Lingkaran.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, pada Kamis, 20 Maret 2025. Ketua DPR, Puan Maharani, yang memimpin jalannya sidang, mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan RUU tersebut setelah mendapatkan persetujuan bulat dari seluruh anggota dewan yang hadir."Kini tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terkait Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," ujar Puan Maharani dalam sidang paripurna tersebut.Menkumham Tegaskan Revisi UU TNI Inisiatif DPR, Bukan PemerintahTerlihat seluruh anggota dewan yang hadir serempak menyatakan persetujuan mereka dengan lantang, disusul dengan ketukan palu yang menandai pengesahan UU tersebut.Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menjelaskan bahwa pembahasan RUU TNI dimulai sejak 18 Februari 2025, saat DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas serta menyetujui RUU tersebut. Pada tanggal yang sama, pimpinan DPR mengeluarkan surat kepada Komisi I untuk menegaskan agenda pembahasan RUU ini.Sebagai langkah awal, Komisi I DPR RI mengadakan rapat internal pada 27 Februari 2025 guna membentuk panitia kerja (panja) yang terdiri dari 23 anggota. Selanjutnya, Komisi I menggelar serangkaian pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan elemen masyarakat sipil, dalam rangka menjamin partisipasi yang bermakna dalam pembahasan regulasi ini.Dalam laporan yang disampaikan pada sidang paripurna ke-15, Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan RUU TNI telah dijalankan secara transparan dan komprehensif. Pembahasan dilakukan tidak hanya bersama perwakilan pemerintah tetapi juga melibatkan koalisi masyarakat sipil serta internal Komisi I melalui panitia kerja.Sidang paripurna ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.Di sisi lain, aksi protes dari kelompok masyarakat sipil yang menolak pengesahan RUU TNI juga terlihat di luar Gedung DPR sejak dini hari. Massa aksi mendirikan tenda sebagai simbol perlawanan terhadap perubahan undang-undang ini. Keamanan di sekitar gedung DPR diperketat dengan kehadiran aparat kepolisian serta personel TNI yang turut menjaga area parlemen.Poin-Poin Perubahan dalam RUU TNIPengesahan RUU TNI membawa sejumlah perubahan signifikan dalam regulasi yang mengatur institusi militer di Indonesia. Beberapa perubahan utama meliputi perluasan tugas pokok TNI, penyesuaian usia pensiun, serta perluasan peran TNI di sejumlah kementerian/lembaga.Perluasan Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain PerangDalam Pasal 7, RUU TNI menambahkan dua tugas baru dalam operasi militer selain perang. Dari yang sebelumnya hanya 14 tugas, kini menjadi 16.Menanggulangi ancaman pertahanan siber.Melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri.Penyesuaian Usia Pensiun PrajuritPasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit berdasarkan pangkatnya:Bintara dan tamtama: 55 tahunPerwira hingga pangkat kolonel: 58 tahunPerwira tinggi bintang satu: 60 tahunPerwira tinggi bintang dua: 61 tahunPerwira tinggi bintang tiga: 62 tahunPerwira tinggi bintang empat: 63 tahun (dapat diperpanjang hingga dua tahun dengan keputusan presiden)Penambahan Jabatan Publik yang Bisa Diisi oleh TNI AktifPasal 47 mencantumkan penambahan empat lembaga yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI, dari sebelumnya 10 menjadi 14. Keempat lembaga tambahan tersebut adalah:Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)Badan Penanggulangan BencanaBadan Penanggulangan TerorismeBadan Keamanan Laut Dua Anggota DPRD Medan Terlibat Perkelahian di Toilet, Video Viral di Media SosialDengan penambahan ini, daftar lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif mencakup berbagai instansi strategis, termasuk Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan Republik Indonesia pada posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.Pengesahan RUU TNI ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan memperkuat peran TNI dalam menjaga pertahanan negara dan merespons tantangan global, termasuk ancaman siber serta perlindungan WNI di luar negeri. Namun, di sisi lain, kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan perluasan peran TNI dalam kehidupan sipil serta potensi ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.***

Lingkaran.id -  Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di sebuah kantor pengacara yang berlokasi di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK keluar membawa dua koper berukuran sedang.Penggeledahan dilakukan di Kantor Visi Law Office yang beralamat di Jalan Metro Kencana, Pondok Indah, Kebayoran Lama. Sekitar pukul 17.54 WIB, sebanyak 12 orang penyidik KPK terlihat meninggalkan gedung tersebut dengan membawa koper berwarna abu-abu dan coklat. Kedua koper itu langsung dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Innova yang terparkir di depan kantor.Cek Mola BKN Sekarang! BKN Ingatkan Peserta CPNS & PPPK 2024 Validasi NIP dan NISelain para penyidik, terlihat juga pengacara Rasamala Aritonang ikut keluar dari gedung setelah penggeledahan selesai. Rasamala diketahui merupakan salah satu pengacara yang bekerja di Kantor Visi Law Office.Penggeledahan ini telah berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dan terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut memang berkaitan dengan penyelidikan kasus TPPU yang menjerat SYL.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran Berharga"Benar. Terkait Sprindiknya untuk tersangka SYL," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan pada Rabu (19/3/2025).Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai temuan spesifik yang diperoleh dari penggeledahan tersebut. Pihak KPK masih akan mendalami hasil pemeriksaan barang bukti yang dibawa keluar dari kantor pengacara tersebut.***

Lingkaran.id -  Dokter Detektif, atau yang akrab disapa Doktif, secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyerangan kehormatan yang dilaporkan oleh dokter Andreas Situngkir ke Polres Medan, Sumatera Utara. Laporan tersebut pertama kali diajukan oleh dokter Andreas pada Oktober 2024 lalu dan akhirnya berujung pada penetapan status tersangka terhadap Doktif pada Senin (17/3/2025).Menariknya, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Doktif mengaku hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi mengenai status hukumnya. Ia pun memilih menunggu informasi resmi dari pihak berwenang.Aturan Baru: Peningkatan Standar Profesi, LC Karaoke Diwajibkan Miliki Sertifikasi Kompetensi“Kita akan tunggu pemberitahuan resminya. Kalau memang seperti itu, semoga cepat kami terima, karena sampai detik ini saya belum mendapatkan surat atau pemberitahuan resmi,” ujar Doktif pada Senin (17/3/2025).Lebih lanjut, pemilik nama asli Samira ini menegaskan bahwa dirinya tidak merasa malu atas status barunya sebagai tersangka. Sebaliknya, ia justru mengaku bangga karena merasa telah mengungkap praktik yang ia sebut sebagai ‘kebusukan mafia skincare’.“Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misalnya saya ditetapkan sebagai tersangka, apakah saya malu? Tidak, saya bangga,” tegasnya.Doktif mengklaim bahwa ia dikriminalisasi karena membongkar praktik bisnis skincare yang dianggapnya bermasalah. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala konsekuensi, termasuk risiko terhadap harta dan nyawanya.“Saya dijadikan tersangka karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun rasa takut, apalagi malu,” ujarnya dengan tegas.IHSG ngamuk, pertanda alam apa yang akan terjadi di Indonesia ?“Saya sudah siap menghadapi semuanya. Saya masuk ke dalam kasus ini dengan segala risikonya. Saya sangat paham bahwa yang saya hadapi adalah mafia skincare yang cukup besar, dengan segala konsekuensinya, baik itu terhadap nyawa, harta, atau lainnya. Saya siap demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.Sementara itu, pihak dokter Andreas Situngkir melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait kasus ini. Laporan terhadap Doktif dibuat pada 24 Oktober 2024 setelah ia diduga menyebut dokter Andreas Situngkir bukanlah seorang dokter, melainkan hanya seorang jasa titip (jastiper).***

Lingkaran.id - M. Syukri Zen, mantan anggota DPRD Kota Palembang yang sebelumnya sempat menjalani hukuman penjara selama tujuh bulan akibat kasus pemukulan terhadap seorang wanita di SPBU pada tahun 2022, kembali tersandung kasus hukum. Kali ini, ia diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya, PW (40), pada Rabu (19/3/2025) sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pipa, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang.Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula ketika Syukri Zen mendatangi rumah seorang saksi bernama Zainab, tempat di mana korban sedang berada. Kedatangannya bertujuan untuk mengajak sang mantan istri rujuk dan kembali bersama. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh korban, yang kemudian memicu pertengkaran antara keduanya.Yoga mendapatkan motor baru dari Willie Salim pasca motornya hilangDiduga karena tersulut emosi, Syukri Zen kemudian mengeluarkan pisau yang disimpan di dalam kantong jaketnya dan menyerang korban dengan senjata tajam tersebut. Akibatnya, korban mengalami 10 luka tusukan yang tersebar di bagian dada, lengan, perut, dan punggung. Kondisi korban pun cukup serius dan langsung mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono, melalui Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, membenarkan adanya insiden penganiayaan tersebut.XRP Bisa Jadi Aset Strategis AS? Proposal Baru ke SEC Bongkar Peluang Triliunan Dolar!“Iya betul, korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit,” ujar AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait.Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Sementara itu, tindakan hukum terhadap Syukri Zen akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejadian ini pun kembali menjadi sorotan publik, mengingat riwayat pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh mantan legislator tersebut.***

Lingkaran.id - Insiden perkelahian antara dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah rekaman kejadian tersebut viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di kamar mandi lantai 3 gedung DPRD Medan dan melibatkan dua politisi dari partai berbeda, yakni David Roni Ganda Sinaga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dodi Simangunsong dari Partai Demokrat.Dalam video yang beredar, keduanya terlihat saling melontarkan kata-kata kasar sebelum akhirnya dilerai oleh petugas keamanan. Kejadian tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai penyebab perkelahian tersebut.Aksi Mesum Pria di Wisata Pemandian, Pelaku Nekat Rekam Wanita saat Sedang MandiMenanggapi viralnya insiden ini, Dodi Simangunsong akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut tidak terkait dengan permasalahan di Komisi III DPRD Medan, melainkan berasal dari konflik lama yang belum terselesaikan.“Yang viral itu bukan soal Komisi III. Ini masalah lama, bukan masalah yang ada di Komisi III. Di komisi tidak ada persoalan,” ujar Dodi dalam pernyataannya, Kamis (20/3/2025).Lebih lanjut, Dodi mengungkapkan bahwa dirinya merasa kurang nyaman dengan cara David memanggil staf komisi menggunakan nada keras, yang menurutnya terkesan mempermainkan namanya.“Aku cuma menegur dia aja, jangan panggil Dodi. Kalau bisa, panggil Tambunan aja. Karena kalau manggil Dodi dengan nada keras, kesannya seperti sedang menegur aku. Kebetulan baru kali ini kami bertemu langsung di toilet lantai 3,” jelasnya.Selain itu, Dodi juga menyayangkan tindakan petugas keamanan yang dinilainya kurang adil dalam menangani insiden tersebut. Ia merasa hanya dirinya yang ditahan oleh sekuriti, sementara David masih memiliki kesempatan untuk melayangkan serangan fisik.Luar Biasa! Desa Wunut Klaten Dapat THR ke 2.289 Dari Omzet Wisata Umbul Pelem“Aku menyayangkan, kenapa sekuriti DPRD Medan yang bertugas saat itu hanya memegangku. Sementara dia (David) tidak dipegang sama sekali oleh sekuriti. Jadinya, si David mencoba menendang dan hampir mengenai perutku,” tambahnya.Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Medan terkait insiden tersebut. Namun, masyarakat berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara profesional tanpa mencoreng citra lembaga legislatif kota Medan.***

Lingkaran.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bukan berasal dari pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto.Pernyataan ini disampaikannya untuk meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan pemerintah dalam perubahan regulasi tersebut.Teror Bayangi Kantor Kontras Usai Kritik RUU TNI, Hingga Laporan ke Polisi“Ini bukan permintaan dari Pak Prabowo atau Presiden. Perubahan ini merupakan usulan yang berasal dari DPR sejak periode sebelumnya, jadi bukan berasal dari inisiatif pemerintah,” ujar Supratman.Lebih lanjut, Supratman juga merespons kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi kembalinya dwifungsi ABRI konsep yang pada masa lalu memberikan peran ganda kepada militer dalam ranah pertahanan serta pemerintahan sipil.Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu cemas berlebihan karena revisi UU TNI ini tetap akan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Sejumlah pakar hukum dan pengamat militer juga turut menyoroti revisi UU ini, terutama dalam kaitannya dengan modernisasi struktur TNI serta perannya dalam sistem pertahanan negara.Hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politikMeski demikian, pemerintah memastikan bahwa revisi ini akan dibahas secara transparan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta masukan dari berbagai pihak.Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa revisi UU TNI merupakan bagian dari proses legislasi yang telah direncanakan sebelumnya oleh DPR dan bukan kebijakan langsung dari Presiden maupun Menteri Pertahanan.***

Lingkaran.id -Pertandingan perempat final UEFA Nations League 2024/2025 antara Belanda vs Spanyol akan digelar di Stadion De Kuip, Rotterdam, pada Jumat, 21 Maret 2025. Laga ini dijadwalkan kick-off pukul 02.45 WIB.Head-to-Head Belanda vs Spanyol Dalam lima pertemuan terakhir di tanah Belanda, De Oranje mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang. Sementara itu, dalam delapan pertemuan terakhir melawan La Roja di berbagai kompetisi, Belanda hanya kalah sekali.Namun, Spanyol datang dengan rekor mentereng di UEFA Nations League. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir di kompetisi ini dan memenangkan lima pertandingan terakhirnya, termasuk laga tandang.Cristiano Ronaldo Pimpin Portugal Hadapi Denmark di Perempat Final UNL: Mampukah Tim Dinamit Bertahan?Performa Terbaru Kedua TimBelanda: Tim asuhan Ronald Koeman finis sebagai runner-up di Grup 3 League A dengan sembilan poin dari enam laga. Mereka menutup fase grup dengan kemenangan 4-0 atas Hungaria dan hasil imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina.Spanyol: La Roja tampil luar biasa dengan menjadi juara Grup 4 League A, mengumpulkan 16 poin dari enam laga. Tim asuhan Luis de la Fuente hanya kalah dua kali sejak Desember 2022 dan memenangkan 14 dari 15 laga terakhir di semua kompetisi.Update Skuad dan Pemain AbsenBelanda: Bek andalan Denzel Dumfries dipastikan absen karena cedera, sementara gelandang Frenkie de Jong masih diragukan tampil.Spanyol: Ferran Torres tidak ikut sesi latihan terakhir karena alasan pencegahan dan berpotensi absen di laga ini.Cek Mola BKN Sekarang! BKN Ingatkan Peserta CPNS & PPPK 2024 Validasi NIP dan NISelain itu, sembilan pemain Spanyol, termasuk Álvaro Morata dan Lamine Yamal, dalam ancaman skorsing jika mendapatkan kartu kuning. Belanda juga memiliki empat pemain dalam situasi serupa, termasuk Xavi Simons dan Jurrien Timber.Prediksi Pertandingan Belanda akan mengandalkan dukungan publik Rotterdam dan rekor kandang mereka yang solid. Sementara itu, Spanyol datang dengan performa luar biasa dan rekor tak terkalahkan di Nations League.Dengan keunggulan masing-masing tim, laga ini diprediksi berlangsung sengit dan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di perempat final UEFA Nations League 2025.**** 

Lingkaran.id -Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengingatkan para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 untuk segera memeriksa status Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk (NI) PPPK mereka melalui sistem Mola BKN. Pengecekan ini merupakan langkah penting dalam proses pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat NIP dan NI merupakan identitas resmi yang digunakan sepanjang masa kerja pegawai. Tanpa NIP atau NI, peserta tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sistem kepegawaian nasional. Oleh karena itu, BKN mengimbau seluruh peserta yang telah dinyatakan lolos untuk segera melakukan pengecekan dan memastikan bahwa pengajuan mereka telah berjalan sesuai prosedur.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaJadwal Resmi Pengusulan NIP CPNS dan NI PPPK 2024Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 419/B-KS.04.01/SD/K/2024, berikut adalah jadwal resmi pengusulan NIP dan NI:CPNS 2024: 22 Februari – 23 Maret 2025PPPK 2024: 1 – 28 Februari 2025Dengan batas waktu yang telah ditetapkan, peserta diharapkan tidak menunda proses pengecekan agar tidak mengalami kendala administrasi yang berpotensi menghambat pengangkatan mereka sebagai pegawai pemerintah.Panduan Cek NIP CPNS dan NI PPPK di Mola BKNUntuk memastikan status NIP atau NI telah diproses dengan benar, peserta dapat mengikuti langkah-langkah berikut:Akses situs resmi Mola BKN di https://monitoring-siasn.bkn.go.id/Pilih menu "Cek Layanan", lalu klik "Penetapan NIP/NI PPPK"Masukkan nomor peserta sesuai data seleksi yang validIsi kode captcha, lalu klik tombol "Monitor Usulan"Sistem akan menampilkan hasil pengecekan setelah proses verifikasi selesaiStatus pengajuan juga akan dikirimkan ke email yang terdaftar di akun SSCASNMola BKN Resmi Diluncurkan! Cek Status NIP PPPK Tanpa ke Kantor BKNHindari Kesalahan yang Bisa Menghambat Proses PengangkatanSejumlah peserta kerap mengalami kendala akibat kelalaian dalam proses pengecekan. Berikut beberapa kesalahan yang harus dihindari:Tidak Mengecek Secara Berkala → Pastikan selalu memantau status pengajuan untuk menghindari kendala teknis.Salah Memasukkan Nomor Peserta → Pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan informasi yang terdaftar di sistem SSCASN.Mengabaikan Email Konfirmasi → Status pengajuan akan dikirim melalui email, jadi pastikan untuk selalu memeriksa kotak masuk Anda.BKN menegaskan bahwa keterlambatan dalam pengusulan NIP dan NI PPPK bisa berdampak serius pada proses administrasi kepegawaian. Peserta yang tidak segera mengecek status mereka berisiko mengalami keterlambatan dalam pengangkatan sebagai ASN. Oleh karena itu, pastikan untuk segera mengakses Mola BKN, lakukan pengecekan, dan pantau status pengajuan Anda secara berkala.Jangan sampai kelalaian administratif menghambat impian Anda menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Segera cek NIP atau NI PPPK Anda sebelum batas waktu berakhir.*** 

Lingkaran.id -Pemerintah Desa (Pemdes) Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, kembali mencetak prestasi luar biasa dengan membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 2.289 warga, masing-masing sebesar Rp 200.000 per orang. Pembagian THR ini berlangsung pada Selasa (18/3/2025) dan menarik perhatian karena sumber dananya berasal dari omzet wisata air Umbul Pelem yang dikelola oleh BUMDes Sumber Kamulyan. Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistya Setiawan, mengungkapkan bahwa pengembangan Umbul Pelem dimulai sejak 2016 dengan dana desa yang dikucurkan secara bertahap hingga mencapai Rp 2,4 miliar. Wisata air ini resmi dibuka pada 2018 dan terus berkembang pesat.“Dari modal awal Rp 2,4 miliar, alhamdulillah kini omzetnya hampir menyentuh Rp 25 miliar,” ujar Iwan di Balai Desa Wunut.Portugal vs Denmark 21 Maret 2025 !! Statistik, Performa, dan Prediksi Skor TerbaruMeski omzet sempat turun pada 2024 akibat persaingan wisata air di Klaten, terutama dari Kecamatan Tulung dan Polanharjo, Pemdes Wunut tetap meningkatkan nominal THR bagi warga. Pada 2023, Umbul Pelem mencatat omzet Rp 7,2 miliar, sementara pada 2024 turun menjadi Rp 6,4 miliar. Namun, pada 2025, alokasi THR dinaikkan dari sebelumnya Rp 400.000 per Kepala Keluarga (KK) menjadi Rp 200.000 per jiwa.“Kami bersyukur atas pencapaian ini. Dengan berbagi kepada masyarakat, semoga Umbul Pelem semakin diberkahi dan rezekinya semakin melimpah,” kata Iwan.Umbul Pelem saat ini memiliki enam kolam renang dengan kedalaman bervariasi dan air alami. Wisata ini juga dilengkapi berbagai wahana permainan seperti waterboom, kolam salju, dan flying fox yang melintasi kolam.Harga tiket masuk ke Umbul Pelem cukup terjangkau:Senin – Jumat: Rp 8.000 per orangAkhir pekan & hari libur: Rp 10.000 per orangPortugal vs Denmark 21 Maret 2025 !! Statistik, Performa, dan Prediksi Skor TerbaruKe depan, Pemdes Wunut berencana mengembangkan Umbul Gede dan sektor peternakan sebagai sumber pendapatan baru. Hasil dari pengelolaan unit usaha ini tidak hanya untuk pengembangan desa, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, keuntungan dari wisata Umbul Pelem telah dimanfaatkan untuk berbagai program sosial, termasuk:Pembiayaan premi BPJS Kesehatan & KetenagakerjaanBantuan biaya pendidikanSantunan kematian bagi warga yang meninggal duniaDengan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan, Umbul Pelem telah menjadi contoh sukses wisata berbasis desa yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa lain di Indonesia.**** 

Lingkaran.id -Sebuah proposal mengejutkan telah diajukan ke US Securities and Exchange Commission (SEC) pada 12 Maret 2025. Proposal ini mengusulkan agar Amerika Serikat menjadikan XRP sebagai aset keuangan strategis yang dapat membuka likuiditas hingga US$1,5 triliun. XRP sebagai Solusi Likuiditas untuk AS Proposal setebal lima halaman ini diajukan oleh Maximilian Staudinger kepada SEC Crypto Task Force yang baru dibentuk. Dokumen tersebut mengklaim bahwa integrasi XRP ke dalam sistem keuangan AS dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang tersimpan di akun Nostro.Sebagai informasi, akun Nostro adalah rekening yang dimiliki oleh bank di bank asing dengan denominasi mata uang asing. Akun ini sering digunakan untuk transaksi lintas batas. Saat ini, sekitar US$27 triliun tersimpan di akun Nostro secara global, dengan US$5 triliun dikelola oleh bank-bank AS. Proposal ini menyebutkan bahwa XRP dapat menggantikan 30% dari dana tersebut sebagai likuiditas utama.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaSelain itu, XRP diusulkan sebagai jalur utama pembayaran keuangan yang berpotensi menghemat hingga US$7,5 miliar per tahun bagi pemerintah AS. Meski belum ada rincian teknis terkait implementasinya, dokumen ini memperkirakan bahwa XRP dapat digunakan untuk pembayaran tingkat negara, termasuk Social Security.Strategi Cadangan Bitcoin dan Tantangan yang Dihadapi Menariknya, proposal ini juga mengusulkan strategi cadangan Bitcoin, di mana US$1,5 triliun dari akun Nostro akan dialokasikan untuk pembelian Bitcoin sebagai cadangan strategis. Namun, terdapat kesalahan dalam estimasi karena dokumen tersebut mengklaim bahwa AS dapat membeli 25 juta BTC dengan harga US$60.000 per BTC, padahal pasokan maksimum Bitcoin hanya 21 juta BTC.Regulasi Baru untuk Dukung Adopsi XRP Proposal ini juga mengajukan rekomendasi regulasi yang diperlukan untuk integrasi XRP ke dalam sistem keuangan AS. Salah satu langkah utama yang disarankan adalah perintah eksekutif dari Presiden AS untuk menginstruksikan SEC, Departemen Keuangan AS, dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) agar mengklasifikasikan XRP sebagai aset pembayaran. Langkah ini diyakini dapat menyelesaikan gugatan SEC yang masih berlangsung terhadap Ripple.Selain itu, proposal ini menyerukan pembuatan undang-undang yang mewajibkan bank menggunakan XRP sebagai pengganti akun Nostro. Federal Reserve dan Kantor Pengawas Mata Uang AS juga diusulkan untuk menjadikan penggunaan XRP sebagai standar wajib bagi perbankan AS.Belanda vs Spanyol di UEFA Nations League 2025!! Head-to-Head, Prediksi, dan Update TimProspek Implementasi dan Reaksi Pasar Implementasi penuh dari proposal ini diperkirakan dapat terjadi dalam 12 hingga 24 bulan, tergantung pada keputusan pemerintah dan regulator terkait. Namun, banyak pihak yang skeptis mengenai kemungkinan adopsi XRP secara luas dalam sistem keuangan AS, terutama mengingat proses regulasi yang kompleks.Reaksi komunitas kripto pun beragam. Beberapa pihak melihat ini sebagai peluang besar bagi XRP untuk mendapatkan legitimasi sebagai aset keuangan utama, sementara yang lain mengkritik estimasi yang tidak akurat dalam proposal tersebut. Meski demikian, diskusi mengenai peran aset kripto dalam sistem keuangan AS kini semakin menarik perhatian publik.****