28/4/2022).Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPKTidak hanya Ade Yasin terdapat tiga orang lagi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni, MA Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor, IA Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor dan RT yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bogor.Penerima suap yakni ATM yang merupakan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai Kepala Sub Auditorat Jawa Barat yang ditugaskan untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.***
Read More
Partai Mahasiswa Indonesia Terdaftar Legal di Kemenkumham. Kemendikbud : Tidak Ada Larangan
Partai Mahasiswa Indonesia Terdaftar Legal di Kemenkumham. Kemendikbud : Tidak Ada Larangan
Lingkaran- Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia kini menjadi perbincangan hangat oleh publik terutama banyak menarik perhatian oleh petinggi dan pejabat tanah air. Partai Mahasiswa Indonesia yang diketuai oleh Eko Pratama yang merupakan mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.Banyak mendapatkan perharian mengenai partai tersebut, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) ikut buka suara terkait Partai Mahasiswa Indonesia yang diketuai oleh seorang yang masih berstatus mahasiswa.“Mahasiswa adalah insan dewasa. Sebagai bagian dari masyarakat tentu punya hak politik yang dilindungi oleh Undang-Undang, jadi kalau mahasiswa akan terjun ke politik tidak ada larangan”, ungkap Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Ristek Nizam.Ombudsman dan Kemnaker Sediakan Posko Pengaduan THR 2022Penegasan juga diungkapkan oleh Nazim terkait aktivitas politik yang tidak boleh dikaitkan atau dibawa ke dalam kampus karena kampus yang merupakan Lembaga Pendidikan yang bersifat mencari kebenaran ilmiah.“Karenanya kampus tidak boleh berpolitik praktis agar ilmunya tidak partisan yang tidak boleh politik masuk ke dalam kampus supaya tidak merusak marwah kampus sebagai lembaga pendidikan dalam mencari kebenaran ilmiah”, jelas Nazim.Pasar Gembrong Kebakaran, 400 Bangunan Ludes TerbakarDiketahui Partai Mahasiswa Indonesia telah terncantum sebagai partai yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan memiliki legalitas hukum berkop Kemenkumham dengan No. M.HH-AH.11.04-19 tertanggal 17 Februari 2022.***
Read More
Ombudsman dan Kemnaker Sediakan Posko Pengaduan THR 2022
Ombudsman dan Kemnaker Sediakan Posko Pengaduan THR 2022
Lingkaran- Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada setiap pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyambut hari raya idul fitri tahun 2022 mendatang.Pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dari oknum-oknum dalam pelaksanaan pembagian THR kepada setiap pegawai dapat memberikan pengaduan apabila adanya kendala dalam penerimaan THR di Posko Pengaduan THR yang telah disediakan.Sempat Buron Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuh Remaja 17 Tahun Berhasil Diamankan“Ombudsman berfokus pada pengawasan pelaksanaan posko THR keagamaan yang dibuat oleh Kemnaker. Masyarakat dapat mengadukan layanan Posko THR jika terdapat dugaan maladministrasi dan akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman,” ungkap Endi Jaweng, Anggota Ombudsman RI.Terdapat tiga poin penting dalam melakukan pengawasan terkait pemberian THR, poin yang pertama terletak pada pembentukan Posko pengaduan THR mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, poin yang kedua perlunya pengawasan yang bersifat proaktif dalam menerapkan strategi pengawasan perusahaan terkait dan terakhir pada mekanisme sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang terdapat pengaduan terkait pemberian THR.“kita akan konfirmasi minggu depan secara pasti, Ombudsman bersama Kemnaker akan langsung melakukan sidak dan observasi untuk memantau sejauh mana pelaksanaanya di lapangan,” ujar Endi.Rossa Siap Kembalikan Uang, Usai Diperiksa Bareskrim Polri Terkait DNA PROPemberian THR ini telah diatur dalam Permenaker No.6 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Surat edaran yang telah dikeluarkan dengan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 pada tanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pegawai di perusahaan terkait.***
Read More
Sosok Dirjen Kemendag yang Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng
Sosok Dirjen Kemendag yang Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng
Lingkaran - Dirjen Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng dengan barang bukti berupa berkas permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor, serta berkas persetujuan ekspor kepada eksportir. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin. Indrasari Wisnu diduga menerbitkan persetujuan ekspor CPO, yakni minyak sawit mentah dan produk turunannya kepada beberapa perusahaan, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.Penetapan 4 Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng Oleh Kejaksaan AgungLalu, siapakah sosok Indrasari Wisnu Wardhana?Indrasari Wisnu Wardhana merupakan Dirjen PLN Kemendag yang diangkat pada 20 Desember 2021 oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Selain menjabat sebagai Dirjen PLN Kemendag, Indrasari juga menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Sebelum menjabat sebagai Dirjen PLN Kemendag, ia sempat menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti). Dugaan Penyebab Robohnya Alfamart Gambut yang Menelan Korban JiwaPada tahun 2019, Indrasari pernah mendapat panggilan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebanyak dua kali. Pada panggilan pertama, ia dipanggil bersama dengan tiga pejabat lainnya atas kasus suap pengurusan izin impor bawang putih sebagai saksi. Pada panggilan kedua, ia dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan suap kuota impor ikan Perum Perindo yang menyeret salah satu pejabat eselon atas yakni Direktur Utama Perum Perindo dalam penyidikan kasus tersebut.***
Read More
Penetapan 4 Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng Oleh Kejaksaan Agung
Penetapan 4 Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng Oleh Kejaksaan Agung
Lingkaran- Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap 4 orang tersangka dalam kasus tindakan melanggar hukum dalam pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022, diketahui Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka.“Tersangka ada 4 orang, pertama pejabat Eleson 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” ungkap Jaksa Agung Sanitiar Baharuddin pada Selasa (19/4/2022).Penangkapan Kasatpol PP Makassar Atas Pembunuhan Pegawai Dishub, Lantaran Cinta SegitigaPenangkapan Indrasari dilakukan karena terbukti menerbitkan persetujuan ekspor terkait komditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas yang merupakan tidakan melawan hukum.Penerbitan izin atau persetujuan yang dilakukan oleh Indrasari terkait ekspor tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, lantaran perusahaan-perusahaan tersebut yang diberikan izin belum memenuhi persyaratan.Terungkap 2 Oknum Polisi dan Pegawai Pemkot Bantu Eks Kasatpol PP Makassar Bunuh Pegawai DishubSelain Indrasari Wisnu Wardhana, terdapat tiga orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut berinisial SMA sebagai Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, Parulian Tumanggor (PT) sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia sedangkan tersangka Togar Sitanggang (TS) sebagai General Manager pada General Affairs PT Musim Mas.*** 
Read More
DPR Anggarkan APBN 2022 Beli Gorden Sebesar Rp. 48,7 miliar
DPR Anggarkan APBN 2022 Beli Gorden Sebesar Rp. 48,7 miliar
Lingkaran- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tengah membuat publik tercengang, lantaran DPR menganggarkan dana yang sangat fantastis untuk penggantian gorden dengan memakan anggaran sebesar Rp. 48,7 miliar.Remaja Kecanduan Game Online Hingga MeninggalPenganggaran dana yang sangat fantastis ditengah kenaikan diberbagai sektor kebutuhan hidup masyarakat Indonesia ditujukan untuk mengganti gorden rumah jabatan anggota DPR sebanyak 505 unit rumah, hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jendral DPR Indra Iskandar  yang menyebutkan bahwa penggantian gorden dilakukan setelah 13 tahun tidak diganti.“Gorden itu sudah seperti kain pel sebenarnya,” ungkap Indra.Kemenparekraf Terbitkan Surat Edaran Terkait Buka BersamaDari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk pergantian gorden akan memakan dana sekitar Rp.90 juta untuk satu unit rumah jabatan DPR, dana tersebut sudah termasuk pajak.Najwa Shihab yang melihat APBN 2022 yang begitu fantastis untuk belanja gorden dengan anggaran sebesar itu memberikan kritikan terkait anggaran tersebut, lantaran harga gorden yang tidak masuk akal untuk satu unit rumah yang memakan biayan puluhan juta.“Tapi kalau dipikir-pikir, daripada APBN buat beli gorden semacam itu yang entah terbuat seperti apa, alangkah lebih baik kalau saran kami dipertimbangkan mengingat gordennya sudahlah legendaris, murah pula,” ujar Najwa dalam unggahannya.Ketentuan Ziarah Kubur Dan Bacaan Doa Ketika Ziarah KuburSaran yang diberikan oleh Najwa Shihab terkait APBN 2022 untuk lebih berhemat dan lebih bijak dalam menggunakan uang rakyat.“Sekadar saran aja, nih, bapak-ibu dewan yang terhormat biar uang kami bisa agak dihemat pakenya🙏” ungkapnya.
Read More
Kemenparekraf Terbitkan Surat Edaran Terkait Buka Bersama
Kemenparekraf Terbitkan Surat Edaran Terkait Buka Bersama
Lingkaran- Menjelangnya bulan ramadhan yang akan dijalankan oleh umat muslim di Indonesia pada awal bulan April mendatang, buka bersama atau yang biasanya disebut bukber telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di bulan suci ramadhan di tempat makan atau restoran untuk berkumpul dan makan bersama.Ketentuan Ziarah Kubur Dan Bacaan Doa Ketika Ziarah KuburMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa kegiatan buka bersama bisa dilakukan namun harus tetap menerapkan protokol Kesehatan dalam kegiatan tersebut.“Kita harus tetap patuh pada protokol Kesehatan karena kita belum selesai dengan pandemi, kami akan mengeluarkan surat edaran kepada para penyelenggara buka puasa bersama,” ungkap Sandiaga Uno.Amalan-amalan Sunnah di Bulan RamadhanPenerbitan surat edaran kepada penyelenggara buka bersama berisi panduan mengenai penerapan protokol kesehatan yang harus di patuhi oleh semua petugas dan pengunjung tempat tersebut.Surat edaran terkait penerapan protokol kesehatan akan langsung dibuat oleh Deputi Bidang Pemasaran Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Nia Niscaya.***
Read More
Booster Jadi Syarat Mudik Lebaran, Belum Vaksin Wajib PCR atau Antigen
Booster Jadi Syarat Mudik Lebaran, Belum Vaksin Wajib PCR atau Antigen
Lingkaran- Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait mudik lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini mewajibkan untuk masyarakat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan yang akan dilakukan masyarakat pada libur lebaran nanti.Kelonggorangan yang akan diberikan Pemerintah bagi calon pemudik yang telah melakukan vaksinisasi secara lengkap yakni vaksin satu hingga vaksin ketiga tidak harus melampirkan bukti hasil tes negatif antigen atau PCR.Hasil Pertandingan Swiss Open 2022, Beberapa Wakil Indonesia Melaju ke Babak 16 BesarDalam pernyataan yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi secara langsung melalui akun YouTube Sekertariat Presiden terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemudik yang akan melakukan perjalanan pada saat libur lebaran.“Dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat” ungkap Jokowi.Hasil Final All England 2022, Indonesia Bawa Satu Gelar Juara!Kebijakan ini juga ditegaskan oleh Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa pentingnya melakukan vaksin booster guna menjaga dan melindungi diri sehingga memperkecil potensi terpaparannya virus bagi calon pemudik yang akan bertemu dengan keluarganya sehingga apabila yang belum melakukan vaksinisasi secara lengkap diwajibkan melampirkan bukti tes PCR atau antigen.“Kalau vaksinisasi tidak lengkap, dampaknya negatif terutama pada orang tua. Orang tua ini saat lebaran sasaran kunjungan anak-anaknya, karena itu menyarankan kalau mau mudik itu sebaiknya di-booster, supaya memperkecil resiko orang yang dikunjungi nanti terkena Covid-19,” ungkap Budi.Menkominfo Ajukan Pemilu 2024 OnlineDalam memenuhi kebutuhan booster Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan yang akan menyediakan posko vaksinisasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan vaksinisasi secara lengkap.“Nanti aka nada tempat-tempat khusus baik di angkutan umum maupun beberapa pos dan kalau naik angkutan pribadi bisa juga disuntik keduanya, lengkapnya disana,” ujar Budi.***
Read More
Menkominfo Ajukan Pemilu 2024 Online
Menkominfo Ajukan Pemilu 2024 Online
Lingkaran-­ Pengusulan pemilihan umum 2024 untuk dilakukan digitalisasi secara online menggunakan internet oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum nantinya.Dalam perkembangan internet yang telah menjangkau hampir seluruh desa/kelurahan di Indonesia menjadi salah satu modal besar bagi KPU dalam merealisasikan pemilu digital, hal ini diungkapkan oleh Johnny pada keberlangsungan rapat virtual pada Selasa (22/3/22).“Semuanya sudah kita sediakan, maka dari sisi upstream ICT infrastructure seharusnya sudah mampu mendukung electronic pemilu atau internet voting, tinggal kemauan politik,” ungkap Johny.Sejumlah Ketum Parpol Canangkan Jokowi Tambah Masa Jabatan Hingga Tunda Pemilu 2024Digitalisasi dalam pemungutan suara secara online bukanlah hal yang baru untuk diterapkan, bahkan telah digunakan sejak 2005. Diketahui India yang juga akan menerapkan pemilu pada tahun 2024 dalam pemungutan suara secara televoting atau jarak jauh.“Kalau kita melakukan benchmark dan studi-studi serta bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman, bisa dilakukan,” ujar Johny.Mendagri : Pemilu 2024 Sebaiknya DiundurPenegasan KPU yang lebih memilih menggunakan teknologi informasi pada Pemilu 2024 dengan menerapkan sistem rekapitulasi elektronik dikenal dengan nama Sirekap yang telah diuji coba dalam Pilkada Serentak pada tahun 2020 lalu.Penggunaan Sirekap membuktikan dapat memangkas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara sehingga waktu menjadi efektif dalam membantu petugas pemilu yang bekerja dengan nyaman dan tidak memberatkan perhitungan di lapangan.***
Read More
Sejumlah Ketum Parpol Canangkan Jokowi Tambah Masa Jabatan Hingga Tunda Pemilu 2024
Sejumlah Ketum Parpol Canangkan Jokowi Tambah Masa Jabatan Hingga Tunda Pemilu 2024
Lingkaran- Jabatan tiga periode preside Jokowi yang terus bergema dipublik belakangan ini semakin menguat. Pada awalnya Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan pernyataan terkait harapannya untuk dilakukannya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Penundaan dilakukannya pemilu 2024 menurutnya untuk tidak mengganggu stabilitas ekonomi nantinya, sehingga harus dilakukannya penundaan selama dua tahun. Tidak hanya dari PKB yang mencanangkan ditundanya Pemilu namun disepakati juga oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.Aksi Demo Tuntut Presiden Jokowi Copot Jabatan Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Menteri AgamaPernyataan yang telah disepakati oleh beberapa Ketua Umum partai tersebut menjadikan pencanangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode semakin kuat di publik, namun dengan tegas Presiden Jokowi telah memberikan penolakan atas penambahan masa jabatannya itu.Penolakan yang dilakukan Presiden Jokowi secara tegas tidak setuju terhadap usulan penambahan masa jabatannya menjadi tiga periode ditambah lagi dengan melakukan penundaan Pemilihan Umum yang membuatnya curiga akan ada permainan politik untuk menjerumuskannya dengan sengaja.Jokowi Angkat Bicara Terkait Vaksinasi BerbayarPencanangan yang dilakukan berbagai pihak untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi diduga terdapat beberapa kemungkinan yang diungkapkan langsung oleh pengamat politik Universitas Paramadani Hendri Satrio, menurutnya beberapa Ketua Umum Partai sedang bercanda dan menghibur Jokowi dan masyarakat.“Pertama lagi bercanda aja nih sejumlah ketua umum, bercanda untuk nyenengi Jokowi sama ngelawak rakyat, tapi udah tidak lucu lagi,” ungkap Hendri.Kemudian adanya ketakutan yang dialami oleh beberapa ketua umum partai tersebut atas elektabilitasnya yang akan menurun di 2024 dan kemungkinan terakhir terdapat oknum yang akan terus mengembangkan wacana tersebut kepada publik. Himbauan juga diberikan oleh Hendri untuk masyarakat supaya tidak terlalu menanggapi hal tersebut dan tidak terpengaruhnya partai politik lainnya, yang dapat merusak sistem demokrasi tanah air.“KPU kan Lembaga yang berwenang menentukan dan menyelenggarakan pemilu, KPU sudan memutuskan 14 Februari 2024,” jelas Hendri.Jokowi Tolak Lockdown dan Memutuskan PPKMPenundaan Pemilihan Umum pada tahun 2024 akan memberikan banyak dampak sehingga beberapa pimpinan partai tersebut harus bertanggung jawab dengan permasalahan-permasalahan yang timbul seperti adanya masyarakat yang meminta waktu Pemilihan Umum dipercepat sehingga harus diperlakukan dengan sama terkait masukan yang diberikan.“Tidak boleh ada yang satu dianggap melanggar atas nama demokrasi dan kalau ada usulan penundaan harus menghargai usulan dipercepatnya juga Pemilihan Umum,” ujar Hendri.*** 
Read More
Berita Populer Bulan ini
Generasi Digital Intelektual
Berita Terbaru