Lingkaran.id - Iran, negara dengan cadangan minyak terbesar ke‑4 di dunia, kini berada di tengah krisis ekonomi yang mengancam stabilitas sosial dan politiknya. Inflasi yang melaju di atas 50 % per tahun, nilai tukar rial yang terpuruk drastis, serta lonjakan harga pangan yang menyentak jutaan rumah tangga, menjadi gejala utama “porak‑poranda” ekonomi Iran. Artikel ini mengupas penyebab, dampak, serta upaya yang tengah diambil pemerintah untuk menahan laju kemerosotan ekonomi.1. Penyebab Inflasi TinggiInflasi di Iran tidak muncul secara tiba‑tiba. Beberapa faktor struktural dan kebijakan yang saling berinteraksi menjadi pemicu utama:Sanksi Internasional: Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa sejak 2018, terutama yang menargetkan sektor perbankan dan minyak, mengurangi pendapatan devisa negara secara signifikan.Ketergantungan pada Minyak: Harga minyak dunia yang fluktuatif menambah kerentanan. Ketika harga turun, pendapatan negara menurun, sementara pemerintah tetap harus membiayai subsidi dan gaji pegawai.Defisit Anggaran: Pemerintah Iran terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran, yang secara klasik meningkatkan tekanan inflasi.Pengendalian Harga yang Tidak Efektif: Kebijakan kontrol harga pada bahan pokok (beras, gula, minyak goreng) menyebabkan kelangkaan dan pasar gelap, memperburuk tekanan harga.Fluktuasi Nilai Tukar: Penurunan nilai rial memicu kenaikan harga impor, terutama barang konsumsi dan bahan baku industri.Menurut data Iran Statistical Center, inflasi konsumen pada kuartal terakhir mencapai 58,1 % YoY, menjadikannya salah satu tingkat inflasi tertinggi di dunia pada 2024.2. Rial Iran Ambles: Dari Kejatuhan Nilai Tukar hingga Dampak SosialRial Iran (IRR) mengalami depresiasi tajam sejak 2019. Pada awal 2022, 1 USD setara dengan sekitar 42.000 IRR; pada akhir 2025, nilai tukar resmi resmi (official) berada di kisaran 500.000 IRR per USD, sementara pasar gelap (free market) mencatat nilai lebih dari 1 juta IRR per USD.Faktor-faktor yang Memperparah DepresiasiHilangnya Pendapatan Minyak: Penurunan ekspor minyak menurunkan cadangan devisa, memaksa pemerintah menjual rial di pasar terbuka untuk menstabilkan nilai tukar.Ketidakpercayaan Investor: Sanksi dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten menurunkan minat investasi asing, mengurangi aliran modal masuk.Penggunaan Rial untuk Pembayaran Domestik: Pemerintah masih mengandalkan rial untuk membayar gaji pegawai dan subsidi, menambah tekanan pada likuiditas.Dampak Sosial yang NyataDepresiasi rial memicu cost‑of‑living crisis yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat:Gaji nominal tetap, tetapi daya beli menurun drastis.Harga barang impor (obat, peralatan elektronik, bahan baku industri) melonjak, menambah beban rumah tangga.Fenomena brain drain semakin intensif; banyak profesional terampil memilih hijrah ke negara dengan ekonomi lebih stabil.3. Harga Pangan Meroket: Ancaman terhadap Ketahanan PanganIran merupakan produsen beras, gandum, dan buah‑buah kering, namun ketergantungan pada impor gandum (sekitar 60 % kebutuhan) membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Berikut data terbaru (2024‑2025):KomoditasKenaikan Harga (YoY)Harga Rata‑Rata (IRR/kg)Beras+78 %1 200 000Gandum+95 %1 500 000Minyak Goreng+62 %2 800 000Sayur‑sayuran (rata‑rata)+54 %1 100 000Lonjakan harga ini tidak hanya menurunkan daya beli, tetapi juga memicu protes sosial. Pada pertengahan 2024, demonstrasi di kota‑kota besar seperti Tehran, Isfahan, dan Mashhad menuntut penurunan harga pangan dan penghapusan subsidi yang “menyiksa”.4. Kebijakan Pemerintah: Upaya Menstabilkan EkonomiMenanggapi krisis, pemerintah Iran meluncurkan serangkaian kebijakan, meskipun hasilnya masih dipertanyakan:Restrukturisasi Utang: Negosiasi ulang dengan kreditur domestik untuk menunda pembayaran bunga.Penguatan Cadangan Devisa: Penjualan aset minyak di pasar hitam dan peningkatan ekspor non‑minyak (kain, kimia, dan produk pertanian).Reformasi Subsidi: Pengurangan subsidi energi secara bertahap, dengan kompensasi berupa kartu bantuan tunai (cash‑transfer) bagi rumah tangga miskin.Kontrol Inflasi Sementara: Penetapan plafon harga pada barang pokok, serta penegakan ketat terhadap spekulan.Kerjasama Regional: Mencari akses pasar alternatif melalui Turki, Rusia, dan negara‑negara di Asia Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.Namun, beberapa pengamat menilai kebijakan tersebut belum cukup kuat. Penurunan nilai tukar masih berlangsung, dan inflasi diproyeksikan tetap di atas 45 % hingga akhir 2025.5. Prospek Jangka Panjang: Apa yang Dapat Diharapkan?Jika tidak ada perubahan struktural, ekonomi Iran dapat mengalami spiral negatif yang melibatkan:Penurunan Investasi Asing: Ketidakpastian politik dan sanksi yang terus berlanjut menurunkan minat investor.Ketergantungan pada Pasar Gelap: Nilai tukar resmi akan semakin tidak relevan, memperparah ketidakstabilan moneter.Risiko Sosial: Kenaikan kemiskinan, penurunan harapan hidup, dan potensi konflik sosial yang lebih intens.Di sisi lain, ada skenario optimis yang bergantung pada tiga pilar utama:Pencabutan atau Pelonggaran Sanksi: Negosiasi ulang perjanjian nuklir (JCPOA) dapat membuka kembali akses ke pasar keuangan internasional.Diversifikasi Ekonomi: Pengembangan sektor non‑minyak, seperti pariwisata, teknologi informasi, dan manufaktur ringan.Reformasi Fiskal dan Moneter: Pengetatan kebijakan moneter, transparansi anggaran, dan pengurangan subsidi yang tidak terarah.

Lingkaran.id -Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali menjadi pusat perhatian pasar modal. Pada perdagangan hari ini, BUMI kembali melesat hingga menyentuh level Rp 362 per saham, melanjutkan reli kuat yang sudah terjadi sejak awal pekan. Lonjakan ini langsung memicu euforia investor ritel maupun institusi yang melihat peluang baru dari emiten batu bara terbesar Indonesia tersebut. Kenaikan hari ini memperpanjang tren positif BUMI yang sehari sebelumnya mencatatkan kenaikan lebih dari 20%, menjadikannya salah satu saham paling aktif dan paling panas di Bursa Efek Indonesia (BEI). Volume transaksi BUMI pun melesat tajam, menunjukkan minat beli yang kembali menguat signifikan.Tragis di SDN Kalibaru 01: Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa Di Lapangan Sekolah, Banyak Korban TerlukaApa Penyebab BUMI Terus Naik?Para analis menilai ada tiga faktor besar yang mendorong penguatan harga BUMI:1. Sentimen Kinerja Emiten TambangKenaikan harga komoditas energi serta prospek pemulihan konsumsi global menjadi faktor pendorong utama saham-saham batu bara, termasuk BUMI.2. Transformasi Bisnis & DiversifikasiBUMI tengah menggenjot diversifikasi bisnis non-batu bara, termasuk ke emas dan tembaga melalui akuisisi tambang luar negeri. Langkah ini dinilai memperkuat pondasi pendapatan jangka panjang perusahaan.3. Minat Investor Ritel MelonjakDari sisi teknikal, reli panjang BUMI memicu buying momentum dari investor ritel. Saham ini kembali dilirik sebagai saham “penggerak” dengan potensi kenaikan lanjutan, meskipun volatilitasnya tinggi.Kalender Lengkap: Inilah Jadwal Cuti Bersama dan Libur Nasional 2026, Cocok Untuk Rencana Liburan & MudikKapitalisasi Pasar Meningkat TajamDengan kenaikan terbaru ini, kapitalisasi pasar BUMI kembali merangkak naik mendekati level Rp 120 triliun, menegaskan posisi perusahaan sebagai salah satu raksasa di sektor energi Indonesia.Apa yang Perlu Dicermati Investor?Meski prospeknya positif, analis mengingatkan bahwa BUMI tetap merupakan saham dengan volatilitas tinggi. Risiko fluktuasi harga komoditas serta sentimen global bisa memengaruhi pergerakan saham secara signifikan.Namun, selama momentum positif ini masih terjaga, BUMI berpotensi melanjutkan penguatannya menuju level-level psikologis berikutnya.Kenaikan BUMI ke Rp 362 pada 11 Desember 2025 menegaskan bahwa saham ini masih memiliki magnet yang kuat di kalangan investor. Pembahasan mengenai BUMI menjadi topik panas di forum investasi, Google Trends, hingga platform media sosial.****

Lingkaran.id -Pasar kripto kembali bergejolak. Harga Bitcoin (BTC) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) tercatat anjlok tajam dalam 24 jam terakhir, turun hingga lebih dari 5%, dan kini berada di kisaran US$90.000–US$91.000.  Dalam perdagangan terakhir, Bitcoin sempat menyentuh level terendah harian di kisaran US$89.000, memicu kekhawatiran investor global. Penurunan ini terjadi setelah Bitcoin sempat stabil dan bergerak sideways dalam dua minggu terakhir.Para analis menyebut penurunan ini sebagai “koreksi besar pertama” setelah Bitcoin tidak berhasil menembus level resistance kuat di atas US$95.000.Pemerintah Salurkan Bansos Tambahan, Berikut Enam Golongan Dipastikan Tidak Dapat BLT Kesra 2025Apa Penyebab Anjloknya Harga Bitcoin?1. Sentimen Makroekonomi GlobalKebijakan moneter AS yang masih ketat, kekhawatiran inflasi, dan tekanan market finansial global membuat aset berisiko seperti kripto ikut tertekan.2. Profit Taking Investor BesarSetelah lonjakan harga beberapa pekan lalu, investor institusional diduga melakukan aksi ambil untung yang berdampak langsung pada likuiditas pasar kripto.3. Tekanan dari Pasar FuturesLikuidasi posisi long dalam jumlah besar di pasar derivatif memicu penurunan cepat BTC/USD dalam waktu singkat.4. Minimnya Katalis PositifTidak ada sentimen besar seperti ETF baru, adopsi fintech raksasa, atau regulasi positif yang biasanya menjadi pendorong kenaikan harga.Bagi trader lokal, penurunan BTC ini menjadi sinyal untuk:Mengelola risiko, terutama yang membuka posisi leverageMenunggu konfirmasi teknikal, apakah BTC akan rebound atau melanjutkan penurunanMengamati level support kuat, yakni US$89.000 dan US$87.500Breaking! Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Diduga Terkait Manipulasi Pajak Perusahaan BesarSejumlah analis memprediksi bahwa jika Bitcoin bertahan di atas level support tersebut, peluang rebound kembali ke US$93.000 masih terbuka.Meski tekanan masih besar, beberapa indikator menunjukkan peluang terjadinya technical rebound dalam jangka pendek. Namun apabila harga jatuh di bawah US$88.000, Bitcoin berpotensi memasuki fase koreksi lebih dalam menuju area US$84.000–US$85.000.Anjloknya BTC terhadap USD menjadi pengingat bahwa volatilitas kripto tetap tinggi dan pergerakan besar bisa terjadi kapan saja. Investor diminta tetap waspada, memperhatikan level support, dan tidak terburu-buru mengambil posisi tanpa analisis yang matang.****

Lingkaran.id -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa praktik impor pakaian ilegal harus diberantas karena dapat memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan industri dalam negeri, terutama sektor tekstil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Purbaya menjelaskan, maraknya produk impor ilegal yang dijual dengan harga sangat murah bukan hanya mengancam pelaku usaha lokal, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional.Viral Video Istri Kades Pamer Tumpukan Uang, Berikut Sumber Kekayaan Sang Suami“Masuknya barang-barang ilegal dengan harga tak wajar dapat menekan produksi dalam negeri dan mengganggu ekosistem industri nasional,” ujarnya tegas.Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di area tempat penimbunan pabean Cikarang, Jawa Barat, pada Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia secara langsung meninjau sejumlah kontainer berisi pakaian bekas yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Tak hanya memeriksa barang bukti, Menkeu juga berdialog dengan petugas Bea dan Cukai untuk mendapatkan penjelasan mendetail mengenai proses penindakan serta upaya pengawasan yang dilakukan di lapangan. Ia turut mengapresiasi langkah cepat aparat dalam menggagalkan upaya penyelundupan yang dinilai merugikan negara serta pelaku industri tekstil dalam negeri.Ribuan Buruh dan Guru Turun ke Jalan, Tuntut Kenaikan Upah dan Keadilan Profesi Demo Nasional Warnai Jakarta Hari Ini“Pemerintah akan terus memperketat pengawasan di jalur masuk barang impor agar praktik ilegal seperti ini tidak terus berulang,” kata Purbaya.Sidak tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Keuangan dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menekan peredaran barang impor ilegal yang semakin marak di pasar domestik. Pemerintah berkomitmen menegakkan aturan demi menjaga iklim usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri nasional.***

Lingkaran.id -  Sosok Dini Fitria, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, tengah menjadi perhatian publik usai dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orangtua salah satu siswanya atas dugaan tindakan kekerasan. Insiden tersebut bermula ketika Dini menegur seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.Dini Fitria, yang lahir pada 8 Agustus 1980, telah dikenal sebagai kepala sekolah yang tegas dan berkomitmen pada pembentukan karakter peserta didik. Perempuan berusia 45 tahun ini mulai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 20 Februari 2005, dan telah mengabdi di dunia pendidikan selama lebih dari dua dekade.Nikita Mirzani Murka Usai Vadel Badjideh Disebut Akan Bongkar Makam Janin Putrinya Demi Tes DNAPeristiwa itu terjadi pada Jumat, 10 Oktober 2025, ketika kegiatan Jumat Bersih berlangsung di lingkungan sekolah. Saat berkeliling, Dini memergoki seorang siswa berinisial ILP (17) sedang merokok di area sekolah.Menurut pengakuan Dini, dirinya memanggil siswa tersebut dari jarak sekitar 20–30 meter dengan nada agak keras, namun ILP justru berusaha melarikan diri. Tak lama kemudian, Dini berhasil menegurnya secara langsung.“Saya kecewa bukan karena dia merokok, tapi karena tidak jujur. Saya spontan menegur dengan tegas dan sempat menampar pelan karena menahan emosi. Tapi saya tegaskan, tidak ada pemukulan keras,” ujar Dini dalam video klarifikasinya.Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya menendang siswa tersebut, dan menjelaskan bahwa ia hanya menepuk punggung ILP secara spontan sebagai bentuk teguran.Tindakan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari orangtua ILP, Tri Indah Alesti, yang melaporkan Dini Fitria ke pihak berwajib dan meminta agar ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah.Tri menyebut bahwa anaknya mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke sekolah setelah kejadian tersebut. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lebak).“Benar, kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan fisik terhadap siswa ILP (17). Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Ipda Limbong, Kanit PPA Polres Lebak.Sebagai bentuk solidaritas terhadap ILP, sebanyak 630 siswa SMAN 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah pada Senin, 13 Oktober 2025.Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Tidak Akan Sekolah Sebelum Kepsek Dilengserkan” di lingkungan sekolah. Spanduk tersebut sempat terpasang selama beberapa jam sebelum akhirnya dicopot oleh pihak sekolah.Meski aktivitas siswa terhenti, para guru tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara pihak sekolah berupaya menenangkan situasi agar tidak semakin memanas.“Kami sudah berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan para guru melalui grup WhatsApp untuk menjaga kondusivitas. Dugaan saya, aksi mogok ini juga mendapat dukungan dari pihak luar sekolah,” ungkap Dini.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanMenanggapi laporan yang ditujukan kepadanya, Dini Fitria menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan jika tindakannya dalam menegur siswa dianggap berlebihan. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar komunikasi antara guru, siswa, dan orangtua dapat berjalan lebih baik ke depan.“Kami di sekolah tidak bermaksud menyakiti, tetapi ingin membentuk karakter anak. Kalau memang ada kekeliruan dalam cara saya menegur, tentu akan saya evaluasi,” pungkasnya.Kasus ini kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, pihak sekolah berupaya memulihkan situasi internal agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal tanpa menimbulkan perpecahan antara guru dan siswa.***

Lingkaran.id -Isu panas kembali mencuat di sektor infrastruktur nasional setelah Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia, menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu disampaikan pada awal pekan ini dan langsung menjadi sorotan publik. Warganet ramai memperbincangkan sikap tegas Purbaya yang menolak intervensi dana negara dalam proyek besar yang kini memiliki nilai utang mencapai Rp116 triliun.Purbaya menegaskan bahwa proyek kereta cepat merupakan investasi komersial yang dikelola secara korporasi di bawah entitas BPI Danantara dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Karena itu, tanggung jawab pembayaran utang harus diselesaikan oleh perusahaan pengelola, bukan dibebankan kepada rakyat melalui APBN.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanLangkah ini disebut sebagai upaya menjaga disiplin fiskal nasional dan memastikan proyek strategis tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. Purbaya juga menilai, penggunaan APBN untuk proyek yang bersifat komersial akan menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan investasi di masa depan.Di sisi lain, pernyataan ini memicu dinamika di pasar modal. Sejumlah saham sektor konstruksi dan transportasi mengalami tekanan karena investor menilai adanya potensi perubahan skema pembiayaan proyek. Meski demikian, beberapa analis menilai langkah tersebut justru memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.Pemerintah melalui perwakilan Istana menyampaikan bahwa tidak ada rencana penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Whoosh. Pemerintah tengah mengkaji opsi restrukturisasi dan kerja sama dengan mitra bisnis untuk memastikan keberlanjutan operasional tanpa membebani anggaran negara.Hasil Islandia vs Prancis 14 Oktober 2025: Les Bleus Ditahan Imbang 2-2, Rekor Sempurna Terhenti di ReykjavikHingga kini, proyek kereta cepat Whoosh masih beroperasi secara reguler dengan tingkat okupansi yang stabil, meskipun isu pembiayaan dan pengembalian investasi masih menjadi perhatian utama pemerintah serta pengelola proyek.****

Lingkaran.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengambil alih pengelolaan pembayaran gaji pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari PT Taspen dan PT Asabri mulai tahun 2025. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam sistem pembayaran pensiun bagi ASN, TNI, dan PolriDirektur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyaluran dana pensiun.Tak Restui Hubungan Anak, Seoarng Ayah Tega Habisi Nyawa Kekasih Putrinya“Alih kelola ini diharapkan mampu membuat proses pembayaran pensiun lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga para pensiunan ASN, TNI, maupun Polri bisa menerima haknya tepat waktu,” ujar Astera dalam keterangan resminya.Selama ini, pembayaran gaji pensiunan dikelola oleh PT Taspen, yang juga menangani program tabungan hari tua bagi ASN. Sementara itu, PT Asabri berperan dalam pengelolaan dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri.Meski sistem pembayaran akan berubah mulai tahun depan, tidak ada perubahan besar dalam besaran gaji pensiunan hingga Oktober 2025. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan gaji pensiunan sebesar 12 persen pada Januari 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.Kemenkeu menilai, dengan pengelolaan yang lebih terpusat, proses bisnis pembayaran pensiun akan menjadi lebih efisien dan transparan. Sistem baru ini juga diharapkan mampu meminimalisir kendala yang sering terjadi dalam penyaluran dana, seperti keterlambatan atau perbedaan data penerima.Langkah ini dipandang penting karena gaji pensiunan menjadi sumber utama penghasilan bagi sebagian besar ASN purna tugas, yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan, hingga pendidikan keluarga.Tunjangan PPPK Paruh Waktu, Status, Gaji Minimal, dan Tunjangan Resmi dari PemerintahDengan sistem pembayaran yang lebih modern dan terintegrasi langsung di bawah Kemenkeu, pemerintah berharap kesejahteraan para pensiunan akan semakin terjamin. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pensiun diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.Kemenkeu juga mengimbau para pensiunan dan ASN aktif untuk terus memantau informasi resmi mengenai kebijakan baru ini agar tidak ketinggalan pembaruan terkait hak dan mekanisme pembayaran mereka di tahun 2025.***

Lingkaran.id - PT Pegadaian menandai babak baru transformasi digitalnya dengan meluncurkan super apps terbaru, Tring! By Pegadaian. Aplikasi inovatif ini hadir sebagai ekosistem keuangan digital terintegrasi yang menyatukan seluruh layanan gadai, investasi emas, dan pembiayaan dalam satu platform yang mudah diakses. Peluncuran Tring! berlangsung di Ballroom The Gade Tower, pada Rabu (08/10).Lahirnya Tring! sebagai sahabat baru transaksi digital bagi masyarakat, diresmikan oleh Direktur Utama PT Pegadaian, CEO Group BRI, Komisaris PT Pegadaian, serta Wakil Direktur Utama PT Pegadaian. Seremonial ini semakin lengkap dengan hadirnya brand ambassador Tring!, Isyana Sarasvati yang juga berbagi mengenai investasi yang kini menjadi lifestyle generasi muda kepada seluruh audience.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanTring! dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan solusi keuangan yang Cepat, Aman, dan Mudah sebuah komitmen yang direfleksikan dalam tagline #MulaiDariTring!.Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang nyaman, di mana seluruh kendali finansial kini berada di tangan nasabah. Keunggulan Tring! terletak pada integrasi penuh layanan berbasis emas dan keuangan Pegadaian, diantaranya:Ekosistem Emas Lengkap: Tring! menyediakan seluruh layanan emas Pegadaian, mulai dari Tabungan Emas untuk memulai investasi dari nominal kecil, Cicil Emas Batangan dan Cicil Tabungan Emas untuk kepemilikan yang terencana, hingga Gadai Tabungan Emas dan Jual/Beli Emas yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.Maksimalkan Aset: Nasabah dapat memanfaatkan layanan Deposito Emas melalui aplikasi untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil dari aset emas yang dimiliki.Fitur Keuangan Terpadu: Selain emas, Tring! juga dilengkapi fitur Pembiayaan lainnya, layanan Transfer Tabungan Emas, hingga berbagai fitur bayar-bayar dan transaksi digital yang praktis.Pengalaman Seamless: Dengan konsep "1 User ID, Semua Kebutuhan", proses registrasi dan verifikasi data kini dapat dilakukan dalam satu langkah, menghemat waktu dan menyederhanakan akses ke puluhan layanan.Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel Novryandi menyampaikan bahwa ini merupakan upaya Pegadaian untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi melalui aplikasi Tring!.“Pegadaian menempatkan keamanan sebagai prioritas utama. Aplikasi Tring! memastikan keamanan data nasabah terjamin dan aset emas yang dimiliki nasabah dijamin fisiknya serta tersimpan dengan standar keamanan terbaik,”  ungkap Novryandi.Novryandi juga menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena Pegadaian menerapkan sistem 1:1 untuk layanan transaksi emas, dimana ketika ada permintaan transaksi Cicil Emas maupun Tabungan Emas oleh nasabah, maka Pegadaian telah menyiapkan persediaan emas secara fisik sejumlah gram yang ditransaksikan.Prof. Dr. Edi Surya Negara, S.Kom., M.Kom Profesor Muda yang Menyalakan Obor Inovasi di Dunia Pendidikan Tinggi IndonesiaCEO Group BRI, Hery Gunardi juga menjelaskan bagaimana ketiga entitas yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro saling mendukung ekonomi kerakyatan, khususnya dengan memperluas ekosistem emas Pegadaian melalui Tring!.“Holding Ultra Mikro saling mendukung dan membantu. Apps Tring! by Pegadaian ini ter-connect dengan BRI. User aktif BRImo hingga saat ini 42 juta, harapannya di akhir tahun user Tring! akan mencapai 4 juta. Bayangkan kedepannya akan ada 40 juta-an user yang bisa mengakses produk emas Pegadaian”, ujar Hery.Melalui Tring!, Pegadaian tidak hanya memperkuat perannya sebagai The leader in gold ecosystem, tetapi juga memenuhi misi sebagai akselerator inklusi keuangan di Indonesia. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat mencapai tujuan finansial.***

Lingkaran.id -Lima smelter timah atau pabrik pemurnian timah di Bangka Belitung diambil alih untuk dikelola oleh negara.Lima smelter perusahaan swasta tersebut antara lain milik PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).Smelter-smelter tersebut disita terkait kasus megakorupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.Kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan kasus korupsi di Indonesia itu merugikan negara dan lingkungan senilai Rp 300 triliun.Selain melibatkan para petinggi dan karyawan perusahaan smelter swasta, kasus ini juga menyeret para petinggi PT Timah, pejabat Dinas ESDM Pemprov Bangka Belitung, Kementerian ESDM hingga pengusaha Harvey Moeis.Lima smelter yang bekerja sama dengan PT Timah dalam kasus tersebut juga diseret ke pengadilan.Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Bangka Belitung untuk melihat langsung smelter yang sudah jadi Barang Rampasan Negara (BRN).Peninjauan dipusatkan di smelter milik PT Tinindo Inter Nusa (TIN) berlokasi di kawanan industri Ketapang, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang.Prabowo juga dijadwalkan berkunjung ke Kantor Pusat PT Timah Tbk selaku perusahaan pertambangan milik negara, berlokasi di Jalan Sudirman Kota Pangkalpinang.Smelter PT TIN adalah milik pengusaha Hendry Lie.Hendry Lie dijatuhi vonis 14 tahun penjara pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI).Pendiri salah satu maskapai penerbangan itu juga dikenakan denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun.  

Lingkaran.id - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati adanya penambahan indikator kesejahteraan baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat instrumen pengukuran, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.Salah satu indikator penting yang diperkenalkan adalah Gross National Income (GNI) per kapita, yang ditetapkan sebesar 5.520 dolar AS per tahun atau setara dengan Rp91,99 juta. Angka tersebut jika dirata-ratakan menjadi sekitar Rp7,66 juta per bulan per orang.Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa GNI per kapita digunakan sebagai parameter pendapatan rata-rata warga negara sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan secara lebih akurat.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarSelain GNI per kapita, indikator baru lain yang dimasukkan dalam APBN 2026 adalah Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen penyempurnaan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nelayan. Indikator ini dinilai lebih representatif dalam menilai tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Pemerintah juga menambahkan indikator penciptaan lapangan kerja formal, yang berfungsi untuk mengukur proporsi angkatan kerja dengan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar kuantitas.Target Pembangunan 2026Dalam dokumen kesepakatan APBN 2026, terdapat sejumlah target pembangunan nasional yang dipatok, antara lain:Tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi 4,44–4,96 persen.Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5–7,5 persen.Kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0–0,5 persen.Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan ditargetkan di kisaran 0,377–0,380.Indeks Modal Manusia mencapai 0,57.Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan di angka 0,7731.Selain itu, pemerintah juga menargetkan:Penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen dari total angkatan kerja.Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 76,67.BSU Cair Lagi? Cek Fakta Resmi Kemnaker & BPJS KetenagakerjaanDengan penambahan indikator ini, APBN 2026 diharapkan tidak lagi semata menitikberatkan pada angka pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah menekankan agar kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi utama, baik dari aspek pendapatan, kualitas pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan kelompok strategis seperti petani dan nelayan.Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penyempurnaan instrumen fiskal agar lebih berpihak kepada rakyat. “Kita ingin APBN tidak hanya berbicara angka makro, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata,” ujarnya.***

Lingkaran.id -Harga emas kembali mencetak rekor baru pada perdagangan hari ini, Selasa (23/9). PT Aneka Tambang (Antam) menetapkan harga emas batangan melonjak signifikan hingga Rp41.000 per gram, membuat harga jual emas kini berada di level Rp2.164.000 per gram. Kenaikan tajam ini juga berdampak pada harga buyback emas Antam yang ikut naik ke posisi Rp2.011.000 per gram, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perdagangan emas di dalam negeri.Daftar Uang Kertas Rupiah yang Dicabut BI, Segera Tukar Sebelum Hangus!Di pasar global, harga emas spot melambung hingga menyentuh US$3.755 per ounce. Lonjakan ini dipicu ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat dan melemahnya nilai dolar AS, yang membuat emas semakin diminati sebagai aset aman (safe haven).Analis menilai kenaikan emas dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya:Ketidakpastian geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.Prospek pemangkasan suku bunga The Fed yang memperlemah dolar.Tingginya permintaan emas dari Asia, terutama India dan Tiongkok.Pidato Prabowo di PBB 2025: Tegaskan Dukungan Palestina dan Serukan Akhiri Tragedi GazaLonjakan harga emas ini menjadi kabar baik bagi investor yang sudah mengoleksi emas sejak awal tahun. Namun, analis mengingatkan potensi koreksi harga dalam jangka pendek mengingat kenaikan yang cukup agresif dalam beberapa pekan terakhir.Dengan pencapaian ini, emas kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu instrumen investasi paling stabil di tengah kondisi ekonomi dan politik global yang penuh ketidakpastian.****

Lingkaran.id -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada sejumlah kementerian besar yang hingga kini belum menunjukkan kinerja optimal dalam penyerapan anggaran.Purbaya menegaskan, bila hingga akhir Oktober 2025 serapan belanja kementerian tak kunjung maksimal, maka pemerintah akan menarik kembali anggaran tersebut.Kasus Kuota Haji 2024, Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK“Saya sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Bulan depan saya akan turun langsung ke kementerian-kementerian besar yang serapan anggarannya masih rendah,” ujarnya.Menurut Purbaya, anggaran yang ditarik tidak akan dibiarkan idle, melainkan segera dialihkan ke program-program yang siap dijalankan dan langsung berdampak pada masyarakat.“Saya kasih waktu sampai akhir Oktober. Kalau sampai akhir tahun mereka tidak mampu membelanjakannya, maka anggaran itu akan kami tarik. Tidak boleh ada uang yang menganggur,” tegasnya.Langkah ini, kata Purbaya, bertujuan agar setiap rupiah yang telah direncanakan benar-benar tersalurkan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar tersimpan di pos kementerian.Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menanggapi perbandingan dirinya dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Sejumlah pengamat menilai pendekatan Purbaya lebih agresif dan menyerang, sementara Sri Mulyani dianggap cenderung defensif dalam mengelola kebijakan fiskal. Namun, Purbaya menekankan bahwa langkah yang ia ambil murni untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan sehat.“Saya tidak tahu soal perbandingan itu. Yang saya tahu, beginilah cara menjalankan fiscal policy yang benar. Kalau sudah dianggarkan, ya habiskan. Kalau tidak berani menghabiskan, sebaiknya tidak perlu direncanakan,” jelas mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut. Dengan gaya bicara santai, ia bahkan sempat menyinggung perbandingan dengan permainan sepak bola.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Jabar“Saya tidak pernah main bola, sudah tua juga. Mungkin kalau main, saya ketinggalan. Tapi prinsipnya sederhana, kalau anggaran sudah ada, jangan dibiarkan nganggur,” ujarnya.Kebijakan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin memastikan efektivitas belanja negara benar-benar terasa manfaatnya. Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap anggaran harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.***

Lingkaran.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, penggunaan fasilitas Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih dikenal sebagai layanan paylater di perbankan terus meningkat signifikan. Hingga Juli 2025, nilai utang paylater masyarakat Indonesia di perbankan tercatat menembus Rp 24,05 triliun.Angka tersebut menunjukkan lonjakan pertumbuhan sebesar 33,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah rekening yang memanfaatkan layanan ini pun terus bertambah, dengan catatan mencapai 28,25 juta rekening.DPR Sepakati Tuntutan “17+8”: Hentikan Tunjangan Rumah dan Pangkas Fasilitas Anggota DewanKepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa meskipun porsinya masih kecil, yakni sekitar 0,30 persen dari total kredit perbankan nasional, tren kenaikan paylater tetap menjadi perhatian regulator. Menurutnya, percepatan pertumbuhan secara tahunan menunjukkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada layanan pembayaran tunda.Tidak hanya di sektor perbankan, fenomena serupa juga terlihat di industri pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa total pembiayaan paylater melalui perusahaan pembiayaan mencapai Rp 8,81 triliun pada Juli 2025. Nilai ini meningkat drastis, yakni 56,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Kendati pertumbuhannya melesat, rasio kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF gross) pada paylater di sektor pembiayaan masih dalam batas wajar, yakni 2,95 persen.Jumlah Tersangka Pembakaran Gedung DPRD di Makassar dan Sulsel Bertambah Jadi 29 OrangDi sisi lain, industri pinjaman daring (peer-to-peer lending) atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan pinjol juga mencatat kinerja positif. Outstanding pembiayaan pinjol tumbuh 22,01 persen menjadi Rp 84,66 triliun pada Juli 2025.OJK menilai perkembangan pesat layanan paylater maupun pinjaman daring ini menjadi tanda transformasi gaya hidup masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan agar pertumbuhan tersebut tidak menimbulkan risiko stabilitas keuangan di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Demonstrasi atau aksi protes adalah bagian dari ekspresi politik yang sering terjadi di berbagai negara. Namun, di balik tujuan mulia untuk menyampaikan aspirasi, terdapat dampak ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Artikel ini akan membahas apa yang terjadi pada ekonomi ketika demonstrasi berlangsung, mulai dari dampak langsung hingga implikasi jangka panjang.Dampak Langsung: Kerugian Ekonomi yang Tidak Bisa DielakkanKetika demonstrasi berlangsung, salah satu dampak pertama yang dirasakan adalah kerugian ekonomi langsung. Berikut beberapa aspek yang terkena dampak:Kerusakan Properti dan InfrastrukturSalah satu dampak paling langsung dari demonstrasi adalah kerusakan properti dan infrastruktur. Jika aksi protes berubah menjadi kekerasan, maka toko-toko, kantor, dan fasilitas umum bisa menjadi sasaran. Biaya perbaikan dan penggantian barang yang rusak merupakan beban tambah yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.Pengaruh terhadap Bisnis dan PendapatanDemonstrasi seringkali menyebabkan penutupan jalan, transportasi yang macet, dan gangguan kegiatan sehari-hari. Bagi pelaku bisnis, ini berarti penurunan pendapatan karena konsumen tidak bisa mengakses toko atau jasa. Khususnya, sektor pariwisata dan retail adalah yang paling terkena dampak karena aktivitas yang terhambat.Biaya Keamanan dan PembersihanPemerintah harus menanggung biaya tambahan untuk meningkatkan keamanan selama demonstrasi. Ini termasuk penggunaan personil polisi, peralatan, dan logistik. Selain itu, setelah demonstrasi selesai, diperlukan upaya pembersihan dan restorasi area yang terkena dampak.Dampak Tidak Langsung: Efek Jangka Panjang pada EkonomiSelain dampak langsung, demonstrasi juga memiliki implikasi jangka panjang yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.Menurunnya Kepercayaan InvestorDemonstrasi yang berkepanjangan dan berpotensi menyebabkan kekerasan dapat membuat investor merasa khawatir akan stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Hal ini bisa mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Dampak pada Pertumbuhan EkonomiKegiatan ekonomi yang terganggu akibat demonstrasi bisa menyebabkan penurunan produksi, penundaan proyek, dan kenaikan biaya operasional. Jika hal ini berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa melambat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran.Dampak Sosial dan PsikologisDemonstrasi yang berkepanjangan juga bisa mempengaruhi mentalitas masyarakat. Keresahan, ketidakpastian, dan kekhawatiran akan masa depan bisa menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi.Apakah Demonstrasi Selalu Merugikan Ekonomi?Meskipun dampak ekonomi dari demonstrasi seringkali negatif, tidak jarang aksi protes juga bisa membawa perubahan positif dalam jangka panjang.Perubahan Kebijakan yang Lebih BaikDemonstrasi yang dilakukan dengan damai dan terorganisir bisa memaksa pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dan melakukan reformasi kebijakan yang lebih adil. Contohnya, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah minimum bisa meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mendorong pemerataan pendapatan.Peningkatan Kesadaran SosialDemonstrasi juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting yang mempengaruhi ekonomi dan sosial. Misalnya, demonstrasi yang menentang korupsi bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.Bagaimana Mengurangi Dampak Ekonomi Negatif dari Demonstrasi?Untuk meminimalkan dampak ekonomi negatif dari demonstrasi, perlu dilakukan beberapa langkah strategis:Menggunakan Kanal Dialog yang KonstruktifPemerintah dan masyarakat sipil harus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa perlu melakukan aksi yang merusak.Mengatur Aksi DamaiJika demonstrasi harus dilakukan, maka penting untuk memastikan bahwa aksi tersebut berlangsung dengan damai dan tidak merusak properti. Dengan cara ini, dampak ekonomi bisa diminimalkan.Mempersiapkan KontinjensiPemerintah harus mempersiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi potensi gangguan ekonomi akibat demonstrasi. Ini termasuk pengaturan lalu lintas, perlindungan aset penting, dan penanggulangan dampak sosial.Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, namun dampak ekonominya tidak bisa diabaikan. Dengan memahami berbagai aspek yang terkena imbas, kita bisa mencari solusi untuk meminimalkan kerugian sambil tetap menjaga hak untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil dan prospesifik bagi semua pihak.

Lingkaran.id -Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka cerah pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,70% atau naik 54,39 poin ke level 7.846,09. Pada menit-menit awal, indeks sempat menyentuh 7.854, menunjukkan respons positif investor terhadap sentimen global.Penguatan IHSG juga diikuti Indeks LQ45 yang naik 0,91% ke posisi 830,77. Data perdagangan BEI mencatat 306 saham menguat, 90 saham melemah, dan 560 saham stagnan. Nilai transaksi di awal sesi mencapai Rp 326,87 miliar dengan volume perdagangan 644,88 juta lembar saham.Demo Pati 13 Agustus 2025 Membludak! Ratusan Ribu Warga Desak Bupati Sudewo Mundur Sektor perbankan menjadi motor penggerak IHSG hari ini. Saham-saham blue chip seperti Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Central Asia (BBCA), dan Bank Mandiri (BMRI) melanjutkan penguatan setelah sebelumnya menjadi target belanja asing. Data mencatat, pada perdagangan 12 Agustus 2025, investor asing melakukan net buy besar senilai sekitar Rp 2,18 triliun.Tak hanya sektor perbankan, saham teknologi juga ikut menguat signifikan, dipicu sentimen positif dari pasar global dan optimisme investor terhadap prospek pertumbuhan digital di Indonesia.Kenaikan IHSG hari ini tak lepas dari faktor eksternal, terutama data inflasi Amerika Serikat bulan Juli 2025 yang lebih rendah dari perkiraan. Consumer Price Index (CPI) tercatat 0,2% (mtm) dan 2,7% (yoy), di bawah estimasi pasar 2,8%. Kondisi ini memicu ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga acuannya, memberi dorongan positif pada pasar saham global.Punya Coin ALPACA di INDODAX? Cepat Tarik Sekarang Sebelum Tidak Bisa Lagi!Analis BNI Sekuritas memproyeksikan IHSG berpotensi melanjutkan reli dengan support di 7.740–7.760 dan resistance di 7.845–7.880. Jika momentum positif berlanjut, indeks diperkirakan menguji level 7.910 dalam waktu dekat.Namun, analis Samuel Sekuritas mengingatkan adanya risiko koreksi teknikal setelah kenaikan tajam 2,44% pada perdagangan kemarin.Hingga pukul 10.00 WIB, IHSG masih bergerak di zona hijau dengan dukungan kuat dari aliran dana asing dan optimisme pasar global, menjadikan perdagangan hari ini sebagai salah satu yang paling menarik bagi investor.****

Lingkaran.id -Bagi para pemilik token ALPACA di platform INDODAX, hari ini menjadi batas krusial yang perlu diperhatikan. Setelah resmi diumumkan melalui kanal resmi INDODAX, aset kripto ALPACA Finance (ALPACA) resmi didelisting pada Rabu, 7 Agustus 2025. Keputusan ini menjadi sorotan besar di kalangan investor ritel karena menyangkut keamanan aset dan proses penarikan token yang tersisa di dompet masing-masing pengguna. INDODAX menegaskan bahwa penarikan (withdrawal) token ALPACA hanya dapat dilakukan sampai batas waktu tertentu. Setelah melewati tenggat yang ditetapkan, pengguna tidak akan dapat lagi menarik atau mengakses aset ALPACA mereka melalui platform tersebut. Untuk itu, investor disarankan segera login ke akun INDODAX, memastikan saldo ALPACA mereka, dan segera melakukan proses penarikan ke wallet eksternal atau platform alternatif yang masih mendukung token ini.Resmi! Libur 18 Agustus 2025 Tidak Digeser, Cek Isi SKB 3 Menteri TerbaruLangkah delisting ini biasanya dilakukan karena sejumlah alasan teknis dan fundamental, seperti kurangnya volume perdagangan, penurunan utilitas proyek, atau alasan kepatuhan regulasi. Namun, hingga saat ini, INDODAX belum mengungkapkan secara rinci alasan spesifik penghapusan token ALPACA dari listing mereka.8.000 Undangan untuk Rakyat! Istana Tambah Kuota Upacara HUT RI, Buruan Daftar di Pandang.istanapresiden.go.idMeski tengah menghadapi delisting, harga ALPACA justru sempat menunjukkan lonjakan tajam di platform global, yang diduga akibat aksi spekulatif pasar pasca pengumuman penghapusan. Beberapa analis melihat fenomena ini sebagai reaksi jangka pendek yang tidak mencerminkan nilai jangka panjang dari proyek tersebut.Bagi investor yang masih memegang ALPACA di INDODAX, ini saatnya bertindak cepat. Tunda sedikit saja, dan Anda berisiko kehilangan akses terhadap aset kripto yang dimiliki. Informasi lengkap mengenai prosedur penarikan tersedia di pusat bantuan INDODAX atau kanal resmi media sosial mereka.****

Lingkaran.id - Bank Indonesia (BI) memastikan akan segera merilis inovasi terbaru di bidang sistem pembayaran digital berupa Payment ID, yang dijadwalkan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2025 mendatang.Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pemantauan transaksi keuangan digital secara lebih akurat, efisien, dan terintegrasi, terutama yang terkait dengan aliran dana masyarakat. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa saat ini Payment ID masih berada pada tahap uji coba.Login Info GTK 2025 Sekarang, Ini Daftar Penerima Insentif Guru Honorer dan Tunjangan TPGFokus utama pada fase awal implementasi ini adalah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai agar dapat langsung tersalurkan kepada penerima manfaat secara tepat sasaran dan bebas dari potensi kesalahan distribusi.“Payment ID saat ini berada pada tahap eksperimen, dengan tujuan utama mendukung akurasi distribusi bantuan sosial non-tunai. Implementasi awal direncanakan berlangsung pada 17 Agustus 2025,” jelas Dicky.Tragis! Hilang Usai Latihan Paskibra, Siswi SMA Ditemukan Tewas Terkubur di Perkebunan SawitPenerapan Payment ID diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam transformasi digital sistem pembayaran nasional.Selain mendukung program bantuan sosial pemerintah, sistem ini juga diproyeksikan dapat menjadi landasan bagi integrasi layanan transaksi digital di sektor-sektor lain di masa mendatang, sejalan dengan upaya BI memperkuat infrastruktur keuangan digital nasional.***

Lingkaran.id - Fenomena unik tengah terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, di mana banyak pengunjung hanya berjalan-jalan berkeliling tanpa melakukan pembelian yang signifikan. Istilah yang populer di kalangan masyarakat untuk menyebut perilaku ini adalah “rojali”, singkatan dari rombongan jarang beli.Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan bahwa fenomena rojali sangat terasa terutama pada sektor makanan dan minuman (food & beverage/F&B).Terungkap Pesinetron Pria Peras Pacar Sesama Jenis adalah Muhammad Rayyan Alkadrie“Rojali biasanya kalau saya lihat di anggota F&B, seperti J.Co atau Starbucks, itu sudah biasa. Ada yang beli satu minuman, tapi yang ngumpul bisa lima orang. Sekarang memang perilaku konsumen banyak yang menjadikan tempat seperti ini sebagai lokasi meeting atau nongkrong,” jelas Budihardjo pada Kamis (24/7/2025).Ia juga menambahkan, setelah berkeliling mal, banyak pengunjung yang akhirnya membeli makanan dan minuman secara daring.“Kalau yang habis makan di mal enggak beli di situ, dia belinya di online. Makanya sekarang F&B kami juga menjual secara online,” imbuhnya.Meski begitu, fenomena ini ternyata tidak merugikan industri F&B. Justru, sektor ini mencatatkan peningkatan omzet sekitar 5–10 persen. Budihardjo menilai, walau pengunjung jarang belanja produk non-makanan, mereka tetap akan membeli minuman atau makanan ringan setelah merasa haus atau lapar akibat berkeliling mal.Lesti Kejora Bersaksi di Sidang MA, Soroti Ketimpangan Perlindungan Hak Pelaku Pertunjukan“Yang paling diuntungkan dari fenomena rojali ini justru F&B. Karena orang nongkrong, lihat-lihat, kemudian haus dan akhirnya beli minum atau makan. Alhasil, retail F&B naik 5–10 persen. Di kafe pun pasti ada aturan beli minimal, dan kalau minuman habis ya pasti tambah pesanan lagi,” paparnya.Fenomena rojali pun menjadi perhatian pelaku usaha retail. Namun, bagi sektor makanan dan minuman, tren ini justru membawa dampak positif terhadap penjualan mereka.***

Lingkaran.id - Trump Pangkas Tarif Impor RI Jadi 19%, Produk AS Tak Dikenai TarifTrump Pangkas Tarif Impor RI Jadi 19%, Produk AS Tak Dikenai TarifDalam perkembangan terbaru dalam kebijakan perdagangan internasional, pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mengumumkan pengurangan tarif impor dari Indonesia. Tarif yang sebelumnya berlaku sebesar 30% kini dipangkas menjadi 19%. Selain itu, produk-produk AS yang diekspor ke Indonesia juga tidak akan dikenai tarif lagi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi bilateral kedua negara.Latar Belakang Kebijakan Tarif ImporSebelum pengumuman terbaru ini, Indonesia dan AS telah lama menjalin negosiasi untuk memperbaiki hubungan perdagangan. Salah satu isu utama yang menjadi fokus adalah tarif impor yang dikenakan kepada produk Indonesia. Dengan pengurangan tarif ini, diharapkan ekspor Indonesia ke AS dapat meningkat, sehingga mengurangi defisit perdagangan.Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya AS untuk memperkuat kemitraan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah aktif dalam mendorong kerjasama bilateral di bidang ekonomi, energi, dan teknologi.Dampak bagi Ekonomi IndonesiaPengurangan tarif impor ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi sektor ekspor Indonesia. Beberapa industri yang akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini antara lain:Industri Pertanian: Produk pertanian seperti kopi, cokelat, dan rempah-rempah akan lebih kompetitif di pasar AS.Industri Manufaktur: Barang-barang manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan otomotif akan mendapat akses yang lebih mudah ke pasar AS.Industri Kreatif: Produk-produk kreatif seperti kerajinan tangan dan fesyen juga diharapkan meningkat ekspornya.Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan IniUntuk memaksimalkan manfaat dari pengurangan tarif ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi:Pertama, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas produk ekspor agar memenuhi standar internasional. Dengan demikian, produk Indonesia dapat bersaing lebih ketat di pasar AS.Kedua, Indonesia akan memperkuat promosi produk-produk unggulannya di pasar AS. Salah satu caranya adalah melalui program "Indonesia Incorporated" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan produk-produk Indonesia di luar negeri.Ketiga, pemerintah juga berencana untuk memperluas jaringan bisnis dengan perusahaan-perusahaan AS. Dengan demikian, pelaku usaha Indonesia dapat memiliki akses yang lebih luas ke pasar global.Produk AS Bebas Tarif di IndonesiaSebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia juga telah setuju untuk tidak menerapkan tarif pada produk-produk AS yang diekspor ke Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membalas kebijakan AS yang telah memberikan akses bebas tarif kepada produk Indonesia.Beberapa produk AS yang akan mendapat manfaat dari kebijakan ini antara lain:NoProdukManfaat1Mesin PertanianMeningkatkan efisiensi pertanian di Indonesia2Teknologi InformasiMendukung perkembangan digitalisasi di Indonesia3Obat-obatanMeningkatkan ketersediaan obat-obatan berkualitasProspek Masa DepanKebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS. Dengan adanya akses bebas tarif, diharapkan kedua negara dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral.Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat menjadi lebih terbuka dan saling menguntungkan.PenutupPengurangan tarif impor oleh AS terhadap produk Indonesia dan penghapusan tarif untuk produk AS di Indonesia merupakan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, diharapkan kedua negara dapat memperoleh manfaat maksimal dari kesepakatan ini.Indonesia dan AS kini memiliki peluang besar untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang lebih erat. Dengan kerjasama yang sinergis, diharapkan kedua negara dapat mencapai tujuan ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Lingkaran.id - Pertemuan historis antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dari Arab Saudi, telah menghasilkan kesepakatan penting untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi dan investasi. Pertemuan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan diharapkan dapat membuka peluang baru untuk kemajuan ekonomi kedua belah pihak.Lintasan Pertemuan StrategisPertemuan yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, membahas berbagai isu strategis, termasuk kerjasama di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan teknologi. Prabowo Subianto, yang juga merupakan tokoh politik senior di Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia siap untuk memperluas cakupan kerjasama dengan Arab Saudi, terutama di bidang yang memiliki potensi besar seperti infrastruktur, energi, dan industri pertahanan.Kerjasama di Bidang Infrastruktur dan EnergiSalah satu poin utama dalam pertemuan ini adalah kerjasama di bidang infrastruktur dan energi. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah, dipandang sebagai mitra strategis Arab Saudi dalam proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jaringan transportasi, pelabuhan, dan pusat energi terbarukan. Arab Saudi, yang saat ini fokus pada visi 2030 untuk diversifikasi ekonomi, melihat Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.Kedua pemimpin menyoroti kuatnya hubungan ekonomi bilateral yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya memperluas kerja sama di sektor-sektor prioritas. Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi mencapai sekitar USD 31,5 miliar, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan. Presiden Prabowo dan Pangeran MBS pun menyambut baik peluang besar yang ditawarkan oleh Visi Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045, yang dapat dimanfaatkan bersama untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dan mempercepat transformasi ekonomi masing-masing negara.“Kedua pihak sepakat akan pentingnya meningkatkan kerja sama, khususnya di sektor-sektor prioritas bersama, mendukung kemitraan sektor swasta kedua negara, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Visi Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045," dikutip dari pernyataan bersama tersebut.Dalam konteks perdagangan, kedua negara menekankan pentingnya peningkatan volume perdagangan, kunjungan antarpejabat sektor publik dan swasta, serta penyelenggaraan forum bisnis secara berkala melalui Saudi-Indonesian Business Council. Kedua belah pihak juga mengapresiasi hasil positif perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) yang telah berlangsung pada September 2024 dan Februari 2025, serta berharap kesepakatan tersebut dapat segera dituntaskan.“Mereka menyambut baik hasil positif perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara negara-negara GCC dan Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada September 2024 dan Februari 2025, serta menyampaikan harapan agar perjanjian tersebut dapat segera dirampungkan,” bunyi pernyataan tertulis yang dikeluarkan kedua negara.Di bidang energi, Indonesia menyampaikan apresiasi atas peran sentral Arab Saudi dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan pasar minyak global, serta menegaskan pentingnya keamanan pasokan energi bagi pasar dunia. Lebih lanjut, kedua negara menyepakati sejumlah area kerja sama utama di sektor energi, termasuk pasokan minyak mentah dan turunannya, proyek kilang dan petrokimia, energi baru dan terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan karbon, teknologi hidrogen bersih, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk energi berkelanjutan.“Kedua pihak menyepakati pentingnya kerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek energi terbarukan dan penyimpanan energi, serta mendorong transfer teknologi, pembangunan kapasitas, dan riset kolaboratif untuk mendukung transisi energi nasional,” sebagaimana tercantum dalam pernyataan bersama tersebut.Khusus di bidang mineral, kedua negara juga akan bekerja sama dalam pertukaran pengalaman geologi, eksplorasi tambang, pemrosesan, hingga penerapan teknologi modern. Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Indonesia dan Arab Saudi sepakat membentuk peta jalan bersama untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, memfasilitasi arus modal, serta mengatasi hambatan regulasi.Kerja sama strategis ini menjadi pijakan penting bagi penguatan kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan Arab Saudi, serta mencerminkan visi bersama untuk pembangunan berkelanjutan, hijau, dan inklusif di era transformasi global.Investasi di Energi TerbarukanSalah satu fokus utama dalam kerjasama ini adalah investasi di sektor energi terbarukan. Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, dan geothermal, dapat menjadi tuan rumah untuk proyek-proyek energi terbarukan yang didukung oleh Arab Saudi. Ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga mendukung tujuan internasional untuk mengatasi perubahan iklim.Pengembangan Teknologi Ramah LingkunganKedua negara juga berkomitmen untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Dari pengembangan kendaraan listrik hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien, kerjasama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mendorong inovasi yang berkelanjutan.Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Pangeran MBS telah membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Dengan fokus pada kerjasama ekonomi, investasi, dan inovasi, diharapkan kedua negara dapat mencapai tujuan bersama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pertemuan ini juga menjadi bukti bahwa kerjasama internasional yang kuat dan strategis dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global di abad ke-21.Indonesia dan Arab Saudi kini siap untuk melangkah maju bersama, dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.