Lingkaran.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang perpolitikan daerah. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, diamankan KPK pada Rabu, 10 Desember 2025, bersama empat orang lainnya yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta. Penangkapan ini menjadi pusat perhatian nasional karena dilakukan dalam operasi senyap yang sebelumnya telah dipantau KPK berdasarkan informasi dari sejumlah pihak. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, membenarkan adanya OTT dan menyatakan bahwa pihaknya mengamankan lima orang serta sejumlah barang bukti yang diduga terkait transaksi suap proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.Kalender Lengkap: Inilah Jadwal Cuti Bersama dan Libur Nasional 2026, Cocok Untuk Rencana Liburan & MudikBerdasarkan keterangan yang telah dirilis KPK dan laporan media kredibel, berikut fakta-fakta yang terkonfirmasi:Total lima orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.KPK menyita uang tunai dan logam mulia sebagai barang bukti awal dari lokasi OTT.Operasi dilakukan berdasarkan informasi yang diterima KPK dari berbagai sumber terkait dugaan suap pengaturan proyek daerah.Semua pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut.KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Ardito dan empat orang lainnya.Timeline PenangkapanSiang – Sore HariKPK melakukan pemantauan mobilitas sejumlah pejabat dan pihak swasta di Lampung Tengah. Pergerakan ini diduga terkait pertemuan yang berhubungan dengan proyek daerah.Menjelang PetangKPK mengamankan beberapa pihak terlebih dahulu, sebelum akhirnya menangkap Bupati Ardito Wijaya di lokasi terpisah.Malam HariKelima orang yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan awal sebelum kemudian dibawa ke Jakarta.Dini HariSeluruh pihak tiba di Gedung Merah Putih KPK dan menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status tersangka.Tragis di SDN Kalibaru 01: Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa Di Lapangan Sekolah, Banyak Korban TerlukaHingga berita ini diterbitkan, KPK menyatakan bahwa status hukum Ardito Wijaya akan diumumkan setelah pemeriksaan awal rampung. KPK telah menegaskan bahwa detail proyek, nilai transaksi, dan pihak-pihak yang terlibat masih dalam proses pendalaman penyidik.Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa seluruh temuan, termasuk uang tunai dan logam mulia, akan dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers resmi.Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan menunggu keputusan resmi KPK sebelum menentukan langkah administratif, termasuk kemungkinan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati jika Ardito ditetapkan sebagai tersangka.****

Lingkaran.id - Maladewa (bahasa resmi: Dhivehi) terletak di Samudra Hindia, tepat di selatan India dan Sri Lanka. Terkenal dengan pantai berpasir putih, terumbu karang yang menakjubkan, serta resort‑resort mewah, negara kepulauan ini juga memiliki identitas religius yang kuat: Islam adalah agama resmi dan hampir seluruh warganya memeluknya. Artikel ini mengupas sejarah, budaya, dan peran Islam dalam kehidupan sehari‑hari masyarakat Maladewa, serta bagaimana faktor‑faktor tersebut memengaruhi pariwisata dan pembangunan nasional.1. Sejarah Singkat Islam di MaladewaIslam masuk ke kepulauan ini pada awal abad ke‑12 melalui pedagang Arab dan Persia. Menurut catatan sejarah, raja pertama yang memeluk Islam adalah Raja Dhovemi pada tahun 1153 M, yang kemudian menjadikan Islam sebagai agama negara. Sejak saat itu, Islam tidak hanya menjadi kepercayaan mayoritas, tetapi juga menjadi landasan hukum dan budaya. Konstitusi modern Maladewa (dijadikan pada tahun 2008) menegaskan bahwa:Islam adalah agama negara.Setiap warga negara wajib beragama Islam.Pengadilan syariah berwenang atas urusan pribadi (perkawinan, warisan, dll).Kebijakan ini menjadikan practically semua warga negara beragama Islam, meski ada sedikit komunitas asing (tenaga kerja, turis) yang tidak beragama Islam.Kemenkeu Pastikan Rekrutmen CPNS 2026 Dilakukan Secara Hybrid, Buka 300 Formasi2. Geografi dan DemografiMaladewa terdiri dari 1.190 pulau yang tersebar dalam 26 atol, dengan total luas daratan hanya sekitar 298 km². Populasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai ≈ 540.000 jiwa, dengan mayoritas tinggal di pulau-pulau berpenduduk (seperti Malé, Hulhumalé, dan beberapa atol lain). Karena konstitusi menuntut semua warga negara beragama Islam, hampir seluruh penduduk beridentitas Muslim Sunni, sedangkan minoritas non‑Muslim biasanya adalah pekerja migran atau turis.3. Peran Islam dalam Kehidupan Sehari‑hari3.1. Praktik KeagamaanMasjid merupakan pusat sosial di hampir setiap pulau. Jadwal sholat lima waktu (subuh, dzuhur, asar, maghrib, isya) mengatur ritme harian, dan banyak kegiatan komunitas (seperti pertemuan jamaah, pengajian, dan perayaan Idul Fitri) berlangsung di sekitar masjid. Hari Jumat (Jumu’ah) menjadi hari utama untuk sholat berjamaah, dengan masjid utama di Malé menampung ribuan jamaah.3.2. Pendidikan dan HukumSistem pendidikan menekankan pelajaran agama Islam sejak tingkat dasar. Sekolah agama (madrasah) berdiri berdampingan dengan sekolah umum, memastikan bahwa generasi muda memahami Al‑Qur’an, hadis, serta nilai‑nilai moral Islam. Di ranah hukum, urusan perkawinan, perceraian, warisan, dan beberapa kasus kriminal diadili di pengadilan syariah, sementara hukum sipil mengatur urusan ekonomi dan administratif.3.3. Budaya dan SeniKesenian tradisional Maladewa, seperti bodu beru (tari perkusi) dan thaara (nyanyian religi), menggabungkan unsur‑unsur Islam dengan warisan lokal. Kaligrafi Arab sering menghiasi interior masjid, sedangkan busana tradisional (kandhu, libaas) mencerminkan nilai kesopanan yang diambil dari ajaran Islam.4. Dampak Islam terhadap PariwisataPariwisata merupakan penyumbang utama PDB Maladewa, dengan lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi setiap tahun. Meskipun mayoritas wisatawan berasal dari negara non‑Islam, industri perhotelan dan resort telah menyesuaikan layanan agar tetap menghormati norma Islam, antara lain:Al‑cuisine halal: Semua restoran resort menyediakan menu halal, dan daging yang disajikan dipastikan bersertifikat halal.Larangan alkohol di area publik: Alkohol biasanya hanya tersedia di bar atau lounge khusus yang terpisah dari area umum.Penghormatan terhadap waktu sholat: Banyak resort menyesuaikan jadwal layanan (mis. kolam renang, spa) agar tidak mengganggu jamaah yang melaksanakan sholat.Dress code di pulau‑pulau berpenduduk: Wisatawan diharapkan mengenakan pakaian sopan (menutupi bahu dan lutut) ketika mengunjungi desa atau masjid.Pendekatan ini tidak hanya menjaga keutuhan nilai agama, tetapi juga menambah nilai unik bagi wisatawan yang ingin merasakan budaya Islam yang autentik.Viral Maling di Minimarket Bikin Netizen Malah Salah Fokus5. Tantangan dan Prospek Masa Depan5.1. LingkunganKenaikan permukaan laut menjadi ancaman eksistensial bagi negara kepulauan. Pemerintah Maladewa berupaya menggabungkan green technology dengan prinsip keadilan sosial yang diilhami nilai Islam (kekhalifahan atas bumi). Proyek “Solar Maldives” dan program penanaman mangrove menjadi contoh inisiatif yang selaras dengan maslahah (kepentingan umum) dalam syariah.5.2. Sosial‑EkonomiKetergantungan pada pariwisata membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global (mis. pandemi, krisis energi). Pemerintah berusaha diversifikasi melalui perikanan berkelanjutan, teknologi informasi, dan pendidikan berbasis agama yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil.5.3. Hak MinoritasMeskipun konstitusi menuntut semua warga negara beragama Islam, ada perdebatan internasional mengenai kebebasan beragama bagi pendatang dan pekerja asing. Negara terus menyeimbangkan antara menjaga identitas Islam‑nasional dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara global.Maladewa adalah contoh unik sebuah negara kepulauan yang berhasil memadukan keindahan alam dengan identitas religius yang kuat. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, melainkan fondasi hukum, pendidikan, budaya, dan bahkan strategi pariwisata. Meskipun tantangan lingkungan dan ekonomi mengintai, komitmen kolektif masyarakat Maladewa—yang berlandaskan nilai‑nilai Islam—menjadi pendorong utama dalam mencari solusi berkelanjutan.Sebagai destinasi wisata kelas dunia, Maladewa menawarkan lebih dari sekadar pemandangan laut biru dan bungalow di atas air; ia menawarkan pengalaman spiritual yang terjalin erat dengan kehidupan sehari‑hari penduduknya. Bagi wisatawan yang menghargai keberagaman budaya, mengunjungi Maladewa berarti menyelami sebuah peradaban yang memadukan tradisi Islam dengan keindahan alam yang tiada duanya.***

Lingkaran.id - Nama Gibran Rakabuming Raka kembali ramai di mesin pencari setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Publik menyoroti posisi politik Gibran, isu ijazah, hingga arah hubungan antara dua tokoh besar tersebut. Pertemuan Prabowo dan Jokowi yang digelar dalam suasana tertutup di Jakarta dinilai memiliki makna politik yang lebih dalam. Meski disebut sebagai silaturahmi biasa, publik menilai momen tersebut berkaitan dengan dinamika internal pemerintahan, termasuk posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang kini berada di bawah sorotan tajam.Pasca pertemuan itu, perbincangan di media sosial melonjak tajam. Warganet ramai membahas kembali isu lama seputar ijazah Gibran yang sempat dipersoalkan, serta rumor tentang arah dukungan politik Jokowi terhadap pemerintahan saat ini. Kombinasi isu tersebut membuat nama Gibran kembali menduduki posisi trending di berbagai platform.Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!Secara politik, posisi Gibran kini berada di persimpangan strategis. Sebagai wakil dari Prabowo, ia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghadapi opini publik yang kerap kritis terhadap figur muda di lingkaran kekuasaan. Tidak sedikit pihak yang menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu juga menjadi sinyal penting tentang konsolidasi kekuatan politik nasional.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanIsu mengenai keabsahan ijazah dan dugaan politik dinasti kembali menjadi bahan diskusi hangat. Bagi sebagian pihak, kehadiran Gibran dalam jabatan tinggi negara masih menjadi simbol dari transisi generasi politik, sementara bagi lainnya hal itu dianggap mencerminkan kecenderungan oligarki kekuasaan yang sulit dihindari.Selain itu, muncul juga spekulasi bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi turut membahas strategi pemerintahan ke depan, termasuk kemungkinan penyegaran kabinet dan arah komunikasi politik menjelang tahun kedua masa pemerintahan. Dalam konteks ini, posisi Gibran akan sangat menentukan, baik secara simbolik maupun strategis.****

Lingkaran.id - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Rencananya presiden akan melakukan penyerahan smelter timah sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk.Smelter dimaksud adalah milik PT Tinindo Internusa, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian diperkirakan Rp 300 Triliun.Adapun pabrik pemurnian yang disita lainnya oleh Kejagung antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkal Pinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.Dalam kasus itu juga menyeret pengusaha Harvey Moes yang merupakan suami dari selebriti Sandra Dewi.Melansir detikSumbagsel, Penyerahan akan dilakukan di Smelter PT Tinindo Internusa di Jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang.Sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arasani dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah melakukan tinjauan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman."Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak kegiatan agar kegiatan kunjungan presiden termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib, dan aman," kata Hidayat, saat melakukan tinjauan di lokasi, kemarin.Hidayat juga mengatakan kebutuhan administratif terkait kunjungan terus dimatangkan. Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal dan pihak terlibat lainnya yang menyukseskan kunjungan kepala negara ini.

Lingkaran.id -Lima smelter timah atau pabrik pemurnian timah di Bangka Belitung diambil alih untuk dikelola oleh negara.Lima smelter perusahaan swasta tersebut antara lain milik PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).Smelter-smelter tersebut disita terkait kasus megakorupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.Kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah pengungkapan kasus korupsi di Indonesia itu merugikan negara dan lingkungan senilai Rp 300 triliun.Selain melibatkan para petinggi dan karyawan perusahaan smelter swasta, kasus ini juga menyeret para petinggi PT Timah, pejabat Dinas ESDM Pemprov Bangka Belitung, Kementerian ESDM hingga pengusaha Harvey Moeis.Lima smelter yang bekerja sama dengan PT Timah dalam kasus tersebut juga diseret ke pengadilan.Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Bangka Belitung untuk melihat langsung smelter yang sudah jadi Barang Rampasan Negara (BRN).Peninjauan dipusatkan di smelter milik PT Tinindo Inter Nusa (TIN) berlokasi di kawanan industri Ketapang, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang.Prabowo juga dijadwalkan berkunjung ke Kantor Pusat PT Timah Tbk selaku perusahaan pertambangan milik negara, berlokasi di Jalan Sudirman Kota Pangkalpinang.Smelter PT TIN adalah milik pengusaha Hendry Lie.Hendry Lie dijatuhi vonis 14 tahun penjara pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI).Pendiri salah satu maskapai penerbangan itu juga dikenakan denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun.  

Lingkaran.id -Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap tegas Indonesia terhadap isu Palestina dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80, Selasa (23/9). Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo menyerukan agar tragedi kemanusiaan di Gaza segera diakhiri dan mendesak seluruh negara anggota PBB mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.Presiden Prabowo Teken Perpres IKN Jadi Ibu Kota Politik Mulai 2028, Ribuan ASN Siap Dipindah Ke IKN“Indonesia mengajak seluruh komunitas internasional untuk mengakhiri tragedi di Gaza. Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkeadilan bagi rakyat Palestina dan Israel,” tegas Prabowo.Pidato ini mendapat sorotan internasional karena menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum dunia.BPC GMKI Cabang Palembang Masa Bakti 2025–2027 Resmi Dilantik, Tegaskan Peran Kawal Isu Publik di SumselPrabowo juga menyampaikan bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud selama penderitaan rakyat Palestina diabaikan. Oleh sebab itu, Indonesia siap berperan aktif dalam upaya diplomasi global untuk mendorong penyelesaian konflik.Kehadiran Prabowo di podium utama PBB disebut sebagai momentum diplomasi Indonesia untuk kembali memainkan peran strategis di kancah internasional.****

Lingkaran.id -Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, serta pejabat negara mulai tahun anggaran 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah diperkirakan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru, ASN, hingga pejabat negara. Angka ini naik  dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan komitmen serius Prabowo dalam meningkatkan kualitas aparatur negara.Libur Cuti Bersama 2026 !! Banyak Long Weekend Catat TanggalnyaRincian KenaikanGuru ASN akan mendapatkan tambahan setara 1 kali gaji pokok.Guru non-ASN yang sudah mengikuti sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan menerima tunjangan profesi Rp 2 juta per bulan.ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara masuk daftar penerima kenaikan gaji, berbeda dengan Perpres sebelumnya yang tidak menyertakan pejabat negara.Menurut pemerintah, langkah ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan aparatur negara sekaligus mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik. Khusus bagi TNI dan Polri, kenaikan gaji disebut akan menambah motivasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban nasional. Wahyudin Moridu Terancam Dipecat, DPRD Gorontalo Gelar Sidang Etik Imbas Video KontroversialMeski sudah dipastikan berlaku pada 2025, publik masih menunggu kepastian apakah kebijakan ini akan berlanjut pada 2026. Pasalnya, hingga kini Nota Keuangan RAPBN belum mencantumkan detail kenaikan gaji untuk tahun berikutnya.Kebijakan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan pencarian Google. Banyak ASN, guru, dan tenaga kesehatan menyambut gembira, sementara sebagian masyarakat menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan.Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.***

Lingkaran.id -Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, kini menghadapi ancaman pemecatan setelah video ucapannya yang menyebut hendak “merampok uang negara” viral di media sosial. Kasus ini membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo bergerak cepat dengan menggelar sidang etik untuk memproses perilaku kontroversial tersebut. BK DPRD Gorontalo memastikan sudah memanggil Wahyudin untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemeriksaan, ia mengakui dirinya yang ada di video, namun beralasan ucapannya terjadi dalam kondisi tidak sadar dan tanpa menyadari sedang direkam.Terpaksa Dirumahkan Imbas Stok Kosong, Video Haru Pegawai Shell Viral“Kami sudah mendengarkan penjelasan yang bersangkutan. Proses selanjutnya akan ditentukan dalam sidang etik. Jika terbukti melanggar kode etik, sanksinya bisa berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRD,” ujar salah satu anggota BK DPRD.PDIP Provinsi Gorontalo juga tidak tinggal diam. Pihaknya menegaskan bahwa pernyataan Wahyudin tidak mencerminkan sikap partai. Sebuah rapat internal dijadwalkan untuk membahas opsi sanksi, mulai dari peringatan keras hingga pemecatan dari keanggotaan partai.“Partai punya mekanisme dan kode etik yang jelas. Kami akan ambil langkah sesuai aturan organisasi,” kata pengurus PDIP Gorontalo.Libur Cuti Bersama 2026 !! Banyak Long Weekend Catat TanggalnyaDi media sosial, tagar #PecatWahyudin mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga menilai ucapannya mencoreng nama baik DPRD dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.“Kalau memang terbukti, jangan hanya diberi teguran. Harus dipecat agar jadi pelajaran bagi yang lain,” tulis salah satu komentar warganet.Sidang etik DPRD Gorontalo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hasilnya akan menentukan apakah Wahyudin Moridu tetap bertahan sebagai anggota legislatif atau resmi diberhentikan dari jabatannya.****

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara dan merupakan bagian dari reshuffle kabinet 2025. Muhammad Qodari lahir di Palembang, 15 Oktober 1973. Ia menempuh pendidikan Sarjana Psikologi Sosial di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Magister Political Behavior di University of Essex, Inggris, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada 2016.Hasil Al-Nassr vs Istiklol: Skor 5-0, Highlight Gol, dan Fakta Menarik Liga Champions Asia 2025Sebelum menjabat Kepala KSP, Qodari dikenal luas sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga survei terkemuka di Indonesia. Ia pernah menjabat Wakil Kepala KSP sejak Oktober 2024 hingga September 2025, sebelum akhirnya diangkat menjadi kepala.Real Salt Lake vs LAFC: Son Heung-Min Bawa LAFC Menang 2-0 di UtahSetelah resmi dilantik, Qodari menekankan pentingnya memperluas sumber komunikasi pemerintah yang kini tidak hanya terpusat di Pusat Komunikasi Kepresidenan (PKP). Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.Pengangkatan Qodari diharapkan membawa strategi komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, sekaligus menegaskan posisi KSP sebagai pusat koordinasi kebijakan dan pengelolaan isu strategis nasional.****

Lingkaran.id - Politisi Partai Gerindra, Saraswati Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Sara, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9).“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” tulis Sara dalam keterangan resminya.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianMeski memilih mundur, Sara berharap masih diberi kesempatan menyelesaikan satu agenda terakhir, yakni pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang tengah dibahas di Komisi VII DPR RI.Dalam keterangannya, Sara menjelaskan bahwa keputusannya mundur tidak lepas dari ucapan yang sempat ia lontarkan dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Menurutnya, pernyataan tersebut telah menyakiti banyak pihak, terutama kelompok masyarakat yang masih berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Padahal niat saya sebenarnya ingin mendorong lahirnya semangat kewirausahaan, terutama di era transformasi digital yang membuka peluang luas di sektor ekonomi kreatif. Namun, saya sadar ucapan saya telah melukai hati banyak orang,” ungkap Sara. Ia menegaskan bahwa kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.“Saya menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” tambahnya.Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dirilis, Begini Cara Cek Hasil Seleksi di SSCASN BKNDalam pernyataan pengunduran dirinya, Sara tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan, khususnya warga Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang memilihnya dalam pemilu legislatif lalu.“Saya mohon maaf apabila selama mengemban tugas sebagai wakil rakyat ada hal-hal yang mengecewakan. Terima kasih atas semua kepercayaan yang telah diberikan,” pungkasnya.***