
Menurut Bahlil, eskalasi konflik yang melibatkan sejumlah negara besar berpotensi memengaruhi distribusi dan stabilitas harga minyak dunia. Ia menegaskan bahwa situasi geopolitik saat ini sulit diprediksi, sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengamankan kebutuhan energi nasional.
“Kita tidak bisa memastikan kapan kondisi ini akan berakhir. Karena itu, langkah mitigasi harus segera dilakukan,” ujarnya saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pasokan energi di dalam negeri, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji, masih dalam kondisi aman untuk beberapa waktu ke depan. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi global guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi.
Dalam penjelasannya, Bahlil mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih cukup tinggi, terutama untuk bensin dan elpiji. Saat ini, sekitar 50 persen kebutuhan bensin masih dipenuhi dari impor, sementara elpiji bahkan mencapai sekitar 70 persen dari pasokan luar negeri.
Di sisi lain, dua kapal milik Pertamina International Shipping dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut, yakni PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, saat ini berada dalam kondisi aman dan terus dalam pemantauan intensif.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait guna memastikan kelancaran pelayaran kapal tersebut.
BREAKING NEWS: Purbaya Yudhi Sadewa Perpanjang Batas Lapor SPT hingga Akhir April 2026
Sebagai langkah strategis, pemerintah berencana memperluas sumber impor minyak dari luar kawasan Timur Tengah. Diversifikasi pasokan ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu wilayah yang rentan terhadap konflik.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti.
Ke depan, dinamika geopolitik global dipastikan akan terus memengaruhi kebijakan energi nasional. Oleh karena itu, pemerintah menilai respons cepat dan strategi yang adaptif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.