Presiden Prabowo akan beri kebijakan untuk Pengusaha sawit
Agung P. Putra Sabtu, 01 Februari 2025 | 15:21
Lingkaran.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Ia telah membahas terkait penataan lahan perkebunan kelapa sawit bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor.
Mengutip unggahan di sosial media Sri Mulyani, pengelolaan dan penataan lahan Kelapa Sawit harus dilakukan sesuai dan konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah Larang Penjualan Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Mulai 1 Februari 2025, Ini Dampaknya!
"Satuan Tugas (Satgas) Penataan dan Penggunaan Lahan dan Penataan Invetasi di bidang Kelapa Sawit akan melakukan langkah penertiban sesuai undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan secara adil dan konsisten dengan menjaga kepentingan lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tulisnya, Sabtu (1/2/2025).Kata Sri Mulyani,
Prabowo menggarisbawahi pentingnya menjalankan amanat UUD 1945 pasal 33, di mana bumi air dan segala kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan harus dikelola secara baik, adil, dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
Tragis! Oknum Anggota TNI AD Aniaya Kekasih hingga Tewas
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah merumuskan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya yaitu terkait penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, serta pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).
"Sebagai langkah reformasi, Kementerian ATR/BPN kini mewajibkan setiap permohonan HGU baru untuk menyediakan 20 persen dari total lahan sebagai plasma bagi masyarakat," kata Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, Kamis lalu (30/01/2025).
Mengutip unggahan di sosial media Sri Mulyani, pengelolaan dan penataan lahan Kelapa Sawit harus dilakukan sesuai dan konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah Larang Penjualan Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Mulai 1 Februari 2025, Ini Dampaknya!
"Satuan Tugas (Satgas) Penataan dan Penggunaan Lahan dan Penataan Invetasi di bidang Kelapa Sawit akan melakukan langkah penertiban sesuai undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan secara adil dan konsisten dengan menjaga kepentingan lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tulisnya, Sabtu (1/2/2025).Kata Sri Mulyani,
Prabowo menggarisbawahi pentingnya menjalankan amanat UUD 1945 pasal 33, di mana bumi air dan segala kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara dan harus dikelola secara baik, adil, dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
Tragis! Oknum Anggota TNI AD Aniaya Kekasih hingga Tewas
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah merumuskan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan utamanya yaitu terkait penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, serta pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).
"Sebagai langkah reformasi, Kementerian ATR/BPN kini mewajibkan setiap permohonan HGU baru untuk menyediakan 20 persen dari total lahan sebagai plasma bagi masyarakat," kata Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, Kamis lalu (30/01/2025).
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru
