Lingkaran- Penindakan tegas yang dilakukan oleh Polri dalam mengusut tuntas perjudian online atau yang kerap dikenal dengan kode 303 dengan segala bentuk pelanggaran hukum, hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Agus Adrianto.Komjen Agus mengungkapkan bahwa dirinya telah memberiakan perintah kepada semua Polda untuk tetap fokus dalam mengusut dan memberantas judi online yang kini tengah meresakan masyarakat di tanah air dan pihak kepolisian telah berhasil memberantas sejumlah judi online.Polri Tahan 1 Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diduga Langgar Etik Penyidikan Kasus Brigadir J"Sudah banyak yang kita ungkap dan tangkap terkait kegiatan judi," ungkap Agus Adrianto.Hal serupa juga disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo yang menyebutkan bahwa penertiban judi dan slot juga telah dilakukan lantaran semakin marak dan meningkatnya tindakan kriminalitas.Bupati Pemalang Terjaring OTT KPKDedi Prasetyo juga menyebutkan bahwa pihak kepolisian tidak hanya akan meringkus perjudian online dan slot, namun juga akan menindak tegas kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam mengiklankan judi online yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan dipidana.“Iklan judi online slot yang marak bersliweran di media sosial juga bakal kami sikat,” jelas Dedi Prasetyo.***

Lingkaran- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/8/2022) yang dimulai sejak sore hingga malam hari, berhasil menjaring puluhan orang yang terlibat.Dari puluhan orang yang berhasil diamankan terdapat Mukti Agung Wibowo yang merupakan Bupat Pemalang, Jawa Tengah yang berhasil diamankan di Jakarta.Polri Tahan 1 Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diduga Langgar Etik Penyidikan Kasus Brigadir JMukti Agung Wibowo diduga terlibat dalam kasus suap menyuap, hal ini dibenarkan oleh Ali Fikri selaku juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas operasi tangkap tangan tersebut pada Jumat (12/8/2022) melalui pesan singkat."Benar, Kamis sore hingga malam, KPK telah melakukan serangkaian tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi," ungkap Ali Fikri.Muhammad Rian Ardianto/Fajar Alfian Akui Ganda Ini Sebagai Lawan Paling Sengit dan Tak Mudah Ditaklukkan!Pemeriksaan lebih dalam terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan masih dilakukan secara intensif untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut."Tim segera melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap dimaksud," ujarnya.KPK menegaskan akan segera menyampaikan perkembangan OTT Bupati Pemalang tersebut melalui konferensi pers hari ini usai mendapatkan keterangan dari pemeriksaan.*** 

Lingkaran- Usai menjadi perhatian publik Kominfo terkait pemblokiran sejumlah PSE kini akan menindak tegas situs atau aplikasi online perjudian, hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pada Selasa (2/8/2022).“Kementerian Kominfo selama ini konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian, sejauh ini kami telah memblokir sebanyak 534.183 konten judi yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018. Ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap pemberantasan judi online,” ungkap Johnny.  Rupiah Melemah, Sri Mulyani : Masih Mending Dibanding Ringgit!Tindakan tegas akan diambil oleh kominfo berdasarkan upaya yang telah dilakukan usai berhasil memverivikasi sejumlah sistem elektronik (SE) milik 6 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebenyak 15 sistem yang diduga  memfasilitasi kegiatan perjudian online.Pemblokiran terhadap 15 sistem elektronik pada Selasa yang telah terverivikasi mengandung unsur perjudian oleh Kominfo, sebagai berikut Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Domino Qiu Qiu, , Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Topfun, Pop Domino, Pop Poker, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, MVP Domino, Poker Texas Boyaa, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Poker Pro.id, Pop Big2, Pop Gaple, dan Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game OnlineDiketahui sebelumnya Kominfo telah melakukan pemblokiran atau pemutusan akses terhadap 534.183 konten perjudian online ilegal yang telah diblokir lantaran PSE tersebut tidak diizinkan beroperasi di Indonesia.Bupati Banyuasin Bantah Tegas Usai Dilaporkan Menikah Tanpa Izin 'Ini Fitnah!'Judi online tersebut telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memerangi judi online.“Pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya akan merugikan masyarakat,” tutupnya.***

Lingkaran- Tindakan akan diambil oleh Polri  yang di dukung secara penuh oleh PT Jasa Raharja terkait penghapusan data kendaraan roda dua yang tidak membayar pajak selama dua tahun.Pesawat Tempur TNI AU Jatuh, Satu Pilot GugurPenghapusan data kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi tetang peraturan berlalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 74.Dalam pasal tersebut penghapusan data kendaraan  dari daftar registrasi dan identifikasi bagi yang tidak membayar pajak selama dua tahun secara berturut-turut.Kebakaran Di Kawasan Padat Penduduk Ilir 1 PelembangKorlantas Polri akan menerapkan tidakan tegas terkait penghapusan data kepada setiap kendaraan yang mati pajak sesuai dengan ketentuan pasal dan peraturan yang berlaku, namun sebelum penerapannya petugas tengah mempersiapkan tahapan penghapusan data kedaraan secara permanen.***

Lingkaran- Penyelesaian RKUHP yang membahas tentang gelandangan atau orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal akan dikenakan denda sebesar Rp.1 Juta yang tertera dalam pasal 429 KUHP.Dalam pasal 429 KUHP tersebut menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," dalam pasal tersebut mengalami perubahan pada ancaman pidana.Luhut Ungkap 2 Minggu Lagi Pemberlakuan Wajib BoosterSelain RKUHP tersebut terdapat beberapa pasal lain yang mengatur mengenai gelandangan seperti pada pasal 505 ayat (1) yang menyebutkan, barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian, diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan selama paling lama tiga bulan.Kemudian terdapat pada Pasal 505 ayat (2) yang berisi, pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.Perbedaan pandangan yang diungkapkan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengungkapkan bahwa peraturan dalam pasal yang mengatur mengenai gelandangan seharusnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu, lantaran tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan pada RKUHP tersebut malah memberatkan dan tidak terdapat solusinya.Palembang Hingga Beberapa Kota di Sumatera Selatan Alami Pemadaman Listrik Serentak, Penumpang Kereta LRT Turun dan Jalan Kaki di Tepian Lintasan!Pemerintah seharusnya mengambil langkah dalam mengurangi gelandangan karena hal terkait seharusnya diurus oleh Lembaga eksekutif di bidang perlindungan sosial dan melalui program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan pasal 34 ayat (1) UUD 1945.*** 

Lingkaran- Tengah menjadi perhatian publik terkait review UU Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan oleh Ramos Petege yang merupakan warga Papua ke Mahkamah Konsitusi (MK) .Palembang Hingga Beberapa Kota di Sumatera Selatan Alami Pemadaman Listrik Serentak, Penumpang Kereta LRT Turun dan Jalan Kaki di Tepian Lintasan!Review UU Perkawinan tersebut telah ditolak pemerintah secara tegas dan tidak akan melegalkan pernikahan beda agama, hal ini disampaikan oleh kuasa Kemenag Kamaruddin Amin mewakili Menkumham Yasonna Laoly dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.Penolakan tegas diambil oleh pemerintah lantaran agama di Indonesia memiliki hukum perkawinan yang didasarkan pada kepercayaan yang dianut oleh masing-masing agama yang dijadikan syrat sah pernikahan sehingga tidak memungkinkan untuk melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia.Kebakaran di RS Siloam Palembang, Situasi Mencekam Hingga Evakuasi PasienKamaruddin Amin juga menyebutkan bahwa pernikahan beda agama dan kepercayaan tidak bisa didasarkan atas hak asasi manusia dan kebebasan karena dalam melaksanakan hak dan kebebasannya manusia juga harus berdasarkan Undang Undang dengan memperhatikan nilai moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat.***

Lingkaran- Penetapan dua tersangka baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau dana PEN.Penetapan kedua tersangka baru ini telah memenuhi cukup bukti seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup,” ungkap Ghufron pada Kamis (23/6/2022)Sempat Viral, Oknum Pemalakan di Wisata Gunung Bromo Minta Maaf dan MenyesalKedua tersangka baru yang telah ditetapkan tersebut merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Sukarman Loke dan wiraswasta LM Rusdianto Emba.Nekat Curi Emas Buat Beli Iphone Untuk AyangPenerimaan suap yang diduga oleh KPK terhadap kedua tersangka bersama mantan Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri M. Ardian Noervianto dalam suap pengajuan dan PEN Kolaka Timur pada Tahun 2021 lalu. 

Lingkaran- Peraturan berkendara yang masih menjadi sorotan publik lantaran pengendara tidak boleh menggunakan sendal jepit pada saat menggunakan sepeda motor, hal ini banyak memunculkan polemik yang beredar di masyarakat.Salah satu video yang tengah menjadi sorotan publik usai beredar di media sosial disampaikan oleh seorang petugas kepolisian yang langsung ditanggapi oleh seorang wargnet dengan video tanggapan untuk membalas penjelasan petugas tersebut.Batal Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Urungkan Niatnya Laporkan Anggota Kepolisian Penjemputan PaksaDalam video tersebut petugas kepolisan yang bernama Eko terlihat dari seragam yang dikenakan pada saat mengungkapkan alasan tidak diperbolehkannya menggunakan sendal jempit pada saat berkendara untuk keselamatan dari percikan batu kerikil.“Karena sendal jempit gays, itu tidak bisa melindungi ketika kena percikan batu kerikil,” ungkap Eko.Amarah Penumpang Pesawat Memuncak Usai Pesawat Boarding Tak Kunjung Lepas LandasVideo balasan oleh seorang warganet untuk menanggapi perihal tidak diperbolehkannya pengendara menggunakan sendal jepit saat menggunakan sepeda motor karena takut terkena percikan batu kerikil dibenarkan olehnya namun harus diimbangi dengan renovasi jalan untuk kenyamanan dan keselamatan pengendara.“Benar seratus persen bener Pak, tapi kerikil-kerikil yang ada dijalan banyak berasal dari jalan yang berlubang maka dari itu sebaiknya alangkah baiknya, himbauan agar masyarakat tidak memakai sendal jepit saat memakai sepeda motor  diimbangi dengan renovasi jalan yang berlubang Pak oke,” balas warganet dalam video.***

Lingkaran – UU TPKS SAH, sesudah melalui proses yang panjang DPR baru saja mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Di dalam penetapan UU TPKS tersebut mengatur 9 jenis kekerasan seksual yaitu:Mengenal Perbedaan Tersangka,Terdakwa, Dan TerpidanaPelecehan seksual nonfisikPelecehan seksual fisikPemaksaan kontrasepsiPemaksaan sterilisasiPemaksaan perkawinanPenyiksaan seksualEksploitasi seksualPerbudakan seksualKekerasan seksual berbasis elektronikUU TPKS ini disahkan pada 12/4/2022, UU TPKS disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan menyatakan bahwa ditetapkannya RUU TPKS ini merupakan salah satu sejarah perjuangan masyarakat.HMI Ungkap Dugaan Rekayasa Pada Kasus Begal yang Menjerat Kadernya "Tidak Sesuai Fakta dan Bukti Lapangan""Rapat paripurna hari ini merupakan momen bersejarah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Hari RUU TPKS akan disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU dan bukti perjuangan bagi korban-korban kekerasan seksual," Ucap Puan Maharani selaku ketua DPRI RI.*** 

Lingkaran – ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan hukum secara sederhananya ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telaahannya adalah hukum.Makna dan Hukum Puasa RamadhanBerbicara mengenai hukum terdapat istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini istilah dalam ilmu hukum yang sering kita dengar yaitu:TersangkaTersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidanaTerdakwaTedakwa adalah seorang tersangka yang di tuntut, di periksa dan diadili dalam persidanganTerpidanaTerpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapHukum Menukar Uang Saat LebaranItulah perbedaaan antara tersangka,terdakwa,dan terpidana ,semoga kini kamu sudah mengetahui apa perbedaan yang ada dalam istilah ilmu hukum tersebut.*** 

Lingkaran- Kasus begal yang menjerat Muhammad Fikry merupakan mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kini terus berlanjut proses hukum telah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang. Pada awalnya penangkapan paksa yang dilakukan oleh pihak Polsek Tambelang dan Polres Bekasi dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya.Enam Cara Yang Sederhana Untuk Mengetahui BakatPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai adanya indikasi tindakan rekayasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus begal yang menjerat Muhammad Fikry selaku kader HMI, hal ini disampaikan oleh Ibrahim Asnawi selaku Direktur Eksekitif Bakornas Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) menurutnya kadernya tidak bersalah karena dari keterangan para saksi dan tidak beradanya Fikry di lokiasi terjadinya pembegalan.“Bagaimana mungkin orang tidur melakukan kegiatan? Kan enggak mungkin ini logika dari mana?,” ungkap Ibrahim.8 Karyawan Tewas dan 1 TNI Luka Parah Usai Ditembaki KKB di PapuaKesaksian yang diterima dari warga dan keluarga yang mengatakan bahwa Fikry tengah tertidur lelap di masjid dekat rumah yang berjarak sekitar 6 Km dari tempat kejadian perkaran ditambah lagi terdapat rekaman CCTV.Ibrahim juga mengungkapkan terdapat dugaan pemaksaan dan penekanan dari pihak kepolisian saat permeriksaan (BAP) berlangsung.“PB HMI dan LKBHMI telah memperlajari fakta-fakta persidangan sangat bekeyakinan bahwa kasusu ini adalah rekayasa semata,” ujarnya.Pertamina Umumkan Harga BBM Naik Mulai Hari IniTerdapat banyak fakta-fakta serta bukti yang telah didapatkan olehnya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dimiliki oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.PBHMI juga memberikan peringatan tegas atas kasus yang tengah ditangani oleh apparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun hakim untuk dapat melihat perkara dengan detail dan sesuai dengan fakta lapangan disampaikan langsung oleh Yefri selaku Kepala Bidang Hukum dan HAM PB HMI.“Ketidakcocokan ini berarti ada dugaan rekayasa dalam proses ini. Kalau dugaan itu terbukti maka ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan apparat penegak hukum,” tegas Yefri.***

Lingkaran- Peristiwa viral yang belakangan ini menyita perhatian publik dan menuai banyak kecaman dari warganet terhadap Nurhayati yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon, pasalnya Nurhayati yang melaporkan terjadinya dugaan korupsi dana oleh Kepada Desa Citemu berinisial S. Minyak Goreng Langkah !! Ternyata 1,1 Juta Minyak Goreng Diduga Di Timbun Di Sumatera UtaraPenetapan Nurhayati sebagai tersangka dikarenakan melanggar tata kelola keuangan walaupun dirinya tidak menikmati hasil uang korupsi, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar pada Minggu (20/2/22)."Walaupun tidak menikmati uangnya, namun hal ini yang melanggar pasal 66 permendagri No.22 Tahun 2018, yang mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan," ungkap Fahri.Penetapan Kepala Desa Citemu dilakukan setelah melakukan penyidikan setelah mendapat informasi dari BPD Desa Citemu yang kemudian mendapatkan bukti telah terjadinya dugaan korupsi."Penyidikan menetapkan saudara S sebagai tersangka terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2018, 2019, 2020 APBD Desa Citemu," jelas Fahri.Pemeriksaan lebih dalam dilakukan oleh pihak penyidik untuk melengkapi bukti-bukti dugaan korupsi terkait penetapan S sebagai tersangka dan menyeret Nurhayati dalam kasus dugaan korupsi.Enam Cara Sederhana Bikin Hati Kamu Bahagia"Ada P19 lagi dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dimana petunjuk ini dituangkan dalam berita acara koordinasi dan konsultasi yang disebutkan bahwa agar dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap saudari Nurhayati dikarenakan perbuatannya adalah perbuatan yang termasuk melanggar hukum karena telah memperkaya tersangka Supriyadi," ujar Fahri.Peneta[an Nurhayati sebagai tersangka didasarkan pada hasil penyedikan yang memiliki bukti berkas perkara secara lengkap dinyatakan P21 dan telah diterima oleh JPU. Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti melanggar tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan.***  

Lingkaran- Melalui vidio yang dibuat dan du unggah diakun Instagram pribadia seorang pengacara kondang yakni @hotmanparisofficial beliau menyampaikan kritk kepada menaker yang dalam dalam vidio tersebut Bang Hotman mengkritik aturan baru yang tertuang dalam peraturan mentri ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022.Pemerintah Wajibkan Syarat Jual Beli Tanah Dengan Melampirkan BPJS KesehatanKritik yang disampaikan oleh pengacara kondang tersebut bang Hotman mengingatkan kepada Mentri Ketenagakerjaan bahwa dalam membuat peraturan harus dipikirkan dan dengan nalar yang abstraksi huku dan keadilannya.Kemudian "Bang Hotman juga meminta agar Mentri Ketenagakerjaan merenungkan bahwa sudah bertahun-tahun buruh dan perusahaannya membayar iuran kepada BPJS ketenagakerjaan untuk JHT, tiba-tiba pekerja tersebut di PHK lalu tidak bisa langsung mencairkan jaminan hari tua karena aturan baru yang telah dibuat. Jika memang ada undang-undang yang selaras dengan permenaker Nomor 2 tahun 2022 seharusnya undang-undang tersebut diubah agar berkeadilan", Ucap pengacara kondang tersebut.JHT Bisa Cair Sampai 4 Mei 2022 MendatangJika dilihat berdasarkan segi abstraksi hukum manapun dari segi ranah hukum apapun tidak ada alasan untuk menahan uang orang yang berasal dari keringanya sendiri. Bang Hotman Dalam Vidio Tersebut Menanyakan Dimana Keadilannya Buk?. ***   

Lingkaran - Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/1/22). Mengenakan jaket serta celana bewarna biru, Rahmat tiba sekitar pukul 22.50 WIB.Pengendara Ini Dapatkan Surat E-Tilang Dari DITLANTAS Polda Sumsel, Karena Ini!Rahmat Effendi enggan menjawab berbagai pertanyaan wartawan. Rahmat Effendi memilih bergegas masuk ke ruang pemeriksaan di gedung KPK.Diketahui, tim satgas KPK menangkap Rahmat Effendi dan sejumlah pihak lain dalam OTT di kota Bekasi, Rabu (5/1/22). Dalam OTT itu, tim satgas KPK menyita sejumlah uang yang diduga terkait dengan transaksi suap.Enam Pemuda Perkosa Gadis di Empat Lawang Secara BergilirWakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT tersebut.“Benar KPK telah melakukan giat tangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Rabu (5/1/22).*** 

Lingkaran - Ferdinand Hutahaean dilaporkan kepolisikan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Makassar, Sulawesi selatan terkait cuitannya di Twitter yang dianggap menyinggung perasaan umat islam.Bersikap Sopan dan Masih Muda, Ringankan Hukuman Gaga Muhammad di Putusan Pengadilan“Kami sengaja melaporkan Ferdinand ini karena postingannya diduga mengandung unsur ujaran kebencian yang bermuatan SARA,” kata ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI), Zulkifli, Rabu (5/1/22).Cuitan Ferdinand Hutahaean di Twitter dianggap oleh Zulkifli telah menyinggung umat islam di Indonesia. Menurutnya, Ferdinand juga telah membandingkan agamanya dengan agama lain.“Menurut kami adalah kalimat yang sengaja membanding bandingkan Tuhannya dan Tuhan umat lain, dimana Tuhannya diposisikan sebagai Tuhan yang sebenarnya yang memiliki segalanya, sementara Tuhan umat muslim adalah Tuhan yang lemah,” ungkapnya.Bus Transmusi Palembang Stop BeroperasiZulkifli meminta penegak hukum untuk segera memproses Ferdinand Huahaean soal cuitannya yang dianggap menebar ujaran kebencian dan SARA. Hal itu menurut dia dapat memicu terjadina konflik sesama umat beragama di Indonesia.“Kami tidak bisa maafkan, apalagi setelah mendengar klarifikasinya yang menurut kami asal bisa saja. Kalau dia katakana tidak menyasar kaum atau agama atau golongan,” ujarnya.*** 

Lingkaran - Dalam kegiatan ini mengusung Tema: "Jalur Viral Jalur Express: Runtut Panjang Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia". Tentunya akan dihadiri oleh Narasumber yang ahli di bidangnya untuk menyampaikan catatan pemikiran mereka, serta mengundang pula penyintas kekerasan seksual di salah satu kampus Indonesia untuk turut memberikan pernyataannya.Kegiatan ini akan dilaksanakan spesial memperingati satu tahunnya paham hukum untuk Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 November 2021, lewat aplikasi Zoom Meeting.***Segera Daftar Kuota Terbatas‼️Melalui: s.id/TalkshowannivpahamhukumLink Tersedia di Bio Instagram

Lingkaran - Kasus anak menggugat ibu kandungnya demi harta warisan sebuah rumah mewah viral di jagat media sosial. Peristiwa ini terjadi di Takengon Kabupaten Aceh tengah, Provinsi Aceh.Filipina Minta China "Mundur" Setelah ada Bentrok di Laut China SelatanAnak perempuan yang diketahui seorang pegawai negeri sipil (PNS) ini tega menggugat ibu kandung serta meminta mereka pergi dari rumah keluarga warisan mendiang sang ayah.Anak yang tega menggugat ibu kandungnya itu bernama Asmaul Husna (49). Dia diketahui merupakan seorang pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Bagian di Setda Aceh Tengah.Selain meminta ibunya untuk keluar dari rumah tersebut, sang anak juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 700 juta karena telah menempati rumah tersebut selama dua tahun.== break here==Aksi sang anak yang menggugat ibu kandungnya ini pun terekam video amatir dari warga sekitar. Bahkan dalam video amatir tersebut terdengar suara seorang perempuan yang menyebutkan nama bupati Aceh Tengah.Banjir Sintang tak Kunjung Surut, 124 Ribu Warga Terdampak BanjirDalam gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor register 9/PDT.G/2021/PN TKN/ tertanggal 19 Juli 2021 menyebutkan, penggugat memiliki ha katas sebidang tanah seluas 894 meter yang diatasnya berdiri bangunan berlantai 3 permanen, di jalan Yos Sudarso, Kampung Biang Kolak II, kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.*** 

Lingkaran - 48 tersangka warga negara Cina dan Taiwan harus berurusan dengan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan melalui aplikasi kencan. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan kepolisian Taiwan, tersangka terdiri dari 44 pria dan 4 wanita.Kabakaran Kilang Cilacap, Dirut Pertamina : Pasokan BBM dan Elpiji Dipastikan AmanKabag Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Kepolisian Taiwan terkait dugaan tindak pidana tersebut. Menanggapi informasi tersebut, pihaknya mulai bergerak mencari pelaku.==break here==Para pelaku menjalankan aksinya menggunakan aplikasi kencan WeChat atau Line dalam menjalin hubungan dengan korban. Saat mengobrol, mereka melakukan aktivitas seksual melalui telepon. Seterusnya pelaku merekam aktifitas itu dan mulai mengancam korban untuk memberikan uang kepada pelaku.Hukum Pinjaman Online Menurut Majelis Ulama IndonesiaPara pelaku dijerat dengan berbagai pasal dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta Saffar Muhammad Godam menambahkan, pihaknya membawa 48 tersangka ke Rumah Detensi Imigrasi dan menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan Kepolisian Taiwan.***

Lingkaran – Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin akhirnya di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi orange tahanan dan dibawa ke Rutan Polres Jaksel.Azis Syamsuddin di Pusaran Perkara KorupsiAzis ditetapkan sebagai tersangka terkait suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung tengah. Penyidik KPK menahan tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 24 September 2021 hingga 13 Oktober 2021.“Tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (25/9/21) dini hari WIB.==break here==Ketua KPK mengatakan bahwa Azis menjadi tersangka terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp 3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.Dua Aktivis Digugat LBP Rp 100 Miliar“Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 miliar dan telah direalisasikan sejumlah Rp 3,1 miliar,” jelasnya. ***

Lingkaran - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin ternyata sudah berstatus sebagai tersangka KPK. Azis Syamsuddin pun dipanggil KPK untuk menghadap ke penyidik pada Jumat (24/9/21).Dua Aktivis Digugat LBP Rp 100 Miliar“Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara,” ucap Firli.Firli mengatakan kedatangan Azis Syamsudin pada Jumat, 24 September 2021, dinantikan penyidik. Dia berharap Azis Syamsuddin tidak mangkir.“Kita berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,” jelasnya.==break here==Sebelumnya, nama Azis Syamsudin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya disebutkan Azis Syamsudin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Kabupaten Lampung Tengah.Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPKJaksa KPK dalam surat dakwaan menyebut Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp 3 miliar dan 36.000 US Dollar ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut. ***