Lingkaran.id - Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu (21/7/2024) menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan di pemerintahan yang telah memicu protes nasional oleh mahasiswa yang telah menewaskan sedikitnya 114 orang dalam beberapa hari terakhir."Menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung mengarahkan bahwa 93% pekerjaan pemerintah di Negara Asia Selatan harus terbuka bagi kandidat yang pantas," Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin kepada Reuters.Pemerintah Wajibkan Asuransi Bagi Semua Kendaraan Mulai Tahun Depan“Mahasiswa dengan jelas mengatakan bahwa mereka sama sekali bukan bagian dari kekerasan dan pembakaran yang terjadi di Bangladesh sejak Senin,” katanya melalui telepon.“Saya berharap keadaan normal akan kembali setelah keputusan hari ini dan orang-orang dengan motif tersembunyi akan berhenti menghasut orang,” kata Amin Uddin.“Saya akan meminta pemerintah untuk mencari pelaku kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.” Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota pada tahun 2018, namun pengadilan rendah menerapkannya kembali bulan lalu, mematok total kuota sebesar 56%, sehingga memicu protes dan tindakan keras pemerintah.Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah dihentikan sejak Kamis, sehingga negara berpenduduk hampir 170 juta orang itu terputus sementara pasukan keamanan menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik.Warga Girang Minyak Goreng Murah, Curiga Saat Diminta Foto KTP dan SelfieTentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka, tempat pos pemeriksaan militer didirikan, setelah pemerintah memerintahkan jam malam pada Jumat malam. Jalan-jalan di dekat Mahkamah Agung langsung sepi setelah keputusan tersebut diambil, kata seorang saksi mata kepada Reuters. Sebuah tank militer ditempatkan di luar gerbang pengadilan, menurut tayangan televisi. Tentara Bangladesh memberlakukan jam malam ketika protes meningkat. 

Lingkaran.id - Dinamika politik Amerika Serikat (AS) terus terjadi menjelang pesta demokrasi negara itu yang bakal berlangsung pada November 2024.Usai kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, menjadi sasaran upaya percobaan pembunuhan pada 13 Juli 2024 lalu, kini giliran kandidat Partai Demokrat Joe Biden yang mengumumkan mundur dalam pencalonannya dalam pemilu AS 2024.Ia justru mendukung wakilnya, Kamala Harris untuk maju menggantikannya.Saat mengumumkan keputusannya itu, Biden mengatakan bahwa memilih Harris sebagai wakilnya dalam pemilu AS 2020 merupakan keputusan terbaik yang pernah ia buat, seraya meminta dukungan Partai Demokrat untuk mendukungnya kali ini."Hari ini saya ingin memberikan dukungan penuh dan dukungan saya agar Kamala menjadi calon dari partai kami tahun ini," kata Biden dalam sebuah postingan di X.Pemerintah Wajibkan Asuransi Bagi Semua Kendaraan Mulai Tahun DepanHarris telah mencetak sejarah dengan menjadi wakil presiden kulit hitam dan perempuan pertama dalam sejarah AS. Meski begitu, ia tetap menghadapi kekhawatiran apakah ia dapat mengalahkan kandidat Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump.Dilansir Al Jazeera, Senin (22/7/2024), berikut adalah sejumlah fakta mengenai Kamala Harris dan kiprahnya dalam politik AS.Harris, yang lahir di Oakland, 20 Oktober 1964, merupakan putri dari ibu turunan India dan ayahnya yang kelahiran Jamaika.Ia menempuh pendidikan di Howard University di Washington, D.C. sebelum mendapatkan gelar sarjana hukum dari University of California College of the Law, San Francisco.Dia mulai bekerja di kantor kejaksaan Alameda County, sebelum pindah ke kantor kejaksaan San Francisco.Dia kemudian menjadi jaksa wilayah San Francisco pada tahun 2003. Dia kemudian terpilih sebagai jaksa agung California, yang merupakan pejabat tertinggi penegakan hukum di negara bagian tersebut, pada tahun 2010 dan terpilih kembali empat tahun kemudian.Wanita berusia 59 tahun itu kemudian terpilih menjadi anggota Senat AS pada tahun 2016 dan menjadi kritikus utama Trump, terutama terkait kebijakan imigrasinya.Pertanyaan agresifnya terhadap calon Mahkamah Agung Brett Kavanaugh pada tahun 2018 membantu memperkuat kredibilitasnya sebagai salah satu bintang papan atas Partai Demokrat.Harris menikah dengan pengacara Doug Emhoff, yang menjadi "pria kedua" pertama dalam sejarah AS setelah pemilu tahun 2020. Hingga kini, Harris dan Emhoff tidak memiliki anak.Harris awalnya mencalonkan diri untuk Gedung Putih pada pemilu tahun 2020, tetapi dengan cepat memudar di musim pemilihan pendahuluan setelah tampil lesu dalam debat.Warga Girang Minyak Goreng Murah, Curiga Saat Diminta Foto KTP dan SelfieKetika Biden memperkuat kepemimpinannya pada tahun 2020, dia bersumpah akan memilih seorang wanita sebagai pasangannya. Pemilihan Harris dipandang sebagai upaya untuk menarik pemilih kulit hitam dan memberi energi pada basis partai.Kredensial Harris dalam penegakan hukum dan pendekatan sentris juga dipandang sebagai aset yang dapat menarik pemilih yang ragu-ragu untuk menjauh dari Trump.Dalam debat tahun 2019, Harris juga menantang Biden dalam hal pemilihan umum, sebuah momen viral yang menurut banyak orang mungkin akan mengakhiri peluangnya untuk menjadi wakil presiden begitu Biden menjadi calon dari partai tersebut.Haris telah berhasil menorehkan sejumlah sejarah dengan menjadi wanita kulit hitam pertama yang memegang hampir semua peran yang pernah dia miliki: jaksa wilayah San Francisco, jaksa agung California, senator dari California, dan wakil presiden AS.Harris juga merupakan putri imigran pertama yang terpilih sebagai wakil presiden.Profesor di Universitas George Mason Jennifer Victor menggambarkan Harris sebagai "wakil presiden yang sangat tipikal".Harris sebagian besar mendukung kebijakan khas pemerintahan Biden, termasuk undang-undang infrastruktur, imigrasi, pengendalian senjata, dan upaya untuk melindungi hak aborsi.Secara khusus, Harris ditugaskan menjadi ujung tombak upaya membendung migrasi dari Amerika Tengah."Angka popularitasnya tidak terlalu tinggi, tapi dia juga belum mendapat banyak liputan pers," kata Victor."Dia belum menjadi pusat perhatian dalam wacana politik selama beberapa tahun terakhir… tapi menurut saya apa yang akan kita lihat adalah peningkatan besar-besaran."

Lingkaran.id - Donald Trump telah memilih JD Vance, senator junior dari Ohio dan penulis memoar "Hillbilly Elegy," sebagai calon wakil presidennya untuk pemilihan presiden mendatang. Pengumuman ini disampaikan pada hari Senin, 15 Juli 2024, waktu setempat.Vance, yang dulunya adalah kritikus vokal Trump dan pernah menyebutnya sebagai "Hitler Amerika" dan "penipuan total," kemudian menerima Trump saat mencalonkan diri untuk kursi Senat pada tahun 2022. Vance akhirnya mendapatkan dukungan dari mantan presiden dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik yang ketat.Emak-Emak Viral Ngamuk di Depan Masjid, Merasa Terganggu Saat Jamaah Salat MagribJames David Vance atau yang lebih dikenal sebagai JD Vance, adalah seorang senator dari Ohio yang dilantik pada 3 Januari 2023. Vance lahir dan dibesarkan di Middletown, Ohio, sebuah kota manufaktur yang dulunya berkembang pesat dengan mayoritas penduduknya berasal dari kalangan menengah. Namun, situasi berubah ketika banyak keluarga kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan serta masalah sosial, termasuk keluarga Vance. Pengalaman sulit masa kecilnya dituangkan dalam memoar "Hillbilly Elegy" yang diterbitkan pada 2016.Mengutip AP News, disebutkan bahwa memoar tersebut memberikan gambaran nyata tentang cobaan, kerja keras, dan keputusan yang diambil oleh anggota keluarga dan teman-temannya. Melalui buku itu, Vance ingin menyampaikan kepada warga AS dari latar belakang yang sama bahwa perubahan bisa terjadi jika ada kemauan. Buku itu menjadi salah satu yang terpopuler pada 2016.Karir politik Vance dimulai pada tahun 2022 ketika ia melihat peluang setelah senator Partai Republik dari Ohio, Rob Portman, memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi.Vance memulai kampanye dengan modal 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 162 miliar dari sumbangan mantan bosnya di Silicon Valley, Peter Thiel. Ia pun terpilih dan dilantik pada 3 Januari 2023. Selama menjabat, ia dikenal sebagai tokoh konservatif yang mendukung kebijakan ekonomi populis. Senator berusia 39 tahun ini juga menjadi anggota kongres yang paling skeptis terhadap bantuan ke Ukraina.Tragedi di Rumah Dinas Wakapolres Sorong, Bripda Riko Ditemukan TewasDalam beberapa bulan terakhir, Vance telah mengusulkan beberapa rancangan undang-undang (RUU), meski sering kali ditolak di DPR. Beberapa RUU yang pernah diajukannya antara lain penahanan dana federal untuk perguruan tinggi yang memprotes perang Israel di Gaza dan mempekerjakan imigran gelap, serta RUU yang memutus akses pemerintah China ke pasar modal AS. Nilai-nilai tersebut juga ia sampaikan melalui pidatonya di Konferensi Konservatif Nasional baru-baru ini.

Lingkaran.id -  Politikus Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan."Nanti pelantikannya di istana. Kita buatkan presscon [konferensi pers] untuk teman wartawan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada wartawan saat ditemui di Press Tour Kemenkeu, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).Dunia ekonomi dan Tommy, sapaan akrab Thomas memang sangat dekat. Keponakan Prabowo Subianto ini memiliki 'darah biru' ekonom. Dikutip dari laman Partai Gerindra, Tommy, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Dia merupakan anak dari mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Soedradjad Djiwandono. Adapun Soedradjad adalah suami dari Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Prabowo Subianto. Dengan demikian dia juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.Emak-Emak Viral Ngamuk di Depan Masjid, Merasa Terganggu Saat Jamaah Salat MagribTommy menempuh pendidikan S1 bidang sejarah di Haverford College Pennsylvania. Dia melanjutkan studi master di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional John Hopkins University. Selanjutnya, Tommy sempat menempuh pendidikan di School of Advanced International Studies, Washington DC.Kariernya bermula dari seorang wartawan pada 1993. Setelahnya, Tommy menggeluti profesi sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. Pada tahun 2006, Tommy pindah ke perusahaan pamannya Hashim Djojohadikusumo di Arsari Group. Ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agribisnis.Sementara itu, Sri Mulyani dan Thomas sudah dua bulan menjalin komunikasi dan koordinasi tentang tata kelola fiskal dan siklus APBN. Sri Mulyani mempunyai sebutan khusus ke Thomas, yakni Mas Tommy."Itu namanya Pak Tommy Djiwandono, aku manggilnya mas sih, pak terlalu tua. Mas Tommy Djiwandono untuk yang belum kenal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers seusai bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Jumat, (31/5/2024).Tragedi di Rumah Dinas Wakapolres Sorong, Bripda Riko Ditemukan TewasGugus Tugas Sinkronisasi merupakan tim yang dibentuk Prabowo-Gibran untuk melakukan transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2024. Tim ini diketuai oleh pentolan Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, serta Ahmad Muzani selaku wakil ketua tim.Di tim tersebut, Thomas Djiwandono masuk sebagai anggota bidang keuangan, dengan anggota Budi Djiwandono, Sugiono, serta Prasetyo Hadi. Semuanya berasal dari Partai Gerindra.

Lingkaran.id -Di tengah kancah politik Indonesia yang semakin dinamis, terdapat tren yang menarik perhatian, yaitu partai politik yang mengusung calon dengan popularitas tinggi namun memiliki catatan keburukan. Fenomena ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat politik, mengingat pentingnya integritas dalam kepemimpinan.Popularitas sebagai Senjata PolitikPopularitas seorang calon sering kali dijadikan modal utama dalam kontestasi politik. Figur yang dikenal luas oleh masyarakat memiliki peluang besar untuk menarik dukungan pemilih. Misalnya, selebritas, tokoh media, atau pengusaha sukses sering kali dipandang sebagai kandidat potensial karena mereka sudah memiliki pengaruh dan pengenalan yang tinggi di masyarakat.Namun, di balik popularitas tersebut, terdapat beberapa calon yang memiliki catatan keburukan, baik dari segi hukum maupun moral. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria yang seharusnya digunakan dalam memilih pemimpin.Anak Muda Mengelola Stres Dari Tuntutan Akademik Dan Kehidupan Digital Yang Semakin KompleksKasus TerkiniBaru-baru ini, beberapa partai besar di Indonesia telah mengumumkan dukungan mereka terhadap calon yang kontroversial. Meski memiliki rekam jejak yang tidak sempurna, popularitas mereka dianggap cukup untuk memenangkan suara rakyat.Contoh nyata dapat dilihat dari kasus seorang tokoh politik yang pernah terjerat kasus korupsi, namun tetap mendapatkan dukungan kuat dari partainya. Faktor popularitas dan jaringan yang luas tampaknya lebih diutamakan daripada integritas dan rekam jejak bersih.Dampak terhadap DemokrasiFenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut para ahli politik, pemilihan calon yang hanya berdasarkan popularitas tanpa mempertimbangkan integritas dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Pemilih yang kecewa mungkin menjadi apatis dan kurang partisipatif dalam proses demokrasi.Selain itu, praktik ini dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Ketika tokoh dengan catatan buruk dapat dengan mudah mencalonkan diri dan bahkan memenangkan posisi penting, hal ini memberikan sinyal bahwa pelanggaran hukum dan etika dapat ditoleransi selama seseorang memiliki popularitas.Pembentukan Generasi Digital Intelektual (GDI): Membangun Masa Depan Indonesia Yang Cerdas Dan Terampil Dalam TeknologiReaksi Publik dan PengamatReaksi publik terhadap fenomena ini beragam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa popularitas adalah refleksi dari kehendak rakyat, sementara yang lain merasa bahwa rekam jejak dan integritas harus menjadi prioritas utama. Pengamat politik juga memberikan pandangan yang kritis terhadap tren ini, mengingatkan bahwa kualitas kepemimpinan lebih penting daripada sekadar popularitas.Mereka menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh popularitas semata.Tren partai politik di Indonesia yang mengusung calon dengan popularitas tinggi namun memiliki catatan keburukan menimbulkan berbagai perdebatan. Meskipun popularitas penting dalam kontestasi politik, integritas dan rekam jejak bersih seharusnya tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Masyarakat dan pemilih diharapkan dapat lebih kritis dan bijak dalam menentukan pilihan mereka untuk masa depan yang lebih baik.*** 

Lingkaran.id -Rusydi Nasution adalah kandidat Walikota Kota Padang Sidempuan pada Pemilihan 2024. Dilahirkan dan dibesarkan di kota Padangsidimpuan, Rusydi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Pertanian (STP) dari Intitut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1996 serta melanjutkan Program Magister Manajemennya di IPB pada tahun 2012. Pengalaman profesionalnya yang luas mencakup sektor pemerintahan yang memungkinkannya untuk menghadapi tantangan dengan solusi inovatif.Rusydi dikenal karena keterlibatannya dalam pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, menggambarkan dedikasinya terhadap kesejahteraan warga. Dengan visi jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Rusydi bertekad untuk menciptakan perubahan yang signifikan di Kota Padang Sidempuan jika terpilih sebagai Walikota.Tragis! Karyawan Koperasi Tewas Dibakar Saat Tagih Utang, Ditemukan Tinggal KerangkaPC. TIDAR Padangsidimpuan dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Rusydi Nasution akan membawa Padangsidimpuan ke arah kemajuan yang lebih baik. "Kami yakin bahwa dengan kepemimpinan Rusydi Nasution, Padangsidimpuan akan mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek pembangunan," ujar Ahmad Rusli, Sekretaris PC. TIDAR Padangsidimpuan dalam sebuah pertemuan dengan para anggota komunitas Gerakan Milineal Sidimpuan BERKAH.PC. TIDAR Padangsidimpuan menyoroti pengalaman dan dedikasi Rusydi Nasution dalam memimpin berbagai inisiatif pembangunan sebelumnya serta kemampuannya untuk mempersatukan berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. "Rusydi Nasution telah terbukti sebagai pemimpin yang visioner dan berorientasi pada hasil. Kami optimis bahwa visi dan programnya akan membawa berkah bagi masyarakat Padangsidimpuan," tambah Rusli dalam pertemuan tersebut.Kepada lingkaran.id. Rusli selaku Sekretaris  PC. TIDAR Padangsidimpuan juga menegaskan komitmennya mereka untuk mendukung setiap langkah yang diambil oleh Rusydi Nasution dalam mewujudkan visi bersama untuk Kota Padangsidimpuan.Kapolda Sumbar Ungkap Pemilik Akun Medsos yang Viralkan Kematian Afif Maulana Sudah Ditemukan "Kami siap bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama menciptakan Padangsidimpuan yang lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan beliau," ungkap Rusli kepada lingkaran.id.Dengan demikian, PC. TIDAR Padangsidimpuan secara bulat menegaskan bahwa mereka melihat masa depan yang cerah bagi Padangsidimpuan di bawah kepemimpinan Rusydi Nasution, dan siap mendukung setiap langkah yang diambil untuk mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang lebih Maju dan BERKAH.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami pengadaan 6 juta paket bantuan sosial (bansos) Covid-19, yang diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK Jakarta pada Kamis (4/7/2024).Menurut Tessa, pengadaan ini terbagi dalam tiga tahap, dengan masing-masing tahap mengandung sekitar 2 juta paket bansos.Duet Anies dan Andika semakin mencuat "Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar 2 juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan 2 juta sekitar 6 juta, ya, enam juta paket," ujarnya.Namun, Tessa menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan belum bisa memberikan rincian lebih lanjut tentang dugaan kasus ini."Kami masih mendalami hal ini karena masuk ke materi penyidikan, jadi belum bisa diungkap lebih jauh," tambahnya.Sebelumnya, KPK telah mengidentifikasi potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini yang mencapai Rp 250 miliar. Angka ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring berjalannya penyidikan lebih lanjut.Penemuan Mayat Pria Tanpa Alat Kelamin Gegerkan Warga"Update terakhir potensi kerugian negara untuk bansos banpres senilai Rp 250 miliar, dan ini masih sementara, bisa berubah nanti," kata Tessa pada Selasa (2/7/2024).Tessa juga menjelaskan bahwa angka kerugian ini bisa bertambah seiring dengan penambahan alat bukti dan hasil pemeriksaan saksi yang terus dilakukan oleh tim auditor KPK.***

Lingkaran.id - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan pentingnya keseriusan semua pihak dalam menangani praktik perjudian, khususnya judi online yang semakin marak.Hevearita mengungkapkan bahwa praktik perjudian ini dapat berdampak fatal pada ekonomi masyarakat serta merusak keluarga.Skandal Pelecehan Seksual, Hasyim Asy’ari Diberhentikan dari KPU“Perjudian sangat merugikan negara. Kami berkomitmen untuk terlibat dalam pemberantasan judi, baik online maupun offline, sesuai arahan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi),” kata Hevearita, dikutip dari suaramerdeka pada Kamis (4/7/2024).Ia juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam praktik judi, baik sebagai pemain maupun bandar."Pasti ada sanksi di Undang-Undang ASN. Kami komitmen karena dampaknya luas. Yang main bapaknya, tapi yang jadi korban bisa anak dan istrinya," tegasnya.Menurut Hevearita, perjudian menyebabkan berbagai macam dampak negatif, termasuk kerugian harta benda dan nyawa, serta berdampak pada anak dan keluarga."Ini yang merasuki pikiran rakyat, jangan mudah tergiur dengan mendapatkan kekayaan melalui judi online," lanjutnya.Hevearita, yang akrab disapa Mbak Ita, meminta jajarannya, termasuk Lurah dan Camat, untuk melakukan deteksi dini dan sosialisasi dampak buruk judi."Ini yang kami lakukan agar mereka bisa melihat dan mendeteksi wilayah, karena beberapa titik sudah terdeteksi. Jaringan judi online dari Kamboja, Medan, Jakarta, dan Kota Semarang sedang gencar menyasar berbagai usia," ujarnya.Postingan Terakhir Dimas Yonathan Tarigan Guru SMK Gantung Diri di FlyoverIa menambahkan bahwa Kota Semarang, yang berada di tengah Pulau Jawa, menjadi sasaran dan berpotensi sebagai tempat transit jaringan perjudian karena mudah dijangkau berbagai transportasi."Karena Kota Semarang ini di tengah-tengah Pulau Jawa, sehingga menjadi sasaran, dan juga berpotensi sebagai tempat transit karena mudah dijangkau berbagai transportasi," pungkasnya.***

Lingkaran.id - Usai dikabarkan duet dengan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta 2024, PKB selaku partai politik yang mengusung Anies Baswedan kini jalin komunikasi dengan PDIP guna buka potensi duet Anies bersama Panglima TNI Jenderal Purn. Andika Perkasa.Meskipun masih wacana Anies Baswedan-Andika Perkasa, sejumlah pakar menilai jika dua sosok politikus ternama ini diduetkan akan berpeluang besar. Dinukil dari Antaranews, Relawan Kami Anies bahkan lebih dulu mendorong mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk berpasangan dengan Andika Perkasa.Berikut respons sejumlah pihak menanggapi pasangan Anies-Andika dalam Pilkada Jakarta 2024.Selaku pendukung Anies Baswedan, relawan ini bahkan telah mendeklarasikan dukungan pasangan Anies-Andika sejak 6 Juni 2024 lalu. Jiwa leadership Anies bila dikolaborasikan dengan gaya militer ala Andika Perkasa dinilai cocok. Andika dikenal sebagai sosok yang cerdas dengan berbagai gelar pendidikan, karismatik, dan selama aktif sebagai aparatur militer dikenal tidak pernah nyeleneh. Jadi, keduanya bersih secara latar belakang karier dan pantas untuk memimpin DKI Jakarta selama lima tahun kedepannya.Penemuan Mayat Pria Tanpa Alat Kelamin Gegerkan WargaCak IminSelaku Ketua Umum PKB yang mengusung Anies, Cak Imin memberikan tanggapan bahwa partainya telah jalin komunikasi dengan Ketua DPP PDIP yakni Said Abdullah. "Ya kita komunikasi saya dengan Pak Said berkomunikasi. Masih, masih, masih pencocokan hasil survei, masih mencocokkan potensi masing-masing," kata Cak Imin menjawab pertanyaan awak media.Cak Imin juga masih mempertanyakan apakah dari Anies dan Andika sendiri mau dipasangkan dan memikirkan kekuatan kompetisi mereka di Jakarta nanti.Hidayat Nur WahidTak sejalan dengan PKB, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru merasa percaya diri jika duet Anies dan Andika tidak akan terjadi. Anies akan tetap memilih Sohibul Iman sebagai pasangan cawagubnya. Hal ini lantaran Hidayat Nur Wahid meyakini pikiran rasional Anies akan mempertimbangkan track record calon pasangannya. Dan Sohibul Iman adalah kandidat yang ideal untuk melengkapi mantan Mendikbud itu.Tak Dibelikan Rokok, Remaja ini Ancam Akan Bunuh IbunyaUtut AdiantoPolitikus asal PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Utut Adianto memberikan statement terkait usulan pasangan Anies-Andika. Dirinya mewakili internal PDIP mengeluarkan sinyal lampu merah untuk Andika menjadi cawagub Anies."Kan Pak Andika Panglima TNI. Kalau untuk jadi wagub, hemat saya nanti, menurut saya enggak pas lah," ujar Utut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan pada 3 Juli 2024. Andika Perkasa dinilai lebih mampu dan berkapasitas menjadi gubernur di Jawa Tengah serta memberi rasa aman terhadap kader-kader PDIP di Jawa Tengah.

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan batas usia minimal bagi calon kepala daerah, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA). KPU memutuskan bahwa calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun pada 1 Januari 2025, sementara calon wakil kepala daerah harus minimal berusia 25 tahun pada tanggal yang sama."Disimpulkan bahwa keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2024).Mahasiswa cenderung mencari kerja keluar negeri setelah tamat sekolah"Dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025. Jadwal dan tata cara pelantikan serentak diatur dengan Peraturan Presiden," tambahnya.Hasyim menjelaskan bahwa ada tiga kerangka hukum yang menjadi dasar penetapan peraturan tersebut. Pertama adalah putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 angka 2, yang berbunyi: "Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih."Kerangka hukum kedua adalah ketentuan tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 yang diatur dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada, menyebutkan bahwa: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024."Kerangka hukum ketiga adalah ketentuan tentang Pelantikan Serentak dalam UU Pilkada yang diatur dalam Pasal 164A. Pasal tersebut mengatur bahwa pelantikan harus dilakukan secara serentak pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.Petugas Dishub dengan sengaja menghapus plang parkir gratis di minimarketPasal 165 menyatakan bahwa: "Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota diatur dengan Peraturan Presiden.""Sebagai konsekuensi hukum dari angka 1 dan 2 tersebut, maka pelantikan serentak harus dijadwalkan pada tanggal 1 Januari 2025. Jadwal dan tata cara pelantikan serentak sebagaimana dimaksud angka 3 diatur dengan Peraturan Presiden," tutup Hasyim.Dengan penetapan ini, KPU memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, memberikan kepastian dan kejelasan bagi calon kepala daerah dan masyarakat.***