Lingkaran.id - Aksi penurunan bendera Partai NasDem yang dilakukan oleh seorang relawan Anies-Muhaimin (AMIN) bernama Zacky dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Markas Timnas AMIN, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/3/24) siang.Peristiwa mengejutkan tersebut terjadi sekitar pukul 11.16 WIB, saat dilokasi Zacky tiba-tiba berjalan menuju tiang bendera dan langsung menurunkan bendera NasDem antara jejeran tiang bendera yang berada di lokasi, terdapat pula bendera partai lain di Koalisi Perubahan, seperti bendera PKS dan PKB. Namun, Zacky hanya menurunkan bendera NasDem.Tim Hukum AMIN Tiba di MK, Tuntut Keadilan atas Hasil Pilpres 2024 Bawa Tumpukan BuktiSejumlah relawan AMIN lainnya yang hadir di lokasi sempat berusaha untuk menghentikan aksi tersebut. Namun, bendera NasDem dibiarkan menggantung setengah tiang selama beberapa detik sebelum akhirnya pihak keamanan kembali menaikkan bendera tersebut. Saat ini, bendera NasDem telah terpasang kembali seperti semula.Dalam keterangannya Zacky mengungkapkan alasan di balik tindakannya. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kekecewaannya terhadap sikap Partai NasDem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming."Karena beliau sudah berkoalisi berkumpul dengan mereka bergabung menurut berita bahwa NasDem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat," ujar Zacky.KPU RI Umumkan Hasil Final Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Menang TelakSebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah menyatakan penerimaan atas hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Ia juga mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.Meskipun demikian, hingga berita ini ditayangkan, pihak NasDem belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden penurunan bendera yang dilakukan oleh relawan AMIN tersebut.*** 

Lingkaran.id - Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhasil meraih kemenangan telak atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih suara yang cukup jauh.Menurut hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh dukungan sebanyak 96.214.691 suara, mengukuhkan posisi mereka sebagai pemenang Pilpres 2024.KPU Akan Umumkan Hasil Pemilu 2024 Usai Menyelesaikan Rekapitulasi di Lima Provinsi TersisaSementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menempati peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.971.906. Di sisi lain, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memperoleh suara sebanyak 27.040.878.Kemenangan ini menegaskan dukungan yang kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran dari masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil ini juga menandai keberhasilan dalam upaya kampanye dan program-program yang mereka tawarkan kepada rakyat Indonesia.PT Pegadaian Gelar Mudik Gratis, Simak Rute dan Cara DaftarnyaDengan hasil ini, Prabowo-Gibran siap memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi yang telah mereka sampaikan selama kampanye. Sementara itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud diharapkan untuk menerima hasil ini dengan lapang dada dan bersedia bekerja sama demi kepentingan bersama dan kemajuan bangsa.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berencana untuk mengumumkan hasil resmi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara langsung setelah menyelesaikan rekapitulasi suara di lima provinsi tersisa. Proses tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada Senin ini (18/3/24), demikian disampaikan oleh Komisioner KPU, Idham Holik, pada hari Minggu malam.Kelima provinsi yang masih akan direkapitulasi adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Setelah rekapitulasi selesai di provinsi-provinsi ini, KPU akan melanjutkan proses rekapitulasi di seluruh 38 provinsi di Indonesia.Anies Baswedan Optimis Pilpres 2024 Dua Putaran: Belum Tentukan Sikap Politik Pasca-Pemilu"Prinsipnya ketika semua sudah selesai maka langsung akan ditetapkan oleh Ketua KPU RI," ungkap Idham Holik.Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di Kantor KPU Pusat pada Senin pagi, sementara tim KPU Provinsi Papua Barat Daya dijadwalkan tiba pada Senin siang sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara itu, tim dari Papua dan Papua Pegunungan dijadwalkan tiba pada pukul 19.00 WIB, dan tim dari Provinsi Maluku dijadwalkan tiba pada pukul 20.00 WIB.Hingga saat ini, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk Pemilu 2024 tingkat nasional di 32 provinsi di Indonesia. Malam ini, rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah akan dilakukan, sehingga total provinsi yang telah rampung hari ini menjadi 33 provinsi.Rapat DPR RI Bersama KPU Ditunda Hingga Selesai Proses Rekapitulasi SuaraDari hasil pantauan perhitungan suara, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di 30 provinsi untuk Pemilu Presiden. Sementara pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, unggul di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat.Hingga saat ini, belum ada provinsi di mana pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terpantau unggul.KPU menegaskan bahwa proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu dilakukan dengan transparan dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil Pemilu 2024.*** 

Lingkaran.id - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, belum kehilangan harapan terkait hasil Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia masih optimis bahwa pemilihan presiden akan berlangsung dalam dua putaran. Itulah sebabnya, Anies belum mengambil keputusan terkait sikap politiknya pasca-Pilpres.Dalam sebuah pertemuan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024), Anies menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap politiknya pasca-Pilpres.Rapat DPR RI Bersama KPU Ditunda Hingga Selesai Proses Rekapitulasi Suara"Jadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah? Kalau ternyata hasilnya berubah, gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua, gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Maret baru kemudian nanti kita akan sampaikan," kata Anies.Anies menekankan bahwa dalam proses pemilu pasti akan ada yang kalah dan yang menang. Bagi pihak yang kalah, sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang."Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang, bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua-duanya sama-sama penting," tambahnya.Anies juga menyebut bahwa dia telah menyampaikan hal yang sama dalam debat Pilpres 2024. Dia mengingatkan bahwa tidak semua politikus mampu menjadi oposisi pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, capres nomor urut 2."Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," ujarnya.Meskipun begitu, Anies menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Dia menekankan pentingnya oposisi dalam memberikan pandangan dan perspektif yang berbeda untuk membantu masyarakat memberikan penilaian yang lebih komprehensif.Menantu Jokowi, Erina Gudono, Masuk Bursa Calon Bupati Sleman Dalam Pilkada 2024"Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat," tegas Anies.Anies juga menekankan bahwa kekuasaan bukanlah soal bisnis, melainkan menjalankan kedaulatan rakyat."Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tandasnya.***

Lingkaran.id - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengumumkan penundaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang semula dijadwalkan pada Kamis, 14 Maret 2024. Alasan penundaan tersebut adalah permintaan dari KPU, yang meminta agar rapat ditunda hingga proses rekapitulasi suara rampung pada 2 Maret 2024.Doli menyatakan bahwa penundaan tersebut disebabkan karena KPU tengah sibuk dengan proses rekapitulasi suara. Proses tersebut memakan banyak waktu dan melibatkan pengurus partai politik sebagai saksi.Menantu Jokowi, Erina Gudono, Masuk Bursa Calon Bupati Sleman Dalam Pilkada 2024"Kan alasan KPU meminta penundaan karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk-sibuknya karena sekarang ini sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI jadi semua hasil pleno-pleno di provinsi itu sudah mulai masuk ke KPU RI dan sudah mulai dibahas," jelas Doli.Doli juga menyebutkan bahwa rapat dengan KPU akan dilaksanakan segera setelah proses rekapitulasi suara selesai. Pihaknya meminta KPU untuk mengajukan penjadwalan ulang pada 21 Maret 2024."Saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 saja, jadi biar kita langsung evaluasi begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi," ucapnya.Noel VS Deddy Hampir adu jotos pada saat dialog di stasiun televisi swastaLebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut akan dibahas beberapa hal, termasuk polemik terkait Sirekap dan pemungutan suara ulang (PSU) di luar negeri."Overall, semuanya kita akan evaluasi, kita kaji, dan kita dengarkan laporan dari KPU, Bawaslu, maupun DKPP," pungkas Doli.Sebelumnya, Komisioner KPU, August Mellaz, telah memastikan kehadiran KPU dalam RDP pada tanggal 14 Maret 2024 untuk memberikan penjelasan terkait evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu.***

Lingkaran.id - Perubahan yang signifikan terjadi pada tampilan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada website Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini terlihat dengan jelas sesui dengan pantauan Lingkaran.id, yang rutin memantau perkembangan pemilu, menemukan bahwa data diagram perolehan suara yang biasanya tertera dalam diagram kini tidak muncul.Terpantau dari tampilan website KPU menampilkan gambar diagram perolehan suara untuk memberikan visualisasi yang jelas terkait hasil pemilihan. Namun, kali ini, diagram tersebut tidak terlihat di halaman Sirekap.Insiden Kesurupan Massal Guncang Pegawai Pabrik Rokok, Berteriak Histeris Hingga MengamukJumlah suara pasangan calon (paslon) dan persentasenya yang biasanya disajikan dengan rinci juga tidak terlihat pada tampilan yang baru ini. Bahkan, informasi mengenai jumlah suara pada tempat pemungutan suara (TPS) yang telah diinput dari Form C juga tidak diperlihatkan.Perubahan ini tentu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat terkait hasil perhitungan dalam pemilu. Beberapa pihak mengungkapkan kekhawatiran terhadap transparansi dan keterbacaan data pemilihan yang menjadi hak setiap warga negara.Nikmati Kopi Dengan Pesona Sungai Musi, Kedai Kopi ini Jadi Destinasi Nongkrong HitsHingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPU terkait perubahan ini. Warga dan pengamat pemilu menanti klarifikasi resmi untuk memahami penyebab dan implikasi dari perubahan tampilan yang mengejutkan ini.Sejumlah pihak juga meminta agar KPU segera memberikan penjelasan yang transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan yang sedang berlangsung.***

Lingkaran.id - Partai PSI yang di ketuai oleh Kaesang Pangarep ini mendadak bikin heboh masyarakat. Bagaimana tidak secara tiba-tiba perolehan suara partai anak muda ini alami kenaikan drastis hingga 19 ribu suara dalam beberapa hari saja.Berdasarkan hasil real count KPU untuk Pemilu 2024 suara Partai PSI naik di angka 3,13 persen hampir mendekati ambang batas parlemen yakni 4 persen.Jakarta tergenang banjir sampai 25 CMPadahal sebelumnya partai berlogo mawar ini hampir diprediksi tak masuk batas ambang karena hanya memperoleh suara 2,65 persen dalam hasil hitung quick count KPU.Fenomena kenaikan suara oleh Partai PSI ini disorot netizen sebagai sesuatu yang janggal karena di sisi lain suara Partai PPP alias P3 mengalami penurunan jumlah suara.Dilansir Kilat.com dari Youtube Metro Tv pada 3 Maret 2024, Partai PSI disebut telah meraih 2.392.409 suara atau setara 3,13 persen dalam 65,75 persen total suara yang masuk. Angka ini melonjak tajam dibandingkan hasil quick count PSI yang meraih 2,65 persen sebelumnya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengaku turut mempertanyakan hasil perolehan Partai PSI tersebut.Lantaran menurutnya dalam perhitungan statistika fenomena kenaikan suara secara drastis hanya dengan suara dari 110 TPS yang masuk adalah hal yang tidak wajar. Protes KPU: Warga Bakar Ban di Jalan Lintas Minta Pengesahan Hasil Rapat Pleno“Pertanyaannya ini secara statistika itu wajar enggak, ada kenaikan sangat tajam hanya dari 110 TPS yang masuk dan kalau misalnya iya wilayah mana itu perlu di cek,” ucap Burhanuddin Muhtadi.Namun dirinya meminta publik untuk tak langsung berasumsi bahwa turunnya suara Partai P3 diakibatkan oleh berpindahnya suara ke Partai PSI tersebut.***

Lingkaran.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri simulasi program makan siang gratis pada Kamis (29/2/2024) di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Dalam acara tersebut, Airlangga memantau simulasi yang melibatkan siswa dengan biaya makan siang sebesar Rp 15.000."Dalam agenda ini, kami melihat simulasi untuk makan siang dengan biaya Rp 15.000," ungkap Airlangga.Simulasi program makan siang gratis ini diinisiasi secara sukarela oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Airlangga menjelaskan bahwa simulasi ini diusulkan untuk dilakukan dengan menggunakan anggaran dari program daerah yang telah ada sebelumnya.Erick Thohir Bersama Pengadaian Berkomitmen Dukung Peningkatan Kesejahteraan Mental Karyawan BUMNDalam rangkaian simulasi ini, siswa diminta membawa tempat makan dari rumah, sementara makanan dan lauk pauk dibagikan saat tiba waktu makan siang. Terdapat empat menu utama yang disajikan, yaitu gado-gado, siomay, nasi ayam tepung, dan nasi semur telur.Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa melalui program ini, pemerintah pusat berharap mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis, yang merupakan bagian dari program Prabowo-Gibran.Presiden Jokowi Bantah Harga Beras Masih Naik, Tegaskan Penurunan Harga di Pasar-Pasar iniSebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan siang gratis untuk tahun 2025. Makan siang gratis ini merupakan program unggulan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin dalam berbagai versi hitung cepat Pilpres 2024.Beberapa aspek program ini telah disepakati, termasuk anggaran makan siang sebesar Rp 15.000 per anak. Program ini juga akan dilaksanakan secara bertahap, baik dari sisi jumlah penerima maupun daerah sasaran program.*** 

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024, mulai Rabu (28/2/2024). Rapat pleno ini akan digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dimulai dari pemilihan di luar negeri.Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari 128 PPLN yang ada di seluruh dunia, 36 PPLN telah hadir dan siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara.Rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung.Presiden Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dalam Sidang Kabinet"Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," ungkap Hasyim.Rapat pleno dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri oleh saksi-saksi dari peserta Pemilu Presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.KUA Bersiap Menjadi Pusat Pelayanan Semua Agama di IndonesiaKetua KPU menjelaskan bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU telah melakukan audiensi terkait kemungkinan adanya permohonan sengketa hasil Pemilu 2024.MK menitikberatkan penerimaan permohonan sengketa setelah KPU menetapkan pemenang Pemilu 2024, dan seluruh tahapan permohonan hasil sengketa akan dapat diakses oleh publik untuk pengawalan lebih lanjut.***

Lingkaran.id - Buku kontroversial berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong" karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memunculkan polemik setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.Buku setebal 27 halaman yang diluncurkan pada 26 Juni 2023, menyajikan pandangan SBY mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Dalam buku tersebut, SBY diduga menyoroti potensi keterlibatan Jokowi dalam perebutan kursi presiden (cawe-cawe) pada Pilpres 2024.Buku ini juga menyebutkan keinginan Jokowi agar kontestasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), serta mengungkap anggapan bahwa Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden.Isu-isu yang diungkap dalam buku tersebut menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejumlah tokoh, termasuk pegiat sosial Jhon Sitorus, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak buku ini terhadap kesehatan mental AHY.Melalui akun media sosialnya, Jhon Sitorus menyatakan bahwa peredaran buku ini seharusnya ditarik secara massif karena dianggap berbahaya bagi kesehatan mental AHY.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan Sirekap"Belum setahun buku ini terbit, sepertinya peredarannya harus ditarik secara massif. Berbahaya untuk kesehatan mental AHY nantinya. Lucu sekali tontonan politik ini," tulis @Miduk17 dalam akun resmi media sosialnya.Sebagai informasi, AHY baru-baru ini dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).Bergabungnya AHY dengan pemerintahan Jokowi menandai akhir sembilan tahun perjalanan Partai Demokrat sebagai oposisi.***