Lingkaran.id - Warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dihebohkan dengan temuan bahwa sebuah warung bakso yang telah lama beroperasi ternyata menjual produk non halal karena mengandung daging babi. Fakta ini baru terungkap setelah pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ngestiharjo memasang spanduk bertuliskan “Bakso Babi” di depan warung tersebut.Warung bakso yang berlokasi di wilayah Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ini diketahui telah berdiri sejak lama. Awalnya, penjual bakso tersebut berjualan keliling sejak tahun 1990-an sebelum akhirnya memiliki tempat usaha tetap sekitar tahun 2016.Ayah Pembuat Video Deepfake Siswa SMAN 11 Semarang Ternyata Anggota Polri, Polda Jateng Tegaskan Penanganan Kasus Tetap ProfesionalSekretaris DMI Ngestiharjo, Ahmad Bukhori, menjelaskan bahwa persoalan ini mulai dibahas dalam internal organisasi pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, setelah muncul keresahan warga terkait keberadaan penjual bakso non halal yang tidak memberikan informasi jelas mengenai kandungan produknya.“Isu ini muncul karena banyak pelanggan warung tersebut berasal dari kalangan umat muslim, bahkan ada yang mengenakan hijab, namun mereka tidak tahu bahwa bakso yang dijual mengandung babi,” kata Bukhori kepada pada Senin (27/10/2025).Menurutnya, sebagian warga di sekitar lokasi memang mengetahui bahwa bakso tersebut non halal, namun tidak semua bisa atau berani menginformasikan hal itu kepada pelanggan. Kondisi inilah yang menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat.Menindaklanjuti hal itu, DMI Ngestiharjo melakukan pendekatan kepada pihak penjual serta aparat wilayah, mulai dari dukuh hingga RT setempat, agar penjual bersedia memasang keterangan non halal secara terbuka. Namun, upaya tersebut sempat mendapat keberatan dari pemilik warung.“Penjual sempat disarankan menulis bahwa baksonya mengandung bahan non halal, tapi ia keberatan karena khawatir pembeli berkurang. Akhirnya hanya menulis ‘B2’ di kertas kecil, itu pun tidak selalu dipasang,” jelas Bukhori.Karena teguran tak diindahkan, DMI Ngestiharjo akhirnya mengambil langkah tegas dengan memasang spanduk bertuliskan “BAKSO BABI” lengkap dengan logo DMI pada Februari 2025. Pemasangan dilakukan dengan izin dan kerja sama dari pemilik warung.Namun, spanduk tersebut justru menjadi viral pada akhir Oktober 2025 setelah sebuah video menampilkan logo DMI di spanduk itu. Banyak warganet yang salah paham dan mengira DMI mendukung penjualan produk non halal.“Padahal maksudnya untuk memberikan edukasi agar masyarakat tahu bahwa produk itu non halal, bukan mendukung penjualannya,” tegas Bukhori.Setelah kejadian itu, DMI mengganti spanduk dengan versi baru yang mencantumkan logo MUI dan DMI Ngestiharjo pada Jumat (24/10/2025) untuk memperjelas maksud pemasangan.Bukhori juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap pelaku usaha yang menjual produk berbahan non halal wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya.Menanggapi kasus ini, Wakil Bupati Bantul, Aris Suhariyanta, menegaskan pentingnya setiap pedagang makanan untuk mencantumkan label halal atau non halal agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas.“Bantul dikenal sebagai daerah religius. Jadi kami berharap semua penjual makanan, termasuk bakso, wajib mencantumkan label halal atau non halal agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi,” ujar Aris.Sidang Kasus Endorse Judi Online di Banjarmasin Memanas, Hakim Tegur Polisi: ‘Situsnya Masih Aktif!’Sementara itu, Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari instansi teknis seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) terkait tindak lanjut terhadap warung bakso non halal tersebut.Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penjualan produk makanan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.***

Lingkaran.id - Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, secara sukarela memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos) setelah rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin”.Program pemasangan stiker tersebut merupakan inisiatif dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepahiang yang mulai dilaksanakan sejak Senin (20/10/2025) di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Pasar Ujung dan Padang Lekat. Langkah ini bertujuan sebagai bentuk sosialisasi dan verifikasi data penerima bantuan agar penyaluran Bansos lebih tepat sasaran.CSR Tak Pernah Jalan, Diduga Uang Ratusan Juta Mengalir ke Rekanan DPRKepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, menjelaskan bahwa pemasangan stiker dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.“Pemasangan stiker ini sebagai bentuk sosialisasi dan penanda bagi warga yang masih menerima Bansos. Jika mereka merasa sudah mampu dan ingin mengundurkan diri, maka stiker tersebut akan dicopot,” ujar Helmi, Rabu (22/10/2025).Helmi juga mengungkapkan bahwa dalam proses tersebut ditemukan sejumlah warga penerima Bansos yang kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa di antara mereka akhirnya memilih mundur karena merasa tidak lagi pantas menerima bantuan pemerintah.Salah satu warga, Anita, menuturkan bahwa keputusannya mundur didasari rasa keadilan agar bantuan bisa diterima warga lain yang lebih membutuhkan.“Kami sudah tujuh tahun menerima Bansos. Sekarang kondisi kami sudah lebih baik, jadi kami memilih mundur supaya yang lain bisa menikmati juga,” ujarnya.Diduga Dianiaya Guru, Siswa SD Alami Luka di Dada dan PinggangSetelah pengunduran diri tersebut, nama-nama warga yang tidak lagi menjadi penerima bantuan akan otomatis dihapus dari daftar penerima Bansos Kementerian Sosial (Kemensos).Langkah ini diharapkan dapat mendorong kesadaran sosial masyarakat dan mempercepat validasi data penerima bantuan agar program kesejahteraan benar-benar tepat sasaran.***

Lingkaran.id - Seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah, bernama Dwi Purwanto menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp2,6 miliar. Ia tertipu janji palsu empat orang pelaku yang mengaku bisa membantu meloloskan anaknya ke Akademi Kepolisian (Akpol) melalui jalur khusus.Kasus ini terungkap setelah Dwi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jawa Tengah pada Agustus 2025. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku diketahui merupakan anggota aktif Polres Pekalongan, yakni Aipda F dan Bripka AUK.Cerita Pilu Melda Safitri: Diceraikan Setelah Suami Jadi PPPK, Kini Dapat Tekanan dari Pihak TertentuKeduanya diduga menawarkan “jalur internal” masuk Akpol dengan imbalan uang miliaran rupiah. Korban yang percaya dengan janji tersebut kemudian menyerahkan uang secara bertahap hingga mencapai Rp2,6 miliar.Demi memenuhi permintaan para pelaku, Dwi bahkan menjual dua mobil mewah miliknya, yakni Rubicon dan Mini Cooper, serta meminjam uang dari kerabatnya.“Katanya ini kuota khusus, tinggal bayar Rp3,5 miliar. Uang itu hasil kerja keras saya. Demi anak, saya percaya. Tapi ternyata saya ditipu,” ujar Dwi Purwanto.Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran melibatkan oknum anggota kepolisian. Pihak Polda Jawa Tengah memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.“Tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum dan etik akan berjalan,” ujar salah satu pejabat Polda Jateng.Viral CCTV Pelecehan, Kepala SPPG Diduga Aniaya dan Lecehkan PegawaiHingga kini, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri aliran dana yang diberikan korban. Polisi juga membuka kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa.Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran jalur cepat masuk Akpol atau institusi pemerintah lainnya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara resmi, transparan, dan tanpa biaya tambahan.***

Lingkaran.id - Sebuah video memperlihatkan aksi perkelahian dua siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, viral di media sosial. Aksi tersebut diduga bermula dari saling ejek di dunia maya hingga berujung pada duel fisik di lapangan.Video berdurasi 4 menit 18 detik itu memperlihatkan dua pelajar yang saling adu pukul, sementara sejumlah siswa lain tampak menonton dan bahkan menyoraki keduanya agar terus berkelahi. Dari rekaman tersebut terlihat sebagian siswa mengenakan seragam pramuka dengan atribut bertuliskan “Bangkalan” dan “Jawa Timur”, sedangkan lainnya mengenakan atasan kaus berwarna merah putih dengan bawahan celana pramuka khas Madura.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaPeristiwa itu disebut-sebut terjadi pada Jumat (24/10/2025) dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.Kepala SMKN 2 Bangkalan, Nur Hazizah, membenarkan bahwa salah satu siswa yang terlibat dalam perkelahian tersebut merupakan peserta didiknya yang duduk di kelas XI. Sedangkan lawan tandingnya diketahui berasal dari sekolah menengah kejuruan lain di wilayah yang sama.“Iya, benar, salah satu yang ada dalam video itu merupakan siswa kami. Sebagai pihak sekolah, kami akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar permasalahan ini tidak berlarut,” ungkap Nur Hazizah saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak sekolah segera memanggil seluruh siswa yang tampak dalam video, termasuk mereka yang menonton di lokasi kejadian. Proses pembinaan dan klarifikasi langsung dilakukan untuk mengetahui duduk perkara insiden itu.“Hari ini kami panggil semua yang terlibat, termasuk orang tua mereka. Kami lakukan pembinaan agar anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kegiatan pembinaan juga akan kami lanjutkan besok,” jelasnya.Selain itu, SMKN 2 Bangkalan juga berencana bertemu dengan pihak sekolah tempat siswa lain yang terlibat untuk memediasi dan menyelesaikan konflik secara damai.“Insyaallah nanti sore kami akan bertemu dengan pihak sekolah lain untuk mendamaikan kedua siswa agar hubungan antarsekolah tetap terjaga baik,” tambah Nur Hazizah.Dari hasil klarifikasi sementara, perkelahian dua siswa tersebut diduga berawal dari saling ejek di media sosial. Ungkapan bernada tantangan yang dilontarkan salah satu pihak kemudian memicu emosi hingga berujung pada aksi duel di dunia nyata.“Dari keterangan siswa, semua bermula dari kesalahpahaman di media sosial. Awalnya saling ejek, lalu muncul tantangan, akhirnya timbul ketersinggungan,” ujar Nur Hazizah.Ia menilai, peristiwa ini menjadi bukti bahwa sebagian pelajar masih belum bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi komentar dan interaksi daring.“Anak-anak ini tidak berpikir panjang soal dampaknya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa mencoreng nama baik sekolah, merugikan diri sendiri, bahkan membuat orang tua kecewa,” tuturnya.Nur Hazizah berharap, kedua pihak yang terlibat dapat saling memaafkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia juga menegaskan bahwa sekolah akan terus melakukan pembinaan karakter dan edukasi etika bermedia sosial kepada seluruh siswa.“Kami berharap semua pihak bisa berdamai. Kami juga akan meningkatkan pembinaan agar anak-anak lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya,” pungkasnya.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Dalam video yang beredar luas di media sosial, dua siswa tampak saling adu pukul hingga terjatuh di tanah. Salah satu di antaranya bahkan sempat ditindih oleh lawannya. Di sekitar lokasi, sejumlah pelajar terlihat bersorak dan merekam aksi tersebut menggunakan ponsel.Video ini kemudian viral dan menuai berbagai komentar dari warganet yang menyayangkan tindakan tersebut, terlebih karena melibatkan pelajar yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga sikap dan etika di lingkungan sekolah.***

Lingkaran.id - Tahun 2025 menjadi masa krusial bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa sistem kepegawaian berbasis tenaga honorer akan berakhir pada 31 Desember 2025, menandai berakhirnya era panjang keberadaan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa setelah batas waktu tersebut, tidak akan ada lagi pegawai berstatus honorer. Seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, diwajibkan untuk menyesuaikan tenaga non-ASN ke dalam mekanisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi diatur oleh undang-undang.“Mulai 1 Januari 2026, seluruh tenaga kerja di instansi pemerintah harus berstatus ASN. Pemerintah pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi memiliki pegawai berstatus honorer,” ujar Zudan dalam konferensi pers di Jakarta.Simulasi TKA 2025 Resmi Dimulai: 3,5 Juta Siswa SMA/SMK Siap Hadapi Ujian Nasional Era BaruDengan demikian, pasca penghapusan status honorer, struktur ASN hanya akan terdiri dari dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus sistem kepegawaian honorer. Sistem lama dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta menimbulkan kesenjangan kesejahteraan di antara pegawai pemerintahan.Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan proses rekrutmen dan pengangkatan pegawai dilakukan secara transparan dan terstandar. Artinya, tidak ada lagi instansi yang boleh mengangkat tenaga non-ASN secara mandiri. Semua proses penerimaan pegawai wajib mengikuti seleksi resmi ASN melalui jalur CPNS atau PPPK.Untuk menjamin proses transisi berjalan tanpa hambatan, pemerintah melakukan langkah terpadu melalui kerja sama antara Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan dan validasi tenaga honorer, penetapan formasi PPPK, pelaksanaan seleksi tahap akhir pada 2025, hingga penerapan skema PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat secara penuh waktu.Zudan menegaskan bahwa setiap tenaga honorer akan mendapatkan perhatian sesuai data yang tercatat secara resmi.“Tidak ada tenaga non-ASN yang tiba-tiba diberhentikan. Semua akan melalui proses pendataan dan pemetaan. Ada yang diangkat penuh waktu, ada yang paruh waktu, tergantung kebutuhan instansi dan hasil seleksi,” ujarnya.Namun, ia juga mengingatkan bahwa hanya data tenaga honorer yang tervalidasi di sistem BKN yang akan diproses dalam mekanisme transisi tersebut.Mulai 1 Januari 2026, seluruh instansi pemerintah dilarang mempekerjakan tenaga non-ASN tanpa dasar hukum. Pegawai dengan status honorer tidak lagi diakui sebagai bagian dari aparatur pemerintah, dan gaji maupun tunjangan mereka tidak dapat dianggarkan melalui APBN atau APBD. Instansi yang masih mempekerjakan tenaga honorer berisiko mendapat sanksi administratif.Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembenahan sistem ASN nasional, sekaligus mendorong profesionalitas, ketertiban administrasi, serta peningkatan transparansi di tubuh birokrasi pemerintahan.Berdasarkan data BKN, jumlah tenaga non-ASN yang tercatat saat ini mencapai sekitar 2,3 juta orang. Dari total tersebut, 1,4 juta telah resmi diangkat menjadi PPPK, sementara sisanya masih menunggu proses seleksi dan verifikasi data di instansi masing-masing. Pemerintah menargetkan seluruh proses transisi dapat rampung pada akhir Desember 2025, sehingga sistem kepegawaian yang baru bisa berlaku sepenuhnya pada awal 2026.Meski demikian, beberapa pemerintah daerah, terutama di wilayah kabupaten dan kota kecil, mengaku menghadapi tantangan terkait keterbatasan formasi dan anggaran untuk mengakomodasi tenaga PPPK. Menanggapi hal ini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang batas waktu yang telah ditetapkan.“Tanggal 31 Desember 2025 itu batas akhir. Kita harus disiplin menjalankan amanat Undang-Undang ASN,” tegas Anas.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaKendati menimbulkan kecemasan di kalangan tenaga honorer, kebijakan ini juga membuka peluang besar bagi mereka untuk beralih menjadi ASN yang memiliki kepastian hukum, perlindungan sosial, serta jenjang karier yang jelas. Melalui skema PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, tenaga honorer berkesempatan mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari aparatur sipil negara.Pemerintah berharap transformasi besar ini dapat mewujudkan sistem kepegawaian yang profesional, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.***

Lingkaran.id -Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan platform resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengelola data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia dan terintegrasi langsung dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui SIKS-NG, data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat diperbarui dan diverifikasi secara berkala oleh petugas desa, kelurahan, dan dinas sosial kabupaten/kota. Proses ini memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi.Aplikasi SIKS-NG juga berperan penting dalam mempercepat transparansi dan akurasi data. Dengan sistem berbasis daring, seluruh proses pencatatan, validasi, dan pembaruan data kini dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui proses manual seperti sebelumnya. Pemerintah daerah dapat langsung mengakses data yang tersinkronisasi dengan Kementerian Sosial, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan potensi penerima ganda.Simulasi TKA 2025 Resmi Dimulai: 3,5 Juta Siswa SMA/SMK Siap Hadapi Ujian Nasional Era BaruBagi masyarakat, kehadiran SIKS-NG memberikan kemudahan dalam melakukan pengecekan status penerimaan bantuan sosial secara mandiri. Masyarakat dapat mengonfirmasi apakah nama mereka sudah terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT melalui layanan daring yang terhubung dengan sistem ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengunjungi situs resmi yang digunakan pemerintah daerah, seperti portal Dinas Sosial atau laman aplikasi daerah seperti Aplikasi Gowakab di Kabupaten Gowa.Setiap warga yang ingin memastikan statusnya dalam daftar penerima bansos dapat menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian melakukan pengecekan melalui menu yang telah disediakan pada portal atau aplikasi. Jika nama warga belum terdaftar, mereka dapat mengajukan pembaruan data melalui perangkat desa atau kelurahan.Selain itu, SIKS-NG juga menjadi sarana untuk memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, jika terdapat warga yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan karena peningkatan kesejahteraan, maka data tersebut dapat diperbarui oleh operator desa melalui sistem. Sebaliknya, warga yang mengalami penurunan ekonomi dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam daftar penerima bantuan setelah melalui proses verifikasi dan validasi.Dengan sistem ini, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa data penerima bantuan sosial selalu akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Integrasi SIKS-NG dengan DTSEN juga menjadi dasar bagi berbagai kebijakan sosial yang berbasis data, seperti penyaluran bantuan, program pemberdayaan masyarakat, dan intervensi sosial lainnya.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaHingga kini, aplikasi SIKS-NG telah diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Setiap dinas sosial memiliki akun operator yang bertugas mengelola, memperbarui, dan melaporkan data penerima bantuan. Proses ini melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa atau kelurahan.Melalui implementasi SIKS-NG, Kementerian Sosial berupaya mewujudkan sistem data kesejahteraan sosial yang terintegrasi, transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh program bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.***

Lingkaran.id -Pelaksanaan simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada pekan terakhir bulan Oktober. Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju ujian nasional berbasis digital yang diklaim lebih adil, objektif, dan adaptif terhadap kemampuan siswa. Berdasarkan data resmi Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemdikbud, tercatat lebih dari 3,5 juta peserta didik dari jenjang SMA, SMK, dan MA telah terdaftar mengikuti TKA tahun ini. Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sejak sistem asesmen baru diberlakukan. Simulasi TKA 2025 dilaksanakan melalui sistem Computer Based Test (CBT) di masing-masing satuan pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta memahami alur ujian, tata cara login, dan cara menjawab soal dengan sistem digital. Melalui gladi bersih ini, sekolah dapat memetakan kesiapan perangkat dan jaringan sebelum pelaksanaan TKA utama yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaMenurut keterangan Pusmendik, simulasi tahun ini tidak hanya berfokus pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pengenalan pola soal baru yang mengukur kemampuan berpikir kritis, pemahaman bacaan, dan penalaran logis. Soal-soal TKA 2025 dikembangkan berdasarkan Kerangka Asesmen Nasional (KAN) yang menekankan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, bukan sekadar hafalan.Beberapa siswa yang mengikuti simulasi mengaku antusias sekaligus tegang menghadapi perubahan sistem ujian. Mereka menilai format CBT memberikan pengalaman baru yang lebih modern dan efisien dibandingkan ujian tertulis konvensional. Guru pendamping pun menyambut positif langkah ini karena dapat membantu sekolah beradaptasi dengan transformasi digital dalam dunia pendidikan.Kemdikbud menegaskan bahwa simulasi TKA 2025 bukanlah ujian penentu kelulusan, melainkan sarana latihan untuk memastikan setiap peserta siap menghadapi asesmen utama. Pemerintah berharap melalui program ini, siswa dapat terbiasa dengan model soal berbasis kompetensi dan tidak lagi terjebak dalam pola belajar menghafal.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanSelain itu, pihak sekolah diimbau aktif melakukan evaluasi hasil simulasi agar kendala teknis seperti koneksi internet atau kapasitas server bisa segera diatasi sebelum pelaksanaan resmi. Sejumlah daerah juga melaporkan keberhasilan gladi bersih tanpa kendala berarti, menandakan kesiapan sistem pendidikan nasional menghadapi era digital assessment.TKA 2025 menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintah mewujudkan asesmen yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Dengan lebih dari 3,5 juta peserta yang ikut berpartisipasi, ujian ini bukan hanya menjadi evaluasi akademik, tetapi juga simbol kesiapan bangsa menghadapi transformasi pendidikan di masa depan.***

Lingkaran.id -Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, momen bersejarah yang menjadi tonggak lahirnya semangat persatuan pemuda Indonesia. Namun di balik upacara dan seremonial yang digelar setiap tahun, tersimpan makna mendalam yang masih relevan hingga era digital saat ini terutama bagi generasi muda yang tumbuh dalam dunia serba cepat dan terkoneksi. Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 27–28 Oktober 1928 di Batavia (kini Jakarta) melahirkan tiga ikrar monumental: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga ikrar ini menjadi dasar kuat berdirinya identitas nasional Indonesia jauh sebelum kemerdekaan 1945. Di masa itu, pemuda dari berbagai daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua sepakat melebur dalam satu semangat kebangsaan.Tak banyak yang tahu bahwa dalam Kongres Pemuda II, lagu “Indonesia Raya” karya Wage Rudolf Supratman pertama kali dikumandangkan secara instrumental menggunakan biola. Saat itu, belum ada lirik yang dinyanyikan karena suasana politik masih sensitif terhadap gerakan nasionalisme. Fakta ini menunjukkan betapa beraninya para pemuda kala itu menanamkan rasa cinta tanah air dengan cara yang cerdas dan simbolis.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Kini, 97 tahun kemudian, semangat Sumpah Pemuda tetap hidup, meski dalam bentuk yang berbeda. Di era media sosial dan teknologi, persatuan dan perjuangan tak lagi hanya diwujudkan di jalanan atau gedung kongres, tapi juga di dunia digital. Generasi muda Indonesia berjuang lewat konten edukatif, startup sosial, kampanye lingkungan, dan gerakan literasi digital. Bahkan, tema resmi tahun ini, “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, menegaskan bahwa kolaborasi antar generasi adalah kunci menjaga Indonesia tetap tangguh di tengah perubahan zaman.Sumpah Pemuda bukan sekadar teks sejarah yang dibacakan tiap tahun. Ia adalah manifestasi tanggung jawab moral bagi setiap generasi untuk menjaga nilai-nilai: persatuan di tengah perbedaan, kemandirian di tengah globalisasi, dan integritas di tengah arus informasi yang bebas. Jika pada 1928 para pemuda bersatu melawan penjajahan fisik, maka di 2025, perjuangan para pemuda adalah melawan disinformasi, intoleransi, dan sikap apatis terhadap bangsa sendiri.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanDi tengah derasnya arus konten viral dan persaingan digital global, Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa menjadi Indonesia bukan sekadar kebanggaan, tapi juga tanggung jawab kolektif. Menjadi pemuda berarti berani berpikir kritis, mencipta solusi, dan berkontribusi nyata bukan hanya mengikuti tren, tetapi menciptakan arah baru untuk bangsa. “Persatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari keberagaman yang saling menguatkan.”Sumpah Pemuda bukan cerita masa lalu. Ia adalah cermin masa depan. Dari Kongres Pemuda 1928 hingga Sumpah Pemuda 2025, semangatnya tetap sama: Pemuda Indonesia Bersatu, Bergerak, dan Berkarya untuk Negeri.****

Lingkaran.id -Lionel Messi kembali memukau publik Amerika Serikat setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Inter Miami atas Nashville SC dengan skor 3-1 pada laga pembuka babak playoff MLS 2025 di DRV PNK Stadium, Florida. Hasil ini membuat Inter Miami unggul 1-0 dalam format best-of-three series melawan Nashville. Pertandingan berlangsung di bawah sorotan tinggi karena mempertemukan dua tim kuat di Wilayah Timur. Sejak menit awal, Inter Miami tampil agresif dengan mengandalkan trio penyerang Lionel Messi, Luis Suárez, dan Tadeo Allende. Tekanan konstan dari lini depan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-19 ketika Messi mencetak gol pembuka melalui sundulan keras memanfaatkan umpan akurat Jordi Alba dari sisi kiri.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Nashville mencoba merespons dengan serangan balik cepat. Hany Mukhtar dan Jacob Shaffelburg beberapa kali mengancam gawang Drake Callender, namun pertahanan Inter Miami yang dikomandoi oleh Sergio Busquets mampu menutup ruang dengan disiplin. Memasuki babak kedua, dominasi Miami semakin terasa. Di menit ke-62, Messi kembali berperan penting setelah memberikan umpan terobosan matang kepada Tadeo Allende yang sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0.Nashville sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-88 lewat tendangan bebas Hany Mukhtar yang menembus pagar betis Inter Miami. Namun, harapan tim tamu pupus setelah Messi kembali mencetak gol di masa injury time. Menerima bola dari Suárez, sang kapten Argentina menendang keras ke pojok gawang, memastikan kemenangan 3-1 untuk Inter Miami.Kemenangan ini menjadi momen penting bagi skuad asuhan Gerardo “Tata” Martino yang kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke semifinal wilayah. Messi sendiri tampil luar biasa dengan catatan dua gol dan satu assist, menjadikannya sebagai pemain paling berpengaruh di lapangan.Statistik mencatat Messi sudah mencetak 10 gol dalam lima pertandingan terakhir, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kandidat utama Most Valuable Player (MVP) MLS 2025. Penampilannya terus menjadi sorotan media global dan mendominasi tren pencarian di Google dengan kata kunci “Messi brace”, “Inter Miami vs Nashville”, dan “MLS Playoff 2025”.Di ruang ganti, suasana penuh semangat terlihat jelas. Para pemain Inter Miami memuji kepemimpinan Messi yang disebut mampu menjaga motivasi tim tetap tinggi di tengah tekanan kompetisi. Pelatih Tata Martino menyebut performa Messi “sangat luar biasa dan menjadi pembeda di momen-momen penting.”Messi Kembali Gila! Inter Miami Unggul 2-0 atas Nashville di Playoff MLS 2025Sementara itu, Nashville SC harus segera memperbaiki performa menjelang laga kedua yang akan digelar di Geodis Park pekan depan. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi mereka sejak April 2025, dan tim berjanji akan tampil lebih agresif di depan pendukung sendiri.Dengan hasil ini, Inter Miami semakin dekat dengan ambisi besar mereka untuk meraih gelar MLS Cup 2025, trofi yang akan melengkapi perjalanan luar biasa Lionel Messi di sepak bola Amerika.***

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan dengan total nominal Rp900 ribu per penerima. Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 20 Oktober 2025 melalui Kantor Pos Indonesia bagi penerima di daerah tanpa akses perbankan, serta melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI untuk wilayah lain. Program ini menargetkan sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Kemensos menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima bantuan dengan mudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di toko aplikasi ponsel.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Berikut langkah untuk mengecek status penerima bansos:Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id atau buka aplikasi “Cek Bansos”.Masukkan NIK dan nama lengkap sesuai KTP.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal.Ketik kode captcha sesuai yang tertera.Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.Apabila NIK terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi mengenai nama penerima, jenis bantuan, serta lembaga penyalur yang ditunjuk. Pencairan dana dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank atau kantor pos masing-masing daerah.Messi Kembali Gila! Inter Miami Unggul 2-0 atas Nashville di Playoff MLS 2025Kriteria penerima BLT Kesra meliputi keluarga dengan penghasilan di bawah upah minimum, terdaftar dalam DTKS, serta belum menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT. Pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi penerima dilakukan secara transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.Kemensos juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak tidak resmi yang mengatasnamakan bantuan sosial. Segala informasi terkait penyaluran dan jadwal pencairan hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.Program BLT Kesra ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah.***