Lingkaran.id - Ketua relawan Sogol Bersatu sekaligus pendukung militan Presiden Joko Widodo, Sogol Suryo Sadino, kembali menegaskan keyakinannya terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ia menyatakan bahwa pembuktian atas keaslian ijazah tersebut seharusnya sangat mudah dilakukan oleh aparat kepolisian.“Bagi penyidik, mengecek apakah ijazah Presiden Jokowi itu asli atau palsu sangat gampang. Prosesnya sangat sederhana,” ujar Sogol.Miris! Anak SD Diduga Lakukan Pembacokan, Mengaku Disuruh dan Dijanjikan Rp300 RibuIa menambahkan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut sudah memberikan klarifikasi resmi. Pihak UGM menyatakan bahwa Jokowi memang pernah menempuh pendidikan dan lulus dari universitas tersebut. Selain itu, beberapa rekan kuliah Jokowi juga membenarkan bahwa mereka pernah kuliah bersama di Fakultas Kehutanan."UGM sebagai institusi penerbit ijazah masih ada hingga kini. Rekan-rekan kuliah Pak Jokowi juga masih banyak yang hidup. Tinggal tanya saja, mereka pasti akan mengonfirmasi bahwa beliau benar-benar kuliah di sana," jelasnya.Sogol bahkan mengecam pihak-pihak yang terus menyebarkan keraguan dan tuduhan soal ijazah palsu Jokowi. Ia menilai tindakan tersebut hanya memperkeruh suasana dan menyesatkan publik."Kalau sudah terbukti memfitnah, orang-orang yang menyebarkan kebohongan ini pantas dihukum, bahkan kalau perlu dipenjara seumur hidup," tambahnya.Polisi Tangkap Kakak Beradik Kirim Jenazah Bayi Lewat Ojek OnlineLebih jauh, Sogol menyatakan kesiapannya untuk menanggung risiko ekstrem jika tudingan itu ternyata benar. Ia dengan penuh keyakinan menyebut akan melakukan tindakan nekat.“Saya yakin seratus persen, bahkan satu triliun persen bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau terbukti palsu, saya siap menelan satu panci bahkan satu pabrik panci sekaligus,” ujarnya tegas.***

Lingkaran.id - Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lulusan S1 yang baru saja resmi dilantik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencairkan gaji perdana para ASN non-PNS tersebut, menandai awal dari perjalanan mereka sebagai pelayan publik di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.Proses pencairan dilakukan setelah Surat Keputusan Pengangkatan dan dokumen SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) rampung. Instruksi pencairan gaji ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Anggaran gaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tergantung pada instansi tempat PPPK ditempatkan.Viral! Audiensi Proyek CAA Cilegon Memanas, Pengusaha Lokal Tuntut Porsi Rp5 Triliun dan Tanpa LelangPenghasilan PPPK mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Untuk lulusan S1 yang menduduki jabatan fungsional seperti guru, penyuluh, atau tenaga teknis lainnya, gaji pokok berada di kisaran golongan IX sampai XIII, dengan detail sebagai berikut:Golongan IX (Masa Kerja 0 tahun): ± Rp2.966.500Golongan X (Masa Kerja 0 tahun): ± Rp3.091.900Golongan XI (Masa Kerja 0 tahun): ± Rp3.222.700Golongan XII (Masa Kerja 0 tahun): ± Rp3.359.000Golongan XIII (Masa Kerja 0 tahun): ± Rp3.500.800Besaran tersebut merupakan gaji pokok, yang masih bisa bertambah signifikan dengan berbagai jenis tunjangan yang melekat pada status PPPK.Meski berstatus non-PNS, PPPK kini mendapatkan hak-hak yang hampir sejajar dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) permanen. Beberapa tunjangan tambahan yang bisa mereka terima meliputi:Tunjangan pasangan (suami/istri)Tunjangan anakTunjangan jabatan atau fungsionalTunjangan makanTunjangan kinerja (jika berlaku di instansi)Jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan)Jaminan hari tua (Taspen atau BPJS Ketenagakerjaan)Dengan seluruh komponen tersebut, total penghasilan PPPK dapat mencapai Rp5 juta hingga Rp7 juta per bulan, tergantung lokasi dan unit kerja.Bagi para PPPK lulusan S1, cairnya gaji pertama ini bukan hanya soal hak keuangan, tapi juga menjadi simbol dimulainya pengabdian mereka secara resmi di lingkungan birokrasi. Banyak yang mengungkapkan rasa syukur serta optimisme untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.Seorang pejabat di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pencairan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak-hak ASN secara adil dan tepat waktu."Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan hak-hak ASN secara adil dan tepat waktu," ungkapnya.Gugatan Ijazah Jokowi Masuk PN Sleman, Nama Rektor UGM hingga Dosen Pembimbing DiseretDengan diberikannya gaji dan fasilitas yang layak, pemerintah berharap PPPK mampu menjadi ujung tombak pelayanan publik yang profesional dan berdedikasi. Kehadiran mereka di berbagai lini birokrasi diharapkan mampu mempercepat reformasi pelayanan dan pemerataan tenaga ASN hingga ke pelosok negeri.Pelantikan dan pencairan gaji PPPK ini menjadi momentum penting dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik Indonesia.***

Lingkaran.id - Warga Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, digegerkan oleh insiden mengejutkan yang melibatkan dua anak sekolah dasar. Seorang siswa kelas 6 SD diduga melakukan tindakan kekerasan berupa pembacokan terhadap teman sebayanya.Peristiwa ini menjadi perbincangan warganet usai rekamannya diunggah oleh warga melalui fitur Reels di Facebook. Dalam video tersebut, terlihat korban mengalami luka akibat senjata tajam, namun berhasil diselamatkan setelah berteriak meminta tolong, sehingga warga sekitar segera datang memberi pertolongan.Polisi Tangkap Kakak Beradik Kirim Jenazah Bayi Lewat Ojek OnlineInformasi yang beredar menyebutkan bahwa baik pelaku maupun korban masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diduga melakukan aksi tersebut karena mendapat perintah dari seseorang dengan iming-iming bayaran uang sebesar Rp300 ribu."Katanya pelaku dibayar Rp300 ribu buat membunuh temannya. Untung korban bisa teriak dan cepat dibantu warga," tulis dalam keterangan unggahan.Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak sekolah mengenai identitas pelaku, mengingat peristiwa ini baru saja terjadi. Pihak kepolisian juga belum mengeluarkan pernyataan terkait kronologi kejadian maupun dugaan keterlibatan pihak ketiga yang menyuruh pelaku.Sejumlah komentar warganet mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur. Banyak yang mencurigai bahwa anak-anak sengaja dijadikan alat oleh pihak tak bertanggung jawab karena secara hukum mereka belum dapat dikenai sanksi pidana yang berat seperti orang dewasa.Tolak Ajakan ke Hotel, Mahasiswi Justru Diborgol Oknum Polisi di Kosan"Katanya ada sindikat yang manfaatin anak-anak buat kejahatan, karena anak-anak nggak bisa dipenjara. Hukum dimanfaatkan oleh orang-orang jahat," tulis seorang warganet.“Banyaknya tontonan kekerasan yang dikonsumsi anak-anak, mulai dari orang tua sampai remaja, lama-lama akan merusak mental generasi. Nggak kebayang bagaimana masa depan bangsa ini,” komentar pengguna lainnya.Warga berharap pihak kepolisian segera menyelidiki kasus ini secara mendalam dan mengungkap siapa dalang di balik aksi keji tersebut. Jika benar ada pihak yang memanfaatkan anak untuk tindakan kriminal, masyarakat mendesak agar hukum ditegakkan seadil-adilnya.***

Lingkaran.id - Sebuah video prosesi wisuda siswa SMK Citra Bangsa Mandiri (CBM) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, baru-baru ini menyita perhatian publik di media sosial. Pasalnya, acara tersebut diselenggarakan dengan nuansa serupa dengan wisuda perguruan tinggi, lengkap dengan toga serta atribut resmi yang dikenakan oleh siswa dan guru.Acara yang berlangsung pada Kamis, 8 Mei 2025, diikuti oleh 326 siswa kelas akhir dan digelar di aula serbaguna milik sekolah. Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah biaya yang dibebankan kepada setiap siswa, yakni sebesar Rp600 ribu.Tolak Ajakan ke Hotel, Mahasiswi Justru Diborgol Oknum Polisi di KosanMayoritas komentar warganet menyayangkan adanya pungutan biaya tinggi serta menilai acara tersebut berlebihan untuk level pendidikan menengah.Menanggapi kritik tersebut, Kepala SMK CBM, Prisillia Mutiara Sari, menjelaskan bahwa kegiatan wisuda sudah menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2013."Ini adalah bentuk penghormatan dan apresiasi kami kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua," ujar Prisillia.Prisillia menambahkan bahwa kegiatan ini bukanlah hal yang mendadak atau disembunyikan, karena setiap tahunnya selalu dipublikasikan di media sosial dan media lokal. Ia juga menyatakan bahwa siswa dan wali murid sudah diberi informasi mengenai hal tersebut sejak awal masuk sekolah."Kegiatan ini sudah diketahui sejak awal, karena merupakan bagian dari program rutin sekolah," tegasnya.Terkait biaya Rp600 ribu yang dikenakan kepada siswa, Prisillia menjelaskan bahwa dana tersebut mencakup dua kegiatan, yaitu perpisahan dan wisuda. Menurutnya, kegiatan perpisahan diinisiasi oleh para siswa sendiri dengan dukungan dari guru sebagai pendamping.“Pembayaran dapat dicicil agar tidak memberatkan orang tua,” ungkap Prisillia.Mengenai pemakaian atribut seperti toga, Prisillia menilai hal tersebut hanya simbolis dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.“Setahu kami, tidak ada regulasi yang secara khusus melarang penggunaannya,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa pihak sekolah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan.Menanggapi kontroversi ini, Kepala Seksi SMA dan SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Tengah, Dwi Sucipto, menegaskan bahwa larangan mengadakan wisuda dengan pungutan biaya hanya berlaku untuk sekolah negeri."Larangan tersebut tidak berlaku untuk sekolah swasta. Namun, jika ada keluhan masyarakat, tetap akan kami tindak lanjuti,” ujar Dwi.Pemilik UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana Ditangkap PolisiMenurut Dwi, jika ditemukan adanya pungutan di sekolah negeri, pihaknya dapat meminta agar dana tersebut dikembalikan kepada siswa atau wali. Sementara untuk sekolah swasta seperti SMK CBM, pengawasan menjadi tanggung jawab yayasan, meskipun laporan masyarakat tetap bisa diproses.SMK Citra Bangsa Mandiri sendiri berada di bawah naungan Yayasan Citra Bangsa Indonesia Mandiri. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2010 dan berlokasi di Kampung Pendidikan CBM, Jalan Gerilya Barat, Purwokerto. Saat ini, sekolah tersebut memiliki 1.121 siswa dari berbagai daerah, bahkan hingga luar Jawa, dengan enam jurusan berbeda seperti asisten keperawatan, farmasi, teknik laboratorium medik, perhotelan, bisnis digital, dan kuliner.***

Lingkaran.id - Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Ir. Kasmudjo, dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Selasa, 13 Mei 2025.Kunjungan tersebut dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, yang memberikan informasi tersebut kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah."Bapak (Jokowi) berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Ir. Kasmudjo, yang dulu menjadi dosen pembimbing akademiknya saat kuliah di UGM pada program S1 Fakultas Kehutanan," ujar Syarif.Polisi Tangkap Kakak Beradik Kirim Jenazah Bayi Lewat Ojek OnlineSyarif juga membagikan beberapa video yang merekam momen kebersamaan Jokowi dengan Kasmudjo di rumah dosennya. Meskipun demikian, alamat rumah Kasmudjo tidak diungkapkan kepada publik.Dalam salah satu video, tampak Jokowi tiba dengan mobil hitam di depan kediaman Kasmudjo. Kedatangan mantan Presiden itu disambut langsung oleh Kasmudjo dan istrinya. Setelah menyapa dan menyalami Kasmudjo, Jokowi terlihat menanyakan kabar kepada sang dosen, yang mengaku terkejut mendengar rencana kunjungan tersebut."Saya kaget mendengar adik Jokowi mengatakan beliau akan datang ke sini," ungkap Kasmudjo.Setelah itu, Kasmudjo dan istrinya mengundang Jokowi masuk ke dalam rumah, dan ketiganya terlihat terlibat dalam percakapan santai di ruang tamu. Dalam video lainnya, terlihat Jokowi sedang berpamitan dengan Kasmudjo dan istrinya, dengan tangan kiri Jokowi memegang sebuah bingkisan yang tampaknya merupakan hadiah dari Kasmudjo.Kasmudjo dalam kesempatan itu memberikan sebuah rotan bambu sebagai kenang-kenangan kepada Jokowi."Ini ada rotan bambu," kata Kasmudjo, yang kemudian disambut dengan ucapan terima kasih dari Jokowi.Tolak Ajakan ke Hotel, Mahasiswi Justru Diborgol Oknum Polisi di KosanDalam perbincangan tersebut, Jokowi juga menyampaikan pesan kepada Kasmudjo bahwa jika ada hal-hal yang perlu dibantu, beliau akan siap membantu."Nanti kalau ada hal-hal yang ingin kami bantu, monggo," ujar Jokowi.Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan agar keduanya saling mendoakan. Sebelum meninggalkan rumah Kasmudjo, Jokowi berpamitan dengan mencium tangan Kasmudjo dan istrinya secara bergantian, sebagai tanda penghormatan.Sebelum meninggalkan lokasi, banyak warga yang berada di sekitar kediaman Kasmudjo langsung mendekat dan ingin berfoto bersama Jokowi. Momen ini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi warga sekitar yang dapat bertemu langsung dengan mantan Presiden Indonesia tersebut.***

Lingkaran.id - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan berhasil mengamankan dua orang bersaudara yang diduga terlibat dalam pengiriman jenazah bayi menggunakan layanan ojek daring.Kedua tersangka, berinisial NH dan R, diamankan di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Jalan Selebis, kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara.Geger Penemuan Jasad Bayi dalam Tas, Dikirim Lewat Ojek OnlineDiketahui bahwa NH, yang merupakan ibu dari bayi tersebut, melahirkan tanpa bantuan medis dan sempat merawat bayinya untuk beberapa waktu. Namun, nahas, bayi tersebut meninggal dunia.Setelah kejadian itu, jenazah sang bayi dikemas dan dikirim melalui jasa ojek online ke sebuah masjid yang berada tak jauh dari area pemakaman. Langkah ini dilakukan agar jenazah bisa segera dimakamkan oleh pengurus masjid setempat.Tolak Ajakan ke Hotel, Mahasiswi Justru Diborgol Oknum Polisi di KosanPihak kepolisian saat ini masih terus menyelidiki lebih lanjut motif di balik tindakan tersebut, termasuk mengevaluasi kondisi kejiwaan dari kedua pelaku. Pemeriksaan mendalam juga dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur pidana lain dalam peristiwa ini.***

Lingkaran.id - Insiden keracunan massal yang diduga berasal dari konsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, jumlah korban terus bertambah dan telah mencapai ratusan.Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa hingga Sabtu (10/5/2025), total korban tercatat sebanyak 214 orang.“Terjadi penambahan empat kasus baru, sehingga saat ini jumlah korban menjadi 214 orang,” jelasnya.Modus Tilang, Oknum Polisi Diduga Lecehkan Siswi SMA Dalam Kantor SatlantasPara korban berasal dari sembilan sekolah yang tersebar di wilayah Kota Bogor, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Berikut daftar lengkap sekolah dan jumlah korban dari masing-masing institusi TK Bina Insani: 25 orang, SDN Kedung Jaya 1: 16 orang, SDN Kukupu 3: 8 orang, SDN Kedung Waringin: 7 orang, SDN Kedung Jaya 2: 45 orang, SD Bina Insani: 10 orang, SMP Bina Graha: 8 orangSMP Bina Insani: 94 orang, dan SMA Bina Insani: 1 orangMenanggapi kasus ini, Dinkes Kota Bogor telah memulai investigasi epidemiologis untuk menelusuri sumber pasti penyebab keracunan. Pemeriksaan mencakup pengambilan sampel makanan serta koordinasi intensif dengan pihak sekolah dan instansi terkait.“Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengambil langkah pencegahan,” tambah Retno.Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengambil langkah serius dengan menetapkan insiden ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.“Pemkot secara resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa untuk kasus ini,” ujar Dedie dalam keterangannya, Minggu.Unggah Meme Presiden Prabowo dan Jokowi, Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim PolriDedie juga menyatakan bahwa pemerintah kota akan menyelidiki asal usul makanan yang menyebabkan keracunan, termasuk kemungkinan apakah makanan tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dari sumber lainnya.Saat ini, tim gabungan dari Dinkes, puskesmas, rumah sakit, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sedang melakukan pemeriksaan lanjutan di 13 sekolah, termasuk pengumpulan data dan penanganan medis terhadap para korban.***

Lingkaran.id - Sebuah video berdurasi dua menit yang menyoroti kondisi jalan rusak di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh warga setempat melalui akun Facebook bernama Nyoman Redana Jati Meubel. Dalam unggahan tersebut, warga memperlihatkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan meskipun baru beberapa bulan selesai dibangun.Jalan yang dimaksud merupakan bekas jalur program ABRI Masuk Desa (AMD) yang pertama kali dibangun pada tahun 1994. Seiring waktu, jalan tersebut mengalami kerusakan parah hingga hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua jenis trail. Baru pada tahun 2024 lalu, pemerintah setempat memulai proyek pelebaran dan perbaikan untuk menghubungkan Desa Pakisan dengan Desa Tambakan di wilayah yang sama.Tragis! Warga Garut Tewas Saat Kumpulkan Logam Usai Pemusnahan Amunisi TNI, Ini KronologinyaNamun, proyek perbaikan tersebut tidak selesai tepat waktu. Faktor alam seperti medan yang sulit dan cuaca yang kurang bersahabat menjadi alasan utama keterlambatan penyelesaian.Menanggapi viralnya kondisi jalan rusak itu, Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Senin (12/5/2025). Ia menyatakan bahwa meski sebagian besar jalan tampak telah selesai dikerjakan, namun beberapa bagian mengalami kerusakan akibat hujan yang mengikis lapisan aspal, terutama di tikungan-tikungan.“Secara umum pengerjaan jalan sudah tahap akhir, tetapi karena curah hujan, aspalnya tergerus air. Kerusakan paling banyak terlihat di area tikungan. Medannya memang cukup berat,” ujar Masdana saat ditemui di lokasi.Viral! Audiensi Proyek CAA Cilegon Memanas, Pengusaha Lokal Tuntut Porsi Rp5 Triliun dan Tanpa LelangIa menambahkan bahwa pihak kontraktor telah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan, dan alat berat seperti buldoser masih berada di lokasi proyek. Untuk itu, ia meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buleleng ikut turun tangan memantau langsung proses perbaikan tersebut.“Kami minta Dinas PU jangan terburu-buru menerima pekerjaan ini kalau belum sesuai spesifikasi. Selama masih dalam masa tanggung jawab kontraktor, perbaikan harus dilakukan,” tegasnya.Masdana juga menyebut dirinya sudah bertemu langsung dengan pihak kontraktor, dan mereka menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki kerusakan jalan dalam waktu dekat.***

Lingkaran.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempersiapkan program asuransi bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta masyarakat penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai bagian dari tahap finalisasi kebijakan.Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa keterlibatan OJK dibutuhkan lantaran akan ada dua asosiasi asuransi yang turut ambil bagian dalam skema ini, yakni Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.Cek NIK KTP Penerima Bansos Pkh 2025 Lewat HP, Bisa Dapat Bantuan Uang Tunai!“Saat ini kami masih melakukan pembahasan dengan OJK, karena dua asosiasi asuransi akan terlibat dalam rencana ini,” ungkap Dadan pada Senin (12/5/2025).Ia menambahkan, dari hasil koordinasi tersebut, akan dibentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan asuransi. Konsorsium ini nantinya akan menentukan jenis dan cakupan layanan asuransi yang sesuai untuk mendukung program MBG.Sementara itu, untuk pegawai SPPG, kerja sama telah terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi ini akan mencakup seluruh 52.346 karyawan SPPG yang tersebar di berbagai daerah.“Untuk seluruh karyawan, kami sudah menjalin kerja sama dengan BPJS TK,” jelas Dadan.Skema pembayaran premi untuk dua jenis asuransi—yakni asuransi karyawan dan penerima manfaat—akan dilakukan secara langsung melalui unit SPPG masing-masing. Untuk besaran premi, Dadan menyebutkan nilainya telah dihitung bersama BPJS TK dan diperkirakan mencapai Rp16.000 per orang setiap bulan.“Pembayaran premi nantinya akan dilakukan oleh masing-masing SPPG,” tegasnya.Meski demikian, rencana ini menuai kritik dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai langkah pemberian asuransi kepada penerima manfaat program MBG sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.Menurut Irma, seharusnya BGN cukup menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang sudah memiliki sistem perlindungan kesehatan yang mapan, termasuk di tingkat daerah."Kan sudah ada BPJS. Cukup koordinasi saja dengan BPJS Kesehatan. Tidak perlu keluar biaya tambahan negara. Kecuali terjadi hal yang sangat serius, mungkin bisa diberikan santunan. Tapi kalau untuk asuransi, saya rasa ini berlebihan," ujar Irma.Viral! Audiensi Proyek CAA Cilegon Memanas, Pengusaha Lokal Tuntut Porsi Rp5 Triliun dan Tanpa LelangIa mencontohkan, jika terjadi kasus makanan basi, solusi yang tepat adalah membawa korban ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau RSUD dengan memanfaatkan layanan BPJS."Kalau ada orang tua atau anak yang belum jadi peserta BPJS, ya dorong untuk daftar. Kalau tidak mampu, pemerintah bisa beri kartu PBI (Penerima Bantuan Iuran)," pungkasnya.***

Lingkaran.id -Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 2 di bulan Mei 2025 untuk masyarakat yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masyarakat kini dapat mengecek status penerima bansos hanya dengan NIK KTP lewat HP, tanpa perlu datang ke kantor desa atau kelurahan.Bantuan ini menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nilai bantuan mencapai Rp600.000 per tahap, tergantung kategori penerima, dan cair melalui bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) atau Kantor Pos.Viral! Audiensi Proyek CAA Cilegon Memanas, Pengusaha Lokal Tuntut Porsi Rp5 Triliun dan Tanpa LelangCara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH dan BPNT Lewat HPUntuk memastikan Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH atau BPNT tahap 2 bulan Mei 2025, cukup ikuti langkah-langkah berikut menggunakan HP Anda:Buka situs resmi Kementerian Sosial:🔗 https://cekbansos.kemensos.go.idMasukkan data wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.Masukkan nama lengkap sesuai KTP.Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.Klik tombol “Cari Data”.Tunggu hasil pencarian. Jika nama Anda muncul, maka Anda termasuk penerima bansos.Kategori Penerima dan Nominal Bansos PKH Tahap 2 2025Berikut rincian bantuan berdasarkan kategori penerima PKH:Ibu hamil: Rp750.000 per tahapAnak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahapLansia (di atas 60 tahun): Rp600.000 per tahapPenyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahapAnak sekolah:SD/sederajat: Rp225.000SMP/sederajat: Rp375.000SMA/sederajat: Rp500.000Sedangkan bantuan BPNT atau kartu sembako diberikan sebesar Rp200.000 per bulan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.Syarat Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025Agar Anda berhak menerima bansos PKH atau BPNT, berikut syarat utamanya:Terdaftar dalam DTKS KemensosMemiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)Masuk dalam kelompok prioritas: ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, atau anak sekolahTidak menerima bansos ganda dari program lain secara bersamaan13 Mei 2025 Libur Apa? Berikut Jadwal Libur Nasional Mei 2025, Waisak dan Cuti Bersama, Ini Tanggal Lengkapnya!Pencarian “NIK KTP Penerima Bansos PKH” Naik Tajam di Google TrendsData pencarian dari Google menunjukkan lonjakan tajam untuk kata kunci seperti “cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025”, “cara cek bansos lewat HP”, dan “bansos PKH tahap 2 cair” dalam beberapa hari terakhir. Hal ini menandakan tingginya minat masyarakat untuk mengetahui status bantuan yang mereka terima.Masyarakat kini bisa dengan mudah mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH atau BPNT tahap 2 Mei 2025 langsung dari HP, hanya dengan memasukkan NIK dan data wilayah di situs resmi Kemensos. Jangan sampai terlewat — cek segera dan pastikan data Anda valid agar pencairan bantuan berjalan lancar.****

Lingkaran.id - Viral di media sosial seorang oknum anggota polisi lalu lintas (Polantas) berinisial Briptu MR dilaporkan atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA berinisial PS saat dirinya melakukan penilangan kepada PS.Berdasakan keterangan korban, aksi pelecehan tersebut diduga terjadi di Ruang Laka Lantas, Satlantas Polresta Kupang, pada Sabtu malam, 3 Mei 2025, sekitar pukul 22.25 WITA.Unggah Meme Presiden Prabowo dan Jokowi, Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim PolriKronologi kejadian bermula saat korban yang berboncengan dengan temannya dihentikan oleh petugas Polantas karena tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM),namu dirinya mengaku belum memiliki SIM kendaraan tersebut.Lantaran tidak dapat menunjukan SIM yang diminta oleh Briptu MR, korban kemudian dibawa ke Kantor Satlantas. Dalam perjalanan, Briptu MR diduga memanfaatjan keadaan dengan  meminta korban untuk memeluknya.Setelah berada di kantor, korban diajak masuk ke dalam ruangan bersama Briptu MR berdua dan menginterogasi korban dan menjelaskan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh korban dan harus ditilang atau membayar denda sebesar Rp250 ribu.Selanjutnya PS merasa takut lantaran tidak sanggup untuk membayar denda tilang tersebut, melihat kondisi korban yang cemas oknum polisi mulai melancarkan aksi bejatnya dengan mencium dan melakukan tindakan seksual lainnya. Setelah melancarkan aksi bejatnya, Briptu MR langsung mengantarnya ke parkiran dan mengancam untuk tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada siapa pun.Timnas Indonesia Mulai TC 26 Mei, Siap Kalahkan Tiongkok di GBK demi Tiket Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona AsiaMerasa takut dan trauma, akhirnya PS menceritakan kejadian yang menimpanya kepada temannya, yang kemudian disampaikan kepada keluarga PS.Diketahui sebelumnya kedua pihak telah sempat ada upaya mediasi, namun keluarga korban memilih menempuh jalur hukum dan melaporkan kejadian ini ke Propam Polresta Kupang untuk ditindak lanjuti.Saat ini pihak Propam Polresta Kupang tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan banyak warga berharap untuk dapat segera menuntaskan aksi pelecehan yang dialami oleh anak dibawah umur.***

Lingkaran.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya difokuskan pada anak-anak sekolah, namun juga menjangkau kelompok rentan lainnya seperti lansia dan ibu hamil. Inisiatif ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani.Dalam acara sosialisasi MBG yang digelar di Kabupaten Ogan Ilir pada Senin (12/5/2025), Irma menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi mereka yang akses terhadap makanan sehat masih terbatas.Miss Indonesia 2010 Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Minyak Pertamina Senilai Rp 193,7 Triliun“Ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi tentang meletakkan pondasi bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi pemimpin di masa mendatang,” ujar Irma dalam sambutannya.Ia menekankan bahwa MBG merupakan bagian dari strategi nasional dalam menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas melalui penyediaan makan siang bergizi gratis di lingkungan sekolah. Namun, jangkauan program yang juga menyasar lansia dan ibu hamil menunjukkan komitmen yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan gizi di seluruh lapisan masyarakat.Irma menggarisbawahi pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini. Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif dari warga lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, tujuan dari MBG tidak akan tercapai secara maksimal.“Saya mengapresiasi para tokoh masyarakat di Ogan Ilir yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan pola hidup sehat dan pentingnya gizi seimbang,” tambahnya.Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan. Irma juga memberikan penghargaan khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atas kontribusi mereka dalam pendampingan teknis, penyusunan materi, serta penyelarasan program dengan standar gizi nasional.“Hari ini kita tidak hanya bicara program, tapi juga tentang transformasi cara berpikir dan membangun kebiasaan makan yang lebih sehat,” jelas Irma.Profil Asyifa Latief, Miss Indonesia 2010 yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Minyak PertaminaIa berharap, melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami pentingnya asupan nutrisi, cara pengolahan makanan yang aman, dan peran penting keluarga dalam menciptakan budaya makan bergizi.Menutup pernyataannya, Irma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan program ini sebagai momentum awal menuju pola hidup sehat dan seimbang.“Mari kita mulai dari lingkungan terkecil: keluarga, sekolah, hingga ke masyarakat luas. Ini langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang merekam momen audiensi antara pengusaha lokal dan pihak PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Audiensi yang berlangsung dalam ruangan penuh sesak itu memperlihatkan ketegangan saat para pengusaha lokal menyuarakan tuntutan mereka terhadap pelaksanaan proyek senilai triliunan rupiah tersebut.Dalam rekaman video yang beredar, tampak ruangan audiensi dipadati oleh peserta hingga beberapa pengusaha terpaksa berdiri mengitari meja pertemuan. Suasana sempat memanas ketika salah satu pengusaha menyampaikan aspirasi dengan nada tegas melalui penerjemah agar pihak CAA memberikan porsi pekerjaan secara langsung kepada pelaku usaha lokal, tanpa melalui proses lelang.Gugatan Ijazah Jokowi Masuk PN Sleman, Nama Rektor UGM hingga Dosen Pembimbing Diseret"Porsinya harus jelas, tanpa ada lelang. Rp5 triliun untuk Kadin, tanpa ada lelang, bagi, selesai, clear," ujar salah seorang pengusaha yang terekam dalam video.Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Mulyadi Sanusi, membenarkan bahwa dalam audiensi tersebut memang ada permintaan agar pekerjaan senilai Rp5 triliun dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu dapat dialokasikan kepada pengusaha lokal.“Kami dari Kadin, bersama Hipmi dan pelaku usaha lokal lainnya, hadir dalam audiensi itu untuk menegaskan bahwa kami tidak ingin hanya menjadi penonton. Proyek senilai Rp15 triliun ini harus memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal,” terang Mulyadi.Gubernur Dedi Mulyadi Bantah Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Penerima BansosSebagai informasi, PT Chandra Asri Alkali (CAA) merupakan anak perusahaan dari PT Chandra Asri Pacific Tbk yang sedang membangun pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Kota Cilegon. Proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sebesar Rp15 triliun.Persitiwa viral ini menjadi sorotan netizen, terutama mengenai transparansi dan pemerataan kesempatan dalam proyek-proyek besar yang dilaksanakan di daerah.***

Lingkaran.id -Ajang prestisius Grand Final Pemilihan Duta Pertanian Sumatera Selatan 2025 resmi digelar di Hotel Aryaduta Palembang, mengusung tema inspiratif “The Glorious Agripreneur”. Acara ini menjadi sorotan publik dan pencinta pertanian, terutama di kalangan generasi muda, karena berhasil menyatukan semangat inovasi dan kecintaan terhadap sektor pertanian Bumi Sriwijaya. Sebanyak 30 finalis, yang terdiri dari 15 pasang putra-putri terbaik perwakilan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, tampil memukau dalam malam puncak. Para finalis tak hanya menunjukkan penampilan menarik, tetapi juga menyampaikan gagasan visioner dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pertanian modern.COUNTDOWN Dimulai! TEDx Kambang Iwak Hadirkan Inovasi Untuk Masa Depan PalembangDuta Pertanian Sumsel 2025: Khoirul Roka Viando & Anggun Damar AdeliaSetelah melalui proses penilaian ketat oleh dewan juri profesional, terpilihlah dua figur muda inspiratif sebagai Duta Pertanian Sumatera Selatan 2025:Khoirul Roka Viando dari Prabumulih sebagai Duta PutraAnggun Damar Adelia dari Pagar Alam sebagai Duta PutriKeduanya dinilai unggul dari segi wawasan, keterampilan komunikasi, serta komitmen kuat untuk menjadi agen perubahan di sektor pertanian. Mereka akan mengemban peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi masyarakat, khususnya pemuda, untuk lebih mencintai dan mengembangkan pertanian sebagai sektor strategis masa depan.Malam Grand Final ini semakin meriah dengan kehadiran para tokoh penting di bidang pertanian, yang menunjukkan dukungan nyata terhadap regenerasi petani muda. Beberapa tokoh yang hadir antara lain:Dr. Ir. H. Bambang Pramono, M.Si — Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura SumselYosi Utami, S.P., MPP — Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulturadrh. Sri Endah Ekandari, M.Si — Kepala Balai Karantina Pertanian SumselAfrianto, M.Pd — Founder Duta Pertanian Sumatera SelatanGusti, S.Pd, M.Pd, M.Sc — Ketua DPPO Duta Pertanian SumselJan Hwa Diana dan Suami Ditetapkan TersangkaProgram Duta Pertanian Sumsel 2025 menjadi bukti konkret bahwa generasi muda memiliki peran vital dalam kemajuan sektor pertanian. Dengan konsep agripreneurship, acara ini mendorong munculnya inovator muda yang tak hanya memahami pertanian tradisional, tetapi juga siap beradaptasi dengan teknologi dan pasar global.Melalui kegiatan ini, Sumatera Selatan memperkuat visinya dalam mencetak pemuda tani kreatif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.Penulis: Duta Pertanian Sumsel.****

Lingkaran.id - Sejumlah pejabat Universitas Gadjah Mada (UGM) termasuk Rektor Prof. Ova Emilia, jajaran wakil rektor, dekan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, hingga akademisi IR Kasmojo, resmi digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman terkait keabsahan ijazah milik Presiden Joko Widodo.Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama IR H. Komardin, S.H., M.H., yang berasal dari Makassar. Gugatan perdata tersebut terdaftar dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn dan diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut resmi didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2025.Gubernur Dedi Mulyadi Bantah Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Penerima BansosHumas PN Sleman, Cahyono, saat dikonfirmasi pada Jumat (9/5/2025) membenarkan adanya gugatan tersebut."Benar, perkara ini berkaitan dengan ijazah Presiden Jokowi," ujarnya.Cahyono juga mengungkapkan bahwa saat ini proses hukum masih dalam tahap awal, yakni pemanggilan para pihak yang tergugat. Ia menambahkan, Komardin dikenal sebagai seorang advokat sekaligus pengamat sosial.Menanggapi gugatan ini, Sekretaris UGM, Andi Sandi, membenarkan bahwa pihak universitas telah menerima salinan gugatan dan sedang mempelajarinya."Kami sudah menerima salinannya, namun isi gugatannya masih kami kaji secara lebih mendalam," kata Andi.Meski demikian, Andi menegaskan bahwa UGM siap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku."Kami akan taat terhadap ketentuan hukum," ujarnya.Dalam gugatan tersebut, selain pejabat universitas, nama IR Kasmojo juga tercantum sebagai salah satu pihak tergugat. Andi menjelaskan bahwa Kasmojo merupakan dosen pembimbing akademik Presiden Jokowi semasa kuliah di UGM. Menanggapi sosok penggugat, Andi mengaku belum mengetahui secara jelas latar belakang Komardin."Kami belum mendalami siapa penggugatnya," katanya.Pemerintah Kucurkan Rp 5 Miliar Perdesa untuk Program Koperasi Merah PutihAndi juga mengungkap bahwa sebelumnya UGM pernah menerima somasi terkait permintaan untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah somasi itu berasal dari Komardin atau dari pihak lain."Saat itu kami jawab bahwa dokumen tersebut tidak berada di kami," jelasnya.Kasus ini menambah daftar polemik seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi yang sebelumnya sempat mencuat di ruang publik. Hingga kini, pihak pengadilan masih menunggu kehadiran seluruh pihak untuk memulai proses persidangan.***

Lingkaran.id - Peristiwa kebakaran tragis terjadi di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan R. Soeprapto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Senin (6/5/2025). Dalam insiden tersebut, empat anak balita menjadi korban, di mana tiga di antaranya meninggal dunia dan satu lainnya masih menjalani perawatan intensif dalam kondisi kritis.Saat api mulai membesar dan melahap rumah yang diketahui milik Yoman (51), kakek dari keempat anak itu, tak ada satu pun orang dewasa yang berada di lokasi. Keempat balita tersebut ditinggalkan di dalam rumah oleh sang ibu yang saat itu pergi bersama kekasihnya.Geger Penemuan Jasad Bayi dalam Tas, Dikirim Lewat Ojek OnlineKanit Reskrim Polsek Mandonga, Ipda Andry Irwanto, membenarkan bahwa anak-anak itu ditinggal sendiri oleh ibunya yang sedang keluar rumah."Benar, saat kejadian hanya ada empat anak di dalam rumah. Ibunya pergi untuk membeli makanan," ujar Ipda Andry saat dikonfirmasi pada Rabu (7/5/2025) malam.Dari keempat korban, dua balita dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian karena tidak sempat diselamatkan. Seorang lainnya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu balita lainnya kini masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan intensif dari tim medis.Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Jadwal Lengkap PPG Guru Tertentu 2025 & Cara Daftar UjianMenurut informasi yang dihimpun, orangtua anak-anak tersebut telah bercerai, sehingga saat kejadian, mereka hanya diasuh oleh sang ibu yang kini tengah diselidiki atas dugaan kelalaian.Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta kemungkinan unsur kelalaian dalam kasus ini.***

Lingkaran.id - Belakangan ini, isu tentang vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Nama Dedi Mulyadi, seorang tokoh masyarakat, kembali mencuat setelah ia secara terbuka menentang kebijakan tersebut. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam tentang polemik ini, respons Dedi Mulyadi, serta implikasinya terhadap kebijakan sosial di Indonesia.Kontroversi Vasektomi sebagai Syarat BansosIsu ini bermula ketika beberapa daerah di Indonesia mulai mengusulkan penerapan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol jumlah penduduk dan mencegah penyalahgunaan bantuan sosial. Namun, kebijakan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dedi Mulyadi.Vasektomi sendiri adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Meskipun prosedur ini aman dan reversibel, namun menjadikannya sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dianggap tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan memberikan tekanan pada masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan prosedur yang mungkin tidak mereka inginkan.Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai tokoh yang peduli dengan isu sosial, langsung mengecam kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.Dedi juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, daripada mengambil langkah-langkah yang bisa dianggap sebagai "hukuman" bagi masyarakat miskin. Ia menyarankan agar pemerintah memperbaiki sistem pendistribusian bansos agar lebih adil dan transparan, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.Isu ini memicu reaksi yang beragam dari masyarakat. Sebagian orang setuju bahwa kebijakan ini bisa mengurangi jumlah penduduk dan mencegah penyalahgunaan bansos, namun sebagian lainnya khawatir tentang dampak etis dan sosialnya.Beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia juga menyatakan keberatan mereka. Mereka menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri, dan pemerintah tidak seharusnya memaksa masyarakat untuk melakukan prosedur medis sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan.Di sisi lain, beberapa pihak juga menganggap bahwa kebijakan ini adalah bentuk dari "pembatasan reproduksi" yang bisa memiliki dampak jangka panjang pada struktur demografi masyarakat. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang paling rentan.Jika kebijakan ini diterapkan, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama, masyarakat miskin mungkin akan merasa dipaksa untuk melakukan prosedur vasektomi demi mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kedua, ini bisa menimbulkan kepercayaan yang rusak antara masyarakat dan pemerintah, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak memahami kebutuhan mereka.Ketiga, kebijakan ini juga bisa memperburuk stigmatisasi terhadap masyarakat miskin. Dengan menjadikan vasektomi sebagai syarat, pemerintah seolah-olah menuduh bahwa masyarakat miskin adalah "penyebab" utama dari masalah sosial, padahal faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan juga memainkan peran penting.Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bansos dan mengontrol jumlah penduduk, Dedi Mulyadi dan beberapa pihak lain menyarankan beberapa solusi yang lebih berkeadilan. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi sasaran bansos agar lebih akurat dan transparan.Kedua, pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB). Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang jumlah anak dan kesehatan reproduksi mereka tanpa perlu dipaksa.Ketiga, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka dan bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk keluarga mereka.Isu vasektomi sebagai syarat penerima bansos adalah contoh dari bagaimana kebijakan yang tidak berperikemanusiaan bisa memicu kontroversi dan reaksi keras dari masyarakat. Dedi Mulyadi, sebagai tokoh masyarakat yang peduli, telah secara terbuka menentang kebijakan ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak memiliki landasan etis yang kuat.Kita harus belajar dari kasus ini bahwa setiap kebijakan yang melibatkan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah seharusnya fokus pada solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, daripada mengambil jalan pintas yang bisa merugikan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.Dengan demikian, kita berharap bahwa pemerintah dan semua pihak yang terkait bisa bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berperikemanusiaan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Lingkaran.id - Tragedi kecelakaan maut terjadi pada Rabu, 7 Mei 2024, di Jalan Raya Purworejo-Magelang, yang merenggut nyawa sepuluh guru dari SD Islam Tahfidz Quran As Syafiiyah, Magelang, Jawa Tengah. Para korban diketahui sedang dalam perjalanan untuk takziah dan menumpang sebuah angkot ketika kecelakaan tersebut terjadi.Peristiwa naas ini bermula ketika angkot yang membawa 13 orang, termasuk para guru, berhenti di jalan raya. Tanpa diduga, sebuah truk tronton yang melaju kencang menabrak angkot tersebut. Akibat tabrakan tersebut, sepuluh guru dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara itu, satu guru dilaporkan selamat, dan dua lainnya belum diketahui kondisinya.Viral! Wanita Tersambar Petir Saat Bersandar di KulkasKetua Komite SD Islam Tahfidz Quran As Syafiiyah, Wahid Ghozali, dalam keterangannya berharap agar para guru yang meninggal dapat dihitung sebagai syahid, mengingat mereka sedang dalam perjalanan untuk berdoa bagi keluarga yang sedang berduka.“Semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat ganjaran yang baik, karena perjalanan mereka bukan untuk hura-hura, melainkan untuk bertakziah,” ungkap Wahid Ghozali.Berdasarkan informasi yang diterima, kecelakaan tersebut melibatkan total 14 orang, yang terdiri dari 13 guru dan sopir angkot. Para orang tua dan murid di sekolah tersebut juga datang berbondong-bondong untuk mendoakan para guru yang telah meninggal, meskipun belum ada konfirmasi resmi tentang jumlah korban yang pasti.Anggota Komite SD Islam Tahfidz Quran As Syafiiyah, Bhineke Giandika, menyampaikan bahwa meski informasi mengenai kecelakaan masih belum jelas, pihak sekolah tetap melaksanakan doa bersama."Kami belum tahu informasi detailnya, bahkan kami berharap kejadian ini tidak benar. Namun, daripada berdiam diri, kami lebih baik membaca Yasin dan mendoakan yang terbaik,” ujarnya.Yayasan As Syafi’iyah, yang menaungi sekolah tersebut, segera mengambil langkah dengan meliburkan kegiatan di Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) yang berada di bawah naungannya. Ketua Yayasan As Syafi’iyah, Habib Muhsin Syafingi, mengungkapkan bahwa sekolah akan memberikan waktu libur beberapa hari ke depan.“Insya Allah, sekolah akan libur beberapa hari ini. Kami juga akan bersilaturrahmi ke rumah keluarga korban dan mengadakan doa bersama,” ujar Habib.Tragedi ini juga membuat pihak yayasan merasa kehilangan yang mendalam, mengingat lima dari sepuluh guru yang meninggal adalah penghafal Al-Quran. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, Yayasan As Syafi’iyah berencana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta Kantor Kementerian Agama setempat.12 Mei 2025 Libur Apa ? Hari Raya Waisak dan Cuti Bersama, Ini yang Perlu Kamu TahuSebagai bentuk penghormatan dan doa bersama, pihak yayasan merencanakan acara doa setiap hari selepas Ashar di lokasi yayasan, dengan melibatkan seluruh wali santri.Sementara itu, Ketua Komite SD IT As Syafi’iyah, Wahid Ghozali, mengumumkan bahwa kegiatan pembelajaran diliburkan mulai 8 Mei hingga 13 Mei 2025. Libur ini bertepatan dengan perayaan Waisak dan cuti bersama.Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, ketika sebuah truk tronton bernomor polisi B 9970 BYZ yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo mengalami rem blong saat menuruni jalan yang berbelok. Sopir truk kehilangan kendali, hingga akhirnya menabrak angkot yang sedang berhenti dan kemudian menghantam sebuah rumah yang berada di tepi jalan.***

Lingkaran.id - Suasana di Jalan Ampera III, Kelurahan Glugur Darat II, Kota Medan, Sumatera Utara, mendadak heboh setelah warga menemukan jasad bayi laki-laki yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Lebih mengejutkan lagi, tas tersebut dikirim menggunakan layanan ojek online (ojol).Peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi (9/5/2025), sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Yusuf, seorang pengemudi ojol, menerima pesanan pengiriman paket dari Jalan Bilal, tak jauh dari Rumah Sakit Imelda. Dalam aplikasi pengiriman tertulis bahwa isi paket adalah pakaian dan makanan.Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Jadwal Lengkap PPG Guru Tertentu 2025 & Cara Daftar UjianYusuf kemudian mengikuti petunjuk aplikasi dan menuju alamat tujuan di sekitar area permakaman. Sesampainya di lokasi, ia berinisiatif memeriksa isi tas guna memastikan kesesuaian dengan deskripsi pengiriman.Namun, betapa terkejut dan paniknya Yusuf ketika mendapati bahwa isi tas bukanlah barang sebagaimana tercantum, melainkan jenazah seorang bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa.Ia segera melaporkan temuannya ke pihak berwenang. Tak lama berselang, Yusuf bersama jasad bayi tersebut dibawa ke Polsek Medan Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.STNK Terblokir Akibat Tilang ETLE yang Keliru, Begini Cara MengklarifikasiPihak kepolisian kini tengah menyelidiki kasus ini, termasuk melacak pengirim paket yang diduga terlibat dalam upaya pembuangan jasad bayi secara tidak manusiawi tersebut.Kejadian ini mengundang keprihatinan warga setempat dan menjadi sorotan karena dilakukan dengan cara yang tidak lazim melibatkan jasa pengiriman ojek online untuk mengaburkan jejak.***

Lingkaran.id - Tim Jatanras Polrestabes Surabaya resmi menangkap Jan Hwa Diana, pemilik perusahaan UD Sentoso Seal, atas dugaan kasus perusakan kendaraan. Kabar penangkapan ini dikonfirmasi setelah beredar foto seorang perempuan mengenakan rompi merah bertuliskan “tahanan Jatanras”, yang belakangan diidentifikasi sebagai Jan Hwa Diana.AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, memastikan bahwa wanita dalam foto tersebut memang Jan. Ia menjelaskan bahwa penahanan ini tidak berkaitan dengan laporan penahanan ijazah dari mantan karyawan Jan, namun berfokus pada laporan perusakan mobil.Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Jadwal Lengkap PPG Guru Tertentu 2025 & Cara Daftar UjianKasus ini dilaporkan oleh Paul Sthevanus, seorang kontraktor yang mengerjakan proyek plafon senilai Rp400 juta di rumah Jan yang berlokasi di Prada Permai VIII, Surabaya. Menurut kuasa hukumnya, Jemmy Nahak, saat Paul dan rekannya Yanto ingin mengambil alat scaffolding yang dibutuhkan untuk proyek lain, mereka ditolak masuk dan dituduh mencuri.Jemmy menambahkan bahwa Jan diduga memerintahkan suaminya, Handy Soenaryo, untuk merusak roda mobil milik Paul menggunakan gerinda. Selain itu, Paul juga disebut mendapat tekanan agar mengembalikan 50 persen dana proyek.Meski kasus penahanan ijazah tidak termasuk dalam laporan ini, Jan tetap menjadi sorotan publik setelah dugaan tersebut mencuat. Belasan mantan pegawainya mengaku ijazah mereka ditahan oleh perusahaan, memicu inspeksi mendadak dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.Bareskrim Polri Sita Aset Rp530 Miliar dari Tersangka Pencucian Uang Judi OnlineSelain itu, gudang milik UD Sentoso Seal di Jl. Margomulyo Industri II/32 juga telah disegel oleh Pemkot Surabaya. Penyegelan dilakukan karena ditemukan pelanggaran izin usaha—termasuk tidak adanya NIB dan TDG sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014.Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa langkah penyegelan tersebut adalah bentuk penegakan aturan perizinan, terpisah dari proses hukum pidana yang sedang berjalan di kepolisian.***