Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita hamil datang ke Puskesmas di wilayah Kota Semarang pada tengah malam tanpa menemukan satu pun petugas jaga, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial.Dalam unggahan video berdurasi singkat yang dibagikan oleh akun TikTok @feedgramindo pada Rabu (29/10/2025), tampak suasana Puskesmas Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dalam kondisi gelap dan sepi.Heboh! Warung Bakso Ternyata Non Halal, Mengandung Daging BabiPria yang merekam video tersebut mengatakan bahwa ia datang bersama seorang ibu hamil untuk meminta pertolongan medis, namun tidak menemukan seorang petugas pun di lokasi.“Hari ini Selasa jam 00.30 kurang lebih, masuk ke UGD Puskesmas Karangmalang, tidak ada petugas sama sekali,” ujar pria tersebut dalam rekamannya.“Kosong semua, membawa ibu-ibu mau melahirkan tapi tidak ada petugas,” lanjutnya.Dalam video tersebut, sang perekam bahkan menelusuri ruang UGD dan lorong puskesmas yang tampak lengang tanpa aktivitas. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama suami dari wanita hamil tersebut sudah berkeliling hingga tiga kali mencari petugas, namun hasilnya nihil. Suasana semakin memanas ketika terdengar suara sang suami yang kecewa berat.“Saya bawa ibu hamil, tapi enggak ada pegawainya! Mereka makan gaji buta!” ujarnya lantang.Akhirnya, keluarga memutuskan untuk kembali ke mobil dan membawa sang ibu hamil ke puskesmas lain yang masih melayani pasien.Video tersebut sontak menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang mengkritik keras pelayanan publik, namun ada pula yang memberikan pembelaan dengan menyebutkan bahwa petugas puskesmas bisa saja berada di ruang bersalin atau sedang beristirahat. Sejumlah komentar warganet menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem jaga malam di puskesmas.“Pemerintah tolong turun tangan masalah ini,” tulis akun @hndy****.Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Puskesmas Karangmalang mengenai kronologi lengkap kejadian tersebut.Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam, menjelaskan bahwa jam operasional puskesmas di Kota Semarang umumnya berlangsung dari pukul 07.00 hingga sore hari. Namun, ada beberapa puskesmas yang melayani hingga pukul 21.00 malam, seperti Puskesmas Srondol dan Ngesrep.“Tidak semua puskesmas buka 24 jam. Hanya beberapa saja yang memiliki layanan rawat inap dan UGD malam hari,” jelasnya.Fenomena serupa ternyata juga pernah terjadi di wilayah lain. Sebelumnya, sebuah video dari Puskesmas Salo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, juga viral karena menampilkan seorang pasien pria yang tidak mendapat pelayanan medis saat datang dini hari.Keluarga pasien bernama Fika mengaku membawa ayahnya yang tengah muntah-muntah dan mengalami sakit perut hebat sekitar pukul 04.00 WITA. Namun, saat tiba di puskesmas, gedung tampak gelap dan pintu utama terkunci dengan penghalang besi.“Saya mengetuk beberapa kali tapi tidak ada yang menyaut. Bapak sudah lemas kesakitan tapi tidak ada orang melayani,” ujarnya.Ayah Pembuat Video Deepfake Siswa SMAN 11 Semarang Ternyata Anggota Polri, Polda Jateng Tegaskan Penanganan Kasus Tetap ProfesionalSetelah menunggu hampir satu jam tanpa hasil, Fika akhirnya membawa ayahnya ke RS Khadijah tanpa surat rujukan dari puskesmas. Menanggapi kejadian itu, Kepala Puskesmas Salo, dr. A. Ery Nurnawati, menyampaikan permohonan maaf dan mengakui adanya kelalaian dari petugas jaga.“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Barangkali petugas tidak mendengar karena kelelahan setelah seharian bekerja,” ujarnya.Ery menambahkan bahwa pintu UGD memang terkunci pada malam hari untuk alasan keamanan, mengingat sebelumnya pernah terjadi insiden orang mabuk dan ODGJ masuk ke puskesmas pada waktu malam.Sebagai langkah perbaikan, pihaknya berencana memasang bel khusus di depan UGD agar pasien yang datang pada malam hari bisa memanggil petugas dengan mudah.“Ini menjadi evaluasi kami agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Suasana kampus Universitas Widyatama Bandung mendadak gempar setelah seorang karyawan ditemukan tewas di lingkungan kampus pada Selasa (28/10/2025) malam. Korban diketahui bernama Rahmat Permana (49), warga Desa Sukatani, Kecamatan Hatur Wangi, Kabupaten Cianjur. Ia diduga melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari lantai enam salah satu gedung universitas tersebut.Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB di Gedung B, area Food Court Universitas Widyatama, yang beralamat di Jalan Cikutra No. 20A, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Warga kampus dan petugas keamanan langsung berhamburan setelah mendengar suara keras yang berasal dari arah gedung tersebut.BKN Batalkan Kelulusan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024/2025Menurut keterangan Kasi Humas Polrestabes Bandung, AKP Nurinda, korban diduga melakukan tindakan nekat itu seorang diri. “Korban diketahui bernama Rahmat Permana, karyawan Universitas Widyatama dan warga Cianjur. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga kuat melakukan percobaan bunuh diri,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/10).Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang petugas kebersihan (office boy) yang tengah bertugas di sekitar lokasi kejadian. Saksi tersebut menemukan tubuh korban sudah tergeletak dalam kondisi tidak bernyawa di halaman bawah gedung.“Setelah mendapatkan laporan, tim Inafis Polrestabes Bandung bersama satu unit ambulans PMI tiba di lokasi sekitar pukul 21.25 WIB untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),” terang AKP Nurinda.Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan sejumlah luka serius di tubuh korban. Luka-luka tersebut di antaranya terdapat di bagian pinggul belakang yang patah, lutut dan pergelangan kaki kiri, kening, serta siku kiri yang juga mengalami patah tulang. Luka-luka tersebut konsisten dengan indikasi jatuh dari ketinggian.Setelah dilakukan olah TKP dan identifikasi awal, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk visum guna memastikan penyebab pasti kematian.Duel Siswa SMK Diduga Dipicu Saling Ejek di Media Sosial, Sekolah Lakukan PembinaanHingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan motif di balik dugaan aksi bunuh diri tersebut. Aparat juga berkoordinasi dengan pihak kampus Universitas Widyatama guna mendapatkan keterangan tambahan terkait keseharian dan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis itu terjadi.Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama di lingkungan akademik Universitas Widyatama, yang dikenal sebagai salah satu kampus swasta ternama di Bandung. Pihak universitas disebut telah memberikan dukungan kepada keluarga korban dan berjanji akan membantu proses penanganan hingga tuntas.***

Lingkaran.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 yang mengatur tentang layanan angkutan massal gratis bagi sejumlah kelompok masyarakat di ibu kota. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses transportasi publik yang inklusif, efisien, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan warga Jakarta.Dalam beleid tersebut dijabarkan 15 golongan masyarakat yang berhak menikmati layanan transportasi gratis, mencakup Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Selain itu, Pergub juga mengatur secara rinci syarat dan mekanisme pendaftaran bagi warga yang ingin memperoleh fasilitas tersebut.CSR Tak Pernah Jalan, Diduga Uang Ratusan Juta Mengalir ke Rekanan DPRMenurut Gubernur Pramono, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, meningkatkan mobilitas warga, serta mendorong penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan.“Transportasi publik gratis ini bukan sekadar fasilitas, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk beraktivitas dengan mudah dan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan tertulis.Berikut 15 golongan warga yang berhak mendapatkan layanan transportasi umum gratis di Jakarta berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2025:Peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anakPenghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)Tim penggerak PKK dan kelompok PKKPegawai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) serta pegawai non-ASN Pemprov DKI JakartaASN aktif dan pensiunan PNS Pemerintah Provinsi DKI JakartaPenyandang disabilitasPenduduk lanjut usia (lansia)Veteran Republik IndonesiaKaryawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ)Pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)Penjaga rumah ibadah, termasuk masjid, gereja, vihara, dan puraPenduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan SeribuJuru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan pengurus posyanduAnggota TNI dan PolriWarga dari kelompok tersebut nantinya harus melakukan pendaftaran dan verifikasi data melalui sistem yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah proses validasi selesai, warga akan memperoleh kartu atau identitas digital yang dapat digunakan untuk mengakses layanan Transjakarta, MRT, maupun LRT tanpa dikenakan biaya.Dari ‘Lapor Pak Purbaya’ ke Aksi Nyata: Mengapa Publik Mulai Percaya Lagi pada Kementerian KeuanganKebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, terutama kalangan pelajar dan pekerja non-ASN yang selama ini mengandalkan transportasi umum sebagai sarana utama mobilitas harian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan bahwa penerapan layanan gratis ini akan tetap memperhatikan efisiensi operasional dan keberlanjutan sistem transportasi publik.Dengan diberlakukannya Pergub Nomor 33 Tahun 2025, Jakarta diharapkan semakin maju sebagai kota modern yang inklusif, di mana transportasi publik tidak hanya menjadi moda mobilitas, tetapi juga simbol pemerataan dan keadilan sosial di tengah masyarakat ibu kota.***

Lingkaran.id - Nama Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rusli, mendadak menjadi sorotan publik setelah istrinya terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan tumpukan uang dalam jumlah besar. Aksi pamer uang itu viral di media sosial dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai sumber kekayaan keluarga kepala desa tersebut.Setelah video itu menyebar luas, terungkap bahwa Rusli bukanlah sosok kepala desa biasa. Ia telah menjabat selama tiga periode dan diketahui mengelola sembilan lokasi tambang di wilayahnya. Dalam sebuah perbincangan bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Rusli secara terbuka mengakui bahwa tambang-tambang itu memang milik keluarganya.“Gaduh (punya) pak, keluarga,” ujar Rusli singkat dalam video percakapan tersebut.Pegadaian Festival Tring! 2025 #mulaidaritring! Ajak Masyarakat Wujudkan Masa Depan Finansial CerdasRusli menegaskan bahwa aktivitas pertambangan yang dijalankannya bukanlah hal baru. Ia mengaku telah berkecimpung dalam usaha tambang sejak tahun 1985 dan menyatakan bahwa seluruh aktivitasnya memiliki izin resmi.“Aya (izin) boga IUP, sejak 1985,” katanya, menegaskan bahwa usahanya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).Menariknya, dalam kegiatan operasional tambang tersebut, Rusli juga menyebut bahwa ia menggunakan bahan peledak. “Bahan peledak,” ujarnya singkat tanpa penjelasan lebih lanjut.Dari sembilan tambang yang dimilikinya, Rusli menyampaikan bahwa satu di antaranya sudah habis masa izinnya pada September lalu. “Terdaftar teh ada sembilan, ayeuna nu seep bulan hiji bulan September PT Gunung Mas Jaya Indah, jadi tinggal delapan yang masih ber-IUP,” jelasnya.Sebagai kepala desa, Rusli juga mengatur pungutan dari setiap truk tambang yang beroperasi di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa mengenakan pungutan sebesar Rp100 ribu untuk setiap truk pengangkut material dari tambang.“Rp100 ribu pungutan yang diterapkan setiap pemdes di setiap gunung dari satu tronton,” jelas Rusli.Pungutan tersebut kemudian dibagi ke beberapa pihak: Rp20 ribu untuk warga yang meratakan jalan, Rp20 ribu untuk pengurus tambang, Rp15 ribu untuk aparatur desa seperti RT, RW, dan linmas, sedangkan sisanya disimpan di kas kedusunan untuk kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dibiayai dari dana desa, seperti kegiatan majelis taklim, pembangunan masjid, dan musala.Dengan rata-rata 500 truk yang beroperasi setiap hari dari delapan perusahaan tambang, pungutan tersebut menghasilkan sekitar Rp50 juta per hari. Jika dikalkulasi, pemerintah desa di bawah kepemimpinan Rusli bisa mengantongi hingga Rp1,5 miliar per bulan hanya dari setoran truk tambang.Selain itu, masing-masing perusahaan tambang juga disebut memberikan setoran bulanan ke pemerintah desa dalam bentuk uang tunai antara Rp5 juta hingga Rp7,5 juta. Jika ditotal keseluruhan, diperkirakan dana yang masuk ke Desa Rengasjajar mencapai sekitar Rp25 miliar per tahun.“Harusnya sudah bisa membangun infrastruktur yang baik,” kata Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan Rusli. Namun, ketika disinggung soal kesejahteraan warga di desanya, Rusli tampak tak banyak berkomentar.“Yang kaya mah yang pada punya tambang,” ujar Dedi menegaskan dalam percakapan tersebut.Viralnya nama Rusli berawal dari video yang memperlihatkan istrinya memamerkan uang tunai pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam jumlah besar. Dalam video itu, terdengar seorang pria yang mengatakan,“Diberean duit bae,” yang disambut sang istri dengan jawaban, “Duit tuh loba,” sambil menunjukkan uang di tangannya.Tak berhenti di situ, sang istri juga menyebut bahwa uang dalam video itu belum semuanya. “Duit loba di koper keneh,” ucapnya dengan nada sombong. Bahkan seorang pria dalam video itu terdengar berujar dengan nada angkuh, “Videokeun, videokeun. Ulah sieun, ieu rek diborong kabeh material, jeung polisi-polisi na (Jangan takut, ini mau diborong semua material dan polisinya juga).”Menanggapi viralnya video tersebut, Rusli memberikan klarifikasi bahwa uang yang dipamerkan istrinya berasal dari hasil usaha tambang yang ia kelola. Ia juga mengklaim bahwa uang itu dibawa untuk dibagikan kepada para pekerja tambang.“Kepada masyarakat yang terdampak, saya sampaikan bahwa video itu dibuat pada bulan Juli 2025,” ujar Rusli. Ia juga membela istrinya dengan menyebut bahwa video itu telah disalahartikan dan dipelintir.“Tidak ada kaitannya dengan kelakuan ibu lurah yang dianggap menghina masyarakat. Video itu diambil dari status WhatsApp, kemudian disebarluaskan oleh seseorang dengan caption berlebihan dan diprovokasi agar terjadi kesalahpahaman,” jelasnya. Bahkan, Rusli menegaskan bahwa video istrinya yang dianggap sombong itu merupakan berita bohong.Ratusan Warga Mundur dari Penerima Bansos Setelah Rumah Ditempeli Stiker “Keluarga Miskin”“Oleh sebab itu, saya mengimbau warga agar tidak menelan mentah-mentah berita yang belum pasti kebenarannya alias hoaks,” tegasnya.Meski sudah memberikan klarifikasi, publik tetap menyoroti gaya hidup dan sumber kekayaan keluarga Rusli. Banyak warganet yang menilai bahwa aksi pamer uang oleh istri kepala desa tersebut menjadi potret mencolok di tengah masih banyaknya masyarakat desa yang hidup sederhana.***

Lingkaran.id - Sebuah surat tulisan tangan yang ditemukan di kamar seorang siswi berusia 14 tahun di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, mengungkapkan perasaan mendalam yang begitu menyentuh. Surat itu berisi ungkapan hati seorang remaja yang tampak tengah berjuang menghadapi tekanan batin akibat perkataan dan sikap teman-temannya di sekolah.Surat tersebut ditulis rapi di buku tulis bergaris dengan menggunakan campuran bahasa Sunda dan Indonesia. Namun, di balik kerapian tulisan itu, terlihat beberapa goresan tinta yang bergetar—seolah menggambarkan emosi yang tidak stabil ketika ia menulis. Dari isi surat, tergambar jelas bahwa sang siswi tidak sedang berusaha membuat cerita, melainkan benar-benar menuangkan isi hatinya yang penuh luka dan kelelahan.Ribuan Buruh dan Guru Turun ke Jalan, Tuntut Kenaikan Upah dan Keadilan Profesi Demo Nasional Warnai Jakarta Hari IniDalam suratnya, sang siswi menulis kalimat yang sarat dengan kesedihan dan keputusasaan. Ia mengaku merasa tersakiti oleh ucapan serta perlakuan sebagian teman di kelas yang membuat dirinya kehilangan ketenangan.“Eneng besdi bikin nyeri ku perkataan babaturan di kls ku omongan, sikap. Eneng bes cape, eneng cuman hayang ketenangan,” tulisnya, yang berarti “Saya baru saja dibuat sakit oleh perkataan teman-teman di kelas, oleh ucapan dan sikap mereka. Saya sudah lelah, saya hanya ingin ketenangan.”Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa hanya sedikit teman yang tidak menyindirnya, sementara sebagian besar lainnya sering membuatnya merasa terpojok. Meski demikian, gadis muda itu mengaku tetap berusaha memaafkan meski hatinya masih terluka.“Ajeng lain alim maafkeun maraneh, ajeng lain dendam tapi ajeng bes berusaha maafkeun karirian tapi naon, maraneh anu sering bikin luka ajeng,” tulisnya lagi, yang dapat diartikan “Saya bukan tidak mau memaafkan kalian, saya tidak dendam, tapi saya sudah berusaha memaafkan diri sendiri, sementara kalian yang sering membuat saya terluka.”Mulai Baca 10 Halaman Buku Setiap Hari Kalau Mau Pola Pikirmu Berubah TotalUngkapan hati itu menggambarkan betapa dalam luka emosional yang dialami sang siswi. Meskipun masih muda, ia tampak menanggung tekanan sosial yang berat di lingkungan sekolahnya. Surat tersebut kini menjadi perhatian serius bagi pihak keluarga dan warga sekitar yang merasa prihatin atas kondisi psikologis remaja di tengah interaksi sosial yang semakin kompleks.Pihak sekolah maupun lembaga terkait diharapkan dapat memberikan pendampingan dan perhatian lebih kepada para siswa agar kejadian serupa tidak terulang. Surat sederhana itu kini menjadi pengingat bahwa kata-kata dan sikap yang tampak sepele bisa meninggalkan luka mendalam di hati seseorang, terutama pada jiwa muda yang masih rapuh.***

Lingkaran.id - PT Pegadaian sambut meriah kehadiran aplikasi terbarunya Tring! by Pegadaian, dengan menggelar Festival Tring! di Kota Palembang PTC Mall Festival akbar di Sumatera Selatan akan berlangsung dari 31 Oktober hingga 02 November 2025, yang menjadi ajang perkenalan dan penanda resminya kehadiran aplikasi tersebut di tengah masyarakat SumBagSel.Acara ini dirancang sebagai one stop festival yang menggabungkan edukasi investasi emas dengan hiburan musik dan gaya hidup. Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel Novryandi mengungkapkan harapannya agar melalui Festival Tring!, masyarakat dapat lebih mengenal dan cepat “akrab” dengan aplikasi andalan Pegadaian itu.BKN Batalkan Kelulusan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024/2025“Era digital yang semakin dinamis ini menuntut kami untuk tidak berhenti berinovasi. Aplikasi Tring! salah satu bukti nyata bagaimana kami berkomitmen dan berupaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan berinvestasi dalam genggaman. Sementara, Festival Tring! menjadi cara kami untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. Ini bukan sekedar festival, tapi gerakan untuk mengajak semua orang merencanakan keuangan mereka #MulaiDariTring!,” ujar Novryandi.Pegadaian mengubah literasi keuangan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Di Festival Tring!, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai  booth edukatif, diantaranya Talk Show, seminar mini dimana masyarakat dapat mengenal mengenai investasi dan mendapatkan penawaran emas dengan harga special, dengan pemateri dari Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi dari Universitas UIN Raden Fatah, Praktisi emas dari PT Pegadaian.Masyarakat juga dapat melakukan transaksi cicil emas pegadaian melalui Bazar emas Pegadaian dengan pilihan emas yang beragam, serta Bazar UMKM yang melibatkan usaha mikro serta UMKM binaan dari PT Pegadaian sehingga masyarakat yang hadir pada Festival Tring! Dapat melakukan transaksi cicil emas dan berbelanja kebutuhan lainnya. Hadirnya Tring! Corner yang menyediakan zona interaktif untuk merasakan kemudahan bertransaksi emas melalui aplikasi Tring! semakin melengkapi keseruan rangkaian kegiatan.“Kami telah menyiapkan hiburan dengan line-up musisi yang akan membuat Festival Tring! tidak akan terlupakan. Ini kesempatan masyarakat untuk merasakan pengalaman festival yang edukatif, sekaligus bisa bertemu dengan idola. Untuk Kota Palembang akan di Ramaikan oleh Ivitro Band dan Sixline Band ” ungkap Pemimpin Wilayah III Sumbagsel Novryandi.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanSelama festival berlangsung, Pegadaian juga telah menyiapkan berbagai diskon dan promo menarik khusus bagi pengguna Tring! yang hanya bisa di dapatkan di lokasi Festival Tring!.Promo Tabungan Emas: Dapatkan diskon Rp10.000 saat Open dan/atau Top Up Tabungan Emas di Aplikasi TRING! (Minimal transaksi hanya Rp25.000).Promo Cicil Emas: Nikmati diskon hingga Rp50.000/gram untuk Cicil Emas dengan ketentuan tenor minimal 6 bulan dan maksimal uang muka 20%.Hadiah dan Games: Kesempatan memenangkan Undian Hadiah Emas dan mendapatkan Special TRING Merch melalui berbagai Competition & Games.Festival Tring! by Pegadaian bukan hanya tentang bertransaksi, tetapi juga merayakan masa depan finansial yang lebih cerah dan menyenangkan. Cek lokasi dan jadwal artis favorit Anda di: https://sahabat.pegadaian.co.id/acara/festival-tring-2025.

Lingkaran.id - Warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dihebohkan dengan temuan bahwa sebuah warung bakso yang telah lama beroperasi ternyata menjual produk non halal karena mengandung daging babi. Fakta ini baru terungkap setelah pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ngestiharjo memasang spanduk bertuliskan “Bakso Babi” di depan warung tersebut.Warung bakso yang berlokasi di wilayah Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ini diketahui telah berdiri sejak lama. Awalnya, penjual bakso tersebut berjualan keliling sejak tahun 1990-an sebelum akhirnya memiliki tempat usaha tetap sekitar tahun 2016.Ayah Pembuat Video Deepfake Siswa SMAN 11 Semarang Ternyata Anggota Polri, Polda Jateng Tegaskan Penanganan Kasus Tetap ProfesionalSekretaris DMI Ngestiharjo, Ahmad Bukhori, menjelaskan bahwa persoalan ini mulai dibahas dalam internal organisasi pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, setelah muncul keresahan warga terkait keberadaan penjual bakso non halal yang tidak memberikan informasi jelas mengenai kandungan produknya.“Isu ini muncul karena banyak pelanggan warung tersebut berasal dari kalangan umat muslim, bahkan ada yang mengenakan hijab, namun mereka tidak tahu bahwa bakso yang dijual mengandung babi,” kata Bukhori kepada pada Senin (27/10/2025).Menurutnya, sebagian warga di sekitar lokasi memang mengetahui bahwa bakso tersebut non halal, namun tidak semua bisa atau berani menginformasikan hal itu kepada pelanggan. Kondisi inilah yang menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat.Menindaklanjuti hal itu, DMI Ngestiharjo melakukan pendekatan kepada pihak penjual serta aparat wilayah, mulai dari dukuh hingga RT setempat, agar penjual bersedia memasang keterangan non halal secara terbuka. Namun, upaya tersebut sempat mendapat keberatan dari pemilik warung.“Penjual sempat disarankan menulis bahwa baksonya mengandung bahan non halal, tapi ia keberatan karena khawatir pembeli berkurang. Akhirnya hanya menulis ‘B2’ di kertas kecil, itu pun tidak selalu dipasang,” jelas Bukhori.Karena teguran tak diindahkan, DMI Ngestiharjo akhirnya mengambil langkah tegas dengan memasang spanduk bertuliskan “BAKSO BABI” lengkap dengan logo DMI pada Februari 2025. Pemasangan dilakukan dengan izin dan kerja sama dari pemilik warung.Namun, spanduk tersebut justru menjadi viral pada akhir Oktober 2025 setelah sebuah video menampilkan logo DMI di spanduk itu. Banyak warganet yang salah paham dan mengira DMI mendukung penjualan produk non halal.“Padahal maksudnya untuk memberikan edukasi agar masyarakat tahu bahwa produk itu non halal, bukan mendukung penjualannya,” tegas Bukhori.Setelah kejadian itu, DMI mengganti spanduk dengan versi baru yang mencantumkan logo MUI dan DMI Ngestiharjo pada Jumat (24/10/2025) untuk memperjelas maksud pemasangan.Bukhori juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap pelaku usaha yang menjual produk berbahan non halal wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya.Menanggapi kasus ini, Wakil Bupati Bantul, Aris Suhariyanta, menegaskan pentingnya setiap pedagang makanan untuk mencantumkan label halal atau non halal agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas.“Bantul dikenal sebagai daerah religius. Jadi kami berharap semua penjual makanan, termasuk bakso, wajib mencantumkan label halal atau non halal agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi,” ujar Aris.Sidang Kasus Endorse Judi Online di Banjarmasin Memanas, Hakim Tegur Polisi: ‘Situsnya Masih Aktif!’Sementara itu, Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari instansi teknis seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) terkait tindak lanjut terhadap warung bakso non halal tersebut.Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penjualan produk makanan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.***

Lingkaran.id - Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, secara sukarela memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos) setelah rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin”.Program pemasangan stiker tersebut merupakan inisiatif dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepahiang yang mulai dilaksanakan sejak Senin (20/10/2025) di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Pasar Ujung dan Padang Lekat. Langkah ini bertujuan sebagai bentuk sosialisasi dan verifikasi data penerima bantuan agar penyaluran Bansos lebih tepat sasaran.CSR Tak Pernah Jalan, Diduga Uang Ratusan Juta Mengalir ke Rekanan DPRKepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, menjelaskan bahwa pemasangan stiker dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.“Pemasangan stiker ini sebagai bentuk sosialisasi dan penanda bagi warga yang masih menerima Bansos. Jika mereka merasa sudah mampu dan ingin mengundurkan diri, maka stiker tersebut akan dicopot,” ujar Helmi, Rabu (22/10/2025).Helmi juga mengungkapkan bahwa dalam proses tersebut ditemukan sejumlah warga penerima Bansos yang kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa di antara mereka akhirnya memilih mundur karena merasa tidak lagi pantas menerima bantuan pemerintah.Salah satu warga, Anita, menuturkan bahwa keputusannya mundur didasari rasa keadilan agar bantuan bisa diterima warga lain yang lebih membutuhkan.“Kami sudah tujuh tahun menerima Bansos. Sekarang kondisi kami sudah lebih baik, jadi kami memilih mundur supaya yang lain bisa menikmati juga,” ujarnya.Diduga Dianiaya Guru, Siswa SD Alami Luka di Dada dan PinggangSetelah pengunduran diri tersebut, nama-nama warga yang tidak lagi menjadi penerima bantuan akan otomatis dihapus dari daftar penerima Bansos Kementerian Sosial (Kemensos).Langkah ini diharapkan dapat mendorong kesadaran sosial masyarakat dan mempercepat validasi data penerima bantuan agar program kesejahteraan benar-benar tepat sasaran.***

Lingkaran.id - Seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah, bernama Dwi Purwanto menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp2,6 miliar. Ia tertipu janji palsu empat orang pelaku yang mengaku bisa membantu meloloskan anaknya ke Akademi Kepolisian (Akpol) melalui jalur khusus.Kasus ini terungkap setelah Dwi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jawa Tengah pada Agustus 2025. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku diketahui merupakan anggota aktif Polres Pekalongan, yakni Aipda F dan Bripka AUK.Cerita Pilu Melda Safitri: Diceraikan Setelah Suami Jadi PPPK, Kini Dapat Tekanan dari Pihak TertentuKeduanya diduga menawarkan “jalur internal” masuk Akpol dengan imbalan uang miliaran rupiah. Korban yang percaya dengan janji tersebut kemudian menyerahkan uang secara bertahap hingga mencapai Rp2,6 miliar.Demi memenuhi permintaan para pelaku, Dwi bahkan menjual dua mobil mewah miliknya, yakni Rubicon dan Mini Cooper, serta meminjam uang dari kerabatnya.“Katanya ini kuota khusus, tinggal bayar Rp3,5 miliar. Uang itu hasil kerja keras saya. Demi anak, saya percaya. Tapi ternyata saya ditipu,” ujar Dwi Purwanto.Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran melibatkan oknum anggota kepolisian. Pihak Polda Jawa Tengah memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.“Tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum dan etik akan berjalan,” ujar salah satu pejabat Polda Jateng.Viral CCTV Pelecehan, Kepala SPPG Diduga Aniaya dan Lecehkan PegawaiHingga kini, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri aliran dana yang diberikan korban. Polisi juga membuka kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa.Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran jalur cepat masuk Akpol atau institusi pemerintah lainnya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara resmi, transparan, dan tanpa biaya tambahan.***

Lingkaran.id - Sebuah video memperlihatkan aksi perkelahian dua siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, viral di media sosial. Aksi tersebut diduga bermula dari saling ejek di dunia maya hingga berujung pada duel fisik di lapangan.Video berdurasi 4 menit 18 detik itu memperlihatkan dua pelajar yang saling adu pukul, sementara sejumlah siswa lain tampak menonton dan bahkan menyoraki keduanya agar terus berkelahi. Dari rekaman tersebut terlihat sebagian siswa mengenakan seragam pramuka dengan atribut bertuliskan “Bangkalan” dan “Jawa Timur”, sedangkan lainnya mengenakan atasan kaus berwarna merah putih dengan bawahan celana pramuka khas Madura.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaPeristiwa itu disebut-sebut terjadi pada Jumat (24/10/2025) dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.Kepala SMKN 2 Bangkalan, Nur Hazizah, membenarkan bahwa salah satu siswa yang terlibat dalam perkelahian tersebut merupakan peserta didiknya yang duduk di kelas XI. Sedangkan lawan tandingnya diketahui berasal dari sekolah menengah kejuruan lain di wilayah yang sama.“Iya, benar, salah satu yang ada dalam video itu merupakan siswa kami. Sebagai pihak sekolah, kami akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar permasalahan ini tidak berlarut,” ungkap Nur Hazizah saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak sekolah segera memanggil seluruh siswa yang tampak dalam video, termasuk mereka yang menonton di lokasi kejadian. Proses pembinaan dan klarifikasi langsung dilakukan untuk mengetahui duduk perkara insiden itu.“Hari ini kami panggil semua yang terlibat, termasuk orang tua mereka. Kami lakukan pembinaan agar anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kegiatan pembinaan juga akan kami lanjutkan besok,” jelasnya.Selain itu, SMKN 2 Bangkalan juga berencana bertemu dengan pihak sekolah tempat siswa lain yang terlibat untuk memediasi dan menyelesaikan konflik secara damai.“Insyaallah nanti sore kami akan bertemu dengan pihak sekolah lain untuk mendamaikan kedua siswa agar hubungan antarsekolah tetap terjaga baik,” tambah Nur Hazizah.Dari hasil klarifikasi sementara, perkelahian dua siswa tersebut diduga berawal dari saling ejek di media sosial. Ungkapan bernada tantangan yang dilontarkan salah satu pihak kemudian memicu emosi hingga berujung pada aksi duel di dunia nyata.“Dari keterangan siswa, semua bermula dari kesalahpahaman di media sosial. Awalnya saling ejek, lalu muncul tantangan, akhirnya timbul ketersinggungan,” ujar Nur Hazizah.Ia menilai, peristiwa ini menjadi bukti bahwa sebagian pelajar masih belum bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi komentar dan interaksi daring.“Anak-anak ini tidak berpikir panjang soal dampaknya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut bisa mencoreng nama baik sekolah, merugikan diri sendiri, bahkan membuat orang tua kecewa,” tuturnya.Nur Hazizah berharap, kedua pihak yang terlibat dapat saling memaafkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia juga menegaskan bahwa sekolah akan terus melakukan pembinaan karakter dan edukasi etika bermedia sosial kepada seluruh siswa.“Kami berharap semua pihak bisa berdamai. Kami juga akan meningkatkan pembinaan agar anak-anak lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya,” pungkasnya.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Dalam video yang beredar luas di media sosial, dua siswa tampak saling adu pukul hingga terjatuh di tanah. Salah satu di antaranya bahkan sempat ditindih oleh lawannya. Di sekitar lokasi, sejumlah pelajar terlihat bersorak dan merekam aksi tersebut menggunakan ponsel.Video ini kemudian viral dan menuai berbagai komentar dari warganet yang menyayangkan tindakan tersebut, terlebih karena melibatkan pelajar yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga sikap dan etika di lingkungan sekolah.***

Lingkaran.id - Tahun 2025 menjadi masa krusial bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa sistem kepegawaian berbasis tenaga honorer akan berakhir pada 31 Desember 2025, menandai berakhirnya era panjang keberadaan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa setelah batas waktu tersebut, tidak akan ada lagi pegawai berstatus honorer. Seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, diwajibkan untuk menyesuaikan tenaga non-ASN ke dalam mekanisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi diatur oleh undang-undang.“Mulai 1 Januari 2026, seluruh tenaga kerja di instansi pemerintah harus berstatus ASN. Pemerintah pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi memiliki pegawai berstatus honorer,” ujar Zudan dalam konferensi pers di Jakarta.Simulasi TKA 2025 Resmi Dimulai: 3,5 Juta Siswa SMA/SMK Siap Hadapi Ujian Nasional Era BaruDengan demikian, pasca penghapusan status honorer, struktur ASN hanya akan terdiri dari dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus sistem kepegawaian honorer. Sistem lama dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta menimbulkan kesenjangan kesejahteraan di antara pegawai pemerintahan.Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan proses rekrutmen dan pengangkatan pegawai dilakukan secara transparan dan terstandar. Artinya, tidak ada lagi instansi yang boleh mengangkat tenaga non-ASN secara mandiri. Semua proses penerimaan pegawai wajib mengikuti seleksi resmi ASN melalui jalur CPNS atau PPPK.Untuk menjamin proses transisi berjalan tanpa hambatan, pemerintah melakukan langkah terpadu melalui kerja sama antara Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan dan validasi tenaga honorer, penetapan formasi PPPK, pelaksanaan seleksi tahap akhir pada 2025, hingga penerapan skema PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat secara penuh waktu.Zudan menegaskan bahwa setiap tenaga honorer akan mendapatkan perhatian sesuai data yang tercatat secara resmi.“Tidak ada tenaga non-ASN yang tiba-tiba diberhentikan. Semua akan melalui proses pendataan dan pemetaan. Ada yang diangkat penuh waktu, ada yang paruh waktu, tergantung kebutuhan instansi dan hasil seleksi,” ujarnya.Namun, ia juga mengingatkan bahwa hanya data tenaga honorer yang tervalidasi di sistem BKN yang akan diproses dalam mekanisme transisi tersebut.Mulai 1 Januari 2026, seluruh instansi pemerintah dilarang mempekerjakan tenaga non-ASN tanpa dasar hukum. Pegawai dengan status honorer tidak lagi diakui sebagai bagian dari aparatur pemerintah, dan gaji maupun tunjangan mereka tidak dapat dianggarkan melalui APBN atau APBD. Instansi yang masih mempekerjakan tenaga honorer berisiko mendapat sanksi administratif.Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembenahan sistem ASN nasional, sekaligus mendorong profesionalitas, ketertiban administrasi, serta peningkatan transparansi di tubuh birokrasi pemerintahan.Berdasarkan data BKN, jumlah tenaga non-ASN yang tercatat saat ini mencapai sekitar 2,3 juta orang. Dari total tersebut, 1,4 juta telah resmi diangkat menjadi PPPK, sementara sisanya masih menunggu proses seleksi dan verifikasi data di instansi masing-masing. Pemerintah menargetkan seluruh proses transisi dapat rampung pada akhir Desember 2025, sehingga sistem kepegawaian yang baru bisa berlaku sepenuhnya pada awal 2026.Meski demikian, beberapa pemerintah daerah, terutama di wilayah kabupaten dan kota kecil, mengaku menghadapi tantangan terkait keterbatasan formasi dan anggaran untuk mengakomodasi tenaga PPPK. Menanggapi hal ini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang batas waktu yang telah ditetapkan.“Tanggal 31 Desember 2025 itu batas akhir. Kita harus disiplin menjalankan amanat Undang-Undang ASN,” tegas Anas.Sumpah Pemuda 2025: Sejarah, Fakta Unik, dan Arti Tersirat Sumpah Pemuda IndonesiaKendati menimbulkan kecemasan di kalangan tenaga honorer, kebijakan ini juga membuka peluang besar bagi mereka untuk beralih menjadi ASN yang memiliki kepastian hukum, perlindungan sosial, serta jenjang karier yang jelas. Melalui skema PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, tenaga honorer berkesempatan mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari aparatur sipil negara.Pemerintah berharap transformasi besar ini dapat mewujudkan sistem kepegawaian yang profesional, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.***

Lingkaran.id - Kisah Melda Safitri, seorang ibu dua anak asal Palembang, tengah menjadi sorotan publik setelah kisah pilunya viral di media sosial. Ia diceraikan oleh suaminya tak lama setelah pria tersebut dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ironisnya, kini Safitri justru menghadapi ancaman dan intimidasi buntut dari video viral yang menampilkan kisah hidupnya itu.Diketahui, suami Safitri yang kini berprofesi sebagai anggota Satpol PP, menceraikannya setelah menerima Surat Keputusan (SK) PPPK. Padahal, selama masa perjuangan, Safitri turut membantu keuangan keluarga dengan berjualan sayur dan gorengan untuk membiayai kebutuhan hidup, termasuk membeli seragam dan atribut Korpri untuk sang suami.Viral CCTV Pelecehan, Kepala SPPG Diduga Aniaya dan Lecehkan Pegawai“Baju pelantikan itu saya yang belikan dari hasil jualan. Dia pesan lewat Shopee, tapi saya yang bayar dari uang hasil jual gorengan. Saya bantu dia dari nol sampai akhirnya bisa lulus PPPK, tapi justru saya ditinggal sebelum dia menerima SK,” tutur Safitri lirih saat diwawancarai, Kamis (23/10/2025).Setelah diceraikan, Safitri bersama dua anaknya terpaksa meninggalkan rumah. Video kisah hidupnya yang dibagikan di media sosial mendapat perhatian luas dari publik dan memantik simpati warganet. Namun, di balik viralnya video tersebut, muncul kabar bahwa Safitri dan tetangganya kini mendapat ancaman hukum dari pihak yang diduga mantan suaminya.Ancaman tersebut bermula setelah tetangga Safitri mengunggah video perpisahan yang memperlihatkan momen Safitri meninggalkan rumah. Unggahan itu disebut membuat mantan suaminya tidak terima karena merasa aib rumah tangganya dibuka ke publik.Informasi mengenai ancaman ini disampaikan oleh pengguna akun media sosial @Lovika Susana Dewi Bangun, yang juga dibagikan ulang oleh Safitri di laman Facebook pribadinya.“Kak Safitri dan tetangganya mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Bahkan tetangganya diancam akan dipenjara hanya karena memposting video perpisahan itu,” tulis Lovika dalam unggahannya.Lovika juga mempertanyakan dasar hukum atas ancaman tersebut, karena menurutnya tidak ada unsur pidana dalam video yang diunggah. Ia juga memperingatkan pihak yang diduga melakukan intimidasi agar menghentikan aksinya.“Di video itu tidak ada kata-kata kasar, tidak menyebut nama, bahkan tidak ada foto pihak yang bersangkutan. Itu murni hanya momen perpisahan, bukan pencemaran nama baik,” jelasnya.“Hati-hati kalian yang mengancam dan mengintimidasi Kak Safitri dan tetangganya. Stop, jangan lanjutkan!”, tegas Lovika.Dalam kesaksiannya, Safitri menceritakan bahwa hubungan rumah tangganya mulai renggang setelah sang suami berhasil lolos seleksi PPPK. Perubahan sikap itu memuncak pada 14 Agustus 2025, saat suaminya pulang kerja dan marah-marah karena tidak menemukan lauk di meja makan.“Dia marah hanya karena tidak ada lauk. Padahal saya tidak masak karena tidak ada bahan di rumah. Dia terus memaki dan melontarkan kata-kata kasar,” ungkap Safitri.Pertengkaran itu berlanjut hingga malam hari. Saat Safitri sedang mencuci piring, sang suami tiba-tiba mengemasi pakaiannya dan mengucapkan kata cerai sebelum pergi dari rumah.“Dia bilang, ‘Kamu Fitri saya ceraikan satu, dua, tiga,’ lalu pergi membawa bajunya,” ujar Safitri.Tiga hari setelah peristiwa tersebut, tepat 18 Agustus 2025, sang suami dilantik sebagai pegawai PPPK. Safitri menduga perceraian itu berkaitan dengan perubahan status pekerjaan suaminya, bukan sekadar masalah rumah tangga.“Dia ceraikan saya karena mau jabatan. Kalau memang mau cerai, kenapa tidak dari dulu, kenapa setelah punya jabatan baru menceraikan saya,” katanya dengan nada kecewa.BLT Kesra Rp 900 Ribu Dicairkan, Begini Cara Cek dan Ambilnya!!Kini, dua bulan pasca-perceraian, Safitri berjuang menghidupi dua anaknya dengan berjualan gorengan dan minuman seribu rupiah di depan rumah kontrakannya. Meski hidup sederhana, ia tetap berusaha tegar menghadapi tekanan dan ancaman yang datang.“Saya hanya ingin hidup tenang bersama anak-anak. Tidak pernah berniat mempermalukan siapa pun,” tutupnya.Kasus ini menuai simpati luas di media sosial, sekaligus menyoroti persoalan ketimpangan gender dan kekerasan psikis terhadap perempuan yang sering kali terjadi setelah pasangan memperoleh status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Polisi diharapkan segera menindaklanjuti dugaan intimidasi yang dialami Safitri dan tetangganya agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak.***

Lingkaran.id - Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Maya Kasnaria (47), tak kuasa menahan amarah dan rasa sedih setelah mengetahui putra kecilnya menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seorang guru olahraga di sekolah dasar tempatnya menimba ilmu, yang berlokasi di kawasan Sapta Marga, Kota Palembang.Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Senin (20/10/2025). Aksi kekerasan itu baru terungkap setelah anaknya, RM (12), menceritakan kejadian tersebut kepada sang ibu setibanya di rumah.CSR Tak Pernah Jalan, Diduga Uang Ratusan Juta Mengalir ke Rekanan DPR“Awalnya saya tidak tahu apa-apa. Anak saya pulang dari sekolah dan langsung bercerita kalau dia dipukul oleh gurunya, berinisial MH,” ungkap Maya saat melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang, Rabu (22/10/2025).Menurut penuturan Maya, guru berinisial MH, yang mengajar mata pelajaran olahraga, diduga memukul RM karena menuduhnya tertidur di kelas. Namun, anaknya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tertidur dan tetap mengikuti pelajaran seperti biasa.“Anak saya katanya dituduh tidur, padahal tidak. Dia dipukul, sekarang bagian dada dan pinggangnya masih terasa sakit,” tutur Maya dengan nada kecewa.Atas kejadian itu, Maya memutuskan untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan tersebut ke pihak kepolisian, agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami hal serupa di lingkungan sekolah.Khutbah Jumat 24 Oktober 2025: Pesan Islam Tentang Etika Digital dan Menjaga Aib Orang Lain!Pihak kepolisian melalui SPKT Polrestabes Palembang telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban serta meminta keterangan dari pihak sekolah maupun terlapor.Kasus ini menjadi sorotan karena kembali membuka perbincangan publik terkait kekerasan fisik terhadap siswa di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh. Polisi menegaskan akan memproses laporan ini sesuai hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Kepolisian Resor (Polres) Ogan Ilir menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait dugaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) terhadap mahasiswinya. Kasus tersebut mencuat setelah beredar kabar dugaan pelecehan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsri.Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Mukhlis, melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Fitra Hadi, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan pihak yang disebut sebagai korban dalam dugaan kasus tersebut. Namun, berdasarkan hasil koordinasi, korban memilih untuk tidak melanjutkan laporan ke jalur hukum.CSR Tak Pernah Jalan, Diduga Uang Ratusan Juta Mengalir ke Rekanan DPR“Kami sudah berkomunikasi dengan korban, namun yang bersangkutan memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan ke kepolisian,” ujar Ipda Fitra Hadi saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).Fitra menambahkan, meskipun belum ada laporan resmi yang diterima, pihak kepolisian tetap memantau perkembangan situasi di lingkungan kampus untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan kenyamanan mahasiswa.Dugaan pelecehan ini sebelumnya mencuat di kalangan civitas akademika Unsri setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut adanya tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh salah satu dosen terhadap mahasiswi bimbingannya. Meski demikian, pihak universitas maupun aparat kepolisian masih berhati-hati dalam menindaklanjuti isu tersebut sambil menunggu adanya laporan resmi dari korban atau pihak keluarga.Dari ‘Lapor Pak Purbaya’ ke Aksi Nyata: Mengapa Publik Mulai Percaya Lagi pada Kementerian KeuanganPolisi menegaskan, laporan dugaan pelecehan baru dapat diproses apabila ada pengaduan langsung dari korban disertai bukti dan keterangan yang mendukung. Hingga kini, kasus tersebut masih berada pada tahap pemantauan dan belum naik ke proses penyelidikan.***

Lingkaran.id - Suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin mendadak tegang saat hakim anggota Rustam Parluhutan memberikan teguran keras kepada saksi dari pihak kepolisian dalam persidangan kasus endorsement situs judi online yang menyeret terdakwa Septia Rahayu, Senin (20/10).Ketegangan bermula ketika majelis hakim mengetahui bahwa situs judi online yang dipromosikan oleh terdakwa masih dapat diakses secara bebas di internet, meski proses hukum terhadap pelaku promosi sudah berjalan. Temuan tersebut memicu kemarahan hakim, yang mempertanyakan efektivitas langkah penegakan hukum yang hanya menjerat pihak endorser tanpa menyentuh pengelola situs.Ayah Pembuat Video Deepfake Siswa SMAN 11 Semarang Ternyata Anggota Polri, Polda Jateng Tegaskan Penanganan Kasus Tetap Profesional“Situsnya masih bisa dibuka. Kalau begitu, penanganan perkara ini sia-sia. Tidak ada efek jeranya. Kenapa yang menyuruh tidak ditangkap?,” ujar Hakim Rustam dengan nada tinggi dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Cahyono Riza Adrianto.Hakim anggota lainnya, Ariyas Dedy, bahkan memperlihatkan langsung tautan situs judi tersebut kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum di ruang sidang, untuk menunjukkan bahwa laman tersebut masih aktif.Dalam persidangan, terungkap bahwa Septia Rahayu mempromosikan situs judi online tersebut melalui akun Instagram pribadinya, dengan cara menautkan link situs pada bio akun serta mengunggah konten promosi. Dari aktivitas tersebut, ia menerima honor sebesar Rp8,6 juta, yang dikirim melalui aplikasi DANA oleh seorang admin situs bernama Natalie Feii.Hakim Rustam kemudian menyoroti lemahnya pengawasan aparat terhadap keberadaan situs-situs judi online yang masih beroperasi.“Kalian bisa patroli, tapi tidak bisa menangkap pemilik websitenya. Kalau masih bisa diakses, apa gunanya patroli?” ,tegasnya kepada saksi dari kepolisian.Sementara itu, terdakwa Septia Rahayu dengan suara pelan mengakui bahwa uang hasil endorse tersebut digunakan untuk membayar biaya kos, karena saat itu ia belum bekerja.Kisah Tragis Jesika: Siswi SMP Ditemukan Tewas, Mahasiswa 23 Tahun Jadi Tersangka“Saya belum kerja waktu itu, jadi uang endorse itu untuk bayar kos,” ucapnya lirih di hadapan majelis hakim.Sidang kemudian ditunda untuk memberikan kesempatan kepada jaksa menghadirkan saksi tambahan dan menelusuri lebih lanjut keberadaan pihak pengelola situs judi online yang masih bebas beroperasi. Kasus ini menambah sorotan publik terhadap lemahnya pengawasan digital dan penindakan terhadap praktik judi online yang kian marak di Indonesia.***

Lingkaran.id - Aksi keji jual beli bayi kembali mencuat ke publik, kali ini terjadi di Kota Palembang. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar praktik tersebut setelah mengamankan empat orang pelaku yang terlibat dalam jaringan jual beli bayi baru lahir.Salah satu dari empat pelaku yang ditangkap diketahui merupakan ayah kandung dari bayi tersebut. Para pelaku yang diamankan masing-masing berinisial Yudi Surya Pratama (24), ayah biologis bayi asal Bekasi; Riska Dwi Yanti (37) atau RDY yang berperan sebagai perantara pencari orang yang ingin menjual bayi; serta pasangan suami istri Rini Apriyani (30) dan Fernando (30) yang diduga sebagai pihak pencari calon pembeli.Viral CCTV Pelecehan, Kepala SPPG Diduga Aniaya dan Lecehkan PegawaiKasus ini terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan jual beli bayi di salah satu rumah sakit di Palembang. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bayi tersebut baru saja dilahirkan di rumah sakit tersebut.Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari komunikasi antara Yudi dan Riska yang dilakukan melalui aplikasi media sosial TikTok. Melalui platform tersebut, Riska menawarkan bantuan biaya persalinan kepada Yudi, yang istrinya tengah hamil dan hampir melahirkan.“Tersangka RDY berkomunikasi dengan YSP melalui TikTok, menawarkan untuk membantu biaya persalinan anak YSP yang saat itu istrinya sudah mendekati waktu melahirkan. RDY kemudian mengarahkan pasangan tersebut agar proses persalinan dilakukan di Palembang,” jelas Kombes Pol Johannes saat konferensi pers di Mapolda Sumsel, Kamis (23/10/2025).Influenza: Panduan Lengkap Tentang Gejala, Penularan, Pengobatan, dan PencegahanPolisi menduga, motif utama para pelaku adalah keuntungan finansial dari praktik ilegal tersebut. Saat ini, keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan jual beli bayi ini.Kasus ini menambah daftar panjang praktik perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia, khususnya yang menyasar bayi dan anak-anak. Polda Sumsel memastikan akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dan memperkuat pengawasan terhadap potensi perdagangan bayi di wilayah hukumnya.***

Lingkaran.id - Kasus dugaan pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja kembali menjadi sorotan publik. Seorang pegawai perempuan berinisial RDA (28) melaporkan atasannya, KP (29) yang menjabat sebagai Kepala SPPG Wilayah Bekasi Selatan, ke pihak kepolisian atas dugaan pelecehan dan penganiayaan yang terjadi di tempat kerja.Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kantor SPPG Jatiasih dan terekam jelas oleh kamera CCTV. Rekaman video yang kini beredar luas di media sosial menunjukkan momen saat korban berusaha merekam tindakan pelaku di tengah situasi yang menegangkan.Influenza: Panduan Lengkap Tentang Gejala, Penularan, Pengobatan, dan PencegahanDalam keterangannya, RDA mengaku bahwa tindakan tidak menyenangkan dari sang atasan sudah terjadi sejak hari pertama ia mulai bekerja. Ia menyebut pelaku kerap melontarkan kata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, bahkan disertai perlakuan yang mengarah pada pelecehan fisik.“Dia sempat marah, lalu minta maaf sambil memojokkan saya dan berusaha menyentuh tubuh saya. Saya hanya bisa melindungi diri sambil menghadap ke tembok,” ungkap RDA pada Selasa (21/10/2025).Tidak berhenti di situ, korban juga mengaku bahwa KP pernah melarang dirinya mengenakan hijab saat bekerja, tanpa alasan yang jelas. Tindakan tersebut membuat korban semakin merasa tidak nyaman berada di lingkungan kerjanya sendiri.RDA kemudian memutuskan untuk melaporkan insiden ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku yayasan pengelola SPPG, serta ke pihak kepolisian untuk menempuh jalur hukum. Ia juga telah menyerahkan rekaman CCTV dan bukti pendukung lainnya sebagai bahan penyelidikan.Dari ‘Lapor Pak Purbaya’ ke Aksi Nyata: Mengapa Publik Mulai Percaya Lagi pada Kementerian Keuangan“Saya sudah lapor resmi dan serahkan semua bukti. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan dan proses hukum berjalan sesuai aturan,” tegasnya.Hingga kini, kasus tersebut sedang dalam penanganan aparat kepolisian. Sementara itu, video rekaman CCTV dugaan kejadian telah menjadi viral di media sosial dan memicu gelombang kecaman dari warganet yang mendesak agar pelaku segera diproses secara hukum.***

Lingkaran.id -  Pengacara kasus Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti, menyoroti lemahnya respons pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung terkait kasus perundungan (bullying) yang dialami oleh seorang siswi asal Gedong Tataan, Pesawaran.Korban yang sebelumnya bersekolah di salah satu SMP Negeri di Bandar Lampung kini terpaksa berhenti dari pendidikan formal dan melanjutkan melalui program kejar paket akibat tidak tahan menghadapi tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya.Kasus Perundungan Mahasiswa Universitas Udayana Berujung Sanksi Berat, Enam Orang Diberhentikan dan Tiga Dokter Koas Dikeluarkan dari RS“Kasus ini tidak seharusnya terjadi. Saya sangat menyesalkan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan hingga perundungan seperti ini bisa luput dari perhatian mereka,” ujar Putri Maya Rumanti pada Rabu, 22 Oktober 2025.Kisah menyedihkan ini juga menyentuh hati publik setelah orang tua korban menceritakan kondisi anaknya dengan tangis. Mereka khawatir masa depan sang anak akan suram karena kehilangan kesempatan belajar di sekolah reguler.“Tolong bantu anak saya supaya bisa sekolah lagi. Kami orang tuanya tidak bisa baca tulis, jangan sampai anak kami bernasib sama. Sekarang kami cuma tukang rongsok,” ungkap ibu korban dengan nada haru, Rabu, 21 Oktober 2025.Putri Maya Rumanti yang juga merupakan anggota tim hukum Hotman Paris menyatakan pihaknya akan menangani langsung kasus ini mengingat dampaknya sangat serius terhadap kondisi psikologis korban maupun keluarganya.“Kami akan melakukan pengecekan langsung ke sekolah lama korban. Saat ini kami juga tengah menyiapkan langkah agar anak tersebut dapat kembali bersekolah di tempat baru, karena lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang anak,” jelasnya.Kasus ini menjadi cermin bahwa bullying di sekolah masih sulit diberantas. Padahal, pihak sekolah memiliki peran besar dalam mencegah dan menindak perilaku tercela tersebut. Namun sayangnya, banyak sekolah yang masih tertutup dan enggan mengambil langkah hukum atau melibatkan pihak berwenang ketika terjadi perundungan.Praktisi pendidikan M. Arief Mulyadin menilai kasus ini sudah dalam tahap serius dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Ratusan Siswa SMA Gelar Aksi, Tuntut Keadilan dalam Kasus Deepfake ‘Skandal Smanse’“Kasus ini sudah sangat mengkhawatirkan karena membuat korban sampai putus sekolah. Unit PPA seharusnya bergerak cepat dengan membuka posko dan menempelkan pengumuman nomor pengaduan di sekolah-sekolah,” ujarnya.Arief menambahkan, tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain yang belum berani melapor atau tidak tahu cara mencari pertolongan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun sistem pelaporan yang mudah dijangkau oleh pelajar agar kasus serupa tidak kembali terulang.***

Lingkaran.id - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) membenarkan bahwa ayah dari Chiko Radityatama Agung Putra, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) yang menjadi pelaku pembuat video deepfake bermuatan asusila melibatkan guru dan siswi SMAN 11 Semarang, merupakan seorang anggota Polri.Kepastian itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, yang menjelaskan bahwa ayah Chiko bertugas di Polres Semarang.“Iya benar, yang bersangkutan anggota polisi dan bertugas di Polres Semarang,” ujar Kombes Artanto saat dikonfirmasi pada Rabu (22/10/2025).Gaji PNS Naik Mulai 2025,Benarkah Rapel Dua Bulan Sekaligus Cair November?Meskipun demikian, Artanto menegaskan bahwa status orang tua pelaku tidak akan memengaruhi jalannya proses hukum. Ia memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.“Tidak ada pengaruh sama sekali. Kami tangani kasus ini secara profesional dan transparan. Percayakan kepada Polri. Saat ini kasusnya masih berproses di Direktorat Reserse Siber Polda Jateng,” tegasnya.Kombes Artanto juga mengungkapkan bahwa penyidik telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada berbagai pihak terkait, termasuk pihak sekolah, para korban, dan Chiko sendiri. Namun, proses pemanggilan belum dilakukan karena penyidik masih melakukan pendalaman dan pengumpulan data awal.“Penyidik sudah memberi undangan ke pihak-pihak yang berkaitan, mulai dari pihak sekolah, korban, hingga Chiko sendiri, untuk dimintai klarifikasi,” ujarnya.Ia menambahkan, penyidik berhati-hati dalam menangani perkara ini mengingat kasus tersebut melibatkan anak di bawah umur dan konten yang sensitif.“Penyidik memiliki pertimbangan khusus karena kasus ini berkaitan dengan anak-anak dan materi yang sangat sensitif. Kami berupaya agar proses penyidikan tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi para korban maupun pelaku,” jelasnya.Kasus ini mencuat setelah video klarifikasi Chiko beredar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram resmi sekolah, @sma11semarang.official, Chiko tampil meminta maaf kepada pihak sekolah, guru, dan siswi yang menjadi korban atas perbuatannya.Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per BulanDalam pernyataannya, Chiko mengaku telah mengedit foto wajah guru dan siswi perempuan SMAN 11 Semarang menjadi video tak senonoh menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI).Ia juga mengakui bahwa video hasil editannya itu diunggah ke media sosial X (Twitter) dengan judul “Skandal Smanse”, hingga menimbulkan kehebohan di dunia maya. Pemuda yang diketahui tinggal di Asrama Polisi (Aspol) Kabluk, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, itu menyadari bahwa perbuatannya telah mencemarkan nama baik sekolah.“Saya mengakui kesalahan saya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, guru, dan seluruh korban,” demikian pengakuan Chiko dalam video permintaan maafnya.***

Lingkaran.id - Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang siswi SMP bernama Jesika (15) yang sebelumnya ditemukan tewas di saluran air persawahan di Kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu (18/10/2025) sore.Pelaku berinisial AA (23) yang diketahui masih berstatus mahasiswa, diringkus aparat kepolisian pada Senin (20/10/2025) malam. Saat digelandang petugas, AA tampak tertunduk menutupi wajahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika diserbu pertanyaan oleh awak media. Dengan jaket hitam dan celana senada, kedua tangannya diikat aparat kepolisian sebagai tanda ia telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut.Gadis 17 Tahun, Tewas di Kos Setelah Diduga Dianiaya Pacarnya yang Panik karena Korban HamilKasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Saepul Uyun, membenarkan penangkapan pelaku. Ia menjelaskan bahwa tersangka ditangkap tidak jauh dari lokasi penemuan jasad korban.“Benar, pelaku sudah kami amankan di wilayah Gandasoli. Dari hasil olah TKP dan autopsi, kami mendapati tanda-tanda bahwa kematian korban tidak wajar dan bukan karena sebab alami,” ujar AKP Uyun, Senin (20/10/2025).Dari hasil penyelidikan, dugaan kuat mengarah pada tindakan pembunuhan. Polisi kemudian menelusuri jejak pelaku hingga akhirnya berhasil mengamankan AA. “Hasil olah TKP dan autopsi mengindikasikan kematian korban bukan sebab alami. Dari temuan tersebut, kami kembangkan penyelidikan hingga akhirnya terduga pelaku dapat kami tangkap,” tambahnya.Polisi saat ini masih mendalami hubungan antara pelaku dan korban, termasuk kemungkinan adanya tindak kekerasan seksual sebelum korban dibunuh.“Kami masih melakukan penyidikan lanjutan terhadap pelaku untuk menemukan fakta-fakta hukum secara lengkap, termasuk kemungkinan adanya tindak kekerasan seksual,” jelas AKP Uyun.Ia menegaskan, penyidik Satreskrim Polres Purwakarta terus bekerja untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap pembunuhan terhadap pelajar SMP kelas 2 tersebut.Sebelumnya, warga Kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, digemparkan oleh penemuan jasad perempuan di saluran air dekat area persawahan pada Sabtu sore. Penemuan itu bermula dari teriakan sekelompok anak-anak yang tengah bermain di sekitar lokasi dan melihat sesuatu menyerupai tubuh manusia di dalam saluran air.“Saya awalnya enggak percaya waktu anak-anak bilang ada mayat di bawah, soalnya mereka masih kecil, baru umur tiga tahunan,” tutur Hoti (50), salah satu warga sekitar.Namun, karena penasaran, Hoti memutuskan untuk memeriksa ke lokasi. Ia sempat mengira benda itu hanyalah boneka, namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata yang terlihat di air adalah tubuh manusia.“Pas saya dekati, ternyata betul tubuh manusia. Saya langsung panggil kepala RT dan RW, dan setelah dicek, benar itu mayat,” katanya.Jasad ditemukan dalam posisi tertungkup di saluran air, hanya mengenakan BH dan celana panjang. Bagian kepala korban tertutup air, membuat warga sempat mengira korban kehilangan kepala. Tak lama setelah laporan diterima, petugas Polsek Plered dan Satreskrim Polres Purwakarta datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban.Tragedi Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Bullying Teman SekelasWarga sekitar kemudian menduga bahwa korban adalah siswi SMP dari Desa Cadasmekar, Kecamatan Tegalwaru, yang sudah dua malam tidak pulang ke rumah. Setelah pemeriksaan tim Inafis dan keterangan keluarga, korban akhirnya teridentifikasi sebagai Jesika binti Otim (15), siswi SMP asal Desa Cadasmekar.Kapolsek Plered AKP Ali Murtadho menjelaskan, korban diketahui sudah tidak pulang sejak Kamis (16/10/2025). Berdasarkan keterangan keluarga, Jesika sempat dijemput oleh seorang temannya sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.“Korban diketahui dijemput oleh temannya pada Kamis sore. Sejak itu, ia tak pernah kembali ke rumah hingga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dua hari kemudian,” ujar AKP Ali.***