Lingkaran.id -Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada tahun 2025 menjadi sorotan nasional. Program digitalisasi keuangan daerah ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakan sistem terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan. Namun, sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan belum sepenuhnya siap. ASN di berbagai wilayah mengaku menghadapi kendala teknis dan adaptasi terhadap sistem baru yang berbasis digital. Proses entry data, sinkronisasi anggaran, hingga pelaporan aset menjadi tantangan tersendiri.Beberapa daerah masih mengalami gangguan jaringan internet, terutama di wilayah timur Indonesia. Kondisi tersebut membuat proses penginputan data berjalan lambat dan tidak jarang menunda penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, pelatihan penggunaan SIPD RI dinilai belum merata di semua satuan kerja perangkat daerah.Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Subsidi Tidak Naik Oktober 2025, Ini Daftar Harga per kWh Terbaru!Kementerian Dalam Negeri menetapkan penggunaan SIPD RI sebagai sistem wajib berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sistem ini dirancang untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.Dalam pelaksanaannya, sejumlah pemerintah daerah telah melakukan kegiatan entry saldo awal dan pendampingan teknis untuk memastikan kesiapan pelaporan keuangan tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut melibatkan BPKAD dan perangkat daerah terkait guna menyesuaikan data keuangan sesuai format yang ditetapkan SIPD RI.Resmi! Kemendikbudristek Umumkan Pendaftaran PPG Prajabatan 2025, Ini Tahapan Seleksi dan Dokumen yang Wajib DisiapkanKemendagri terus melakukan pembaruan sistem dan pendampingan di seluruh provinsi agar pelaksanaan SIPD RI berjalan sesuai target. Upaya ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk mempercepat proses digitalisasi keuangan daerah di seluruh Indonesia.SIPD RI diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pelaporan, serta memperkuat pengawasan keuangan daerah secara nasional. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2025 seluruh daerah sudah sepenuhnya menerapkan sistem ini tanpa hambatan berarti.****

Lingkaran.id -Cuaca panas ekstrem melanda wilayah Surabaya pada Jumat siang. Berdasarkan data weather monitoring dan pantauan BMKG Juanda, suhu udara mencapai 36°C, namun terasa hingga 42°C akibat kelembapan tinggi dan minimnya hembusan angin. Kondisi ini membuat Surabaya menjadi salah satu kota dengan suhu tertinggi di Indonesia hari ini. Menurut data prakiraan cuaca, suhu maksimum terjadi pada pukul 13.00–15.00 WIB, dengan indeks panas mencapai level "sangat tidak nyaman" bagi aktivitas luar ruangan. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di bawah sinar matahari langsung, terutama pada jam-jam puncak panas.Prediksi Skor MU vs Liverpool 17 Oktober 2025: Duel Panas, Statistik dan Kondisi Terkini PemainBMKG meminta masyarakat Surabaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dehidrasi dan heat exhaustion.Beberapa imbauan utama yang dikeluarkan hari ini antara lain:Minum air putih minimal 2–3 liter per hari.Hindari beraktivitas di luar ruangan antara 11.00–15.00 WIB.Gunakan topi, kacamata hitam, atau payung saat bepergian siang hari.Kurangi konsumsi minuman berkafein dan alkohol karena bisa mempercepat dehidrasi.Prabowo Ulang Tahun ke-74, Publik Soroti Kepemimpinan dan Isyarat Dua PeriodeSelain itu, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah selama kondisi udara panas dan kering karena dapat memicu titik api serta menurunkan kualitas udara di perkotaan.BMKG memperkirakan suhu panas ekstrem ini akan berlanjut hingga Minggu (19/10/2025) sebelum mengalami penurunan ringan pada awal pekan depan. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur lainnya seperti Sidoarjo (35°C) dan Gresik (36°C).Fenomena ini masih dalam kategori normal untuk Oktober, menjelang peralihan musim dari kemarau ke hujan. Namun intensitas panas bisa terasa lebih tinggi karena kelembapan udara meningkat.****

Lingkaran.id -Platform berbagi video terbesar di dunia, YouTube, mengalami gangguan besar secara global pada Kamis, 16 Oktober 2025. Jutaan pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia, melaporkan tidak dapat memutar video dan menghadapi pesan kesalahan seperti “Playback Error” serta “Server 503”.Laporan gangguan mulai muncul sekitar pukul 06.00 WIB dan meningkat tajam di situs pemantau Downdetector, dengan lebih dari 366.000 laporan dari berbagai wilayah dunia. Gangguan ini berdampak tidak hanya pada YouTube versi web, tetapi juga pada aplikasi di perangkat Android, iOS, serta layanan turunan seperti YouTube Music dan YouTube TV.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanGangguan tersebut memicu reaksi besar di media sosial. Tagar #YouTubeDown langsung memuncaki trending topic global hanya dalam waktu kurang dari satu jam. Pengguna dari berbagai negara membanjiri platform X dengan meme dan komentar lucu terkait insiden ini. Beberapa di antaranya menulis, “YouTube down, waktunya hidup di dunia nyata,” sementara yang lain mengatakan, “Baru sadar seberapa sering saya buka YouTube tiap jam.”Resmi! Kemendikbudristek Umumkan Pendaftaran PPG Prajabatan 2025, Ini Tahapan Seleksi dan Dokumen yang Wajib DisiapkanHingga siang hari, YouTube menyampaikan bahwa layanan secara bertahap mulai pulih, meskipun belum dijelaskan secara detail apa penyebab utama gangguan tersebut. Dugaan sementara mengarah pada gangguan internal server pusat yang berdampak pada distribusi konten global.Insiden ini menjadi salah satu gangguan terbesar YouTube sepanjang tahun 2025, mengingat skala dan dampaknya yang meluas di seluruh dunia. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat betapa besarnya ketergantungan masyarakat global terhadap platform milik Google tersebut bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk edukasi dan informasi.****

Lingkaran.id -Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) resmi mengumumkan pembukaan Program PPG Prajabatan Tahun 2025. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan calon guru profesional yang siap ditempatkan di seluruh daerah Indonesia. Melalui siaran resmi di laman ppg.kemdikbud.go.id dan akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud, pendaftaran PPG Prajabatan 2025 dibuka untuk lulusan S1 kependidikan maupun nonkependidikan yang berminat menjadi guru. Peserta akan melalui tahapan seleksi administrasi, tes substantif, wawancara, dan penempatan LPTK sesuai hasil seleksi nasional.Cara Cek Status PPPK Paruh Waktu di SIASN BKN, Ada 8 Tahapan Resmi yang Harus DiketahuiPPG Prajabatan 2025 kami rancang lebih transparan dan berbasis kebutuhan daerah. Tujuannya agar distribusi guru merata dan sesuai kompetensi.Menariknya, daftar bidang studi tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Beberapa bidang, seperti Bahasa Inggris dan Ekonomi, tidak muncul dalam daftar awal program 2025. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari calon peserta di media sosial. Pihak Ditjen GTK menegaskan, bidang studi yang belum tersedia kemungkinan akan dibuka pada periode berikutnya setelah evaluasi kebutuhan guru nasional.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanSelain itu, calon peserta diminta untuk memperhatikan dokumen penting seperti ijazah, transkrip nilai, surat keterangan sehat, dan surat pernyataan kesediaan mengikuti PPG penuh waktu. Semua berkas wajib diunggah secara daring sebelum batas waktu yang akan diumumkan resmi oleh Kemendikbudristek.Dengan meningkatnya minat generasi muda menjadi tenaga pendidik, Kemendikbudristek berharap program ini mampu mencetak guru profesional yang adaptif terhadap tantangan zaman. PPG Prajabatan 2025 diharapkan menjadi jembatan bagi calon guru menuju sertifikasi dan penempatan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.****

Lingkaran.id -Media sosial kembali dihebohkan dengan tagar #BoikotTrans7 yang mendadak memuncaki trending topic nasional sejak Senin pagi, 14 Oktober 2025. Gelombang protes ini muncul setelah tayangan program XPOSE Trans7 dianggap menyinggung kehidupan santri dan mencatut nama Kiai Anwar Manshur Lirboyo, salah satu ulama karismatik asal Kediri, tanpa izin. Dalam tayangan berdurasi singkat yang beredar luas di X (Twitter) dan TikTok, narasi XPOSE menampilkan potongan pernyataan yang disebut merendahkan tradisi pesantren. Tayangan tersebut menyinggung praktik penghormatan santri kepada kiai dengan nada provokatif, memicu kemarahan ribuan warganet dan komunitas pesantren di seluruh Indonesia.Hasil Islandia vs Prancis 14 Oktober 2025: Les Bleus Ditahan Imbang 2-2, Rekor Sempurna Terhenti di ReykjavikTagar #BoikotTrans7 langsung viral dan menempati posisi teratas pencarian di Google dan media sosial. Banyak pengguna menilai tayangan itu telah melewati batas etika siaran publik dan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.“Ini bukan sekadar tayangan hiburan, ini serangan terhadap kultur pesantren yang sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa,” tulis salah satu pengguna X dengan ribuan retweet.Gelombang kritik semakin besar setelah LBH Ansor Kota Kediri mengumumkan akan menempuh langkah hukum terhadap Trans7 dan tim produksi XPOSE. Mereka menilai tindakan pencatutan nama Kiai Lirboyo tanpa konfirmasi melanggar prinsip dasar jurnalistik, terutama terkait akurasi dan verifikasi informasi.Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Tegaskan Tak Gunakan Uang NegaraDesakan agar Trans7 segera meminta maaf pun terus membanjiri lini masa. Sejumlah tokoh publik dan influencer turut menyerukan agar masyarakat memboikot tayangan Trans7 hingga stasiun televisi tersebut memberikan klarifikasi resmi.Bahkan, beberapa komunitas pesantren telah membuat surat terbuka yang meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan meninjau pelanggaran dalam program XPOSE tersebut.Di sisi lain, masyarakat menilai kejadian ini menjadi momentum penting bagi lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam mengangkat isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan agama dan pesantren.*****

Lingkaran.id -Pemerintah akhirnya mengumumkan secara resmi kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi salah satu topik paling dicari sejak awal Oktober, seiring banyaknya pencarian dengan kata kunci “gaji PNS naik 2025” dan “rapel gaji ASN”. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji ASN mulai berlaku efektif pada Oktober 2025. Namun, karena proses administrasi dan penyesuaian sistem penggajian membutuhkan waktu, pencairan akan dilakukan pada November 2025. ASN akan menerima rapel dua bulan sekaligus Oktober dan November dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan golongan masing-masing.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanKabar ini disambut antusias oleh jutaan pegawai negeri di seluruh Indonesia, termasuk PNS, PPPK, dan aparat TNI-Polri, yang selama ini menantikan kejelasan terkait kenaikan gaji tahunan.Rincian Kenaikan Berdasarkan GolonganMengacu pada data resmi dari Kementerian PANRB dan BKN, berikut rincian kenaikan gaji ASN berdasarkan golongan:Golongan I & II: naik sekitar 8%Golongan III: naik sekitar 10%Golongan IV: naik hingga 12%Kenaikan ini juga mencakup berbagai jabatan fungsional dan struktural, mulai dari tenaga administrasi, guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga penyuluh lapangan.Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2025 Langsung Dari Pusat, Begini Cara Ceknya!Menteri PANRB menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi ASN. Pemerintah berharap kenaikan ini dapat memacu semangat kerja dan mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien.Sementara itu, pensiunan ASN belum termasuk dalam skema kenaikan kali ini, meskipun pembahasan terkait penyesuaian tunjangan pensiun tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan dan Taspen.****

Lingkaran.id -Kabar baik datang untuk para guru di seluruh Indonesia. Setelah penantian panjang, Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) untuk triwulan IV tahun 2025 resmi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dengan terbitnya SKTP ini, guru yang memenuhi syarat dipastikan segera menerima tunjangan sertifikasi (TPG) langsung ke rekening pribadi tanpa melalui pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari sistem baru penyaluran tunjangan profesi yang dirancang untuk mempercepat proses pencairan dan meminimalkan birokrasi. Menurut pejabat di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, pencairan TPG triwulan IV dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan hingga akhir November 2025, tergantung kecepatan proses validasi data masing-masing daerah.Maroko vs Bahrain: Statistik, Fakta Menarik, dan Dominasi Singa Atlas di Laga Uji Coba 10 Oktober 2025Para guru diminta segera memeriksa status SKTP dan pencairan melalui portal Info GTK. Caranya cukup mudah. Pertama, buka laman resmi info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian login menggunakan akun belajar.id. Setelah itu, pilih menu validasi data. Jika status tertulis “Sudah Terbit SKTP”, maka tunjangan siap dicairkan sesuai jadwal pusat.Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan guru agar tunjangan tidak tertunda, antara lain memastikan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu, data kepegawaian di Dapodik sudah sinkron, serta tidak ada kendala pada status aktif mengajar. Jika ditemukan data tidak valid, sistem otomatis menunda pencairan hingga perbaikan dilakukan.Dina Oktaviani Bikin Geger: Pegawai Minimarket Dihabisi Atasannya Sendiri, Begini KronologinyaKemendikbudristek juga mengimbau agar para guru tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang beredar di media sosial mengenai jadwal pencairan. Sumber resmi hanya berasal dari portal Info GTK atau situs resmi Direktorat GTK. Bagi guru yang sudah menerima notifikasi SKTP terbit, disarankan untuk rutin memantau rekening bank masing-masing dalam beberapa minggu ke depan.Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap tidak ada lagi keterlambatan pencairan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tunjangan sertifikasi diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme di sekolah.****

Lingkaran.id -Umat Islam di seluruh Indonesia melaksanakan ibadah salat Jumat dengan penuh khusyuk. Tema khutbah yang diangkat hari ini berpusat pada “Keutamaan Bulan Rabiul Akhir dan Pentingnya Muhasabah Diri”. Khatib di berbagai masjid mengingatkan bahwa bulan ini bukan sekadar pergantian waktu, tetapi momentum spiritual untuk memperbaiki hati, amal, dan hubungan antar sesama. Dalam khutbahnya, para khatib menegaskan bahwa Rabiul Akhir menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk kembali menata niat dan meningkatkan kualitas ibadah. Setiap detik kehidupan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, sehingga introspeksi diri harus menjadi kebiasaan, bukan hanya momen sesaat. Khatib mengingatkan sabda Rasulullah SAW: “Orang yang cerdas adalah yang mampu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati.”Cara Cek Status PPPK Paruh Waktu di SIASN BKN, Ada 8 Tahapan Resmi yang Harus DiketahuiPesan penting yang disampaikan dalam khutbah Jumat hari ini adalah tentang kesadaran diri. Di tengah kesibukan dunia dan tekanan hidup, umat Islam diimbau untuk berhenti sejenak, menilai kembali arah hidup, dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Khatib menekankan bahwa ketenangan batin tidak akan datang dari harta, jabatan, atau pencapaian duniawi, melainkan dari hati yang bersih dan ikhlas dalam beribadah.Selain itu, khutbah juga mengangkat pentingnya memperbaiki hubungan sosial. Khatib menyerukan agar jamaah tidak hanya fokus pada ibadah ritual, tetapi juga berbuat baik kepada sesama, membantu yang membutuhkan, serta menjaga ukhuwah di tengah perbedaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan dengan manusia), dan keduanya harus berjalan seiring.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanKhutbah Jumat 10 Oktober 2025 juga menyentuh pesan tentang menjaga kesehatan jiwa dan pikiran. Dalam dunia modern yang penuh tekanan, menjaga ketenangan spiritual menjadi bagian dari ibadah. Khatib menegaskan bahwa dzikir, doa, dan salat yang khusyuk dapat menenangkan hati sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Ra’d ayat 28: “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”Di akhir khutbah, jamaah diajak untuk memperbanyak doa dan sedekah sebagai bentuk syukur. Khatib menutup dengan pesan mendalam: setiap langkah menuju kebaikan, sekecil apa pun, akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan di dunia dan akhirat.****

Lingkaran.id -Pemerintah menetapkan aturan baru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan ini memberikan kepastian bagi tenaga honorer dan non-ASN yang kini memiliki status resmi sebagai pegawai pemerintah dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu adalah pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan waktu kerja terbatas dan proporsional. Skema ini dihadirkan untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga profesional di berbagai instansi yang tidak memerlukan jam kerja penuh, namun tetap membutuhkan sumber daya manusia kompeten dan berpengalaman.24 Gubernur Serbu Kemenkeu, Protes Pemotongan Dana Daerah dalam APBN 2026Salah satu poin utama dari keputusan ini adalah jaminan penghasilan bagi PPPK Paruh Waktu. Pemerintah menetapkan bahwa gaji pokok tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) di wilayah kerja masing-masing atau dari penghasilan terakhir ketika masih berstatus pegawai non-ASN. Dengan demikian, kebijakan ini memastikan tidak ada penurunan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang beralih menjadi PPPK Paruh Waktu.Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga berhak menerima sejumlah tunjangan yang disesuaikan dengan ketentuan instansi tempat mereka bekerja. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan pangan. Pemerintah juga menetapkan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu wajib terdaftar dalam program jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang iurannya ditanggung pemerintah.Terkait jabatan, sistem paruh waktu diberlakukan untuk posisi tertentu yang sifatnya fungsional atau administratif, dengan proporsi tanggung jawab dan beban kerja yang telah ditetapkan. Meski jam kerja lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu, pegawai dalam kategori ini tetap memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama sebagai aparatur pemerintah.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanRegulasi ini juga mengatur masa kontrak kerja yang fleksibel dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi serta hasil evaluasi kinerja. Pemerintah daerah dan lembaga pusat diberi kewenangan untuk mengatur detail pelaksanaan, termasuk jumlah formasi, besaran tunjangan tambahan, serta sistem pelaporan kinerja yang akan digunakan.Kehadiran sistem PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tenaga honorer yang belum terserap penuh ke dalam sistem kepegawaian tetap. Selain membuka kesempatan kerja yang lebih luas, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengurangi hak-hak kesejahteraan pegawai.Dengan payung hukum yang semakin jelas, PPPK Paruh Waktu kini memiliki posisi yang lebih pasti dalam struktur kepegawaian negara. Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan sistem kerja yang adaptif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur sipil di seluruh Indonesia.****

Lingkaran.id -Antusiasme masyarakat terhadap program Magang Nasional 2025 yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat situs resmi maganghub.kemnaker.go.id ramai diserbu pelamar. Lonjakan pendaftar menyebabkan situs sempat mengalami gangguan akses dan error login sejak pagi tadi. Pantauan di media sosial menunjukkan banyak calon peserta mengeluhkan sulitnya membuka laman MagangHub. Beberapa pengguna bahkan melaporkan munculnya pesan “503 Service Unavailable” saat mencoba login. Kondisi ini membuat topik #MagangKemnaker2025 dan #MagangHubError sempat menjadi trending di platform X (Twitter).Menurut laporan resmi dari Kemnaker, jumlah pengunjung situs MagangHub melonjak drastis hingga lebih dari 300 ribu kunjungan dalam 6 jam pertama setelah pendaftaran dibuka pada Selasa (7/10/2025) pukul 08.00 WIB.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanIa menambahkan, peserta tidak perlu panik jika mengalami kendala saat login. Proses pendaftaran tetap terbuka hingga 12 Oktober 2025, sehingga semua pelamar memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar.Cara Mengatasi Login Error di MagangHubPihak Kemnaker juga memberikan panduan resmi bagi pelamar yang kesulitan mengakses situs:Pastikan menggunakan browser terbaru (disarankan Google Chrome atau Mozilla Firefox).Hapus cache dan cookies sebelum login ulang.Akses situs di luar jam sibuk (pagi atau malam hari).Gunakan koneksi internet stabil dan hindari VPN.Selain itu, pendaftar disarankan untuk login melalui akun SIAPKerja yang sudah terverifikasi email dan NIK-nya.Pendaftaran Masih Dibuka hingga 12 Oktober 2025Program MagangHub Kemnaker 2025 dibuka untuk fresh graduate Diploma dan Sarjana dari seluruh Indonesia. Peserta yang lolos akan mendapatkan uang saku hingga Rp3,3 juta per bulan serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama masa magang.Berikut jadwal lengkapnya:7–12 Oktober 2025: Pendaftaran peserta magang13–14 Oktober 2025: Seleksi dan pengumuman hasil15 Oktober 2025 – 15 April 2026: Pelaksanaan magangKondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap program magang pemerintah semakin besar, terutama karena janji uang saku kompetitif dan peluang karier pasca-magang.Cara Cek Status PPPK Paruh Waktu di SIASN BKN, Ada 8 Tahapan Resmi yang Harus DiketahuiLonjakan akses ke situs MagangHub Kemnaker 2025 menjadi bukti bahwa program magang pemerintah semakin diminati generasi muda. Meskipun terjadi kendala teknis di awal, Kemnaker memastikan seluruh peserta tetap dapat mendaftar sebelum batas waktu berakhir.Calon pelamar disarankan terus memantau pembaruan melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi @kemnaker untuk informasi terkini.***

Lingkaran.id -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan program Magang Hub 2025 yang diperuntukkan bagi fresh graduate di seluruh Indonesia. Program ini langsung menjadi perhatian publik karena menawarkan pengalaman kerja nyata dengan fasilitas menarik, termasuk uang saku setara Upah Minimum (sekitar Rp 3,3 juta per bulan) serta jaminan sosial ketenagakerjaan.Berdasarkan informasi dari Kemnaker, berikut jadwal resmi program:Pendaftaran perusahaan: 1–7 Oktober 2025Pendaftaran peserta: 7–12 Oktober 2025Periode magang: 15 Oktober 2025 – 15 April 2026Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di berbagai perusahaan mitra, dengan pendampingan langsung dari industri terkait.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Fasilitas untuk Peserta MagangPeserta magang tidak hanya mendapat uang saku, tetapi juga fasilitas yang mendukung kesiapan kerja, antara lain:Uang saku setara UMP (± Rp 3,3 juta/bulan).Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.Pengalaman kerja sesuai bidang studi.Sertifikat resmi setelah menyelesaikan program.Dengan skema ini, Kemnaker berharap dapat mengurangi angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat link and match antara pendidikan dan dunia kerja.Cara Cek Status PPPK Paruh Waktu di SIASN BKN, Ada 8 Tahapan Resmi yang Harus DiketahuiCara Daftar Magang Hub Kemnaker 2025Untuk mendaftar, peserta harus mengakses portal resmi maganghub.kemnaker.go.id, kemudian:Membuat akun dengan data sesuai identitas.Mengunggah dokumen (CV, ijazah, transkrip nilai, pas foto).Memilih posisi magang sesuai minat dan kompetensi.Menunggu proses seleksi dan pengumuman resmi.Program ini diprediksi akan diserbu jutaan pelamar, mengingat jumlah lulusan baru setiap tahun terus meningkat. Sejumlah pakar menilai, Magang Hub 2025 bisa menjadi solusi untuk memperkaya pengalaman kerja sebelum masuk ke dunia profesional secara penuh.Kemnaker menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pengalaman kerja jangka pendek, tetapi juga membuka peluang rekrutmen bagi peserta yang menunjukkan performa terbaik selama masa magang.****

Lingkaran.id -Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan mekanisme terbaru terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang kini dapat dipantau secara langsung melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Melalui portal resmi Mola BKN di laman monitoring-siasn.bkn.go.id, para pelamar PPPK paruh waktu dapat melihat perkembangan usulan penetapan NIP. Transparansi ini dihadirkan untuk mencegah kebingungan peserta dan memastikan semua proses berjalan akuntabel.Viral Chat Mesum Diduga Hokky Caraka, Netizen Heboh: Hoaks atau Fakta?Delapan Status Resmi dalam SIASN BKNBKN menjelaskan bahwa terdapat 8 status resmi yang akan muncul dalam sistem saat peserta melakukan pengecekan:Usul diterimaDalam proses verifikasiPerbaikan dokumenSedang menunggu persetujuanDiteruskan ke BKNDalam proses validasi pusatMenunggu nomor indukSelesai/ditetapkanDeputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN menegaskan bahwa seluruh status tersebut adalah kanal resmi, sehingga masyarakat diimbau tidak bergantung pada informasi dari pihak ketiga.“Pelamar cukup masuk ke dashboard SIASN dan memantau sendiri. Kami tidak pernah menunjuk pihak mana pun untuk mempercepat proses dengan biaya tertentu,” tegasnya. Hacker Bjorka Ditangkap Polisi, Diduga Bobol 4,9 Juta Data Nasabah BankAkses Hanya Melalui Situs ResmiBKN juga memperingatkan adanya potensi penipuan melalui situs palsu atau oknum yang mengatasnamakan BKN. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan hanya menggunakan situs resmi monitoring-siasn.bkn.go.id untuk menghindari kerugian.Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah, dengan tujuan menjadikan proses rekrutmen ASN semakin transparan, cepat, dan dapat dipantau langsung oleh publik.****

Lingkaran.id -Nama Hokky Caraka, striker muda Timnas Indonesia U-23 sekaligus pemain Persita Tangerang, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ia diduga terseret dalam kasus chat mesum yang viral di media sosial.  Isu bermula dari unggahan tangkapan layar percakapan DM Instagram yang diduga berasal dari akun resmi Hokky Caraka. Dalam potongan chat tersebut, muncul kalimat yang dianggap tak pantas, seperti “sekali bikin skandal”, hingga ajakan untuk bertemu di hotel.Percakapan semakin memicu kontroversi ketika lawan chat mengingatkan bahwa Hokky masih memiliki pasangan. Namun akun yang diduga milik Hokky justru menanggapi santai: “Lah terus kenapa.”KFC Tutup 19 Gerai di Indonesia, 400 Karyawan Terdampak PHKMantan Kekasih Ikut Membongkar Dugaan SkandalMantan kekasih Hokky, Jessica Rosmaureena, memperkuat isu ini dengan mengunggah bukti percakapan serupa. Ia mengaku bahwa sang striker sempat menghubungi seorang pegawai hotel dengan ajakan berkonotasi seksual. Pesan yang beredar memperlihatkan kalimat seperti:“Berapa sih sekali main?”“Sini lo nemenin tidur.”“Pas lo gawe di kamarku kan bisa beneran bobonya.”Unggahan Jessica langsung viral dan membuat isu ini semakin panas diperbincangkan publik.Publik Terbelah: Benarkah Chat Itu Asli?Meski isu ini sudah terlanjur viral, sebagian warganet meragukan keaslian percakapan yang tersebar. Ada dugaan bahwa chat tersebut hasil rekayasa digital untuk menjatuhkan reputasi Hokky Caraka.Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Hokky maupun pihak Persita Tangerang. Kondisi ini membuat spekulasi publik semakin liar dan memicu perdebatan di dunia maya.Tiktoker Riezky Kabah Kembali Tersandung Kasus Hukum, Kali Ini Diduga Hina Suku DayaIsu pribadi ini muncul di tengah persiapan Timnas Indonesia U-23 menghadapi laga semifinal Piala AFF U-23. Hokky yang sebelumnya diandalkan sebagai striker Garuda Muda kini mendapat sorotan tajam, bukan hanya dari sisi performa, tetapi juga kehidupan pribadinya.Pihak Persita Tangerang, klub yang baru saja merekrut Hokky, juga belum memberikan pernyataan apakah isu ini akan berdampak pada statusnya sebagai pemain.*****

Lingkaran.id -Keputusan Istana Negara mencabut kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana, menuai polemik dan menjadi sorotan publik. Pencabutan ini terjadi setelah sang wartawan menanyakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini langsung ramai diperbincangkan dan masuk dalam tren pencarian Google dengan kata kunci seputar “CNN”, “Istana”, dan “kebebasan pers”. Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden membenarkan pencabutan kartu liputan tersebut, meski tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik langkah itu. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi serta batasan ruang kerja jurnalis di lingkungan kepresidenan.Dewan Pers menyampaikan keprihatinan atas keputusan ini. Mereka menegaskan bahwa akses kerja jurnalis tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang jelas karena hal tersebut bisa dianggap melanggar prinsip kebebasan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers juga meminta Istana memberikan klarifikasi terbuka untuk menjaga kepercayaan publik.Daftar Penerima Bansos Rp600 Ribu Resmi Rilis, Begini Cara Lihat Nama Anda dengan KTPMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi polemik ini dengan menyebut pemerintah sedang mencari “jalan keluar terbaik”. Ia menyatakan pihaknya sudah meminta BPMI Istana untuk melakukan komunikasi dan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku.Di media sosial, topik pencabutan kartu liputan ini ramai dibahas warganet. Banyak yang mengaitkannya dengan upaya pembatasan kritik terhadap pemerintah, sementara sebagian lain menilai pemerintah perlu segera menjelaskan agar isu ini tidak menimbulkan spekulasi negatif yang lebih luas.Fakta Ancaman Gempa Besar di Bandung: Gunung Batu Naik 40 Cm, Sungai Cimeta Bergeser!!Program MBG yang menjadi latar pertanyaan wartawan CNN merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Publik menilai pertanyaan seputar program tersebut wajar diajukan karena menyangkut kebijakan yang menggunakan anggaran negara.Dengan besarnya perhatian masyarakat, isu pencabutan kartu liputan wartawan CNN di Istana diperkirakan masih akan menjadi topik hangat di ruang publik, sekaligus ujian serius terhadap komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan pers di Indonesia.*****

Lingkaran.id -ktivitas tektonik di kawasan Sesar Lembang semakin jelas terlihat. Data terbaru menunjukkan dua perubahan besar di wilayah Bandung Barat: Gunung Batu tercatat mengalami kenaikan sekitar 40 cm, sementara alur Sungai Cimeta bergeser sejauh 460 meter. Fakta ini mempertegas bahwa Sesar Lembang adalah sesar aktif yang menyimpan potensi gempa besar. Selain perubahan tersebut, BMKG melaporkan sejumlah gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3,0 dalam sepekan terakhir di sekitar Bandung Barat. Meski tidak merusak, rangkaian gempa ini menjadi penanda adanya pergerakan tektonik yang konsisten.SIASN BKN: Inovasi Digital Untuk Layanan ASN Lebih Cepat Dan TransparanIsu ini langsung menyedot perhatian publik. Kata kunci “Gunung Batu naik 40 cm” dan “Sungai Cimeta bergeser” kini masuk dalam daftar pencarian terpopuler di Google Trends Indonesia, menandakan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman gempa besar di Bandung Raya.Pemerintah daerah bersama BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik, namun meningkatkan kewaspadaan. Langkah mitigasi yang ditekankan mencakup:Daftar Penerima Bansos Rp600 Ribu Resmi Rilis, Begini Cara Lihat Nama Anda dengan KTPMemperkuat struktur bangunan agar tahan gempa,Menyiapkan jalur dan titik evakuasi,Melakukan simulasi bencana secara berkala,Menyediakan tas darurat berisi kebutuhan pokok.Dengan kesiapsiagaan yang baik, risiko korban jiwa dan kerugian akibat gempa dapat diminimalkan meski potensi bencana tidak dapat diprediksi secara pasti.****

Lingkaran.id -Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2025 memperkenalkan sejumlah pembaruan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang kini menjadi sorotan publik . SIASN diposisikan sebagai sistem terpadu untuk seluruh data dan layanan ASN, mulai dari pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, hingga pensiun. Pembaruan paling menonjol adalah pemadanan data antara Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan unit organisasi sekolah. Integrasi ini bertujuan menghindari duplikasi data ASN, khususnya tenaga pendidik yang jumlahnya terus bertambah di seluruh Indonesia. Dengan adanya integrasi tersebut, informasi kepegawaian di bidang pendidikan akan lebih rapi, akurat, dan mudah diakses.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNSelain penguatan pada sektor pendidikan, BKN juga menerapkan delapan kebijakan baru berbasis SIASN untuk mempercepat pelayanan kepegawaian. Beberapa di antaranya mencakup:Usul kenaikan pangkat yang kini dapat dilakukan 12 kali dalam setahun, dari sebelumnya hanya enam kali.Kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi dalam data ASN.Penerapan standar layanan administrasi (SLA) maksimal lima hari kerja untuk seluruh permohonan layanan.Pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem merit guna mencegah konflik kepentingan dalam manajemen ASN.SIASN juga dirancang untuk mendukung digitalisasi penuh layanan ASN, dengan sistem pemantauan real time dan basis data tunggal. Hal ini memungkinkan proses kepegawaian berjalan lebih cepat, transparan, dan seragam di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainSelain inovasi layanan, SIASN juga menjadi bagian dari upaya BKN menjaga integritas birokrasi. Dalam sidang banding administratif periode September 2025, BKN memutuskan 19 dari 21 ASN yang mengajukan banding dijatuhi sanksi pemberhentian. Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan SIASN akan didukung dengan kebijakan tegas terhadap pelanggaran kedisiplinan ASN.Dengan pembaruan tersebut, SIASN BKN 2025 diprediksi akan menjadi fondasi utama transformasi digital ASN. Sistem ini diharapkan tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga memperkuat reformasi birokrasi nasional yang lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.****

Lingkaran.id -Pencarian kata kunci “cek bansos KTP” mengalami lonjakan tajam di Google Trends pada akhir September 2025. Hal ini seiring dengan penyaluran tahap ketiga bantuan sosial (PKH dan BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Banyak masyarakat ingin mengetahui apakah mereka masuk daftar penerima bansos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.Cara Cek Bansos dengan KTP/NIKSadio Mane dan Ronaldo Antar Al-Nassr Rebut Puncak Klasemen Usai Bungkam Al-IttihadKemensos menyediakan dua saluran resmi untuk memeriksa status penerima bansos, yakni:Situs ResmiBuka laman cekbansos.kemensos.go.idMasukkan data NIK sesuai KTPPilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa sesuai domisiliKetik kode captcha dan klik Cari DataAplikasi Resmi “Cek Bansos”Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App StoreLogin dengan akun yang terdaftar menggunakan NIKIkuti petunjuk untuk mengecek apakah nama terdaftar sebagai penerima bansosMenurut data Google Trends, pencarian terkait “cek bansos 2025 lewat KTP”, “cek bansos PKH September 2025”, dan “cek penerima bansos Kemensos” menjadi kata kunci populer. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap transparansi penyaluran bantuan.Ulang Tahun ke-27 Google: Doodle Spesial, Promo Pixel, dan Kilas Balik Perjalanan Raksasa TeknologiMeski akses mudah, beberapa warga mengeluhkan kendala:NIK tidak terdaftar padahal merasa berhak menerimaData kependudukan belum diperbarui di DukcapilKesalahan pengetikan nama atau alamatKemensos mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan sudah sesuai agar dapat diverifikasi dalam sistem.Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan link selain situs dan aplikasi resmi Kemensos. Modus penipuan melalui tautan palsu yang mengatasnamakan bansos marak terjadi.****

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan tarif listrik PLN untuk periode Oktober–Desember 2025. Kabar baiknya, tarif listrik dipastikan tidak mengalami kenaikan meski indikator ekonomi makro menunjukkan adanya potensi penyesuaian. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga tarif agar daya beli masyarakat tidak terbebani.Gempa Banyuwangi Magnitudo 5,7 Rusak Puluhan Rumah, Getaran Terasa hingga BaliRincian Tarif Listrik PLN Oktober–Desember 2025Berikut daftar tarif listrik resmi per golongan pelanggan yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025:R-1/TR 900 VA (non-subsidi): Rp 1.352 per kWhR-1/TR 1.300 VA & 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWhR-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWhR-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWhGolongan bisnis, industri, layanan publik, dan pemerintah: tetap sesuai ketentuan triwulan sebelumnya.Al-Hilal vs Al-Okhdood Club: Tertinggal Lebih Dulu, Al-Hilal Balikkan Keadaan Lewat Leonardo & Theo HernándezMenurut mekanisme tariff adjustment, tarif listrik biasanya disesuaikan dengan inflasi, kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan harga batubara acuan (HBA). Namun, untuk kuartal IV 2025, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif meski ada tekanan dari faktor ekonomi global.Banyak masyarakat menyambut keputusan ini dengan rasa lega, terutama di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Para pelaku usaha juga menilai langkah ini penting untuk menjaga biaya produksi tetap stabil hingga akhir tahun.****

Lingkaran.id -Peringatan Hari Tani Nasional 2025 diwarnai aksi besar-besaran ribuan petani yang turun ke jalan di Jakarta Pusat. Massa aksi memadati kawasan Patung Kuda hingga depan DPR/MPR, bahkan sempat melakukan blokade jalan yang mengakibatkan lalu lintas macet total. Dalam aksinya, para petani membawa hasil bumi seperti cabai, pisang, dan petai sebagai simbol perjuangan mereka. Orasi bergemuruh menuntut penghentian alih fungsi lahan, reforma agraria sejati, serta peningkatan kesejahteraan petani kecil.Para petani menegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan properti kian mengkhawatirkan. “Lahan kami makin sempit, harga pupuk melambung, sementara hasil panen sering tidak sebanding dengan biaya produksi,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.Keracunan MBG!! 411 Pelajar Bandung Barat Jadi Korban, Puluhan Masih DirawatBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia terus menurun drastis. Pada 2013 tercatat ada 31,7 juta petani, namun pada 2024 angka itu menyusut menjadi hanya 29,3 juta orang. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa mayoritas petani berusia di atas 50 tahun, sementara generasi muda enggan melanjutkan profesi bertani.Selain masalah lahan, kesejahteraan petani juga menjadi tuntutan utama. Banyak petani masih hidup di garis kemiskinan karena harga jual hasil tani rendah dan tidak adanya jaminan perlindungan dari negara.“Jika pemerintah tidak segera bertindak, krisis pangan bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia,” ujar salah seorang perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI).Aksi yang berlangsung sejak pagi membuat kepolisian menutup beberapa ruas jalan di sekitar lokasi demo. Pengendara diminta menghindari kawasan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Gatot Subroto.Pihak kepolisian menyatakan aksi berlangsung damai meski lalu lintas sempat tersendat. Aparat tetap berjaga di sekitar titik aksi untuk mengantisipasi potensi gangguan.Tim Transformasi Reformasi Polri 2025, 52 Perwira Ditugaskan Perbaiki Citra InstitusiHari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Tahun ini, momentum tersebut kembali menjadi pengingat bahwa kedaulatan pangan tidak akan tercapai tanpa perlindungan terhadap petani dan lahan pertanian.Para petani berharap pemerintah tidak hanya menjadikan Hari Tani sebagai seremoni tahunan, tetapi sebagai tonggak lahirnya kebijakan nyata untuk mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan petani Indonesia.****

Lingkaran.id -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri 2025 sebagai upaya mempercepat pembaruan di tubuh kepolisian. Tim ini beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah, dengan mandat khusus untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta memperbaiki citra Polri di mata publik. Berdasarkan Surat Perintah Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 tertanggal 17 September 2025, struktur kepemimpinan tim ditetapkan sebagai berikut:Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana (Kalemdiklat Polri) sebagai Ketua.Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I.Brigjen Pol. Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II.Sejarah Tercipta! Palestina Resmi Diakui De Facto oleh PBB, Dunia Arab BersorakSementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit bertindak sebagai pelindung tim dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai penasihat.Fokus Reformasi PolriTim Transformasi Reformasi Polri akan menggarap sejumlah agenda utama, antara lain:Perbaikan sistem pelayanan publik agar lebih cepat dan transparan.Penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.Peningkatan integritas dan moral aparat kepolisian.Evaluasi kinerja satuan kerja Polri di tingkat pusat hingga daerah.Hasil Al Adalah vs Al Hilal: Skor 0-1, Gol Tunggal Antar Al Hilal ke 16 Besar King’s CupLangkah ini juga selaras dengan Grand Strategy Polri 2025–2045 yang menargetkan kepolisian modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan dukungannya atas pembentukan tim tersebut. Ia menegaskan bahwa perubahan harus benar-benar nyata, bukan sekadar seremonial. “Polri harus membuktikan komitmen reformasi agar kepercayaan masyarakat meningkat,” tegas Puan.Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa tim ini adalah bentuk evaluasi internal, bukan perlawanan terhadap pemerintah. Menurutnya, Polri tengah menjawab tuntutan publik atas transparansi dan profesionalisme.Dengan dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri, publik menaruh harapan besar agar institusi kepolisian mampu menjawab kritik, memperbaiki kinerja, dan menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.****