Utang Rp36 Miliar Terbongkar, Ini Penyebab Obat di RSUD Tabanan Langka
Kunjungan tersebut dilakukan setelah muncul laporan mengenai masalah keuangan yang berdampak pada operasional rumah sakit. Tidak hanya memengaruhi ketersediaan obat, persoalan tersebut juga disebut menyebabkan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan bagi sejumlah pegawai.
Disorot Usai Video Joget, Mitra MBG Dapat Rp6 Juta per Hari dan Lapor Polisi
Dalam sidak tersebut, dewan menemukan adanya beban keuangan yang cukup besar. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu diketahui memiliki tunggakan pembayaran obat-obatan serta bahan medis habis pakai (BMHP) dengan nilai yang mencapai lebih dari Rp36 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menilai situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia bahkan menyarankan dilakukannya audit apabila persoalan piutang pasien yang menjadi salah satu penyebab tekanan keuangan rumah sakit tidak segera diselesaikan.
Menurut Wastana, kondisi keuangan RSUD Tabanan saat ini dipengaruhi oleh banyaknya pasien umum yang datang berobat meskipun tidak masuk kategori darurat. Meski demikian, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada mereka sesuai ketentuan layanan kesehatan.
Ia mencontohkan sejumlah kasus pasien yang langsung datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) tanpa melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kondisi tersebut membuat biaya perawatan tidak dapat diklaim ke BPJS Kesehatan, sehingga akhirnya menjadi beban keuangan rumah sakit.
“Misalnya pasien datang dengan demam tinggi saat di rumah, namun saat tiba di rumah sakit kondisinya sudah tidak dalam kategori darurat. Akhirnya statusnya menjadi pasien umum,” jelasnya.
Situasi seperti ini, lanjutnya, terjadi cukup sering sehingga secara perlahan menambah beban biaya operasional rumah sakit. Di satu sisi, pihak rumah sakit tidak bisa menolak pasien karena berkewajiban memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Beda Data Polisi dan TNI soal Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Mana yang Benar?
Saat ini RSUD Tabanan beroperasi dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berarti pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri. Dengan sistem tersebut, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas finansial agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
DPRD Tabanan berharap hasil sidak ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit sekaligus pemerintah daerah untuk segera mencari solusi, sehingga masalah kelangkaan obat maupun beban utang dapat ditangani tanpa mengganggu layanan kesehatan masyarakat.***
