ThinkEdu

Mahasiswa Papua Sriwijaya Tolak Program Transmigrasi, Ancam Keberlanjutan Budaya dan Ekosistem

Mahasiswa Papua Sriwijaya Tolak Program Transmigrasi, Ancam Keberlanjutan Budaya dan Ekosistem
Foto : Lingkaran.id
Lingkaran.id - Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) hari ini kembali menegaskan penolakan keras terhadap program transmigrasi yang ingin berlanjut di tanah Papua. Kebijakan ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, keberlanjutan budaya, dan kelestarian lingkungan, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KOMPAS, Tipran yikwa.

“Program transmigrasi bukan hanya sekadar pemindahan penduduk, tetapi merupakan upaya sistematis yang mengancam eksistensi kami sebagai orang Papua,” tegas Tipran yikwa.

Miris! Siswa SMA Dipaksa Sujud dan Menggonggong oleh Orang Tua Teman Lantaran Anak Diejek

Ia juga menegaskan bahwa Papua adalah rumah dan tanah warisan leluhur, yang harus tetap berada di bawah kendali masyarakat adat Papua, tanpa intervensi yang mengabaikan hak dan kelangsungan hidup budaya mereka. Menurut Tipran, masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukan masa depan tanah mereka sendiri, bebas dari kebijakan yang dipaksakan.

“Tanah Papua adalah rumah kami, dan kami berhak menentukan masa depan tanah kami sendiri", tegasnya.

Ancaman Multidimensi Program transmigrasi menimbulkan berbagai masalah kompleks, antara lain:
  • Pelanggaran Hak Ulayat: Transmigrasi mengancam hak ulayat masyarakat adat Papua terhadap tanah dan sumber daya alam, yang telah menjadi warisan turun-temurun.
  • Kerusakan Budaya: Aliran besar pendatang berpotensi menggerus nilai-nilai budaya asli Papua, mengancam kelestarian bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional.
  • Kerusakan Lingkungan: Aktivitas pembukaan lahan untuk transmigrasi seringkali merusak hutan, sungai, dan ekosistem lainnya, mengancam keanekaragaman hayati Papua.
  • Konflik Sosial: Persaingan sumber daya antara masyarakat adat dan pendatang dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan.

Desakan kepada Pemerintah KOMPAS mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk:
1. Menghentikan Segera program transmigrasi di Papua.
2. Mengakui dan Menghormati hak-hak masyarakat adat Papua sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Melakukan Dialog yang inklusif dengan masyarakat adat Papua dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Mendorong Pembangunan yang berbasis pada kekuatan lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat adat.

Viral! Pengendara Mobil Tonjok Hingga Lempar Kunci Pemotor ke Atap, Akhirnya Ditangkap Polisi

Tipran Yikwa mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di Papua maupun di luar Papua, untuk bergandengan tangan dalam menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dan mendukung hak-hak masyarakat adat Papua.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik di Papua maupun di luar Papua, untuk bersama sama menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dan mendukung perjuangan masyarakat adat Papua,” ajak Tipran yikwa.***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Bina Husada
Berita Terbaru
Pilih yang terbaik