Lingkaran.id - Beredarnya kembali susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menjadi perbincangan di media massa dan viral di media sosial. Susunan tersebut mencakup 61 nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang dianggap akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran untuk periode pemerintahan 2024-2029.Banyak dari nama-nama tersebut adalah tokoh yang telah lama mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam pencapaiannya sebagai presiden dan wakil presiden.Dico Ganinduto Siap Berlaga di Pilkada Jateng: Gandeng Raffi Ahmad?Dalam susunan tersebut, beberapa nama dari Kabinet Indonesia Maju Jokowi masih dipertahankan, seperti Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Tito Karnavian, yang semuanya akan menempati posisi sebagai Menteri Koordinator (Menko).Namun, beberapa menteri yang sebelumnya memegang posisi penting dalam pemerintahan Jokowi tidak terlihat dalam susunan tersebut. Tokoh-tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani, yang sebelumnya memainkan peran kunci dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia, tidak termasuk dalam susunan tersebut.Meskipun begitu, susunan nama-nama menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang telah beberapa kali menjadi viral ini masih disanggah oleh pihak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum menyusun kabinet resmi.Dasco mengatakan bahwa Prabowo sedang melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.Bupati Sidoarjo Resmi Ditahan KPK: Pemotongan Insentif ASN"Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," ungkap Dasco."Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar," tambahnya.*** 

Lingkaran.id - Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali alias Gus Muhdlor, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik menunjukkan adanya fakta-fakta peran pihak lain yang diduga turut menikmati aliran uang dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Oleh karena itu, Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka baru.Dico Ganinduto Siap Berlaga di Pilkada Jateng: Gandeng Raffi Ahmad?Menurut penjelasan Tanak, ada pembuatan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Ahmad Mudhlor Ali untuk keperluan pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2023.Ari Suryono, Kepala BPPD, kemudian memerintahkan Siska Wati, Kasubag Umum BPPD, untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD serta potongan yang akan diperuntukkan bagi kebutuhan Ari Suryono.Aksi Cabul Penjaga Indekos Terekam CCTV Intip Kamar Anak KosSuryono juga memerintahkan Wati untuk melakukan penyerahan uang secara tunai, yang akan dikoordinir oleh setiap bendahara di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat, dengan tujuan agar praktik pemotongan dana insentif ini terkesan tertutup.Ahmad Mudhlor Ali dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bertindak tegas melalui keputusannya dengan melakukan pemecatan sebanyak 66 pegawainya terkait kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK berdasarkan hasil penyidikan dan bukti terhadap pegawai yang telah terbukti melakukan pemerasan di dalam Rutan."KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulisnya pada Rabu (24/4/2024).PT Pengadaian Kanwil III Palembang Terus Berinovasi Fitur Produk dan Layanan: Permudah Akses Investasi Emas dan Layanan KeuanganKeputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPK pada 2 April 2024. Berdasarkan pemeriksaan itu, 66 pegawai terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, terutama Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 5 huruf k.Pada 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021."Pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut," ungkapnya.KPU Akan Gelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Prabowo-Gibran Hari iniAli menegaskan bahwa keputusan pemberhentian pegawai tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK dalam menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas, serta menunjukkan niatan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.Selain pemberhentian, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas (Dewas), serta melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi untuk terus mengusut keterlibatan pihak lainnya dan kasus serupa di sejumlah rutan.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Dengan penetapan ini, pengamanan terhadap Prabowo mulai hari ini telah diperketat.Sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto kini akan diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelumnya, pengamanan yang dilakukan oleh Polri akan dialihkan menjadi tanggung jawab TNI, khususnya Paspampres.KPU Akan Gelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Prabowo-Gibran Hari iniAturan mengenai pengawalan Presiden terpilih telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2018. Pasal 6 dari Perpres tersebut menyatakan bahwa pengamanan dan pengawalan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan oleh Paspampres setelah penetapan hasil Pemilihan Umum oleh KPU.Biaya pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian Anggaran Kementerian/Lembaga Terkait.Prabowo Ungkap Rasa Syukur Usai Putusan MK dan Bersiap Penetapan Presiden Terpilih Oleh KPUPasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 oleh KPU. Penetapan ini dilakukan dua hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, mengumumkan penetapan pasangan nomor urut 02 sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui rapat pleno terbuka."Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,6% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029," ujar Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap untuk menggelar rapat pleno penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029 usai keputusan sidang sengketa Pilpres 2024.Penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diselenggarakan hari ini, Rabu (24/4/24) yang didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu yang akan meminpin pemerintahan selanjutnya.Prabowo Ungkap Rasa Syukur Usai Putusan MK dan Bersiap Penetapan Presiden Terpilih Oleh KPU"Kami rencananya pada hari Rabu, 24 April 2024 jam 10 pagi, KPU RI akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Komisioner KPU Idham Holik di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2024).Idham Holik menjelaskan bahwa KPU telah mengundang seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pimpinan lembaga negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga diundang dalam rapat pleno penetapan pasangan Presiden terpilih.Terlihat Prabowo dan Gibran tidak menghadiri sidang putusan perkara MK"Kami akan mengundang pimpinan partai politik, pasangan calon dan tidak hanya pasangan calon terpilih. Dalam hal ini berarti Paslon Nomor 2, Nomor 1, dan 3. Kami mengundang ketua MPR, ketua DPR, dan pimpinan lembaga negara lainnya, serta kami mengundang Bapak Presiden," tambah Idham.Idham Holik juga mengungkapkan bahwa undangan untuk penetapan pasangan calon telah dikirim ke masing-masing tamu, meskipun belum ada informasi mengenai konfirmasi kehadiran para tamu undangan dalam peneteapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.***

Lingkaran.id - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, mengungkapkan rasa syukurnya.Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2024, Prabowo menyatakan rasa syukurnya usai proses panjang gugatan sengketa Pilpres 2024 hingga akhirnya diputuskan dan mengungkapkan untuk bersiap menata masa depan terhadap pemerintahan yang akan dipimpinnya.Terlihat Prabowo dan Gibran tidak menghadiri sidang putusan perkara MK"Ya kita bersyukur, kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan," ungkap Prabowo.Prabowo menegaskan bahwa saat ini, timnya sedang mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Dia juga mengonfirmasi bahwa mereka tengah bersiap untuk menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu, 24 April 2024 mendatang.Sebelumnya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengonfirmasi bahwa MK telah menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024. Dengan demikian, Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang pengumuman hasil pemilu dinyatakan tetap sah.Oknum Dokter Jadi Tersangka Diduga Cabuli Istri Pasien"Oleh karena semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sebagai konsekuensi SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 secara nasional dinyatakan benar dan tetap sah berlaku," ungkap Hasyim Asy'ari di Gedung MK, Jakarta Pusat.Selanjutnya, KPU akan melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024, di Kantor KPU RI setelah perhelatan Pilpres yang panjang.***

Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.Putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 tersebut diumumkan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024).Terlihat Prabowo dan Gibran tidak menghadiri sidang putusan perkara MKDalam pengumuman putusannya, MK juga menolak perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa dalil-dalil dalam perkara tersebut tidak beralasan menurut hukum.Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan dissenting opinion atas putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 dari kedua kubu. Menurut Enny, dalil pemohon sebagian beralasan menurut hukum terkait ketidaknetralan pejabat yang terkait dengan pemberian bantuan sosial di beberapa daerah. Dia menyarankan untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tersebut guna menjamin pemilu yang jujur dan adil.Oknum Dokter Jadi Tersangka Diduga Cabuli Istri PasienEnny Nurbaningsih terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Maria Farida Indrati. Dia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2018. Enny dipilih oleh Presiden Jokowi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2018 setelah lolos uji kelayakan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Hakim Konstitusi.Meskipun MK menolak gugatan tersebut, putusan ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses hukum terkait sengketa Pilpres 2024 dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.*** 

Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sidang rencananya akan dimulai pada pukul 09.00 WIB."Senin 22 April 2024, 09:00 WIB," dikutip dari keterangan jadwal sidang di laman resmi MK, Senin, (22/4/2024).Sebagaimana diketahui gugatan tersebut diajukan oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.Oknum Dokter Jadi Tersangka Diduga Cabuli Istri PasienMereka mengajukan gugatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi suara Pilpres 2024 yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang.Dalam gugatannya Anies-Muhaimin mengajukan sejumlah tuntutan, salah satunya mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran dan melakukan pemungutan suara ulang. Ganjar-Mahfud juga mengajukan tuntutan serupa, yaitu diskualifikasi kepada Prabowo-Gibran.MK sudah menggelar sidang pertama gugatan ini sejak 27 Maret 2024. Dalam prosesnya, hakim MK sempat memanggil 4 menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka diminta keterangan mengenai penyaluran bantuan sosial menjelang hari pencoblosan.Timnas Indonesia U-23 Melaju ke Babak 8 Besar Piala Asia, Menang Telak atas YordaniaSetelah sidang pembuktian rampung, para pihak dimintai kesimpulan hasil sidang yang dilakukan pada 16 April 2024. Delapan hakim MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terhitung sejak 16 April itu.Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan para hakim konstitusi sudah menggelar RPH sejak sidang pembuktian selesai. Namun, pekerjaan tersebut harus dilakukan bergiliran dengan sengketa pileg.

Lingkaran.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai koordinator investasi untuk Apple di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan investasi perusahaan teknologi tersebut di Indonesia."Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin koordinasi investasi Apple di IKN," kata Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (17/4/2024).Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang : Hadirkan Wisata Hutan Cahaya Terbesar di PalembangAgus Gumiwang menegaskan pentingnya peningkatan investasi Apple di Indonesia, mengingat jumlah impor produk Apple yang tinggi. Saat ini, impor produk Apple ke Indonesia mencapai angka sekitar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp 32 triliun), sedangkan investasinya hanya sebesar Rp 1,2 triliun."Dalam bisnis, hal ini menunjukkan pentingnya perluasan pendirian perusahaan mereka di Indonesia," tambahnya.Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengajak langsung Apple untuk berinvestasi di IKN di Kalimantan Timur. Usulan ini disampaikan saat pertemuan dengan Tim Cook, CEO Apple, di Istana Kepresidenan pada Rabu (17/4/2024)."Tadi pak Presiden juga meminta agar Apple ikut berpartisipasi dalam investasi membangun smart city di IKN. Ini langsung ditujukan kepada Tim Cook," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangannya.Pendeta Gilbert Lumoindong Ajukan Permohonan Maaf ke MUI Terkait Ceramah ViralBudi Arie juga menyampaikan bahwa respon Tim Cook terhadap usulan ini sangat positif. "Responnya sangat baik," ujarnya.Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menggalang investasi sektor teknologi yang strategis, serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem kota pintar di IKN.***

Lingkaran.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunggah foto perayaan ulang tahun ke-65 Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, di akun resmi media sosialnya pada Senin dini hari (15/4/2024).Dalam unggahannya, Prabowo dan putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikoesoemo atau Didit, tampak hadir langsung untuk merayakan hari istimewa mantan istrinya tersebut.Camillia Latetia Azzahra, Putri Ridwan Kamil Putuskan Melepas Hijab ini Alasannya!Dalam keterangan yang menyertainya, Prabowo menyampaikan doa agar Titiek Soeharto senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberkahi dalam pengabdiannya kepada Nusa dan Bangsa."Semoga Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan berkah dalam pengabdiannya kepada Nusa dan Bangsa. Selamat Ulang Tahun @titieksoeharto," tulis akun Prabowo tersebut.Dalam foto yang diunggah, terlihat Prabowo Subianto mengenakan batik dengan motif dominan berwarna cokelat dan hitam, sementara Titiek Soeharto memakai kebaya berwarna abu-abu. Didit, putra Prabowo, tampil dalam balutan batik berwarna cokelat dengan lengan panjang.Viral Penagih Hutang Dianiaya Oleh Nasabah Hingga Disiram Air PanasAcara perayaan ulang tahun Titiek Soeharto juga dihadiri oleh sejumlah anggota keluarga. Foto-foto momen kehangatan antara Prabowo dan Titiek, serta doa bersama, turut diposting dalam unggahan tersebut.Unggahan tersebut memancing ribuan komentar dari netizen yang mengapresiasi kehangatan dan kerukunan yang terpancar dari keluarga Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto yang terlihat sangat bahagia.***