Lingkaran.id -Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan memulai sidang perdana praperadilan hari ini, Senin (18/11/2024), terkait dengan dugaan korupsi importasi gula kristal mentah yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong. Sidang ini menjadi sorotan publik karena menguji sahnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Lembong. Sidang praperadilan ini dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB, dengan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, yang akan menguji apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ari menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dianggap tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dan oleh karena itu, pihaknya mengajukan praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya langkah penyidikan tersebut.Perjalanan Timnas Indonesia Di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bisa Lolos Lewat Laga Lawan Arab Saudi?Tom Lembong dan Kasus Korupsi Importasi GulaTom Lembong, bersama dengan CS, yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), telah diproses hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang terjadi pada 2015-2016. Kejaksaan Agung mengklaim bahwa kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp400 miliar.Kedua tersangka, termasuk Tom Lembong, telah ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa, 29 Oktober 2024. Kasus ini menjadi sorotan lantaran melibatkan tokoh publik yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.Protes Hukum: Penetapan Tersangka Tidak Berdasarkan Bukti CukupAri Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Ari menganggap bahwa bukti yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk menetapkan Lembong sebagai tersangka tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku."Tim penasihat hukum menilai bahwa bukti yang digunakan oleh Kejaksaan tidak memenuhi syarat untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya proses penyidikan yang telah dilakukan," ujar Ari Yusuf Amir.Kejaksaan Agung Mengklaim akan Usut Tuntas Kasus Korupsi Importasi GulaDi sisi lain, Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini, mengklaim bahwa mereka akan mengusut tuntas dugaan korupsi ini, termasuk kemungkinan untuk menambah tersangka baru dalam kasus ini. Kejaksaan Agung juga menyebut bahwa sejumlah saksi sudah diperiksa, dan penyidikan akan terus berjalan.Kejaksaan Agung menekankan bahwa kasus ini merugikan negara hingga Rp400 miliar dan berpotensi melibatkan lebih banyak pihak dalam proses hukum yang sedang berlangsung.Kisruh Denny Sumargo dan Farhat Abbas Memanas, Densu Ungkap Alasan Kunjungi Rumah FarhatProses Hukum yang Masih BerlanjutSidang praperadilan ini akan menjadi momen penting dalam proses hukum Tom Lembong. Hasil dari sidang perdana nanti akan menentukan apakah penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan tersebut sah atau harus dibatalkan. Publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut terkait apakah Kejaksaan Agung dapat melanjutkan proses hukum terhadap Tom Lembong dan pihak-pihak terkait lainnya, ataukah akan ada perubahan dalam status hukum mereka.Proses ini juga akan menjadi perhatian bagi banyak pihak yang mengikuti perkembangan kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat negara dan tokoh publik.Kejaksaan Agung Siap Buka Kemungkinan Tersangka BaruKejaksaan Agung juga menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk menjerat tersangka baru dalam kasus korupsi importasi gula ini. Hal ini menandakan bahwa proses penyidikan masih terus berlanjut, dan lebih banyak saksi akan diperiksa dalam waktu dekat.***

Lingkaran.id -Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, dengan tegas mengusulkan agar pemerintah Indonesia memblokir seluruh produk Apple dari pasar Tanah Air. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (4/11/2024). Anam menyebutkan bahwa langkah tersebut layak diambil menyusul tuntutan tak masuk akal dari Apple terkait insentif pajak atau tax holiday selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Isu ini mencuat setelah beredarnya kabar mengenai larangan peredaran iPhone 16 di Indonesia. Meski awalnya Anam ikut memperbincangkan hal tersebut, ia kemudian menemukan alasan kuat di balik keputusan pemerintah yang ternyata berkaitan dengan permintaan Apple untuk mendapat keringanan pajak dalam waktu yang sangat lama.Kasus Situs Judi Online: Pegawai Komdigi dan Sipil Terlibat, Total Tersangka Jadi 16 Orang“Emang gila ini iPhone, pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita,” ujar Anam dengan nada geram, sambil menambahkan bahwa permintaan tax holiday 50 tahun itu dianggap tidak realistis dan merendahkan Indonesia. Menurutnya, Apple sudah meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia, namun masih meminta insentif yang dinilai sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut.Bukan hanya iPhone 16, Anam juga mengusulkan agar seluruh produk Apple dilarang beredar di Indonesia jika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pajak yang adil. "Kami rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua produk iPhone," tegasnya.Kondisi Mengkhawatirkan!! Jalan Nasional Lintas Sumatera Di Sihitang Kota Padangsidimpuan AmblasSebagai informasi, hingga kini, penjualan iPhone 16 di Indonesia masih dibatasi karena belum memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 35%. Kementerian Perindustrian juga mengingatkan bahwa produk iPhone 16 yang dibeli melalui jasa ekspedisi atau dibawa dari luar negeri hanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan tidak untuk dijual kembali.Pernyataan Anam ini memicu perdebatan publik mengenai kesetaraan dalam kebijakan fiskal untuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah pun diharapkan untuk lebih tegas dalam melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi perusahaan multinasional.***

Lingkaran.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Thomas Trikasih Lembong, atau yang dikenal sebagai Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada periode 2015-2016.Penetapan ini dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah menemukan bukti yang cukup atas dugaan korupsi yang melibatkan kebijakan impor gula tersebut.Kejati Jatim Laksanakan Eksekusi Terhadap Terpidana Penganiayaan, Gregorius Ronald Tannur Ditangkap di SurabayaDirektur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa selain Tom Lembong, pihaknya juga menetapkan CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) periode 2015-2016, sebagai tersangka dalam kasus yang sama."Hari ini, Selasa, 29 Oktober 2024, penyidik pada Jampidsus telah menetapkan status tersangka kepada dua orang setelah memenuhi bukti yang cukup dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2023," kata Qohar di Kejagung, Jakarta.Dalam penjelasannya, Abdul Qohar menguraikan bahwa Tom Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016 diduga terlibat dalam kebijakan impor gula yang merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.Selain itu, CS yang saat itu memegang jabatan strategis sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di PT PPI, turut berperan dalam proses impor tersebut. Kedua tersangka langsung ditahan sejak statusnya ditetapkan pada hari ini, Selasa (29/10/2024).Viral Foto Pria Pamer Alat Vital Mirip Abidzar, Umi Pipik Beri Tanggapan Lewat Instagram StoryDi tengah proses hukum yang berjalan, publik juga mengingat Tom Lembong sebagai sosok yang aktif dalam dunia politik. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Tom Lembong diketahui tergabung dalam tim sukses calon presiden Anies Baswedan. Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada April 2024, Tom mengungkapkan bahwa agenda perubahan yang diusung bersama Anies akan terus relevan.Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat peran strategis Tom Lembong di pemerintahan serta keterlibatannya dalam arena politik nasional. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini demi memastikan transparansi dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang terlibat.***

Lingkaran.id -Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Pengumuman ini disampaikan langsung di Istana Negara pada Minggu malam, menandai awal kepemimpinan Prabowo yang diharapkan membawa perubahan signifikan bagi pemerintahan.Inilah 48 Menteri yang Siap Mengubah Wajah Indonesia, Kabinet Merah Putih Dimulai!Teddy Indra Wijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai ajudan Prabowo selama masa jabatan Menteri Pertahanan, menggantikan Pramono Anung, yang telah mengabdi selama dua periode di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penunjukan ini mengejutkan, mengingat banyak spekulasi sebelumnya menyebutkan Bambang Eko Suhariyanto sebagai kandidat yang kuat untuk posisi ini. Sebagai Menteri Sekretaris Kabinet ke-20, Teddy membawa latar belakang militer yang mengesankan. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 2011, ia memiliki karir cemerlang di TNI Angkatan Darat, termasuk pelatihan di Amerika Serikat dan menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328.Trust Issue Dalam PILKADA Di Kota PadangsidimpuanDengan penunjukan ini, Prabowo menunjukkan kepercayaannya terhadap Teddy untuk membantu mengelola kabinetnya. Banyak yang menantikan bagaimana visi dan strategi Teddy akan berkontribusi pada pemerintahan yang baru, serta dampaknya terhadap kebijakan nasional ke depan.***

Lingkaran.id -Fenomena "trust issue" dalam konteks PILKADA menjadi isu sentral yang perlu kita cermati. Apakah kandidat yang diusung oleh partai akan mendapatkan dukungan penuh dari kader dan pendukungnya? Kepercayaan adalah dasar dari setiap kolaborasi yang sukses. Namun, sering kali kita melihat kandidat yang diusung tidak memberdayakan kader partai pendukungnya.Ketika kader merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam strategi kampanye, kepercayaan mereka mulai pudar, menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan peluang pemenangan.Kecelakaan Maut di Tol Bawen-Ungaran: Minibus Elf Terguling, Sopir Berusia 19 Tahun dan Belum Memiliki SIMKader partai adalah garda terdepan dalam setiap kontestasi politik, memiliki koneksi kuat dengan masyarakat dan pemilih, serta pemahaman mendalam tentang dinamika lokal. Jika mereka merasa terpinggirkan, motivasi dan semangat juang mereka akan menurun, yang berpotensi berbahaya bagi kandidat yang mengandalkan dukungan mereka.Kandidat yang cerdas mampu membangun hubungan saling percaya dengan kader. Mereka yang mendengarkan, menghargai, dan memberdayakan akan mendapatkan dukungan dan loyalitas yang solid. Sebaliknya, kandidat yang gagal dalam membina hubungan ini harus siap menghadapi konsekuensi dari "trust issue," yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.Viral! Pengendara Mobil Nyaris Tabrak Polisi Saat Hindari RaziaMaka dari itu, kita perlu bersikap kritis dalam memberikan dukungan. Apakah kandidat yang kita pilih berkomitmen untuk memberdayakan kader? Apakah mereka siap membangun ikatan kepercayaan yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar dukungan kita tidak sia-sia.Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa pemenangan yang diraih haruslah merupakan hasil kolaborasi yang kokoh, bukan sekadar keberuntungan. Mari gunakan suara kita untuk mendukung pemimpin yang mengedepankan kepercayaan dan kolaborasi demi kemajuan yang berkelanjutan bagi Kota Padangsidimpuan.Oleh: Hendri Ngesti LubisKetua PC. TIDAR KOTA PADANGSIDIMPUAN 

Lingkaran.id -Dalam sebuah langkah bersejarah, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan susunan Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri yang siap berkontribusi untuk mengubah wajah Indonesia. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kabinet ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan mendorong kemajuan dalam setiap sektor.“Dengan pengumuman ini, kami berharap setiap menteri dapat bekerja maksimal demi rakyat dan bangsa,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.Momen Mengharukan, Titiek Soeharto Rayakan Ulang Tahun Prabowo Dengan Tumpeng Dan DoaBerikut adalah 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih:Budi Gunawan - Menteri Koordinator Bidang Politik dan KeamananYusril Ihza Mahendra - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan PemasyarakatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianPratikno - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanAgus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanAbdul Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatZulkifli Hasan - Menteri Koordinator Bidang PanganPrasetyo Hadi - Menteri Sekretaris NegaraMuhammad Tito Karnavian - Menteri Dalam NegeriSugiono - Menteri Luar NegeriSjafrie Sjamsoeddin - Menteri PertahananNasaruddin Umar - Menteri AgamaSupratman Andi Agtas - Menteri HukumNatalius Pigai - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)Agus Andrianto - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanSri Mulyani Indrawati - Menteri KeuanganAbdul Mu’ti - Menteri Pendidikan Dasar dan MenengahSatryo Soemantri Brodjonegoro - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiFadli Zon - Menteri KebudayaanBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanSaifullah Yusuf - Menteri SosialYassierli - Menteri KetenagakerjaanAbdul Kadir Karding - Menteri Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaAgus Gumiwang Kartasasmita - Menteri PerindustrianBudi Santoso - Menteri PerdaganganBahlil Lahadalia - Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDodi Hanggodo - Menteri Pekerjaan UmumMaruarar Sirait - Menteri Perumahan dan Kawasan PermukimanYandri Susanto - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalIftitah Suryanegara - Menteri TransmigrasiDudy Purwagandhi - Menteri PerhubunganMeutya Viada Hafid - Menteri Komunikasi dan DigitalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianRaja Juli Antoni - Menteri KehutananSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananNusron Wahid - Menteri Agraria dan Tata RuangRachmat Pambudy - Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalRini Widyantini - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiErick Thohir - Menteri Badan Usaha Milik NegaraWihaji - Menteri Kependudukan dan Pembangunan KeluargaHanif Faisol Nurofiq - Menteri Lingkungan HidupRosan Perkasa Roeslani - Menteri Investasi dan HilirisasiBudi Arie Setiadi - Menteri KoperasiMaman Abdurrahman - Menteri Usaha Mikro Kecil dan MenengahWidiyanti Putri - Menteri PariwisataTeuku Riefky Harsya - Menteri Ekonomi KreatifArifatul Choiri Fauzi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakArio Bimo Nandito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaMengungkap 49 Calon Menteri: Siapa Saja yang Diundang Presiden Terpilih untuk Kabinet Baru?Pejabat Setingkat Menteri dalam Kabinet Merah Putih:Selain itu, terdapat juga pejabat setingkat menteri yang tidak berada di bawah koordinasi kementerian koordinator:Sanitiar Burhanuddin - Jaksa AgungMuhammad Herindra - Kepala Badan Intelijen NegaraAM Putranto - Kepala Staf KepresidenanHasan Nasbi - Kepala Kantor Komunikasi PresidenTeddy Indra Wijaya - Sekretaris KabinetPelantikan resmi para menteri dan pejabat setingkat menteri akan berlangsung pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, menandai dimulainya era baru pemerintahan. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kabinet ini untuk mewujudkan visi dan misi mereka.Dengan berbagai latar belakang dan keahlian yang dimiliki para menteri, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat mendorong inovasi dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi Indonesia.***

Lingkaran.id -Dalam upaya merangkai kabinet yang kuat dan beragam, Presiden terpilih mengundang sejumlah tokoh penting untuk bergabung dalam pemerintahan barunya. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, pemanggilan ini berlangsung pada Senin malam (14/10/2024) dan akan dilanjutkan hari ini, Selasa (15/10/2024). Kediaman Prabowo menjadi saksi kedatangan berbagai nama besar, seperti Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Tak hanya itu, kehadiran Wakapolri Komjen Agus Andrianto dan aktivis HAM Natalius Pigai juga menambah bobot diskusi malam itu.Yang menarik perhatian adalah kehadiran sosok-sosok yang tak terduga, seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Widiyanti Putri Wardhana, istri mantan Direktur Utama Indika Energy. Momen ini menandakan keterbukaan presiden dalam menjaring berbagai perspektif untuk menghadapi tantangan yang ada.Kelebihan Berat Badan, 60 Polisi Mulai Program Penurunan Berat BadanBerikut adalah daftar 49 calon menteri yang dipanggil:Prasetyo Hadi - Ketua DPP GerindraSugiono - Wakil Ketua Umum GerindraWidiyanti Putri Wardhana - PengusahaNatalius Pigai - Mantan Komisioner Komnas HAMYandri Susanto - Wakil Ketua Umum PANFadli Zon - Wakil Ketua Umum Partai GerindraNusron Wahid - Politikus GolkarGus Ipul - Sekretaris Jenderal PBNU dan Menteri Sosial saat iniMaruarar Sirait - Politikus Partai GerindraAbdul Kadir Karding - Politikus PKBWihaji - Wakil Ketua Umum GolkarTeuku Riefky Harsya - Sekjen Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Demokrat dan Menteri ATR/BPNArifatul Choiri Fauzi - Sekretaris Pusat Muslimat NUTito Karnavian - Menteri Dalam NegeriZulkifli Hasan - Ketua Umum PAN dan Menteri PerdaganganSatryo Soemantri Brodjonegoro - Akademisi ITBYassierli - Akademisi ITBYusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata NegaraBahlil Lahadalia - Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDMAbdul Mu’ti - Sekretaris Umum PP MuhammadiyahMuhaimin Iskandar - Ketua Umum PKBAgus Andrianto - Wakil Kepala Kepolisian RIRaja Juli Antoni - Sekretaris Jenderal PSI dan Wakil Menteri ATR/BPNAgus Gumiwang - Menteri PerindustrianPratikno - Menteri Sekretaris NegaraRibka Haluk - Pj Gubernur Papua TengahM Iftitah Sulaeman Suryanagara - Politikus DemokratMaman Abdurrahman - Politikus GolkarRachmat Pambudy - Politikus Gerindra dan Akademisi IPBBudi Santoso - Sekretaris Jenderal Kementerian PerdaganganSakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan PerikananRaden Dodi Priyono - Sekjen Kementerian PUPRHanif Faisol Nurofiq - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan HidupSultan Bachtiar Najamudin - Ketua DPD RI terpilihNazarudin Umar - Imam Besar Masjid IstiqlalAndi Amran Sulaiman - Menteri PertanianErick Thohir - Menteri BUMNDito Ariotedjo - Menteri Pemuda dan OlahragaBudi Gunadi Sadikin - Menteri KesehatanAirlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSri Mulyani - Menteri KeuanganVeronica Tan - Mantan Istri Basuki Tjahaja PurnamaDudy Purwagandhi - Komisaris PT PLN dan CEO Jhonlin AirSupratman Andi Agtas - Menteri Hukum dan HAMDonny Ermawan Taufanto - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PertahananRosan Roeslani - Menteri Investasi/BKPMM Herindra - Wakil Menteri PertahananMeutya Hafid - Ketua DPP GolkarSeorang Kades Korupsi Dana Desa untuk Judi Online Hingga Foya-FoyaDengan hadirnya berbagai sosok dari latar belakang yang berbeda, presiden menunjukkan komitmennya untuk membentuk kabinet yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Publik kini menunggu dengan antusias untuk melihat susunan akhir kabinet yang akan mengemban tugas berat dalam memajukan bangsa dan negara. Dalam menghadapi tantangan ke depan, harapan baru muncul dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden terpilih.

Lingkaran.id - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau para hakim di seluruh Indonesia untuk tidak lagi melakukan aksi cuti massal setelah menyampaikan aspirasi mereka. Dasco meminta agar para hakim segera kembali menjalankan tugas untuk melayani masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang membutuhkan layanan pengadilan.Pesan ini disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dalam pertemuan di ruang rapat Komisi III DPR pada Selasa (8/10/2024). Dalam pertemuan tersebut, Dasco menegaskan pentingnya para hakim untuk melanjutkan pekerjaan mereka.Pilu! Sehari Sebelum Akad, Calon Suami Meninggal Akibat Kecelakaan, ini Pesan Terakhirnya"Saya harap pesan ini bisa diteruskan kepada seluruh hakim di Indonesia. Setelah ini, mari kita kembali menjalankan tugas-tugas mulia untuk melayani para pencari keadilan," ujar Dasco.Selain itu, Dasco mengumumkan bahwa DPR akan kembali melanjutkan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan para hakim dan menjaga agar tugas-tugas kehakiman tidak terhambat."Insyaallah, kami semua sudah sepakat. Ada beberapa hal yang akan kami perbaiki, dan dalam periode DPR yang baru ini, kami akan segera meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," tambahnya.Mahasiswa Lampung Ditangkap Setelah Viral Pamer Alat Kelamin ke Kasir Minimarket, Terancam Drop OutNamun, meskipun pembahasan mengenai kesejahteraan hakim akan dilanjutkan, sebagian besar warganet memberikan tanggapan berbeda. Mereka menyatakan bahwa gaji hakim saat ini sudah cukup dibandingkan dengan profesi lain, dan ada anggaran lain yang seharusnya menjadi prioritas, terutama untuk kesejahteraan rakyat.Kritik warganet menunjukkan kekhawatiran bahwa peningkatan kesejahteraan hakim dapat mengabaikan kebutuhan sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Isu ini mengundang perdebatan lebih lanjut terkait prioritas anggaran negara dan bagaimana RUU Jabatan Hakim dapat berdampak pada kesejahteraan publik secara keseluruhan.***

Lingkaran.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago nasib Gibran Rakabuming Raka bakal ditentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Gibran bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029 jika hakim PTUN mengabulkan gugatan yang telah dilayangkan PDI-Perjuangan kepada KPU mengenai penetapan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai cawapres Prabowo Subianto.Viral! Keributan di Kantor Rekrutmen, Pelamar Tuntut Pengembalian UangMenurutnya, jika gugatan PDI-Perjuangan dikabulkan oleh PTUN, maka penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dianggap sebagai cacat hukum."Kalau ini (Gugatan PDIP ke KPU) dikabulkan [majelis Hakim PTUN] maka Gibran bisa tidak dilantik jadi Wapres," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (7/10).Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga berharap Majelis Hakim PTUN bersikap profesional dan transparan serta tidak takut intervensi dari pihak mana pun, mengingat perkara yang ditangani tidak mudah."Ya seharusnya Majelis Hakim PTUN ini kan profesional dan transparan ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat," kata Pangi.Keren! Jembatan Ampera Jadi Lokasi Live TikTokers Palembang, Bikin Warga Terhibur dan Merasa AmanSementara itu, berdasarkan jadwal yang ditetapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, gugatan PDIP terhadap KPU teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, keputusan tersebut akan dibacakan pada Kamis (10/10/2024).Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengusulkan agar Gibran sebaiknya mengundurkan diri jika PTUN nanti memutuskan pencalonan Cawapresnya tidak sah.***

Lingkaran.id -Dalam langkah yang mengejutkan, Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), resmi menunjuk Eko Patrio sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru. Penunjukan ini disambut antusias oleh kader dan penggemar Eko yang berharap sosoknya dapat menghidupkan kembali semangat partai menjelang pemilu. Dalam acara pelantikan yang berlangsung meriah di Jakarta, Zulhas menekankan pentingnya inovasi dan keterbukaan dalam kepemimpinan PAN. “Eko bukan hanya politisi, tetapi juga entertainer yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Kami percaya dia bisa membawa PAN ke arah yang lebih baik,” ungkap Zulhas.Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024Eko Patrio, yang sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR RI dan komedian ternama, mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan. “Ini adalah tantangan baru, dan saya siap membawa PAN lebih dekat dengan masyarakat. Kita perlu mendengarkan suara rakyat dan merangkul semua elemen,” ujar Eko dengan semangat.Media sosial pun dipenuhi dengan respons positif dari netizen, banyak yang menyebut Eko sebagai sosok yang relatable dan mampu menarik generasi muda untuk lebih aktif dalam politik. Beberapa bahkan mengunggah meme lucu terkait penunjukan ini, membuatnya menjadi trending topic di Twitter.Tips Jitu Lulus SKD CPNS 2024, Strategi Nyata Untuk SuksesDengan visi baru dan semangat yang menggebu, Eko Patrio diharapkan mampu mereformasi dan menguatkan PAN, menjadikan partai ini sebagai pilihan utama masyarakat di pemilu mendatang. Apakah Eko akan berhasil menciptakan gebrakan di dunia politik? Kita tunggu saja!***