Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada hari ini, Rabu (19/2/2025). Salah satu posisi yang disebut akan mengalami pergantian adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), yang saat ini dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro. Langkah reshuffle ini menjadi perhatian publik, terutama di lingkungan pemerintahan dan akademisi.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pergantian ini. Namun, ia mengakui bahwa kabar mengenai reshuffle ini cukup mengejutkan.Presiden Prabowo Beri Kado Lebaran: THR Cair Lebih Awal, Diskon Tiket, dan Stabilisasi Pangan"Kami di Komisi X belum mendapatkan informasi resmi, tetapi mendengar kabar ini tentu cukup mengejutkan. Meski demikian, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada beliau," ujar Lalu kepada wartawan pada Rabu (19/2/2025).Lalu juga menegaskan bahwa siapapun yang menggantikan Satryo nantinya harus mampu menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi serta pengembangan sains dan teknologi di Indonesia."Yang kami harapkan adalah pengganti yang memiliki visi yang kuat dan lebih mampu mengakselerasi perkembangan pendidikan tinggi serta inovasi teknologi di Indonesia," tambahnya.Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya agenda pelantikan pejabat negara pada sore hari ini. Meski demikian, ia tidak secara spesifik menyebutkan nama-nama yang akan mengalami pergantian."Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti," ujar Mayor Teddy saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).Selain pergantian Mendiktisaintek, kabar lain yang beredar juga menyebutkan bahwa Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, juga akan digantikan. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan kedua pejabat tersebut, nama Brian Yuliarto, seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), santer dikabarkan akan mengisi posisi Mendiktisaintek yang ditinggalkan oleh Satryo.Wamenaker Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu: Silakan Pergi, Tak Perlu KembaliSebelumnya, Brian Yuliarto pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB untuk periode 2025-2030. Jika benar ia ditunjuk sebagai Mendiktisaintek, maka diharapkan ia mampu membawa terobosan baru dalam pengelolaan pendidikan tinggi serta riset dan teknologi di Indonesia.Keputusan Presiden Prabowo untuk merombak kabinet di awal masa jabatannya ini tentu menjadi sorotan banyak pihak. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa visi dan misi pemerintahannya dapat dijalankan dengan optimal oleh para pembantunya di kabinet.***

Lingkaran.id - Rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai bahwa keberadaan lembaga ini berpotensi melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut Alamsyah, dalam skema yang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru, BPK dan KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau tindakan hukum terhadap Danantara. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit dan penegakan hukum terhadap Danantara. Dampaknya, potensi korupsi di BUMN yang berada di bawah lembaga ini akan semakin besar,” ujar Alamsyah dalam sebuah diskusi di kantor ICW pada Senin, 17 Februari 2025.BPI Danantara memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang BUMN yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Dalam regulasi tersebut, sistem pemeriksaan laporan keuangan BUMN mengalami perubahan signifikan.Kini, audit tahunan perusahaan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan berbentuk persero, penunjukan akuntan publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara bagi perusahaan umum (Perum), keputusan tersebut diambil oleh Menteri BUMN. BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat melakukan audit jika diminta oleh DPR atau untuk tujuan pemeriksaan tertentu.Dalam aturan yang baru, presiden memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan BUMN. Presiden dapat memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN, sementara saham seri B atau saham biasa akan dikelola langsung oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur penyertaan modal negara bagi BUMN, serta menjadi bagian dari komite penyelamatan BUMN.Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh perubahan utama dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pemisahan fungsi regulator dan operator dalam tata kelola BUMN. Kini, tugas pengelolaan atau operasional BUMN tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, melainkan dialihkan kepada BPI Danantara. Sementara itu, Kementerian BUMN hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas.Denise Chariesta Geram Difitnah Sebagai Buzzer Oleh Doktif, Tantang Pembuktian dengan Hadiah Rp100 JutaDalam Pasal 3M Undang-Undang BUMN terbaru, disebutkan bahwa Danantara memiliki dewan pengawas serta badan pelaksana. Menteri BUMN, berdasarkan Pasal 3N, ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Danantara, dibantu oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk langsung oleh presiden. Menteri BUMN juga memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana Danantara.Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menegaskan bahwa kasus korupsi di BUMN telah terjadi sebelum adanya Danantara. Berdasarkan pemantauan ICW, dalam periode 2016 hingga 2021, tercatat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 40 triliun.Dengan terbentuknya Danantara yang tidak dapat diaudit langsung oleh BPK dan KPK, Alamsyah khawatir bahwa potensi korupsi di lingkungan BUMN akan semakin sulit diberantas."Ini sangat krusial, karena bisa menjadi celah besar bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan dana demi kepentingan pribadi," ujarnya.***

Lingkaran.id - Saat ini masyarakat mulai menantikan kepastian pembukaan rekrutmen CPNS 2025. Antusiasme tinggi terhadap kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat calon pelamar terus memantau perkembangan terkait kebijakan seleksi tahun depan.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengisyaratkan bahwa pemerintah kemungkinan besar akan kembali membuka seleksi CPNS pada 2025. Namun, jumlah formasi serta mekanisme seleksi masih bergantung pada hasil rekrutmen tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung.SSCASN BKN 2025, Kapan Dibuka Dan Bagaimana Cara Membuat Akun?Salah satu faktor utama yang mendukung pembukaan seleksi CPNS tahun depan adalah kebutuhan tenaga kerja di kementerian baru yang akan dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penambahan ASN dinilai penting untuk mendukung implementasi program-program prioritas pemerintah.Kabar baik bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2025, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait batas usia pelamar. Jika sebelumnya batas usia maksimal pendaftar adalah 35 tahun, kini beberapa jabatan tertentu memungkinkan pelamar hingga usia 40 tahun.Selain itu, rekrutmen CPNS 2025 juga tetap memberikan peluang bagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK sederajat, D3, D4, S1, hingga jenjang magister.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu DisimakMeskipun kebijakan batas usia 40 tahun diperluas, aturan ini tidak berlaku untuk semua formasi. Jabatan yang bisa dilamar oleh pelamar berusia hingga 40 tahun meliputi:Dokter spesialisDokter gigi spesialisDokter pendidik klinisDosen dengan kualifikasi S3PenelitiPerekayasaDengan kebijakan ini, peluang bagi individu dengan pengalaman dan keahlian khusus di bidang strategis semakin terbuka. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pembukaan seleksi CPNS 2025. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dari pemerintah dan mempersiapkan diri sejak dini agar dapat bersaing dalam seleksi mendatang.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah terhadap seorang sopir viral di media sosial. Rekaman tersebut memicu reaksi keras dari publik, yang mengecam tindakan tidak terpuji itu.Dalam video yang beredar luas, terlihat kedua oknum Dishub tersebut menghentikan kendaraan sopir di jalan dan melakukan aksi pungli. Tak hanya itu, mereka juga diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap sang sopir. Percakapan dalam video menunjukkan ketegangan antara korban dan para pelaku. Ia kemudian melanjutkan dengan protes keras terhadap tindakan dua oknum tersebut.Remaja SMP Naik Pelaminan Gantikan Kakak Kabur Jelang Akad Nikah"Kenapa, Pak? Kenapa setiap saya lewat selalu diberhentikan?" tanya sopir dengan nada kesal."Kenapa harus dengan kekerasan? Ini tindakan kekerasan!" ujarnya.Berdasarkan informasi yang beredar, insiden ini terjadi di salah satu ruas jalan di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kejadian tersebut sontak memicu kecaman dari berbagai pihak yang menuntut agar pelaku segera ditindak.Menanggapi viralnya video tersebut, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.SSCASN BKN 2025, Kapan Dibuka Dan Bagaimana Cara Membuat Akun?"Kami sudah melihat video yang beredar dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Langkah pertama yang kami ambil adalah memanggil pihak Dinas Perhubungan Lampung Tengah untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan dua orang tersebut," ujar AKBP Andik.Pihak kepolisian memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Sementara itu, masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan stimulus bagi masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025. Sejumlah langkah strategis telah dipersiapkan guna menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.Salah satu kebijakan utama yang disampaikan adalah percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Presiden menegaskan bahwa pencairan THR akan dilakukan pada Maret 2025, mengingat perayaan Lebaran diperkirakan jatuh di akhir bulan tersebut.Wamenaker Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu: Silakan Pergi, Tak Perlu Kembali"Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan pada bulan Maret 2025," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).Selain memastikan pencairan THR tepat waktu, pemerintah juga meluncurkan berbagai program insentif ekonomi lainnya. Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon harga tiket pesawat, potongan tarif tol, serta program belanja dengan diskon besar-besaran seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu DisimakTak hanya itu, sektor pariwisata juga mendapat perhatian dengan adanya Program Pariwisata Mudik Lebaran, yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke berbagai daerah. Sementara itu, stabilisasi harga pangan juga menjadi prioritas utama guna memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat selama bulan Ramadan hingga Lebaran.Dengan sederet kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, sektor bisnis dan pariwisata semakin menggeliat, serta pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 dapat terus meningkat. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang memperlihatkan tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap seorang siswa SMP viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat berlangsungnya demonstrasi menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025).ASN yang terlibat dalam insiden ini diketahui berinisial VT, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Dalam video yang beredar luas, terlihat VT menendang salah satu siswa yang mengikuti aksi protes tersebut.Wamenaker Wajibkan Aplikator Ojol Berikan THR Tunai untuk DriverTak hanya itu, setelah melakukan tendangan, ia juga menginjak kaki siswa tersebut, yang sontak memicu kemarahan publik. Pegiat media sosial Jhon Sitorus turut menyoroti kejadian ini dan mengunggah rekaman tersebut ke platform X (Twitter)."Setelah menendang, ASN tersebut juga menginjak kaki siswa tersebut," tulisnya."Bahkan siswa SMP lebih berotak daripada ASN di sana dan hama-hama yang berdiri. Btw, itu seragam coklat fungsinya apa? Pajangan?," tambahnya.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri KlarifikasiDemonstrasi ini merupakan bagian dari aksi yang lebih besar di Papua, di mana banyak pelajar menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan mereka. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait insiden ini. Masyarakat pun menantikan respons dari instansi terkait guna memastikan tindakan yang sesuai terhadap ASN yang diduga melakukan kekerasan terhadap siswa.***

Lingkaran.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, menanggapi dengan santai viralnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika ada warga negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk berkarier di luar negeri tanpa kembali ke Tanah Air."Kalau memang mau pergi, ya silakan saja. Kalau perlu, jangan balik lagi," ujar Noel dengan nada bercanda saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, pada Senin (17/2/2025).Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu DisimakLebih lanjut, Noel menganggap fenomena munculnya tagar tersebut di media sosial sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan."Hashtag-hashtag seperti itu tidak masalah. Masa kita harus ambil pusing dengan hashtag?," tambahnya.Tagar #KaburAjaDulu belakangan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial setelah banyak netizen yang mengungkapkan keinginan untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Fenomena ini mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat yang merasa lebih tertarik untuk mengejar karier di luar negeri dibanding bertahan di dalam negeri.Dana PIP Siswa Dipotong: Terima Kasih Parpol Biar Dana Cepat Cair dan LancarMeski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait viralnya tagar tersebut dan implikasi lebih lanjut terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.***

Lingkaran.id - Seorang remaja kelas 3 SMP di Sulawesi Selatan harus menjalani pernikahan menggantikan kakaknya yang kabur menjelang akad nikah. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan menjadi sorotan di media sosial.Remaja berinisial IH menggantikan kakaknya, Wilda, yang menolak pernikahan dengan pria pilihan keluarga, Asdar. Pernikahan yang awalnya dirancang untuk Wilda itu digelar di Dusun Ta'lambua, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, pada Selasa (11/2/2025).SSCASN BKN 2025, Kapan Dibuka Dan Bagaimana Cara Membuat Akun?Menurut keterangan tetangga IH, Wilda awalnya bersedia menerima perjodohan, tetapi akhirnya memilih kabur sehari sebelum akad nikah. Keputusan ini diambil setelah keluarga Asdar datang melamar Wilda di Kalimantan, tempat ia dan ibunya merantau.Saat pernikahan semakin dekat, keluarga memutuskan untuk pulang kampung. Asdar kembali ke Bantaeng, sementara Wilda pulang ke Jeneponto. Namun, sehari sebelum akad nikah, Wilda melarikan diri dan menolak menjalani tradisi korongtigi (malam penyucian diri).Dalam situasi mendesak, orang tua Wilda meminta IH untuk menggantikan posisi kakaknya. Tanpa banyak keberatan, IH menyetujui permintaan tersebut. Sebelum akad nikah, keluarga calon mempelai pria meminta agar IH dan Asdar dipertemukan terlebih dahulu di Bantaeng. Setelah pertemuan itu, keduanya merasa cocok dan pernikahan pun dilangsungkan sesuai rencana.Kisah pernikahan ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Facebook Nars Dontu Vecek. Dalam unggahan tersebut, terlihat foto-foto pernikahan IH dan Asdar, termasuk momen ketika pengantin wanita mencium tangan suaminya.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu Disimak"Perempuan ini rela dan ikhlas menggantikan kakaknya sebagai pengantin. Salut, pikirannya dewasa. Buktikan bahwa kamu bisa bahagia," tulis Nars dalam unggahannya pada Kamis (13/2/2025).Reaksi warganet pun beragam, sebagian besar memberikan doa dan harapan agar pernikahan tersebut langgeng. Namun, ada pula yang menyayangkan keputusan kakak IH yang justru berdampak pada adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Hingga kini, kisah ini masih menjadi perbincangan hangat di berbagai di media sosial."Kenapa dari awal tidak menolak jika tidak ingin menikah? Kasihan adiknya yang harus mengorbankan pendidikan karena pernikahan ini. Semoga tetap bahagia," tulis salah satu pengguna media sosial.***

Lingkaran.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan bahwa perusahaan pengelola aplikasi ojek online (ojol) wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pengemudi menjelang Lebaran 2025. Pemberian THR kali ini harus dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako seperti yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya."Tidak lagi dalam bentuk beras atau sembako lainnya, kita menginginkan THR ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Tujuannya agar para driver benar-benar bisa merasakan suasana hari raya di rumah mereka, bukan sekadar menerima gula atau bantuan lain," ujar Immanuel saat berorasi dalam aksi demonstrasi pengemudi ojol di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin lalu.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri KlarifikasiLebih lanjut, pria yang akrab disapa Noel ini menegaskan bahwa pemberian THR untuk driver ojol kali ini bersifat wajib, bukan sekadar imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihak Kemnaker akan memastikan regulasi ini diwujudkan dalam bentuk aturan yang mengikat."Kali ini, kita bukan sekadar mengimbau. Apapun bentuknya, entah surat edaran atau peraturan menteri, aturan ini harus diterapkan dan tidak boleh diabaikan," tegasnya.Noel juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan manajemen aplikator terkait kewajiban ini. Menurutnya, aplikator sudah menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan THR kepada para driver, meskipun teknis pelaksanaannya masih dalam tahap negosiasi.Mahasiswa Gelar Aksi Demo Serentak dan Terpusat 'Indonesia Gelap', Ini Lima Tuntutannya"Kami sudah mengusulkan tunjangan hari raya kepada pihak aplikator. Sekarang, kami tengah merundingkan teknisnya, apakah diberikan sebagai bonus atau bantuan hari raya, namun yang pasti dalam bentuk uang tunai," jelas Noel."Aplikator sebenarnya sudah menyiapkan dana THR, tinggal menentukan teknis finalnya. Kami berharap mereka memberikan yang terbaik untuk driver," tambahnya.Terakhir, Noel menegaskan bahwa Kemnaker akan mengambil langkah tegas terhadap aplikator yang tidak memenuhi kewajiban ini. Namun, terkait bentuk sanksi yang akan diberikan, masih dalam tahap perumusan oleh biro hukum Kemnaker."Untuk sanksi, kami akan merumuskannya lebih lanjut dengan tim biro hukum," pungkasnya.

Lingkaran.id - Selebgram sekaligus pengusaha Denise Chariesta menyatakan kegeramannya atas tudingan yang menyebut dirinya sebagai buzzer berbayar. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Doktif, yang mengklaim bahwa Denise menerima bayaran sebesar Rp100 juta untuk menjalankan peran sebagai buzzer.Menanggapi hal tersebut, Denise dengan tegas membantah dan menantang siapa pun untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Bahkan, ia berani menawarkan imbalan sebesar Rp100 juta bagi siapa saja yang dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya benar-benar seorang buzzer.Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri Klarifikasi"Kalau ada yang bisa memberikan bukti bahwa saya menerima Rp100 juta, sini saya kasih uangnya," ujar Denise saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu (16/2/2025)."Saya juga bakal beli cilok satu kontainer buat orang yang bisa kasih bukti itu," tambahnya.Tudingan ini bermula ketika Doktif menyebut Denise sebagai buzzer yang diduga bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya. Ia juga mengklaim bahwa Denise telah menerima bayaran untuk menjalankan peran tersebut. Namun, Denise menegaskan bahwa pernyataan Doktif tidak berdasar dan berpotensi menggiring opini publik yang salah tentang dirinya. Denise juga membantah keras telah menerima transfer uang sebesar Rp100 juta ke dalam rekening pribadinya."Itu namanya penggiringan opini. Seolah-olah saya benar-benar seorang buzzer hanya karena ucapan dia," kata Denise dengan nada kesal."Saya dituduh jadi buzzer, dibilang dibayar Rp100 juta, tapi kenyataannya uangnya nggak pernah cair," ujarnya.Tak tinggal diam, Denise kemudian menantang Doktif untuk membuktikan ucapannya dengan menunjukkan bukti konkret. "Mana buktinya saya terima Rp100 juta? Bisa nggak dibuktikan?" tegasnya.Mola BKN Resmi Diluncurkan! Cek Status NIP PPPK Tanpa ke Kantor BKNMerasa nama baiknya telah dicemarkan, Denise akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu (16/2/2025). Ia berharap laporan ini menjadi pelajaran agar seseorang tidak sembarangan melontarkan tuduhan tanpa didukung bukti yang jelas."Saya buat laporan ini karena ucapan yang dia lontarkan sudah masuk kategori fitnah. Biar ini jadi pelajaran, kalau bicara harus ada bukti, bukan sekadar tuduhan," tutup Denise dengan tegas.*** 

Lingkaran.id - Kota Bogor digemparkan oleh insiden perampokan yang terjadi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah Bogor Selatan. Dalam peristiwa yang berlangsung pada Sabtu (15/2) malam itu, dua penjaga sekolah menjadi korban penyekapan oleh lima orang pelaku. Kedua korban yang bernama Fatur dan Zubaedilah mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh kawanan perampok tersebut.Kapolsek Bogor Selatan, Kompol Maman Firmansyah, menjelaskan bahwa Fatur mengalami luka bacokan di bagian kaki kanan dan kiri, serta luka lebam di mata yang disebabkan oleh lakban yang digunakan pelaku untuk menutup penglihatannya. Sementara itu, Zubaedilah mengalami luka lebam di mata kanan akibat pukulan keras yang diberikan oleh salah satu pelaku.Mahasiswa Gelar Aksi Demo Serentak dan Terpusat 'Indonesia Gelap', Ini Lima Tuntutannya"Korban yang mengalami luka bacokan sempat berusaha memberikan perlawanan sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh pelaku. Kedua korban memang berupaya mempertahankan diri," ujar Kompol Maman Firmansyah saat memberikan keterangan pada Senin (17/2/2025).Usai mengalami penyekapan dan serangan brutal, para korban akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar yang kemudian membawa mereka ke sebuah klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis."Saat ini kondisi korban masih dalam tahap pemulihan. Oleh karena itu, kami belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan menunggu hingga mereka dalam kondisi stabil, sementara pihak sekolah masih melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang hilang dalam kejadian ini," tambahnya.Dari kronologi kejadian, diketahui bahwa aksi perampokan ini berlangsung sekitar pukul 02.00 dini hari. Saat itu, kedua penjaga tengah berada di sebuah ruangan di bagian belakang sekolah. Tanpa diduga, lima orang pelaku datang dan langsung melakukan serangan dengan cara memukul, mengikat tangan, serta menutup mata korban menggunakan lakban.Pembukaan CPNS 2025: Berikut Fakta Terkini yang Perlu Disimak"Para pelaku juga membawa senjata tajam, namun jenisnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut," tutup Kompol Maman.Hingga kini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan ini. Kejadian ini menjadi peringatan bagi pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk lebih meningkatkan keamanan, terutama di malam hari.***

Lingkaran.id - Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB, dan diperkirakan akan menjadi aksi besar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampusMenurut Koordinator Aksi BEM UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, aksi ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan situasi negara yang dinilai semakin memburuk.Fenomena anak muda yang ingin pindah keluar negeri. menggaung di sosial media #kaburajadulu"Aksi ini adalah bentuk reaksi terhadap isu-isu yang muncul hampir setiap hari belakangan ini, yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan mengabaikan prinsip demokrasi serta keadilan," kata Rafid.Aksi tersebut juga akan dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia, dengan masing-masing kelompok mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Di Jakarta, aksi akan difokuskan di depan Istana Merdeka sebagai simbol tuntutan terhadap pemerintah.Ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi ini:Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Mahasiswa menuntut agar Instruksi Presiden yang mengharuskan efisiensi anggaran pemerintah, yang berpotensi merugikan rakyat, segera dicabut.Menanggalkan Pasal dalam RUU Minerba: Pasal yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang dianggap mengancam independensi akademik, sehingga harus dicabut.Mencairkan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik: Mahasiswa mendesak agar pemerintah segera mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa adanya hambatan birokrasi yang memperlambat prosesnya.Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa meminta agar program MBG yang saat ini berjalan dievaluasi total dan dikeluarkan dari anggaran pendidikan, karena dianggap tidak efektif.Berhenti Mengeluarkan Kebijakan Tanpa Riset Ilmiah: Mahasiswa mendesak agar pemerintah berhenti membuat kebijakan publik yang tidak didasarkan pada riset ilmiah yang solid dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.Tom Lembong Keluhkan Lama Ditahan, Kejagung Tetapkan Sembilan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Impor GulaSelain BEM UI, universitas lain juga turut menggelar aksi serupa di daerah masing-masing. Aksi ini menjadi wujud protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, dan sebagai bentuk perjuangan untuk keadilan sosial di Indonesia. Dalam surat instruksi aksi tersebut juga memperlihatkan ada beberapa hari aksi serentak di daerah masing-masing pada senin - selasa (17-18 Februari) dan aksi terpusat nasional yang akan digelar pada Rabu - Kamis (19-20 Februari).Aksi yang dilakukan mahasiswa ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga sore hari, dengan harapan pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat dan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.***

Lingkaran.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani regulasi baru terkait jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), yang memberikan perlindungan kepada pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, para pekerja yang terkena PHK kini berhak menerima tunjangan sebesar 60% dari gaji terakhir mereka selama maksimal 6 bulan.Kebijakan ini diatur dalam PP yang ditandatangani pada 7 Februari 2025, yang memberikan manfaat uang tunai kepada pekerja yang terdampak PHK, dengan pembayaran setiap bulan sebesar 60% dari upah terakhir yang tercatat.Beredar Isu PHK Besar-Besaran Di RRI & TVRI, Ini Fakta Sebenarnya"Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan," demikian bunyi aturan tersebut, sebagaimana dikutip pada Minggu (16/2/2025).Besaran upah yang dijadikan patokan dalam perhitungan jaminan tersebut didasarkan pada laporan gaji terakhir yang disampaikan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, terdapat batasan maksimal upah yang dapat menjadi dasar perhitungan. Upah yang dihitung tidak boleh melebihi Rp5 juta, yang berarti, jika gaji terakhir pekerja kurang dari atau sama dengan Rp5 juta, mereka berhak menerima jaminan sebesar 60% dari gaji mereka, yang berkisar antara Rp3 juta.Pasal 21 Ayat 4 menyebutkan, "Dalam hal upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar atas atas upah." Artinya, jika gaji pekerja lebih tinggi dari Rp5 juta, jaminan yang diterima akan tetap dihitung berdasarkan batas maksimal tersebut.Namun, terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk dapat menerima manfaat JKP. Manfaat jaminan ini akan hangus jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu 6 bulan setelah terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, klaim JKP tidak dapat diajukan jika pekerja yang terkena PHK telah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia.Terbongkar! Jaringan Perbudakan Wanita, Dipaksa Donorkan Sel TelurAturan baru ini juga mencakup perubahan pada besaran iuran JKP yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,46% kini diturunkan menjadi 0,36% dari upah bulanan pekerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK serta memberikan dukungan keuangan sementara sambil mencari pekerjaan baru.Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan agar memiliki jaminan keuangan yang cukup untuk bertahan selama periode transisi, serta memberi insentif bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan perlindungan tenaga kerjanya.***

Lingkaran.id - Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 telah dibuka. Namun, apakah rumor ini benar adanya? Untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, mari kita telusuri informasi lebih lanjut.Berdasarkan pengecekan yang dilakukan melalui berbagai sumber resmi, rumor tentang pembukaan pendaftaran CPNS 2025 ternyata tidak benar. Bahkan, tautan yang terlampir dalam unggahan yang menyebarkan kabar tersebut tidak mengarah ke portal resmi seperti SSCASN BKN atau situs pemerintah lainnya yang biasanya digunakan untuk proses pendaftaran CPNS.Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan AnggaranMeski rumor tersebut tidak benar, banyak yang bertanya-tanya kapan pendaftaran CPNS 2025 sebenarnya akan dibuka. Sayangnya, hingga saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) belum memberikan pernyataan resmi terkait tanggal pembukaan seleksi CPNS 2025.Namun, jika merujuk pada pola seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran CPNS 2025 diprediksi akan dimulai pada bulan Agustus 2025. Tentu saja, informasi lebih lanjut akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah di kemudian hari.Firdaus Oiwobo Protes Pembekuan Sumpah Advokat, Ancam Gugat PTUN dan Tuntut Ganti Rugi Rp 1 TriliunMeskipun pendaftaran CPNS 2025 belum dibuka, tidak ada salahnya untuk mulai mempersiapkan diri. Kamu bisa mulai berlatih soal-soal CPNS dan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Dengan begitu, saat pendaftaran dibuka, kamu sudah siap tanpa terburu-buru mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.Jadi, meskipun informasi yang beredar di media sosial saat ini tidak akurat, tetap waspada terhadap sumber informasi yang terpercaya dan persiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS 2025.***

Lingkaran.id - Bagi para pecinta kuliner, bersiaplah untuk merasakan sensasi kelezatan dari berbagai jajanan viral dalam ajang Roadshow Kuliner Viral Indonesia yang diselenggarakan oleh GW Food & GTown Square.Green Day Konser Di Jakarta Setelah 29 Tahun, Ini Daftar Lagu Yang Akan Dibawakan!Acara ini akan berlangsung dari 20 Februari hingga 2 Maret 2025 di Transmart PCC, menghadirkan pengalaman kuliner yang menggoda selera. Pengunjung akan dimanjakan dengan beragam sajian khas dari berbagai kota besar, mulai dari Coklat Dubai yang lumer di mulut, Dakkochi dengan cita rasa autentik dari Korea, hingga Dancing Shrimp yang unik dan kaya rasa.Tak hanya itu, bagi pecinta hidangan laut, tersedia pilihan menu Lobster dan Oyster segar yang siap memanjakan lidah. Tak hanya soal makanan, festival ini juga menawarkan pengalaman yang lebih berkesan dengan hadirnya Live Music setiap hari, menciptakan suasana yang lebih asik dan menyenangkan bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan sambil bersantai.Green Day Konser Di Jakarta Hari Ini! Cek Jam Mulai, Lokasi, Dan Aturan MasukAjak keluarga dan teman-teman untuk merasakan langsung keseruan mencicipi berbagai jajanan kekinian yang lagi viral di Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan ini dan pastikan kamu menjadi bagian dari momen kuliner tak terlupakan di Roadshow Kuliner Viral Indonesia!.*** 

Lingkaran.id - Dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada siswa SMAN 7 Cirebon diduga mengalami pemotongan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Undang Ahmad Hidayat, mengonfirmasi adanya potongan tersebut dan menyatakan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian serius berbagai pihak.“Kami sangat memperhatikan kejadian ini. Setelah kasus ini mencuat, kami dipanggil oleh Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Oleh karena itu, pada hari Senin kemarin, kami mengadakan pertemuan yang melibatkan seluruh tenaga pendidik, staf Tata Usaha (TU), serta komite sekolah guna membahas permasalahan ini dan menentukan langkah yang akan diambil,” ujar Undang pada Kamis (13/2/2025).Fenomena anak muda yang ingin pindah keluar negeri. menggaung di sosial media #kaburajaduluBerdasarkan data yang tersedia, sebanyak 539 siswa SMAN 7 Cirebon menjadi penerima manfaat PIP tahun ini dengan besaran dana Rp 1.800.000 per siswa dalam satu tahun. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 800.000 dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya 225 siswa yang menerima dana sebesar Rp 1.000.000.Namun, dalam pencairan dana PIP tahun ini, setiap siswa disebut mengalami pemotongan dengan nominal yang bervariasi, rata-rata sekitar Rp 200.000. Dugaan yang berkembang menyebutkan bahwa pemotongan ini terkait dengan sumbangan kepada partai politik tertentu sebagai imbalan atas kelancaran pencairan dana PIP.Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan AnggaranKasus ini telah menimbulkan keprihatinan di kalangan orang tua siswa serta pihak-pihak terkait, mengingat dana PIP seharusnya digunakan sepenuhnya untuk menunjang pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, berbagai pihak masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemotongan dana tersebut.***

Lingkaran.id - Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Sabtu (15/2/2025) pagi. Acara ini dihadiri oleh berbagai tamu penting, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua umum partai politik yang mulai berdatangan ke lokasi sejak pagi hari.Berdasarkan pantauan di lokasi, sejak pukul 08.00 WIB, sejumlah tokoh terlihat memasuki area SICC melalui pintu VIP. Di antara mereka, tampak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berjalan berdampingan dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Selain itu, hadir pula Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu serta Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Presiden Prabowo Ungkap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Demi Perbaikan 330 Ribu SekolahMenteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga turut hadir dalam perayaan tersebut.Sebelumnya, pada Jumat (14/2/2025), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyinggung tentang permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen."Intinya adalah memperkuat koalisi yang ada. Pak Prabowo menawarkan konsep koalisi permanen dan menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama dalam pemerintahan," ujar Cak Imin dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa PKB menyambut baik gagasan tersebut, karena dapat mempercepat pembangunan nasional. Ketika ditanya apakah koalisi permanen ini akan berlanjut hingga Pilpres 2029, Cak Imin tidak memberikan jawaban pasti."PKB mendukung penuh ide koalisi permanen ini, karena akan memperkuat stabilitas politik serta mempercepat pembangunan nasional," jelas Cak Imin."Namanya permanen, ya sampai kapan pun," tambahnya.Sebagai bagian dari upaya mempererat koalisi, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menghadiri silaturahmi dan konsolidasi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Gubernur Lemhanas RI, Ace Hasan Syadzily, membenarkan adanya pertemuan tersebut."Semua kepala daerah yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju diundang," ujarnya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).Presiden Prabowo Sambut Hangat Erdogan, Perkuat Kemitraan RI-TurkiAce menyebut bahwa ia belum mengetahui secara pasti isi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun, melihat besarnya jumlah undangan yang hadir, diskusi yang berlangsung diperkirakan akan mencakup berbagai isu strategis terkait pemerintahan dan politik nasional.Dengan berbagai agenda yang berlangsung, perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra tahun ini tidak hanya menjadi ajang peringatan ulang tahun, tetapi juga momentum strategis dalam memperkuat koalisi politik yang telah terbentuk.***

Lingkaran.id - Firdaus Oiwobo menyatakan keberatannya setelah Pengadilan Tinggi (PT) Banten secara mendadak mengeluarkan surat pembekuan sumpah advokat miliknya. Keputusan tersebut tertuang dalam surat penetapan nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat.M. Firdaus Oiwobo, yang dikeluarkan pada Selasa (11/2/2025). Menanggapi hal ini, Firdaus dengan tegas menyebut bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.Razman Arif Nasution Semprot Awak Media: Tak Terima Awak Media Prioritaskan Pertanyaan untuk Vadel Badjideh"Saya ini advokat, dan demi hukum saya tetap bisa beracara karena surat mereka cacat formil. Saya sudah mengajukan surat keberatan, dan akan membawa perkara ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ujar Firdaus saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (13/2/2025) malam.Firdaus menuntut agar berita acara sumpah advokatnya segera diterbitkan kembali. Menurutnya, jika tidak dilakukan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Mahkamah Agung."Terbitkan kembali berita acara sumpah saya, karena jika tidak, ini akan memalukan Mahkamah Agung," tegasnya.Tak hanya itu, Firdaus dan tim hukumnya juga mengancam akan menuntut ganti rugi senilai Rp 1 triliun jika berita acara tersebut tidak segera dikembalikan. Selain Firdaus Oiwobo, Pengadilan Tinggi Banten juga membekukan berita acara pengambilan sumpah advokat Razman Arif Nasution.Pembekuan sumpah advokat Firdaus dan Razman diduga berkaitan dengan insiden di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu. Saat itu, Firdaus, yang merupakan bagian dari tim hukum Razman Arif Nasution, terlibat dalam kericuhan di ruang sidang.Kasus Vadel Badjideh, Nikita Mirzani Minta Semua Foto Lolly Di Medsos Dihapus!Kericuhan terjadi setelah majelis hakim memutuskan sidang perkara dugaan pencemaran nama baik digelar secara tertutup. Namun, pihak Razman bersikeras agar sidang tetap terbuka untuk umum.Menanggapi insiden tersebut, Firdaus telah melayangkan surat permohonan maaf kepada lembaga terkait. Meski demikian, ia tetap berpegang pada pendiriannya bahwa pembekuan sumpah advokat yang diterimanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang menampilkan suasana pengajian yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video yang beredar di Instagram itu memperlihatkan sejumlah masyarakat yang menghadiri pengajian, namun yang menarik perhatian adalah momen saat pembawa acara menyambut tim hadrah.Dalam video tersebut, pembawa acara mengumumkan kehadiran tim hadrah dengan menyebutkan, "Dan inilah hadrah Pusat Sabilu Taubah." Namun, alih-alih diiringi lantunan salawat, panitia justru memutar musik DJ, yang sontak mengejutkan para penonton dan memicu perdebatan di kalangan warganet.Rayakan Valentine's Day: Cara Seru Merayakan Cinta ala Gen ZViralnya video tersebut memicu berbagai komentar pro dan kontra di media sosial. Banyak yang mempertanyakan konsep pengajian yang dibuka dengan musik DJ, sementara yang lain menilai hal itu sebagai inovasi dalam berdakwah.Menanggapi hal tersebut, Ilham Burhanuddin alias Jebor, salah satu pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilu Taubah, memberikan klarifikasi. Ia mengonfirmasi bahwa video tersebut memang diambil saat pengajian bersama Pemkab Pacitan yang berlangsung dua minggu lalu."Iya, musik itu memang dari kita. Itu hanya sebagai bagian dari opening saat tim hadrah masuk panggung, dan durasinya cuma sekitar satu menit saja," ujar Ilham saat dikonfirmasi.Menurutnya, pemilihan musik DJ bukan tanpa alasan. Tim Sabilu Taubah sengaja menggunakannya untuk menciptakan suasana yang lebih meriah serta menarik perhatian masyarakat agar tertarik mengikuti pengajian."Musik ini memang kami siapkan. Tujuannya supaya lebih meriah, membuat orang senang, dan tertarik untuk ikut pengajian. Bahkan, kami juga menggunakan sound system horeg dan lighting yang bagus supaya masyarakat lebih nyaman berada di pengajian daripada di jalanan," jelasnya.Ilham menambahkan bahwa konsep pengajian ini memang telah disiapkan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Tim Sabilu Taubah sejak awal berupaya merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang agar lebih tertarik untuk mengaji bersama.Bocah 12 Tahun Meninggal Dunia Usai Minum Oplosan Alkohol 70 Persen"Sejak awal, pembawa acara sudah menjelaskan tentang bagaimana Sabilu Taubah terbentuk. Kami ingin menjangkau lebih banyak orang untuk mengaji, tanpa melihat latar belakang mereka. Jadi, tidak ada masalah dengan konsep yang kami bawa," pungkasnya.Video tersebut hingga kini masih ramai diperbincangkan di media sosial, dengan berbagai tanggapan dari netizen yang terus bermunculan.***

Lingkaran.id - Situasi ketertiban di Blitar sangat meresahkan dan sempat terganggu akibat aksi konvoi ratusan pesilat yang diduga berasal dari salah satu perguruan silat. Kepolisian Resor (Polres) Blitar segera bertindak dengan mengamankan sejumlah peserta konvoi yang melakukan tindakan meresahkan di jalan raya.Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, mengungkapkan bahwa sekitar 100 orang pesilat mengendarai sepeda motor dan melakukan konvoi dari Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Namun, saat melintasi area timur Markas Komando (Mako) Polres Blitar, mereka melakukan aksi yang dinilai mengganggu ketertiban umum.Razman Arif Nasution Semprot Awak Media: Tak Terima Awak Media Prioritaskan Pertanyaan untuk Vadel Badjideh“Mereka berkendara dengan menggeber-geber gas motor (bleyer-bleyer) dan berteriak-teriak, sehingga menciptakan keresahan di tengah masyarakat,” ujar AKBP Arif pada Jumat (14/2/2024).Tindakan tegas pun diambil oleh pihak kepolisian. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar melakukan tilang terhadap kendaraan roda dua yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi."Sepeda motor yang tidak sesuai aturan dan tidak memiliki surat-surat lengkap kami tindak dengan tilang," tambahnya.Kasus Vadel Badjideh, Nikita Mirzani Minta Semua Foto Lolly Di Medsos Dihapus!Kapolres menegaskan bahwa pihaknya berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Terlebih, sebelumnya Polres Blitar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar serta perwakilan perguruan silat se-Blitar Raya telah menandatangani deklarasi damai untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut."Kami ingin semua pihak mematuhi komitmen yang sudah disepakati dalam deklarasi damai agar situasi di Blitar tetap kondusif," tutupnya.***