Lingkaran.id - Di tengah sorotan publik terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof. Saratri Wilonoyudho, turut mencuri perhatian setelah membagikan foto ijazah sarjana miliknya ke media sosial.Melalui akun Instagram @saratri_wilonoyudho, ia mengunggah potret ijazah Strata 1 (S1) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diperoleh tahun 1986. Dalam unggahannya, Saratri menuliskan singkat, “Ijazah Universitas Gadjah Mada tahun 1986,” sebagai keterangan foto.Keaslian Ijazah Jokowi Dipertanyakan, Pihak UGM Tegaskan Dokumen Asli dan SahMeski diunggah di tengah hangatnya perdebatan mengenai keaslian dokumen akademik Jokowi, Saratri menegaskan bahwa tujuannya semata-mata untuk berbagi pengetahuan dan memberi gambaran mengenai bentuk ijazah UGM pada masanya. Ia tidak bermaksud membandingkan secara langsung atau meragukan keaslian milik pihak lain.“Tujuan saya hanya ingin memperlihatkan bentuk ijazah pada era saya lulus, tidak lebih,” kata Saratri pada Selasa (15/4/2025).Namun, karena ia lulus hanya terpaut satu tahun dari Jokowi—Saratri tahun 1986 dan Jokowi 1985—perbandingan pun tak bisa dihindari. Ia pun mengakui adanya sejumlah perbedaan mencolok antara ijazahnya dan salinan ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial.Saratri menyebutkan perbedaan yang paling menonjol adalah jenis huruf yang digunakan. Menurutnya, font dalam ijazah miliknya masih bernuansa klasik dan berbeda dari milik Jokowi yang tampak lebih modern dan menyerupai Times New Roman. Selain itu, ia juga menggarisbawahi bahwa rektor yang menandatangani kedua ijazah itu berbeda, meski jarak kelulusan hanya satu tahun.Ia juga menunjukkan dua hal lainnya yang tak kalah penting: tidak adanya materai di ijazah miliknya dan larangan penggunaan kacamata dalam foto ijazah, yang ternyata diterapkan pada masa itu. Hal ini menjadi menarik karena dalam salinan ijazah Jokowi yang beredar, terlihat adanya materai dan penggunaan kacamata dalam foto.“Punya saya tidak ada materai, dan dulu tidak diperkenankan mengenakan kacamata dalam foto ijazah. Selain itu, jenis font-nya juga berbeda. Tapi apakah ini karena kebijakan fakultas yang berbeda, saya tidak tahu pasti,” ujar Saratri.Kendati demikian, Saratri tak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai keabsahan dokumen orang lain. Ia hanya berpendapat bahwa bila tahun kelulusan hanya terpaut setahun, semestinya tidak ada perbedaan signifikan dalam format ijazah.“Seingat saya, ijazah dari tahun-tahun 80-an itu umumnya seragam. Kalau selisihnya cuma satu tahun, seharusnya bentuk dan formatnya kurang lebih sama,” ujarnya.Prof. Saratri juga menegaskan bahwa unggahannya bukan untuk menggiring opini tertentu, melainkan bertujuan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Ia merasa percaya diri mengunggah ijazahnya karena yakin dengan kejujuran dan integritas dalam proses pendidikannya.Mulai 2025, Jalur Prestasi SPMB Tak Lagi Andalkan Nilai Rapor, Diganti Ini“Kalau saya pribadi, ijazah saya asli dan halal. Saya tidak pernah mencontek, tidak pernah melakukan plagiarisme. Jadi saya cukup percaya diri membagikannya,” tegasnya.Sebagai informasi tambahan, Prof. Saratri merupakan tokoh intelektual yang aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, termasuk sebagai Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah. Ia juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali mengungkap dugaan plagiarisme terhadap Fathur Rokhman, mantan Rektor Unnes.***

Lingkaran.id - Isu terkait keaslian ijazah dan skripsi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik. Salah satu yang dipertanyakan adalah jenis huruf Times New Roman yang digunakan pada dokumen akademik milik Jokowi, yang disebut-sebut belum lazim dipakai pada era 1980-an hingga awal 1990-an.Menanggapi hal ini, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Sunarta, memberikan penjelasan. Ia menyebutkan bahwa pada masa tersebut, penggunaan huruf seperti Times New Roman atau yang serupa sebenarnya sudah cukup umum, khususnya untuk mencetak bagian sampul dan lembar pengesahan skripsi yang dibuat di percetakan sekitar kampus.Mulai 2025, Jalur Prestasi SPMB Tak Lagi Andalkan Nilai Rapor, Diganti Ini“Di kawasan sekitar kampus UGM pada era itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur yang populer di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sering mencetak sampul dan lembar pengesahan skripsi di sana,” jelas Sigit dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (16/4/2025).Ia juga menambahkan bahwa isi skripsi Jokowi yang terdiri dari 91 halaman diketik menggunakan mesin ketik manual, bukan komputer.Isu ini pertama kali disuarakan oleh Rismon Hasiholan Sianipar, alumnus UGM sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, yang mempertanyakan kesesuaian penggunaan font Times New Roman dalam ijazah dan skripsi Jokowi dengan standar era 1980-an.Tak hanya soal font, nomor seri pada ijazah Jokowi juga menjadi bahan perdebatan. Rismon menyebut nomor ijazah tersebut tidak mengikuti pola klaster seperti ijazah umumnya, melainkan hanya berupa angka. Namun, Sigit membantah anggapan itu dan menjelaskan bahwa pada saat itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan internal terkait penomoran ijazah, karena belum ada standar dari pihak universitas. Menanggapi berbagai keraguan tersebut, Sigit menegaskan bahwa dokumen akademik milik Jokowi adalah otentik."Penomoran ijazah pada masa itu disesuaikan dengan urutan nomor induk mahasiswa yang telah lulus dan diberi tambahan kode 'FKT', singkatan dari Fakultas Kehutanan,” terangnya.“Bapak Joko Widodo benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ia dikenal aktif dalam organisasi mahasiswa seperti Silvagama, mengambil berbagai mata kuliah, serta menyelesaikan skripsi sesuai prosedur. Dengan demikian, ijazah yang dikeluarkan UGM untuk beliau adalah sah dan valid,” tandasnya.Sementara itu, Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang, turut berbagi pengalamannya saat menyusun skripsi di era yang sama. Menurutnya, percetakan seperti Prima dan Sanur memang menjadi andalan mahasiswa saat itu untuk mencetak sampul skripsi dengan huruf mirip Times New Roman.“Waktu saya menyusun skripsi, saya juga mencetak sampul di Prima. Bahkan, jasa pengetikan komputer menggunakan IBM PC sudah tersedia di sekitar kampus, dan saya sempat memanfaatkannya untuk pengolahan data statistik,” ujar San Afri yang merupakan kakak angkatan Jokowi.Wajib Tahu! Ini Cara Cek NISN untuk Dapat PIP dan Daftar Kuliah 2025Ia juga menyampaikan bahwa pilihan mencetak sampul di percetakan atau menggunakan mesin ketik murni sangat bergantung pada kondisi ekonomi mahasiswa. Sebagai informasi, Joko Widodo memulai studi di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan dinyatakan lulus pada tahun 1985.“Banyak teman saya yang secara finansial terbatas memilih mencetak seluruh dokumen skripsi, termasuk lembar pengesahan, dengan mesin ketik,” tambahnya.***

Lingkaran.id - Lonjakan harga emas dunia ke rekor tertinggi berdampak signifikan terhadap pergerakan saham emiten pertambangan emas di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga penutupan perdagangan pada Rabu (16/4/2025), sejumlah saham perusahaan tambang mencatatkan kenaikan tajam, didorong oleh sentimen positif dari pasar global.Data perdagangan BEI menunjukkan bahwa saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) mencatatkan lonjakan tertinggi sebesar 10,34 persen. Diikuti oleh saham PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) yang naik 7,14 persen, serta PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang menguat 3,49 persen.Viral! Dokter Kandungan Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Pasien Saat USGSaham PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) juga mengalami kenaikan sebesar 4,73 persen, kemudian PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) naik 2,78 persen, dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turut terdongkrak meski lebih tipis yakni 0,41 persen.Kenaikan harga saham ini terjadi seiring dengan melonjaknya harga emas global yang untuk pertama kalinya menembus level USD 3.300 per troy ons di pasar Asia. Lompatan harga ini dipicu oleh meningkatnya minat investor terhadap instrumen investasi aman (safe haven), menyusul kebijakan terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Pada Selasa sebelumnya, Trump menginstruksikan dilakukannya investigasi terhadap potensi pengenaan tarif atas seluruh impor mineral penting ke Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari China. Langkah ini menambah daftar sektor yang diselidiki, termasuk farmasi dan semikonduktor, dan makin memperuncing tensi dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia.UTBK SNBT 2025: Jadwal, Materi, dan Persiapan Teknis yang Harus Kamu SiapkanOle Hansen, Kepala Strategi Komoditas di Saxo Bank, menyampaikan bahwa ketegangan dagang yang terus memanas membuat investor mencari perlindungan dengan mengalihkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih stabil seperti emas.“Perintah Trump untuk menyelidiki potensi tarif terhadap mineral penting, semikonduktor, dan produk farmasi menunjukkan bahwa perang dagang belum mereda. Ini mendorong peralihan dari pasar saham ke emas sebagai aset lindung nilai,” ujar Hansen.Ia menambahkan, optimisme investor terhadap emas juga diperkuat oleh proyeksi harga emas yang semakin positif dari sejumlah bank investasi besar dunia, sehingga permintaan terhadap logam mulia ini diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu dekat.***

Lingkaran.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir liar yang kerap mangkal di depan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk penegasan bahwa seluruh pelanggan minimarket di Palembang berhak mendapatkan fasilitas parkir gratis.Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Palembang, Juliansyah, dalam keterangannya pada Selasa (15/4/2025). Ia menjelaskan bahwa pihak manajemen kedua jaringan minimarket tersebut telah menjalin kerja sama resmi dengan Pemerintah Kota Palembang melalui sistem pembayaran iuran parkir secara bulanan.5 Langkah Mudah Cek Tilang ETLE Online, Hindari Denda Terlambat Bayar!“Seluruh minimarket di Palembang, baik Indomaret maupun Alfamart, telah membayar retribusi parkir secara kolektif untuk satu paket wilayah. Artinya, pelanggan tidak dibebankan biaya parkir lagi,” ujar Juliansyah.Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, pihak minimarket juga telah memasang papan pengumuman yang menjelaskan bahwa parkir di area tersebut tidak dipungut biaya. Meski begitu, Dishub Palembang mengaku masih menemukan keberadaan oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan berpura-pura menjadi juru parkir, terutama saat toko sedang ramai pengunjung.“Memang masih ada saja yang mencoba-coba menjadi jukir liar, apalagi kalau toko sedang ramai. Tapi masyarakat perlu tahu dan berani menolak, karena itu ilegal,” lanjutnya.Viral Ditilang Kamera ETLE, Tapi Bukan Pemilik Asli? Begini Kronologinya!Dishub Palembang berharap masyarakat semakin sadar akan haknya dan tidak ragu untuk menolak memberikan uang parkir kepada juru parkir tidak resmi, khususnya di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai zona parkir gratis. Petugas Dishub juga akan terus melakukan pengawasan di lapangan untuk menindak oknum yang melanggar aturan ini.Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemkot Palembang dalam menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan bebas dari praktik pungutan liar, terutama di ruang-ruang publik yang seharusnya memberikan kemudahan bagi warga.***

Lingkaran.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Meski kerap dibanggakan di forum internasional sebagai terobosan besar di bidang pemenuhan gizi, sejumlah fakta di lapangan justru menampilkan realita yang bertolak belakang.Salah satu contohnya terjadi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dapur MBG yang semula aktif melayani ribuan paket makanan kini terpaksa menghentikan operasionalnya sejak akhir Maret 2025, tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Penyebabnya, dana operasional yang dijanjikan tak kunjung diterima oleh mitra pelaksana dapur, Ira Mesra.Ary Bakri Diciduk Kasus Suap Hakim, kerap kali terliat menyindir pejabat yang punya wanita simpananIra Mesra, melalui kuasa hukumnya Danna Harly, mengungkapkan bahwa dapur MBG Kalibata telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan dalam dua tahap kerja sama sejak Februari 2025. Namun, semua biaya operasional—mulai dari bahan pangan, sewa tempat, peralatan, hingga upah juru masak—sepenuhnya ditanggung oleh Ira tanpa ada pembayaran sepeser pun dari pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra pengelola program."Seluruh pembiayaan dari awal hingga akhir dilakukan oleh klien kami. Sayangnya, pihak yayasan justru mengklaim bahwa Bu Ira memiliki kekurangan pembayaran, padahal faktanya mereka belum membayar satu rupiah pun," jelas Danna dalam konferensi pers di lokasi dapur MBG Kalibata, Selasa (15/4/2025).Ironisnya, Danna mengungkapkan bahwa Yayasan MBN diduga telah menerima pencairan dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendanai kegiatan tersebut. Namun, dana tersebut tidak dialirkan kepada mitra pelaksana."Total kerugian klien kami sejauh ini mencapai Rp 975.375.000 hanya untuk dua tahap kegiatan. Ini tentu angka yang tidak kecil," ungkap Danna.Karena tidak kunjung mendapatkan haknya, Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025. Dalam laporan itu, selain yayasan, ada juga individu tertentu yang turut dilaporkan.714 CPNS Dosen 2024 dari Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri, Ini Alasannya"Kami harap pihak berwenang, khususnya BGN, bisa mengambil sikap. Ini bukan hanya soal ganti rugi, tapi bagaimana program nasional yang menyangkut gizi anak bangsa bisa berjalan dengan profesional dan transparan," tegas Danna.Pantauan di lokasi menunjukkan dapur MBG Kalibata kini tak lagi aktif. Rak-rak penyimpanan makanan kosong, meja-meja dibiarkan terbengkalai, dan hanya beberapa gelas serta wadah minuman yang tersisa. Keheningan ini menjadi kontras mencolok dengan semangat besar yang sebelumnya digembar-gemborkan oleh Prabowo Subianto di kancah global.***

Lingkaran.id - Rekaman video seorang pria yang diduga merupakan oknum petugas kebersihan tengah membuang sampah ke sungai, tepatnya di kawasan Patrang, Jember. Aksi tersebut diketahui terjadi pada Selasa, 15 April 2025, dan memicu reaksi keras dari warganet serta masyarakat setempat.Ironisnya, peristiwa tersebut terekam jelas di sebuah lokasi yang telah dipasangi spanduk peringatan bertuliskan larangan membuang sampah ke sungai. Lokasi kejadian berada di sekitar lampu merah dekat jembatan Patrang, yang seharusnya menjadi area yang tertib dan bersih dari aktivitas pencemaran lingkungan.Viral! Pria Menyamar Pakai Mukena dan Salat di Barisan Wanita, Diamankan Sekuriti MasjidDalam video yang kini telah menyebar luas di media sosial, pria tersebut tampak menurunkan tumpukan sampah dari kendaraan dinas berwarna oranye, lalu melemparkannya langsung ke aliran sungai, tanpa rasa bersalah ataupun upaya menyembunyikan tindakan tersebut.Aksi ini pun memantik kemarahan publik. Banyak warganet mempertanyakan integritas dan profesionalisme oknum petugas yang seharusnya menjaga kebersihan lingkungan, bukan malah menjadi pelaku perusaknya.“Sangat memalukan, petugas yang digaji untuk membersihkan malah mencemari. Bagaimana kita bisa edukasi masyarakat kalau yang diberi wewenang justru memberi contoh buruk?”, tulis salah satu komentar netizen.Ayu Aulia Bantah Klaim Lisa Mariana Soal Anak dari Ridwan Kamil, ini Buktinya!Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun langkah yang akan diambil. Namun, desakan dari masyarakat agar oknum tersebut diberi sanksi tegas.Peristiwa ini menambah daftar panjang persoalan pengelolaan sampah dan pengawasan perilaku petugas lapangan, yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Jember. Warga berharap agar insiden ini tidak hanya ditindak secara administratif, tetapi juga menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem pengawasan kebersihan daerah.***

Lingkaran.id - Fenomena mengejutkan kembali terjadi dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Sebanyak 714 orang CPNS dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memutuskan untuk mengundurkan diri dari formasi yang telah mereka lamar dan dinyatakan lolos.Kabar ini mencuat ke publik melalui unggahan akun X (Twitter) @ardi*****, yang menjabarkan bahwa dari total 714 peserta yang mengundurkan diri, 653 di antaranya menyatakan mundur secara langsung, sedangkan 61 lainnya dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen daftar riwayat hidup (DRH) sebagai salah satu tahapan administratif.Viral! Pria Menyamar Pakai Mukena dan Salat di Barisan Wanita, Diamankan Sekuriti MasjidMenanggapi kejadian ini, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menjelaskan bahwa sebagian besar pengunduran diri disebabkan oleh ketidaksesuaian ekspektasi penempatan kerja. Banyak peserta tidak siap ditempatkan di wilayah atau perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi mereka, atau terkendala alasan kesehatan dan keluarga.“Ada ketidaksesuaian antara ekspektasi lokasi penempatan dengan keputusan penugasan yang ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan faktor geografis, kondisi kesehatan, situasi keluarga, maupun institusi perguruan tinggi tempat mereka akan ditugaskan,” ungkap Togar dalam keterangannya.Ia juga mengingatkan bahwa pengunduran diri ini bisa membawa konsekuensi serius bagi peserta, termasuk potensi pemblokiran dari seleksi CPNS di masa mendatang. Hal ini karena pengunduran diri dalam jumlah besar dianggap menghambat proses seleksi dan merugikan ribuan pelamar lain yang sebenarnya siap menerima penempatan di mana pun.“Tidak ada sanksi formal yang tertulis, tetapi kemungkinan besar nama-nama tersebut akan diblokir dari seleksi CPNS berikutnya. Mereka telah mengganggu proses rekrutmen yang seharusnya memberi peluang bagi kandidat lain,” tambahnya.Ayu Aulia Bantah Klaim Lisa Mariana Soal Anak dari Ridwan Kamil, ini Buktinya!Pengumuman resmi terkait pembatalan kelulusan ini tercantum dalam Pengumuman Nomor: 5590/A.A3/KP.01.01/2025, yang dapat diakses langsung oleh publik melalui situs resmi Kemendiktisaintek di alamat https://casn.kemendikdasmen.go.id/.Kasus ini menjadi perhatian penting bahwa proses seleksi CPNS bukan hanya soal kelulusan, tetapi juga soal kesiapan moral dan komitmen untuk mengabdi, termasuk dalam menerima penempatan di seluruh penjuru negeri.***

Lingkaran.id - Viral di media sosial dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis kandungan terhadap pasiennya. Sorotan publik kini tertuju pada dr. Muhammad Syafril Firdaus, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) yang diketahui menjalankan praktik di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat.Kasus ini mencuat ke permukaan setelah drg. Mirza Mangku Anom, Sp.KG, seorang dokter gigi spesialis konservasi gigi, mengunggah serangkaian pernyataan dan bukti melalui akun Instagram-nya @drg.mirza. Dalam unggahan berupa Instagram Stories, drg. Mirza mengungkap bahwa ia menerima berbagai laporan dari masyarakat yang mengaku pernah menjadi korban, atau mengetahui dugaan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh dr. Syafril.UTBK SNBT 2025: Jadwal, Materi, dan Persiapan Teknis yang Harus Kamu SiapkanSalah satu unggahan yang menjadi perhatian adalah cuplikan rekaman CCTV dari ruang praktik dokter. Dalam video tersebut, tampak dr. Syafril sedang melakukan prosedur ultrasonografi (USG) terhadap pasien perempuan. Namun, yang menjadi sorotan adalah gerakan tangan kirinya yang justru menyentuh area tubuh pasien yang sensitif—bagian atas perut yang dekat dengan area payudara—yang dinilai tidak relevan dengan prosedur pemeriksaan.“Tolonglah, bekerja secara profesional dan bermartabat! Semua bukti lengkap aku punya, termasuk rekaman CCTV versi full. Aku selalu geram kalau lihat kejadian begini,” tulis drg. Mirza dalam unggahannya.Tak berhenti di situ, drg. Mirza mengaku menerima puluhan pesan langsung dari warganet yang menyatakan pernah mengalami atau mendengar pengalaman tidak menyenangkan terkait tindakan dokter tersebut. Salah satu pengakuan yang ia unggah kembali datang dari seorang perempuan yang mengklaim menjadi korban pada tahun 2023.Menurut pengakuan korban, saat itu ia datang ke klinik untuk memeriksakan kandungan dalam kondisi sendirian karena suaminya tidak bisa mendampingi. Dokter Syafril kemudian meminta nomor kontak pribadi, bahkan mengajak korban bertemu di luar konteks profesional.“Awalnya sudah terasa janggal karena saya datang sendiri. Dia minta nomor WhatsApp, ngajak jalan, katanya saya gak usah bayar kalau ke kliniknya. Tapi pas di sana, saya dilecehkan—payudara saya diraba, saya ditahan pakai tangan, tetap saja dia melakukan hal tidak pantas,” ungkap korban dalam pesan yang diunggah ulang oleh drg. Mirza.Polisi Ungkap Indikasi Kelainan Seksual pada Dokter PPDS Unpad yang Terlibat Kasus Pemerkosaan PasienKasus ini langsung menyita perhatian publik dan memicu kemarahan di media sosial. Banyak warganet menuntut agar pihak berwenang segera mengambil tindakan hukum terhadap dr. Syafril dan memastikan proses etik profesi berjalan secara transparan dan adil.Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun otoritas kesehatan di wilayah Garut terkait dugaan kasus tersebut. Masyarakat menantikan klarifikasi serta langkah tegas dari institusi profesi dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan hukum ini secara menyeluruh.***

Lingkaran.id - Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa mekanisme jalur prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 akan mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan penggunaan nilai rapor sebagai dasar seleksi. Sebagai gantinya, jalur prestasi akan mengacu pada hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang juga dirancang untuk menggantikan peran Ujian Nasional (UN).Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (11/4/2025). Ia menegaskan bahwa penggunaan nilai rapor dinilai kurang valid dan tidak mencerminkan kemampuan akademik siswa secara objektif.Wajib Tahu! Ini Cara Cek NISN untuk Dapat PIP dan Daftar Kuliah 2025“Jalur prestasi tidak lagi memakai nilai rapor karena banyak masyarakat mempertanyakan keabsahannya. Tidak sedikit guru yang memberikan nilai lebih tinggi dari seharusnya karena ingin menyenangkan siswanya,” ungkap Mu’ti.Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan TKA bersifat opsional. Siswa tidak diwajibkan untuk mengikutinya, kecuali jika mereka ingin mengambil jalur prestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti masuk ke SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi.“Jika siswa tidak mengikuti TKA, maka otomatis mereka tidak memiliki nilai individu yang dibutuhkan dalam seleksi jalur prestasi,” jelasnya.Keputusan untuk menjadikan TKA sebagai indikator jalur prestasi juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap dampak psikologis dari ujian nasional yang dulu diwajibkan. Pemerintah ingin menghindari tekanan mental berlebihan pada siswa yang merasa tidak siap.“Kalau merasa stres, ya tidak perlu ikut. Tapi kalau ingin menambah peluang dan siap secara mental, silakan ikut. Tidak ada paksaan,” tambah Mu’ti.TKA disiapkan untuk menjadi acuan nilai akademik individual yang berlaku secara nasional. Nilai ini dapat digunakan tidak hanya untuk seleksi di tingkat sekolah menengah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.UTBK SNBT 2025: Jadwal, Materi, dan Persiapan Teknis yang Harus Kamu SiapkanMu’ti menyebutkan bahwa banyak universitas yang mengharapkan adanya standar nilai individu dari siswa Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi mahasiswa baru.“Perguruan tinggi, terutama panitia penerimaan mahasiswa, meminta adanya nilai individu, bukan nilai rata-rata atau nilai sampling. Inilah yang melatarbelakangi penyelenggaraan TKA,” pungkasnya.Ke depan, TKA akan menjadi salah satu elemen penting dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan jalur prestasi SPMB untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap proses seleksi murid baru menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel.***

Lingkaran.id - Viral di media sosial mengungkap keresahan seorang warga yang merasa dirugikan akibat sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Ia mengaku mendapatkan surat tilang hingga tiga kali, padahal dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Setelah ditelusuri, diduga kuat pelat nomor kendaraannya telah dipalsukan dan digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.Kisah ini menjadi perbincangan setelah sebuah akun Instagram @jakarta.keras mengunggah tangkapan layar dari kamera ETLE yang memperlihatkan seorang pengendara motor Honda PCX 160 melaju seorang diri. Dalam unggahan tersebut, admin akun menulis, "Semoga pihak berwenang lebih fokus lagi der." Unggahan itu langsung menuai atensi warganet yang prihatin dengan kejadian tersebut.Wajib Tahu! Ini Cara Cek NISN untuk Dapat PIP dan Daftar Kuliah 2025Tak tinggal diam, pemilik sah pelat nomor B 5435 TIO langsung meminta bantuan melalui grup Facebook komunitas PCX 160 Indonesia. Dalam postingannya, ia mengungkapkan keresahannya dan menyebut bahwa orang yang menggunakan motor dalam foto ETLE tersebut bukan dirinya."Permisi abang-abang, siapa tahu ada yang kenal orang ini. Tolong bantu infokan ke akun ini. Motornya sih bagus, PCX dengan pelat B 5435 TIO. Tapi entah itu motor hasil curian atau motor penadah, dia pakai pelat palsu dan sudah tiga kali nerobos jalur busway. Akibatnya, STNK saya yang malah diblokir," tulisnya.Saat dikonfirmasi, seorang petugas dari satuan ETLE Polda Metro Jaya membenarkan adanya dugaan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Petugas yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengungkapkan bahwa ada kecenderungan di masyarakat untuk dengan sengaja memalsukan pelat nomor kendaraan."Permasalahannya mengarah pada dugaan pemalsuan TNKB. Jadi memang ada kecenderungan masyarakat dengan sengaja memalsukan pelat kendaraan," ungkapnya kepada GridOto.com, Senin (14/4/2025).Cek Tilang Elektronik Bisa Dilakukan Mandiri Lewat HPGuna menghindari kejadian serupa, masyarakat kini dapat memeriksa status tilang elektronik secara mandiri melalui ponsel. Polda Metro Jaya telah menyediakan sistem pengecekan ETLE secara daring melalui laman resmi https://etle-pmj.id.Berikut langkah-langkah pengecekan ETLE PMJ:Akses website https://etle-pmj.id/Pilih menu “Cek Data”Masukkan nomor pelat kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesinKlik “Cek Data”Jika tidak ada pelanggaran, akan muncul keterangan “No Data Available”Jika ada pelanggaran, akan ditampilkan informasi lengkap seperti waktu, lokasi pelanggaran, jenis kendaraan, dan status tilangSurat tilang akan dikirim ke pemilik kendaraan melalui e-mail atau alamat rumah, dan notifikasi tambahan bisa diterima melalui aplikasi WhatsApp. Bila terbukti melanggar, pelanggar wajib menyelesaikan denda tilang melalui sistem pembayaran virtual account Bank BRI (BRIVA).UTBK SNBT 2025: Jadwal, Materi, dan Persiapan Teknis yang Harus Kamu SiapkanBerbeda dengan sistem tilang manual, ETLE memungkinkan penindakan dilakukan tanpa interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Kamera pengawas yang tersebar di titik strategis akan secara otomatis merekam berbagai pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, atau berkendara di jalur khusus.Dengan sistem ini, pihak kepolisian berharap dapat meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Namun, kasus seperti pemalsuan pelat nomor tetap menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani agar tidak merugikan warga yang patuh terhadap aturan.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang menghebohkan jagat maya memperlihatkan aksi tak biasa dari seorang pria yang nekat menyamar sebagai wanita dengan memakai mukena dan ikut salat berjamaah di saf perempuan di Masjid Islamic Center Mataram. Peristiwa ini terjadi pada Senin siang (14/4/2025) saat salat Zuhur berlangsung.Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seorang petugas keamanan masjid tengah menangkap pria tersebut dan menginterogasinya. Meski awalnya pria itu mencoba menghindar, penyamarannya terbongkar di tengah jamaah. Karena kesal, petugas sekuriti sempat membanting pria itu ke lantai masjid di hadapan para jemaah yang menyaksikan kejadian tersebut.Ayu Aulia Bantah Klaim Lisa Mariana Soal Anak dari Ridwan Kamil, ini Buktinya!Keterangan pada unggahan video menyebutkan bahwa pria itu mengikuti salat berjamaah di barisan khusus perempuan dengan mengenakan mukena, mencoba menyamar sebagai jemaah wanita. Aksi cepat pihak keamanan pun mendapat pujian karena sigap menangkap pelaku sebelum sempat melakukan tindakan yang tidak diinginkan.“Viral aksi seorang pria yang menyamar jadi wanita dan ikut berjamaah di barisan wanita saat salat Zuhur siang tadi, Senin (14/4), di Masjid Islamic Center Mataram. Belum diketahui motif atau tujuan pria tersebut. Beruntung, sekuriti segera bertindak cepat,” demikian bunyi narasi dalam unggahan video yang viral tersebut.Agar Tak Terkena Tilang Elektronik, Polisi Imbau Ambulans dan Mobil Jenazah Daftarkan NopolVideo ini pun sontak mengundang banyak reaksi dari warganet. Beragam komentar membanjiri unggahan tersebut, mulai dari ekspresi heran, geram, hingga pujian terhadap sekuriti atas langkah tegas yang telah diambil.Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola Masjid Islamic Center Mataram maupun kepolisian terkait motif pria tersebut melakukan penyamaran. Namun peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di tempat ibadah.***

Lingkaran.id - Niat hati ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan ringan secara daring, seorang perempuan bernama Aprillia Ulfa (31), justru harus menelan pil pahit. Warga Lorong Langgar Shotto, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, ini menjadi korban penipuan online berkedok event "like" hingga mengalami kerugian sebesar Rp 18,8 juta.Kejadian yang menimpa Ulfa terjadi pada Jumat pagi (11/4/2025) sekitar pukul 10.00 WIB saat ia sedang berada di rumah. Saat itu, ia menerima panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai penyelenggara event daring dan menawarkan kesempatan kerja dengan tugas sederhana: memberikan "like" pada konten tertentu.Ary Bakri Diciduk Kasus Suap Hakim, kerap kali terliat menyindir pejabat yang punya wanita simpanan“Waktu itu saya lagi santai di rumah, tiba-tiba ditelepon dan ditawari ikut event. Karena saya tidak punya pekerjaan tetap, saya tertarik dan mengiyakan,” ujar Ulfa saat membuat laporan di Polrestabes Palembang.Awalnya, pekerjaan itu tampak menjanjikan. Hanya dengan memberikan "like", Ulfa menerima bayaran yang bervariasi, mulai dari Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per hari. Penghasilan itu, meskipun kecil, menjadi harapan baru baginya yang sehari-hari berjualan gorengan keliling.Namun, harapannya berubah menjadi mimpi buruk. Setelah dua hari menjalankan tugas tersebut, pelaku mulai meminta Ulfa mentransfer sejumlah uang dengan dalih untuk menaikkan level akun agar penghasilannya lebih besar.“Mulanya memang saya dikasih bayaran kecil. Tapi kemudian saya diminta transfer uang terus-menerus dengan alasan untuk naik level. Lama-lama totalnya sampai Rp 18,8 juta,” jelas Ulfa.Setelah mengirimkan uang dalam jumlah besar, Ulfa mulai menyadari kejanggalan karena pelaku tak kunjung memberikan balasan. Saat mencoba menghubungi kembali, nomor telepon pelaku sudah tidak aktif.Prabowo disambut dengan baik Raja Yordania“Trauma sekali saya. Semua uang saya habis. Padahal saya hanya ingin mencari penghasilan tambahan,” ujarnya dengan nada penuh kecewa.Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja online yang terlalu mudah dan menggiurkan, serta tidak mudah percaya pada skema yang mengharuskan pengiriman uang di awal.***

Lingkaran.id - Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025 akan segera dimulai. Para peserta yang telah resmi mendaftar diimbau untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan serta melakukan persiapan dengan matang agar tidak mengalami kendala saat hari ujian tiba.Berdasarkan informasi dari laman resmi SNPMB, UTBK SNBT 2025 akan dilaksanakan mulai tanggal 23 April hingga 3 Mei 2025. Tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, ujian hanya akan diselenggarakan dalam satu gelombang saja dan dibagi menjadi dua sesi setiap harinya. Dengan demikian, selama 10 hari pelaksanaan, seluruh peserta akan menempati sesi ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan saat pendaftaran.Sudah Cair, Ini Cara Cek Daftar Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 di pip.kemdikbud.go.idCek Ulang Lokasi dan Jadwal Sesi UjianSetiap peserta wajib memeriksa kembali rincian lokasi pusat UTBK, tanggal pelaksanaan, hari, hingga sesi ujiannya—apakah pagi atau siang. Informasi tersebut tertera dalam kartu peserta yang bisa diunduh melalui akun SNPMB masing-masing. Selain itu, memastikan kesiapan fisik dan mental menjadi kunci dalam menghadapi ujian yang menjadi salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri ini.Materi Ujian UTBK SNBT 2025UTBK SNBT 2025 terdiri dari dua jenis tes utama, yaitu:Tes Potensi Skolastik, mencakup:Penalaran Umum:Penalaran induktif: 10 soalPenalaran deduktif: 10 soalPenalaran kuantitatif: 10 soalPengetahuan dan Pemahaman Umum: 20 soalPemahaman Bacaan dan Menulis: 20 soalPengetahuan Kuantitatif: 20 soalTes Literasi, terdiri dari:Literasi Bahasa Indonesia: 30 soalLiterasi Bahasa Inggris: 20 soalPenalaran Matematika: 20 soalDengan memahami struktur soal ini, peserta diharapkan bisa lebih fokus dalam belajar dan menyusun strategi pengerjaan yang tepat.Persiapan Wajib: Berkas dan Pakaian Saat UjianMeski belum ada pengumuman resmi terbaru terkait pakaian dan dokumen yang harus dibawa saat ujian, peserta dapat mengacu pada ketentuan tahun sebelumnya. Peserta disarankan menggunakan pakaian bebas rapi, dengan syarat berkerah, seperti kaos polo atau kemeja.Adapun dokumen penting yang harus dibawa antara lain:Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akte Kelahiran/Kartu KeluargaSurat Keterangan Kelas 12, Surat Keterangan Lulus (SKL), atau Ijazah untuk peserta gap yearKartu Peserta UTBK yang telah dicetakPengumuman Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Ini Cara CeknyaKelengkapan dokumen sangat krusial untuk memastikan peserta dapat mengikuti ujian tanpa hambatan administratif.Jadwal Penting UTBK SNBT 2025:Pelaksanaan UTBK: 23 April – 3 Mei 2025Pengumuman Hasil SNBT: 28 Mei 2025Masa Unduh Sertifikat UTBK: 3 Juni – 31 Juli 2025Dengan waktu yang semakin dekat, seluruh peserta diimbau untuk menjaga kesehatan, mengatur waktu belajar secara efektif, dan memastikan semua berkas telah siap jauh-jauh hari. UTBK bukan hanya soal kesiapan akademik, tetapi juga kesiapan mental dan teknis.***

Lingkaran.id - Media Lingkaran.id resmi menjalin kolaborasi dengan Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) dalam sebuah kegiatan silaturahmi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Minggu (13/4/25), bertempat di Sekretariat KOMPAS, Indralaya.Acara ini berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan, dihadiri langsung oleh Ketua Umum KOMPAS, Alpian Tebai, bersama jajaran pengurus dan Lingkaran.id, turut hadir Pimpinan Redaksi Agung Purnama Putra bersama tim.GDI dan KOMPAS Jalin Komitmen Kolaboratif: Dorong Sinergi Digital dan Pelestarian BudayaDalam sambutannya, Alpian Tebai menyampaikan apresiasi atas kehadiran media Lingkaran.id dan menyambut baik kerja sama yang dijalin. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa Papua di Sumatera Selatan, khususnya dalam menyuarakan aspirasi, mengekspresikan karya, dan memperkuat peran aktif di dunia digital.Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan MoU antara KOMPAS dan Lingkaran.id. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung dalam berbagai program berbasis media digital, penguatan literasi informasi, pelatihan penulisan jurnalistik, serta promosi kegiatan positif mahasiswa Papua di ranah publik.Pimpinan Redaksi Lingkaran.id, Agung Purnama dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen Lingkaran.id dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas di ruang media. Ia menegaskan bahwa Lingkaran.id siap menjadi mitra strategis dalam menyuarakan berbagai isu dan potensi dari komunitas mahasiswa, termasuk dari wilayah Indonesia Timur.PC TIDAR Kota Padangsidimpuan Nyatakan Dukungan untuk Sistum Saraswati Kembali Pimpin Pusat TIDAR“Kami berkomitmen untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa Papua dan komunitas lainnya agar bisa berbagi inspirasi, gagasan, dan pencapaian melalui platform kami,” ujarnya.Dengan terjalinnya kemitraan ini, baik Lingkaran.id maupun KOMPAS berharap dapat menciptakan ekosistem media yang inklusif, edukatif, dan partisipatif, terutama dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda Papua di tengah era digital saat ini.***

Lingkaran.id - Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan resmi menahan mantan aktris sinetron kolosal, Sekar Arum Widara (41), atas dugaan keterlibatan dalam peredaran uang palsu. Penangkapan dilakukan pada Rabu, 2 April 2025, di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.Informasi penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (14/4/2025), Kompol Nurma menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang perempuan berinisial SAW, yang diketahui merupakan mantan pemain sinetron Angling Dharma.Agar Tak Terkena Tilang Elektronik, Polisi Imbau Ambulans dan Mobil Jenazah Daftarkan Nopol“Benar, kami telah menangkap dan menahan seorang perempuan berinisial SAW. Penangkapan juga disaksikan oleh seseorang yang mengaku sebagai suami siri dari yang bersangkutan,” ungkap Kompol Nurma saat ditemui di Mapolres.Setelah melalui proses penyelidikan awal, Sekar Arum resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 April 2025. Saat ini, ia ditahan di Unit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan.Saat penangkapan dilakukan, aparat kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2.235 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, dengan total nominal mencapai Rp223,5 juta. Polisi masih menyelidiki asal muasal uang tersebut, karena belum diketahui dari mana atau siapa pembuatnya.Kepada penyidik, Sekar Arum mengaku bahwa uang tersebut diperoleh dari seorang temannya. Namun demikian, pihak kepolisian tidak serta-merta menerima pengakuan itu dan akan terus mengembangkan kasus untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.“Pelaku mengaku uang itu diberikan oleh temannya. Tapi kami akan terus menyelidiki dan mengungkap lebih dalam siapa saja yang terlibat,” kata Nurma.Modus Sekar Arum terungkap setelah ia mencoba menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja di sebuah mal di Jakarta. Pada percobaan pertama, ia berhasil membeli makanan ringan dan minuman. Namun saat mencoba bertransaksi kembali, kasir curiga dengan kondisi uang pecahan Rp100.000 yang diserahkan Sekar. Kecurigaan itu diperkuat setelah kasir memeriksa keaslian uang menggunakan alat deteksi, yang menunjukkan bahwa uang tersebut tidak memiliki logo keamanan yang lazim terdapat pada uang asli.“Transaksi keduanya gagal karena uang tersebut dinyatakan palsu oleh kasir melalui alat pengecekan,” jelas Nurma.Tidak berhenti di situ, Sekar sempat mencoba bertransaksi kembali di lokasi lain yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Ia mencoba membeli perlengkapan rumah tangga. Meski sempat berhasil, transaksi itu kemudian juga digagalkan karena kecurigaan yang sama.Pemerintah Mulai Lakukan Pendataan Calon Siswa Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2025Atas perbuatannya, Sekar Arum kini harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Selain barang bukti uang palsu, penyidik juga tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan peredaran uang palsu yang melibatkan mantan pesinetron tersebut.Di Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya, Sekar tercatat sebagai karyawan swasta, meski publik lebih mengenalnya lewat perannya dalam sinetron kolosal beberapa tahun silam. Polisi memastikan proses hukum terhadap Sekar akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.***

Lingkaran.id - Publik kembali digemparkan oleh pernyataan Ayu Aulia yang membantah keras klaim Lisa Mariana terkait pengakuannya memiliki anak dari hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025), Ayu Aulia tidak hanya menyampaikan bantahannya, tetapi juga menyertakan sejumlah bukti untuk memperkuat pernyataannya.Salah satu bukti yang ditunjukkan Ayu adalah tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Telegram, yang diklaim merupakan pesan dari Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil. Dalam pesan tersebut, Lisa disebut menginformasikan bahwa dirinya telah hamil selama empat bulan pada tanggal 29 Agustus 2021.Agar Tak Terkena Tilang Elektronik, Polisi Imbau Ambulans dan Mobil Jenazah Daftarkan Nopol"Kalau kita hitung ke belakang, jika pada akhir Agustus 2021 sudah empat bulan hamil, maka kehamilannya terjadi sekitar April 2021. Sementara Lisa sendiri menyebut bahwa pertemuan pertama dengan Ridwan Kamil terjadi pada bulan Juni 2021," jelas Ayu Aulia kepada awak media.Dari hitungan tersebut, Ayu Aulia menduga adanya ketidaksesuaian dalam kronologi yang disampaikan Lisa Mariana. Ia pun menilai ada kemungkinan kebohongan dalam klaim Lisa mengenai awal mula hubungan dan kehamilan tersebut."Kalau benar pertemuannya baru terjadi Juni, tapi kehamilannya dimulai sejak April, maka ada hal yang tidak sinkron di sana. Artinya, bisa jadi keterangan yang disampaikan itu tidak sesuai fakta," tambah Ayu Aulia.Tak berhenti di situ, Ayu juga menyoroti klaim Lisa yang menyebut anaknya lahir dalam kondisi prematur. Menurut Ayu, data yang diperolehnya menunjukkan bahwa bayi tersebut lahir dalam usia kehamilan 36 minggu—sebuah kondisi yang menurutnya belum tergolong prematur secara medis.Heboh! Lisa Mariana Diduga Terima Rp 20 Juta Per Bulan dari Ridwan Kamil, Ayu Aulia Buka Isi Perjanjian"Kami sudah cek berdasarkan hitungan mingguan, Juni, Juli, dan seterusnya. Dan menurut pengakuan Mbak LM sendiri, bayinya lahir di usia kehamilan 36 minggu. Saya cek sebagai orang awam, 36 minggu itu belum termasuk prematur," tegasnya.Dengan bukti dan argumen tersebut, Ayu Aulia meminta publik untuk lebih cermat menanggapi pernyataan-pernyataan yang beredar dan tidak serta merta percaya begitu saja pada narasi yang belum terbukti kebenarannya.***

Lingkaran.id - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh pengelola ambulans dan mobil jenazah, termasuk asosiasi yang menaungi kendaraan tersebut, untuk segera mendaftarkan nomor polisi kendaraan mereka. Langkah ini bertujuan agar kendaraan tersebut tidak dikenai sanksi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).Permintaan tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, dalam keterangannya pada Senin (14/4/2025). Ia menekankan bahwa sistem tilang elektronik saat ini hanya mengenali kendaraan berdasarkan nomor polisi, bukan dari jenis kendaraan seperti ambulans atau mobil jenazah.Pemerintah Mulai Lakukan Pendataan Calon Siswa Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2025“Saya memohon kepada para pengelola atau asosiasi mobil ambulans maupun mobil jenazah, agar segera mengirimkan surat resmi kepada Ditlantas Polda Metro Jaya. Dalam surat itu, mohon cantumkan daftar nomor polisi kendaraan yang dikelola,” ujar Ojo.Ia menjelaskan bahwa sistem tilang elektronik bekerja secara otomatis dengan mendeteksi nomor kendaraan yang melintas di titik-titik kamera ETLE. Jika nomor polisi tidak terdaftar sebagai kendaraan khusus, maka sistem akan tetap memprosesnya sebagai pelanggaran lalu lintas, meskipun kendaraan tersebut berjenis ambulans atau mobil jenazah yang memiliki kekhususan penggunaan jalan.“Yang dibaca oleh sistem kami adalah nomor polisi kendaraan, bukan keterangan fisik seperti tulisan ‘ambulans’ pada bodi kendaraan. Jadi jika nomor tersebut belum tercatat sebagai kendaraan prioritas, maka sistem akan tetap membaca dan memprosesnya seperti kendaraan biasa,” jelasnya.Ojo menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi proses pendataan tersebut dan akan langsung memasukkan informasi kendaraan yang telah didaftarkan ke dalam sistem. Dengan begitu, kendaraan ambulans dan jenazah yang tengah menjalankan tugasnya tidak akan keliru ditilang oleh sistem ETLE.MUI Bongkar Ajaran Sesat: Kelompok ini Bikin Kitab Sendiri Hingga Jual Tiket Surga“Kami akan input data nomor polisi kendaraan ke sistem kami agar tidak terdeteksi sebagai pelanggar. Maka dari itu, saya sekali lagi mengimbau kepada para pengelola dan asosiasi untuk segera melakukan pendaftaran secara resmi,” tegasnya.Langkah ini dinilai penting guna mendukung kelancaran operasional kendaraan layanan darurat dan menjamin tidak adanya gangguan administratif akibat penerapan teknologi penegakan hukum berbasis elektronik.***

Lingkaran.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa pembagian jurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa akan kembali diberlakukan. Kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang akan berfokus pada mata pelajaran tertentu.“Ke depannya, SMA akan kembali memiliki pembagian jurusan. Nantinya dalam TKA, para siswa akan mengikuti tes wajib seperti Bahasa Indonesia dan Matematika,” ujar Mu’ti dalam keterangannya di Kantor Kemendikdasmen.GDI dan KOMPAS Jalin Komitmen Kolaboratif: Dorong Sinergi Digital dan Pelestarian BudayaMu’ti menambahkan bahwa pendekatan ini bertujuan agar kemampuan akademik siswa dapat menjadi indikator utama dalam menentukan kelanjutan studi mereka di jenjang pendidikan tinggi.“Dengan model seperti ini, kemampuan akademik seseorang akan menjadi dasar saat memilih jurusan di perguruan tinggi. Nilai-nilai dari TKA akan mencerminkan kesiapan akademik masing-masing siswa,” lanjutnya.Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA akan berbeda di setiap jenjang pendidikan. Untuk jenjang SMA dan SMK, TKA akan mencakup mata pelajaran pilihan sesuai jurusan. Namun, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), materi ujian hanya akan terdiri dari Bahasa Indonesia dan Matematika. Ia juga menjelaskan bahwa skor TKA nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi atau pengguna. “Pada jenjang SD dan SMP, tidak ada mata pelajaran pilihan. Yang diuji hanyalah Bahasa Indonesia dan Matematika,” terang Atip.“Pengguna TKA, seperti perguruan tinggi atau lembaga lain, akan menetapkan skor minimum yang dibutuhkan,” tambahnya.Pemerintah Mulai Lakukan Pendataan Calon Siswa Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2025Atip menegaskan bahwa sebelumnya, penghapusan jurusan di tingkat SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Namun kini, dengan kebutuhan TKA berbasis mata pelajaran, kebijakan tersebut akan dikaji ulang.“Kembalinya sistem penjurusan ini adalah respons terhadap kebutuhan seleksi berbasis kompetensi akademik, yang akan menjadi landasan penting dalam proses transisi siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Generasi Digital Intelektual (GDI) bersama Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) secara resmi menggelar kegiatan kolaboratif yang berlangsung di Sekretariat KOMPAS, Indralaya, pada Minggu (13/4/25). Kegiatan ini menjadi tonggak awal sinergi pada pengembangan sumber daya mahasiswa dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan dalam ekosistem digital nasional.Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua KOMPAS, Alpian Tebai, beserta jajaran pengurus KOMPAS, sementara dari pihak GDI, hadir Wakil Ketua Umum Rahmat Ramadan didampingi oleh jajaran kepengurusan.PC TIDAR Kota Padangsidimpuan Nyatakan Dukungan untuk Sistum Saraswati Kembali Pimpin Pusat TIDARSalah satu sesi utama dalam kegiatan ini adalah talkshow bertajuk "Sinergi Digital dan Budaya: Membangun Kolaborasi Anak Bangsa", yang dipandu oleh Duta 1 GDI, Suci Prestika. Dalam sesi tersebut, Ketua KOMPAS Alpian Tebai dan Wakil Ketua Umum GDI Rahmat Ramadan berbagi pandangan mengenai pentingnya integrasi budaya dalam ekosistem digital serta peran aktif generasi muda sebagai motor penggerak perubahan.Alpian Tebai menyampaikan apresiasinya atas kehadiran GDI dan menekankan pentingnya membangun ruang kolaboratif lintas daerah sebagai wujud nyata solidaritas kebangsaan.“Kolaborasi ini adalah awal yang baik untuk mempertemukan kekuatan budaya dengan kemajuan digital. Kita ingin mahasiswa Papua dapat berkontribusi lebih dalam membangun bangsa, khususnya melalui ruang-ruang digital yang inklusif dan memberdayakan,” ujar Alpian.Sementara itu, Rahmat Ramadan menekankan bahwa GDI membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai komunitas mahasiswa di Indonesia, khususnya yang memiliki semangat kebangsaan dan pemberdayaan berbasis teknologi.CAIR HARI INI! Cek Nama Kamu di Daftar Penerima PIP Kemdikbud 2025, Langsung Klik di Sini!“Kami di GDI percaya bahwa teknologi adalah jembatan, bukan penghalang. Kolaborasi ini mempertegas misi kami untuk membangun ekosistem digital yang ramah budaya, inklusif, dan memberdayakan setiap komunitas,” jelas Rahmat.Dalam puncak acara, GDI dan KOMPAS secara resmi menandatangani Komitmen Kolaborasi & Notulen Kesepahaman sebagai bentuk keseriusan kedua belah pihak dalam membangun program bersama. Nota kesepakatan ini mencerminkan tekad untuk mendukung penguatan literasi digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi, serta pelestarian dan integrasi budaya dalam pendidikan.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo resmi memulai proses pendataan calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang. Langkah ini diambil menyusul diterimanya surat resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengungkapkan bahwa surat dari Kemensos tersebut baru saja diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah kota.MUI Bongkar Ajaran Sesat: Kelompok ini Bikin Kitab Sendiri Hingga Jual Tiket Surga"Kami sudah menerima surat dari Kementerian Sosial untuk mulai melakukan pendataan calon siswa. Kalau tidak salah, tahap awal ini akan dimulai dari jenjang SMA," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Solo, Jumat (11/4/2025).Respati menekankan bahwa proses pendataan ini krusial agar kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai jadwal saat tahun ajaran baru dimulai."Saya sudah mendapat laporan dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Tujuannya supaya saat tahun ajaran baru dimulai, proses pembelajaran bisa langsung berjalan lancar," jelasnya.Rencananya, Sekolah Rakyat yang akan berdiri di Solo ini akan memanfaatkan aset milik Kemensos yang berada di lingkungan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) "Prof. Dr. Soeharso" yang berlokasi di Kecamatan Jebres."Di Solo, kami akan menggunakan aset milik Kemensos di Soeharso. Dalam waktu dekat kami akan meninjau langsung ke lokasi," tambah Respati.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan langsung dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, terkait pendirian Sekolah Rakyat di wilayah Solo."Kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Menteri. Beliau juga menyampaikan bahwa Solo memang sepatutnya memiliki Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan," kata Respati.Selain mempersiapkan jenjang SMA, Pemkot Solo juga telah mengusulkan pembukaan jenjang pendidikan lainnya seperti SD dan SMP ke pihak Kemensos.Timnas U17 Indonesia Lolos ke Piala Dunia! Menang Dramatis Lawan Afghanistan 2-0"Kami telah mengajukan permohonan tambahan jenjang pendidikan, siapa tahu nanti bisa dimanfaatkan juga untuk tingkat SD atau SMP. Tinggal menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian," pungkasnya.Sebagai informasi, Kementerian Sosial sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengoperasikan sebanyak 53 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut direncanakan akan mulai beroperasi pada awal tahun ajaran 2025/2026, sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.“Sebanyak 53 Sekolah Rakyat siap diresmikan dalam tiga bulan ke depan,” tulis akun Instagram resmi @kemensosri pada Minggu (23/3/2025).***