Lingkaran – Pengamat Politik LIPI Aisyah Putri Budiarti mendapati candaan yang mengarah ke politik yang ditunjukan oleh Yasonna sebagai pejabat negara dan kader partai kepada Partai Demokrat.Pemerintah Seret Obligor BLBI ke Jeruji Besi“Meskipun sifatnya candaan, namun tentu sebagai menteri dengan latar belakang partai, maka ada tendensi candaan tersebut berbalut pesan politk,” ujar Aisyah dilansir dari Merdeka pada Kamis, (10/6/21).Dan diisukan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat akan maju dalam pemilihan presiden nantinya di tahun 2024. Hasil dari candaan Yasonna itu menimbulkan reaksi yang ditanggapi serius oleh Partai Demokrat.“Apalagi kita tahu bahwa AHY digadang-gadang akan mengikuti Pilpres oleh Demokrat untuk 2024, sehingga bisa jadi akan sangat sensitif buat politisi Demokrat,” ujar pengamat politik LIPI tersebut.Dilanjutkannya, candaan Yasonna menyindir usia AHY yang dinilai masih muda sehingga diragukan untuk menjabat sebagai presiden dalam watu dekat. ==break here=="Bagi politisi demokrat, ada pesan dari candaan Yasonna yg menggambarkan bahwa AHY masih terlalu muda sehingga belum tepat menjadi presiden dalam waktu dekat, yang kemudian menjadi persoalan bagi kader demokrat," lanjutnya.51 Pegawai KPK dipecat!Melihat situasi politik yang bersebrangan antara Yasonna yang belatarbelakang partai PDIP sedangkan AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Perseteruan saat ini bukanlah hal yang abadi antara PDIP dan Demokrat sehingga tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang dapat bekerja sama. "Saya kira dalam dunia politik tidak ada yang abadi. Apalagi dalam politik indonesia yang kental dengan lobi-transaksi yang bersifat oportunistik, serta tidak ideologis. Bisa jadi hingga saat ini berseteru, tetapi ke depan berkoalisi," tutupnya. Sebelumnya, Yasonna melempar candaan kepada Politikus Demokrat Benny K Harman yang menyebutkan bahwa AHY masih lama untuk menjadi presiden saat rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM di DPR pada hari Rabu, (9/6/21). "Kalau bos pak Benny masih lama barangkali. Misalnya, contoh. Ya kan. Masih muda. Canda canda," ujarnya. ***

Lingkaran – Beberapa hari terakhir, pengguna Instagram dihebohkan dengan postingan dari mahasiswa Institusi Teknologi Medan (ITM) yang menjual kampusnya sendiri di Instagram. Postingan tersebut diunggah oleh akun @tengeknih pada hari Kamis, (27/5/21).Sah! Program Literasi Digital DirilisDimas Prawira Nugraha, pemilik akun tersebut mengunggah foto gedung ITM yang ditambah dengan teks bertuliskan spesifikasi dari fasilitas yang dimiliki oleh ITM.“Rektor ada 2, ijazah semua mahasiswa tidak keluar, konflik internal tidak berkesudahan, jago membuat janji palsu, memperkaya diri sendiri, tidak menghargai mahasiswa,” tulis pemilik akun dengan bio Instagram “gabisa swipe up kan bukan selebgram”.Pada bagian caption, Dimas menyenggol Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Tidak hanya itu, Prof. Ir. Nizam selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga disebutnya.Dilanjutkannya, permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya dualisme kepempimpinan di kampus yang berada di Jalan Gedung Arca ini.“Dimana telah terjadi dualisme kepemimpinan yang sangat merugikan terhadap mahasiswa,” lanjutnya.==break here==Pemilik gelar Sarjana Teknik (ST) yang menyebutkan dirinya sebagai lulusan jalur Covid-19 pada salah satu highlight Instagramnya menjelaskan kronologis permasalahan yang ada.Daftar Biaya Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, Manakah Yang Paling Mahal?Adapun kronologis sebagai berikut :11 Februari 2020 terjadi dualisme26 Agustus 2020 sanksi administratif berat penghentian pembinaan sampai batas 26 Februari 202122 Februari 2021 yayasan sepakai berdamai24 Maret 2021 surat peringatan I dari Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara pemenuhan dokumen sesuai kesepakatan tanggal 22 Februari 202101 April 2021 surat peringatan II dari Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara pemenuhan dokumen sesuai kesepakatan tanggal 22 Februari 202115 April 2021 Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara kembali memediasi yayasan namun salah satu organ yayasan WO dari rapat, Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara memberikan waktu sampai 22 April 2021 pukul 15.00 WIB22 April 2021 pukul 15.00 WIB Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara mengkonfirmasi dokumen persyaratan dari Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara tidak dipenuhi oleh yayasan dan Lidikti Wilayah 1 Sumatera Utara membuat surat rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan ITM.==break here==Salah satu komentar yang disematkan oleh Dimas merasa dirugikan oleh ketidakjelasan kampus ITM ini.Universitas Bina Darma Berhasil Masuk Klaster Utama Penelitian se-Indonesia“Dari ketidakjelasan status kampus kami, mahasiswa sangat merasa dirugikan. Begitu banyak orang tua berharap anaknya dapat menyelesaikan studi dengan ijazah yang legal dan diakui,” tulis pemilik akun Instagram @ardiansyahnenggol.Masih pada kolom komentar, “Ku merasa malu dengan kampusku di postingan ini,” tulis akun @madityaspt. ***

Lingkaran ­– Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf Menyinggung soal Abdee yang kini menjabat sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Menurutnya, penempatan Abdee itu hanya akan merugikan Telkom karena profesi dan latar belakang yang tidak sesuai, dikutip dari Detik.com.Abdee “Slank” Jadi Komisaris PT Telkom Indonesia“Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan jika Telkom dirugikan, Negara yang akan dirugikan,” ujarnya dikutip dari Detik. Bukhori mengatakan alasan terpilihnya Abdee menjadi komisaris PT. Telkom Indonesia dikarenakan ada kaitan dengan kemenangan Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden 2019 silam.==break here==“Karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan,” ungkapnyaPDIP dan Gerindra Bakal Memajukan Prabowo-Puan di 2024 ?Dilanjutkannya, sistem politik ini tidak sesuai dengan janji Jokowi. Dan mengungkapkan ini adalah politik balas jasa yang membagikan posisi tanpa melihat latar belakang. "Tentu ini merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan itu tidak sesuai dengan janji Jokowi sendiri," pungkasnya. ***

Lingkaran ­–  Santer diberitakan Partai PDIP dan partai gerindra bakal memajukan Prabowo Subianto - Puan Maharani sebagai capres dan cawapres di tahun 2024 mendatang.“Peryataan Muzani menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng usung Prabowo dan Puan di pilpres,” kata Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, Kamis (27/5/2021).“Ini menjadi isyarat PDIP – Gerindra CLBK atau cinta lama bersemi kembali setelah sebelumnya sempat bersitegang,” ujar Sekretaris Jendral partai Gerindra Ahmad Muzani  51 Pegawai KPK dipecat!Kita semua mengingat ketegangan politik ditahun 2014 dan 2019 antara partai PDIP yang mengusung joko widodo dan Partai gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres pada waktu itu==break here==Kita melihat  semenjak pemerintahan Jokowi-ma’ruf Amin, Prabowo Subianto di percaya sebagai Menteri Pertahanan dalam membantu Pemerintahan . ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk membangun koalisi di 2024 nantinyaHubungan yang sudah terjalin sangat erat sehingga PDIP dan Gerindra mempercayakan Prabowo dan Puan maju sebagai capres dan cawapres di 2024 mendatang. ***     

Lingkaran ­– 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diberhentikan dikarenakan tidak lolos Tes Wawasan kebangsaan (TWK) dan tidak memiliki waktu untuk dilakukan pembinaan.Wakil Kepala BKN, Supranawa mengatakan proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN) harus selesai pada Oktober 2021 sehingga waktu pembinaan untuk 51 pegawai yang tidak lolos TWK dirasa tidak cukup.Indonesia Habiskan Rp 10,7 Triliun untuk Pasien Covid-19“Kenapa ini dianggap tidak bisa dibina karena kita concern waktu juga. Mandat atau perintah dari Undang-Undang 19 tahun 2019 itu diberikan waktu dua tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 itu memberikan waktu untuk peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu 2 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019,” ujar Supranawa dalam salah satu Program Kompas TV, Rabu, (26/5/21)==break here==Dalam proses assemen  alih status pegawai KPK menjadi ASN, terdapat tiga aspek utama yang dinilai. Pertama, dukungan atau kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah (PUNP). Kedua, kepengaruhan terhadap keluarga, lingkungan, teman atau kelompok tertentu. Ketiga, aspek pribadi yang berkaitan dengan keyakinan, motivasi, nilai dan sebagainya.Pertamina Restrukturisasi Anak Perusahaan Menjadi 12Dilanjutkannya, 51 pegawai yang dipecat tersebut lantaran tidak memenuhi ketiga aspek utama yang harus dipenuhi untuk peralihan status pegawai.“Yang tidak bisa dilakukan pembinaan itu yang bersangkutan masuk dalam kategori yang PUNP-nya kena. Kemudian pengaruhnya juga kena dan pribadinya juga iya,” lanjutnya. ***