Lingkaran.id - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengumumkan rencana signifikan untuk mengubah peran Kantor Urusan Agama (KUA) dari sekadar tempat pencatatan pernikahan bagi umat Islam menjadi pusat pelayanan keagamaan bagi semua agama.Keputusan ini berpotensi membuka pintu bagi umat non-Islam untuk mencatat pernikahan mereka di KUA. Yaqut juga mengungkapkan bahwa rencana ini sudah disepakati sejak awal untuk menjadi wadah semuah agama dalam kehidupan berbangsa dan beragama.PT Pegadaian Kanwil III Palembang Bersinergi Bersama Universitas Sriwijaya: Resmikan The Gade Creative Lounge"Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangan resminya, seperti yang dikutip pada Minggu (25/2/2024).Menag Yaqut juga menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik saat ini, di mana umat non-Muslim harus mencatat pernikahan mereka di kantor pencatatan sipil. Beliau menyebutkan bahwa seharusnya hal ini menjadi urusan Kementerian Agama."Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama," tambahnya.Dalam upaya memberikan pelayanan lebih luas, Menag Yaqut berharap bahwa aula-aula yang ada di KUA dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-Muslim yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri, terutama karena faktor ekonomi dan sosial.Presiden Joko Widodo Resmikan Publisher Rights: Dorong Jurnalisme Berkualitas"Saya juga berharap aula-aula di KUA yang ada dapat dipersilahkan bagi saudara-saudari kita umat non-Muslim yang masih kesulitan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, baik karena tidak adanya dana untuk mendirikan rumah ibadah atau karena sebab lain," ujar Menag Yaqut.Beliau menekankan bahwa sebagai mayoritas, tugas umat Muslim adalah memberikan pelindungan kepada saudara-saudari yang merupakan minoritas, dan bukan sebaliknya. Keputusan ini diharapkan akan memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.***

Lingkaran.id - Buku kontroversial berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong" karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memunculkan polemik setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.Buku setebal 27 halaman yang diluncurkan pada 26 Juni 2023, menyajikan pandangan SBY mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Dalam buku tersebut, SBY diduga menyoroti potensi keterlibatan Jokowi dalam perebutan kursi presiden (cawe-cawe) pada Pilpres 2024.Buku ini juga menyebutkan keinginan Jokowi agar kontestasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), serta mengungkap anggapan bahwa Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden.Isu-isu yang diungkap dalam buku tersebut menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejumlah tokoh, termasuk pegiat sosial Jhon Sitorus, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak buku ini terhadap kesehatan mental AHY.Melalui akun media sosialnya, Jhon Sitorus menyatakan bahwa peredaran buku ini seharusnya ditarik secara massif karena dianggap berbahaya bagi kesehatan mental AHY.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan Sirekap"Belum setahun buku ini terbit, sepertinya peredarannya harus ditarik secara massif. Berbahaya untuk kesehatan mental AHY nantinya. Lucu sekali tontonan politik ini," tulis @Miduk17 dalam akun resmi media sosialnya.Sebagai informasi, AHY baru-baru ini dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).Bergabungnya AHY dengan pemerintahan Jokowi menandai akhir sembilan tahun perjalanan Partai Demokrat sebagai oposisi.***

Lingkaran.id - Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan kejanggalan dalam proses Pemilu 2024, termasuk dugaan penggelembungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.Dalam sebuah talkshow "Rakyat Bersuara" pada Selasa (20/2/2024), Adian menyatakan bahwa rakyat dan partai politik merasa bingung untuk melaporkan kejanggalan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan keraguan untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).PDIP Resmi Tolak Penggunaan Sirekap dan Tunda Tahapan Rekapitulasi, Hingga Audit Forensik"Rakyat ini bingung, partai-partai bingung, ketemu kecurangan pemilu, ngadu kemana? MK? Ada pamannya. Terus di mana? Mau enggak mau pilihannya adalah hak angket," ujar Adian.Adian Napitupulu berpendapat bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengontrol produk undang-undang (UU).Menurutnya, parlemen juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujuinya."Ditarik ke parlemen, parlemen bertanggung jawab mengontrol produk UU salah atau tidak. Parlemen bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu," tambah Adian.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Merespons pernyataan Adian, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa anggota legislatif dapat mendorong hak angket. Namun, Maman menegaskan bahwa Partai Golkar belum menunjukkan sikap resmi terhadap usulan hak angket."Kalau teman-teman mau dorong lewat hak angket, silakan. Tetapi bahwa Golkar mau setuju, itu nanti dulu," ungkap Maman Abdurrahman.*** 

Lingkaran.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menolak penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh tingkatan pleno.PDIP juga menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Surat pernyataan penolakan ini, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan nomor surat 2599/EX/DPP/II/2024.Dalam surat tersebut, PDIP mengemukakan beberapa poin penting terkait penolakan mereka:Kegagalan Sirekap dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, penundaan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK dianggap tidak relevan.Tidak ada kegentingan atau kondisi darurat yang memaksa untuk menunda tahapan rekapitulasi di tingkat PPK.PDIP menegaskan perlunya segera mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi di seluruh jenjang tingkatan pleno.PDIP menolak keputusan KPU yang dinilai membuka celah kecurangan dan melanggar asas kepastian hukum, efektivitas-efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.PDIP meminta audit forensik digital terkait penggunaan Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menginginkan hasil audit tersebut dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan SirekapSurat pernyataan penolakan ini ditujukan kepada KPU dengan harapan agar tindakan-tindakan yang diusulkan dapat segera ditindaklanjuti.Tembusan surat ini juga dikirimkan kepada beberapa pihak, termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengedali Situasi PDIP serta Arsip PDIP.***

Lingkaran.id - Sejumlah artis maju dalam Pemilu 2024.Mereka berebut suara rakyat agar bisa melanggeng ke Senayan.Di balik perjuangan para artis agar bisa berhasil nyaleg dilakukan berbagai cara.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Namun tak sedikit pula mereka menelan kekecewaan karena hasil suara masih terlalu rendah.Di antaranya komedian Dede Sunandar.Ia terkapar dalam Pileg 2024 sebab sementara masih mendapat 7 suara dalam Pileg 2024.Keadaan tersebut diketahui dari update Real Count KPU pada Senin (19/2/2024) pukul 06.17 WIB dengan suara masuk mencapai 36 persen.Diketahui, Dede Sunandar maju sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Jawa Barat Kota Bekasi VI dari Partai Perindo.Peolehan suara Dede Sunandar pun masih bisa bertambah karena data masuk belum 100 persen.Di antara sesama anggota partainya di Perindo Dede bersaing dengan delapan calon anggota DPRD lainnya dan ia berada di peringkat 3.Diketahui, dalam acara Bukan Umbar Janji di Trans 7, Dede Sunandar berujar ia menjual dua mobilnya untuk modal sebagai caleg.Video Viral: Istri Sah Pergoki Suami Selingkuh di Ranjang OyoKalau pun tak terpilih ia berkata tidak apa-apa."Kan ada pembelajaran dari situ," ucap Dede Sunandar, dikutip dari kanal YouTube Trans7 Official, via Banjarmasin Post.Dede Sunandar merupakan salah satu dari sejumlah komedian yang jadi caleg.Sementara itu selain Dede Sunandar ada komedian yakni Komeng yang juga nyaleg.Ia maju sebagai calon anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat. 

Lingkaran.id - Pemilu legislatif 2024 diwarnai dengan kehadiran sejumlah selebriti Tanah Air yang mencoba peruntungan di dunia politik.Selain komedian Komeng alias Alfiansyah Komeng yang dipastikan lolos menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, beberapa artis juga diprediksi sama setelah perolehan suaranya cukup besar di banding calon yang lain. Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?1. Mulan Jameela.Artis cantik yang pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 ini dinilai memiliki basis massa suara yang kuat di Jawa Barat.Di Pemilu Legislatif tahun ini, Mulan berhasil menggeser beberapa artis yang maju sebagai caleg DPR RI dapil yang sama yaitu Jabar XI. Seperti Ali Syakieb, Ronal Supradja dan Didi Riyadi.2. Nafa UrbachPenyanyi yang pernah gagal melenggang ke Senayan di periode sebelumnya ini ternyata kembali mengadu nasib sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem.Nafa tahun ini meraih suara cukup besar yaitu 42.400 berdasarkan Real Count KPU Jumat (16/2) lalu.Bahkan suaranya lebih besar dari artis-artis yang juga nyaleg di Jawa Tengah dapil berbeda, seperti Narji dari PKS sebanyak 9.282 suara (Jawa Tengah X) dan pedangdut Kristina dari PAN sebesar 3.762 suara (Jawa Tengah X).Video Viral: Istri Sah Pergoki Suami Selingkuh di Ranjang Oyo3. Once MekelKendati masuk dalam dapil neraka yaitu Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), penyanyi yang baru pertama kali nyaleg ini mampu mendulang suara cukup besar.Once yang maju dari PDI P ini harus bersaing ketat dengan sejumlah politikus kawakan yang berada dalam satu partai seperti Eriko Sutarduga dan Masinton Pasaribu.

Lingkaran.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu malam (18/2/2024).Pertemuan keduanya berlangsung tertutup, dan meskipun diundang untuk makan malam, informasi yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, bertentangan dengan pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan SirekapMenurut Hermawi Taslim, Surya Paloh hadir di Istana Negara sesuai undangan makan malam yang disampaikan oleh Presiden Jokowi."Kehadiran Ketum NasDem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi," kata Hermawi Taslim.Pernyataan ini berkontras dengan informasi yang disampaikan oleh Koordinator Staf Presiden, Ari Dwipayana, yang menyebut bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi.Keterangan dari dua sumber yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan dan kontroversi terkait tujuan sebenarnya dari pertemuan tersebut.Prabowo - Gibran Berhasil Unggul Hasil Real Count di Kandang BantengMeskipun pertemuan tersebut berlangsung tertutup, publik mulai berspekulasi tentang topik yang dibahas antara Surya Paloh dan Jokowi, terutama karena adanya perbedaan keterangan antara pihak NasDem dan Koordinator Staf Presiden.Namun hingga saat ini, kedua belah pihak belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai isu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.***

Lingkaran.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memberikan klarifikasi terkait kesalahan konversi angka dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (15/2/2024), Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memanipulasi hasil penghitungan suara.Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-Gibran"Terhadap kesalahan tersebut, KPU mohon maaf dan akan dilakukan koreksi," kata Hasyim kepada awak media.Hasyim menjelaskan bahwa kesalahan konversi data hanya terjadi sebesar 0,64 persen dari total Form C yang sudah diunggah di Sirekap.Dari 358.775 TPS yang sudah mengunggah Form C ke dalam Sirekap, hanya 2.325 di antaranya yang mengalami kesalahan konversi."Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara per-TPS hasil unggah Form C dalam Sirekap," tambahnya.Hasyim menjelaskan bahwa kesalahan dalam Sirekap bukan disebabkan oleh kesalahan ketik, melainkan kekeliruan sistem dalam membaca Form C.Jokowi minta hasil kecurangan dibawa ke MK dan Bawaslu, Begini komentar AniesDikatakannya bahwa data perolehan hasil suara yang salah konversi termonitor oleh sistem, dan KPU akan melakukan koreksi dengan merujuk kepada Form C yang diunggah dalam Sirekap.Meskipun mengalami kesalahan teknis, KPU menegaskan bahwa proses koreksi akan dilakukan untuk memastikan integritas dan keabsahan data pemilu.Hasyim Asy'ari berharap masyarakat dapat memahami situasi ini dan tetap percaya pada transparansi dan kejujuran KPU dalam mengelola proses pemilihan umum.*** 

Lingkaran.id - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara soal permintaan Presiden Jokowi agar kecurangan Pemilu dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anies mengatakan memang mekanismenya seperti itu."Iya memang begitu," kata Anies di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Jumat (16/2/2024). Karena sudah tahu, maka itu Anies mengatakan sudah memerintahkan agar bukti kecurangan dikumpulkan. Nantinya, bukti-bukti itu akan dipakai untuk proses lebih lanjut.Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-Gibran"Karena itulah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta, kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan dan itu yang perlu kita tunjukkan kepada nanti Bawaslu dan juga tim hukum prosesnya," kata dia.Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons dugaan soal kecurangan Pemilu 2024. "Mengenai kecurangan, caleg (calon legislatif) itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres (Calon Presiden) cawapres (Calon wakil presiden) ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Ada juga aparat di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya," katanya kepada wartawan usai membuka IIMS di Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).Euforia Pencoblosan Pemilu 2024: Wanita ini Gunakan busana Pengantin ke TPS"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," tegas Jokowi.Hanya saja, lanjut Jokowi, jika memang ada kecurangan, bisa ditindaklanjuti. "Kalau memang betul ada, mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti ke persidangan di MK, sudah diatur semuanya," katanya."Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi.

Lingkaran.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Palembang berjalan dengan kondusif, lancar, dan aman.  Selain itu, kata dia, masyarakat terlihat sangat antusias menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024."Suasana disini cukup kondusif semua masyarakat datang berbondong-bondong, semuanya antusias. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, aman, dan tertib,” katanya melalui keterangan pers, Kamis (15/2/2024). Dia mengatakan itu melakukan pemantauan ke sejumlah titik tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Palembang, Rabu (14/2/2024). Fatoni mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan di sejumlah TPS Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel.Cawapres Cak Imin dan JK Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Film "Dirty Vote"Dia mengatakan, pihaknya juga akan mengawasi penghitungan suara yang dimulai setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Pada kesempatan itu, Fatoni turut mengimbau masyarakat menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dengan berbondong-bondong ke TPS. Dia menyebutkan, penggunaan hak pilih bertujuan mewujudkan pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.“Lima tahun ini sekali kita gunakan sebaik-baiknya karena ini juga sebagai penentuan kemajuan bangsa,” katanya dalam siaran pers. Adapun Fatoni didampingi Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tyas Fatoni menggunakan hak suaranya di TPS 35 di Jalan Lingkar Istana RT 52, RW 11 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. KPU Terus Lakukan Perhitungan Suara Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Siap Satu Putaran!Sekitar pukul 11.30 WIB, Fatoni dan Tyas menggunakan hak pilihnya dengan formulir model A Pindah Memilih.  Itu berarti, keduanya hanya akan memilih presiden dan wakil presiden. "Alhamdulillah, baru saja saya beserta istri telah menggunakan hak suara, melakukan pencoblosan surat suara di TPS 035 di Kota Palembang Sumsel," kata Fatoni.