Lingkaran.id -Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan niatnya untuk menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap. Pernyataan ini memicu perhatian publik dan tanggapan dari pihak KPK.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugianto, menanggapi pernyataan Megawati dengan menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak merasa terancam. Tessa menyebut Megawati sebagai seorang negarawan yang mendukung penegakan hukum di Indonesia.Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Demi Efisiensi Anggaran“Saya pikir tidak ada ancaman di situ. Beliau merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, dan anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya percaya Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum,” ujarnya di Jakarta.Tessa juga menekankan bahwa KPK tidak setuju dengan penilaian yang menyebut pernyataan Megawati sebagai ancaman. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menggoreng isu secara sembarangan yang dapat memecah belah.“Setelah saya lihat videonya, tidak seperti itu. Saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan judul dan narasi yang bijak demi persatuan bangsa ini ke depan,” tambahnya.Dalam keterangannya, Megawati menyatakan bahwa kehadirannya di KPK jika Hasto ditangkap adalah bentuk tanggung jawab kepada warganya dan anak buahnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.Dokter Koas Dianiaya Sopir Keluarga Mahasiswi Unsri, Berikut Latar Belakang Keluarga Lady AurelliaSituasi ini menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia, di mana pernyataan Megawati dapat dilihat sebagai dukungan terhadap penegakan hukum, sekaligus menunjukkan solidaritas terhadap Hasto Kristiyanto. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya terkait isu ini dan bagaimana KPK akan melanjutkan kasus korupsi di tanah air.***

Lingkaran.id - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ulang anggaran program makan bergizi gratis yang direncanakan sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat."Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah, saya hitung, Rp 10.000 itu dapat apa sekarang? Harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, tolong dihitung lagi ya," ungkap Megawati pada Kamis (12/12/2024).Sejarah Baru! Timnas eFootball Indonesia Juara Dunia FIFAe World Cup 2024Sebagai Ketua Umum PDI-P, Megawati menegaskan bahwa kritik ini bertujuan untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia bahkan mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ibu-ibu untuk menghitung anggaran tersebut."Saya bisa masak kok, jadi tahu ini nggak cukup. Tapi, saya tetap mendukung program ini," tambahnya.Menanggapi pernyataan Megawati, sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan anggaran tersebut."Pemerintah punya banyak pertimbangan. Kami dari Nasdem mendukung penuh program ini karena sangat baik untuk generasi mendatang," kata Saan.Sementara itu, Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai anggaran Rp 10.000 per porsi sudah memadai. Demokrat juga berkomitmen mendukung dan menyukseskan program ini."Program ini mencerdaskan bangsa sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kalau target dan sasarannya lebih besar, anggarannya harus ditingkatkan," ujar Herman.Menanggapi kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anggaran Rp 10.000 per porsi merupakan hasil penyesuaian kondisi anggaran saat ini. Namun, ia mengakui idealnya adalah Rp 15.000 per porsi."Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Untuk daerah-daerah, itu cukup untuk makanan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11/2024).Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!Prabowo juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pedesaan. Dengan pelaksanaan program ini, ia memperkirakan perputaran uang di setiap desa akan meningkat signifikan, mencapai Rp 8 miliar per tahun."Program ini tidak hanya untuk memberi makan gratis, tapi juga mendukung ekonomi desa," tegas Prabowo.Program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat berjalan efektif, meskipun terus diwarnai kritik dan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaannya.***

Lingkaran.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, menyampaikan usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut ia ungkapkan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).Prabowo menilai sistem tersebut lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ia mengacu pada praktik yang diterapkan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.Orang Tua Protes Hadiah Lomba Dipotong, Murid SD ini Dikeluarkan dari Sekolah"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang milih gubernur, bupati. Efisien, tidak keluar duit terus," kata Prabowo.Menurut Prabowo, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dana tersebut, katanya, bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!"Kita ini seperti kaya saja. Padahal uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan irigasi," lanjut Prabowo.Usulan ini diharapkan dapat memantik diskusi terkait reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih hemat dan efektif, meskipun dipastikan akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.***

Lingkaran.id -Pemerintah Indonesia mengumumkan peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 2 Januari 2025. Setelah melakukan uji coba selama beberapa bulan terakhir, program ini kini telah memiliki format yang ideal untuk pelaksanaan yang optimal.Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui inisiatif ini, Presiden bertujuan untuk mengurangi gangguan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, serta membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing di masa depan.Kejadian Menghebohkan! Dokter Koas di Palembang Dipukuli, Motifnya Terkait Jadwal Piket Libur Nataru!“Kami ingin memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memulai program ini secara serentak pada 2 Januari 2025,” ujar Hariqo dalam keterangan tertulisnya.Presiden Prabowo berharap agar anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat yang bergizi, dengan harapan di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Harapan ini disampaikan saat Presiden meninjau kesiapan pelaksanaan program di SPPG Tanah Sareal, Kota Bogor, kemarin.Kepala SPPG Tanah Sareal, Ayu Pertiwi, menjelaskan bahwa unit pelayanan ini hampir beroperasi 24 jam setiap hari. Setiap hari, bahan baku seperti sayur, telur, ayam, dan lainnya tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah dibersihkan, proses memasak dimulai pukul 01.00 hingga 06.00 WIB, dan makanan dikemas dalam piring baja tahan karat.Pengiriman makanan dimulai pukul 08.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1-3, dilanjutkan ke siswa SD kelas 4-6, SMP, dan SMA/sederajat pada pukul 10.30 WIB. “Operasional kami hampir 24 jam setiap hari,” ujar Ayu.Tom Lembong Kembali Tulis Surat Dari Penjara, Mengungkapkan Rasa Rindu Terhadap KebebasanUnit Pelayanan Tanah Sareal memiliki 51 pegawai yang terdiri dari berbagai profesi, termasuk ahli gizi dan juru masak, yang setiap hari menyediakan makanan untuk 3.018 siswa. Selain itu, 24 pekerja di unit ini merupakan warga lokal, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat sekitar.Fasilitas SPPG Tanah Sareal telah beroperasi sejak 18 November 2024, dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Fasilitas ini meliputi tempat kedatangan bahan baku, gudang kering dan basah, ruang dapur, serta ruang masak. Unit ini juga dilengkapi dengan dua mobil boks tertutup untuk mendistribusikan makanan.Ayu menegaskan bahwa Unit Pelayanan Tanah Sareal sudah 100% siap untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, dengan menjaga kualitas makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan tingkat pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Semua ini ditempatkan oleh ahli gizi untuk memastikan porsi dan kualitasnya sesuai standar.Dengan diluncurkannya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat menikmati makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta berkontribusi untuk masa depan bangsa yang lebih baik.***

Lingkaran.id -Pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) batal melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini terlihat dari tidak adanya gugatan baik dari paslon nomor 1 RIDO maupun paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardana hingga batas akhir permohonan pada Rabu (11/12).Momen Haru Siswa Berprestasi Ajak Ayah Disabilitas ke Panggung PerpisahanJuru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno Aris Setiawan Yodi menyebut, hingga semalam (Rabu, 11/12), tidak ada satu pun paslon di Pilkada Jakarta yang melakukan gugatan. "Kami ketahui bersama bahwa baik Paslon 01 dan 02 tidak ada yang menggugat ke MK artinya kami dari Mas Pram-Bang Doel menghargai keputusan tersebut," ujarnya, Kamis (12/12).Dengan tidak adanya gugatan, dapat dipastikan Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran. "Secara aturan sikap tidak mendaftarkan sengketa ke MK artinya memang menerima hasil dari Pilkada Jakarta yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu dan hasilnya kita ketahui bersama Mas Pram-Bang Doel menang satu putaran," terang Aris.Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Penyitaan AsetKPU Jakarta telah menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Mereka memperoleh sebanyak 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen.***

Lingkaran.id -Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menulis surat tangan dari penjara, mengungkapkan rasa rindunya yang mendalam terhadap kebebasan. Surat tersebut dibagikan melalui akun Instagram Tom Lembong yang kini dikelola oleh timnya. Dalam suratnya, Tom mengawali dengan mengungkapkan hak-hak asasi manusia yang harus dipenuhi, seperti hak untuk memiliki pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak, hak untuk hidup sehat, terdidik dan bahagia, serta hak untuk memiliki wibawa sebagai manusia.Sunhaji Menangis Minta Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus MiftahBagi Tom, membela hak asasi manusia telah menjadi cita-citanya sepanjang karier di pemerintahan dan politik. Namun, hidup di dalam tahanan telah membuka mata dan hatinya pada nasib warga yang masih belum bisa mendapat keadilan."Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan. Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya," tulis Tom.Tom juga menegaskan bahwa ia akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan. "Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan," ucap Tom.KPK Gelar Lelang Aset Rafael Alun Trisambodo, Hasil Capai Rp 4 MiliarSurat Tom Lembong ini dibagikan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada 10 Desember kemarin. Dalam suratnya, Tom juga menuliskan:"Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia."Dari balik penjara Tom menuliskan surat yang menyatakan bahwa ia merindukan akan kebebasan.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan tanggapan atas pengunduran diri pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman, atau Gus Miftah, dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah tersebut dinilai Presiden sebagai tindakan yang menunjukkan tanggung jawab moral."Ya, tadi saya sendiri belum melihat langsung, tapi sudah mendapat laporan bahwa beliau mundur. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan kesatria," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).Beredar Foto Agus Buntung Berduaan dengan Wanita di Taman, Bukti Baru Kasus Pelecehan SeksualPengunduran diri Gus Miftah terjadi menyusul polemik yang berkembang akibat pernyataannya yang dianggap menghina seorang penjual es teh di Magelang. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat, hingga akhirnya Gus Miftah memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab."Beliau sadar bahwa beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita harus menghargai sikap kesatria itu," tambah Prabowo.Jubir Kepresidenan Adita Irawati Minta Maaf atas Diksi 'Rakyat Jelata'Terkait posisi yang kini kosong, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kandidat pengganti Gus Miftah."Nanti kami cari, ya," ujarnya singkat.Langkah Gus Miftah untuk mundur dinilai sejumlah pihak sebagai respons yang tepat, mengingat posisi tersebut menuntut figur dengan kredibilitas tinggi yang dapat menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Masyarakat kini menanti siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan tugas penting ini.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan kepada para pejabat, mulai dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk menahan diri dari perjalanan ke luar negeri selama lima tahun ke depan. Langkah ini, menurut Presiden, merupakan upaya untuk menciptakan efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelesaikan program-program prioritas bagi rakyat."Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya lima tahun. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS hanya dari perjalanan saja," ujar Presiden Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (6/12/24). Gus Miftah Ditegur Sekretaris Kabinet "Mayor Teddy" Usai Viral, Diminta Lebih Hati-Hati Bicara di Depan PublikPresiden menekankan pentingnya efisiensi anggaran dari kegiatan yang dianggap bersifat seremonial atau selebrasi. Menurutnya, perjalanan dinas luar negeri selama ini telah menyerap anggaran hingga 3 miliar dolar AS setiap tahunnya. Dengan mengurangi aktivitas tersebut sebesar 50 persen, negara dapat menghemat hingga Rp15 triliun per tahun."Rp15 triliun itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Berapa bendungan, berapa irigasi, berapa sekolah dasar yang bisa diperbaiki. Bahkan, berapa banyak anak-anak sekolah yang bisa kita berikan makan bergizi gratis," lanjut Presiden.Penghematan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.Rekaman CCTV Diduga Ungkap Detik-Detik Penembakan Gamma RizkynataPresiden berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang menjadi salah satu forum penting yang dimanfaatkan Presiden untuk menyampaikan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Ajakan ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan demi terciptanya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan bermanfaat.***

Lingkaran.id -Tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" menjadi sorotan publik usai viral di media sosial. Tas tersebut dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat blusukan ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk kepada korban banjir di Jakarta Timur pada akhir November lalu. Viralitas tas biru ini memicu perdebatan di kalangan warganet, terutama terkait sumber dana dan etika pembagian bantuan sosial atas nama jabatan.Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, angkat bicara soal ini. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/12), ia menegaskan bahwa bantuan sosial dari Wapres Gibran tidak menyalahi aturan.“Bantuan Wapres nggak apa-apa,” ungkap Hasan. Ia menjelaskan bahwa dana operasional Wakil Presiden digunakan untuk mendanai bantuan tersebut. Namun, ia tidak secara spesifik menyebutkan apakah dana operasional itu berasal dari APBN atau sumber lainnya.Diduga Usai Konsumsi Kopi Perangsang, Pria Lansia Meninggal di PenginapanPembelaan dari Menteri SosialMenteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, juga memberikan pembelaan terhadap program bantuan Wapres Gibran. Ia menilai pembagian tas biru tersebut tidak perlu menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan.“Menurut saya tidak menjadi masalah, ya. Nggak ada masalah. Yang penting masyarakat menerima manfaatnya,” ujar Gus Ipul.Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik itu melalui program resmi maupun dana pribadi dari pejabat terkait.Kunjungan ke Wilayah BanjirTas biru tersebut pertama kali menjadi perhatian saat Gibran membagikan bantuan kepada korban banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11). Dalam kunjungannya, ia mengunjungi pemukiman warga di Jalan Kebon Pala I yang sempat terendam banjir hingga 2,5 meter akibat luapan Sungai Ciliwung.Selain menyambangi rumah warga, Gibran juga mengunjungi lokasi pengungsian di SDN 01 Kebon Pala. Di sana, ia membagikan sembako berupa beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Gibran juga melanjutkan kunjungannya ke Bidara Cina, Cawang, yang terdampak banjir hingga 1,5 meter.Respons dari IstanaSetelah perdebatan mencuat, pihak Istana akhirnya memberikan respons. Menurut Hasan Nasbi, pembagian bantuan oleh Wapres Gibran merupakan bagian dari upayanya membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasan menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan transparansi dan menggunakan dana yang sesuai dengan ketentuan.Viral Irjen Purn Ricky Sitohang Semprot Agus Salim Terkait Kisruh Donasi Rp 1,3 MiliarMeski demikian, isu ini tetap memicu diskusi di media sosial, terutama terkait penggunaan nama jabatan dalam bantuan sosial. Sebagian pihak memuji langkah Wapres Gibran sebagai bentuk kepedulian, sementara yang lain mempertanyakan transparansi dana dan dampak politis dari kegiatan tersebut.Tas biru bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" kini menjadi simbol sekaligus bahan diskusi publik. Meski menuai pujian, insiden ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dan etika dalam pelaksanaan program sosial, terlebih jika melibatkan pejabat negara.Dengan respons dari Istana, diharapkan isu ini dapat segera mereda dan fokus kembali pada manfaat nyata bagi masyarakat yang menerima bantuan.****

Lingkaran.id - Heru Kreshna Reza, calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), menyampaikan pandangannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik memamerkan tersangka dalam konferensi pers, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip asas praduga tak bersalah.Pernyataan ini muncul saat Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mempertanyakan kebiasaan mempublikasikan tersangka beserta barang bukti dalam konferensi pers. Bamsoet menyoroti bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak-hak perdata tersangka.BREAKING NEWS: Seorang Pria Nekat Terjun dari Jembatan Ampera ke Sungai Musi"Ketika konferensi pers diumumkan seseorang sebagai tersangka, mereka dipajang bersama barang bukti. Padahal, asas praduga tak bersalah adalah asas hukum universal. Seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pengadilan," ujar Bamsoet dalam uji kelayakan pada Kamis (21/11/2024).Ia juga menyoroti potensi pelanggaran hukum terkait barang bukti yang dipamerkan. "Bisa saja barang bukti itu diperoleh dengan cara yang tidak sah atau bahkan direkayasa. Ini tentu saja mematikan hak-hak hukum tersangka," tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Heru menyatakan secara tegas bahwa ia tidak sepakat dengan pemajangan tersangka kepada publik."Kalau saya pribadi, saya tidak setuju, Pak. Karena itu membunuh karakter seseorang. Bagaimanapun juga, tersangka harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah. Mereka harus dimanusiakan sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya," kata Heru.Selingkuh Saat Istri Umroh, Bimo Aryo Tejo Digugat Cerai Sang Istri dan Kini Tinggal di KontrakanBamsoet kemudian menyoroti praktik lain yang ia anggap berlebihan, yakni pengumuman hasil sitaan yang dinilai seperti perlombaan dengan menonjolkan jumlah yang besar. Namun, sering kali nilai tersebut berkurang saat memasuki proses pengadilan."Ini terlihat seperti overacting kelembagaan, Pak. Persepsi semacam ini yang harus kita hindari agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi," ujar Bamsoet menutup diskusi.Pandangan Heru dan diskusi tersebut menjadi sorotan dalam proses seleksi Dewan Pengawas KPK, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan penghormatan terhadap hak-hak hukum tersangka.***