Puan Maharani dan Megawati Sambangi Lokasi Tragedi Itaewon Korea
Puan Maharani dan Megawati Sambangi Lokasi Tragedi Itaewon Korea
Lingkaran.id- Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi lokasi tragedi Itaewon di Kota Seoul yang berlangsung pada Kamis (10/11/2022).Megawati dan Puan Maharani langsung menyambangi tempat duka yang terletak di wilayah Itaewon dengan jarak 300 meter dari lokasi tragedi dengan menaruh bunga dan menuliskan ucapan dukacita.Presiden Jokowi Dukung Capres Tunggu Restu MegawatiDalam kunjungan duka tersebut Ketua Umum PDIP tersebut menuangkan rasa dukanya terhadap tragedi Itaewon yang menewaskan lebih dari ratusan orang dengan menulisakannya dalam kertas ucapan."Dari Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan, sebagai Ketua Umum, saya dan para anggota partai menyampaikan DUKA CITA yg se-dalam2nya atas tragedi di sini (ITAEWON). Salam hangat kami, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan)," ungkap Megawati dalam ucapan dukacita yang ditulisnya.Jokowi Beri Dukungan Prabowo di Pilpres 2024 "Ini Jatahnya Pak Prabowo"Pada kesempatan yang sama juga dilakukan oleh Ketua DPR RI turut menuliskan rasa dukanya didalam kertas ucapan yang menyebutkan bahwa dirinya sangat berduka atas musibah yang menimpa masyarakat korea tersebut. "Turut berduka cita yg sedalam2nya atas musibah yang terjadi puan maharani ketua dpr ri," tulis Puan.*** 
Read More
Presiden Jokowi Dukung Capres Tunggu Restu Megawati
Presiden Jokowi Dukung Capres Tunggu Restu Megawati
Lingkaran.id- Dukungan Presiden Joko Widodo yang diberikannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri pertahanan di kabinetnya rupanya menjadi sorotan sejumlah pengamat politik.Salah satu tanggapan datang dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga yang mengungkapkan bahwa Jokowi yang merupakan kader PDIP yang akan memberikan dukungan kepada calon presiden ketika sudah ada restu dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri."Jokowi baru akan menyampaikan dukungan kalau sudah ada restu Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri," ungkap Jamiluddin Ritonga pada Selasa (8/11/2022).Jokowi Beri Dukungan Prabowo di Pilpres 2024 "Ini Jatahnya Pak Prabowo"Diketahui sebelumnya Jokowi yang menyebutkan bahwa Pilpres 2024 akan menjadi jatah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada saat acara perayaan HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, MNC Center, Jakarta.Jamiluddin Ritonga juga mengungkapkan bahwa pernyataan Jokowi tersebut bukanlah dukungan secara terbuka yang diberikan kepada Prabowo namun hanya sebagai pernyataan yang melihat sepak terjang dari Menteri pertahanannya itu yang telah pernah mengikuti Pilpres."Jokowi hanya ingin menegaskan Prabowo punya peluang untuk menang dalam Pilpres 2024. Sebab, ia sudah tiga kali mengikuti pilpres," Jelas Jamiluddin.Insiden Tabrakan Dua Kereta Api Batu Bara Rangkaian PanjangSementara Jokowi yang merupakan kader PDIP harus patuh dan menaati bahwa yang berhak menyatakan capres hanyalah sang ketua umum partai, yakni Megawati."Karena itu, Jokowi tidak akan berani melanggar aturan itu bila tidak ingin mendapat sanksi dari partainya," ujarnya.*** 
Read More
Usai Siap Maju Untuk Bangsa, Ganjar Pranowo Diberikan Sanksi Teguran Oleh PDIP
Usai Siap Maju Untuk Bangsa, Ganjar Pranowo Diberikan Sanksi Teguran Oleh PDIP
Lingkaran.id- Pemberian sanksi berupa teguran oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lantaran pernyataan yang diungkapkannya yakni siap menjadi bakal calon presiden 2024.Pemberian sanksi tersebut dijatuhkan usai Ganjar memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya tersebut yang berlangsung pada Senin (24/10/22) di Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat."DPP PDIP memutuskan menjatuhkan sanksi ke pak Ganjar Pranowo teguran," jelas Komarudin Watubun usai pertemuan tersebut.Ganjar Pranowo Harus Siapkan Sosok Ini Sebagai Pendamping di Pilpres 2024Komarudin juga menjelaskan bahwa pernyataan Gubernur Jawa tengah tersebut tidaklah melanggar aturan partai namun pernyataannya tersebut dapat menimbulkan multitafsir yang akan berkembang di publik."Meskipun pernyataan itu tak melanggar tapi menimbulkan multitafsir," ujarnya.Ganjar Pranowo Siap Maju Untuk Bangsa di Pilpres 2024Dengan adanya pemberian sanksi tersebut terhadap Ganjar Pranowo maka akan semakin menimbulkan simpati publik dan terkesan hanya formalitas, hal ini ditanggapi oleh Denny JA Adjie Al-Farabi selaku Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Selasa (25/10/22).“Jadi menurut saya, sanksi ini hanya terkesan formalitas belaka untuk menjaga stabilitas internal PDIP. Namun di sisi lain, secara opini, publik akan makin simpatik dengan Ganjar,” ungkap Denny.*** 
Read More
Ganjar Pranowo Harus Siapkan Sosok Ini Sebagai Pendamping di Pilpres 2024
Ganjar Pranowo Harus Siapkan Sosok Ini Sebagai Pendamping di Pilpres 2024
Lingkaran.id- Kesiapan Ganjar Pranowo dalam memenuhi panggilan bangsa Indonesia sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024, tentunya hal yang ditunggu-tunggu oleh publik adalah sosok pendamping calon wakil presiden yang akan bersanding di 2024 mendatang.“Isu utamanya Ganjar kan soal tiketnya. Sehingga untuk cawapres, pastinya sangat tergantung pada dari poros mana Ganjar akan maju,” ungkap Denny JA Adjie Al-Farabi pada Senin (24/10/2022).Ganjar Pranowo Siap Maju Untuk Bangsa di Pilpres 2024Diketahui hingga saat ini berdasarkan sejumlah hasil survei yang telah dilakukan menghasilkan Ganjar Pranowo menjadi salah satu kandidat yang memiliki hasil survei yang sangat tinggi lantaran memiliki elektabilitas yang tinggi pula, hal ini harus sejalan dengan kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya nanti, hal ini diungkapkan oleh Denny JA Adjie Al-Farabi sebagai peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI)“Kalau terlepas soal isu tiket, secara objektif Ganjar tetap butuh figur cawapres yang juga bisa menambah elektabilitasnya. Karena pertarungan di 2024 pastinya akan kompetitif,” ungkap Denny.Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate Ungkap 3 Partai Ini Jalin Komunikasi Intens Bangun Koalisi Partai di Pemilu 2024Diketahui berdasarkan sejumlah hasil survei LSI Denny JA pada September 2022, Ganjar cukup kuat di sejumlah kantong pemilihan penting, sehingga harus melihat dari kesiapan dan pasangan lawan yang nantinya akan bersaing.“Namun Ganjar juga butuh cawapres yang bisa menjadi jangkar untuk kantong pemilih tertentu di 2024, dan ini sangat tergantung pada siapa lawan pastinya nanti,” jelasnya.*** 
Read More
Ganjar Pranowo Siap Maju Untuk Bangsa di Pilpres 2024
Ganjar Pranowo Siap Maju Untuk Bangsa di Pilpres 2024
Lingkaran.id- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu sosok kuat dan selalu menempati posisi teratas dalam survei bakal calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 20224.Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menghasilkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai kandidat calon presiden (capres). Diketahui baru-baru ini Ganjar Pranowo mengungkapkan keinginannya menjadi calon presiden.Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate Ungkap 3 Partai Ini Jalin Komunikasi Intens Bangun Koalisi Partai di Pemilu 2024Keinginannya tersebut diungkapkanya langsung melalui salah satu stasiun televisi swasta, yang menyebutkan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan yang harus menghormati keputusan partai. Namun, di sisi lain ada juga realitas sosial yang tidak boleh diabaikan sebagai kader politik."Maka kalau bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ungkap Ganjar pada Selasa (18/10/2022).Ganjar juga mengungkapkan bahwa menjadi seorang kader partai politik harus memiliki kesiapan menjadi calon presiden, ditambah lagi pada saat ini partai politik tengah mencari tokoh yang memumpuni untuk mewakili partai di Pemilu 2024."Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik menurut saya semua orang mesti siap akan hal itu," jelas Ganjar.Obrolan Hangat Anies Baswedan Bersama 3 Ketua Umum PartaiPada dasarnya yang menjadi penting adalah tetap memiliki etika politik sebagai kader partai yang menghormati keputusan PDI Perjuangan dalam proses penjajakan sejumlah kader partai yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.Ganjar juga menekankan bahwa salah satu indikator penentuan calon presiden yang akan diusung  berdasarkan realita berupa hasil survei calon presiden yang sering kali menempatkan Ganjar di tiga besar lantaran memiliki elektabilitas yang tinggi."Sebagai etika politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," ujarnya.Intip Bakal Calon Wakil Presiden Dampingi Anies Baswedan Pada Pilpres 2024Kepercayaan Ganjar terhadap partai yang akan memberikan keputusan dalam penentuan tokoh terbaik yang akan mewakili partai sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tentunya melalui proses panjang."Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi, untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan," tuturnya.*** 
Read More
Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate Ungkap 3 Partai Ini Jalin Komunikasi Intens Bangun Koalisi Partai di Pemilu 2024
Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate Ungkap 3 Partai Ini Jalin Komunikasi Intens Bangun Koalisi Partai di Pemilu 2024
Lingkaran.id- Persiapan dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 untuk menentukan koalisi partai masing-masing terhadap pasangan yang akan maju dalam pemilu, hal ini berbeda dengan Partai Nasdem yang memberikan kebebasan penuh kepada Anies Baswedan dalam menentukan wakilnya.Pertemuan Anies Baswedan yang duduk bersama sejumlah Ketua Umum Partai membuat publik semakin penasaran dengan perbincangan yang dibahas oleh para elite partai tersebut.Obrolan Hangat Anies Baswedan Bersama 3 Ketua Umum PartaiKetiga Ketua Umum Partai tersebut yakni Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum NasDem Surya Paloh. Dalam perbicangan tersebut  tidak ada pembahasan terkait calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies, hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate"Tidak ada pembahasan apa-apa apalagi dari Nasdem terkait cawapres diserahkan kepada Anies untuk pakukan pendekatan-pendekatan dan mencari calon pemimpin yang sesuai sejalan dehngan Pak Anies yang tadi kriterianya sudah disebutkan Pak Anies," ungkap Johnny.Intip Bakal Calon Wakil Presiden Dampingi Anies Baswedan Pada Pilpres 2024Diketahui terdapat ada tiga parpol yang sudah melakukan komukinasi secara intens, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, hal ini sangat diperlukan lantaran adanya kebersamaan untuk membangun koalisi dan persamaan dasar administratif 20% presidential threshold untuk terbentuknya sebuah koalisi partai."Tetapi tidak berarti hanya 3 itu aja. Karena politik indonesia politik kegotong royongan tidak hanya 3 itu aja. Ruangnya masih sangat luas masih cair sampai dengan saatnya nanti terbentuknya koalisi, dan terbentuknya paket capres-cawapres definitif," Jelas Jhonny.***
Read More
Obrolan Hangat Anies Baswedan Bersama 3 Ketua Umum Partai
Obrolan Hangat Anies Baswedan Bersama 3 Ketua Umum Partai
Lingkaran.id- Pertemuan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan Bersama dengan tiga ketua umum partai politik yang terdiri dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum NasDem Surya Paloh.Dalam pertemuan tersebut juga tampak hadir dua tokoh nasional yakni mantan Presiden RI ke-6 yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wapres Jusuf Kalla pada Minggu (16/10/2022) malam.Intip Bakal Calon Wakil Presiden Dampingi Anies Baswedan Pada Pilpres 2024Momen pertemuan ini terjadi pada acara resepsi pernikahan anak dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, terlihat berada dalam satu meja bundar sedang melakukan sebuah pembicaraan dalam momen pertemuan tersebut.Diketahui momen pertemuan tersebut beredar di media sosial Twitter usai momen kebersamaan diunggah melalui akun pribadi @Jansen_jsp selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.Partai Nasdem Resmi Umum Anies Baswedan Sebagai Capres 2024"Di acara resepsi pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS Bpk Salim Segaf Al Jufri, malam ini. Damai dan rukun semua para pemimpin. Sehat untuk kita semua," tulis Jansen dalam keterangan unggahan.Dalam momen pertemuan yang cukup lama hampir satu jam lebih tersebut berjalan sangat hangat dan bersemangat diakui oleh Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP PKS pada Senin (17/10/2022).***
Read More
Presiden Jokowi Lantik dan Sahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil
Presiden Jokowi Lantik dan Sahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil
Lingkaran.id- Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo terhadap prosesi pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X dalam mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2022-2027 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin (10/10/2022).Sebelum berlangsungnya prosesi pelantikan, terlebih dahulu dilakukan prosesi kirab oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mendagri Tito Karnavian, serta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X.Tim TGIPF Berhasil Kumpulkan Barang Bukti dan Keterangan Saksi Insiden Tragis KanjuruhanProsesi pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 90P Tahun 2022 yang berisi tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027.Dalam prosesi tersebut Presiden Jokowi langsung menanyakan ketersedian keduanya dalam memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2022-2022."Bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam?" tanya Presiden Jokowi saat berjalannya prosesi pelantikan.Mahasiswa Inovator UBD dan Binaan DII Hadiri Kegiatan Indonesia Marketing Assosiation (IMA)Dengan tegas pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh keduanya dengan bersedia menduduki kursi jabatan yang telah dipercayakan kepadanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2022-2027."Bersedia," tegas Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X.Sumpah jabatanpun telah dibacakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X dalam prosesi pelantikan dalam menjalankan pemerintahan nantinya berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku serta akan menegakkan keadilan yang di pimpin oleh Presiden Jokowi.“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya,dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dengan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," demikian kutipan pengambilan sumpah jabatan keduanya.Dalam prosesi pelantikan tersebut turut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Mensesneg Pratikno. Selain itu terlihat pimpinan dan sejumlah anggota DPRD DIY serta sejumlah perwakilan keluarga keraton dan juga pura pakualaman juga turut menyaksikan pelantikan tersebut.*** 
Read More
Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Tahan Diri Bentuk Dewan Kopral Usai Dapatkan Himbauan
Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Tahan Diri Bentuk Dewan Kopral Usai Dapatkan Himbauan
Lingkaran.id- Keinginan dan harapan besar Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania untuk membentuk Dewan Kopral dan memenangkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo Pilpres 2024 kini harus terpaksa menunda keinginan tersebut.Tertundanya pembentukan Dewan Kopral lantaran adanya himbauan yang diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania untuk dapat menahan diri.Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Siap Bentuk Dewan Kopral Menangkan Pilpres 2024Himbauan tersebut telah ditanggapi Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania dan tetap mengikuti saran yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut, hal ini diungkapkan oleh Ketua Relawan GP Mania, Immanuel Ebenezer pada Jumat (23/9/2022)."Kita akan manut terhadap imbauan atau saran dari Mas Ganjar," ungkap Immanuel Ebenezer.Pembentukan Dewan Kopral ini menanggapi dari kalangan elit yang membentuk Dewan Kolonel sebagai pendukung Ketua DPR RI Puan Maharani yang diusung oleh partai PDIP untuk pencalonan dirinya di Pilpres 2024."Kopral itu kan singkatan dari Komnado Perjuangan Rakyat Jelata. Nah karena kita kan ini sedang menghimpun, dan kebetulan ada Dewan Kolonel, ya kita mah semangat aja. Ter-challenge aja dengan adanya Dewan Kolonel," jelasnya.KPK Kantongi Identitas Kaki Tangan Lukas Enembe Dengan Kasino di Singapura Immanuel Ebenezer juga menyebutkan bahwa pembentukan Dewan Kopral bukanlah suatu ancaman dan akan memastikan hal tersebut, pembentukan ini hanya bagian dari upaya dan semangat relawan untuk Indonesia yang lebih baik."Kita ini bukan ancaman buat siapa pun. Jadi mungkin yang menjadi ancaman itu semangat yang kami miliki yang dikhawatirkan oleh para elite. Tapi sebagai organisasi kami bukan ancaman buat siapa pun. Dan kami tidak akan pernah ingin merugikan siapa pun," tuturnya.*** 
Read More
Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Siap Bentuk Dewan Kopral Menangkan Pilpres 2024
Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Siap Bentuk Dewan Kopral Menangkan Pilpres 2024
Lingkaran.id- Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres) kini kian membara, usai beredar dibentuknya Dewan Kolonel oleh Fraksi PDIP di DPR untuk menyuarakan Puan Maharani dalam Pilpres mendatang.Pembentuan Dewan Kolonel tersebut langsung ditanggapi oleh Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania yang juga akan membenuk Dewan Kopral untuk menyuarakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk maju dalam pencalonannya di Pilpres 2024.KPK Kantongi Identitas Kaki Tangan Lukas Enembe Dengan Kasino di SingapuraKetua GP Mania Immanuel Ebenezer menyebutkan bahwa dirinya dan Bersama relawan yang lain tidak akan tinggal diam dengan pembentukan yang dilakukan elite tersebut dan akan membentuk Dewan Kopral."Kita bakal membentuk juga namanya Dewan Kopral. Iya dong, kalau elite bisa bentuk dewan kolonel, kita akan bentuk dewan kopral," ungkap Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer pada Rabu (21/9/2022).Dengan yakin dan semangat GP Mania akan mampu menandingi Dewan Kolonel melalui pembentukan Dewan Kopral bahkan akan jauh lebih unggul, lantaran terdiri dari sejumlah elemen masyarakat yang tentunya akan sangat banyak."Karena biar bagaimanapun, kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah suara buat pemilu dalam konteks demokrasi, itu ditentukan oleh quantity, nah quantity ini lebih banyak kopral dibanding kolonel kan. Perwira itu dibanding kopral kan banyakan kopral lah," jelas Immanuel.Komisi Kode Etik Polri Tegas Tolak Banding Ferdy Sambo, 'Resmi Diberhentikan Dengan Tidak Hormat'Persiapan pembentukan Dewan Kopral akan segera dilakukan dalam waktu dekat dan akan dilakukan penyusunan struktur terlebih dahulu untuk memulai pergerakan dalam memenangkan Pilpres 2022."Ya nanti ada, kita akan sampaikan strukrurnya Dewan Kopral itu," ujar Immanuel 
Read More
Anies Baswedan Siap Dapatkan Panggilan Tugas di Pilpres 2024
Anies Baswedan Siap Dapatkan Panggilan Tugas di Pilpres 2024
Lingkaran.id- Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang kini sudah muncul nama sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres mendatang.Diketahui sejumlah nama yang ada dalam hasil berbagai badan survei telah mengeluarkan nama-nama calon yang akan memimpin Indonesia nantinya, salah satu nama yang terkuat dalam hasil survei yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Jaksa Peneliti dan Penyidik Akan Periksa Kelengkapan Berkas Ferdy Sambo dan 6 Tersangka Obstruction of JusticePencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk dicalonkan dalam pemilihan presiden sebagai suatu kesiapan tugas dan suatu kepercayaan masyarakat terhadap dirinya."Prinsip saya selama ini sama, ketika ada panggilan tugas, pak RT manggil saya untuk tugas di kampung saya jadi pembina karang taruna, saya terima tugas itu. Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal," ungkap Anies pada Minggu (18/9/2022).Anies Baswedan juga menyebutkan bahwa dirinya akan selalu siap apabila ada panggilan tugas untuk dirinya dalam kebaikan masyarakat."Setiap kali ada panggilan tugas yaitu untuk kebaikan masyarakat untuk kebaikan semua, maka selalu saya katakan siap," ujarnya.Pemanggilan tugas tersebut belum didapatkan oleh Anies dalam pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden mendatang, dalam hal ini Anies mengaku tidak ada kendali kecuali menunggu panggilan tugas tersebut."Kalau di kampung, Pak RT yang mutusin, di tingkat nasional ada yang punya kewenangan, saya saat ini menuntaskan itu, bila nanti ada panggilan ditunggu kalau memang ada. Sekarang belum ada panggilannya kan? Belum ada kan?" jelas Anies,Oknum Perawat Cabuli Remaja Pria dibawah Umur di Lubuk LinggauTidak ingin terburu-buru dalam Pilpres 2024 Anies mengaku ingin fokus dimasa akhir jabatannya terlebih dahulu sebegai Gubernur DKI Jakarta dan baru akan mempersiapkan dirinya dalam pemanggilan tugas lain."Kita tunggu saja, jadi saya tuntaskan dulu sampai selesai, setelah itu selesai, jangan dibalik, seakan-akan saya, saya adalah orang yang sedang  menjalankan tugas, kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya tugaskan dengan baik, alhamdulillah sudah 4 tahun 11 bulan, tinggal sisa satu bulan lagi, pada tanggal ini, bulan ini, setelah itu selesai baru kita siapkan berikut," tuturnya.***
Read More
Rakernas PAN Sebut Nama Erick Thohir Dan Ganjar Pranowo Sebagai Daftar Calon Cukup Kuat Dicapres 2024
Rakernas PAN Sebut Nama Erick Thohir Dan Ganjar Pranowo Sebagai Daftar Calon Cukup Kuat Dicapres 2024
Lingkaran-Belakangan ini nama-nama calon capres untuk 2024 sudah mulai banyak beredar dikalangan masyarakat diantaranya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut menjadi favorit masuk ke dalam bakal calon presiden (capres) yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN).Kenaikan Tarif Ojol Dibatalkan, Berikut Alasan Dari KemenhubPAN akan merumuskan enam nama bakal calon presiden dalam Rapat Kerja Nasional yang digelar mulai Sabtu, (27/8/2022).Melalui ketua Panitia Rakernas PAN, Bima Arya yang dirangkum oleh Lingkaran.id dari beberapa sumber, menyatakan “Bahwa nama-nama calon presiden itu merupakan usulan dari setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Menyatakan nama Ganjar dan lainnya saat ini sudah berada di kantor Ketua Umum Zulkifli Hasan.”"Nama-nama itu sudah ada di-kantong ketua umum. Tapi, sosok Gubernur Jawa Tengah banyak disebut oleh para kader, Mas Ganjar ini cukup favorit juga di kalangan internal, selain Erick Thohir," ucap Bima Arya di Jakarta, Jumat, (26/8/2022).Rakernas yang akan dihadiri perwakilan pengurus PAN di daerah ini akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022) Mengusung jargon "Festival Birukan Langit Indonesia".Sri Mulyani Soroti Dana Pensiunan Bebani APBN NegaraBerdasarkan Rakernas rencananya akan dihadiri 10.000 kader PAN. Yang mana Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan nantinya akan menyampaikan laporan yang sekaligus mengusung calon Pemimpin Indonesia yang merupakan aspirasi dari seluruh DPD dan DPW kepada Presiden Jokowi.Oleh karena itu berdasarkan usulan dari setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Menyatakan nama Ganjar dan Erick Tohir yang menjadi favorit dikalangan internal.*** 
Read More
Suara DPR Tak Terdengar Untuk Ungkap Kasus Brigadir J. Arteria Dahlan: DPR Bekerja Dalam Keheningan
Suara DPR Tak Terdengar Untuk Ungkap Kasus Brigadir J. Arteria Dahlan: DPR Bekerja Dalam Keheningan
Lingkaran-Persidangan yang digelar oleh Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan LPSK, Kompolnas hingga Komnas HAM pada Senin (22/8/2022).Dalam persidangan tersebut Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mempertanyakan suara DPR dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.Mahfud MD Ungkap Ferdy Sambo Sosok yang Ditakuti Internal Polri Hingga Jendral Bintang TigaMahfud MD mempertanyakan hal tersebut, lantaran DPR yang terkesan diam dan tenggelam pada saat kasus sedang ramai hingga telah ditetapkannya sejumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut."Ketika sudah memanas, sudah menuju ke ini (tersangka) kok tidak ada suara dari sini (DPR). Mana nih kok DPR diam?" ungkap Mahfud.Mahfud juga menyebutkan bahwa suara DPR yang terdengar hanya di awal kasus yang seperti disuarakan oleh  anggota DPR Trimedya Panjaitan yang menegaskan bahwa kasus tersebut harus diungkap secara transparan."Saya bilang DPR awal-awalnya memang ramai sekira tiga hari berturut-turut. Trimedya keras muncul di TV bahwa kasus Brigadir J harus dibuka," ujar Mahfud.Rayakan Hari Kemerdekaan Keluarga Bentangkan Bendera Merah Putih Diatas Makam Brigadir JDPR seharusnya bersikap tegas dan lantang terhadap perkembangan kasus Brigadir J dan ikut turut andi dalam menekan pengungkapan kasus tersebut seperti yang tengah diusahakannya hingga kini."Harusnya ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini," tegasnya.Dengan tegas Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menepis pernyataan yang dilontarkan Mahfud kepada lembaganya yang mengungkapkan bahwa DPR terus bekerja dan tidak diam hanya saja DPR bekerja dalam keheningan demi menjaga kehormatan antar lembaga yang berwenang."DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja dalam keheningan, dengan spirit kehormatan antar lembaga," ujara Arteria.*** 
Read More
Enggan Buang Energi Bahas Pencapresan, PDIP : Fokus ke Rakyat Dulu
Enggan Buang Energi Bahas Pencapresan, PDIP : Fokus ke Rakyat Dulu
Lingkaran- Desas desus calon presiden Indonesia yang sudah terdengar sejak lama tidak membuat PDIP tertarik untuk ikut dalam membicarakan wakilnya yang akan diusung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang.PDIP mengaku tidak ingin membuang banyak energi dalam hal ini, lantaran terlalu cepat untuk prihal tersebut hal ini diungkapkan oleh Sekjen DPP PDIP , Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan bahwa PDIP sekarang akan tetap fokus untuk rakyat."Bagi PDIP yang penting sekarang membantu rakyat. Kalau kita berbicara calon presiden sekarang, mencalonkannya bulan Agustus tahun depan. Masih satu tahun lagi," ungkap Hasto Kristiyanto.Universitas Bina Darma Melakukan Mou Dengan PT. Insan Bisnis Dan Manufaktur Indonesia (IBIMA)Memilih fokus ke rakyat dan tidak ingin membicarakan terkait Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh PDIP yang menurutnya akan membuang energi dengan waktu yang tidak tepat."Jadi mengapa kita buang energi dengan wacana tersebut. Bagi kami segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya, sesuai tahapan Pemilu," jelas Hasto.Tim Inovator 'SIDESPIN' Universitas Bina Darma Tembus "9 Besar Tenant Wirausaha Digital" Pada Kegiatan Program Universitas PadjadjaranPengajuan Capres dan Cawapres bukanlah sesuatu hal yang mudah, namun harus melewati berbagai tahapan dan pemikiran yang sangat matang."Pada saatnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan memutuskan berdasar semua proses tersebut. Harus diingat, Presiden dan Wakil Presiden itu harus didukung oleh satu konsepsi tentang pembangunan masa depan seperti apa. Jadi tidak sekadar bicara calonnya," tegasnya.***
Read More
Prabowo Subianto Dapatkan Respon Positif Publik dan Tempati Posisi Pertama Hasil Survei LSJ Sebagai Capres
Prabowo Subianto Dapatkan Respon Positif Publik dan Tempati Posisi Pertama Hasil Survei LSJ Sebagai Capres
Lingkaran- Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ) terkait pemilihan calon presiden Indonesia memperlihtkan hasil positif kepada Prabowo Subianto yang sekarang tengah menjabar sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.Hasil positif ini disampaikan oleh Fetra Ardianto selaku Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta, yang mengungkapkan bahwa respon positif oleh publik kepada  Prabowo Subianto dalam mencalonkan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2024.Harga Mie Instan Terus Merangkak Naik, Tak Bisa Dihindari!"Terus meningkatnya sentimen positif dan elektabilitas Prabowo Subianto semakin menegaskan bahwa publik luas menyambut positif apabila ia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dalam waktu dekat," ungkap Fetra pada Minggu (24/7/2022) secara during.Fetra juga menyebutkan bahwa respon publik yang semakin meningkat untuk mendukung Prabowo Subinato dinilai dari peningkatan sentimen positif dan elektabilitas dalam merespon hal-hal negatif terhadap dirinya."Cara Prabowo yang begitu elegan dalam menyikapi setiap komentar negatif terhadap dirinya (termasuk ejekan dan comment nyinyir dari JK dan Zulfan Lindan) terbukti justru meningkatkan simpati dan apresiasi publik luas kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut," ujarnya.Polri Tindak Tegas Kendaraan Bermotor Tidak Bayar Pajak 2 Tahun, Siap-siap Data Kendaraan Dihapus!Diketahui berdasarkan hasil survei Prabowo berhasil menduduki peringkat pertama sebagai capres Indonesia yang memiliki sentimen positif dengan persentase suara sebesar 62,8% dan hanya mendapat 0,8% sentimen negatif.Sedangkan pada peringkat kedua capres sentimen positif ditempati oleh Ridwan Kamil dengan persentase suara sebesar 32,2% dan pada posisi selanjutnya ditempati oleh Agus Harimurti Yudhoyono dengan perolehan persentase suara sebesar 25,1%.***
Read More
Perjalanan Karir Politik Dan Profil Lengkap Menpan RB Tjahjo Kumolo
Perjalanan Karir Politik Dan Profil Lengkap Menpan RB Tjahjo Kumolo
Lingkaran-Kabar duka dari seorang politukus senior yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Bapak Tjahjo Kumolo yang dikabar kan telah meninggal dunia pada hari ini Jumat (1/7/2022).Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo Meninggal dunia setelah beberapa waktu yang lalu sempat menjalani perawatan intensif di RS Abdi Waluyo Jakarta.Breaking News!!! Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Meninggal DuniaTjahjo Kumolo dikabarkan akan disemayamkan di rumah dinas Menpan RB, sebelumnya Menpan RB sempat dirawak karena kecapekan dan sudah seminggu dirawat.Penyebab meninggalnya Menpan RB karena beliau terlalu kecapekan dan mengalami infeksi paru-paru yang telah dideritanya, sehingga beberapa waktu yang lalu Menpan RB harus menjalani perawatan intensif untuk sementara waktu.Berikut ini Profil dan perjalanan karir politik bapak Tjahjo Kumolo yang di rangkum melalui suara.com :Tjahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Desember 1957,Politisi dari partai PDIP ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019.Pada masa cabinet kerja tahun 2014 Tjahjo Kumolo pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mulai dari 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019.Tak hanya itu, Tjahjo Kumolo juga pernah terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI periode 2009-2014 dari partai PDIP yang mana Tjahjo Kumolo juga menjadi ketua fraksi PDIP di DPR RI serta menjadi anggota komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.Mengenal Siapa Itu People PleaserTjahjo Kumolo juga pernah menjabat sebagai ketua umum KNPI dan pernah menjadi anggota Partai Golkar pada awal karirnya masuk ke dunia politik.==break here==Jejak Karir Tjahjo Kumolo :Menpan RBMenteri Dalam Negeri 2014-2019Sekjen PDI Perjuangan 2010Ketua OC Kongres III PDI Perjuangan 2010Ketua DPP PDI Perjuangan 2005-2010Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu 2005 – 2010Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan 2005 – 2009SC Kongres II PDI Perjuangan 2005Direktur SDM Litbang DPP PDI Perjuangan 1999-2002Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 2004 -2010Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 2002 - 2003Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI 1999 – 2002Anggota Komisi XI dan Anggota BKSAP DPR RI 2004 – 2008Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI 1987 – 1992Anggota Penasehat MPI/KNPI 1993-1996Ketua Umum DPP KNPI 1990-1993Sekretaris Jenderal KNPI Dati I Jawa Tengah 1987-1990Ketua DPD KNPI Dati I Jawa tengah 1985-1988Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah 1983-1985Dewan Pertimbangan PP PPM 1993-1997Ketua PP PPM 1989-1993Wantim PP FKPPI 1990-1997Indonesia Kini Memiliki 37 Provinsi, Berikut Ini Provinsi Baru IndonesiaItulah seputar perjalanan karir politik Tjahjo Kumolo semasa hidupnya saat ini tugas dan pengabdian terhadap negeri tercinta Indonesia telah usai ia lakukan, Selamat Jalan Salah Satu Putra Terbaik Bangsa.*** 
Read More
Dodi Reza Alex Noerdin Ungkap Dirinya Difitnah 'Karir Hancur Hingga Keluarga Menderita'
Dodi Reza Alex Noerdin Ungkap Dirinya Difitnah 'Karir Hancur Hingga Keluarga Menderita'
Lingkaran- Kehancuran karir mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin diungkapkannya dalam siding pledoi saat membacakan nota pembelaan dirinya atas kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2021.Persidangan tersebut digelar pada Kamis (23/6/2022) di Pengadilan Tipikor Palembang, Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan bahwa dirinya tengah difitnah sehingga dirinya ditangkap dan tidak bisa mewujudkan impiannya.Seorang Pria Cabuli Bocah 5 Tahun Saat Berbelanja di Warung"Tapi nasi sudah menjadi bubur, akibat fitnah tersebut saya ikut ditangkap. Karir saya hancur, keluarga saya menderita, dan cita-cita luhur untuk membangun daerah yang saya cintai kandas," ungkap Dodi Reza Alex NoerdinMantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin, mengaku dirinya difitnah yang menyeretnya sehingga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK di Jakarta.Sempat Viral, Oknum Pemalakan di Wisata Gunung Bromo Minta Maaf dan MenyesalPenyesalan yang dirasakan oleh Dodi Reza Alex Noerdin dijelaskan oleh sang kuasa hukum Waldus Situmorang  yang menyebutka sebelumnya bahwa Kadis PUPR Muba Herman Mayori berkilah memberikan kesaksian yang menyatakan bahwa uang OTT Rp. 270.000.000,00 itu diperuntukkan baginya."Yang paling disesali Pak Dodi itu bahwa pada waktu dilakukan OTT uang Rp 270 juta itu disebutkan uangnya Pak Dodi. Itu makanya Pak Dodi diamankan di Jakarta. Padahal di dalam persidangan, di dalam BAP, uang Rp 270 juta itu tidak terkait. Itu adalah kepentingan Pak Herman Mayori," Jelas sang kuasa hukum.*** 
Read More
DPR RI Usulkan RUU Cuti Suami Dampingi Istri Usai Melahirkan
DPR RI Usulkan RUU Cuti Suami Dampingi Istri Usai Melahirkan
Lingkaran- Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) kini menjadi perhatian publik di media sosial, lantaran usulan DPR tersebut dinilai menguatkan para hak suami untuk dapat mendampingi sang istri pasca melahirkan.Willy Aditya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga setuju dengan usulan tersebut yang menyebutkan bahwa pendampingan istri yang melahirkan atau mengalami keguguran oleh sang suami merupak hak yang harus didapatkan.Ungkap Alasan Tidak Boleh Gunakan Sendal Jepit Saat Berkendara. Warganet : Renovasi Jalan Berlubang!Diketahui sebelumnya penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja menjadi cuti selama enam bulan akan selaras dengan usulan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) terkait dengan penambahan cuti selama 40 hari untuk mendampingi sang istri usai melahirkan.Banyak komentar dari warganet yang antusias dengan usulan RUU tersebut namun sejalan dengan usulan penambahan waktu cuti asalkan tetap menadapatkan gaji tanpa pemotongan apapun.Batal Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Urungkan Niatnya Laporkan Anggota Kepolisian Penjemputan Paksa“Ini untuk pns atau karyawan swasta ya min? Setuju² bae min asalke di gaji, duit makan lancar, seseran full 🤭 dl ttp berangkat 😁,” tulis akun @lovelly_*** di kolom komentar.***
Read More
Pendidikan Politik Untuk Generasi Milenial
Pendidikan Politik Untuk Generasi Milenial
Lingkaran.id - Generasi adalah suatu konsturksi sosial yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis. Sementara itu, milenial adalah generasi Y atau generasi langgas, merupakan generasi yang lahir sesudah generasi X. Generasi milenial mempunyai potensi yang sangat besar dalam kekuatan politik dikarenakan jumlahnya yang tidak sedikit. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang tujuannya untuk dapat membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, dengan Pendidikan Politik akan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.Generasi muda memiliki keunggulan dari generasi lainnya, keunggulan tersebut umumnya mengarah pada sifat kreatifitas, idealisme serta melek terhadap teknologi sehingga kelebihan tersebut harus diberdayakan oleh generasi muda. Faktanya dilapangan mereka lebih mempresentasikan bahwa indeologi pancasila masih terpatri pada generasi muda melalui kesadarannya dalam melakukan berbagai aktivitas positif. Namun pada dasarnya generasi milenial kurang memiliki ketertarikan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sehinga diperlukan langkah yang tepat agar dapat diterima dengan baik oleh generasi milenial sehingga tertarik untuk dapat berpartisipasi dalam hal perpolitikan.Pendidikan politik merupakan sebuah cara untuk memahami kondisi politik atau pemahaman sudut pandang politis dari berbagai bentuk pemasalahan yang ada terkait poliltik. Dari sifat pendidikan politik tersebut , pendidikan politik memiliki tiga dimensi fundamental, yaitu (1) dimensi landasan, yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung, (2) dimensi tujuan, yang berupa kesadaran politik , kepribadian politik, dan paratisipasi politik, (3) dimensi lembaga dan metode-metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.Pendidikan politik dapat dipelajari melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam memberikan pendidikan seharusnya bisa memberikan cara pandang mengenai politik pada kaum milenial tapi sepertinya disetiap keluarga hal tersebut tidak didapatkan, disekolah siswa hanya memperoleh pendidikan politik pada mata pelajaran Pkn yang hanya 2 jam disetiap kelas dalam setiap minggu, sedangkan di partai politik jarang sekati menjangkau kaum milenial dalam hal pemberian pendidikan politik. Mengingat hal tersebut, otomatis dari 3 tempat tersebut kaum milenial tidak mendapatkan pendidikan politik secara jelas. Apabila generasi milenail tidak aktif mencari informasi yang berhubungan dengan politik bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan pendidkan politik secara nyata dan jelas dan apabila ini terjadi maka mereka cenderung,mengikuti kelompok sepermainan karena jiwa labil dan kurang konsisten yang dimiliki generasi milenial sebagai pemilih pemula.Kondisi ini semakin dipersulit dengan rentannya para pemilih pemula yang cenderung akrab dengan media sosial dan dengan mudah memperoleh berbagai informasi politik dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Opini yang saling menyerang dari kubu yang berseberangan dan berita-berita hoax yang menyebar di media sosial membuat para pemilih pemula menjadi bingung dengan situasi politik yang sesungguhnya. Pendidikan politik bagi generasi milenial dilaksanakan dengan tiga tujuan yaitu, (1) memberikan informasi bagaimana tata cara memilih di TPS agar tidak golput, (2) menjelaskan tentang bagaimana menyaring informasi politik yang beredar di media sosial, (3) memberikan pemahaman tentang politik uang dan pelanggaran-pelanggaran politik lainnya. Media sosial dapat menjadi sarana yang paling efektif dalam menyebarluaskan informasi politik, namun generasi milenial harus bisa membedakan mana informasi yang bersifat benar atau informasi yang hanya sekedar bersifat hoax. Oleh karena itu, disini letak pentingnya untuk memberikan pendidikan politik yang lebih luas kepada generasi milenial. Bukan hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara memilih di TPS.Dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu 2024 sudah selakyaknya penyelenggara pemilu memberikan pendidikan politik tentang bahayanya politik uang pada generasi muda, kita tidak bisa mengesampingkan fenomena politik uang yang terjadi di Indonesia. Banyaknya terjadi kasus korupsi di Indonesia harusnya memberi kesadaran kepada masyarakat terutama generasi milenial akan pentingnya memilih secara rasional dan tidak terbuai dengan politik uang. Sekelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang atau barang biasanya tidak terdaftar sebagai tim sukses di KPU dan ini merupakan salah satu tindakan malpraktek di pemilu karena tindakan itu dilakukan menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Malpraktek ini dilakukan untuk mendapatkan suara dari pemilih dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.Bukan hal yang mudah bagi penyelanggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial. Budaya politik suatu daerah juga memiliki peran besar dalam pemahaman masyarakat terhadap politik karena budaya politik merupakan sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan anekaragam politiknya. Mengingat banyaknya jumlah pemilih pemula sebagai kaum milenial akan menjadi penentu siapa pemimpin kedepannya dan kemana arah bangsa dan negara ini akan dibangu. Dengan adanya dukungan pemilih milenial dalam memilih secara rasional maka legitimasi pemerinatahan dari hasil pemilu akan menjadi lebih baik dan kuat.Istilah yang sama untuk politik uang adalah praktek pembelian suara dalam konteks kongres parati politik. Ada dua jenis politik uang secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Penting juga memberikan pemahaman kepada generasi milenial bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye meliputi pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan stiker yang diatur dalam PKPU No. 23 Tahun 2018.Karena pada praktek dilapangan pada masa tahapan kampanye Bawaslu mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pernah saya tanyakan kepada peserta sosialisai apakah sudah mendapatkan bahan kampanye dari partai politik dan mereka menjawab belum, tetapi setelah saya jelaskan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang adanya bahan kampanye yang dibolehkan mereka menjawab sudah. Disini saya bisa melihat bahwa belum adanya pemahaman yang dalam tentang politik khususnya tentang pelaksanaan kampanye. Informasi diatas adalah sebagain kecil yang bisa saya sampaikan untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa pentingnya pendidikan politik kepada generasi milenial. Karena mereka adalah pemilih pemula yang masih mencari wujud pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah diamantkan Undang-undang. Tingginya jumlah pemilih pemula di setiap daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung menjadi acuan utnuk pentingnya memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial agar meraka bisa benar-benar memilih pemimpin yang baik dan mementingkan kepentingan masyarakat bukan pemimpin yang curang dalam memperoleh jabatan. Tidak ada ajaran atau nilai-nilai yang membenarkan praktek politik uang, paraktrk politik uang harus dihilangkan agar demokrasi di negeri ini bisa semakin berkualitas. 
Read More
Urgensi Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu
Urgensi Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu
Lingkaran.ID - Indonesia dalam perjalanan sejarah telah melaksanakan 12 kali Pemilihan Umum dari masa Orde Lama (1955), masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) hingga ke masa Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, 2019). Pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) merupakan amanat konstitusi, bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) setiap 5 tahun sekali.  Dalam pasal 22 E ayat (5) dinyatakan bahwa Pemilihan Umum diselanggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Bagitu pula dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab II bagian kesatu Pasal 89 ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi  dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Persiapan menyambut pesta Demokrasi Pemilihan Umum secara serentak tahun 2024 sudah ditetapkan akan  dimulai pada 14 Juni 2022, berbagai persiapan menyambut perhelatan Demokrasi yang tinggal menghitung hari berangsur-angsur telah dilaksanakan, diawali dengan Rapat Paripurna ke 16 DPR RI pada tanggal 18 Februari 2022 tentang pengesahan Anggota Bawaslu dan KPU terpilih, dilanjutkan dengan Pelantikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia oleh Presidan di Instana Negara pada tanggal 12 April 2022.Perspektif Gender dan Eksistensi Perempuan diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 dalam Pasal 10 Ayat (7) bahwa komposisi keanggotan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, begitu pula dalam Pasal 92 Ayat (11) komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.  Semestinya frasa “memperhatikan” menjadi catatan bagi penguatan Demokrasi yang berspektif gender dengan menghadirkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan walaupun bukan suatu kewajiban tetapi beririsan terhadap penentuan kebijakan terhadap perekrutan penyelenggaraan pemilu dalam sistem Demokrasi.Dalam konteks tahapan Pemilu 2024, pemilihan penyelenggara pemilu merupakan bagian dari sistem pemilu yang seharusnya memastikan kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, dengan demikian jumlah yang  semestinya adalah 3 orang perempuan di KPU RI dan 2 orang perempuan di Bawaslu RI.  Angka ini tentu menjadi sangat penting dalam mengakomodasi kepentingan pemilu inklusif dan jaminan kesamaan politik perempuan secara kontitusional.  Namun sayangnya, pelibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu dinilai masih sangat minim dan rendah, sebab tidak ada sanksi yang mengharuskan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di penyelenggara pemilu.  Sehingga sebagian pihak menilai bahwa hal ini bukan menjadi keharusan.  Frasa dalam regulasi Undang-undang bisa saja memiliki tafsir berbeda jika ditafsikan secara tektual, seolah bagus jika ada keterwakilan perempuan, tidak ada keterwakilan juga bukan menjadi permasalahan krusial.Data yang diserahkan Tim Seleksi pada tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo sebelum memasuki fase akhir uji kelayakan dan kepatutan (fit and propper test) di DPR RI adalah 14 nama calon anggota KPU dengan 4 orang diantaranya keterwakilan perempuan dan 10 nama calon anggota Bawaslu diantaranya 3 orang keterwakilan perempuan.Persentase perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, sayangnya, masih rendah. Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hanya ada 1 perempuan dari 7 komisioner yang terpilih. Begitu pula di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, hanya ada 1 perempuan dari 5 komisioner yang terpilih. Sementara di level provinsi dan kabupaten/kota, perempuan rata-rata hanya mencapai 20%, bahkan di beberapa daerah ada yang tidak memiliki komisioner perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu.Sejarah juga telah mencatat, keterwakilan perempuan di kursi pempinan penyelenggara pemilu sangat krusial dalam pusaran kebijakan pelaksanaan pesta demokrasi akan memperkuat hak-hak demokrasi kaum hawa, terbukti pada masa keemasan “Penyelenggara Pemilu Perempuan” pada Pemilu tahun 2009 yang melebihi 30% seperti diamanatkan dalam UU nomor 22 tahun 2007.  Eksistensi Perempuan dalam Pemilu maupun Pilkada semakin terapresiasi dengan banyaknya kaum perempuan yang berperan sebagai penyelenggara dan pengawas yang pernah tercatat di KPU RI 3 orang penyelenggara perempuan dari 7 Komisioner, diantaranya Sri Nuryati, Endang Sulastri dan Andi Nurpati, dan di Bawaslu RI terdapat 3 orang perempuan dari 5 orang Komisioner, yaitu Wahidah Suaib, Agustiani TF Sitorus dan Wirdyaningsih.Namun pada pemilu 2014 Timsel menyiapkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon penyelenggara pemilu, akan tetapi DPR RI hanya memilih satu orang untuk KPU Ida Budiarti dan Endang Wihdatiningtyas untuk Bawaslu. Di pemilu 2019 masih dengan formasi yang sama hanya terpilih Evi Novida Ginting untuk KPU dan Dewi Petalolo untuk Bawaslu.  Ditahun 2022 terulang hal yang sama hanya satu keterwakilan perempuan untuk KPU Betty Epsilon Idroos dan untuk Bawaslu Lolly Suhenty.Cacatatan sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit penyelenggara perempuan yang berhasil dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara maupun pengawas pemilu dengan profesional, kompeten, inovatif, inklusif dan berwawasan global, meskipun saat ini kuota penyelenggara Pemilu perempuan diseluruh Indonesia belum mencukupi sesuai aturan yang telah ditetapkan UU pemilu.Jumlah Keanggotaan penyelenggara Pemilu Tahun 2022 sebagai berikut : untuk kelembagaan KPU RI jumlah perempuan 1, laki-laki 6, KPU Provinsi jumlah perempuan 39, laki-laki 146, KPU Kabupaten/Kota jumlah perempuan 441, laki-laki 2.101, untuk kelembagaan Bawaslu RI jumlah perempuan 1, laki-laki 4, Bawaslu Provinsi jumlah perempuan 38, laki-laki 150, Bawaslu Kabupaten/Kota jumlah perempuan 315, laki-laki 1.599.Urgensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu tentu tidak sebatas kuantitas atau jumlah saja, namun  juga pada kualitas, haruslah punya kompetensi untuk melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara yang mempunyai paradikma inklusif.  Kehadiran perempuan  sebagai penyelenggara maupun pengawas Pemilu telah memberi warna dalam berbagai kegiatan pencegahan maupun pengawasan. Perempuan memiliki gaya atau style kepemimpinan yang khas, memiliki pendekatan logika dan pendekatan persuasive dalam memotivasi masyarakat maupun menghindari politik uang serta kecurangan dalam Pemilu.Diperlukan sikap dan tindakan bagi elemen perempuan yang bergerak atau berorientasi pada perempuan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi  kaum perempuan untuk ikut telibat bukan hanya sebagai peserta pemilu melainkan juga penyelenggaran Pemilu sebagai suatu kesatuan yang benar-benar berspektif gender.  Pemetaan holistik potensi perempuan dalam perekrutan penyelenggaraan pemilu sangat diperlukan.Penyelenggara pemilu harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk menyusun kebijakan sekaligus melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara pemilu.  Secara terukur dan proporsional, mampu berinovasi dan melahirkan terobosan yang relevan guna merespon dan menguasai kompleksitas, kerumitan dan dinamika pemilu dan pilkada serentak tahun 2024Perwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu akan membawa pengaruh dan dampak perbaikan pada semua pihak.  Bukan hanya pada aspek kelembagaan penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai kontestan, melainkan juga pada aspek pemberdayaan politik secara universal, yang didalamnya ada masyarakat sipil, kalangan perempuan, lansia dan penyandang disabilitas yang kemungkinan mengalami kerentanan terampasnya hak konstitusional karena adanya keberagaman persoalan dan keterbatasan yang mereka alami.  Rendahnya jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi keterbatasan informasi mengenai mekanisme proses seleksi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu.Demokrasi sejatinya adalah partisipasi dan kesetaraan yang mendorong dan mengawal perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, bukan hanya penonton dalam posisi sebagai pemilih saja, tetapi terlibat langsung mengawal Demokrasi, karena memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan demokrasi dan sosial di dalam masyarakat.   Harapan besar kepada Tim Seleksi Bawaslu maupun KPU di tingkat daerah untuk memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan yang memiliki pengalaman dan pengetahauan sebagai penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan Demokrasi, inklusif dan berkeadilan gender memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Pemberdayaan generasi milenial dan kaum perempuan harus dipertahankan dan dipastikan menjadi sebuah paket kontinuitas demokratik dalam menuju perhelatan demorasi pada 2024 
Read More
Berita Populer Bulan ini
Place your ads here
Berita Terbaru