Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa tujuh orang yang terlibat dalam kasus ini termasuk Indra Iskandar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PA).Persiapkan Dokumen Ini Sebelum Mendaftar Pembuatan Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025"Tujuh orang tersangka, termasuk Indra Iskandar sebagai PA dan kawan-kawan," kata Setyo dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 7 Maret 2025.Setyo juga menambahkan bahwa hingga saat ini, ketujuh tersangka tersebut belum ditahan. Proses penahanan akan dilakukan setelah KPK menerima hasil perhitungan mengenai kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)."Tersangka belum ditahan, masih menunggu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP," ujarnya.Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025: Empat Jalur Pendaftaran untuk Semua Jenjang PendidikanSebelumnya, KPK telah memanggil Indra Iskandar sebagai saksi pada 14 Maret 2024, dan kemudian memanggil kembali pada Mei 2024 untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus ini.Selain itu, dalam rangka penyelidikan kasus tersebut, KPK juga telah melakukan penggeledahan di ruang Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mencari bukti-bukti yang dapat mendukung proses hukum lebih lanjut.***

Lingkaran.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sedang melakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi Coretax, sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Aplikasi yang menelan anggaran hingga Rp1,3 triliun ini sedang menghadapi sejumlah kendala teknis yang menghambat kinerjanya. Ahmad Adib Susilo, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, menyatakan bahwa audit terhadap aplikasi Coretax masih dalam proses.THR Pensiunan PNS 2025, Kapan Cair dan Berapa Besarannya? Ini Perkiraan Jadwalnya!"Kami sedang melakukan audit karena sistem ini masih baru. Kami perlu memeriksa bagaimana implementasinya di lapangan setelah diterapkan. Saat ini, tim kami sedang bekerja," ujar Ahmad.Ahmad juga menjelaskan bahwa meskipun audit sedang berjalan, ia belum bisa memastikan kapan hasilnya akan dipublikasikan, karena proses pemeriksaan diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sistem Coretax diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.Calon ASN Wajib Tahu! Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK, Ini AlasannyaLebih lanjut, Ahmad menambahkan bahwa peningkatan penerimaan pajak sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Namun, pencapaian tersebut juga sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan."Jika ekonomi tidak tumbuh, maka target pajak pun akan sulit tercapai," jelasnya.Seiring dengan berjalannya audit ini, pemerintah berharap aplikasi Coretax dapat mengatasi kendala yang ada dan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan sistem perpajakan di Indonesia.***

Lingkaran.id - Badan SAR Nasional (Basarnas) Pos Sukabumi berhasil menemukan dua jenazah warga yang terbawa arus banjir di Sungai Cipalabuhan, tepatnya di Kampung Ciganas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Maret 2025. Kedua korban tersebut, Santi dan putrinya Nurul yang berusia 3 tahun, dilaporkan terbawa arus pada malam hari, Kamis, 6 Maret 2025."Kedua korban yang teridentifikasi sebagai Santi dan Nurul, ibu dan anak warga Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, ditemukan tidak jauh dari kediamannya dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Jakarta, Akhmad Rizkiansah, dalam keterangannya pada Jumat.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaPencarian dimulai pada Jumat pagi, setelah tim SAR menerima laporan mengenai dua korban yang hilang akibat banjir. Tim gabungan yang melakukan pencarian fokus pada area sekitar rumah korban. Di lokasi kejadian, ditemukan sebuah rumah warga yang roboh akibat terjangan banjir. Dugaan awal menyebutkan bahwa ibu dan anak tersebut mungkin berada di dalam rumah saat kejadian, dan kemungkinan besar tertimbun oleh reruntuhan bangunan yang terhanyut arus.Tim SAR segera membuka puing-puing rumah yang rusak, dan benar saja, mereka menemukan dua jenazah tersebut. Namun, upaya evakuasi sempat terkendala karena jenazah berada di bawah tumpukan sampah dan material banjir. Setelah beberapa waktu dan dengan kerjasama tim yang solid, kedua jenazah akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 13.30 WIB dan langsung dibawa ke RSUD Palabuhanratu.Dengan penemuan kedua korban ini, fokus pencarian kini beralih ke dua korban hilang di Kecamatan Simpenan dan tiga korban lainnya di Kecamatan Lengkong.Salah seorang saksi, Andi Ardiansyah, menjelaskan bahwa pada saat banjir mulai meningkat, ibu dan anak tersebut berada di belakang rumah mereka. Meskipun pada awalnya ketinggian air hanya mencapai sekitar 50 cm, ibu dan anak tersebut menolak dievakuasi oleh warga. Namun, saat air mencapai ketinggian 150 cm, kondisi semakin berbahaya dan korban akhirnya meminta bantuan. Sayangnya, karena arus yang semakin deras, tidak ada yang bisa menolong mereka tepat waktu.KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila, Terkait Kasus Gratifikasi Rita WidyasariTak lama setelah itu, rumah yang mereka huni roboh akibat terhanyut arus banjir, dan diduga korban pun terbawa oleh derasnya air. Pada saat kejadian, suami dari korban, yang merupakan kepala keluarga, diketahui sedang berada di Pasar Palabuhanratu untuk berjualan.Kejadian ini menambah daftar korban banjir yang melanda wilayah tersebut, yang telah menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan rumah warga. Pencarian korban hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR di berbagai lokasi terdampak banjir.***

Lingkaran.id - Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Aba Subagja, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melaksanakan pelantikan bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara serentak pada 1 Oktober 2025.Ini berarti, seluruh pegawai yang telah lulus seleksi dan dinyatakan lolos sebagai CASN akan diangkat menjadi ASN pada tanggal tersebut. Selain itu, Aba juga menginformasikan bahwa pelantikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan tahap II juga akan dilakukan serentak pada 1 Maret 2026.Calon ASN Wajib Tahu! Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK, Ini AlasannyaPengangkatan ini mencakup para peserta yang telah lulus seleksi PPPK pada kedua tahap tersebut. Dengan pengangkatan yang dilakukan serentak, Aba berharap bahwa seluruh proses pelantikan dapat berlangsung lebih efisien dan tanpa perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.“Pengangkatan ini akan dilakukan secara serentak. Jadi, pelantikan untuk tahap I dan tahap II PPPK akan dilaksanakan pada 1 Maret 2026. Sedangkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akan diangkat serentak pada 1 Oktober 2025,” ujar Aba Subagja dalam konferensi daring yang disampaikan melalui saluran YouTube Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kamis, 6 April 2025.Aba menegaskan bahwa dengan dilaksanakannya pelantikan serentak ini, tidak akan ada lagi perbedaan dalam hal waktu pengangkatan antara CASN, PPPK tahap I, dan tahap II. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai yang telah lulus seleksi bisa memulai pekerjaan mereka pada waktu yang sama, menciptakan keseragaman dalam proses administrasi dan pengangkatan.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaIa juga menambahkan bahwa pelantikan serentak ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para peserta dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian negara.“Dengan pengangkatan serentak ini, diharapkan tidak ada yang berbeda-beda lagi. Semua akan bekerja pada waktu yang sama, sehingga proses administrasi dan integrasi di seluruh instansi pemerintah bisa lebih terkoordinasi,” tegas Aba.Dengan pengumuman ini, diharapkan seluruh pihak terkait, baik itu calon ASN, PPPK, maupun instansi pemerintah, dapat mempersiapkan diri untuk pelantikan yang terjadwal dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.***

Lingkaran.id - Setelah publik digegerkan dengan kasus Pertamax oplosan, kini kembali muncul dugaan kecurangan yang melibatkan produk minyak goreng MinyaKita. Sebuah video yang viral di TikTok menunjukkan ketidakcocokan antara takaran isi minyak goreng merek MinyaKita dengan yang tertera pada kemasan.Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @miepejuang, terlihat jelas bahwa minyak goreng dalam kemasan botol 1 liter tersebut hanya berisi sekitar 750 ml, bukan 1 liter seperti yang tertulis di label.Pengunggah video tersebut menyatakan, "Hati-hati yah, saya salah satu korban. Beli MinyakKita bertulisan 1 liter, pas dituangkan cuma 750 ml. Beli di harga 1 liter," dalam keterangannya. Untuk membandingkan, pengunggah juga mengukur minyak goreng merek Tropical yang terbukti sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaMenanggapi video yang viral tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahwa pihaknya telah melaporkan permasalahan ini kepada kepolisian."Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita (datangi), yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi," ujar Budi Santoso.Budi Santoso juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), produsen MinyaKita, pada 24 Januari lalu di Tangerang, Banten. Penyegelan dilakukan setelah ditemukan bahwa perusahaan tersebut telah kedaluwarsa masa berlaku Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan tetap melanjutkan produksi MinyaKita. Selain itu, PT NNI juga diduga telah memalsukan surat rekomendasi izin edar yang seolah diterbitkan oleh Kemendag.KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila, Terkait Kasus Gratifikasi Rita WidyasariDalam penyegelan tersebut, petugas menyita 7.800 botol MinyaKita dan 275 dus minyak goreng merek yang sama, dengan masing-masing dus berisi 12 botol ukuran 1 liter. Sebagai langkah awal, izin usaha PT NNI dicabut sementara, dan seluruh produk mereka disegel. Jika perusahaan tersebut tetap beroperasi secara ilegal, sanksi hukum lebih lanjut akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa produk MinyaKita yang disebut dalam video viral tersebut sudah tidak lagi beredar di pasar. Ia memastikan bahwa kasus ini merupakan temuan yang telah ditindaklanjuti sejak akhir Januari 2025.***

Lingkaran.id - Pendaftaran untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2025 resmi dimulai hari ini Jumat, 7 Maret 2025. Masyarakat yang ingin mengikuti seleksi ini diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen penting sebagai syarat pendaftaran.Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id. Tahun ini, tersedia 2.000 lowongan yang dibuka oleh 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya di berbagai bidang. Lowongan tersebut mencakup berbagai posisi, seperti operational, engineering, pemasaran, keuangan, hingga digitalisasi dan IT.Mudik Gratis 2025 untuk Warga Sumsel, Berikut Kuota dan Waktu Pendaftaran DibukaRekrutmen ini terbuka bagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA hingga S2. Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025Dikutip dari akun Instagram resmi @fhci.bumn pada Kamis, 6 Maret 2025, Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini akan dibuka untuk jalur reguler, disabilitas, serta putra dan putri Papua. Berikut adalah dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar:Foto ProfilKartu Tanda Penduduk (KTP)Ijazah atau Surat Keterangan LulusTranskrip Nilai atau Nilai Ujian SekolahSKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)Dokumen Pendukung Lainnya, seperti sertifikat pelatihan, sertifikat Bahasa Inggris, dan lain-lainAkta KelahiranKartu Keluarga (KK)Curriculum Vitae (CV)PortofolioSurat Rekomendasi (jika ada)Duel Sengit PSBS Biak vs Borneo FC di Liga 1, Mampukah PSBS Bangkit dari Tren Negatif?Sebagai informasi, beberapa dokumen seperti SKCK, sertifikat pelatihan, CV, portofolio, dan surat rekomendasi bersifat opsional atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing lowongan yang dibuka. Sedangkan, akta kelahiran dan Kartu Keluarga hanya wajib bagi peserta yang mendaftar dari putra-putri Papua. Sebelum Mendafta selain menyiapkan dokumen, calon peserta juga diingatkan untuk memperhatikan beberapa hal penting:Pastikan kamera perangkat berfungsi dengan baik dan gambar yang diambil untuk foto profil saat registrasi terlihat jelas.Pastikan email dan nomor telepon pribadi yang digunakan untuk registrasi masih aktif dan bukan milik orang lain.Bagi yang tertarik untuk bergabung dengan BUMN, pastikan untuk mempersiapkan dokumen dengan lengkap dan mengikuti seluruh prosedur pendaftaran di situs yang telah ditentukan.***

Lingkaran.id - Bagi sebagian orang, puasa tidak menjadi hambatan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun, melakukan olahraga saat puasa memerlukan pengetahuan yang tepat agar tetap aman dan sehat. Lingkaran.id akan memberikan 5 tips penting yang bisa kamu lakukan untuk tetap aktif secara fisik selama puasa.Olahraga saat puasa bisa membantu menjaga berat badan, meningkatkan metabolisme, serta mempertahankan kekuatan otot. Namun, perlu diingat bahwa kondisi tubuh saat puasa berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Berikut merupakan 5 Tips Aman untuk Olahraga Saat Puasa:1. Pilih Waktu yang TepatWaktu adalah faktor penting saat berolahraga puasa. Hindari olahraga berat di siang hari ketika tubuh sedang berpuasa, karena ini bisa menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Sebaiknya, lakukan olahraga ringan sebelum sahur atau setelah berbuka puasa. Jika kamu memilih untuk berolahraga setelah berbuka, pastikan kamu telah mengonsumsi makanan dan minuman yang cukup sebelum memulai.Mudik Gratis 2025 untuk Warga Sumsel, Berikut Kuota dan Waktu Pendaftaran Dibuka2. Minum Banyak CairanDehidrasi adalah risiko utama saat berolahraga puasa. Pastikan kamu minum banyak air sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Jika kamu berolahraga setelah berbuka, tambahkan juga elektrolit atau jus buah untuk mengembalikan energi dan cairan tubuh yang hilang.3. Pilih Jenis Olahraga yang TepatHindari olahraga yang terlalu berat atau high-intensity, karena ini bisa menyebabkan kelelahan dan stres pada tubuh. Pilihlah olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging santai, yoga, atau senam ringan. Olahraga ini bisa membantu menjaga kebugaran tanpa menguras energi berlebihan.4. Perhatikan Makanan Sebelum dan Setelah BerolahragaSahur adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan tubuh sebelum berolahraga. Konsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks, protein, dan serat, seperti oatmeal, buah-buahan, atau sayuran. Setelah berolahraga, pastikan kamu mengonsumsi makanan yang seimbang untuk mengembalikan energi tubuh.Mau Lolos Tes Online Rekrutmen BUMN 2025? Ini Spesifikasi Laptop Anti Gagal5. Dengarkan TubuhmuJika kamu merasa lelah, pusing, atau mengalami gejala lainnya saat berolahraga, segera hentikan aktivitas dan istirahat. Tubuhmu adalah penunjuk terbaik apakah kamu bisa melanjutkan olahraga atau tidak. Jangan memaksakan diri, karena ini bisa berdampak negatif pada kesehatanmu.Olahraga saat puasa bisa dilakukan dengan aman dan nyaman asalkan kamu memperhatikan beberapa tips di atas. Dengan memilih waktu yang tepat, minum banyak cairan, memilih jenis olahraga yang sesuai, memperhatikan makanan, dan mendengarkan tubuhmu, kamu bisa tetap sehat dan bugar selama puasa. Ingatlah, kesehatan tubuh adalah prioritas utama, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika kamu memiliki kondisi khusus.***

Lingkaran.id - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SD hingga SMA/SMK akan segera dibuka pada minggu pertama Mei 2025. Dalam proses pendaftaran kali ini, terdapat empat jalur yang dapat dipilih oleh calon siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu jalur yang disediakan adalah jalur domisili.Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, jalur domisili ditujukan untuk siswa yang tinggal di dalam wilayah penerimaan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.Lowongan 2.000 Posisi di Rekrutmen BUMN 2025, Ini Link dan Jadwal Pendaftarannya“Wilayah penerimaan murid baru ini akan diumumkan oleh dinas pendidikan atau kementerian terkait kepada masyarakat,” ujarnya di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada 3 Maret 2025.Syarat Pendaftaran Jalur Domisili SPMB 2025Bagi siswa yang berencana memilih jalur domisili dalam SPMB 2025, berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan:Syarat Umum:Siswa harus telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.Syarat Khusus:Calon murid yang mendaftar pada jalur domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran.Nama orangtua/wali yang tercantum di KK harus sesuai dengan yang tertera pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, atau kartu keluarga sebelumnya.Jika ada perbedaan nama orangtua/wali, kartu keluarga terbaru bisa digunakan jika orangtua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.Untuk orangtua/wali yang meninggal atau bercerai, harus melampirkan akta kematian atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.Jika calon murid tidak memiliki kartu keluarga karena alasan tertentu, maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili.Surat keterangan domisili dapat diterbitkan untuk keadaan tertentu, seperti bencana alam atau bencana sosial, dan harus dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang.Surat keterangan domisili harus mencantumkan keterangan bahwa calon murid telah berdomisili paling sedikit satu tahun dan jenis bencana yang dialami.Jalur Penerimaan Murid BaruDalam SPMB 2025, terdapat empat jalur penerimaan yang dapat dipilih siswa, sebagai berikut:Domisili: Untuk siswa yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.Afirmasi: Untuk siswa dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas.Prestasi: Untuk siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik.Mutasi: Untuk siswa yang pindah domisili karena pekerjaan orangtua atau anak guru.Pilih dengan Cermat! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Hanya Izinkan Lamaran untuk Satu PosisiKuota Penerimaan Murid Baru 2025Berikut ini adalah rincian kuota penerimaan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA berdasarkan jalur masing-masing:1. SDDomisili: minimal 70%Afirmasi: minimal 15%Prestasi: tidak adaMutasi: minimal 5%2. SMPDomisili: minimal 40%Afirmasi: minimal 20%Prestasi: minimal 25%Mutasi: minimal 5%3. SMADomisili: minimal 30%Afirmasi: minimal 30%Prestasi: minimal 30%Mutasi: minimal 5% Syarat Umum Penerimaan Murid Baru 2025Syarat penerimaan untuk masing-masing jenjang adalah sebagai berikut:TKKelompok A: Usia minimal 4 tahun, maksimal 5 tahunKelompok B: Usia minimal 5 tahun, maksimal 6 tahunSDUsia prioritas: 7 tahunUsia minimal: 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, atau 5,5 tahun dengan syarat kecerdasan, bakat istimewa, dan kesiapan psikisSMPUsia maksimal: 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalanTelah lulus dari kelas 6 SD atau sederajatSMA/SMKUsia maksimal: 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalanTelah lulus dari kelas 9 SMP atau sederajatKhusus SMK: dapat menambahkan syarat tambahan bagi calon murid kelas 10.Untuk informasi lebih lanjut mengenai SPMB 2025, masyarakat dapat mengakses laman resmi Kemendikdasmen atau mengikuti pengumuman lebih lanjut yang akan dilakukan pada minggu pertama Mei 2025.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap 11 unit mobil mewah milik Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, yang disimpan di kediamannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyitaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa selain kendaraan bermotor roda empat, penyidik juga berhasil menemukan sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya selama penggeledahan tersebut.Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Jadi Letkol, Begini Penjelasan TNI ADBerikut adalah daftar lengkap dari 11 mobil yang disita dari kediaman Japto Soerjosoemarno:Jeep Gladiator RubiconLand Rover Defender 90SE 2.0ATSuzuki 6G5VX (4X4) A/TToyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 ATMitsubishi ColdisMercedes-Benz G300 CDI Cargo ATToyota Land Cruiser 70 Troop CarrierToyota Hilux 4.0 Double CabToyota Hilux 4.0 Double CabToyota Land Cruiser 70 4.5 Troop CarrierToyota Hilux 4.0 Double CabPenyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Rita Widyasari. Sejauh ini, KPK telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai aset bernilai tinggi lainnya terkait dengan kasus ini.Saat ini, sebagian besar barang sitaan telah dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK yang terletak di Cawang, Jakarta Timur, dan beberapa lokasi lainnya di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk perawatan. Penyidik KPK terus menyelidiki asal-usul barang-barang sitaan ini untuk memastikan keabsahannya.Melalui proses hukum yang ada, aset-aset yang terbukti berasal dari hasil korupsi akan dirampas oleh negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara. KPK berkomitmen untuk terus mengembangkan penyidikan ini guna mengembalikan hasil kejahatan korupsi ke kas negara.Lowongan 2.000 Posisi di Rekrutmen BUMN 2025, Ini Link dan Jadwal PendaftarannyaSebelumnya, Rita Widyasari telah dijatuhi vonis 10 tahun penjara pada tahun 2017 serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp600 juta dengan subsider 6 bulan kurungan, setelah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar terkait perizinan proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.KPK berupaya keras untuk terus mengembangkan penyidikan ini, dengan fokus pada pengungkapan aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan korupsi, termasuk yang terkait dengan Japto Soerjosoemarno.***

Lingkaran.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyatakan bahwa Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang rawan banjir. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pengendali banjir, khususnya tanggul di wilayah tersebut.Dody menjelaskan, hingga saat ini, pembangunan tanggul di sepanjang Kali Bekasi baru mencapai 13,8 kilometer (Km) dari total kebutuhan yang mencapai 33 Km. Sementara itu, normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terlaksana sejauh 17 Km dari total panjang yang direncanakan sepanjang 33 Km.Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka! Berikut Cara Daftar, Jadwal dan Syarat Rekrutmen, Cek di Sini!Ia mengungkapkan, keterlambatan dalam pembangunan tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya disebabkan oleh masalah teknis, melainkan juga oleh persoalan administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan."Infrastruktur pengendali banjir tentunya akan terus kita bangun dan kelola. Namun, tanpa dukungan dari Pemda terkait pembebasan lahan, proyek ini tidak akan berjalan dengan maksimal," ujar Dody dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/3/2025).Selain masalah lahan, Dody juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang menjadi tantangan besar. Ia menegaskan, meskipun infrastruktur pengendali banjir telah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, maka sistem pengendalian banjir tidak akan efektif.Sebagai langkah penanganan, Dody telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera melakukan koordinasi dengan bupati, sekretaris daerah, dan gubernur dalam rangka pembebasan lahan dan pengelolaan sampah.Menurut Dody, permasalahan banjir tidak dapat dipisahkan dari tata ruang perumahan yang dikelola oleh Pemda. Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, Pemda juga memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik di masa depan."Saya akan memastikan Pemda aktif dalam menyiapkan lahan. Jika tidak ada perkembangan, saya yang akan turun tangan," tegasnya.Lowongan 2.000 Posisi di Rekrutmen BUMN 2025, Ini Link dan Jadwal PendaftarannyaSebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan bahwa tujuh kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, berdasarkan data dari Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, tujuh kecamatan yang terdampak banjir antara lain adalah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu."Banjir yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3/2025), yang menyebabkan sungai-sungai di wilayah tersebut meluap dan merendam permukiman warga serta beberapa fasilitas umum," jelas Dody dalam keterangan resminya pada Rabu (5/3/2025).***

Lingkaran.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan keluarganya menjadi sorotan publik setelah diketahui menginap di hotel saat banjir melanda sejumlah wilayah di Bekasi. Video yang memperlihatkan istri Tri Adhianto, Wiwiek Hargono, berada di sebuah hotel berbintang di Bekasi pun viral di media sosial. Aksi ini menuai kritik, mengingat banyak warga yang terdampak banjir harus mengungsi di posko darurat dengan fasilitas terbatas.Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai keputusan Tri Adhianto dan keluarganya untuk menginap di hotel bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi pejabat sekelas wali kota. Namun, ia menyayangkan video yang diunggah ke media sosial sehingga memicu polemik di tengah masyarakat.Mau Lolos Tes Online Rekrutmen BUMN 2025? Ini Spesifikasi Laptop Anti Gagal"Sebenarnya, bagi pejabat publik, menginap di hotel bukan hal yang aneh, terutama jika tujuannya untuk memudahkan koordinasi dalam situasi darurat. Namun, mengunggahnya ke media sosial di saat masyarakat tengah berjuang menghadapi banjir tentu saja tidak bijak," ujar Adi saat dihubungi pada Rabu (5/3/2025).Ia menekankan bahwa media sosial sering kali memperbesar hal-hal yang sebenarnya biasa menjadi kontroversial, sehingga pejabat dan keluarganya harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan membagikan aktivitas mereka di dunia maya.Tri Adhianto sendiri mengakui bahwa ia dan keluarganya sempat menginap di hotel pada Selasa (4/3/2025) malam. Menurutnya, keputusan ini diambil karena rumahnya di Kemang Pratama juga terdampak banjir."Kami hanya menginap sementara, hanya untuk tidur saja," jelas Tri saat ditemui di Kantor BNPB Pondok Gede, Bekasi, Rabu (5/3/2025).Ia mengungkapkan bahwa pada Senin (3/3/2025) malam dirinya belum sempat kembali ke rumah, dan saat pulang pada Selasa dini hari pukul 02.00 WIB, rumahnya sudah terendam banjir. Oleh karena itu, ia memilih untuk bermalam di hotel bersama keluarganya.Namun, tindakan ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menegur istri Tri Adhianto atas keputusan menginap di hotel saat warga Bekasi tengah menghadapi bencana banjir. Dedi menegaskan bahwa sebagai pejabat publik dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Wiwiek seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang terdampak.Kapolda Kalsel Disorot, Polri Pastikan Evaluasi Gaya Hidup Mewah Pejabat dan Keluarganya"Sebagai pejabat publik dan istri wali kota, seharusnya ia berada di tengah masyarakat, bukan justru mengungsi ke hotel. Pejabat yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk melayani, bukan menghindari kesulitan," kata Dedi dalam sebuah wawancara di Kantor BPK Jabar, Bandung, Rabu (5/3/2025). Ia menekankan bahwa pejabat publik dan keluarganya harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana.Selain itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa Tri Adhianto memiliki kekayaan yang cukup besar. Berdasarkan laporan harta kekayaan terakhirnya yang dilaporkan pada 16 Februari 2024, total kekayaan Tri mencapai Rp12,1 miliar. Ia memiliki sejumlah aset properti di berbagai daerah, termasuk di Bekasi, Lampung Selatan, Jakarta Utara, dan Blora.***

Lingkaran.id - Seorang pria berinisial RIB (35) meregang nyawa setelah menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Karadenan, Kabupaten Bogor, pada Rabu (5/3/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. Hingga kini, pihak kepolisian masih memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian.Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, menjelaskan bahwa insiden ini diduga bermula dari senggolan antara kendaraan korban dan pelaku di jalan. RIB yang saat itu sedang mengemudikan mobil diduga terserempet oleh pengendara motor yang kemudian diketahui sebagai terduga pelaku.Kades dan Istri Orang Diduga Berselingkuh Hingga Hamil, Suami Justru Dilaporkan ke Polisi"Korban dan pelaku tidak saling mengenal. Dari keterangan saksi, insiden ini terjadi karena ada ketersinggungan di jalan. Mobil korban terserempet oleh pelaku yang mengendarai motor," ungkap AKP Teguh.Bukannya berhenti atau menunjukkan iktikad baik, pelaku justru terus melaju meninggalkan lokasi. Tak terima dengan kejadian itu, korban pun berusaha mengejar hingga akhirnya keduanya berhenti di pinggir Jalan Raya Karadenan."Diduga korban merasa keberatan karena pelaku langsung pergi tanpa memberikan tanggung jawab. Setelah berhasil mengejar, korban mendatangi pelaku untuk menegur," lanjutnya.Namun, tanpa banyak perdebatan, pelaku yang ternyata sudah membawa senjata tajam langsung menyerang korban. Beberapa tusukan bersarang di tubuh RIB, membuatnya tak berdaya. Usai melakukan aksinya, pelaku segera melarikan diri meninggalkan korban yang tergeletak di lokasi kejadian.Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna menjalani proses autopsi. Sementara itu, tim kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku.Band Sukatani Mengaku Mengalami Intimidasi dari Polisi, Tolak Tawaran Jadi Duta Kepolisian"Laporan polisi sudah dibuat, dan saat ini korban telah dirujuk ke RS Kramat Jati untuk autopsi. Kami terus melakukan penyelidikan intensif agar pelaku segera tertangkap," pungkas AKP Teguh.Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menahan emosi saat berkendara guna menghindari insiden serupa.***

Lingkaran.id - Memasuki awal Ramadan 1446 H, masyarakat Banua dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan aksi bagarakan sahur merupakan tradisi membangunkan warga untuk sahur. Namun, yang menjadi sorotan adalah aksi puluhan remaja dalam video tersebut yang tampak berjoget di atas sebuah jembatan, seolah sedang berpesta.Dalam narasi yang menyertai video tersebut, disebutkan bahwa kejadian itu terjadi di Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Video ini pun langsung menuai berbagai tanggapan, terutama komentar negatif dari warganet yang menilai aksi tersebut tidak mencerminkan esensi Ramadan.Jadwal Libur Sekolah & Cuti Bersama Idul Fitri 2025, Siswa Dapat Libur 14 Hari!Menanggapi viralnya video tersebut, Polres Hulu Sungai Utara segera melakukan penelusuran. Setelah dilakukan verifikasi, pihak kepolisian memastikan bahwa lokasi dalam video tersebut memang berada di Jembatan Drs. Fachrudin Alabio, Kecamatan Sungai Pandan.Namun, berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa video itu bukanlah rekaman terbaru. Video tersebut ternyata sudah direkam dua tahun lalu dan kembali diunggah ke media sosial saat Ramadan tahun ini.Kapolres HSU AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K melalui Kasi Humas Polres HSU, AKP Sulkani, S.H., mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi.“Video yang beredar bukan kejadian baru, melainkan rekaman lama yang kembali diunggah pada momentum Ramadan tahun ini,” jelas AKP Sulkani.Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain, terutama saat bulan Ramadan. Selain itu, Polres HSU terus meningkatkan patroli di titik-titik rawan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan puasa.Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Polres HSU juga aktif membagikan takjil kepada para pengguna jalan menjelang waktu berbuka puasa.Kabar Gembira Libur Lebaran 2025: Pemerintah Berikan Diskon Tiket Pesawat“Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi konten di media sosial. Jangan mudah terbawa opini yang dapat menimbulkan kesalahpahaman,” tambahnya.Lebih lanjut, ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan menjaga citra baik Amuntai sebagai kota yang religius.***

Lingkaran.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka peluang bagi masyarakat untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan BUMN melalui program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025. Pendaftaran resmi akan dibuka mulai Senin, 10 Maret 2025, hingga Minggu, 16 Maret 2025.Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta diwajibkan membuat akun RBB BUMN 2025 terlebih dahulu, yang dapat dilakukan sejak Jumat, 7 Maret hingga Minggu, 16 Maret 2025.Geger! Direksi Shell Mengundurkan Diri, Simak Dampaknya Bagi Bisnis EnergiDalam pengumuman yang disampaikan melalui akun resmi Instagram @kementerianbumn, Kementerian BUMN mengingatkan para peserta bahwa mereka hanya diperkenankan memilih satu posisi pekerjaan dalam program rekrutmen ini.Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2025Berikut adalah jadwal resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025:Periode Pembuatan Akun: 7-16 Maret 2025Periode Pendaftaran Rekrutmen Bersama: 10-16 Maret 2025Pada tahap pembuatan akun, peserta dapat melakukan registrasi melalui laman resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Selain itu, mereka juga bisa melihat daftar lowongan yang tersedia serta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi pendaftaran.Dalam tahap pendaftaran, calon peserta dapat mengajukan lamaran hanya untuk satu posisi pekerjaan yang mereka minati. Oleh karena itu, pemilihan posisi harus dilakukan dengan cermat.Kementerian BUMN menegaskan bahwa proses Rekrutmen Bersama BUMN 2025 tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan atau informasi hoaks yang mengatasnamakan Kementerian BUMN maupun Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN.Informasi resmi mengenai program rekrutmen ini dapat diakses melalui akun Instagram resmi @fhci.bumn dan @kementerianbumn.Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa Rekrutmen Bersama BUMN 2025 membuka lebih dari 2.000 posisi yang tersebar di berbagai bidang, termasuk operasional, teknik, pemasaran, keuangan, hingga digitalisasi dan teknologi informasi (IT). Lowongan tersebut diperuntukkan bagi 107 perusahaan BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di berbagai sektor, seperti jasa keuangan, infrastruktur, telekomunikasi dan media, energi, minyak dan gas, hingga industri kesehatan."Program ini bukan hanya sekadar proses rekrutmen biasa, tetapi juga mencerminkan nilai kolaborasi AKHLAK yang diterapkan di seluruh BUMN. Kami tidak hanya mencari kandidat dengan kualifikasi terbaik, tetapi juga mereka yang memiliki integritas dan nilai moral yang kuat," ujar Erick Thohir dalam keterangannya pada Rabu (5/3/2025).Ia juga menekankan bahwa rekrutmen ini tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan baru dan tenaga profesional, tetapi juga memberikan kesempatan kepada individu penyandang disabilitas serta putra-putri dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.Rekrutmen Bersama BUMN 2025 mengedepankan prinsip transparansi dan meritokrasi dalam seluruh tahapan seleksi. Erick Thohir menegaskan bahwa setiap peserta yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses seleksi akan langsung didiskualifikasi dan masuk daftar hitam (blacklist) di lingkungan BUMN."Langkah ini kami ambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keadilan serta transparansi dalam setiap tahap rekrutmen," tambahnya.Tahapan Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025Proses seleksi dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2025 akan meliputi beberapa tahapan berikut:Registrasi dan Pembuatan AkunSeleksi AdministrasiTes Daring, mencakup:Tes Kemampuan Dasar (TKD)Tes AKHLAK (nilai budaya BUMN)Wawasan KebangsaanTes Bahasa InggrisLearning AgilityWawancara dan Tes Kesehatan, termasuk tes kemampuan bidang sesuai dengan posisi yang dilamarDiskon Hingga Gratis! Kelas Persiapan Rekrutmen BUMN 2025 Ini Wajib Diikuti Para Pencari KerjaRekrutmen ini terbuka bagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK, D3, D4, S1, hingga S2. Peserta yang berminat dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui situs resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 di https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id. Hingga Rabu (5/3/2025), laman tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum dapat diakses untuk pendaftaran.Saat mengunjungi situs tersebut, pengguna akan menemukan pemberitahuan: "Segera Hadir Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Peluang karir di BUMN menantimu! Persiapkan langkahmu untuk kesempatan yang akan datang."Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat mengikuti akun media sosial resmi Kementerian BUMN dan FHCI BUMN. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari perusahaan BUMN.***

Lingkaran.id - Menjelang perayaan Lebaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat Sumsel. Pendaftaran program ini dibuka mulai 17 Maret 2025 dan dapat dilakukan secara daring.Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Arinarsa JS, menyampaikan bahwa program ini menyediakan total 2.113 tempat duduk bagi pemudik. Rinciannya, sebanyak 903 kursi tersedia untuk moda transportasi bus, sementara 1.210 kursi lainnya disediakan bagi pemudik yang menggunakan kereta api.Banjir merendam rumah di Bekasi dengan ketinggian sampai 3 meter“Program ini khusus bagi warga Sumatera Selatan. Syaratnya cukup dengan melampirkan KTP sebagai bukti domisili, dan dalam satu keluarga maksimal dapat mendaftarkan empat orang,” ujar Arinarsa dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (5/3/2025).Inisiatif mudik gratis ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan, mengurangi kemacetan, serta menekan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran.Arinarsa juga menekankan pentingnya masyarakat segera mendaftar, mengingat kuota yang tersedia terbatas dan tidak akan ditambah jika telah terpenuhi.Polisi Tangkap Komplotan Begal Bermobil yang Meresahkan Warga Palembang“Pendaftaran akan kami tutup setelah kuota terpenuhi. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebelum kehabisan,” tegasnya.Program mudik gratis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Sumsel yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman.***

Lingkaran.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan anggota keluarganya yang terjerat penyalahgunaan narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Langkah ini bertujuan agar mereka segera mendapatkan perawatan rehabilitasi tanpa harus menghadapi proses hukum.Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pelaporan secara sukarela tidak akan berujung pada tindakan hukum terhadap pelapor maupun pengguna yang dilaporkan.Cair Maret 2025! Begini Cara Cek dan Proses Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Kemenag"Kami menjamin bahwa siapa pun yang melapor secara sukarela tidak akan diproses secara hukum. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa jika ada keluarga yang melaporkan anggota keluarganya karena penyalahgunaan narkoba, mereka tidak akan dikenakan tindakan hukum," ujar Marthinus dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BNN.Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anggota keluarganya yang mengalami ketergantungan narkoba ke IPWL terdekat agar dapat segera mendapatkan penanganan medis dan rehabilitasi."Laporkan dengan penuh kesadaran ke IPWL terdekat, agar mereka bisa menjalani perawatan dan pemulihan dengan baik," tambahnya.Polisi Tangkap Komplotan Begal Bermobil yang Meresahkan Warga PalembangDi sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mencegah anak-anak mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba."Orang tua memiliki peran kunci dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Jika ada indikasi bahwa putra-putri kita menggunakan narkoba, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada BNN atau lembaga terkait agar bisa segera ditangani," tegas Budi Gunawan.Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak individu yang mengalami ketergantungan narkoba dapat segera mendapatkan rehabilitasi, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.***

Lingkaran.id - Perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menjadi perbincangan publik setelah sang anak, Ghazyendha Aditya Pratama, mengunggah momen tersebut di media sosial. Unggahan yang menampilkan perayaan mewah itu mengundang kritik luas, terutama terkait gaya hidup hedonisme di kalangan pejabat.Brigjen Pol Trunoyudo, selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, menanggapi polemik tersebut dengan menjelaskan bahwa acara ulang tahun tersebut sebenarnya diadakan di lingkungan kantor Polda Kalsel dan bersifat internal. Menurutnya, kegiatan itu merupakan bentuk apresiasi syukuran yang diselenggarakan secara kedinasan."Perayaan berlangsung di kantor, dalam lingkungan instansi kepolisian. Acara ini lebih kepada bentuk syukuran dan apresiasi internal di Polda Kalsel," ujar Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025), sebagaimana dikutip dari Wartakota.Banjir merendam rumah di Bekasi dengan ketinggian sampai 3 meterLebih lanjut, Trunoyudo menambahkan bahwa perayaan tersebut juga dirangkaikan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Dalam acara itu, turut diundang masyarakat sekitar, termasuk anak-anak yatim piatu.Terkait gaya hidup mewah yang ditunjukkan keluarga Kapolda Kalsel, Trunoyudo menegaskan bahwa Divisi Propam Polri telah mengambil langkah pengawasan dan akan mengevaluasi kejadian tersebut guna memastikan seluruh pejabat Polri mematuhi kode etik profesi dan standar profesionalisme."Propam sebagai garda terdepan dalam menjaga etika dan disiplin kepolisian akan terus memantau serta mengevaluasi kasus ini," tegasnya.Sebelumnya, kritik terhadap Irjen Rosyanto juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah tegas, termasuk mencopot Irjen Rosyanto dari jabatannya jika terbukti melanggar prinsip hidup sederhana yang dianjurkan Kapolri."Jika terbukti tidak mampu menjaga amanah untuk hidup sederhana, sebaiknya Kapolda Kalsel dicopot agar pemeriksaan lebih lanjut dapat berjalan tanpa hambatan," kata Nasir.Ia menambahkan bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, pejabat negara seharusnya menunjukkan sikap prihatin dan tidak mempertontonkan kemewahan di hadapan publik. Menurutnya, tindakan flexing atau pamer kekayaan oleh keluarga pejabat dapat melukai perasaan masyarakat yang tengah berjuang di tengah kondisi ekonomi yang sulit.Sorotan publik semakin meningkat setelah foto istri Kapolda Kalsel, Yenny Yudha, beredar di media sosial. Dalam foto yang diunggah saat perayaan HUT Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Yenny terlihat mengenakan kebaya cokelat muda yang dipadukan dengan tas mewah Hermes Picotin 18. Berdasarkan laman Thinkerlust, tas tersebut dibanderol dengan harga sekitar Rp84.150.000.Keberadaan tas mewah itu menjadi perbincangan, mengingat penghasilan seorang polisi berpangkat Irjen berkisar antara Rp3,2 hingga Rp5,5 juta per bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sumber kekayaan keluarga Kapolda Kalsel, terutama karena harta kekayaannya tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang seharusnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Tak hanya perayaan ulang tahun sang ayah, gaya hidup anak Kapolda Kalsel, Ghazyendha Aditya Pratama, juga menarik perhatian publik. Ia kerap memamerkan kekayaannya di media sosial, termasuk unggahan yang menunjukkan dirinya menaiki jet pribadi dan melakukan transaksi keuangan hingga Rp1,2 miliar dalam satu bulan sepanjang Desember 2024.Aksi flexing yang dilakukan Ghazyendha semakin menjadi sorotan setelah ia memasang iklan di platform X atau Twitter untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan yang menilai tindakan tersebut tidak etis, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran.Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, juga turut mengkritik fenomena ini. Ia meminta Kapolri menegur Kapolda Kalsel agar lebih bijak dalam mengatur keluarganya."Seorang pejabat kepolisian harus bisa mendidik keluarganya agar tidak menunjukkan kemewahan secara berlebihan. Ini bukan hanya soal etika pribadi, tapi juga citra institusi kepolisian," ujar Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3/2025).Menurutnya, pejabat publik, termasuk aparat kepolisian, memiliki tanggung jawab moral untuk hidup sederhana dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan pamer kekayaan di ruang publik justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.Polisi Tangkap Komplotan Begal Bermobil yang Meresahkan Warga PalembangKritik yang terus mengalir terhadap keluarga Kapolda Kalsel menandakan bahwa masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat publik. Publik menganggap wajar jika muncul pertanyaan mengenai sumber kekayaan seorang perwira tinggi kepolisian yang seharusnya melaporkan hartanya secara terbuka."Jika seorang pejabat kepolisian dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang mencolok, sementara banyak rakyat sedang berjuang dengan kondisi ekonomi yang sulit, wajar jika publik mempertanyakan dari mana asal usul kekayaan tersebut," pungkas Abdullah.Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini masih menunggu hasil evaluasi dari Propam Polri serta langkah yang akan diambil oleh Kapolri dalam menegakkan disiplin di tubuh kepolisian.***

Lingkaran.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali mengadakan ujian akhir bagi siswa mulai tahun 2025. Namun, ujian ini hadir dengan konsep baru dan tidak lagi disebut sebagai Ujian Nasional (UN). Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan UN yang sebelumnya diterapkan di Indonesia.Menurut Abdul Mu'ti, TKA bersifat tidak wajib bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia menjelaskan bahwa TKA lebih ditujukan bagi siswa yang ingin meningkatkan peluang mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya melalui jalur prestasi.Cair Maret 2025! Begini Cara Cek dan Proses Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Kemenag"Jadi, tes ini bukan sesuatu yang harus diikuti oleh semua siswa. Namun, jika seorang siswa memilih untuk tidak mengikuti TKA, maka ia tidak akan memiliki nilai individu yang bisa digunakan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya," ujar Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).Lebih lanjut, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah tidak mewajibkan TKA adalah untuk mengurangi tekanan dan stres yang kerap dialami siswa saat menghadapi ujian akhir. Ia menyebutkan bahwa selama ini, banyak keluhan dari masyarakat mengenai dampak psikologis Ujian Nasional yang membuat siswa merasa tertekan karena ujian tersebut menjadi penentu kelulusan mereka."Dulu, Ujian Nasional diwajibkan sehingga banyak siswa mengalami stres. Nah, dengan TKA yang bersifat opsional ini, siswa bisa memilih apakah mereka ingin mengikuti tes atau tidak. Jika merasa kurang siap atau khawatir mengalami stres, maka mereka tidak perlu ikut," jelasnya.Namun, bagi siswa yang memiliki kesiapan mental dan ingin mendapatkan peluang lebih besar dalam menempuh pendidikan di jenjang berikutnya, mengikuti TKA akan menjadi keuntungan tersendiri. "Kalau dia siap dan ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan peluang lebih besar, tentu sebaiknya ikut TKA," imbuhnya.Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa TKA diadakan bukan hanya sebagai bentuk evaluasi pendidikan di tingkat sekolah, tetapi juga untuk memberikan nilai akademik individu yang dapat digunakan dalam berbagai seleksi, termasuk pendaftaran ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.NRG Guru 2024 Resmi Terbit! Ini Panduan Lengkap Cek Di Info GTK Dan SIMPKBBerdasarkan masukan dari berbagai perguruan tinggi, banyak kampus yang menginginkan siswa memiliki nilai akademik individu sebagai salah satu pertimbangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, hasil TKA nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) serta jalur prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi siswa yang ingin melanjutkan ke SMP dan SMA."Perguruan tinggi dan panitia penerimaan mahasiswa baru memerlukan nilai individu sebagai acuan seleksi, bukan sekadar nilai sampling. Oleh sebab itu, kami menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik ini agar siswa memiliki data akademik yang lebih personal dan bisa digunakan dalam berbagai kesempatan," pungkasnya.Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berharap sistem evaluasi akademik di Indonesia bisa lebih fleksibel dan mendukung perkembangan pendidikan siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.***

Lingkaran.id - Seorang wanita berinisial MVR, warga Kelurahan Kota Baru Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, melaporkan suaminya, IGU, ke pihak kepolisian atas dugaan penelantaran istri dan anak. Laporan tersebut disampaikan ke Polres Lembata pada Jumat (28/2/2025).Menurut keterangan Kasi Humas Polres Lembata, Brigadir Tommy Bartels, IGU yang berprofesi sebagai guru PNS diduga tidak memberikan nafkah bagi istri dan anaknya sejak tahun 2022 hingga 2025.Band Sukatani Mengaku Mengalami Intimidasi dari Polisi, Tolak Tawaran Jadi Duta KepolisianInsiden ini bermula ketika ibu IGU datang ke rumah MVR untuk meminta uang guna membayar tagihan koperasi. Namun, karena tidak memiliki uang, MVR tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Hal ini memicu kemarahan sang mertua, yang kemudian menyebabkan MVR memilih kembali ke rumah orang tuanya.Sebelum MVR mengajukan laporan penelantaran, IGU lebih dulu melaporkan istrinya ke Polres Lembata atas dugaan perselingkuhan dengan Kepala Desa (Kades) Hadakewa berinisial KN. Laporan itu dibuat pada Senin (24/2/2025).Brigadir Tommy menjelaskan bahwa IGU telah mencurigai adanya hubungan gelap antara istrinya dan KN sejak Oktober 2018. Kecurigaan ini semakin kuat setelah IGU menemukan percakapan mencurigakan di ponsel MVR yang mengarah pada dugaan perselingkuhan.Puncak dari dugaan ini terjadi pada 24 Mei 2019, ketika IGU mendapati MVR dan KN berada di sebuah kos di belakang Kantor Lurah Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan.“Dugaan tersebut terbukti setelah keduanya ditemukan bersama dalam kamar kos,” ujar Tommy.Yuddy Renaldi Mundur dari Bank BJB, Ini Alasan Dan Dampaknya bagi Perusahaan!!Berdasarkan informasi yang diperoleh, dari hubungan tersebut MVR diduga hamil. Kasus dugaan perselingkuhan ini kemudian dilaporkan secara resmi ke polisi dengan nomor laporan LP/B/40/II/2025/SPKT/RES Lembata/Polda NTT.Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kedua laporan yang telah diterima guna memastikan kebenaran dari masing-masing tuduhan yang dilayangkan oleh pasangan suami istri tersebut.***

Lingkaran.id - Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, setelah menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare, Reza Gladys. Keduanya kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini.Pantauan di lokasi pada Selasa (4/3/2025), Nikita Mirzani terlihat keluar dari Gedung Polda Metro Jaya dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Ia tampak tenang dan melemparkan senyuman saat digiring ke dalam mobil tahanan. Asistennya, Mail Syahputra, juga ditahan dan tidak memberikan pernyataan kepada awak media.Polri Beri Tanggapan atas Penolakan Sukatani sebagai Duta PolisiKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, membenarkan bahwa pihaknya telah menahan Nikita Mirzani dan Mail Syahputra setelah dilakukan pemeriksaan mendalam."Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka, yakni NM dan IM. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap keduanya," ujar Ade Ary kepada wartawan.Sebelumnya, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan Mail pada Kamis (20/2). Namun, Nikita meminta penundaan hingga Senin (3/3), sebelum akhirnya memenuhi panggilan pada Selasa (4/3) pukul 10.00 WIB.Kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys, seorang pengusaha skincare, yang mengaku menjadi korban pemerasan dan ancaman oleh Nikita Mirzani dan asistennya. Menurut laporan, korban telah mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar kepada Nikita dalam dua tahap pada 14 dan 15 November 2024."Karena merasa terancam dan takut, korban akhirnya mentransfer dana sebesar Rp 2 miliar ke rekening atas nama tertentu pada 14 November 2024, sesuai arahan terlapor," jelas Ade Ary."Kemudian, pada 15 November 2024, korban kembali memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar, masih atas arahan terlapor," tambahnya.Band Sukatani Mengaku Mengalami Intimidasi dari Polisi, Tolak Tawaran Jadi Duta KepolisianMerasa dirugikan secara finansial dan tertekan akibat ancaman tersebut, korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Setelah melalui penyelidikan lebih lanjut, Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditetapkan sebagai tersangka dan kini resmi ditahan.Saat ditanya oleh awak media mengenai perasaannya setelah ditahan, Nikita hanya menjawab singkat dan langsung menuju ke dalam mobil dengan Mail. Hingga kini, penyidik masih terus mendalami kasus ini dan akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah pemeriksaan kedua belah pihak selesai dilakukan."Tidak ada, santai saja, biar cepat selesai masalahnya," ujar Nikita sebelum masuk ke dalam mobil.***