Lingkaran.id - Partai Golkar menegaskan akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil setelah rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dana iklan bank milik pemerintah daerah (BUMD) Jawa Barat.Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan bahwa Ridwan Kamil saat ini masih berstatus sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Oleh karena itu, Golkar akan tetap berada di belakangnya dan siap memberikan pembelaan terkait kasus yang kini menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat itu.Hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politik“Beliau masih kader Golkar. Saat ini belum ada hal yang perlu dikhawatirkan, kondisinya baik-baik saja,” ujar Sarmuji.Sarmuji menegaskan bahwa jika diperlukan, Partai Golkar akan menyediakan bantuan hukum bagi Ridwan Kamil.“Sampai saat ini, kami belum membentuk tim hukum khusus karena status hukum beliau masih belum jelas. Namun, jika suatu saat diperlukan dan Pak Ridwan Kamil meminta bantuan, InsyaAllah kami akan membantu,” tambahnya.Lebih lanjut, Sarmuji menekankan bahwa Golkar selalu berkomitmen untuk membantu siapa pun yang membutuhkan, tidak hanya para kadernya.Sebelumnya, KPK mengungkap kasus dugaan korupsi terkait dana iklan bank BUMD Jawa Barat, yang diduga telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, namun identitas mereka masih dirahasiakan dan baru akan diumumkan secara resmi pada akhir pekan ini.Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bandung, termasuk di kediaman pribadi Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025).Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil bersikap kooperatif selama proses penggeledahan berlangsung.“Berdasarkan laporan dari tim di lapangan, beliau ada di tempat saat penggeledahan dan sangat kooperatif,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025).Asep menambahkan bahwa kehadiran Ridwan Kamil saat penggeledahan membantu memperlancar proses penyitaan barang bukti.“Jika pemilik rumah berada di lokasi, tentu lebih baik. Ini dapat mencegah potensi perdebatan terkait barang-barang yang tidak berkaitan dengan kasus. Dengan adanya beliau di sana, prosesnya jadi lebih jelas dan tidak menimbulkan polemik,” jelasnya.Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang dari kediaman Ridwan Kamil di Bandung.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa dokumen dan barang yang disita sedang dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik untuk menentukan relevansinya terhadap kasus yang tengah diselidiki."Beberapa dokumen dan barang sudah kami sita, dan saat ini sedang dikaji lebih lanjut oleh tim penyidik. Jika nantinya ada yang tidak relevan dengan perkara ini, tentu akan dikembalikan," ujar Setyo pada Rabu (12/3/2025).Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 2025, Simak Cara MelapornyaTerkait kemungkinan pemanggilan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi atau dalam kapasitas lainnya, Setyo menyerahkan keputusan tersebut kepada tim penyidik.“Keputusan pemanggilan tergantung kebutuhan penyidikan. Hal itu akan ditentukan oleh penyidik, direktur penyidikan, serta kasatgas yang menangani kasus ini,” katanya.Dengan penggeledahan yang dilakukan dan barang bukti yang telah disita, KPK terus mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi ini. Pihaknya memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Menjelang arus mudik Lebaran 2025, kebijakan baru diterapkan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Mulai Rabu (26/3/2025) pukul 12.00 WIB, pelabuhan ini hanya akan melayani penyeberangan bagi pejalan kaki, mobil pribadi, dan kendaraan angkutan umum.Sementara itu, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua (motor) serta truk golongan VI akan dialihkan ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan, yang juga berada di Cilegon. Mereka akan diarahkan untuk menyeberang ke Pelabuhan Wika Beton di Lampung.Keutamaan Dua Rakaat Sebelum Subuh Lebih Baik Dari Dunia Dan SeisinyaSedangkan untuk kendaraan pengangkut barang, khususnya truk golongan VII ke atas, jalur penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara, Serang. Truk-truk ini nantinya akan menuju BBJ Lampung.Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Kombes Lenganek Mawardi, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di Pelabuhan Merak saat musim mudik.“Sistem pembagian tiga pelabuhan penyeberangan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak,” ujar Lenganek dalam keterangannya.Ia menambahkan, sistem ini akan diberlakukan hingga Minggu (30/3/2025) pukul 20.00 WIB. Setelah itu, operasional pelabuhan akan kembali normal.Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan, Pelabuhan Merak juga telah menyiapkan area penampungan tambahan atau buffer zone bagi kendaraan yang menunggu giliran menyeberang.Terdapat dua buffer zone yang disediakan, yaitu di Pelabuhan Indah Kiat dan Jalan Cikuasa Atas.Namun, jika kapasitas Pelabuhan Merak dan kedua buffer zone ini telah penuh, kepolisian akan menerapkan sistem penundaan atau holding system.Hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politik"Kendaraan akan ditahan sementara di beberapa titik, yaitu rest area KM 68, rest area KM 43, Gerbang Tol Cikupa KM 31, serta rest area KM 13 sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak," jelasnya.Lebih lanjut, Lenganek mengimbau para pemudik untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan guna memastikan perjalanan yang aman dan nyaman."Kami juga berharap pengguna jalan dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik, mengikuti informasi terbaru mengenai arus mudik, serta mematuhi pengaturan lalu lintas yang berlaku," tambahnya.Pihak kepolisian dan instansi terkait akan terus memantau arus mudik serta melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan kelancaran mobilitas pemudik selama periode Lebaran 2025.*** 

Lingkaran.id - Menjelang perayaan Idulfitri 2025, permintaan masyarakat terhadap penukaran uang baru mengalami peningkatan signifikan. Sayangnya, di tengah antusiasme tersebut, muncul modus penipuan baru yang memanfaatkan layanan penukaran uang secara online, mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian finansial.Sebuah video viral yang diunggah oleh akun TikTok @fromza27 pada 15 Maret 2025 memperlihatkan seorang wanita yang menjadi korban penipuan saat mencoba menukar uang melalui platform daring. Dalam video tersebut, wanita tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah mentransfer dana sebesar Rp2,5 juta untuk mendapatkan pecahan.Jangan Lewatkan! Inilah Keutamaan Sahur yang Jarang Diketahui Banyak OrangNamun, harapannya untuk mendapatkan uang pecahan baru pupus ketika paket yang diterimanya justru berisi sebungkus biskuit bermerek Hatari. Kejadian ini sontak menjadi perbincangan luas di media sosial, dengan banyak netizen mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online, terutama terkait penukaran uang.Kasus ini bukanlah yang pertama. Menjelang Lebaran, praktik penipuan dengan modus penukaran uang baru secara online semakin marak. Para pelaku biasanya menawarkan layanan penukaran uang dengan iming-iming kemudahan dan proses cepat. Sayangnya, setelah korban mentransfer sejumlah uang, mereka justru menerima barang yang tidak sesuai, atau bahkan tidak mendapatkan kiriman sama sekali.Modus ini menjadi semakin berbahaya karena banyak masyarakat yang tergiur oleh penawaran yang terlihat menguntungkan, tanpa memastikan kredibilitas penyedia jasa tersebut.Menanggapi fenomena ini, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran penukaran uang baru yang tidak resmi. BI menegaskan bahwa layanan penukaran uang yang sah tidak memungut biaya apa pun dan tidak dilakukan melalui transaksi digital pribadi.Untuk memastikan keamanan, BI menyarankan agar masyarakat hanya melakukan penukaran uang baru melalui layanan resmi BI atau bank-bank yang telah ditunjuk. Selain itu, BI juga mengingatkan agar tidak tergiur dengan penawaran jasa penukaran uang yang mencurigakan.Resmi! Pemerintah Ubah Skema Penyaluran Tunjangan Guru, Ini RinciannyaSelain penipuan penukaran uang baru, masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap modus lain yang sering muncul, seperti penipuan yang mengatasnamakan program hadiah dari suatu produk.Dengan meningkatkan kewaspadaan dan memastikan transaksi dilakukan melalui jalur resmi, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang semakin marak, terutama menjelang momen-momen penting seperti Lebaran.***

Lingkaran.id - Masyarakat yang ingin melakukan pemesanan penukaran uang baru melalui situs resmi PINTAR BI mengalami kendala teknis pada Minggu (16/3/2025) pagi. Layanan yang seharusnya mulai beroperasi pukul 09.00 WIB justru mengalami gangguan, membuat calon penukar tidak dapat mengakses sistem untuk melakukan pemesanan kuota.Sejak diumumkan oleh Bank Indonesia (BI), sistem PINTAR BI menjadi platform utama untuk melakukan pemesanan penukaran uang baru menjelang Lebaran 2025. Namun, gangguan teknis yang terjadi pagi ini menyebabkan calon penukar kesulitan mengakses layanan.Kapan THR Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Jadwal Resmi dan Prediksi Pencairannya!Sejumlah pengguna melaporkan bahwa situs tidak dapat dimuat, sementara beberapa lainnya menghadapi kendala saat mencoba masuk ke sistem. Dalam pernyataan resminya, Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa aplikasi PINTAR BI mengalami kendala teknis dan sedang dalam proses pemulihan.“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saat ini, tim kami sedang melakukan perbaikan dan aplikasi diharapkan dapat diakses kembali pada Minggu, 16 Maret 2025, pukul 11.00 WIB,” tulis BI dalam pengumuman resminya.Namun, berdasarkan pemantauan terbaru, pada pukul 11.00 WIB situs PINTAR BI masih belum dapat diakses. Pengguna yang mencoba mengakses situs tersebut hanya mendapatkan tampilan pesan "This site can't be reached."Dampak Gangguan terhadap Jadwal Penukaran Uang BaruSebelumnya, BI telah menetapkan empat periode pendaftaran dan penukaran uang baru untuk Lebaran 2025, yaitu:Periode I: Pendaftaran dibuka 3 Maret 2025 pukul 12.00 WIB, dengan penukaran berlangsung pada 4-9 Maret 2025.Periode II: Pendaftaran dimulai 9 Maret 2025 pukul 09.00 WIB, dengan penukaran berlangsung pada 10-16 Maret 2025.Periode III: Pendaftaran dijadwalkan pada 16 Maret 2025 pukul 09.00 WIB, dengan penukaran dilakukan pada 17-23 Maret 2025.Periode IV: Pendaftaran dimulai pada 23 Maret 2025 pukul 09.00 WIB, dengan penukaran berlangsung pada 24-27 Maret 2025.Dengan adanya kendala teknis ini, pendaftaran untuk periode III yang seharusnya dimulai hari ini mengalami hambatan. Banyak masyarakat khawatir mereka tidak mendapatkan kuota penukaran akibat gangguan yang belum terselesaikan ini.Langkah-Langkah Penukaran Uang Baru via PINTAR BIUntuk menukarkan uang baru melalui situs PINTAR BI, pengguna harus mengikuti beberapa langkah berikut:Akses Situs PINTAR BIBuka situs https://pintar.bi.go.id melalui browser di ponsel atau laptop.Pilih layanan "Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling."Pilih Lokasi dan JadwalTentukan kota, lokasi, dan tanggal penukaran yang diinginkan.Klik "Lanjutkan" setelah memilih lokasi dan jadwal.Isi Data DiriMasukkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, nomor HP, dan email.Pastikan semua data yang diisi benar sebelum melanjutkan.Pilih Nominal PenukaranUang Pecahan Besar (UPB): Maksimal Rp 2 juta (Rp 50.000 - 30 lembar, Rp 20.000 - 25 lembar).Uang Pecahan Kecil (UPK): Maksimal Rp 2,3 juta (Rp 10.000 - 100 lembar, Rp 5.000 - 200 lembar, Rp 2.000 - 100 lembar, Rp 1.000 - 100 lembar).Klik "Konfirmasi Pemesanan" setelah memilih pecahan yang diinginkan.Simpan Bukti PemesananUnduh dan simpan bukti pemesanan yang dikirim melalui email.Datang ke lokasi penukaran sesuai jadwal dengan membawa KTP dan bukti pemesanan.Mudah Dan Cepat!! Begini Cara Tukar Uang Baru Lewat Pintar BI untuk Lebaran 2025Hingga berita ini ditulis, situs PINTAR BI masih belum dapat diakses. Masyarakat yang ingin menukarkan uang baru berharap agar Bank Indonesia segera menyelesaikan permasalahan teknis ini sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang baru menjelang Lebaran.Pihak BI belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab gangguan teknis ini serta langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat disarankan untuk terus memantau pengumuman resmi dari Bank Indonesia terkait perkembangan layanan PINTAR BI.*** 

Lingkaran.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) diduga menjadi sasaran upaya teror. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, mengungkapkan bahwa kantor mereka di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, dipantau oleh orang tidak dikenal (OTK) sejak Minggu (16/3/2025) sore.Insiden ini terjadi setelah Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan protes terhadap pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).Hasto sebut dirinya dikriminalisasi dan menjadi tahanan politikDimas menuturkan bahwa situasi saat ini belum kondusif karena ancaman dari pihak yang tidak dikenal terus berdatangan."Dari pantauan kami hingga sore ini, terdapat satu hingga dua individu yang tidak kami kenali yang tampak mengamati aktivitas di sekitar kantor kami," ujar Dimas pada Minggu sore.Menanggapi situasi ini, Kontras tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum guna melindungi organisasi dan anggotanya dari tindakan intimidasi yang semakin meningkat sejak dini hari."Kami akan mempertimbangkan berbagai opsi hukum, tetapi keputusan ini akan dibuat setelah melalui pertimbangan yang matang secara internal," tambahnya.Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus, mengungkapkan bahwa pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.16 WIB, kantor Kontras kedatangan tiga orang yang mengaku sebagai wartawan.Namun, mereka tidak menyebutkan identitas media tempat mereka bekerja atau menjelaskan alasan kunjungan mereka di waktu yang tidak lazim tersebut. Andrie mencurigai bahwa kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya intimidasi yang dilakukan setelah aksi protes terhadap revisi UU TNI."Pada saat yang bersamaan, saya juga menerima tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami pasca-protes bersama Koalisi Masyarakat Sipil," jelasnya.Selain menghadapi dugaan intimidasi, aksi protes terhadap revisi UU TNI yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta juga berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa laporan telah diterima pada Sabtu (15/3/2025) dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan tersebut diajukan oleh seorang petugas keamanan hotel bernama RYR.Menurut Ade Ary, laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum serta perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia."Pasal yang disangkakan dalam kasus ini meliputi Pasal 172, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 335, Pasal 503, dan Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," terangnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (16/3/2025).Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula saat tiga orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil memasuki Hotel Fairmont pada Sabtu pukul 18.00 WIB. Mereka kemudian melakukan aksi protes dengan berteriak di depan ruang rapat yang membahas revisi UU TNI, menuntut agar pembahasan tersebut dihentikan karena dinilai dilakukan secara tertutup dan tidak transparan."Mereka menyuarakan keberatan mereka dengan meneriakkan bahwa rapat ini tidak sesuai karena diadakan secara diam-diam," ungkap Ade Ary.Sebagai informasi, rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 14-15 Maret 2025. Konsinyering ini dilakukan secara tertutup di ruang Ruby 1 dan 2 hotel tersebut. Pada Sabtu sore, tiga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi ruangan rapat dan mencoba memasuki ruangan, tetapi dihalangi oleh staf yang bertugas.Dalam insiden tersebut, Andrie Yunus yang mengenakan pakaian hitam berusaha masuk ke dalam ruang rapat, tetapi dicegah oleh dua orang staf berbaju batik yang kemudian mendorongnya hingga terjatuh."Woi, Anda mendorong! Teman-teman, bagaimana ini bisa terjadi? Kami mengalami tindakan represif," ucapnya sambil berusaha bangkit kembali.Jokowi Tepis Tudingan Kirim Utusan ke PDIP, Sebut Tak Ada KepentinganRapat Panja Komisi I DPR RI yang membahas revisi UU TNI ini menuai kontroversi lantaran dianggap dilakukan secara tertutup dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Salah satu peserta aksi yang hadir, Andrie, menyuarakan keberatannya."Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa pembahasan ini tidak seharusnya dilakukan secara tertutup. Kami menolak dwifungsi ABRI dan mendesak agar revisi ini dihentikan," tegasnya.Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait peristiwa ini dan masih melakukan penyelidikan terhadap pihak yang terlibat dalam penggerudukan rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang diumumkan dalam kasus tersebut.***

Lingkaran.id - Lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, dan kue kering serta makanan manis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan ini. Namun, bagaimana jika tahun ini  ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari kue kering biasa?.Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk bersilaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan teman-teman. Dengan menyajikan kue yang unik dan kreatif, membuat Lebaranmu semakin berkesan. Selain itu, kue unik juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi tamu yang datang ke rumahmu.Apa Itu Zakat Fitrah? Simak Panduan Lengkap Dan Cara Hitung Praktis10 Ide Kue Lebaran Unik yang Wajib Kamu Coba1. Kue Lapis Legit ModernKue lapis legit adalah kue khas Indonesia yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan lapisan yang rapi. Untuk memberikan sentuhan modern, kamu bisa menambahkan rasa seperti cokelat, stroberi, atau matcha pada adonan. Selain itu, kamu juga bisa mengganti toppingnya dengan selai kacang, cokelat leleh, atau buah segar untuk tampilan yang lebih menarik.2. Kue Semprit dengan Rasa InternasionalKue semprit biasanya memiliki rasa vanilla atau cokelat. Namun, kamu bisa mencoba menambahkan rasa internasional seperti matcha, tiramisu, atau bahkan rasa buah seperti raspberry atau blueberry. Tambahkan juga hiasan seperti serpihan cokelat, kacang, atau edible glitter untuk tampilan yang lebih elegan.3. Kue Putu Ayu dengan Isian ModernKue putu ayu adalah kue tradisional yang terkenal dengan bentuknya yang unik dan rasa pandannya yang khas. Untuk memberikan twist modern, kamu bisa menambahkan isian seperti cokelat, selai kacang, atau bahkan es krim. Kamu juga bisa menambahkan taburan kelapa parut atau biji bijian untuk tekstur yang lebih menarik.4. Kue Kering Cokelat dengan Taburan Edible GoldKue kering cokelat adalah favorit banyak orang, tetapi kamu bisa membuatnya lebih spesial dengan menambahkan taburan edible gold. Selain memberikan tampilan yang mewah, edible gold juga memberikan kilauan yang menarik pada kue. Kamu juga bisa menambahkan rasa seperti kopi atau hazelnut untuk aroma yang lebih kuat.5. Kue Bolu Gulung dengan Isian BuahKue bolu gulung adalah pilihan yang tepat jika kamu ingin menyajikan kue yang lebih ringan dan segar. Isian buah seperti stroberi, bluberi, atau raspberry bisa memberikan rasa yang manis dan asam yang seimbang. Kamu juga bisa menambahkan krim keju atau whipped cream untuk tekstur yang lebih lezat.6. Kue Kastengel dengan Rasa Keju GourmetKue kastengel adalah kue kering yang terbuat dari keju dan telur. Untuk memberikan rasa yang lebih gourmet, kamu bisa menggunakan keju berkualitas tinggi seperti keju cheddar atau keju parmesan. Tambahkan juga bumbu seperti paprika atau oregano untuk aroma yang lebih kuat.7. Kue Lidah Kucing dengan Rasa MatchaKue lidah kucing adalah kue kering yang terkenal dengan bentuknya yang tipis dan renyah. Untuk memberikan rasa yang lebih modern, kamu bisa membuat kue lidah kucing dengan rasa matcha. Tambahkan juga serpihan cokelat putih atau kacang hijau untuk tampilan yang lebih menarik.8. Kue Sagu Keju dengan Taburan CokelatKue sagu keju adalah kue kering yang terbuat dari sagu dan keju. Untuk memberikan sentuhan yang lebih spesial, kamu bisa menambahkan taburan cokelat pada permukaannya. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan rasa seperti vanilla atau kopi untuk aroma yang lebih kuat.9. Kue Onde-Onde dengan Isian CokelatKue onde-onde adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan bijan. Untuk memberikan twist modern, kamu bisa menambahkan isian cokelat atau kacang pada bagian dalamnya. Tambahkan juga taburan bijan atau kelapa parut untuk tampilan yang lebih menarik.Gerhana Bulan Total 14 Maret 2025!! Fenomena Langka, Ini Wilayah yang Bisa Menyaksikannya!10. Kue Dadar Gulung dengan Isian DurianKue dadar gulung adalah kue tradisional yang terkenal dengan isian nyoyakan atau kelapa. Untuk memberikan rasa yang lebih unik, kamu bisa menambahkan isian durian pada bagian dalamnya. Tambahkan juga taburan gula halus atau cokelat untuk tampilan yang lebih menarik.Itulah 10 ide kue Lebaran unik yang bisa kamu coba untuk membuat Lebaranmu lebih spesial. Dengan kreativitas membuat kue yang tidak hanya enak tapi juga tampilan yang menarik. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan rasa dan topping yang berbeda untuk menciptakan kue yang benar-benar unik dan lezat.***

Lingkaran.id - Menjelang Lebaran 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka posko pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja dan buruh. Layanan ini dapat diakses secara daring maupun langsung, guna memastikan hak pekerja dalam menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku.Posko pengaduan ini dibuka berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 yang mengatur bahwa pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 2025.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025Jika terdapat perusahaan yang tidak membayarkan THR atau tidak memberikan sesuai ketentuan, pekerja dapat segera melaporkannya melalui platform daring maupun posko fisik yang tersedia di setiap provinsi dan kabupaten/kota.Cara Melaporkan Masalah THR Lewat Situs SIAPKerjaUntuk mempermudah proses pengaduan, Kemnaker menyediakan layanan online melalui laman poskothr.kemnaker.go.id. Berikut langkah-langkahnya:1. Registrasi Akun SIAPKerjaKunjungi situs poskothr.kemnaker.go.id.Klik ikon menu di sudut kanan atas, lalu pilih "Masuk".Tekan "Daftar Sekarang".Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap, lalu klik "Berikutnya".Isi alamat email dan nomor ponsel aktif.Buat kata sandi dengan kombinasi minimal 8 karakter, termasuk huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.Klik "Daftar Sekarang" dan lakukan verifikasi akun melalui email.2. Mengajukan Pengaduan THRLogin ke akun SIAPKerja dengan email atau nomor ponsel.Pilih menu Pengaduan THR.Tentukan provinsi dan kabupaten/kota lokasi perusahaan.Cari dan pilih nama perusahaan. Jika tidak ada, klik "Perusahaan Baru".Isi detail pekerjaan, termasuk jabatan, bagian, dan status pegawai.Pilih pokok permasalahan terkait THR.Jelaskan kronologi permasalahan secara rinci.Unggah bukti pendukung (misalnya, slip gaji atau kontrak kerja).Klik "Laporkan" untuk mengajukan pengaduan.Setelah laporan terkirim, pekerja akan menerima email konfirmasi serta dapat memantau perkembangan pengaduan melalui menu Histori Pengaduan Saya.Padangsidimpuan Banjir !! Akibat Sungai Batang Ayumi Meluap3. Konsultasi THR via SIAPKerjaSelain mengajukan pengaduan, pekerja juga bisa berkonsultasi terkait THR melalui fitur layanan SIAPKerja. Berikut langkah-langkahnya:Kunjungi laman kemnaker.go.id.Pilih menu Layanan dan klik Posko THR.Login menggunakan akun SIAPKerja.Pilih menu Konsultasi THR.Tentukan wilayah perusahaan (Barat, Tengah, atau Timur).Masukkan data diri seperti nama, email, nomor ponsel, provinsi, dan kabupaten/kota.Klik "Mulai Obrolan" untuk berkonsultasi melalui fitur chat.Dengan adanya posko pengaduan ini, Kemnaker berharap setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai regulasi yang berlaku. Pekerja yang mengalami kendala dalam pembayaran THR diharapkan segera melaporkan permasalahan tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.***

Lingkaran.id - Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Jumat (14/3/2025).Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selama periode 2020-2024. Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, mengonfirmasi aksi penggeledahan tersebut.Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025"Benar (penggeledahan dilakukan) di Kominfo/Komdigi," ujarnya saat dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/3/2025).Selain kantor Komdigi, tim penyidik Kejari Jakarta Pusat juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi lain, termasuk di Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang Selatan, dan Karawang. Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil mengamankan berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ini.Barang bukti yang disita mencakup sejumlah dokumen, uang tunai, kendaraan bermotor, aset tanah dan bangunan, serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan PDNS.Meskipun telah ditemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih terus mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat temuan mereka.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025"Untuk penetapan tersangka dalam kasus ini masih belum ada," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, dikutip dari Antaranews, Jumat (14/3/2025).Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Kejari Jakarta Pusat menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut guna mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini.***

Lingkaran.id - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara setelah namanya kembali dikaitkan dengan berbagai tudingan dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Kali ini, Jokowi disebut telah mengirim utusan untuk meminta PDIP membatalkan pemecatannya sebagai kader partai, serta mendesak Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi membantah tegas dan meminta PDIP untuk mengungkap secara jelas siapa sosok yang disebut sebagai utusannya.Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman Resmi“Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip dari Tribun Solo.Jokowi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pengiriman utusan ke PDIP, apalagi untuk meminta pembatalan pemecatannya.“Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Coba pakai logika. Saya sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tegasnya.Sebelumnya, tudingan soal utusan tersebut dilontarkan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus. Ia mengklaim bahwa pada 14 Desember 2024 lalu, ada seseorang yang menemui jajaran petinggi PDIP dan menyampaikan dua pesan utama: pertama, Hasto Kristiyanto harus mengundurkan diri sebagai Sekjen PDIP, dan kedua, Jokowi tidak boleh dipecat dari partai.Tak hanya itu, Deddy juga menambahkan bahwa utusan tersebut turut menyampaikan adanya sembilan kader PDIP yang tengah menjadi target aparat penegak hukum (APH), baik dari kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy pada Kamis (13/3/2025).Menurutnya, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku yang menjerat Hasto adalah bagian dari kriminalisasi hukum yang dilakukan secara sistematis.“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa persoalan ini dilandasi oleh itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan,” ujar Deddy.Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025Ia juga menegaskan bahwa kasus Hasto merupakan bentuk politisasi hukum yang jahat, dan PDIP akan bersatu untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai tindakan tidak adil terhadap partai.Polemik ini semakin meruncing setelah video pernyataan Hasto Kristiyanto beredar di media sosial. Dalam video yang pertama kali diunggah oleh kader PDIP, Adian Napitupulu, pada 22 Februari 2025, Hasto secara terang-terangan menyebut bahwa Jokowi adalah dalang utama di balik pelemahan KPK.Menurut Hasto, revisi Undang-Undang KPK yang sempat menuai kontroversi bukanlah inisiatif PDIP, melainkan dilakukan oleh Jokowi. Ia menuduh bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi dua figur politik yang saat itu masih berstatus kader PDIP, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang mencalonkan diri dalam Pilkada.“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” tambahnya.Hingga saat ini, hubungan antara Jokowi dan PDIP tampaknya semakin merenggang, dengan berbagai tudingan yang terus bermunculan dari kedua belah pihak.***

Lingkaran.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, melakukan aksi kemanusiaan dengan membeli ribuan mukena dan sarung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada para korban banjir di wilayah Bekasi dan Karangsari, Lampung.Dalam kesempatan itu, Zulhas memborong sebanyak 2.000 mukena dan 2.000 sarung, sehingga total barang yang dibelinya mencapai 4.000 potong. Ia mengunjungi empat toko di Pasar Jaya Tanah Abang Blok B, di mana masing-masing toko mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Total nilai pembelian tersebut hampir menyentuh angka Rp 300 juta, yang ia keluarkan dari dana pribadinya.Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi, Siapkan Penjara Khusus di Pulau Terpencil: Biar Ketemu HiuMenurut Zulhas, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban, terutama menjelang perayaan Idul Fitri."Ya, saya tadi beli sarung dan mukena, belanja untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir," ujarnya saat ditemui di lokasi.Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa ia memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, dengan membeli langsung dari pedagang kecil, ia tidak hanya membantu korban banjir tetapi juga memberdayakan para pelaku usaha lokal."Saya memang lebih suka belanja di Tanah Abang karena kebanyakan pedagangnya dari UMKM. Selain itu, di sini bisa menawar dan harga juga lebih bersaing dibanding di mal," ungkapnya.Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025Bantuan mukena dan sarung ini direncanakan akan segera dikirim ke dua lokasi terdampak, yakni Bekasi dan Karangsari, Lampung. Zulhas menegaskan bahwa distribusi bantuan ini akan dilakukan secepat mungkin agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.Aksi sosial ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama karena menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana sekaligus mendukung roda perekonomian para pelaku usaha kecil.

Lingkaran.id - Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa William Anderson, food vlogger yang lebih dikenal dengan nama Codeblu, terkait dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret sebuah toko roti dalam pusaran kontroversi. Pemeriksaan ini berlangsung pada Selasa (tanggal belum disebutkan), di mana William mengungkapkan kronologi kasus yang berujung pada dugaan pemerasan tersebut.Dalam keterangannya kepada penyidik, William menyatakan bahwa dirinya telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur mediasi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya kasus ini tetap berlanjut ke ranah hukum.Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi, Siapkan Penjara Khusus di Pulau Terpencil: Biar Ketemu HiuPerkara ini bermula dari unggahan Codeblu di media sosial yang menyoroti keberadaan kue berjamur di salah satu gerai toko roti. Konten yang diunggahnya kemudian menjadi viral, memicu reaksi dari pihak toko yang merasa dirugikan akibat informasi yang mereka anggap tidak benar. Tak terima dengan pemberitaan tersebut, pihak toko melayangkan laporan ke kepolisian dengan tuduhan penyebaran berita bohong.Situasi semakin memanas setelah muncul dugaan bahwa Codeblu menawarkan kerja sama pembuatan konten kepada pihak toko dengan nilai yang cukup fantastis, yakni Rp 350 juta. Permintaan tersebut kemudian dianggap oleh pihak toko sebagai bentuk pemerasan.Kontroversi Hoax Codeblu Hingga Dugaan Pemerasan Picu Boikot dan Proses HukumKasus ini menjadi perhatian publik, terutama di kalangan kreator digital, karena memunculkan perdebatan tentang batasan antara kritik yang sah dalam ulasan kuliner dan tindakan yang bisa berujung pada pelanggaran hukum. Selain dugaan pemerasan, kasus ini juga dikaitkan dengan potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dapat menjerat para content creator jika dinilai menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain.Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan masih terus berlanjut. Pihak kepolisian masih menggali keterangan dari berbagai pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus yang menarik perhatian banyak pihak ini

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita histeris setelah kehilangan uang tunai sebesar Rp40 juta beserta perhiasannya viral di media sosial.Dalam video tersebut, korban tampak tak kuasa menahan tangis setelah menyadari hartanya telah dibawa kabur oleh seseorang yang berpura-pura sebagai petugas perbaikan listrik di rumahnya. Kejadian ini diunggah melalui akun media sosialnya.Defisit APBN di Awal Tahun Capai Rp 31,2 Triliun: Tantangan Besar bagi Fiskal 2025"Uang Rp40 juta dan perhiasan dibawa kabur oleh orang tak dikenal dengan modus pura-pura memperbaiki listrik di rumah." Unggahan tersebut.Warganet yang mengecam aksi pelaku dan mengingatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap modus serupa. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai kasus tersebut.Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi, Siapkan Penjara Khusus di Pulau Terpencil: Biar Ketemu HiuPihak kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati dan meminta warga segera melaporkan kejadian ini agar pelaku bisa segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.***

Lingkaran.id - Seorang karyawan PT. Global Jet Express (J&T Express), Bayu Derwantara (29), yang merupakan warga Dusun II, Desa Danau Cala, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, ditangkap aparat kepolisian tanpa perlawanan di tempat kontrakannya di Kota Palembang.Bayu ditangkap oleh Tim Polsek Sanga Desa setelah terbukti menggelapkan sejumlah besar uang perusahaan. Kasus ini terungkap setelah supervisor perusahaan, Roby Yobiansyah (26), melaporkan bahwa Bayu telah membawa kabur uang setoran pengantaran barang dengan total sebesar Rp129.970.397.Padangsidimpuan Banjir !! Akibat Sungai Batang Ayumi MeluapAksi penggelapan ini terjadi pada 18 dan 19 Februari 2025 di Desa Ngulak II, Kecamatan Sanga Desa. Kapolsek Sanga Desa, IPTU Joharmen, S.H., M.Si, menjelaskan bahwa Bayu mengumpulkan uang hasil pembayaran Cash on Delivery (COD) pada 18 Februari 2025 dengan total Rp62.368.842.Keesokan harinya, ia kembali menerima uang setoran dari seorang saksi bernama Arija sebesar Rp67.538.555. Namun, alih-alih menyetorkan uang tersebut ke perusahaan, Bayu justru menggunakannya untuk keperluan pribadinya.Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman Resmi"Setelah mendapatkan laporan dari pihak perusahaan, kami langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penelusuran, kami berhasil menemukan keberadaan tersangka di Kota Palembang. Tim segera bergerak dan menangkap pelaku di tempat kontrakannya tanpa ada perlawanan," ujar IPTU Joharmen dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolsek Sanga Desa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penggelapan ini.***

Lingkaran.id - Pemerintah akhirnya mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari dan Februari 2025 setelah mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang digelar pada 13 Maret 2025, mengungkapkan bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau setara 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini menjadi perhatian karena berbeda dengan tren surplus pada tahun-tahun sebelumnya.Laporan APBN yang biasanya diumumkan tiap bulan mengalami keterlambatan satu bulan untuk Januari 2025. Penundaan ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik bahwa kinerja fiskal awal tahun mengalami kemunduran. Dugaan tersebut terbukti ketika laporan akhirnya dipublikasikan, menunjukkan penurunan pendapatan negara dan peningkatan defisit.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025Berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBN tahun ini dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Meski defisit 0,13 persen dari PDB masih dalam batas yang dirancang, perbandingan dengan defisit tahunan tidaklah sepadan. Lebih tepat jika dibandingkan dengan defisit di periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu, APBN justru mencatat surplus Rp 22,8 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.Salah satu faktor utama defisit ini adalah penurunan pendapatan negara yang cukup signifikan. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat Rp 316,9 triliun atau hanya 10,5 persen dari target APBN 2025. Jika dibandingkan dengan Februari 2024 yang mencapai Rp 400,4 triliun (14,29 persen dari target APBN), maka terjadi penurunan drastis sebesar 20,85 persen.Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya penerimaan pajak. Pada Februari 2025, penerimaan pajak hanya Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp 269,02 triliun atau 13,53 persen dari target APBN 2024, mencatat penurunan 30,19 persen.Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam seperti batubara, nikel, timah, bauksit, dan sawit juga mengalami penurunan akibat fluktuasi harga komoditas global. Beberapa kebijakan baru seperti mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan relaksasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turut berdampak pada penerimaan pajak.Di sisi lain, belanja negara tetap tinggi meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu. Hingga Februari 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target APBN. Pada periode yang sama tahun lalu, belanja negara mencapai Rp 374,32 triliun atau 11,26 persen dari target APBN 2024.Dengan realisasi penerimaan dan belanja yang tidak seimbang, APBN mencatat defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB. Hal ini kontras dengan kondisi Februari 2024 di mana APBN masih mencatat surplus Rp 26,04 triliun atau 0,11 persen dari PDB.Defisit yang terjadi pada awal tahun ini menjadi yang pertama sejak 2021. Sebagai perbandingan, pada 2024 defisit baru terjadi pada Mei, sementara pada 2023 defisit baru muncul di Oktober.Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyatakan bahwa tren defisit ini sesuai dengan pola tahunan, di mana penerimaan negara cenderung melemah pada Januari-Februari sebelum meningkat kembali di akhir tahun. Namun, pemerintah tetap waspada terhadap tren penurunan penerimaan negara.Sri Mulyani Bungkam Soal Isu Pengunduran Diri, Hanya Beri SenyumanUntuk mengatasi defisit, Kementerian Keuangan berencana mengoptimalkan penerimaan negara dengan berbagai langkah, termasuk pengawasan terhadap lebih dari 2.000 wajib pajak, optimalisasi perpajakan transaksi digital, serta upaya menekan penyelundupan dan cukai ilegal. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan efisiensi belanja guna menekan pelebaran defisit.Namun, beberapa ekonom menilai bahwa kondisi ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi kesehatan fiskal Indonesia. Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, memperkirakan defisit APBN 2025 bisa membengkak hingga Rp 800 triliun atau sekitar 3 persen dari PDB. Jika skenario ini terjadi, maka akan berdampak besar terhadap rasio utang, beban bunga, serta ketergantungan pada pembiayaan utang jangka pendek.

Lingkaran.id - Sebuah insiden dramatis terjadi di Pakistan ketika Jaffar Express, kereta penumpang yang membawa sekitar 400 orang, dibajak oleh kelompok militan Tentara Pembebasan Balochistan (BLA). Peristiwa ini berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025, di sebuah terowongan yang terletak di kawasan perbukitan Gudalar dan Piru Kunri, Provinsi Balochistan.Menurut laporan dari pihak keamanan yang dikutip oleh Hindustan Times, pasukan keamanan Pakistan berhasil melancarkan operasi penyelamatan yang menewaskan sedikitnya 16 militan serta membebaskan 104 penumpang.Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman ResmiJaffar Express, yang sedang dalam perjalanan dari Quetta menuju Peshawar, dihentikan secara paksa oleh kelompok bersenjata di dalam terowongan. Begitu pembajakan terjadi, otoritas perkeretaapian segera memberi tahu pasukan keamanan, yang kemudian bergerak cepat menuju lokasi.Dalam operasi penyelamatan yang berlangsung sengit, pasukan keamanan berhasil mengevakuasi 104 penumpang, termasuk wanita dan anak-anak. Sementara itu, beberapa penumpang lainnya dilaporkan telah dibawa oleh para militan ke daerah pegunungan, memaksa pasukan untuk melakukan pengejaran dalam kondisi malam yang gelap.Berdasarkan informasi dari sumber PTI, dari 104 penumpang yang telah diselamatkan, 58 di antaranya adalah pria, 31 wanita, dan 15 anak-anak. Mereka telah dipindahkan ke kota Mach di distrik Kachhi dengan menggunakan kereta api lain. Operasi ini masih berlanjut untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang yang tersisa.“Para militan kini berpencar dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencoba melarikan diri di tengah kegelapan, tetapi pasukan keamanan telah mengepung terowongan dan optimis bahwa seluruh penumpang dapat segera diselamatkan,” ujar seorang pejabat yang terlibat dalam operasi tersebut.Juru bicara pemerintah Balochistan, Shahid Rind, mengungkapkan bahwa pasukan keamanan telah berhasil menyelamatkan 80 penumpang dalam tahap awal operasi, yang terdiri dari 43 pria, 26 wanita, dan 11 anak-anak. Ia juga menambahkan bahwa pasukan militer segera bergerak ke lokasi begitu mendapatkan laporan dari otoritas perkeretaapian terkait berhentinya Jaffar Express di dalam terowongan.Barcelona: Kota Seni, Sejarah, dan KebudayaanMedia Pakistan melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan hebat terdengar di sekitar area terowongan selama operasi berlangsung. Pasukan keamanan masih terus melakukan pembersihan untuk memastikan bahwa seluruh penumpang yang disandera dapat dibebaskan dengan selamat dan ancaman dari kelompok militan dapat dinetralisir sepenuhnya.Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah pasti penumpang yang masih dalam penyanderaan maupun kondisi mereka. Namun, pasukan keamanan menyatakan akan terus melakukan operasi hingga situasi benar-benar terkendali dan semua penumpang dapat dipastikan dalam kondisi aman.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya dalam memberantas korupsi dengan mengusulkan pembangunan penjara khusus bagi para koruptor di sebuah pulau terpencil. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti dampak buruk korupsi yang selama ini menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dalam upaya melawan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmennya, ia berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun fasilitas pemasyarakatan di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.Presiden Prabowo Umumkan Pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Mulai 17 Maret 2025“Kami akan mencari pulau yang benar-benar terpencil untuk membangun penjara bagi koruptor. Kalau mereka mencoba melarikan diri, biar mereka bertemu dengan hiu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.Langkah ini diyakini sebagai strategi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang selama ini kerap menghindari hukuman berat. Prabowo menilai bahwa sistem pemidanaan yang ada masih belum cukup memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka korupsi di Indonesia. Ia pun berjanji untuk memastikan bahwa para koruptor tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa selama menjalani masa hukuman mereka.Prabowo juga menekankan bagaimana praktik korupsi telah merugikan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari guru, dokter, perawat, hingga petani yang kesulitan mendapatkan hak dan fasilitas yang seharusnya mereka nikmati. Menurutnya, korupsi menghambat distribusi dana kesejahteraan dan pembangunan nasional.“Korupsi bukan hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kesejahteraan guru, petani, tenaga kesehatan, dan sektor penting lainnya justru disalahgunakan oleh para koruptor. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.Gibran Rakabuming: Solusi Penundaan CASN Sudah Ada, Tunggu Pengumuman ResmiRencana pembangunan penjara di pulau terpencil ini menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Beberapa pihak menilai langkah tersebut sebagai inovasi dalam pemberantasan korupsi, sementara yang lain mempertanyakan efektivitasnya dalam jangka panjang. Salah satu kekhawatiran yang mencuat adalah potensi penyalahgunaan wewenang dan kemungkinan adanya fasilitas mewah di dalam penjara yang dapat mengurangi efek jera yang diharapkan.Di tingkat internasional, beberapa negara telah menerapkan kebijakan serupa dengan memindahkan narapidana ke lokasi yang sulit dijangkau guna meminimalisir kemungkinan interaksi dengan dunia luar. Namun, implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.Sebagai negara yang terus berjuang melawan korupsi, Indonesia diharapkan dapat menerapkan kebijakan ini dengan transparan dan efektif. Langkah yang diusulkan Prabowo Subianto ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi dan terus mencari solusi yang lebih baik dalam menegakkan hukum.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan aksi unik seorang emak-emak yang diduga berpura-pura kesurupan saat ditagih utang oleh petugas viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, emak-emak itu terlihat tergeletak di lantai dan bertingkah aneh ketika didatangi penagih.Video yang diunggah pada Kamis (13/3/2025) itu menampilkan momen saat emak-emak tersebut mulai menggeliat dan bertindak tak biasa, seolah-olah sedang mengalami kesurupan.Kim Seo-hyun, Bintang Muda yang Bersinar di Dunia K-Pop"POV: pura-pura kesurupan saat ditagih utang."  tulis dalam keterangan unggahan.Aksi emak-emak ini langsung menarik perhatian netizen dan menuai beragam komentar. Banyak yang menanggapinya dengan candaan dan humor."Wkwkwk, sudah biasa itu, strategi tingkat tinggi!" tulis seorang netizen."Warga Konoha memang selalu punya cara unik," timpal netizen lain sambil bercanda.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaFenomena unik seperti ini sering kali menjadi hiburan tersendiri di dunia maya. Namun, aksi berpura-pura untuk menghindari kewajiban membayar utang tetap menjadi perbincangan yang menarik bagi warganet.***

Lingkaran.id - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi polemik penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Gibran memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi atas permasalahan tersebut dan meminta para calon pegawai untuk bersabar menunggu keputusan resmi."Sudah ada solusinya, tunggu saja," ujar Gibran saat mengunjungi SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).Meski demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk solusi yang dimaksud, melainkan menyerahkan pengumuman lebih lanjut kepada pihak terkait.Usai THR, Pengemudi Ojek Online Harapkan Jaminan Kecelakaan dan Hari TuaGibran menekankan bahwa perkembangan terbaru mengenai pengangkatan CASN akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait."Nanti Pak Presiden dan kementerian yang akan memberikan update," tambahnya.Polemik terkait pengangkatan CASN 2024 mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan adanya penundaan dalam proses tersebut. Keputusan ini menuai reaksi dari berbagai pihak, terutama dari para calon pegawai yang merasa dirugikan karena ketidaksesuaian dengan ketentuan awal.Menyikapi kontroversi ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai langkah penyelesaian. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menpan-RB Rini Widyantini setelah pertemuannya dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).“Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” ujar Rini. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci isi dari Inpres tersebut maupun langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini.Badan Kepegawaian Negara (BKN) turut menanggapi permasalahan ini dengan menegaskan bahwa hak-hak CASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tetap akan dipenuhi meskipun pengangkatan mereka mengalami penundaan.Kenapa Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda? Ini 4 Alasannya!Selain memastikan penetapan nomor induk pegawai (NIP) tetap berjalan sesuai jadwal, BKN juga menginstruksikan kepada instansi pusat dan daerah agar tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang masih mengikuti proses seleksi CASN. Target penyelesaian NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 telah ditetapkan, yakni paling lambat 30 Juni 2025 untuk CPNS dan 30 November 2025 bagi calon PPPK.Dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah, harapan pun tertuju pada penyelesaian cepat polemik ini agar tidak semakin meresahkan 1,2 juta calon aparatur sipil negara yang masih menunggu kepastian.***

Lingkaran.id -  Akun media sosial Merapi Uncover menjadi perbincangan hangat setelah diduga mengalami intimidasi dari pihak kepolisian. Dugaan tersebut mencuat usai akun ini mengunggah cuitan di platform X yang mengimbau warganet untuk melaporkan kejadian kriminal, kecelakaan, hingga kenakalan remaja langsung ke pihak berwenang, bukan melalui akun mereka."Mohon kurangi lapor di Merapi Uncover Kriminal, Kehilangan, Kenakalan remaja, Penipuan, Kecelakaan, dan lainnya, langsung saja lapor ke yang berwenang, matur nuwun." tulisnya dalam unggahannya.Viral Warga Syok Hingga Pingsan Usai Dimarahi LurahUnggahan ini langsung memicu spekulasi di kalangan netizen. Akun X @jateng_twit menduga bahwa Merapi Uncover mendapat tekanan dari pihak kepolisian.“Min @Divpropam, infonya akun ini habis didatangi pihak kepolisian kemarin (10/3) sore. Apa benar ada intimidasi atau gimana?,” tulisnya.Menanggapi spekulasi tersebut, akun resmi Polda DIY @poldajogja memberikan klarifikasi terkait unggahan Merapi Uncover.“TIDAK LUCU. Pagi ini (10/3) sempat viral foto yang menarasikan korban tindak kejahatan jalanan. Setelah kami lakukan penyelidikan, terungkap fakta bahwa kejadian tersebut TIDAK BENAR. Sudah banyak netizen ‘kegocek’ sehingga timbul keresahan di masyarakat.” tulis akun @poldajogja.Disidak Ratu Dewa, Lurah Pulokerto Kena SP3 dan Dicopot dari JabatannyaPolda DIY juga menegaskan bahwa tidak ada bentuk intimidasi terhadap Merapi Uncover. Kepolisian hanya menindaklanjuti informasi yang beredar guna mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat.Kasus ini menjadi pengingat bagi pengguna media sosial agar selalu melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyebarkannya, demi menghindari kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.*** 

Lingkaran.id -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap bungkam terkait isu pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Sri Mulyani hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban.Momen ini terjadi usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam (12/3/2025). Seorang jurnalis sempat menanyakan langsung terkait isu pengunduran diri dari kabinet."Bu, ada info soal ibu mundur?," tanya awak media.Kenapa Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda? Ini 4 Alasannya!Namun, Sri Mulyani tidak memberikan komentar dan hanya merespons dengan senyuman singkat sebelum melanjutkan langkahnya.Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa agenda utamanya adalah melaporkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Presiden Prabowo."Ya, hanya melaporkan mengenai APBN dan hal-hal terkait lainnya," ujar Sri Mulyani singkat ketika ditanya oleh wartawan mengenai isi pertemuan tersebut.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran BerhargaSelain isu pengunduran diri, awak media juga mencoba menanyakan Sri Mulyani terkait rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan mengumumkan laporan realisasi APBN Januari 2025 pada Kamis, 13 Maret 2025. Namun, lagi-lagi, Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan komentar apa pun dan tetap menjaga sikap diamnya.Isu mundurnya Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan terus menjadi bahan perbincangan di tengah publik. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait yang mengonfirmasi ataupun membantah kabar tersebut.***