Lingkaran.id - Belakangan ini, isu tentang vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Nama Dedi Mulyadi, seorang tokoh masyarakat, kembali mencuat setelah ia secara terbuka menentang kebijakan tersebut. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam tentang polemik ini, respons Dedi Mulyadi, serta implikasinya terhadap kebijakan sosial di Indonesia.Kontroversi Vasektomi sebagai Syarat BansosIsu ini bermula ketika beberapa daerah di Indonesia mulai mengusulkan penerapan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol jumlah penduduk dan mencegah penyalahgunaan bantuan sosial. Namun, kebijakan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dedi Mulyadi.Vasektomi sendiri adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Meskipun prosedur ini aman dan reversibel, namun menjadikannya sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dianggap tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan memberikan tekanan pada masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan prosedur yang mungkin tidak mereka inginkan.Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai tokoh yang peduli dengan isu sosial, langsung mengecam kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.Dedi juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, daripada mengambil langkah-langkah yang bisa dianggap sebagai "hukuman" bagi masyarakat miskin. Ia menyarankan agar pemerintah memperbaiki sistem pendistribusian bansos agar lebih adil dan transparan, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.Isu ini memicu reaksi yang beragam dari masyarakat. Sebagian orang setuju bahwa kebijakan ini bisa mengurangi jumlah penduduk dan mencegah penyalahgunaan bansos, namun sebagian lainnya khawatir tentang dampak etis dan sosialnya.Beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia juga menyatakan keberatan mereka. Mereka menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri, dan pemerintah tidak seharusnya memaksa masyarakat untuk melakukan prosedur medis sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan.Di sisi lain, beberapa pihak juga menganggap bahwa kebijakan ini adalah bentuk dari "pembatasan reproduksi" yang bisa memiliki dampak jangka panjang pada struktur demografi masyarakat. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang paling rentan.Jika kebijakan ini diterapkan, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama, masyarakat miskin mungkin akan merasa dipaksa untuk melakukan prosedur vasektomi demi mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kedua, ini bisa menimbulkan kepercayaan yang rusak antara masyarakat dan pemerintah, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak memahami kebutuhan mereka.Ketiga, kebijakan ini juga bisa memperburuk stigmatisasi terhadap masyarakat miskin. Dengan menjadikan vasektomi sebagai syarat, pemerintah seolah-olah menuduh bahwa masyarakat miskin adalah "penyebab" utama dari masalah sosial, padahal faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan juga memainkan peran penting.Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bansos dan mengontrol jumlah penduduk, Dedi Mulyadi dan beberapa pihak lain menyarankan beberapa solusi yang lebih berkeadilan. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi sasaran bansos agar lebih akurat dan transparan.Kedua, pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB). Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang jumlah anak dan kesehatan reproduksi mereka tanpa perlu dipaksa.Ketiga, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka dan bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk keluarga mereka.Isu vasektomi sebagai syarat penerima bansos adalah contoh dari bagaimana kebijakan yang tidak berperikemanusiaan bisa memicu kontroversi dan reaksi keras dari masyarakat. Dedi Mulyadi, sebagai tokoh masyarakat yang peduli, telah secara terbuka menentang kebijakan ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak memiliki landasan etis yang kuat.Kita harus belajar dari kasus ini bahwa setiap kebijakan yang melibatkan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah seharusnya fokus pada solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, daripada mengambil jalan pintas yang bisa merugikan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.Dengan demikian, kita berharap bahwa pemerintah dan semua pihak yang terkait bisa bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berperikemanusiaan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Lingkaran.id - Proyek makanan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek ini yang tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kegagalan tersebut. Pada artikel ini, kita akan membahas beberapa alasan mengapa proyek makanan bergizi gratis sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan.Keterbatasan akses dan distribusi juga menjadi masalah besar dalam proyek makanan bergizi gratis. Makanan yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seringkali terhambat oleh faktor geografis atau infrastruktur yang tidak memadai. Misalnya, di daerah pedalaman atau daerah terpencil, akses ke tempat tersebut mungkin sulit, sehingga makanan tidak bisa dibagikan secara merata.Selain itu, kurangnya koordinasi antara pihak yang terlibat juga dapat menyebabkan makanan tidak sampai ke tangan yang tepat. Misalnya, makanan mungkin hanya dibagikan di daerah yang sudah mudah diakses, sementara masyarakat yang paling membutuhkan tidak mendapatkan bantuan tersebut.Faktor Budaya dan SosialFaktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam kegagalan proyek makanan bergizi gratis. Makanan yang dibagikan mungkin tidak sesuai dengan preferensi atau kebiasaan makan masyarakat setempat. Misalnya, makanan yang kaya akan protein hewani mungkin tidak diterima dengan baik di daerah yang mayoritas penduduknya adalah vegetarian.Selain itu, ada juga masalah stigmatisasi. Banyak masyarakat yang merasa malu untuk menerima bantuan makanan gratis, karena dianggap sebagai tanda kemiskinan. Hal ini membuat mereka lebih memilih untuk tidak mengambil bantuan tersebut, meskipun mereka secara finansial tidak mampu membeli makanan yang bergizi.Proyek makanan bergizi gratis adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek ini yang tidak berjalan dengan baik. Kurangnya sumber dana yang memadai, keterbatasan akses dan distribusi, faktor budaya dan sosial, serta korupsi dan kualitas makanan yang rendah adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kegagalan tersebut.Untuk meningkatkan efektivitas proyek makanan bergizi gratis, diperlukan perencanaan yang lebih matang, pengelolaan dana yang transparan, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat. Dengan demikian, proyek tersebut dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan.Apakah Anda memiliki pendapat atau pengalaman terkait dengan proyek makanan bergizi gratis? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini!

Lingkaran.id - Dalam sebuah konferensi pers yang tidak terduga, Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, memamerkan ijazahnya kepada para wartawan. Kejadian ini berlangsung selama 15 menit dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang, makna, dan dampak dari momen ini.Aktivitas ini terjadi di Istana Negara, Jakarta, saat Jokowi menghadiri acara yang berkaitan dengan pendidikan. Ia tiba-tiba mengambil ijazahnya dan memperlihatkannya kepada para wartawan yang hadir. "Saya ingin menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting," katanya sambil menyerahkan ijazah tersebut untuk dilihat lebih dekat.Para wartawan terlihat terkejut namun juga penasaran. Mereka dengan cepat mengambil gambar dan membuat catatan tentang momen ini. Beberapa dari mereka bahkan membagikan pengalaman ini di media sosial, menimbulkan beragam reaksi dari publik.Ijazah yang dipamerkan Jokowi bukanlah ijazah sembarangan. Ijazah tersebut merupakan bukti nyata dari latar belakang pendidikannya yang solid. Jokowi, yang dikenal sebagai pemimpin yang peduli dengan pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan negara.Momen ini juga menjadi simbol dari komitmen Jokowi dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan menunjukkan ijazahnya, ia seolah mengirim pesan bahwa setiap pemimpin harus memiliki dasar pendidikan yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik.Reaksi publik atas kejadian ini beragam. Di media sosial, netizen ramai membicarakan momen ini dengan berbagai komentar. Beberapa mengapresiasi langkah Jokowi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, sementara yang lainnya merasa bahwa ini adalah tindakan yang tidak perlu atau bahkan dianggap sebagai pencitraan semata.Grassroots, seorang pengguna Twitter, menulis, "Jokowi menunjukkan ijazahnya? Itu luar biasa! Pemimpin yang transparan dan memiliki dasar pendidikan yang kuat." Namun, tidak sedikit pula yang meragukan motif di balik tindakan tersebut.Momen ini memiliki implikasi yang luas dalam konteks pendidikan dan kepemimpinan di Indonesia. Pertama-tama, ini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi bagi seorang pemimpin. Dengan menunjukkan ijazahnya, Jokowi seolah mengingatkan kita bahwa pendidikan yang baik dapat membentuk karakter dan kemampuan seseorang dalam memimpin.Kedua, ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam kepemimpinan. Dalam era di mana kepercayaan publik terhadap pemimpin semakin menurun, tindakan Jokowi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Dengan menunjukkan ijazahnya, ia memberikan contoh bahwa seorang pemimpin harus siap untuk memverifikasi klaim-klaim yang dilontarkan.Terakhir, momen ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh seorang pemimpin harus memperlihatkan detail pribadinya kepada publik. Meskipun tindakan ini mungkin dimaksudkan untuk mendukung agenda pendidikan, ia juga menimbulkan diskusi tentang batas privasi seorang pemimpin di era informasi yang terbuka ini.Momen Jokowi memamerkan ijazahnya kepada wartawan selama 15 menit ini menjadi peristiwa yang menarik dan menimbulkan beragam reaksi. Dari sisi positif, ini menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dan transparansi, yang merupakan nilai-nilai penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan dampaknya terhadap persepsi publik.Yang jelas, momen ini menambah daftar panjang tindakan Jokowi yang unik dan spontan, yang selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagaimana pun, ini mengingatkan kita bahwa pendidikan dan kepemimpinan yang baik harus selalu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

Lingkaran.id - Jadwal Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024Jadwal Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024Bagi para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah lolos seleksi, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) merupakan salah satu tahapan penting yang ditunggu-tunggu. NIP bukan hanya sekadar nomor identitas, melainkan simbol resmi yang menandakan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari aparatur negara.Penetapan Jadwal NIP 2024Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian negeri, biasanya akan mengumumkan jadwal penetapan NIP setiap tahunnya. Meskipun belum ada informasi resmi dari BKN terkait jadwal pasti untuk tahun 2024, kita dapat merujuk pada pola tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan kapan jadwal tersebut akan diumumkan.Tahapan Proses Penetapan NIPSebelum NIP resmi diterbitkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh CPNS dan PPPK, antara lain:Pengumuman Hasil Seleksi: Setelah proses seleksi selesai, instansi yang bersangkutan akan mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi.Pengiriman Berkas: Para calon yang lolos harus mengirimkan berkas persyaratan seperti ijazah, transkrip, dan dokumen lainnya ke BKN atau instansi terkait.Verifikasi Berkas: BKN akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang dikirimkan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.Penetapan NIP: Setelah verifikasi selesai, BKN akan menetapkan NIP untuk setiap CPNS dan PPPK yang lolos.Cara Cek Jadwal dan NIP TerkiniUntuk memantau jadwal penetapan NIP 2024, ada beberapa cara yang bisa dilakukan:Website Resmi BKN: BKN biasanya akan mengumumkan informasi terkini melalui situs resminya di www.bkn.go.id.Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP): Melalui SIKEP, para CPNS dan PPPK dapat melakukan cek status NIP secara online.Media Sosial Resmi: BKN juga aktif membagikan informasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook.Perkiraan Jadwal Penetapan NIP 2024Beberapa perkiraan jadwal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:TahapanPerkiraan JadwalPengumuman Hasil SeleksiTriwulan I 2024Pengiriman BerkasTriwulan II 2024Verifikasi BerkasTriwulan III 2024Penetapan NIPTriwulan IV 2024Pentingnya Memahami Jadwal NIPMemahami jadwal penetapan NIP memiliki beberapa manfaat penting:Menghindari Keterlambatan: Dengan mengetahui jadwal yang jelas, para CPNS dan PPPK dapat mempersiapkan diri dan dokumen yang diperlukan.Mengurangi Kecemasan: Jadwal yang transparan membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan.Memudahkan Perencanaan: NIP diperlukan untuk kegiatan administratif lainnya seperti penggajian dan pemberian manfaat kepegawaian.Frequently Asked Questions (FAQ)Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait jadwal penetapan NIP:Apa yang dimaksud dengan NIP?NIP atau Nomor Induk Pegawai adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil sebagai identitas resmi.Kapan NIP biasanya diterbitkan?NIP biasanya diterbitkan setelah semua proses seleksi dan verifikasi selesai, biasanya beberapa bulan setelah pengumuman hasil seleksi.Bagaimana cara mengecek NIP?NIP dapat diperiksa melalui situs resmi BKN atau SIKEP dengan menggunakan NIK atau nomor registrasi.PenutupJadwal penetapan NIP untuk CPNS dan PPPK 2024 merupakan informasi yang sangat dinantikan. Dengan memahami jadwal dan proses yang terkait, para calon pegawai dapat lebih siap dan tidak ketinggalan informasi penting. Namun perlu diingat bahwa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan pemantauan terus-menerus melalui kanal resmi yang telah ditentukan.Bagi yang telah lolos seleksi, selamat menanti NIP Anda! Tetap waspada dan siaga dalam memantau informasi terbaru.

Lingkaran.id - Aksi penurunan bendera Partai NasDem yang dilakukan oleh seorang relawan Anies-Muhaimin (AMIN) bernama Zacky dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Markas Timnas AMIN, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/3/24) siang.Peristiwa mengejutkan tersebut terjadi sekitar pukul 11.16 WIB, saat dilokasi Zacky tiba-tiba berjalan menuju tiang bendera dan langsung menurunkan bendera NasDem antara jejeran tiang bendera yang berada di lokasi, terdapat pula bendera partai lain di Koalisi Perubahan, seperti bendera PKS dan PKB. Namun, Zacky hanya menurunkan bendera NasDem.Tim Hukum AMIN Tiba di MK, Tuntut Keadilan atas Hasil Pilpres 2024 Bawa Tumpukan BuktiSejumlah relawan AMIN lainnya yang hadir di lokasi sempat berusaha untuk menghentikan aksi tersebut. Namun, bendera NasDem dibiarkan menggantung setengah tiang selama beberapa detik sebelum akhirnya pihak keamanan kembali menaikkan bendera tersebut. Saat ini, bendera NasDem telah terpasang kembali seperti semula.Dalam keterangannya Zacky mengungkapkan alasan di balik tindakannya. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kekecewaannya terhadap sikap Partai NasDem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming."Karena beliau sudah berkoalisi berkumpul dengan mereka bergabung menurut berita bahwa NasDem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat," ujar Zacky.KPU RI Umumkan Hasil Final Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Menang TelakSebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah menyatakan penerimaan atas hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Ia juga mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.Meskipun demikian, hingga berita ini ditayangkan, pihak NasDem belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden penurunan bendera yang dilakukan oleh relawan AMIN tersebut.*** 

Lingkaran.id - Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berhasil meraih kemenangan telak atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih suara yang cukup jauh.Menurut hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh dukungan sebanyak 96.214.691 suara, mengukuhkan posisi mereka sebagai pemenang Pilpres 2024.KPU Akan Umumkan Hasil Pemilu 2024 Usai Menyelesaikan Rekapitulasi di Lima Provinsi TersisaSementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menempati peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.971.906. Di sisi lain, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memperoleh suara sebanyak 27.040.878.Kemenangan ini menegaskan dukungan yang kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran dari masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil ini juga menandai keberhasilan dalam upaya kampanye dan program-program yang mereka tawarkan kepada rakyat Indonesia.PT Pegadaian Gelar Mudik Gratis, Simak Rute dan Cara DaftarnyaDengan hasil ini, Prabowo-Gibran siap memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi yang telah mereka sampaikan selama kampanye. Sementara itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud diharapkan untuk menerima hasil ini dengan lapang dada dan bersedia bekerja sama demi kepentingan bersama dan kemajuan bangsa.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berencana untuk mengumumkan hasil resmi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara langsung setelah menyelesaikan rekapitulasi suara di lima provinsi tersisa. Proses tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada Senin ini (18/3/24), demikian disampaikan oleh Komisioner KPU, Idham Holik, pada hari Minggu malam.Kelima provinsi yang masih akan direkapitulasi adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Setelah rekapitulasi selesai di provinsi-provinsi ini, KPU akan melanjutkan proses rekapitulasi di seluruh 38 provinsi di Indonesia.Anies Baswedan Optimis Pilpres 2024 Dua Putaran: Belum Tentukan Sikap Politik Pasca-Pemilu"Prinsipnya ketika semua sudah selesai maka langsung akan ditetapkan oleh Ketua KPU RI," ungkap Idham Holik.Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di Kantor KPU Pusat pada Senin pagi, sementara tim KPU Provinsi Papua Barat Daya dijadwalkan tiba pada Senin siang sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara itu, tim dari Papua dan Papua Pegunungan dijadwalkan tiba pada pukul 19.00 WIB, dan tim dari Provinsi Maluku dijadwalkan tiba pada pukul 20.00 WIB.Hingga saat ini, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk Pemilu 2024 tingkat nasional di 32 provinsi di Indonesia. Malam ini, rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah akan dilakukan, sehingga total provinsi yang telah rampung hari ini menjadi 33 provinsi.Rapat DPR RI Bersama KPU Ditunda Hingga Selesai Proses Rekapitulasi SuaraDari hasil pantauan perhitungan suara, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di 30 provinsi untuk Pemilu Presiden. Sementara pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, unggul di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat.Hingga saat ini, belum ada provinsi di mana pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terpantau unggul.KPU menegaskan bahwa proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu dilakukan dengan transparan dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil Pemilu 2024.*** 

Lingkaran.id - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, belum kehilangan harapan terkait hasil Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia masih optimis bahwa pemilihan presiden akan berlangsung dalam dua putaran. Itulah sebabnya, Anies belum mengambil keputusan terkait sikap politiknya pasca-Pilpres.Dalam sebuah pertemuan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024), Anies menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap politiknya pasca-Pilpres.Rapat DPR RI Bersama KPU Ditunda Hingga Selesai Proses Rekapitulasi Suara"Jadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah? Kalau ternyata hasilnya berubah, gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua, gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Maret baru kemudian nanti kita akan sampaikan," kata Anies.Anies menekankan bahwa dalam proses pemilu pasti akan ada yang kalah dan yang menang. Bagi pihak yang kalah, sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang."Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang, bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua-duanya sama-sama penting," tambahnya.Anies juga menyebut bahwa dia telah menyampaikan hal yang sama dalam debat Pilpres 2024. Dia mengingatkan bahwa tidak semua politikus mampu menjadi oposisi pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, capres nomor urut 2."Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," ujarnya.Meskipun begitu, Anies menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Dia menekankan pentingnya oposisi dalam memberikan pandangan dan perspektif yang berbeda untuk membantu masyarakat memberikan penilaian yang lebih komprehensif.Menantu Jokowi, Erina Gudono, Masuk Bursa Calon Bupati Sleman Dalam Pilkada 2024"Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat," tegas Anies.Anies juga menekankan bahwa kekuasaan bukanlah soal bisnis, melainkan menjalankan kedaulatan rakyat."Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tandasnya.***

Lingkaran.id - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengumumkan penundaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang semula dijadwalkan pada Kamis, 14 Maret 2024. Alasan penundaan tersebut adalah permintaan dari KPU, yang meminta agar rapat ditunda hingga proses rekapitulasi suara rampung pada 2 Maret 2024.Doli menyatakan bahwa penundaan tersebut disebabkan karena KPU tengah sibuk dengan proses rekapitulasi suara. Proses tersebut memakan banyak waktu dan melibatkan pengurus partai politik sebagai saksi.Menantu Jokowi, Erina Gudono, Masuk Bursa Calon Bupati Sleman Dalam Pilkada 2024"Kan alasan KPU meminta penundaan karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk-sibuknya karena sekarang ini sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI jadi semua hasil pleno-pleno di provinsi itu sudah mulai masuk ke KPU RI dan sudah mulai dibahas," jelas Doli.Doli juga menyebutkan bahwa rapat dengan KPU akan dilaksanakan segera setelah proses rekapitulasi suara selesai. Pihaknya meminta KPU untuk mengajukan penjadwalan ulang pada 21 Maret 2024."Saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 saja, jadi biar kita langsung evaluasi begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi," ucapnya.Noel VS Deddy Hampir adu jotos pada saat dialog di stasiun televisi swastaLebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut akan dibahas beberapa hal, termasuk polemik terkait Sirekap dan pemungutan suara ulang (PSU) di luar negeri."Overall, semuanya kita akan evaluasi, kita kaji, dan kita dengarkan laporan dari KPU, Bawaslu, maupun DKPP," pungkas Doli.Sebelumnya, Komisioner KPU, August Mellaz, telah memastikan kehadiran KPU dalam RDP pada tanggal 14 Maret 2024 untuk memberikan penjelasan terkait evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu.***

Lingkaran.id - Perubahan yang signifikan terjadi pada tampilan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada website Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini terlihat dengan jelas sesui dengan pantauan Lingkaran.id, yang rutin memantau perkembangan pemilu, menemukan bahwa data diagram perolehan suara yang biasanya tertera dalam diagram kini tidak muncul.Terpantau dari tampilan website KPU menampilkan gambar diagram perolehan suara untuk memberikan visualisasi yang jelas terkait hasil pemilihan. Namun, kali ini, diagram tersebut tidak terlihat di halaman Sirekap.Insiden Kesurupan Massal Guncang Pegawai Pabrik Rokok, Berteriak Histeris Hingga MengamukJumlah suara pasangan calon (paslon) dan persentasenya yang biasanya disajikan dengan rinci juga tidak terlihat pada tampilan yang baru ini. Bahkan, informasi mengenai jumlah suara pada tempat pemungutan suara (TPS) yang telah diinput dari Form C juga tidak diperlihatkan.Perubahan ini tentu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat terkait hasil perhitungan dalam pemilu. Beberapa pihak mengungkapkan kekhawatiran terhadap transparansi dan keterbacaan data pemilihan yang menjadi hak setiap warga negara.Nikmati Kopi Dengan Pesona Sungai Musi, Kedai Kopi ini Jadi Destinasi Nongkrong HitsHingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPU terkait perubahan ini. Warga dan pengamat pemilu menanti klarifikasi resmi untuk memahami penyebab dan implikasi dari perubahan tampilan yang mengejutkan ini.Sejumlah pihak juga meminta agar KPU segera memberikan penjelasan yang transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan yang sedang berlangsung.***