Presiden Prabowo Beri Kado Lebaran: THR Cair Lebih Awal, Diskon Tiket, dan Stabilisasi Pangan
"Kami di Komisi X belum mendapatkan informasi resmi, tetapi mendengar kabar ini tentu cukup mengejutkan. Meski demikian, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada beliau," ujar Lalu kepada wartawan pada Rabu (19/2/2025).
Lalu juga menegaskan bahwa siapapun yang menggantikan Satryo nantinya harus mampu menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi serta pengembangan sains dan teknologi di Indonesia.
"Yang kami harapkan adalah pengganti yang memiliki visi yang kuat dan lebih mampu mengakselerasi perkembangan pendidikan tinggi serta inovasi teknologi di Indonesia," tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya agenda pelantikan pejabat negara pada sore hari ini. Meski demikian, ia tidak secara spesifik menyebutkan nama-nama yang akan mengalami pergantian.
"Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti," ujar Mayor Teddy saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).
Selain pergantian Mendiktisaintek, kabar lain yang beredar juga menyebutkan bahwa Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, juga akan digantikan. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan kedua pejabat tersebut, nama Brian Yuliarto, seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), santer dikabarkan akan mengisi posisi Mendiktisaintek yang ditinggalkan oleh Satryo.
Wamenaker Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu: Silakan Pergi, Tak Perlu Kembali
Sebelumnya, Brian Yuliarto pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB untuk periode 2025-2030. Jika benar ia ditunjuk sebagai Mendiktisaintek, maka diharapkan ia mampu membawa terobosan baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi serta riset dan teknologi di Indonesia.
Keputusan Presiden Prabowo untuk merombak kabinet di awal masa jabatannya ini tentu menjadi sorotan banyak pihak. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa visi dan misi pemerintahannya dapat dijalankan dengan optimal oleh para pembantunya di kabinet.***