Lingkaran.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana mengaktifkan kembali rute kereta api Kertapati-Indralaya (Kertalaya) yang sebelumnya berhenti beroperasi sejak 2019. Re-operasional layanan ini ditargetkan mulai pertengahan tahun 2025 sebagai solusi transportasi bagi mahasiswa dan tenaga akademik Universitas Sriwijaya (Unsri).Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai reaktivasi KA Kertalaya masih berlangsung antara Pemprov Sumsel, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, PT KAI, serta pihak Universitas Sriwijaya.Viral! Satu Keluarga Nekat Keluar Mobil di Area Satwa Taman Safari: Masuk Daftar Hitam“Kami ingin menghidupkan kembali rute KA Kertalaya agar bisa beroperasi lagi seperti pada 2019. Targetnya, pertengahan tahun ini sudah bisa dijalankan,” kata Elen dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).Dalam diskusi yang dilakukan, ada usulan untuk memperpanjang jalur rel KA hingga masuk ke dalam area kampus Unsri. Jika rencana ini terealisasi, layanan transportasi di dalam kampus nantinya akan dilanjutkan dengan bus kampus sebagai moda penghubung terakhir.“Ini masih dalam tahap kajian, tetapi harapannya di titik akhir nanti, mahasiswa bisa melanjutkan perjalanan dengan bus di dalam area kampus,” jelas Elen.Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Rompi Oranye Dan Borgol Jadi Akhir Drama PanjangMenurut Elen, jumlah mahasiswa yang semakin meningkat menjadi salah satu alasan utama dihidupkannya kembali rute ini. Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan di jalan raya akibat tingginya mobilitas mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi.“Reaktivasi rute ini tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk tenaga akademis. Semoga ini bisa menjadi solusi efektif dalam menyediakan moda transportasi yang aman sekaligus membantu menekan angka kecelakaan,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung menunjukkan ketegasannya di hari pertama menjabat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo. Salah satu langkah awal yang diambilnya adalah mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur terkait larangan siswa bepergian ke luar provinsi dalam kegiatan study tour."Saya tidak menunda pekerjaan. Hari pertama langsung kerja dan hari ini juga sudah ada keputusan untuk menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar aturan gubernur," ujar Dedi usai pelantikannya di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2025).Pelantikan Serentak 961 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo, Pertama Dalam Sejarah Indonesia!Selain menindak pelanggaran aturan study tour, Dedi juga menegaskan komitmennya dalam membenahi berbagai permasalahan di sekolah, termasuk pungutan liar (pungli). Ia telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan inspeksi terhadap sekolah-sekolah yang diduga melakukan pungutan tidak sesuai aturan."Ini bagian dari upaya kami dalam memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat. Isu-isu seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pungli, dan study tour menjadi perhatian utama karena meresahkan masyarakat," tambahnya.Dedi menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ini telah ia pertimbangkan jauh sebelum pelantikannya. Menurutnya, biaya perjalanan yang dikenakan kepada siswa, khususnya di SMAN 6 Depok, berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta per siswa, yang dinilai sangat membebani orang tua.Ratusan Siswa MAN 2 Kota Bekasi Gelar Aksi Damai, Tuntut Transparansi Dana Sekolah"Lebih baik siswa belajar di lingkungan sendiri daripada harus pergi ke provinsi lain dengan biaya besar," tegasnya.Ia juga mengkritik kegiatan study tour ke daerah seperti Yogyakarta dan Bali yang lebih menyerupai acara piknik dibanding kegiatan edukatif. Dengan kebijakan ini, Dedi berharap anggaran yang selama ini digunakan untuk study tour bisa dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat bagi siswa dan sekolah."Piknik itu boleh, tetapi sebaiknya dilakukan oleh keluarga masing-masing jika mampu. Tidak perlu dilembagakan oleh sekolah," lanjutnya.***

Lingkaran.id - Artis Nikita Mirzani (NM) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha skincare, Reza Gladys. Keputusan ini diumumkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, pada Kamis (20/2/2025), mengonfirmasi bahwa selain Nikita Mirzani, asistennya yang berinisial IM juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Mereka diduga melakukan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik serta terindikasi terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Ajukan Penangguhan Penahanan, Vadel Badjideh Beralasan Ingin Ikut Kompetisi Dance"Benar, Sdri NM dan Sdr IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara," ungkap Ade Ary.Setelah penetapan status tersangka, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani dan IM. Namun, keduanya mengajukan penundaan dengan alasan memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan."Penyidik telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap tersangka NM dan IM dari kuasa hukum mereka pada tanggal 19 Februari 2025," ujar Ade.Sebagai gantinya, pihak kepolisian akan menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut pada Senin, 3 Maret 2025, pukul 13:00 WIB. Kasus ini bermula pada Selasa (11/2/2025), ketika Reza Gladys melaporkan bahwa nama dan produk miliknya mendapat komentar negatif dari akun TikTok milik Nikita Mirzani. Merasa dirugikan, Reza pun berinisiatif untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, pada 13 November 2024.Namun, pertemuan tersebut justru berujung pada dugaan pemerasan. Menurut laporan, Nikita meminta uang sebesar Rp 5 miliar sebagai "uang tutup mulut", agar dirinya tidak lagi membahas Reza dan bisnisnya di media sosial.Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 Juta"Respons dari terlapor adalah ancaman akan membongkar lebih banyak informasi di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan finansial. Terlapor meminta Rp 5 miliar agar tidak lagi membicarakan korban," jelas Ade Ary.Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang secara bertahap dengan total mencapai Rp 4 miliar ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani."Atas kejadian tersebut, korban merasa diperas dan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar," lanjutnya.Merasa tidak mendapatkan keadilan, Reza akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi pada 3 Desember 2024. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan pihak lain serta kemungkinan adanya aliran dana yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang. Banyak pihak menunggu kelanjutan proses hukum yang akan dihadapinya dalam kasus ini.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan melahirkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Momen tak terduga ini terjadi saat perempuan tersebut tengah dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya untuk persiapan persalinan.Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita yang diketahui bernama Laswati, bersama suaminya, Ardi Adrian, sedang mengisi bahan bakar sepeda motor. Saat itu, Laswati yang sudah memasuki usia kehamilan tua mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Ia dan suaminya berencana melangsungkan persalinan di rumah orang tuanya di Puncak Mulya, Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul.Rocky Gerung Bakar Semangat Mahasiswa dalam Aksi 'Indonesia Gelap', Kalian Punya Hak Menentukan Arah Negeri!"Istri saya memang sudah waktunya melahirkan. Sejak pagi sudah merasakan kontraksi ringan, jadi kami memutuskan untuk berangkat dari rumah di Ciogong Sindangbarang ke rumah mertua di Naringgul," ujar Ardi Adrian, dikutip pada Jumat (21/2/2025).Namun, perjalanan yang seharusnya berjalan lancar berubah menjadi situasi darurat ketika air ketuban Laswati tiba-tiba pecah disertai pendarahan. Melihat kondisi ini, Ardi segera mencari kendaraan untuk membawa istrinya ke puskesmas terdekat."Setelah ketuban pecah, terjadi pendarahan. Saya langsung berusaha menenangkan istri sambil mencari kendaraan agar bisa segera membawanya ke puskesmas," tambahnya.Namun, sebelum bantuan datang, Laswati melahirkan bayinya dalam kondisi berdiri. Bayi yang baru lahir tersebut nyaris terjatuh, tetapi beruntung tubuhnya tertahan oleh kaki sang ibu sebelum menyentuh tanah.Gunung Marapi Kembali Erupsi, Dentuman Keras Terasa Hingga Warga Panik"Selang dua menit setelah saya mencari kendaraan, tiba-tiba istri saya melahirkan. Posisinya sambil berdiri, tapi untungnya bayi tidak langsung jatuh ke tanah. Kepala bayi mengenai paha ibunya dulu sebelum akhirnya tersangga oleh kakinya," ungkap Ardi.Setelah proses persalinan mendadak tersebut, bayi berjenis kelamin laki-laki itu segera dibawa ke puskesmas bersama ibunya untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa langka ini sontak menarik perhatian publik, dengan banyak warganet yang memberikan doa serta pujian atas ketenangan pasangan ini dalam menghadapi situasi darurat. Beruntung, baik ibu maupun bayi dalam kondisi selamat dan sehat.***

Lingkaran.id - Tri Cahyaningsih, seorang buruh pabrik asal Boyolali yang berhasil meraih skor tertinggi dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, harus menerima kenyataan pahit setelah dinyatakan tidak lolos dalam tahap tes kesehatan.Meski memperoleh skor impresif sebesar 476 dalam SKD, impian Tri untuk menjadi abdi negara harus tertunda lantaran dirinya tidak memenuhi syarat tinggi badan yang ditetapkan. Dalam pemeriksaan kesehatan, tinggi badannya tercatat hanya 157,5 cm, sedangkan ketentuan minimal adalah 158 cm.Fakta-Fakta Penahanan Hasto Kristiyanto, Dari Rompi Oranye Hingga Dugaan Perintangan Kasus Harun Masiku“Persyaratan tinggi badan minimal 158 cm. Saat pengukuran di tes kesehatan, ternyata saya hanya 157,5 cm,” ungkap Tri saat diwawancarai pada Rabu (19/2/2025).Warga Desa Penggung, Kecamatan Boyolali ini mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Namun, ia tetap berusaha menerima kenyataan dengan lapang dada meski hanya terpaut setengah sentimeter dari batas minimum.“Tentu saja kecewa, cuma kurang 0,5 cm. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin memang belum rezeki saya,” ujar Tri dengan nada pasrah.Meskipun menghadapi kegagalan, semangatnya untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil tidak surut. Tri menyatakan dirinya akan mencoba kembali pada seleksi CPNS berikutnya jika ada formasi yang sesuai.“Kalau nanti ada pendaftaran lagi dan formasinya cocok, saya pasti akan mendaftar lagi. Apalagi nilai SKD saya masih bisa digunakan,” tegasnya.Kabar tentang gugurnya Tri dalam seleksi CPNS langsung menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang mengkritik betapa ketatnya persyaratan seleksi kerja di Indonesia, terutama dalam hal administratif yang dianggap kurang relevan dengan kompetensi.“Udah pinter, nilainya tinggi, tapi gagal cuma gara-gara setengah sentimeter? Emang mau kerja atau jadi model?,” tulis salah satu warganet di media sosial.Pelantikan Serentak 961 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo, Pertama Dalam Sejarah Indonesia!Tak sedikit pula yang menilai bahwa persyaratan tinggi badan tidak seharusnya menjadi faktor penentu utama dalam seleksi CPNS, terutama untuk posisi yang tidak membutuhkan kriteria fisik tertentu.“Banyak orang berprestasi yang akhirnya malah gagal hanya karena syarat-syarat yang kurang masuk akal. Susah banget cari kerja di Indonesia,” komentar warganet lainnya.Seiring dengan meningkatnya perbincangan di dunia maya, tagar #KaburAjaDulu pun mulai ramai digunakan oleh netizen. Istilah ini mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, hingga muncul sindiran bahwa lebih baik mencari kesempatan di luar negeri terlebih dahulu. Harapannya, ke depan ada evaluasi terhadap aturan seleksi, sehingga kandidat terbaik bisa diterima berdasarkan kompetensinya, bukan sekadar memenuhi syarat fisik semata.***

Lingkaran.id - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya pada Rabu (19/2/2025) malam. Letusan terjadi sekitar pukul 20.31 WIB, disertai suara dentuman keras yang terdengar hingga ke Batu Taba, Kabupaten Agam, sehingga memicu kepanikan warga setempat. Menurut keterangan warga, dentuman tersebut terdengar cukup jelas meskipun intensitasnya tidak sekuat yang terjadi pada pagi hari."Suara dentuman sangat keras. Kami tinggal di daerah Batu Taba, tapi kali ini suara yang saya dengar tidak sekuat yang terjadi pagi tadi," ungkap Rizal, salah satu warga setempat.Viral! ASN Diduga Tendang dan Injak Siswa yang Menolak Program Makanan Bergizi GratisKepala Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Marapi di Bukittinggi, Ahmad Rifandi, mengonfirmasi bahwa erupsi kali ini disertai lontaran abu vulkanik."Erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 30,7 mm dan berlangsung selama sekitar 54 detik," jelasnya.Ahmad Rifandi juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap potensi lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Jika hujan turun di kawasan Gunung Marapi, material vulkanik yang terbawa air bisa menyebabkan banjir lahar dingin yang berbahaya."Ancaman lahar dingin juga perlu diwaspadai, terutama oleh warga yang tinggal di aliran sungai, jika hujan turun di sekitar Gunung Marapi," tambahnya.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri KlarifikasiSaat ini, status aktivitas Gunung Marapi berada di Level II (Waspada) setelah sebelumnya sempat dinaikkan ke Level III (Siaga) akibat meningkatnya intensitas erupsi. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung dan mengimbau warga untuk mengikuti arahan dari BPBD serta tidak melakukan aktivitas di zona berbahaya di sekitar kawah.Masyarakat di sekitar Gunung Marapi diimbau untuk tetap waspada, menggunakan masker guna menghindari dampak abu vulkanik, dan segera melapor kepada pihak terkait jika terjadi peningkatan aktivitas gunung yang lebih signifikan.

Lingkaran.id - Pengacara kontroversial Firdaus Oiwobo kembali menjadi sorotan publik usai mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dalam sebuah video yang beredar, Firdaus mengklaim bahwa dirinya berasal dari keluarga terpandang dan bahkan menyebut bahwa ari-arinya saat lahir ditanam di depan Istana Kepresidenan.Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus saat menyinggung rivalnya, Hotman Paris Hutapea. Ia membandingkan kekayaan Hotman dengan miliknya dan mengklaim bahwa aset yang dimilikinya jauh lebih besar. Tak hanya itu, ia juga meremehkan properti yang dimiliki Hotman, seperti ruko dan koleksi berlian, serta mobil mewahnya.Firdaus Oiwobo Protes Pembekuan Sumpah Advokat, Ancam Gugat PTUN dan Tuntut Ganti Rugi Rp 1 Triliun"Hotman itu tanahnya cuma sepetak, ya kalah. Apalagi dibandingkan dengan aset saya yang segunung," ujar Firdaus dalam video yang dikutip pada Kamis (20/2/2025)."Enggak ada apa-apanya Hotman itu. Cuma punya ruko berapa biji, sama berliannya yang dia bangga-banggakan itu, sama Lamborghini. Kalau saya kan gunung, gimana?," tambahnya dengan nada penuh percaya diri.Firdaus semakin geram setelah Hotman menyarankan dirinya untuk pulang kampung, terutama setelah izin praktik hukumnya dicabut. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah asli Jakarta dan memiliki garis keturunan yang dekat dengan lingkungan Istana Kepresidenan. Ia kemudian balik menyerang Hotman dengan menyuruhnya untuk kembali ke kampung halamannya."Oh enggak, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ari-ari saya ditanam di Jakarta," tegas Firdaus."Hotman yang pulang kampung saja, karena dia dari sana, dari Siantar atau Simalungun, entah di mana itu. Lu pulang aja, Hotman, lu nggak pantas di Jakarta," ucapnya dengan nada menantang.Razman Arif Nasution Semprot Awak Media: Tak Terima Awak Media Prioritaskan Pertanyaan untuk Vadel BadjidehFirdaus pun mengklaim bahwa keluarganya memiliki keterkaitan erat dengan Istana Kepresidenan dan menyebutkan bahwa ari-ari ditanam di depan Istana Presiden."Saya ini orang Jakarta asli, lahir di Jakarta. Saya orang elit. Kakek saya kerja di Istana, bokap saya juga di Istana, dan ari-ari saya ditanam di depan Istana Presiden. Ingat itu!," pungkasnya dengan nada penuh kebanggaan.Pernyataan Firdaus ini pun langsung menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mempertanyakan kebenaran ucapannya, sementara yang lain menilai bahwa pernyataannya hanya sekadar sensasi untuk menarik perhatian. Hingga kini, baik Hotman Paris maupun pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi terhadap klaim Firdaus tersebut.***

Lingkaran.id - Sikap Vadel Badjideh saat menjalani masa tahanan terus menjadi sorotan publik. Mantan kekasih Lolly ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan yang tak terduga, yaitu ingin mengikuti kompetisi dance internasional yang telah dijadwalkan.Kuasa hukum Vadel, Rahmat Riyadi, membenarkan bahwa permohonan tersebut telah diajukan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan apakah pengajuan itu akan diterima atau tidak."Penangguhan penahanan masih dalam proses karena surat sudah masuk ke Pak Kapolres, kita tunggu," ujar Rahmat Riyadi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 JutaRahmat menjelaskan bahwa proses pengajuan penangguhan penahanan membutuhkan waktu bervariasi, tergantung pada kesibukan pihak kepolisian."Biasanya paling cepat satu hari, tapi umumnya sekitar tiga sampai lima hari untuk mendapatkan jawaban. Surat itu awalnya masuk ke bagian umum dulu, baru kemudian naik ke meja Pak Kapolres," lanjutnya.Lebih lanjut, Rahmat mengungkapkan bahwa ada empat alasan utama yang menjadi pertimbangan dalam pengajuan permohonan ini.Usia dan Pendidikan VadelMenurut Rahmat, Vadel masih berusia muda dan masih menjalani pendidikan tinggi. Oleh karena itu, tim kuasa hukum berharap agar dia dapat menyelesaikan studinya dengan baik tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.Kondisi Kesehatan Ibu KandungFaktor kedua yang menjadi perhatian adalah kondisi kesehatan ibu Vadel. Ibunya sudah beberapa hari ini sakit-sakitan dan sangat merindukan anaknya. Ia berharap alasan ini dapat menjadi pertimbangan agar Vadel bisa kembali ke rumah.Kompetisi Dance InternasionalSalah satu alasan yang cukup mengejutkan adalah bahwa Vadel telah dijadwalkan untuk mengikuti ajang kompetisi dance internasional pada Maret mendatang dan berharap agar Vadel bisa tetap membela Indonesia dalam kompetisi tersebut.Prestasi yang Mengharumkan Nama IndonesiaRahmat juga menekankan bahwa Vadel memiliki sejumlah prestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional untuk menjadi pertimbangan bagi Pak Kapolres untuk memberikan penangguhan.Terkait jaminan dalam pengajuan permohonan ini, Rahmat menjelaskan bahwa ayah Vadel, Umar, siap bertanggung jawab atas anaknya. Rahmat juga mengungkapkan bahwa sejak malam penangkapan pada 13 Februari, pihaknya sudah mengajukan permohonan agar Vadel tidak ditahan.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri Klarifikasi"Untuk yang menjadi jaminan itu Pak Umar, ayahnya," jelasnya. "Saat penangkapan, kami langsung mengajukan permohonan sekitar pukul 8 atau 9 malam. Namun, permohonan itu belum bisa dikabulkan, sehingga Vadel tetap menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka," paparnya.Lebih lanjut, Rahmat mengatakan bahwa permohonan penangguhan resmi telah diajukan kembali pada 16 Februari. Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, terutama mengingat alasan yang diajukan Vadel dalam upayanya untuk keluar dari tahanan. Keputusan dari pihak kepolisian mengenai permohonan ini pun dinantikan banyak pihak."Sudah berjalan dua hari sejak pengajuan, dan kami masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian," pungkasnya.***

Lingkaran.id - Aturan yang diterapkan di tempat wisata seperti Taman Safari dirancang untuk memastikan keselamatan pengunjung sekaligus menjaga kenyamanan satwa liar. Namun, tidak semua pengunjung mematuhi peraturan tersebut. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan aksi nekat satu keluarga yang melanggar aturan dengan keluar dari mobil mereka saat berada di area satwa liar Taman Safari Bogor.Video yang pertama kali diunggah oleh akun Instagram @radendim ini memperlihatkan detik-detik sekelompok pengunjung turun dari kendaraan mereka, meskipun papan larangan telah jelas terpampang. Dalam rekaman tersebut, terlihat seekor singa yang tengah beristirahat di bawah struktur menyerupai pohon. Tak lama berselang, beberapa orang dari mobil berwarna silver keluar dan berjalan santai di sekitar area satwa. Mirisnya, bukan hanya orang dewasa yang terlibat, tetapi anak-anak juga ikut turun dari mobil, tanpa menyadari bahaya yang mengintai.Remaja SMP Naik Pelaminan Gantikan Kakak Kabur Jelang Akad Nikah“Bukan untuk ditiru. Siapapun kamu tetap harus mengikuti peraturan yang ada, apalagi di kebun binatang. Peraturan dibuat untuk dipatuhi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, bukan malah dilanggar,” tulis akun @radendim dalam unggahannya, yang kemudian dikutip pada Selasa (18/2/2025).Insiden ini segera mendapat tanggapan dari pihak Taman Safari Indonesia (TSI). Senior VP Marketing TSI, Alexander Zulkarnain, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan keluarga tersebut sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi.“Kami sudah mengidentifikasi nomor pelat kendaraan mereka dan memutuskan untuk melarang mereka kembali ke Taman Safari. Keselamatan pengunjung dan kesejahteraan satwa adalah prioritas utama kami,” ujar Alexander dalam pernyataannya pada Selasa (18/2/2025).Dengan keputusan ini, keluarga yang melanggar aturan tersebut kini masuk dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan lagi mengunjungi kawasan Taman Safari Bogor. TSI berharap kebijakan tegas ini bisa menjadi pelajaran bagi pengunjung lain agar lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku.Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 JutaSebagai upaya pencegahan, TSI berencana meningkatkan pengawasan di dalam area Safari Journey dan menambah edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki kawasan satwa liar. Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa jika ada pengunjung yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan hewan, tersedia area “Baby Zoo” yang lebih aman dan diawasi oleh tim perawat hewan profesional.“Kami menyediakan fasilitas di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan satwa dalam lingkungan yang aman, sehingga kejadian seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi,” tambah Alexander.Insiden ini menjadi peringatan bagi semua wisatawan agar selalu mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pengelola tempat wisata. Keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pengelola, tetapi juga para pengunjung yang harus sadar akan bahaya yang mungkin terjadi jika mereka bertindak ceroboh.***

Lingkaran.id - Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bekasi menggelar aksi damai pada Senin, 17 Februari 2025, sekitar pukul 07.00 WIB. Aksi ini berlangsung di halaman sekolah saat apel pagi sebagai bentuk protes terhadap Kepala Sekolah, Nina Indriana, yang dianggap kurang transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah.Seorang siswa berinisial J mengungkapkan bahwa sejak Nina menjabat pada tahun 2023, ia pernah menjanjikan sejumlah perbaikan fasilitas, seperti pembangunan kamar mandi yang lebih baik, pemasangan sistem absensi fingerprint, serta kamera CCTV. Namun, meskipun ada beberapa fasilitas yang telah dibangun, manfaatnya dinilai belum maksimal dirasakan oleh para siswa.Viral! ASN Diduga Tendang dan Injak Siswa yang Menolak Program Makanan Bergizi Gratis"Banyak fasilitas yang belum optimal. Kamar mandi misalnya, pintunya tidak memiliki kunci, beberapa keran rusak, gayung hilang, dan penutup toilet duduk pun ada yang patah," ungkap J sebagaimana dilansir oleh bekaci.suara.com.Selain itu, minimnya dukungan sekolah terhadap kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi keluhan utama. Para siswa merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan ini tidak dialokasikan secara memadai, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar honor pelatih. Padahal, setiap bulan siswa telah membayar SPP sebesar Rp250.000."Kami harus membayar pelatih sendiri karena sekolah tidak menganggarkan dana untuk itu. Padahal, biaya yang kami bayarkan seharusnya mencakup kebutuhan ekstrakurikuler," tambah J.Masalah lain yang mencuat adalah ketidakjelasan pelaksanaan wisuda bagi siswa kelas 12. Meskipun siswa telah diminta membayar Rp1,4 juta, hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal wisuda."Kami sudah membayar biaya wisuda, tetapi hingga saat ini belum ada informasi jelas mengenai kapan acara akan dilaksanakan," keluh J.Merespons aksi protes ini, Kepala Sekolah Nina Indriana mengakui bahwa masih ada beberapa fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan, seperti atap kelas yang bocor. Ia berjanji akan menuntaskan perbaikan tersebut pada tahun 2025. Terkait tuntutan agar dirinya mundur, Nina menyatakan bahwa ia siap menerima keputusan dari pimpinan Kementerian Agama Kota Bekasi.Viral Dua Oknum Dinas Perhubungan Diduga Lakukan Pungli dan Kekerasan terhadap Sopir"Beberapa perbaikan memang sudah kami lakukan, namun masih ada yang belum selesai. Kami akan menyelesaikannya tahun ini," ujar Nina."Jika pimpinan memutuskan untuk mengganti saya, maka saya akan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada," ucapnya.Aksi damai ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi pengelolaan dana sekolah serta perbaikan fasilitas demi kenyamanan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh siswa MAN 2 Kota Bekasi.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada hari ini, Rabu (19/2/2025). Salah satu posisi yang disebut akan mengalami pergantian adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), yang saat ini dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro. Langkah reshuffle ini menjadi perhatian publik, terutama di lingkungan pemerintahan dan akademisi.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pergantian ini. Namun, ia mengakui bahwa kabar mengenai reshuffle ini cukup mengejutkan.Presiden Prabowo Beri Kado Lebaran: THR Cair Lebih Awal, Diskon Tiket, dan Stabilisasi Pangan"Kami di Komisi X belum mendapatkan informasi resmi, tetapi mendengar kabar ini tentu cukup mengejutkan. Meski demikian, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada beliau," ujar Lalu kepada wartawan pada Rabu (19/2/2025).Lalu juga menegaskan bahwa siapapun yang menggantikan Satryo nantinya harus mampu menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi serta pengembangan sains dan teknologi di Indonesia."Yang kami harapkan adalah pengganti yang memiliki visi yang kuat dan lebih mampu mengakselerasi perkembangan pendidikan tinggi serta inovasi teknologi di Indonesia," tambahnya.Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya agenda pelantikan pejabat negara pada sore hari ini. Meski demikian, ia tidak secara spesifik menyebutkan nama-nama yang akan mengalami pergantian."Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti," ujar Mayor Teddy saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).Selain pergantian Mendiktisaintek, kabar lain yang beredar juga menyebutkan bahwa Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, juga akan digantikan. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan kedua pejabat tersebut, nama Brian Yuliarto, seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), santer dikabarkan akan mengisi posisi Mendiktisaintek yang ditinggalkan oleh Satryo.Wamenaker Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu: Silakan Pergi, Tak Perlu KembaliSebelumnya, Brian Yuliarto pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB untuk periode 2025-2030. Jika benar ia ditunjuk sebagai Mendiktisaintek, maka diharapkan ia mampu membawa terobosan baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi serta riset dan teknologi di Indonesia.Keputusan Presiden Prabowo untuk merombak kabinet di awal masa jabatannya ini tentu menjadi sorotan banyak pihak. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa visi dan misi pemerintahannya dapat dijalankan dengan optimal oleh para pembantunya di kabinet.***

Lingkaran.id - Rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai bahwa keberadaan lembaga ini berpotensi melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut Alamsyah, dalam skema yang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru, BPK dan KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau tindakan hukum terhadap Danantara. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit dan penegakan hukum terhadap Danantara. Dampaknya, potensi korupsi di BUMN yang berada di bawah lembaga ini akan semakin besar,” ujar Alamsyah dalam sebuah diskusi di kantor ICW pada Senin, 17 Februari 2025.BPI Danantara memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang BUMN yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Dalam regulasi tersebut, sistem pemeriksaan laporan keuangan BUMN mengalami perubahan signifikan.Kini, audit tahunan perusahaan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan berbentuk persero, penunjukan akuntan publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara bagi perusahaan umum (Perum), keputusan tersebut diambil oleh Menteri BUMN. BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat melakukan audit jika diminta oleh DPR atau untuk tujuan pemeriksaan tertentu.Dalam aturan yang baru, presiden memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan BUMN. Presiden dapat memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN, sementara saham seri B atau saham biasa akan dikelola langsung oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur penyertaan modal negara bagi BUMN, serta menjadi bagian dari komite penyelamatan BUMN.Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh perubahan utama dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam tata kelola BUMN. Kini, tugas pengelolaan atau operasional BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara. Sementara itu, Kementerian BUMN hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas.Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 JutaDalam Pasal 3M Undang-Undang BUMN terbaru, disebutkan bahwa Danantara memiliki dewan pengawas serta badan pelaksana. Menteri BUMN, berdasarkan Pasal 3N, ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Danantara, dibantu oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk langsung oleh presiden. Menteri BUMN juga memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menegaskan bahwa kasus korupsi di BUMN telah terjadi sebelum adanya Danantara. Berdasarkan pemantauan ICW, dalam periode 2016 hingga 2021, tercatat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 40 triliun.Dengan terbentuknya Danantara yang tidak dapat diaudit langsung oleh BPK dan KPK, Alamsyah khawatir bahwa potensi korupsi di lingkungan BUMN akan semakin sulit diberantas."Ini sangat krusial, karena bisa menjadi celah besar bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan dana demi kepentingan pribadi," ujarnya.***

Lingkaran.id - Saat ini masyarakat mulai menantikan kepastian pembukaan rekrutmen CPNS 2025. Antusiasme tinggi terhadap kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat calon pelamar terus memantau perkembangan terkait kebijakan seleksi tahun depan.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengisyaratkan bahwa pemerintah kemungkinan besar akan kembali membuka seleksi CPNS pada 2025. Namun, jumlah formasi serta mekanisme seleksi masih bergantung pada hasil rekrutmen tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung.SSCASN BKN 2025, Kapan Dibuka Dan Bagaimana Cara Membuat Akun?Salah satu faktor utama yang mendukung pembukaan seleksi CPNS tahun depan adalah kebutuhan tenaga kerja di kementerian baru yang akan dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penambahan ASN dinilai penting untuk mendukung implementasi program-program prioritas pemerintah.Kabar baik bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2025, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait batas usia pelamar. Jika sebelumnya batas usia maksimal pendaftar adalah 35 tahun, kini beberapa jabatan tertentu memungkinkan pelamar hingga usia 40 tahun.Selain itu, rekrutmen CPNS 2025 juga tetap memberikan peluang bagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK sederajat, D3, D4, S1, hingga jenjang magister.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu DisimakMeskipun kebijakan batas usia 40 tahun diperluas, aturan ini tidak berlaku untuk semua formasi. Jabatan yang bisa dilamar oleh pelamar berusia hingga 40 tahun meliputi:Dokter spesialisDokter gigi spesialisDokter pendidik klinisDosen dengan kualifikasi S3PenelitiPerekayasaDengan kebijakan ini, peluang bagi individu dengan pengalaman dan keahlian khusus di bidang strategis semakin terbuka. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pembukaan seleksi CPNS 2025. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dari pemerintah dan mempersiapkan diri sejak dini agar dapat bersaing dalam seleksi mendatang.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah terhadap seorang sopir viral di media sosial. Rekaman tersebut memicu reaksi keras dari publik, yang mengecam tindakan tidak terpuji itu.Dalam video yang beredar luas, terlihat kedua oknum Dishub tersebut menghentikan kendaraan sopir di jalan dan melakukan aksi pungli. Tak hanya itu, mereka juga diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap sang sopir. Percakapan dalam video menunjukkan ketegangan antara korban dan para pelaku. Ia kemudian melanjutkan dengan protes keras terhadap tindakan dua oknum tersebut.Remaja SMP Naik Pelaminan Gantikan Kakak Kabur Jelang Akad Nikah"Kenapa, Pak? Kenapa setiap saya lewat selalu diberhentikan?" tanya sopir dengan nada kesal."Kenapa harus dengan kekerasan? Ini tindakan kekerasan!" ujarnya.Berdasarkan informasi yang beredar, insiden ini terjadi di salah satu ruas jalan di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kejadian tersebut sontak memicu kecaman dari berbagai pihak yang menuntut agar pelaku segera ditindak.Menanggapi viralnya video tersebut, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.SSCASN BKN 2025, Kapan Dibuka Dan Bagaimana Cara Membuat Akun?"Kami sudah melihat video yang beredar dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Langkah pertama yang kami ambil adalah memanggil pihak Dinas Perhubungan Lampung Tengah untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan dua orang tersebut," ujar AKBP Andik.Pihak kepolisian memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Sementara itu, masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan stimulus bagi masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025. Sejumlah langkah strategis telah dipersiapkan guna menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.Salah satu kebijakan utama yang disampaikan adalah percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Presiden menegaskan bahwa pencairan THR akan dilakukan pada Maret 2025, mengingat perayaan Lebaran diperkirakan jatuh di akhir bulan tersebut.Wamenaker Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu: Silakan Pergi, Tak Perlu Kembali"Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan pada bulan Maret 2025," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).Selain memastikan pencairan THR tepat waktu, pemerintah juga meluncurkan berbagai program insentif ekonomi lainnya. Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon harga tiket pesawat, potongan tarif tol, serta program belanja dengan diskon besar-besaran seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu DisimakTak hanya itu, sektor pariwisata juga mendapat perhatian dengan adanya Program Pariwisata Mudik Lebaran, yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke berbagai daerah. Sementara itu, stabilisasi harga pangan juga menjadi prioritas utama guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat selama bulan Ramadan hingga Lebaran.Dengan sederet kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, sektor bisnis dan pariwisata semakin menggeliat, serta pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 dapat terus meningkat. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap seorang siswa SMP viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat berlangsungnya demonstrasi menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025).ASN yang terlibat dalam insiden ini diketahui berinisial VT, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Dalam video yang beredar luas, terlihat VT menendang salah satu siswa yang mengikuti aksi protes tersebut.Wamenaker Wajibkan Aplikator Ojol Berikan THR Tunai untuk DriverTak hanya itu, setelah melakukan tendangan, ia juga menginjak kaki siswa tersebut, yang sontak memicu kemarahan publik. Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menyoroti kejadian ini dan mengunggah rekaman tersebut ke platform X (Twitter)."Setelah menendang, ASN tersebut juga menginjak kaki siswa tersebut," tulisnya."Bahkan siswa SMP lebih berotak daripada ASN di sana dan hama-hama yang berdiri. Btw, itu seragam coklat fungsinya apa? Pajangan?," tambahnya.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri KlarifikasiDemonstrasi ini merupakan bagian dari aksi yang lebih besar di Papua, di mana banyak pelajar menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan mereka. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait insiden ini. Masyarakat pun menantikan respons dari instansi terkait guna memastikan tindakan yang sesuai terhadap ASN yang diduga melakukan kekerasan terhadap siswa.***

Lingkaran.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, menanggapi dengan santai viralnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika ada warga negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk berkarier di luar negeri tanpa kembali ke Tanah Air."Kalau memang mau pergi, ya silakan saja. Kalau perlu, jangan balik lagi," ujar Noel dengan nada bercanda saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, pada Senin (17/2/2025).Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu DisimakLebih lanjut, Noel menganggap fenomena munculnya tagar tersebut di media sosial sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan."Hashtag-hashtag seperti itu tidak masalah. Masa kita harus ambil pusing dengan hashtag?," tambahnya.Tagar #KaburAjaDulu belakangan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial setelah banyak netizen yang mengungkapkan keinginan untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Fenomena ini mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat yang merasa lebih tertarik untuk mengejar karier di luar negeri dibanding bertahan di dalam negeri.Dana PIP Siswa Dipotong: Terima Kasih Parpol Biar Dana Cepat Cair dan LancarMeski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait viralnya tagar tersebut dan implikasi lebih lanjut terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.***

Lingkaran.id - Seorang remaja kelas 3 SMP di Sulawesi Selatan harus menjalani pernikahan menggantikan kakaknya yang kabur menjelang akad nikah. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan menjadi sorotan di media sosial.Remaja berinisial IH menggantikan kakaknya, Wilda, yang menolak pernikahan dengan pria pilihan keluarga, Asdar. Pernikahan yang awalnya dirancang untuk Wilda itu digelar di Dusun Ta'lambua, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, pada Selasa (11/2/2025).SSCASN BKN 2025, Kapan Dibuka Dan Bagaimana Cara Membuat Akun?Menurut keterangan tetangga IH, Wilda awalnya bersedia menerima perjodohan, tetapi akhirnya memilih kabur sehari sebelum akad nikah. Keputusan ini diambil setelah keluarga Asdar datang melamar Wilda di Kalimantan, tempat ia dan ibunya merantau.Saat pernikahan semakin dekat, keluarga memutuskan untuk pulang kampung. Asdar kembali ke Bantaeng, sementara Wilda pulang ke Jeneponto. Namun, sehari sebelum akad nikah, Wilda melarikan diri dan menolak menjalani tradisi korongtigi (malam penyucian diri).Dalam situasi mendesak, orang tua Wilda meminta IH untuk menggantikan posisi kakaknya. Tanpa banyak keberatan, IH menyetujui permintaan tersebut. Sebelum akad nikah, keluarga calon mempelai pria meminta agar IH dan Asdar dipertemukan terlebih dahulu di Bantaeng. Setelah pertemuan itu, keduanya merasa cocok dan pernikahan pun dilangsungkan sesuai rencana.Kisah pernikahan ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Facebook Nars Dontu Vecek. Dalam unggahan tersebut, terlihat foto-foto pernikahan IH dan Asdar, termasuk momen ketika pengantin wanita mencium tangan suaminya.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu Disimak"Perempuan ini rela dan ikhlas menggantikan kakaknya sebagai pengantin. Salut, pikirannya dewasa. Buktikan bahwa kamu bisa bahagia," tulis Nars dalam unggahannya pada Kamis (13/2/2025).Reaksi warganet pun beragam, sebagian besar memberikan doa dan harapan agar pernikahan tersebut langgeng. Namun, ada pula yang menyayangkan keputusan kakak IH yang justru berdampak pada adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Hingga kini, kisah ini masih menjadi perbincangan hangat di berbagai di media sosial."Kenapa dari awal tidak menolak jika tidak ingin menikah? Kasihan adiknya yang harus mengorbankan pendidikan karena pernikahan ini. Semoga tetap bahagia," tulis salah satu pengguna media sosial.***

Lingkaran.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan bahwa perusahaan pengelola aplikasi ojek online (ojol) wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pengemudi menjelang Lebaran 2025. Pemberian THR kali ini harus dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya."Tidak lagi dalam bentuk beras atau sembako lainnya, kita menginginkan THR ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Tujuannya agar para driver benar-benar bisa merasakan suasana hari raya di rumah mereka, bukan sekadar menerima gula atau bantuan lain," ujar Immanuel saat berorasi dalam aksi demonstrasi pengemudi ojol di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin lalu.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri KlarifikasiLebih lanjut, pria yang akrab disapa Noel ini menegaskan bahwa pemberian THR untuk driver ojol kali ini bersifat wajib, bukan sekadar imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihak Kemnaker akan memastikan regulasi ini diwujudkan dalam bentuk aturan yang mengikat."Kali ini, kita bukan sekadar mengimbau. Apapun bentuknya, entah surat edaran atau peraturan menteri, aturan ini harus diterapkan dan tidak boleh diabaikan," tegasnya.Noel juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan manajemen aplikator terkait kewajiban ini. Menurutnya, aplikator sudah menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan THR kepada para driver, meskipun teknis pelaksanaannya masih dalam tahap negosiasi.Mahasiswa Gelar Aksi Demo Serentak dan Terpusat 'Indonesia Gelap', Ini Lima Tuntutannya"Kami sudah mengusulkan tunjangan hari raya kepada pihak aplikator. Sekarang, kami tengah merundingkan teknisnya, apakah diberikan sebagai bonus atau bantuan hari raya, namun yang pasti dalam bentuk uang tunai," jelas Noel."Aplikator sebenarnya sudah menyiapkan dana THR, tinggal menentukan teknis finalnya. Kami berharap mereka memberikan yang terbaik untuk driver," tambahnya.Terakhir, Noel menegaskan bahwa Kemnaker akan mengambil langkah tegas terhadap aplikator yang tidak memenuhi kewajiban ini. Namun, terkait bentuk sanksi yang akan diberikan, masih dalam tahap perumusan oleh biro hukum Kemnaker."Untuk sanksi, kami akan merumuskannya lebih lanjut dengan tim biro hukum," pungkasnya.

Lingkaran.id - Selebgram sekaligus pengusaha Denise Chariesta menyatakan kegeramannya atas tudingan yang menyebut dirinya sebagai buzzer berbayar. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Doktif, yang mengklaim bahwa Denise menerima bayaran sebesar Rp100 juta untuk menjalankan peran sebagai buzzer.Menanggapi hal tersebut, Denise dengan tegas membantah dan menantang siapa pun untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Bahkan, ia berani menawarkan imbalan sebesar Rp100 juta bagi siapa saja yang dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya benar-benar seorang buzzer.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri Klarifikasi"Kalau ada yang bisa memberikan bukti bahwa saya menerima Rp100 juta, sini saya kasih uangnya," ujar Denise saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu (16/2/2025)."Saya juga bakal beli cilok satu kontainer buat orang yang bisa kasih bukti itu," tambahnya.Tudingan ini bermula ketika Doktif menyebut Denise sebagai buzzer yang diduga bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya. Ia juga mengklaim bahwa Denise telah menerima bayaran untuk menjalankan peran tersebut. Namun, Denise menegaskan bahwa pernyataan Doktif tidak berdasar dan berpotensi menggiring opini publik yang salah tentang dirinya. Denise juga membantah keras telah menerima transfer uang sebesar Rp100 juta ke dalam rekening pribadinya."Itu namanya penggiringan opini. Seolah-olah saya benar-benar seorang buzzer hanya karena ucapan dia," kata Denise dengan nada kesal."Saya dituduh jadi buzzer, dibilang dibayar Rp100 juta, tapi kenyataannya uangnya nggak pernah cair," ujarnya.Tak tinggal diam, Denise kemudian menantang Doktif untuk membuktikan ucapannya dengan menunjukkan bukti konkret. "Mana buktinya saya terima Rp100 juta? Bisa nggak dibuktikan?" tegasnya.Mola BKN Resmi Diluncurkan! Cek Status NIP PPPK Tanpa ke Kantor BKNMerasa nama baiknya telah dicemarkan, Denise akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu (16/2/2025). Ia berharap laporan ini menjadi pelajaran agar seseorang tidak sembarangan melontarkan tuduhan tanpa didukung bukti yang jelas."Saya buat laporan ini karena ucapan yang dia lontarkan sudah masuk kategori fitnah. Biar ini jadi pelajaran, kalau bicara harus ada bukti, bukan sekadar tuduhan," tutup Denise dengan tegas.***