Lingkaran.id - Insiden tidak biasa terjadi di kawasan Medan Timur, Kota Medan, pada Senin pagi (13/10/2025), ketika seorang warga bernama Adi memasang polisi tidur secara sembarangan di jalan lingkungan. Camat Medan Timur, Noor Alfi Pane, mengungkapkan bahwa polisi tidur tersebut bukan hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga membahayakan karena dipenuhi paku yang mencuat di permukaannya.“Banyak paku yang timbul dari polisi tidur itu sehingga menyebabkan ban mobil dan sepeda motor bocor. Warga pun melapor, baik ke kantor lurah maupun ke pihak kecamatan,” jelas Noor Alfi Pane saat dikonfirmasi.Kepsek SMA Dilaporkan ke Polisi Usai Tampar Siswa yang Ketahuan MerokokMenanggapi keluhan warga, aparat kelurahan segera turun tangan dan membongkar polisi tidur tersebut demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun, tindakan petugas itu justru memicu kemarahan Adi, yang merasa keberatan dengan pembongkaran itu. Kericuhan antara pelaku dan petugas pun sempat terekam dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial.Noor menegaskan bahwa tindakan Adi bukan kali pertama menimbulkan masalah di lingkungan sekitar. Sebelumnya, pria tersebut juga pernah dilaporkan warga karena menempatkan pot bunga di badan jalan hingga menghalangi akses kendaraan, serta membuang sampah sembarangan.Nikita Mirzani Murka Usai Vadel Badjideh Disebut Akan Bongkar Makam Janin Putrinya Demi Tes DNA“Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya juga ada laporan serupa dari warga tentang perilaku yang mengganggu ketertiban umum,” tambahnya.Pihak kecamatan kini berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti insiden tersebut dan memastikan keamanan serta ketertiban di wilayah Medan Timur tetap terjaga.***

Lingkaran.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap program Xpose Uncensored yang ditayangkan di stasiun televisi Trans7. Langkah tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dalam pernyataan resmi pada Selasa (15/10/2025).Gus Yahya menilai, tayangan tersebut tidak hanya menyalahi etika dan prinsip dasar jurnalisme, tetapi juga dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, isi program itu berpotensi merusak keharmonisan sosial dan ketenteraman publik yang selama ini dijaga dengan baik.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai Lirboyo“Program tersebut telah melampaui batas kewajaran dalam pemberitaan. Selain tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, dampaknya telah mencederai rasa damai masyarakat,” tegas Gus Yahya.Sebagai langkah konkret, PBNU menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU untuk segera menindaklanjuti masalah ini melalui jalur hukum. PBNU juga meminta pihak Trans7 bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian moral maupun sosial yang telah timbul akibat tayangan itu.Kepsek SMA Dilaporkan ke Polisi Usai Tampar Siswa yang Ketahuan MerokokDi sisi lain, Gus Yahya mengimbau kepada seluruh kiai, santri, serta warga Nahdlatul Ulama di berbagai daerah untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi. Ia mengingatkan agar warga NU tetap berpegang pada nilai-nilai keikhlasan dalam berkhidmah untuk agama dan bangsa, serta menjaga persatuan di tengah masyarakat.“Jangan sampai kita terprovokasi. Tetaplah berkhidmah dengan ikhlas demi kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Sebuah video berdurasi sekitar 20 detik yang memperlihatkan dugaan perilaku tidak pantas seorang anggota DPRD Gorontalo Utara mendadak viral di media sosial dan menuai kecaman luas dari masyarakat.Dalam video yang beredar tersebut, seorang pria yang diketahui merupakan Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Partai NasDem tampak menyeringai dan melakukan gestur seperti mengejek saat mendengarkan orasi massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD.Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Gestur tersebut memicu reaksi keras dari massa aksi yang merasa dihina dan tidak dihargai, serta menuai kecaman tajam dari warganet. Banyak pengguna media sosial menilai bahwa tindakan itu tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, terlebih bagi wakil rakyat yang seharusnya menunjukkan sikap santun dan menghormati aspirasi masyarakat.Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Gorut (AMP-Gorut), Andi S. Buna, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap anggota DPRD tersebut. Ia menilai tindakan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap perjuangan masyarakat yang datang secara damai untuk menyuarakan tuntutan mereka.“Kami mengecam keras tindakan itu. Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi teladan, bukan memperlihatkan perilaku yang terkesan merendahkan rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi,” tegas Andi.AMP-Gorut juga mendesak Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo, Rahmat Gobel, agar menindak tegas kader partainya yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Andi, sikap seperti itu dapat merusak citra lembaga legislatif sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD.“Kami berharap Partai NasDem segera mengambil langkah tegas. Jangan biarkan hal seperti ini berlalu tanpa tanggung jawab. Rakyat datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk dijadikan bahan ejekan,” tambahnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Gorontalo Utara maupun Fraksi NasDem terkait beredarnya video tersebut. Upaya konfirmasi kepada pejabat DPRD setempat juga masih belum membuahkan hasil.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai LirboyoMeski demikian, video berdurasi singkat itu terus beredar luas di berbagai platform media sosial, dengan ribuan komentar dari warganet yang menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan.Peristiwa ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap perilaku pejabat publik yang dianggap kurang menghargai aspirasi rakyat. Masyarakat berharap insiden tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota legislatif agar lebih bijak dalam bersikap, terutama saat berhadapan langsung dengan warga yang sedang memperjuangkan hak dan kepentingannya.***

Lingkaran.id - Komitmen terhadap pengabdian masyarakat kembali dibuktikan oleh Asian Law Students’ Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya (Unsri) melalui keberhasilan mereka menyelenggarakan ALSA Social Project 2025. Kegiatan yang digagas oleh Social Event Division ini dilaksanakan dalam dua seri dengan fokus utama pada edukasi hukum dan literasi keuangan bagi masyarakat Desa Pegayut, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.Program sosial ini merupakan bentuk nyata implementasi dari dua pilar utama ALSA, yaitu Socially Responsible dan Academically Committed, yang menekankan pentingnya peran mahasiswa hukum dalam memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan kepada masyarakat.Heboh! Menkeu Tegas Tak Akan Danai Family Office, “Kalau Mau, Pakai Uang Sendiri”Kegiatan perdana ALSA Social Project Volume 1 digelar pada 24 Maret 2025, mengusung tema “One Village, A Thousand Rights: Legal Awareness for Prosperity.” Tema ini diangkat sebagai bentuk kepedulian terhadap masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat Desa Pegayut. ALSA LC Unsri berupaya menghadirkan edukasi hukum agar masyarakat semakin sadar akan hak-haknya dan pentingnya memahami aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari.Dalam kegiatan tersebut, ALSA menghadirkan Sri Agria Sekar Retno, S.H., seorang advokat sekaligus perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebagai narasumber utama. Ia memberikan penyuluhan hukum secara gratis yang mencakup pemahaman hak-hak masyarakat serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan hukum.Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh sekitar 50 warga Desa Pegayut, yang juga berpartisipasi dalam sesi konsultasi hukum gratis dan workshop pembuatan gelang sebagai bagian dari aktivitas pemberdayaan ekonomi kreatif.Kesuksesan seri pertama dilanjutkan dengan Volume 2 ALSA Social Project, yang digelar pada 30 Agustus 2025. Pada kesempatan ini, ALSA LC Unsri menggandeng Generasi Literasi & Inklusi Keuangan Masyarakat (Gen Limas) Sumatera Selatan sebagai mitra kolaborasi.Mengusung tema “Bijak Memilih, Bebas dari Pinjaman Ilegal,” kegiatan ini menyoroti maraknya kasus pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Melalui pemaparan Muhammad Khadafi Alfarizi, selaku Director of Financial Literacy and Inclusion of Gen Limas, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya literasi keuangan, cara mengenali pinjaman online ilegal, serta langkah hukum yang bisa ditempuh apabila terlanjur terjerat praktik pinjaman ilegal, baik secara daring maupun luring.Sebanyak 50 peserta turut aktif dalam sesi tanya jawab dan simulasi kasus, membahas contoh nyata yang sering dialami masyarakat. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan workshop membuat tabungan kerajinan tangan bersama anak-anak, sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan menabung sejak dini.Muhammad Irvan, selaku Director ALSA LC Unsri, mengungkapkan rasa bangganya atas terselenggaranya kedua rangkaian kegiatan tersebut.“Kami tidak hanya ingin unggul secara akademik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata melalui edukasi yang inklusif dan aplikatif. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap literasi hukum dan keuangan sangat besar,” ujar Irvan.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai LirboyoMelalui ALSA Social Project 2025, ALSA LC Unsri berhasil memperkuat perannya sebagai organisasi mahasiswa hukum yang tidak hanya berorientasi pada ranah akademik, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat.Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal kegiatan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat citra mahasiswa hukum sebagai agen perubahan sosial yang berdampak positif.***

Lingkaran.id -  Sosok Dini Fitria, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, tengah menjadi perhatian publik usai dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orangtua salah satu siswanya atas dugaan tindakan kekerasan. Insiden tersebut bermula ketika Dini menegur seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.Dini Fitria, yang lahir pada 8 Agustus 1980, telah dikenal sebagai kepala sekolah yang tegas dan berkomitmen pada pembentukan karakter peserta didik. Perempuan berusia 45 tahun ini mulai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 20 Februari 2005, dan telah mengabdi di dunia pendidikan selama lebih dari dua dekade.Nikita Mirzani Murka Usai Vadel Badjideh Disebut Akan Bongkar Makam Janin Putrinya Demi Tes DNAPeristiwa itu terjadi pada Jumat, 10 Oktober 2025, ketika kegiatan Jumat Bersih berlangsung di lingkungan sekolah. Saat berkeliling, Dini memergoki seorang siswa berinisial ILP (17) sedang merokok di area sekolah.Menurut pengakuan Dini, dirinya memanggil siswa tersebut dari jarak sekitar 20–30 meter dengan nada agak keras, namun ILP justru berusaha melarikan diri. Tak lama kemudian, Dini berhasil menegurnya secara langsung.“Saya kecewa bukan karena dia merokok, tapi karena tidak jujur. Saya spontan menegur dengan tegas dan sempat menampar pelan karena menahan emosi. Tapi saya tegaskan, tidak ada pemukulan keras,” ujar Dini dalam video klarifikasinya.Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya menendang siswa tersebut, dan menjelaskan bahwa ia hanya menepuk punggung ILP secara spontan sebagai bentuk teguran.Tindakan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari orangtua ILP, Tri Indah Alesti, yang melaporkan Dini Fitria ke pihak berwajib dan meminta agar ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah.Tri menyebut bahwa anaknya mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke sekolah setelah kejadian tersebut. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lebak).“Benar, kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan fisik terhadap siswa ILP (17). Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Ipda Limbong, Kanit PPA Polres Lebak.Sebagai bentuk solidaritas terhadap ILP, sebanyak 630 siswa SMAN 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah pada Senin, 13 Oktober 2025.Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Tidak Akan Sekolah Sebelum Kepsek Dilengserkan” di lingkungan sekolah. Spanduk tersebut sempat terpasang selama beberapa jam sebelum akhirnya dicopot oleh pihak sekolah.Meski aktivitas siswa terhenti, para guru tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara pihak sekolah berupaya menenangkan situasi agar tidak semakin memanas.“Kami sudah berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan para guru melalui grup WhatsApp untuk menjaga kondusivitas. Dugaan saya, aksi mogok ini juga mendapat dukungan dari pihak luar sekolah,” ungkap Dini.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanMenanggapi laporan yang ditujukan kepadanya, Dini Fitria menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan jika tindakannya dalam menegur siswa dianggap berlebihan. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar komunikasi antara guru, siswa, dan orangtua dapat berjalan lebih baik ke depan.“Kami di sekolah tidak bermaksud menyakiti, tetapi ingin membentuk karakter anak. Kalau memang ada kekeliruan dalam cara saya menegur, tentu akan saya evaluasi,” pungkasnya.Kasus ini kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, pihak sekolah berupaya memulihkan situasi internal agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal tanpa menimbulkan perpecahan antara guru dan siswa.***

Lingkaran.id - Generasi Digital Intelektual (GDI) melakukan audiensi bersama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang pada Senin (14/10/2024). Audiensi yang berlangsung di ruang Kapolresta Palembang tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum GDI, Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom bersama anggota GDI dan disambut hangat oleh Kapolresta Palembang, Kombes Pol. Dr. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H.Dalam pertemuan tersebut, Prof. Edi Surya Negara memperkenalkan secara resmi organisasi GDI sebagai wadah kolaboratif bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi di bidang digital, inovasi, dan kepemimpinan.Duta Digital GDI Hadiri Talkshow RRI Palembang: Siap Wujudkan Ekosistem Digital yang Sehat dan BeretikaSelain memperkenalkan visi dan program kerja organisasi, Prof. Edi juga menyampaikan undangan kepada jajaran Polresta Palembang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan GDI FEST 2025, yang menjadi ajang kolaborasi lintas sektor antara akademisi, industri, dan lembaga pemerintahan.“Generasi Digital Intelektual hadir sebagai gerakan yang mendorong anak muda untuk menjadi agen perubahan di era digital. Melalui kolaborasi dengan Polresta Palembang, kami ingin membangun sinergi positif dalam membentuk ekosistem digital yang aman, produktif, dan beretika,” ujar Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom, Ketua Umum GDI.Lebih lanjut, Prof. Edi menegaskan bahwa sinergi antara GDI dan Polresta Palembang dapat membuka ruang kolaborasi dalam edukasi digital, literasi keamanan siber, hingga kampanye bijak bermedia sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Palembang.Generasi Digital Intelektual (GDI) Bertekad Membangun Pemuda Indonesia Yang Cerdas Dan Terampil Dalam TeknologiSementara itu, Kapolresta Palembang Kombes Pol. Dr. Harryo Sugihhartono, S.I.K., M.H., menyambut baik inisiatif audiensi tersebut. Ia menilai bahwa gerakan GDI sejalan dengan upaya Polri dalam menjaga ketertiban di ruang digital dan mendorong masyarakat agar cerdas dalam memanfaatkan teknologi.“Kami sangat mengapresiasi langkah GDI dalam membangun generasi muda yang cakap digital dan berintegritas. Polresta Palembang siap bersinergi dalam program-program edukatif maupun kegiatan yang mendukung keamanan dan ketertiban di dunia maya hingga pengembangan sistem,” ujar Kombes Pol. Dr. Harryo Sugihhartono.Audiensi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun kemitraan antara Generasi Digital Intelektual dan Polresta Palembang untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang sehat, kreatif, dan berdaya guna bagi masyarakat.***

Lingkaran.id -Suasana politik ekonomi nasional memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan APBN untuk proyek family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menkeu menegaskan, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana negara untuk proyek yang belum memiliki kejelasan konsep dan manfaat bagi masyarakat luas.“Kalau mau bikin family office, silakan saja, tapi jangan pakai uang negara. Pakai uang sendiri,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.#BoikotTrans7 Jadi Trending! Tayangan XPOSE Diduga Lecehkan Santri dan Catut Nama Kiai LirboyoPernyataan keras tersebut langsung menjadi sorotan publik dan media sosial, mengingat proyek family office sebelumnya diklaim dapat menarik investasi global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional seperti Singapura atau Dubai.Namun, Menkeu menilai bahwa penggunaan APBN untuk proyek berisiko tinggi tanpa arah yang jelas tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Ia menekankan bahwa dana negara seharusnya difokuskan pada sektor prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Tegaskan Tak Gunakan Uang NegaraSementara itu, pihak DEN yang dipimpin oleh Luhut menyebut bahwa ide family office masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan menggunakan skema investasi swasta. Meski demikian, penolakan Menkeu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan tidak ingin terlibat dalam proyek yang belum memiliki transparansi dan akuntabilitas jelas.Wacana pembangunan family office di Bali sebelumnya ramai diperbincangkan karena disebut melibatkan investor besar dunia. Namun setelah penolakan dari Menkeu, arah proyek tersebut kini semakin abu-abu dan menuai tanda tanya besar di kalangan ekonomi nasional.Keputusan Purbaya dianggap sebagai bentuk ketegasan fiskal dan peringatan bagi pejabat lain agar tidak menjadikan APBN sebagai alat pembiayaan proyek nonprioritas.*****

Lingkaran.id - Sebuah foto yang memperlihatkan seorang ibu hamil berdiri di dalam gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) rute Cikarang–Bekasi tengah menjadi sorotan publik usai viral di media sosial.Dalam foto yang diunggah ke berbagai platform, tampak ibu hamil tersebut berdiri sambil memegang pegangan besi, sementara di depannya sejumlah pria duduk tenang di kursi prioritas tanpa memberikan tempat duduk. Unggahan tersebut disertai keterangan yang menyinggung sikap para penumpang pria di kursi prioritas."Foto yang memperlihatkan ibu hamil berdiri di KRL selama perjalanan dari Cikarang menuju Bekasi, sementara para cowok duduk di kursi prioritas," tulis keterangan dalam unggahan yang dikutip pada Senin (13/10/2025).Potret tersebut sontak menuai gelombang komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakan para penumpang pria itu mencerminkan kurangnya empati dan kesadaran sosial terhadap penumpang yang lebih membutuhkan.“Masnya pada lumpuh ya? Kok gak berdiri kasih tempat,” komentar lainnya dengan nada sindiran.Sementara itu, netizen lain menambahkan, “Gak punya etika, masa gak lihat ada ibu hamil berdiri.”Fenomena semacam ini kembali memunculkan perbincangan tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Kursi prioritas di KRL sejatinya diperuntukkan bagi penumpang yang membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan penumpang yang membawa anak kecil.Pihak PT KAI Commuter sendiri sebelumnya telah berulang kali mengimbau agar seluruh pengguna KRL lebih mengutamakan etika dan empati di ruang publik, termasuk memberikan tempat duduk kepada mereka yang berhak di kursi prioritas.***

Lingkaran.id -Media sosial kembali dihebohkan dengan tagar #BoikotTrans7 yang mendadak memuncaki trending topic nasional sejak Senin pagi, 14 Oktober 2025. Gelombang protes ini muncul setelah tayangan program XPOSE Trans7 dianggap menyinggung kehidupan santri dan mencatut nama Kiai Anwar Manshur Lirboyo, salah satu ulama karismatik asal Kediri, tanpa izin. Dalam tayangan berdurasi singkat yang beredar luas di X (Twitter) dan TikTok, narasi XPOSE menampilkan potongan pernyataan yang disebut merendahkan tradisi pesantren. Tayangan tersebut menyinggung praktik penghormatan santri kepada kiai dengan nada provokatif, memicu kemarahan ribuan warganet dan komunitas pesantren di seluruh Indonesia.Hasil Islandia vs Prancis 14 Oktober 2025: Les Bleus Ditahan Imbang 2-2, Rekor Sempurna Terhenti di ReykjavikTagar #BoikotTrans7 langsung viral dan menempati posisi teratas pencarian di Google dan media sosial. Banyak pengguna menilai tayangan itu telah melewati batas etika siaran publik dan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.“Ini bukan sekadar tayangan hiburan, ini serangan terhadap kultur pesantren yang sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa,” tulis salah satu pengguna X dengan ribuan retweet.Gelombang kritik semakin besar setelah LBH Ansor Kota Kediri mengumumkan akan menempuh langkah hukum terhadap Trans7 dan tim produksi XPOSE. Mereka menilai tindakan pencatutan nama Kiai Lirboyo tanpa konfirmasi melanggar prinsip dasar jurnalistik, terutama terkait akurasi dan verifikasi informasi.Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Tegaskan Tak Gunakan Uang NegaraDesakan agar Trans7 segera meminta maaf pun terus membanjiri lini masa. Sejumlah tokoh publik dan influencer turut menyerukan agar masyarakat memboikot tayangan Trans7 hingga stasiun televisi tersebut memberikan klarifikasi resmi.Bahkan, beberapa komunitas pesantren telah membuat surat terbuka yang meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan meninjau pelanggaran dalam program XPOSE tersebut.Di sisi lain, masyarakat menilai kejadian ini menjadi momentum penting bagi lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam mengangkat isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan agama dan pesantren.*****

Lingkaran.id -Isu panas kembali mencuat di sektor infrastruktur nasional setelah Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia, menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu disampaikan pada awal pekan ini dan langsung menjadi sorotan publik. Warganet ramai memperbincangkan sikap tegas Purbaya yang menolak intervensi dana negara dalam proyek besar yang kini memiliki nilai utang mencapai Rp116 triliun.Purbaya menegaskan bahwa proyek kereta cepat merupakan investasi komersial yang dikelola secara korporasi di bawah entitas BPI Danantara dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Karena itu, tanggung jawab pembayaran utang harus diselesaikan oleh perusahaan pengelola, bukan dibebankan kepada rakyat melalui APBN.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanLangkah ini disebut sebagai upaya menjaga disiplin fiskal nasional dan memastikan proyek strategis tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. Purbaya juga menilai, penggunaan APBN untuk proyek yang bersifat komersial akan menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan investasi di masa depan.Di sisi lain, pernyataan ini memicu dinamika di pasar modal. Sejumlah saham sektor konstruksi dan transportasi mengalami tekanan karena investor menilai adanya potensi perubahan skema pembiayaan proyek. Meski demikian, beberapa analis menilai langkah tersebut justru memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.Pemerintah melalui perwakilan Istana menyampaikan bahwa tidak ada rencana penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Whoosh. Pemerintah tengah mengkaji opsi restrukturisasi dan kerja sama dengan mitra bisnis untuk memastikan keberlanjutan operasional tanpa membebani anggaran negara.Hasil Islandia vs Prancis 14 Oktober 2025: Les Bleus Ditahan Imbang 2-2, Rekor Sempurna Terhenti di ReykjavikHingga kini, proyek kereta cepat Whoosh masih beroperasi secara reguler dengan tingkat okupansi yang stabil, meskipun isu pembiayaan dan pengembalian investasi masih menjadi perhatian utama pemerintah serta pengelola proyek.****