Wulan _

Lingkaran.id - Di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Selat Hormuz, pemerintah Iran dilaporkan memberikan izin kepada kapal tanker asal Malaysia untuk melintasi jalur strategis tersebut. Sementara itu, dua kapal tanker milik Indonesia hingga kini masih belum dapat melanjutkan pelayaran.Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan bahwa pemerintah Iran telah mengizinkan kapal tanker negaranya beserta awak kapal untuk melanjutkan perjalanan pulang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato resmi yang disiarkan secara nasional.Ancaman PHK Massal PPPK Menguat, Kebijakan Anggaran Jadi SorotanIa juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas dukungan dan izin yang diberikan. Menurut Anwar, meskipun ketegangan di kawasan tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global, Malaysia masih berada dalam posisi relatif aman berkat kesiapan perusahaan energi nasionalnya.Di sisi lain, kapal tanker dari Thailand juga dilaporkan berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman setelah adanya koordinasi diplomatik antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil komunikasi langsung dengan pihak Iran.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Ia menyatakan bahwa kapal-kapal dari negara yang dianggap bersahabat tetap diperbolehkan melintas dengan pengawalan keamanan dari militer Iran.Namun demikian, Iran menegaskan tidak akan memberikan izin bagi kapal-kapal yang berasal dari negara yang dianggap terlibat dalam konflik, seperti Amerika Serikat dan Israel. Kawasan tersebut disebut sebagai zona konflik aktif yang memerlukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas maritim.Data pelayaran menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz. Jika sebelumnya mencapai lebih dari 130 kapal per hari, kini jumlahnya hanya berkisar lima hingga enam kapal per hari. Jalur ini sendiri merupakan salah satu rute vital yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak dunia.Di tengah situasi tersebut, dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping masih tertahan di kawasan Teluk Arab. Kedua kapal tersebut adalah PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro.Berdasarkan informasi pelacakan, Pertamina Pride saat ini berada di perairan dekat Dammam, Arab Saudi, sementara Gamsunoro terdeteksi berada di sekitar wilayah perairan Kuwait dan Irak.Pihak Pertamina memastikan bahwa keselamatan awak kapal dan muatan tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, kondisi ini disebut tidak berdampak signifikan terhadap pasokan energi nasional karena armada yang dimiliki masih mampu mengakomodasi kebutuhan.KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Rita Widyasari ke Organisasi Pemuda PancasilaSementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Iran guna memastikan kapal-kapal Indonesia dapat segera memperoleh izin melintas.Situasi di Selat Hormuz saat ini menunjukkan betapa rentannya jalur distribusi energi global terhadap dinamika geopolitik. Oleh karena itu, koordinasi diplomatik dan strategi diversifikasi jalur pasokan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas energi di tengah ketidakpastian global.***

Lingkaran.id - Warga Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan dua jasad pria yang ditemukan dalam kondisi membusuk di lantai atas sebuah masjid, Rabu (25/3/2026). Kedua korban diketahui merupakan warga setempat yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh keluarga.Korban diidentifikasi sebagai Iwantoro (29) dan Bambag Suherman (44). Keberadaan mereka pertama kali terungkap setelah warga melihat belatung berjatuhan dari bagian atas masjid, sehingga memicu kecurigaan.Waspada! Modus Baru, Lansia Minta Izin ke Toilet Ternyata Cari Celah Masuk RumahTemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pengurus masjid. Setelah dilakukan pengecekan ke lantai tiga Masjid Miftahul Jannah, warga mendapati kedua korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa.Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes, Farid Nur Aziz, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka bakar di hampir seluruh bagian tubuh korban. Selain itu, kondisi jasad yang sudah membusuk mengindikasikan bahwa kematian terjadi sekitar empat hingga lima hari sebelum ditemukan.“Dari hasil visum, ditemukan luka bakar di tubuh korban. Penyebab kematian dipastikan akibat tersengat aliran listrik,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).Ia menambahkan, di lokasi kejadian ditemukan kabel listrik yang menjuntai di area lantai atas masjid. Hal tersebut diduga kuat menjadi sumber sengatan listrik yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia. Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam kasus ini.Sebelumnya, kedua korban dilaporkan hilang sejak Jumat (20/3/2026). Keluarga bahkan telah melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian serta menyebarkan informasi melalui selebaran dan media sosial.Seorang kerabat korban, Marhadi (37), mengungkapkan bahwa terakhir kali ia bertemu dengan salah satu korban saat berada di lantai atas masjid untuk melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik. Saat itu, korban sempat meminta bantuan untuk diantar, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kesibukan.Sejak saat itu, kedua korban tidak kembali ke rumah hingga akhirnya dinyatakan hilang oleh keluarga, bahkan pada hari Lebaran mereka juga tidak kunjung muncul.Penemuan jasad ini menutup pencarian keluarga yang telah berlangsung selama beberapa hari. Meski demikian, pihak keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi lebih lanjut.“Kami sudah ikhlas, mungkin ini sudah menjadi takdir,” ujar pihak keluarga.Datang di Luar Daftar Tamu, Kehadiran Anies Baswedan di Cikeas Saat Halalbihalal Susilo Bambang Yudhoyono Jadi PerbincanganSetelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan di RSUD setempat, jenazah kedua korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap instalasi listrik, terutama di area terbuka atau bangunan yang masih dalam proses pengerjaan.***

Lingkaran.id - Ketegangan geopolitik global kembali memberikan tekanan terhadap sektor energi, termasuk di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah strategis guna memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman di tengah ketidakpastian situasi internasional.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencari alternatif pasokan minyak dari berbagai negara. Instruksi tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.Buntut Kasus Penyiraman, Kepala BAIS TNI Resmi Tinggalkan JabatanMenurut Bahlil, eskalasi konflik yang melibatkan sejumlah negara besar berpotensi memengaruhi distribusi dan stabilitas harga minyak dunia. Ia menegaskan bahwa situasi geopolitik saat ini sulit diprediksi, sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengamankan kebutuhan energi nasional.“Kita tidak bisa memastikan kapan kondisi ini akan berakhir. Karena itu, langkah mitigasi harus segera dilakukan,” ujarnya saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pasokan energi di dalam negeri, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji, masih dalam kondisi aman untuk beberapa waktu ke depan. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi global guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi.Dalam penjelasannya, Bahlil mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih cukup tinggi, terutama untuk bensin dan elpiji. Saat ini, sekitar 50 persen kebutuhan bensin masih dipenuhi dari impor, sementara elpiji bahkan mencapai sekitar 70 persen dari pasokan luar negeri.Di sisi lain, dua kapal milik Pertamina International Shipping dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut, yakni PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, saat ini berada dalam kondisi aman dan terus dalam pemantauan intensif.Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait guna memastikan kelancaran pelayaran kapal tersebut.BREAKING NEWS: Purbaya Yudhi Sadewa Perpanjang Batas Lapor SPT hingga Akhir April 2026Sebagai langkah strategis, pemerintah berencana memperluas sumber impor minyak dari luar kawasan Timur Tengah. Diversifikasi pasokan ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu wilayah yang rentan terhadap konflik.Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti.Ke depan, dinamika geopolitik global dipastikan akan terus memengaruhi kebijakan energi nasional. Oleh karena itu, pemerintah menilai respons cepat dan strategi yang adaptif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.

Lingkaran.id - Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 H dimanfaatkan Wali Kota Ratu Dewa untuk mempererat tali silaturahmi dengan sahabat lamanya. Pada hari keempat Lebaran, ia menyempatkan diri mengunjungi sejumlah teman semasa duduk di bangku SMP dan SMA.Dalam kunjungannya tersebut, Ratu Dewa mengaku sengaja mendatangi langsung kediaman teman-temannya untuk mengenang masa lalu sekaligus menjaga hubungan yang telah terjalin sejak lama. Ia menyebut setiap pertemuan membawa kembali cerita dan kenangan yang tak terlupakan.GMKI Pertanyakan Anggaran Rp486,9 Juta untuk Meja Biliar Pimpinan DPRD Sumsel: Di Mana Kepekaan Wakil Rakyat?Menurutnya, masa sekolah menjadi periode penuh perjuangan, terutama saat kondisi ekonomi yang terbatas. Bahkan, ia mengingat dirinya sebagai salah satu siswa dengan postur paling kecil di kelas, yang kerap menjadi bahan candaan sekaligus dikuatkan oleh teman-temannya.“Setiap teman punya cerita masing-masing. Mereka juga yang dulu selalu menemani saya di masa-masa sulit,” ungkapnya.Meski waktu telah berlalu dan kesibukan semakin padat, ia bersyukur hubungan pertemanan tersebut tetap terjaga hingga kini. Baginya, silaturahmi tidak hanya menjadi tradisi saat Lebaran, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap perjalanan hidup yang pernah dilalui bersama.Ratu Dewa berharap, ke depan ia masih memiliki kesempatan untuk terus menjalin komunikasi dan berkunjung ke sahabat-sahabat lainnya yang belum sempat ditemui.Palembang Bersolek, Ratu Dewa Tekankan Nilai Sejarah dalam Setiap Pembangunan“Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, dan ke depan bisa kembali menyambangi teman-teman yang lain,” ujarnya.Kegiatan ini menunjukkan bahwa di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah, nilai kebersamaan dan persahabatan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi Ratu Dewa.

Lingkaran.id - Pemerintah tengah mengkaji langkah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang mencuat adalah pengurangan hari pelaksanaan program dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp40 triliun setiap tahun.BREAKING NEWS: Purbaya Yudhi Sadewa Perpanjang Batas Lapor SPT hingga Akhir April 2026Menurutnya, pengurangan satu hari operasional program dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi belanja negara, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih berfluktuasi.Purbaya menjelaskan bahwa usulan ini bukan berasal dari pemerintah pusat secara langsung, melainkan merupakan inisiatif internal dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG.“Ini bukan pemangkasan dari kami. Justru pihak BGN yang melihat masih ada ruang untuk efisiensi dalam kondisi saat ini,” ujarnya.Ia menambahkan, pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam waktu dekat.Langkah efisiensi ini disebut sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, termasuk dampak dari konflik geopolitik yang berpengaruh terhadap stabilitas fiskal nasional.Ancaman PHK Massal PPPK Menguat, Kebijakan Anggaran Jadi SorotanMeski demikian, Purbaya menegaskan bahwa rencana penghematan dari program MBG tersebut belum termasuk dalam total efisiensi anggaran nasional yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp81 triliun.Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan ekonomi yang ada.***

Lingkaran.id - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memastikan telah terjadi pergantian di pucuk pimpinan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Kepala BAIS sebelumnya, Yudi Abrimantyo, disebut telah menyerahkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM.Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa proses serah terima jabatan telah dilakukan pada Rabu (25/3/2026) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.“Penyerahan jabatan Kabais telah dilaksanakan hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.BREAKING NEWS: Purbaya Yudhi Sadewa Perpanjang Batas Lapor SPT hingga Akhir April 2026Namun demikian, pihak TNI belum memberikan penjelasan rinci terkait sosok pengganti maupun detail mekanisme pergantian jabatan tersebut.Yudi diketahui menjabat sebagai Kepala BAIS TNI sejak Maret 2024. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dan memiliki latar belakang di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).Pergantian ini berkaitan dengan kasus penyerangan terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus, yang terjadi pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Saat itu, korban diserang oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan menyiramkan cairan kimia berbahaya.Akibat kejadian tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah, mata, dada, dan tangan. Bahkan, pakaian yang dikenakannya ikut rusak akibat cairan bersifat korosif tersebut.Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka bakar hingga 24 persen dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.Dalam proses penyelidikan, terdapat perbedaan temuan antara aparat kepolisian dan TNI terkait jumlah pelaku. Polda Metro Jaya menyebutkan dua orang terduga pelaku berinisial BHC dan MAK.Sementara itu, pihak TNI melalui penyelidikan internal mengungkap adanya empat orang yang diduga terlibat, yakni berinisial Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES.Pemerintah Batalkan Sekolah Daring 2026, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Jadi PrioritasKeempat terduga pelaku tersebut telah diamankan oleh Pusat Polisi Militer TNI pada 18 Maret 2026 dan kini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.Aulia menegaskan bahwa penyidikan masih berlangsung dan pihaknya meminta publik untuk menunggu hasil akhir dari proses yang sedang berjalan.Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keselamatan aktivis serta integritas institusi, sekaligus menegaskan pentingnya penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi arus balik Idulfitri 1447 H dengan memperkuat koordinasi lintas sektor. Wali Kota Ratu Dewa bersama Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Kapolri Listyo Sigit Prabowo.Kegiatan tersebut dilaksanakan dari kawasan Benteng Kuto Besak, yang menjadi salah satu titik keramaian masyarakat selama libur Lebaran. Agenda rapat membahas evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pemantauan pelayanan selama periode Idulfitri.Rencana Pengadaan Meja Biliar DPRD Sumsel Disorot, Mahasiswa Papua Sriwijaya Sampaikan Sikap KritisRatu Dewa menegaskan bahwa masa arus balik merupakan fase penting yang memerlukan kesiapan maksimal dari seluruh pihak terkait. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi faktor utama untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.“Koordinasi ini penting agar arus balik bisa berjalan aman, tertib, dan terkendali. Selain itu, pengamanan di kawasan wisata juga menjadi fokus karena aktivitas masyarakat meningkat,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi lonjakan mobilitas. Beberapa di antaranya meliputi pengaturan lalu lintas, pendirian pos pengamanan terpadu, serta peningkatan pengawasan di lokasi-lokasi wisata.Upaya tersebut juga diperkuat melalui kerja sama intensif dengan aparat kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Polda, guna memastikan seluruh skenario pengamanan berjalan sesuai rencana.Sementara itu, Aprizal Hasyim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas selama arus balik. Ia memastikan komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara berkelanjutan.“Kami tidak hanya fokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya di destinasi wisata,” katanya.ASN WFH Tiga Hari Usai Lebaran, Ratu Dewa Pastikan Pelayanan Publik Tetap NormalAprizal juga mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama perjalanan maupun saat beraktivitas di tempat wisata.Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Kota Palembang berharap arus balik Lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan rasa nyaman.***

Lingkaran.id - Kehidupan di Bumi selama ini bergantung pada ketersediaan oksigen yang terasa begitu alami dan tak terbatas. Namun, di balik kenyamanan tersebut, para ilmuwan mulai mengkaji pertanyaan besar, sampai kapan atmosfer Bumi mampu menopang kehidupan seperti saat ini.Sejumlah peneliti dari Universitas Toho, Jepang, mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui penelitian berbasis simulasi ilmiah. Hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Geoscience pada 2021 itu mengungkap prediksi mengejutkan mengenai masa depan kehidupan di planet ini.Ancaman PHK Massal PPPK Menguat, Kebijakan Anggaran Jadi Sorotan Dengan memanfaatkan pemodelan yang dikembangkan oleh NASA serta dukungan simulasi superkomputer, para ilmuwan melakukan analisis mendalam terhadap evolusi atmosfer Bumi. Mereka menggabungkan model biogeokimia dengan model iklim untuk memperkirakan berapa lama kadar oksigen dapat bertahan pada tingkat yang mendukung kehidupan.Dalam penelitian tersebut, para ilmuwan menjalankan hingga 400.000 simulasi untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan perubahan atmosfer. Pendekatan ini menghasilkan estimasi bahwa atmosfer Bumi akan tetap memiliki kadar oksigen memadai selama sekitar 1 miliar tahun ke depan.Salah satu peneliti, Kazumi Ozaki, menjelaskan bahwa usia biosfer Bumi telah lama menjadi topik diskusi dalam dunia ilmiah. Ia menyebutkan bahwa peningkatan intensitas cahaya Matahari dari waktu ke waktu menjadi faktor utama yang memengaruhi keseimbangan atmosfer.Seiring bertambahnya usia Matahari, panas yang dipancarkan akan semakin meningkat. Kondisi ini memicu serangkaian perubahan, mulai dari peningkatan suhu global, penguapan air di permukaan Bumi, hingga melemahnya siklus karbon. Dampaknya, tumbuhan yang menjadi penghasil utama oksigen akan semakin sulit bertahan.Ketika produksi oksigen menurun drastis, atmosfer Bumi diperkirakan akan kembali menyerupai kondisi purba, yakni kaya akan metana dan minim oksigen seperti pada era awal pembentukan planet.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penurunan oksigen kemungkinan terjadi sebelum Bumi memasuki fase rumah kaca ekstrem, di mana sebagian besar air di permukaan akan menguap.Selain faktor Matahari, interaksi kompleks antara mantel, lautan, atmosfer, dan kerak Bumi turut memengaruhi proses tersebut. Siklus karbonat-silikat yang selama ini menjaga keseimbangan karbon di atmosfer juga diprediksi akan melemah, mempercepat penurunan kadar oksigen.Temuan ini memperbarui perkiraan sebelumnya yang menyebutkan bahwa kehidupan di Bumi bisa bertahan hingga dua miliar tahun. Dengan data terbaru, para ilmuwan kini memperkirakan proses penurunan oksigen akan terjadi lebih cepat, yakni sekitar satu miliar tahun dari sekarang.Disorot Usai Video Joget, Mitra MBG Dapat Rp6 Juta per Hari dan Lapor PolisiMeski masih sangat jauh dari waktu saat ini, penelitian ini memberikan gambaran penting tentang masa depan planet Bumi. Selain itu, studi ini juga menjadi dasar bagi ilmuwan dalam mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain, termasuk kemungkinan kehidupan dalam kondisi atmosfer dengan kadar oksigen rendah.Dengan demikian, meski manusia saat ini masih dapat menikmati udara yang melimpah, para ilmuwan mengingatkan bahwa keberlangsungan kehidupan di Bumi tetap dipengaruhi oleh proses alam jangka panjang yang tidak dapat dihindari.***

Lingkaran.id - Insiden pengejaran yang melibatkan aparat kepolisian berakhir tragis di kawasan permukiman padat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Seorang pemuda dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat berusaha menghindari kejaran petugas.Korban diketahui bernama Diva Tri Herianto (21), warga Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah gang sempit yang berada di tengah lingkungan padat penduduk.Ancaman PHK Massal PPPK Menguat, Kebijakan Anggaran Jadi SorotanBerdasarkan keterangan saksi di lokasi, kejadian bermula ketika korban melaju dengan kecepatan tinggi di dalam gang yang memiliki akses terbatas. Di belakangnya, terlihat seorang anggota kepolisian yang diketahui bernama Rudi tengah melakukan pengejaran.Situasi menjadi tidak terkendali ketika korban diduga kehilangan kendali atas sepeda motornya. Kondisi jalan yang sempit serta kecepatan tinggi membuat korban akhirnya menabrak tiang dan pagar rumah warga di sekitar lokasi.“Ada beberapa motor melaju kencang di gang ini, termasuk motor polisi. Salah satu kemudian menabrak tiang dan pagar hingga kondisinya sangat parah,” ujar Agus, warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut.Benturan keras mengakibatkan korban mengalami luka serius, terutama di bagian kepala dan tubuh. Meski sempat mendapatkan pertolongan dari warga sekitar, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia.Peristiwa ini kini tengah ditangani oleh Satlantas Polres Pacitan. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, termasuk alasan dilakukannya pengejaran serta prosedur yang diterapkan saat insiden berlangsung.Insiden tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat sekitar. Sejumlah warga menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaan atas kejadian tersebut, terutama karena pengejaran dilakukan hingga memasuki kawasan permukiman padat dengan kondisi jalan yang sempit.KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Rita Widyasari ke Organisasi Pemuda PancasilaWarga menilai tindakan tersebut berpotensi membahayakan tidak hanya pihak yang dikejar, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait standar operasional pengejaran di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kini mulai membayangi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah di Indonesia. Situasi ini dipicu oleh kebijakan pengaturan anggaran yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan tenaga kerja di sektor pemerintahan daerah.Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menyoroti serius kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah pusat untuk menunda penerapan ketentuan pembatasan belanja pegawai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Rita Widyasari ke Organisasi Pemuda PancasilaMenurut Giri, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar di daerah, terutama karena banyak pemerintah daerah (Pemda) mulai melakukan langkah efisiensi anggaran secara ketat. Jika tidak diantisipasi, kebijakan ini dikhawatirkan berujung pada pemangkasan tenaga PPPK dalam jumlah besar.Ia menjelaskan bahwa tekanan tersebut muncul akibat adanya ketentuan dalam UU HKPD yang mewajibkan Pemda membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran mulai tahun 2027. Padahal, kondisi saat ini menunjukkan banyak daerah telah melampaui batas tersebut, bahkan mencapai lebih dari 40 persen.“Kondisi ini berpotensi memaksa daerah mengambil langkah ekstrem, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja,” ungkapnya.Situasi ini semakin kompleks dengan adanya tekanan terhadap keuangan negara akibat dinamika global, seperti fluktuasi harga energi dan konflik geopolitik. Dampaknya, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berpotensi mengalami penyesuaian, sehingga mempersempit ruang fiskal daerah.Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Terlebih, sejumlah daerah diketahui memiliki beban pegawai yang tinggi akibat penambahan tenaga honorer dalam beberapa tahun terakhir.Giri menilai, jika aturan tersebut diterapkan tanpa penyesuaian, maka tenaga PPPK terutama yang berstatus paruh waktu akan menjadi kelompok pertama yang terkena dampak.“Jika dipaksakan, opsi yang diambil daerah kemungkinan besar adalah mengurangi jumlah PPPK,” tegasnya.Sebagai langkah antisipasi, Giri mengusulkan sejumlah alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah pusat. Di antaranya adalah tetap menjalankan aturan dengan konsekuensi PHK, melakukan penyesuaian gaji dan jam kerja, menunda implementasi aturan melalui revisi regulasi, hingga mengalihkan beban penggajian ke pemerintah pusat.Dari berbagai opsi tersebut, ia menilai penundaan penerapan aturan menjadi solusi paling realistis untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas.GMKI Pertanyakan Anggaran Rp486,9 Juta untuk Meja Biliar Pimpinan DPRD Sumsel: Di Mana Kepekaan Wakil Rakyat?Ia juga menekankan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran seharusnya tidak justru menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya angka pengangguran di daerah.“Penataan fiskal harus menjadi solusi, bukan justru memicu krisis sosial akibat hilangnya pekerjaan,” pungkasnya.Isu ini pun kini menjadi perhatian nasional, mengingat keberadaan PPPK selama ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik di berbagai sektor di daerah.***

Lingkaran.id - Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah mobil SUV Toyota Fortuner terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin malam (24/3/2026). Insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.Peristiwa bermula sekitar pukul 22.00 WIB di sekitar Fresh Market PIK. Kendaraan dengan nomor polisi B-1951-WJG yang dikemudikan oleh pria berinisial CH melaju dari arah utara menuju selatan. Dalam perjalanan, mobil tersebut pertama kali menabrak sebuah kendaraan roda empat.Front Mahasiswa Sumsel Geruduk DPRD: Soroti Anggaran Fasilitas Pimpinan DPRDMenurut keterangan Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Edy Wibowo, setelah menabrak mobil pertama, pengemudi tidak menghentikan kendaraannya dan justru melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi menuju arah Jalan Marina Raya.Di lokasi berikutnya, tepatnya di sekitar kawasan rukan, mobil kembali menabrak kendaraan lain sebelum akhirnya menghantam beberapa sepeda motor yang berada di jalur tersebut.Serangkaian tabrakan terjadi secara beruntun. Beberapa sepeda motor yang menjadi korban di antaranya jenis Honda Beat, Honda PCX, hingga Yamaha Aerox. Para pengendara dan penumpang yang berada di lokasi tidak sempat menghindar karena laju kendaraan yang diduga tidak terkendali.Mobil tersebut terus melaju hingga mencapai kawasan Jalan Mandara Permai, dekat Rumah Sakit PIK, sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak sepeda motor lainnya.Akibat kejadian tersebut, dua orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat luka serius di bagian kepala. Selain itu, tujuh korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.“Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan,” ujar Edy.Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan serta fasilitas umum di sepanjang jalur yang dilalui kendaraan tersebut.Ratusan Umat Geruduk Bank BNI, Dana Gereja Rp28,5 Miliar Diduga RaibHingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara mengarah pada faktor kelalaian atau kondisi pengemudi, namun hal tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut.Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan memastikan kondisi kendaraan serta diri dalam keadaan prima saat berkendara, guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari.***

Lingkaran.id - Persoalan kelangkaan obat stroke di RSUD Tabanan menarik perhatian serius kalangan legislatif daerah. Komisi IV DPRD Tabanan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit tersebut pada Senin (16/3/2026) untuk menelusuri kondisi yang terjadi.Kunjungan tersebut dilakukan setelah muncul laporan mengenai masalah keuangan yang berdampak pada operasional rumah sakit. Tidak hanya memengaruhi ketersediaan obat, persoalan tersebut juga disebut menyebabkan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan bagi sejumlah pegawai.Disorot Usai Video Joget, Mitra MBG Dapat Rp6 Juta per Hari dan Lapor PolisiDalam sidak tersebut, dewan menemukan adanya beban keuangan yang cukup besar. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu diketahui memiliki tunggakan pembayaran obat-obatan serta bahan medis habis pakai (BMHP) dengan nilai yang mencapai lebih dari Rp36 miliar.Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia bahkan menyarankan dilakukannya audit apabila persoalan piutang pasien yang menjadi salah satu penyebab tekanan keuangan rumah sakit tidak segera diselesaikan.Menurut Wastana, kondisi keuangan RSUD Tabanan saat ini dipengaruhi oleh banyaknya pasien umum yang datang berobat meskipun tidak masuk kategori darurat. Meski demikian, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada mereka sesuai ketentuan layanan kesehatan.Ia mencontohkan sejumlah kasus pasien yang langsung datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) tanpa melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kondisi tersebut membuat biaya perawatan tidak dapat diklaim ke BPJS Kesehatan, sehingga akhirnya menjadi beban keuangan rumah sakit.“Misalnya pasien datang dengan demam tinggi saat di rumah, namun saat tiba di rumah sakit kondisinya sudah tidak dalam kategori darurat. Akhirnya statusnya menjadi pasien umum,” jelasnya.Situasi seperti ini, lanjutnya, terjadi cukup sering sehingga secara perlahan menambah beban biaya operasional rumah sakit. Di satu sisi, pihak rumah sakit tidak bisa menolak pasien karena berkewajiban memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.Beda Data Polisi dan TNI soal Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Mana yang Benar?Saat ini RSUD Tabanan beroperasi dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berarti pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri. Dengan sistem tersebut, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas finansial agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.DPRD Tabanan berharap hasil sidak ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit sekaligus pemerintah daerah untuk segera mencari solusi, sehingga masalah kelangkaan obat maupun beban utang dapat ditangani tanpa mengganggu layanan kesehatan masyarakat.***

Lingkaran.id - Warga kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur, dikejutkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan seorang pria lanjut usia memasuki rumah warga tanpa izin. Kejadian tersebut viral di media sosial dan memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan lingkungan.Dalam rekaman yang beredar, pria lansia itu terlihat mendatangi sebuah rumah dengan dalih ingin menggunakan kamar kecil. Ia membawa sebuah ransel dan berjalan menggunakan tongkat, sehingga tampak seperti orang yang membutuhkan bantuan.Hindari Macet Saat Mudik Lebaran 2026, Ini Daftar CCTV Tol yang Bisa Diakses OnlineNamun, dugaan tersebut justru menjadi modus untuk mencari celah masuk ke dalam rumah. Saat pemilik rumah lengah, pelaku mencoba memasuki area dalam rumah tanpa seizin penghuni.Beruntung, aksi tersebut segera disadari oleh pemilik rumah sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kehilangan barang berharga. Pemilik rumah kemudian berhasil mengantisipasi situasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik setelah videonya tersebar luas dan menuai berbagai komentar dari warganet. Banyak yang menilai modus berpura-pura membutuhkan bantuan, seperti izin ke toilet, bisa menjadi cara baru untuk melancarkan aksi kejahatan.Waspada Macet! Ini Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2026 dan Strategi MenghindarinyaMasyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing yang mencoba masuk ke area pribadi dengan berbagai alasan, terutama yang bersifat emosional atau mendesak.Selain itu, warga juga disarankan untuk tidak mudah memberikan akses ke dalam rumah tanpa memastikan identitas dan tujuan yang jelas, guna mencegah terjadinya tindak kriminal serupa di kemudian hari.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kota Palembang memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun aparatur sipil negara (ASN) menjalankan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) pasca libur Idulfitri 1447 H.Wali Kota Ratu Dewa menegaskan bahwa kebijakan WFH ini akan diberlakukan selama tiga hari, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka mendukung efisiensi energi di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi.Gak Cuma Adu Jotos! Begini Strategi Pertina Sumsel Gaet Gen Z & Alfa Jadi Atlet Tinju Masa DepanMenurut Ratu Dewa, penerapan WFH bukan berarti ASN mendapatkan tambahan hari libur. Ia menekankan bahwa seluruh pegawai tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti biasa, meskipun tidak bekerja dari kantor.“Ini bukan libur tambahan, melainkan sistem kerja yang menyesuaikan kondisi saat ini. Produktivitas harus tetap dijaga,” ujarnya, Senin (23/3/2026).Ia menjelaskan, selama pelaksanaan WFH, seluruh ASN diwajibkan melaporkan hasil kerja secara berkala melalui media digital kepada atasan masing-masing. Selain itu, pegawai juga harus siap kembali ke kantor sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk keperluan mendesak.Ratu Dewa juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja ASN justru akan diperketat selama masa WFH. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan maupun produktivitas kerja.“Jangan sampai ada anggapan WFH itu santai. Ini tetap kerja, hanya tempatnya yang berbeda,” tegasnya.Di sisi lain, Pemerintah Kota Palembang memastikan bahwa sektor pelayanan publik tetap beroperasi secara normal. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan masyarakat diminta mengatur pola kerja secara fleksibel, baik melalui sistem bergiliran maupun kombinasi antara WFH dan work from office (WFO).Beberapa OPD yang tetap memberikan layanan langsung di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rumah sakit daerah, puskesmas, hingga instansi layanan darurat seperti pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Selain itu, instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, serta kantor kecamatan dan kelurahan juga tetap diminta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.“Khusus pelayanan publik, silakan diatur pola kerjanya. Yang terpenting masyarakat tetap terlayani dengan baik,” jelasnya.PERTINA Soroti Event Street Boxing, KONI Sumsel Keluarkan Imbauan ke DaerahPemerintah Kota Palembang berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga menjadi momentum bagi ASN untuk beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.Dengan demikian, di tengah perubahan pola kerja tersebut, pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan kinerja pemerintahan tetap terjaga.***

Lingkaran.id - Nama Hendrik Irawan mendadak menjadi sorotan publik setelah video dirinya berjoget beredar luas di media sosial. Konten tersebut disertai narasi yang menyebut dirinya menerima insentif sebesar Rp6 juta dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.Menanggapi hal tersebut, Hendrik menegaskan bahwa insentif yang diterimanya merupakan hak sah sebagai mitra program dan telah sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) MBG. Ia membantah keras anggapan bahwa tindakannya menyalahi aturan.Beda Data Polisi dan TNI soal Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Mana yang Benar?Menurutnya, informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ia menilai narasi yang berkembang justru merugikan dirinya secara pribadi sekaligus mencoreng citra program MBG.“Dalam juknis sudah dijelaskan bahwa mitra memang berhak menerima insentif tersebut,” ujarnya dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya.Tak hanya memberikan klarifikasi, Hendrik juga mengambil langkah hukum. Ia melaporkan dua akun media sosial ke Polres Cimahi karena dianggap menyebarkan video tanpa izin serta melontarkan komentar bernada penghinaan tanpa dasar yang jelas.Ia menyebut salah satu akun mengunggah video tersebut tanpa persetujuannya, sementara akun lainnya dinilai melakukan serangan verbal secara masif di media sosial.“Saya hanya ingin mencari keadilan karena merasa dirugikan,” tegasnya.Hendrik mengapresiasi respons cepat dari pihak kepolisian dalam menerima laporannya. Namun, sesuai prosedur yang berlaku, ia berencana melanjutkan proses hukum ke Polda Jawa Barat. Laporan resmi dijadwalkan akan diajukan pada 26 Maret 2026.Kasus yang dilaporkan mencakup dugaan pelanggaran penyebaran konten tanpa izin serta pencemaran nama baik melalui media digital. Lebih lanjut, Hendrik juga menyoroti narasi yang berkembang terkait gaya hidupnya, termasuk tudingan mengenai kepemilikan kendaraan pribadi. Ia membantah keras dugaan bahwa aset tersebut berasal dari program MBG.Dalam video yang beredar, publik juga menyoroti kendaraan listrik yang diduga miliknya, yakni BYD electric car, yang disebut-sebut memiliki pelat nomor khusus. Tudingan tersebut langsung ia bantah dan disebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.Selain itu, Hendrik mengungkapkan kontribusinya sebagai mitra MBG di wilayah Batujajar. Ia mengaku telah membangun fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.Bahkan, ia menyebut pembangunan dapur tersebut dilakukan menggunakan dana pribadi dengan nilai mencapai Rp3,5 miliar tanpa bantuan pemerintah.Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa DiauditMenurutnya, program MBG memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga perlu dijaga bersama. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.Hendrik berharap polemik yang terjadi tidak mengganggu keberlanjutan program tersebut serta tidak merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Kami sebagai mitra ingin program ini berjalan baik dan memberikan manfaat luas, bukan justru dipenuhi opini negatif,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa dalam perayaan Idulfitri 1447 H di Kota Palembang. Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan pesan reflektif kepada masyarakat usai pelaksanaan salat Id yang berlangsung khidmat di berbagai wilayah kota.Didampingi sang istri, Ratu Dewa mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idulfitri tahun ini. Ia menilai momentum hari kemenangan ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan evaluasi diri setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan.Gak Cuma Adu Jotos! Begini Strategi Pertina Sumsel Gaet Gen Z & Alfa Jadi Atlet Tinju Masa DepanMenurutnya, nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadan diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idulfitri sebagai titik awal untuk memperbaiki diri dan memperkuat kebersamaan.“Semoga apa yang telah kita jalani selama Ramadan menjadi pembelajaran agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa juga memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar dirinya bersama Wakil Wali Kota dapat terus menjalankan amanah dengan baik dalam membangun Kota Palembang.Sebagai bentuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Ratu Dewa menggelar kegiatan open house di rumah dinas wali kota. Acara ini berlangsung selama dua hari dan terbuka untuk seluruh warga yang ingin bersilaturahmi secara langsung.Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Rumah dinas wali kota dipadati warga dari berbagai kalangan yang ingin bertemu langsung dengan orang nomor satu di Palembang tersebut. Banyak di antara mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bersalaman, berbincang, hingga berfoto bersama.Tak hanya itu, suasana semakin meriah dengan beragam hidangan khas yang disajikan kepada para tamu. Mulai dari kambing guling, bakso, hingga kuliner khas Palembang seperti pempek dan tekwan turut tersedia, lengkap dengan aneka minuman segar seperti es teler dan es sumsum.Duta Generasi Digital Intelektual Kupas Peran Anak Muda di Era Teknologi dalam “Cerito Wong Kito” Talkshow Sriwijaya TVSalah seorang warga, Sari, mengaku senang bisa hadir dan bertemu langsung dengan Wali Kota. Ia menyebut momen tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus mempererat kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.“Alhamdulillah bisa bersilaturahmi langsung. Senang sekali, semoga Palembang semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya.Menutup pernyataannya, Ratu Dewa atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Palembang menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri serta permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat. Ia berharap kebersamaan dan sinergi antara pemerintah dan warga dapat terus terjaga demi kemajuan kota di masa mendatang.***

Lingkaran.id - Masa libur Idulfitri 1447 H segera berakhir. Para pemudik yang sebelumnya pulang ke kampung halaman mulai bersiap kembali ke kota asal, terutama menuju kawasan Jabodetabek. Pemerintah pun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai lonjakan arus balik yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa puncak arus balik Lebaran tahun ini diperkirakan tidak hanya terjadi dalam satu waktu, melainkan terbagi dalam tiga gelombang besar. Tanggal yang perlu diwaspadai adalah 24 Maret, 28 Maret, dan 29 Maret 2026.PERTINA Soroti Event Street Boxing, KONI Sumsel Keluarkan Imbauan ke DaerahMenurutnya, berdasarkan data dari Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), lonjakan tertinggi diprediksi terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026, dengan jumlah kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 285 ribu unit. Angka tersebut bahkan disebut melampaui volume saat puncak arus mudik sebelumnya.“Volume kendaraan pada puncak arus balik diperkirakan lebih tinggi dibandingkan saat arus mudik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/3/2026).Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak kembali secara bersamaan pada tanggal-tanggal puncak tersebut. Pemudik disarankan mengatur jadwal perjalanan secara lebih fleksibel, termasuk memanfaatkan cuti bersama pada 23 Maret 2026 atau kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) pada periode 25 hingga 27 Maret 2026.Langkah ini diharapkan dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata sehingga potensi kemacetan dapat ditekan. Hal senada juga disampaikan oleh Kakorlantas Polri, Agus Suryonugroho, yang menegaskan bahwa arus balik tahun ini memang akan terjadi dalam tiga puncak pergerakan. Ia meminta masyarakat untuk menghindari tanggal-tanggal tersebut guna mengurangi risiko terjebak kemacetan panjang.Di sisi lain, upaya rekayasa lalu lintas juga didukung oleh kebijakan dari operator jalan tol. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan insentif berupa potongan tarif tol sebesar 30 persen bagi pengguna jalan.Diskon ini berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 di sejumlah ruas tol yang dikelola Jasa Marga Group, khususnya untuk perjalanan jarak jauh secara menerus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pemudik memilih waktu perjalanan di luar puncak arus balik.Selain itu, Jasa Marga juga memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan di lapangan. Berbagai langkah telah disiapkan, mulai dari optimalisasi gardu tol, penambahan armada layanan jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas secara situasional sesuai kondisi di lapangan.Petugas juga disiagakan selama 24 jam penuh guna memastikan kelancaran perjalanan. Pemantauan arus lalu lintas dilakukan secara real-time melalui JMTC, serta didukung oleh layanan informasi digital seperti aplikasi Travoy, call center, dan siaran radio khusus pengguna jalan tol.Ratusan Umat Geruduk Bank BNI, Dana Gereja Rp28,5 Miliar Diduga RaibSementara itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih. Kebijakan ini berlaku selama periode 13 hingga 29 Maret 2026 guna menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran.Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan pulang dengan lebih matang. Pemilihan waktu yang tepat dinilai menjadi kunci utama untuk menghindari kemacetan, sekaligus memastikan perjalanan arus balik berlangsung aman, nyaman, dan lancar.***

Lingkaran.id - Pemerintah Indonesia bersiap memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil sebagai respons atas dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi stabilitas energi global.Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan tersebut dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). Meski kondisi pasokan energi nasional masih relatif aman, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif guna menjaga ketahanan energi dalam jangka menengah.Hindari Macet Saat Mudik Lebaran 2026, Ini Daftar CCTV Tol yang Bisa Diakses OnlineKebijakan ini akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga didorong untuk diikuti oleh sektor swasta, khususnya setelah masa libur Hari Raya Idulfitri 2026. Pemerintah menilai lonjakan harga minyak dunia serta keterbatasan pasokan global menjadi faktor penting yang harus direspons dengan kebijakan penghematan.Dalam arahannya, Presiden Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dulu menerapkan strategi serupa untuk mengurangi konsumsi energi. Salah satunya adalah Pakistan, yang menerapkan sistem kerja dari rumah hingga 50 persen serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.“Langkah efisiensi seperti ini sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk pengurangan aktivitas kantor secara langsung,” ujar Presiden.Selain itu, ia juga menyinggung adanya kebijakan di negara lain yang bahkan melakukan penyesuaian gaji bagi pejabat negara guna membantu kelompok masyarakat rentan di tengah tekanan ekonomi.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa aturan teknis terkait implementasi WFH masih dalam tahap penyusunan. Namun demikian, kebijakan tersebut dipastikan mulai dijalankan setelah periode libur Lebaran, yang diperkirakan berakhir pada 25 Maret 2026.“Ketentuan detailnya sedang difinalisasi, namun setelah Lebaran kebijakan ini akan mulai diberlakukan,” jelasnya.Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebijakan WFH dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Berdasarkan perhitungan awal, konsumsi BBM harian berpotensi ditekan hingga sekitar 20 persen.Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan secara menyeluruh di semua sektor. Bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, industri, dan perdagangan tetap diharuskan beroperasi seperti biasa.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor yang memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh.“Perlu dipahami bahwa sektor pelayanan publik dan industri tertentu tidak termasuk dalam kebijakan ini,” ujarnya di Istana Merdeka, Sabtu (14/3/2026).Macet Parah Palembang–Betung Capai Puluhan Kilometer, Jalintim Sumsel Lumpuh Jelang Mudik LebaranPelaksanaan WFH nantinya juga akan dikoordinasikan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan, guna memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas kerja nasional.Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya mampu menekan konsumsi BBM, tetapi juga menjadi solusi adaptif dalam menghadapi tekanan krisis energi global tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.***

Lingkaran.id - Jagat media sosial kembali diramaikan dengan temuan tak biasa. Sejumlah kendaraan operasional yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan diperjualbelikan dengan harga jauh di bawah pasaran. Mobil jenis Daihatsu Gran Max itu bahkan ditawarkan mulai dari kisaran Rp40 jutaan.Informasi ini pertama kali mencuat setelah sebuah showroom mobil bekas di Ponorogo, Prabu Motor, mengunggah foto-foto unit kendaraan tersebut melalui akun media sosial resminya. Dalam unggahan itu, tampak beberapa unit Gran Max berwarna putih yang masih menampilkan stiker identitas program MBG pada bodi kendaraan.Beda Data Polisi dan TNI soal Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Mana yang Benar?Unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Selain karena kondisi mobil yang masih terlihat layak, harga yang ditawarkan juga dinilai sangat rendah dibandingkan harga pasar pada umumnya.Dalam keterangan unggahan, pihak showroom menyebutkan bahwa unit kendaraan operasional MBG tersedia dan siap dibeli, dengan harga mulai dari Rp40 jutaan. Pernyataan tersebut sontak memicu beragam reaksi dari warganet.Banyak pengguna media sosial yang kemudian membanjiri kolom komentar dengan berbagai pertanyaan. Mulai dari kondisi mesin, kelengkapan dokumen kendaraan, hingga legalitas penjualan mobil yang sebelumnya diduga digunakan untuk program nasional.Secara umum, harga yang ditawarkan dinilai tidak wajar. Di pasar kendaraan bekas, mobil Daihatsu Gran Max dengan tahun produksi yang relatif baru biasanya masih dipasarkan di kisaran Rp70 juta hingga Rp90 juta, tergantung kondisi fisik dan spesifikasi kendaraan.Selisih harga yang cukup signifikan ini membuat sebagian masyarakat menaruh kecurigaan sekaligus rasa penasaran terhadap asal-usul kendaraan tersebut. Terlebih, identitas sebagai kendaraan operasional program pemerintah masih terlihat jelas pada beberapa unit.Di sisi lain, ada pula warganet yang melihat fenomena ini sebagai peluang bisnis. Dengan harga yang relatif terjangkau, kendaraan tersebut dinilai potensial untuk dijadikan armada usaha, seperti distribusi barang atau logistik.Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa DiauditMeski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai status kendaraan tersebut, termasuk apakah penjualan tersebut telah sesuai prosedur atau justru menyalahi aturan.Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kejelasan mengenai asal-usul serta legalitas penjualan kendaraan tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan aset program.***

Lingkaran.id - Pemerintah Arab Saudi resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini dilakukan setelah hasil pemantauan hilal menunjukkan bahwa bulan sabit Syawal tidak terlihat pada akhir Ramadan.Keputusan tersebut diumumkan oleh Mahkamah Agung Arab Saudi setelah melakukan rukyatul hilal pada Rabu malam, 18 Maret 2026, yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1447 H. Berdasarkan hasil pengamatan, hilal tidak tampak di sejumlah lokasi pemantauan.GDI Gelar “Berbagi Ramadan” di Panti Asuhan Ikhlas Berbagi, Perkuat Kepedulian Sosial di Bulan SuciDengan tidak terlihatnya hilal, maka bulan Ramadan tahun ini disempurnakan menjadi 30 hari. Artinya, umat Muslim di Arab Saudi akan menjalankan ibadah puasa hingga genap satu bulan penuh sebelum merayakan Idul Fitri keesokan harinya.Penetapan ini sekaligus menjadi acuan bagi pelaksanaan salat Id yang dijadwalkan berlangsung sekitar 15 menit setelah matahari terbit pada hari raya. Tradisi ini merupakan bagian dari tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri di negara tersebut.Perbedaan Metode Hisab dan Rukyat Muhammadiyah dan NU Lebaran 2026, Berikut Penjelasan LengkapnyaKeputusan Arab Saudi ini juga menjadi perhatian umat Muslim di berbagai negara, mengingat posisi negara tersebut kerap menjadi rujukan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Meski demikian, setiap negara tetap memiliki metode dan otoritas masing-masing dalam menetapkan awal Syawal.Dengan keputusan ini, suasana perayaan Idul Fitri di Arab Saudi dipastikan berlangsung pada Jumat, menandai berakhirnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.***