Lingkaran.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemangkasan anggaran signifikan hingga 50,35 persen pada tahun 2025. Semula, anggaran yang dialokasikan untuk lembaga ini sebesar Rp2,826 triliun kini dipotong menjadi Rp1,423 triliun. Akibat pemotongan ini, sejumlah program mengalami efisiensi, termasuk pembelian peralatan baru untuk operasional pemantauan dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, serta tsunami.Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa meskipun anggaran mengalami pemangkasan, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan tsunami agar tetap berjalan optimal selama 24 jam penuh di seluruh wilayah Indonesia.Bantuan Sosial PKH & BPNT Tahap 1 Segera Dicairkan, Simak Jadwal Dan Cara Cek Penerimanya“Meskipun terjadi efisiensi anggaran, kami memastikan operasional layanan informasi tetap berlangsung 24 jam dan terus menerus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Dwikorita dikutip dari Antara, Senin (10/2).Pemotongan anggaran ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Mengingat dampaknya yang cukup besar, BMKG telah mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Permohonan ini diajukan untuk memastikan upaya mitigasi bencana geo-hidrometeorologi yang tidak terduga tetap dapat dilakukan dengan baik.Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, pengurangan anggaran ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional. Belanja modal, belanja barang, serta pemeliharaan alat menjadi sektor yang paling terdampak karena tidak akan mendapatkan alokasi dana yang cukup pada tahun 2025.“Efisiensi anggaran ini membuat banyak alat operasional utama (aloptama) BMKG terancam berhenti beroperasi. Dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen, yang dapat menyebabkan alat-alat utama pemantauan mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan,” jelasnya.Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kemampuan BMKG dalam mengamati dan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga akan mengalami penurunan signifikan. Saat ini, BMKG memiliki sekitar 600 sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia, yang keberlanjutannya kini menjadi perhatian utama.Jadwal Libur Puasa 2025 Untuk Pelajar Dan PNS, Catat Tanggalnya Di Sini!Dampak lain yang cukup mengkhawatirkan adalah menurunnya tingkat akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dari sebelumnya 90 persen menjadi hanya 60 persen. Selain itu, kecepatan penyampaian peringatan dini tsunami yang sebelumnya dapat disampaikan dalam waktu 3 menit kini berpotensi melambat menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami juga diperkirakan akan berkurang hingga 70 persen.Dengan berbagai tantangan yang muncul akibat pemangkasan anggaran ini, BMKG berharap adanya solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional mereka. Tujuannya, agar layanan pemantauan dan mitigasi bencana tetap optimal demi keselamatan masyarakat di seluruh Indonesia.***

Lingkaran.id -Sejak didirikan 17 tahun yang lalu, Partai Gerindra telah berkomitmen untuk menjadi kekuatan politik yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi lebih pada kesejahteraan rakyat. Di Kota Padangsidimpuan, kehadiran Gerindra telah memberikan dampak yang nyata. Dalam setiap perjalanan politiknya, partai Gerindra selalu berjuang untuk memastikan bahwa suara rakyat, khususnya masyarakat Padangsidimpuan, didengar dan diperjuangkan.Selama hampir dua dekade, Partai Gerindra telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar sebuah organisasi politik, tetapi sebuah gerakan yang selalu berada di tengah masyarakat. Presiden Prabowo Instruksikan Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diizinkan BeroperasiGerindra telah hadir dalam berbagai aspek kehidupan warga Kota Padangsidimpuan, mulai dari pembangunan infrastruktur yang memperlancar mobilitas warga, hingga program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak sedikit warga yang merasakan langsung manfaat dari perjuangan Gerindra yang terus konsisten menjaga hubungan erat dengan rakyat. Misalnya, pada masa-masa sulit situasi COVID, Gerindra hadir ke tengah-tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk membantu masyarakat. Argumentasi yang jelas, Gerindra selalu bersama rakyat, bukan hanya sekadar retorika. Keberadaan partai ini memberikan harapan bahwa setiap perjuangan yang dilakukan, baik oleh kader maupun pengurusnya, selalu berlandaskan pada keinginan untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Padangsidimpuan. Tidak ada kata berhenti dalam perjuangan ini. Selama 17 tahun, Gerindra telah melalui berbagai tantangan dan ujian, namun tetap setia dengan visi untuk memberdayakan rakyat, memperjuangkan hak mereka, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.Sebagai partai yang dikenal tegas, Gerindra selalu menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dialami oleh masyarakat. Di saat-saat sulit, Gerindra hadir bukan hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai teman, sahabat, dan penyambung aspirasi rakyat. Masyarakat Kota Padangsidimpuan tahu bahwa Gerindra tidak hanya datang saat pemilu, tetapi terus berada bersama mereka dalam setiap langkah perubahan.Bikin Bangga! Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Tembus Final Thailand Masters 2025 dan Naik Drastis di Ranking DuniaDengan tema "Berjuang Tiada Akhir", Gerindra menunjukkan bahwa perjuangan untuk rakyat tidak mengenal waktu. Setiap tahun yang dilalui adalah bentuk komitmen yang semakin kuat untuk menjadikan Kota Padangsidimpuan tempat yang lebih baik untuk hidup, bekerja, dan berkembang. Partai Gerindra tidak akan pernah berhenti berjuang, karena bagi Gerindra, perjuangan untuk rakyat adalah jalan yang tiada akhirnya.Pada usia yang ke-17 ini, Gerindra di Kota Padangsidimpuan tidak hanya merayakan perjalanan panjang, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa komitmen mereka untuk selalu bersama rakyat akan terus berlanjut. Dalam setiap langkah, dalam setiap kebijakan, Gerindra adalah simbol perjuangan tanpa henti untuk masyarakat Padangsidimpuan, dan untuk Indonesia Emas.Oleh: AHMAD RUSLI, M.Pd. (Sekretaris PC. TIDAR KOTA PADANGSIDIMPUAN)Salam Indonesia RayaGerindraPresidenPrabowo

Lingkaran.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi Nomor PENG-14/PP.2/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni. Kebijakan tersebut ditetapkan pada 31 Januari 2025.Pembatalan program beasiswa ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, keputusan ini juga mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang diterbitkan pada 24 Januari 2025, yang menegaskan pentingnya efisiensi belanja kementerian dan lembaga dalam menjalankan APBN tahun 2025.Kabar Gembira! Tunjangan Kinerja PNS Kemenkeu 2025 Tembus Rp46 Juta, Ini SyaratnyaTak hanya itu, kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi dalam Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diselenggarakan pada 31 Januari 2025."Kami sampaikan bahwa Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagaimana telah diumumkan melalui Pengumuman NOMOR PENG-1/PP.2/2025 dibatalkan," demikian bunyi pengumuman resmi yang dikeluarkan Kemenkeu.Heboh! Isu Gaji ke-13 dan 14 ASN Dihentikan, Benarkah Keputusan Ini Sudah Final?Keputusan ini tentu berdampak pada calon penerima beasiswa yang telah menantikan kesempatan untuk melanjutkan studi dengan dukungan dari Kemenkeu. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang lebih efisien sesuai dengan arahan Presiden.Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan pembukaan kembali program beasiswa tersebut di tahun-tahun mendatang. Para calon pendaftar diimbau untuk terus memantau perkembangan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan instansi terkait.***

Lingkaran.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Ia telah membahas terkait penataan lahan perkebunan kelapa sawit bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor.Mengutip unggahan di sosial media Sri Mulyani, pengelolaan dan penataan lahan Kelapa Sawit harus dilakukan sesuai dan konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.Pemerintah Larang Penjualan Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Mulai 1 Februari 2025, Ini Dampaknya!"Satuan Tugas (Satgas) Penataan dan Penggunaan Lahan dan Penataan Invetasi di bidang Kelapa Sawit akan melakukan langkah penertiban sesuai undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan secara adil dan konsisten dengan menjaga kepentingan lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tulisnya, Sabtu (1/2/2025).Kata Sri Mulyani,Prabowo menggarisbawahi pentingnya menjalankan amanat UUD 1945 pasal 33, di mana bumi air dan segala kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan harus dikelola secara baik, adil, dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat dan negara Indonesia.Tragis! Oknum Anggota TNI AD Aniaya Kekasih hingga TewasSebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah merumuskan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya yaitu terkait penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, serta pembaruan Hak Guna Usaha (HGU)."Sebagai langkah reformasi, Kementerian ATR/BPN kini mewajibkan setiap permohonan HGU baru untuk menyediakan 20 persen dari total lahan sebagai plasma bagi masyarakat," kata Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, Kamis lalu (30/01/2025).

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban utama untuk mengayomi serta melindungi rakyat. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (30/1/2025).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa gaji yang diterima oleh anggota TNI dan Polri berasal dari rakyat, sehingga sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat.Pemerintah Resmi Ganti Nama PPDB Jadi SPMB, Ini Perubahan Besar yang Akan Diterapkan pada 2025!“Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Mereka mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat, dan rakyat pula yang membiayai keberadaan TNI dan Polri. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah mengayomi dan melindungi rakyat,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya seusai menghadiri Rapim TNI-Polri.Rapim yang dihadiri lebih dari 600 perwira tinggi dari dua institusi tersebut menjadi ajang bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara serta menegakkan hukum. Prabowo menegaskan bahwa kedua institusi ini tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.Lebih lanjut, Presiden mengingatkan agar para perwira tinggi TNI dan Polri dapat menjadi pemimpin yang baik dan berintegritas, mengingat besarnya kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, introspeksi, serta keterlibatan langsung aparat dalam kehidupan masyarakat.“Saya mengimbau agar TNI dan Polri selalu mawas diri, melakukan koreksi atas segala kekurangan, serta menjaga disiplin dalam bertugas. Mereka harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, membaur, membantu pembangunan, dan menjaga ketertiban. TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat, mereka adalah tentara dan polisi rakyat,” tegasnya.Kontradiksi eFishery dan eFeeder: Antara Inovasi dan Tantangan di Industri AkuakulturDalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya keberhasilan TNI dan Polri sebagai pilar utama eksistensi negara. Ia menegaskan bahwa salah satu indikator dari negara yang gagal adalah ketika aparat pertahanan dan keamanan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.“Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Sebab, keberadaan mereka merupakan wujud nyata dari eksistensi negara, pelindung kedaulatan, serta penegak hukum yang menjalankan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah,” jelas Prabowo.Menurutnya, segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang, keputusan presiden, hingga peraturan pemerintah, akan kehilangan maknanya jika tidak dapat ditegakkan dengan baik oleh aparat yang berwenang.Dengan arahan yang disampaikan dalam Rapim TNI-Polri 2025 ini, Presiden berharap agar seluruh jajaran TNI dan Polri semakin profesional, disiplin, serta terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap tugas yang mereka emban.***

Lingkaran.id - Aksi perlawanan dan protes yang terus dilakukan oleh para pegawai Kemendikti Saintek terhadap kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro semakin meluas. Tuntutan agar Menteri Satryo segera mundur dari jabatannya semakin mendapat sorotan, karena ia dianggap sebagai sosok yang arogan dan otoriter dalam menjalankan kepemimpinan kementerian.Protes ini mulai mencuat di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang merasa kecewa dan tidak puas dengan kebijakan serta gaya kepemimpinan Menteri Satryo.Viral! ASN Kemendiktisaintek Demo Tuntut Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro MundurPerlawanan ini semakin cepat terlihat dengan aksi serentak dari pegawai Kemendikti Saintek yang menggunakan status WhatsApp dan berbagai media sosial untuk menyuarakan perasaan mereka. Mereka secara serentak mengganti status WhatsApp mereka dengan tagar #LAWAN!PeguyubanPegawaiDikti, yang menggaungkan penolakan terhadap Menteri Brodjonegoro.Tidak hanya itu, tagar ini juga dibagikan di akun media sosial pribadi mereka, menjadi bentuk aksi perlawanan dan protes terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan pegawai. Aksi ini menyebar dengan cepat dan menarik perhatian warganet, mengingat semakin banyaknya pegawai yang merasa tertekan dengan cara Menteri Satryo memimpin.Deddy Corbuzier Marah Besar Soal Siswa Kritik Menu Makan Gratis, “Sekaya Apa Ente?”Kekecewaan ini muncul akibat keputusan-keputusan yang dianggap terlalu sentralistik dan kurang melibatkan peran serta pegawai kementerian dalam proses pengambilan keputusan, hingga kecewa dengan sikap Menteri Satryo yang dianggap arogan dan otoriter serta menuntut keadilan bagi  pegawai yang  yang diberhentikan secara sepihak, beberapa waktu lalu. Langkah ini diambil pegawai Dikti  untuk memperluas jangkauan protes sebagai simbol dari perlawanan, yang bertujuan untuk memobilisasi lebih banyak orang untuk berbicara dan menuntut perubahan dalam kepemimpinan di Kemendikti Saintek. Mereka berharap dengan semakin meluasnya protes ini, suara mereka bisa didengar oleh Presiden Prabowo maupun oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya di pemerintahan, agar Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro dapat dicopot dari jabatannya.***

Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang penggunaan foto atau gambar berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk kampanye Pemilu dan Pemilihan Presiden. Larangan ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyajian citra diri peserta Pemilu.Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa aturan ini terkait dengan citra diri pada Pasal 1 angka 35 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut MK, penggunaan foto atau gambar yang dimanipulasi berlebihan, termasuk dengan teknologi AI, bertentangan dengan konstitusi.Karyawan Diduga Gelapkan Uang Perusahaan Hingga Puluhan Juta Rupiah, Ganti Rugi dengan Motor Mio 2010Dalam amar putusannya, Suhartoyo menekankan bahwa penggunaan teknologi untuk memanipulasi foto atau gambar peserta Pemilu harus dihindari agar citra yang disampaikan kepada publik tetap autentik."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo dalam sidang dikutip pada Jumat (3/1/2025).Pemohon dalam perkara ini meminta agar Pasal 1 angka 35 diubah, sehingga kampanye Pemilu hanya boleh menggunakan foto, gambar, suara, atau gabungan elemen tersebut tanpa manipulasi digital atau teknologi AI. Jika manipulasi digunakan, peserta wajib mencantumkan keterangan yang jelas mengenai hal tersebut."Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi artificial intelligence (AI), atau setidak-tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence," bunyi usulan perubahan bunyi pasal tersebut.Tragedi di Depan Hotel Donald Trump,Tesla Cybertruck Meledak, Satu Tewas dan Tujuh TerlukaKeputusan ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu serta memastikan bahwa citra diri yang ditampilkan sesuai dengan kenyataan. MK berharap aturan ini dapat mendorong kampanye yang lebih jujur dan transparan.Dengan putusan ini, para peserta Pemilu diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dalam kampanye mereka dan memastikan keaslian materi yang dipublikasikan kepada masyarakat.***

Lingkaran.id - Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, tengah menjadi perhatian publik. Banyak pihak mendesak berbagai kalangan, termasuk Partai Gerindra, untuk ikut menyuarakan keadilan terkait kasus tersebut.Namun, sejumlah netizen bahkan menuduh pihak admin media sosial Gerindra "kabur" dari tanggung jawab moral karena dianggap tidak memberikan tanggapan atas kasus korupsi tersebut..Viral Skandal Video Mesum Oknum Polisi Ipda N Bercinta Dengan Istri OrangMerespons tudingan tersebut, admin media sosial Gerindra akhirnya memberikan klarifikasi melalui sebuah unggahan. Dalam pernyataannya, admin menegaskan bahwa mereka telah menyampaikan keluhan publik kepada anggota dewan dari partai tersebut."Udah tiap hari Admin ngeluh ke bapak-ibu anggota dewan Gerindra. Mereka juga gak bisa intervensi. Ini udah ranahnya lembaga yudikatif," tulisnya dalam unggahan itu.Admin juga menjelaskan bahwa satu-satunya lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk berurusan dengan lembaga yudikatif dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung. Ia menambahkan bahwa pihak kejaksaan saat ini tengah mengajukan banding terkait perkara tersebut."Satu-satunya lembaga eksekutif yang bisa berurusan dengan lembaga yudikatif cuma Kejaksaan Agung. Makanya sekarang kejaksaan lagi ngajuin banding,” terangnya.Polda Jateng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Bullying dan Pemerasan Mahasiswa PPDS Anestesi UndipPenjelasan ini dimaksudkan untuk meluruskan informasi yang berkembang dan menegaskan bahwa upaya hukum sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi lembaga terkait, bukan di ranah legislatif.Sejumlah warganet memahami posisi Gerindra, sementara lainnya terus mempertanyakan peran para pemimpin politik dalam mendorong transparansi dan keadilan pada kasus ini.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku. Informasi ini telah beredar di berbagai media dan dilansir oleh Lingkaran.idKPK disebut telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Hasto. Dalam dokumen tersebut, Hasto diduga melakukan tindakan suap secara bersama-sama dengan Harun Masiku.Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Harvey Moeis Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi PT Timah TbkUpaya KPK dalam Pengembangan KasusMeski belum memberikan pernyataan resmi terkait status tersangka Hasto, KPK terus mengembangkan penyelidikan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dilakukan KPK meliputi:Pembaruan Poster Pencarian Harun Masiku KPK merilis empat foto terbaru Harun Masiku sebagai bagian dari upaya pencarian buronan tersebut.Penyitaan Mobil Harun Masiku Pada Juni 2024, KPK menyita mobil milik Harun yang ditemukan terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta.Pemeriksaan Mantan Menkumham Yasonna H Laoly Yasonna H Laoly, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah diperiksa KPK terkait kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dicecar pertanyaan seputar pengurusan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) oleh PDIP terkait Pemilu 2019.“Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” ujar Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024.Viral! Pak Tarno Jualan Ikan Cupang dari Kursi Roda, Buat Netizen TerharuKasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dalam proses PAW anggota DPR dari PDIP. Harun telah menjadi buronan sejak 2020, dan kasus ini menjadi salah satu yang paling banyak disorot publik karena melibatkan sejumlah nama besar di partai politik.Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menambah daftar panjang tokoh yang terjerat dalam kasus ini. Publik kini menunggu pernyataan resmi dari KPK dan kelanjutan proses hukum terhadap Hasto. Penanganan kasus ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.***

Lingkaran.id - Bareskrim Polri memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus judi online yang diduga melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (19/12/2024), di mana Budi Arie tiba di gedung Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB.Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), langsung masuk ke ruang pemeriksaan setelah tiba. Hingga berita ini diturunkan, ia masih berada di dalam gedung untuk menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik.Dosen Bergelar Doktor Diduga Dalangi Pencetakan Uang Palsu di Kampus UIN Alauddin MakassarWakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Wakakortastipidkor) Polri, Kombes Arief, membenarkan bahwa Budi Arie tengah diperiksa. Namun, ia enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait materi pemeriksaan. "Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya," ujar Arief singkat.Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan setelah Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap adanya belasan pegawai dan staf ahli Kemenkomdigi yang diduga membekingi operasi judi online. Desakan agar Budi Arie diperiksa semakin menguat, mengingat dugaan aktivitas tersebut terjadi saat ia masih menjabat sebagai Menteri Kominfo sebelum kementerian itu berganti nama menjadi Kemenkomdigi.Viral, Pria ini Tega Kencingi Perempuan Tua Diduga IbunyaKasus ini kini memasuki tahap yang semakin kompleks, dengan fokus penyidikan terhadap keterlibatan oknum di lingkungan Kemenkomdigi. Pemeriksaan terhadap Budi Arie diharapkan dapat membuka keterlibatan lebih luas, serta memberikan titik terang dalam penyelesaian kasus yang mencoreng institusi ini.Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti terlibat. Sementara itu, publik terus menunggu hasil penyelidikan untuk memastikan kasus ini ditangani dengan tuntas. ***