Lingkaran.id -Aplikasi Beyond BSI mengalami gangguan sejak Minggu (9/2/2025), menyebabkan banyak nasabah mengeluhkan kendala dalam melakukan transaksi perbankan. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan penjelasan resmi terkait masalah ini dan memastikan bahwa perbaikan sedang dilakukan. Menurut keterangan resmi dari BSI, gangguan ini terjadi karena pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selama proses ini, beberapa layanan transaksi mengalami kendala, termasuk aplikasi Beyond BSI.Tanpa Rumor & Drama, Angga Yunanda Diam-Diam Nikahi Shenina Cinnamon!"Assalamualaikum. Mohon maaf atas kendala pada layanan yang dialami. Diinformasikan kami sedang melakukan stabilisasi sistem sehingga transaksi dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Mohon berkenan untuk menunggu, kami upayakan proses akan selesai secepatnya," tulis BSI dalam akun Instagram @lifewithbsi.Cara Mengatasi Gangguan Beyond BSI, Bagi nasabah yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi Beyond BSI, berikut beberapa langkah yang bisa dicoba:Cek Status Aplikasi – Pastikan aplikasi Beyond BSI tidak sedang dalam proses pemeliharaan dengan mengunjungi akun resmi BSI di X (@bankbsi_id) atau Instagram (@lifewithbsi).Update Aplikasi – Pastikan aplikasi Beyond BSI yang digunakan sudah diperbarui ke versi terbaru di Play Store atau App Store.Restart Perangkat – Tutup aplikasi Beyond BSI, lalu restart smartphone Anda dan coba akses kembali.Gunakan Jaringan Internet Stabil – Pastikan koneksi internet lancar dan tidak mengalami gangguan.Coba Login Ulang – Logout dari aplikasi dan coba masuk kembali menggunakan akun yang sama.Gunakan Alternatif Layanan – Jika transaksi mendesak, nasabah dapat menggunakan layanan ATM atau mengunjungi kantor cabang terdekat.Selain memberikan solusi terkait kendala aplikasi, BSI juga mengingatkan nasabah untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pihak bank."Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengeklik link yang tidak resmi," tulis BSI dalam pernyataan resminya.Momen Razman Nasution Gebrak Meja, Gelang Terlepas & Kembali Lagi! Netizen Ini Sih AjaibBSI telah mengumumkan bahwa pemeliharaan sistem dijadwalkan pada Minggu (9/2/2025) pukul 01:00-05:00 WIB. Dalam waktu tersebut, layanan transaksi dipastikan tidak dapat digunakan. Namun, BSI menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama proses ini berlangsung.Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BSI Call Center di 14040 atau mengunjungi kanal resmi BSI untuk pembaruan lebih lanjut.****

Lingkaran.id-Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon ASN yang ingin mengetahui progres layanan kepegawaian mereka, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan platform resmi bernama Monitoring Layanan (MOLA) BKN. Dengan sistem ini, proses pengecekan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), kenaikan pangkat, pindah instansi, hingga pencantuman gelar akademik menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.MOLA BKN adalah sistem notifikasi yang memungkinkan ASN untuk memantau status berbagai layanan kepegawaian tanpa harus datang langsung ke kantor BKN. Platform ini dapat diakses melalui https://monitoring-siasn.bkn.go.id/ secara gratis dan real-time.Dipecat dari PT Timah, Wenny Myzon Ancam Bongkar Skandal dan Siap Dipanggil KPKBagi ASN atau Calon ASN yang ingin memantau proses layanan mereka, ikuti langkah berikut:Akses Situs Resmi: Kunjungi https://monitoring-siasn.bkn.go.id/.Pilih Jenis Layanan: Misalnya, untuk mengecek NIP, pilih menu “Penetapan NIP/NI PPPK”.Masukkan Data Diri: Input NIP atau Nomor Peserta Seleksi sesuai dengan layanan yang ingin dicek.Verifikasi OTP: Sistem akan mengirimkan kode OTP ke email atau WhatsApp yang terdaftar.Cek Status: Setelah verifikasi, Anda dapat melihat tahapan proses layanan kepegawaian secara lengkap.BKN Segera Terapkan Kerja Fleksibel: ASN 3 Hari WFO, 2 Hari WFASelain penetapan NIP dan kenaikan pangkat, beberapa layanan lain yang bisa dipantau melalui MOLA BKN meliputi:Pindah InstansiPencantuman Gelar AkademikPeninjauan Masa KerjaPemberhentian PNSLayanan Mola BKN ini sepenuhnya gratis dan dapat diakses kapan saja. ASN hanya perlu memastikan bahwa email dan nomor ponsel yang terdaftar di MyASN sudah benar dan aktif.Mudah dan Cepat: Bisa diakses dari mana saja secara online.Transparan: Memudahkan ASN dalam mengetahui progres layanan tanpa perantara.Notifikasi Real-Time: Setiap tahapan akan diinformasikan langsung melalui email atau WhatsApp.Hadirnya MOLA BKN, pengecekan layanan kepegawaian kini lebih praktis dan transparan.***

Lingkaran.id -Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah merilis kalender Hijriah 1446 H yang memuat perkiraan awal puasa Ramadan 2025. Berdasarkan kalender tersebut, awal Ramadan diprediksi jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Muhammadiyah, melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), juga telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 H jatuh pada tanggal yang sama, yakni 1 Maret 2025. Namun, keputusan resmi dari pemerintah akan diumumkan melalui sidang isbat yang dijadwalkan pada Jumat, 28 Februari 2025.Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemenag akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal puasa Ramadan. Sidang ini akan dilakukan setelah pemantauan hilal di berbagai titik pemantauan di Indonesia. Jika hilal terlihat pada 28 Februari 2025, maka puasa akan dimulai pada 1 Maret 2025. Namun, jika hilal tidak terlihat, awal Ramadan bisa bergeser ke 2 Maret 2025.Dokumen Penting Terancam? Kebakaran Di Gedung ATR/BPN Jadi Sorotan PublikSidang isbat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, pakar astronomi, dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keputusan akhir akan disampaikan oleh Menteri Agama melalui konferensi pers yang disiarkan secara langsung.Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Untuk menyambut bulan suci ini, ada beberapa persiapan yang dapat dilakukan, antara lain:Meningkatkan Kualitas Ibadah Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunah seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, dan melaksanakan salat malam agar lebih siap secara spiritual dalam menjalani Ramadan.Menyusun Rencana Ibadah Menyiapkan jadwal ibadah harian, seperti salat Tarawih, Witir, membaca Al-Qur'an, serta sedekah, akan membantu menjalani Ramadan dengan lebih terstruktur.Mengelola Keuangan untuk Kebutuhan Ramadan Ramadan sering kali membutuhkan perencanaan keuangan yang baik, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari hingga persiapan zakat fitrah dan sedekah.Jennifer Coppen Unggah Foto Kamari Berhijab, Netizen "MasyaAllah Bu Hajah!"Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri No. 2 Tahun 2025, beberapa tanggal ditetapkan sebagai libur awal Ramadan untuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Libur ini memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci. Setelah libur awal Ramadan, kegiatan belajar mengajar akan kembali aktif hingga menjelang Idul Fitri.****

Lingkaran.id -Kebakaran hebat melanda Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam. Api pertama kali terlihat di lantai satu gedung tersebut, sebelum akhirnya menyebar dan menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 23.09 WIB. Tak lama setelah itu, tim pemadam langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi pada pukul 23.18 WIB.Bantuan Sosial PKH & BPNT Tahap 1 Segera Dicairkan, Simak Jadwal Dan Cara Cek Penerimanya“Objek sementara yang terbakar adalah Gedung BPN. Saat ini tim masih melakukan pencarian titik api di lantai satu,” kata Satriadi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 62 personel diterjunkan untuk mengendalikan api. Proses pemadaman sempat terkendala karena asap tebal yang menyelimuti bagian dalam gedung.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut mendatangi lokasi kejadian untuk meninjau langsung situasi terkini. Beliau menyampaikan bahwa kebakaran cukup besar namun berhasil dikendalikan dalam waktu kurang dari satu jam.“Apinya cukup besar, tapi petugas bergerak cepat sehingga kebakaran bisa segera ditangani,” ujar Nusron.Manchester City vs Leyton Orient: Jadwal, Prediksi Susunan Pemain, dan Fakta Menarik Piala Carabao 2025Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa atau luka dalam insiden tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.Masyarakat dan pegawai kementerian pun diimbau untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan informasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Kebakaran di gedung pemerintahan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan serta keselamatan fasilitas negara.****

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025. Pencairan ini ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), yang menjadi indikator bahwa dana akan segera disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, bansos PKH dan BPNT umumnya dicairkan dalam beberapa tahap sepanjang tahun. Untuk tahap pertama tahun 2025, pencairan diprediksi akan dilakukan mulai Januari hingga Maret 2025. Namun, jadwal resmi akan diumumkan oleh Kemensos dalam waktu dekat.Pencairan PKH diberikan dalam empat tahap sepanjang tahun, sementara BPNT disalurkan setiap bulan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah.Kejaksaan Agung RI menetapkan IR pada kasus PT.Asuransi Jiwasraya, Negara rugi 16 triliunCara Mengecek Penerima Bansos PKH & BPNTBagi masyarakat yang ingin memastikan apakah namanya terdaftar sebagai penerima bansos, terdapat dua cara utama yang dapat dilakukan:1. Cek melalui Website KemensosKementerian Sosial menyediakan layanan pengecekan penerima bansos secara online melalui website resminya. Berikut langkah-langkahnya:Buka situs cekbansos.kemensos.go.id di browser HP atau komputer.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda.Masukkan nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.Klik tombol Cari Data dan sistem akan menampilkan daftar penerima bansos di wilayah tersebut.2. Cek melalui Aplikasi Cek BansosSelain website, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi "Cek Bansos" yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Berikut langkah-langkahnya:Unduh dan instal aplikasi "Cek Bansos".Buat akun dengan memasukkan data pribadi sesuai KTP.Login ke aplikasi dan pilih menu Cek Bansos.Masukkan data sesuai petunjuk untuk melihat status penerima bansos.Aplikasi ini juga memiliki fitur Usul dan Sanggah yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan nama calon penerima bansos atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak.Cara Mendaftar Sebagai Penerima BansosBagi masyarakat yang belum terdaftar tetapi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, ada beberapa cara untuk mengajukan diri:Mendaftar Melalui Desa/KelurahanWarga dapat datang langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Data yang diberikan akan diverifikasi oleh petugas sebelum dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kini bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).Mendaftar Melalui Aplikasi Cek BansosAlternatif lain adalah mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos dengan mengikuti langkah-langkah berikut:Login ke aplikasi "Cek Bansos".Pilih menu Usul untuk mengajukan diri sebagai penerima bansos.Isi data diri lengkap dan unggah dokumen pendukung yang diperlukan.Setelah pengajuan selesai, data akan diverifikasi oleh pemerintah.Sempat Terancam Gagal, MAN 2 Model Medan Akhirnya Hantarkan 332 Siswa Ke SNBP 2025,Terbanyak Di Sumatera!Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 akan segera dilakukan. Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima, lakukan pengecekan melalui website atau aplikasi resmi Kemensos. Jika belum terdaftar, masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui kantor desa/kelurahan atau menggunakan aplikasi Cek Bansos. Pastikan informasi yang digunakan selalu berasal dari sumber resmi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan bansos.**** 

Lingkaran.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan IR yang merupakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya."Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI," ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat memberikan pernyataan di Gedung kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).Sempat Terancam Gagal, MAN 2 Model Medan Akhirnya Hantarkan 332 Siswa Ke SNBP 2025,Terbanyak Di Sumatera!Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di Jiwasraya. Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 16,8 triliun."Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah Rp 16.807.283.375.000," jelas Kohar.MUI Fatwakan Haram! Orang Kaya Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kg Dan BBM BersubsidiUntuk keperluan penyidikan, Isa bakal ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. "Terhadap tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Kejagung," pungkasnya.

Lingkaran.id -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025) yang mengatur penyesuaian ketentuan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain serta besaran tertentu dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini diundangkan pada 4 Februari 2025 dan langsung berlaku sejak tanggal tersebut. PMK 11/2025 menggantikan dan menyesuaikan ketentuan dalam PMK Nomor 75/PMK.03/2010 yang telah diperbarui terakhir dengan PMK 121/PMK.03/2015 (PMK 121/2015). Salah satu perubahan utama dalam aturan baru ini adalah revisi Pasal 2 PMK 121/2015 yang mengatur tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.Selain itu, peraturan ini juga menambahkan beberapa jenis penyerahan yang sebelumnya belum diatur dalam PMK 121/2015. Dengan perubahan ini, wajib pajak yang melakukan transaksi dengan skema DPP Nilai Lain harus segera menyesuaikan kebijakan perpajakannya.Pembangunan IKN tetap dilanjutkan di era Prabowo dan mendorong penyelesaian pembangunan gedung Legislatif dan YudikatifBerdasarkan Pasal 22 PMK 11/2025, tarif PPN sebesar 11% kini berlaku untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain. Sebelumnya, dalam Pasal 4 PMK 131 Tahun 2024 (PMK 131/2024), diatur bahwa penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan nilai lain selain yang sudah diatur dalam PMK tersebut, pemungutannya tetap dilakukan berdasarkan PMK sebelumnya.Namun, dengan diberlakukannya PMK 11/2025, ketentuan ini diperjelas sehingga wajib pajak memiliki kepastian hukum dalam penerapan tarif PPN untuk berbagai transaksi yang menggunakan skema DPP Nilai Lain.Perubahan kebijakan ini tentu berdampak langsung pada wajib pajak yang menggunakan skema DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN. Beberapa implikasi yang perlu diperhatikan antara lain:Penyesuaian Tarif – Pelaku usaha harus memperbarui sistem keuangan dan perpajakannya untuk mencerminkan tarif efektif 11%.Kepatuhan Pajak – Perusahaan dan individu wajib pajak perlu memahami dan menerapkan aturan terbaru agar terhindar dari sanksi administratif.Evaluasi Kembali Transaksi – Beberapa sektor usaha yang sebelumnya menggunakan tarif khusus perlu mengevaluasi kembali dampak kebijakan ini terhadap harga jual dan daya saing bisnis.KLH menghentikan proses pembangunan KEK di LidoDengan diterbitkannya PMK 11/2025, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan PPN. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya reformasi perpajakan untuk memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan penerimaan negara.Bagi wajib pajak yang ingin memahami lebih lanjut tentang perubahan ini, disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau mengunjungi laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.PMK 11/2025 membawa perubahan signifikan dalam pemungutan PPN berbasis DPP Nilai Lain, dengan tarif efektif 11%. Wajib pajak diharapkan segera menyesuaikan diri dengan aturan baru ini guna memastikan kepatuhan dan menghindari potensi sanksi.***

Lingkaran.id -  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI menghentikan proses pembangunan dan menyegel proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/2/2025). KLH menyegel KEK Lido usai menemukan bahwa penyelenggara proyek melangar dokumen izin lingkungan.Deputi Gakkum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dokumen izin lingkungan. Proyek tersebut juga diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido yang terletak di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong.Viral Hina Pegawai Honorer Gunakan BPJS, Karyawan PT Timah Resmi Dipecat!Keputusan ini diambil KLH usai Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 lalu. Hanif menggelar inspeksi mendadak usai masyarakat melapor terkait pendangkalan Danau Lido.Penyegelan KEK Lido dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH Ardyanto Nugroho bersama jajaran. Tim KLH memasang segel pengawasan serta papan pengumuman pemberhentian kegiatan.Ardyanto menyebut, berdasarkan verifikasi lapangan, terdapat perbedaan signifikan antara realisasi konstruksi KEK Lido dengan dokumen lingkungan yang disetujui. Pelaksana proyek disebut tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (runoff) dengan baik hingga menimbulkan sedimentasi danau."Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau," kata Ardyanto dikutip Antara."Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam."Berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis, dari alokasi semula sebesar 24 hektare menjadi hanya 12 hektare, dengan kehilangan sekitar 2 hektare badan air.Terkendala Pengisian PDSS, 20 SMA di Palembang Terancam Gagal SNBPArdyanto menegaskan pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum dipenuhi. Menurutnya, pemerintah akan menerapkan sanksi administratif penyegelan kawasan dan denda keterlambatan.Selain itu, tim pengawas telah mengambil sampel air terkait laporan pencemaran di Danau Lido. Tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah selanjutnya.Pengelola proyek KEK Lido, PT MNC Land Lido telah memberikan tanggapan mengenai penyegelan KLH, Jumat (7/2/2025).

Lingkaran.id - Lingkaran.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menganggap rakyat Indonesia yang pengeluaran hariannya di atas Rp19.841 bukan tergolong ke dalam kelompok miskin. Hal itu ditetapkan berdasarkan penentuan Garis Kemiskinan Nasional yang dilakukan oleh BPS pada September 2024, yakni sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,11 persen dari Maret 2024 yang tercatat sebesar Rp582.932 per kapita per bulan (Rp19.431 per hari). “Garis Kemiskinan perkotaan naik sebesar 2,52 persen, atau lebih tinggi dari kenaikan Garis Kemiskinan pedesaan yang naik sebesar 1,47 persen dibandingkan kondisi Maret 2024,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.Penerimaan Polri 2025 Dibuka! Cek Syarat, Jadwal, dan Cara Daftarnya di SiniJika berpatokan pada harga beras di Jakarta, maka uang Rp19.841 hanya bisa digunakan untuk membeli 1 kg lebih beras jenis IR. I (IR 64). Sebab berdasarkan laman Informasi Pangan Jakarta, harga beras jenis IR. I (IR 64) berada di angka Rp15.143/kg. Penetapan garis kemiskinan sebesar Rp19.841 per kapita per hari menandakan bahwa seseorang tidak dianggap miskin oleh BPS, meski dia hanya mampu membeli beras beserta lauk pauk sederhana.Jumlah Orang (Kategori) Miskin Turun BPS mencatat angka penduduk miskin pada September 2024 mengalami penurunan sebesar 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024, yakni menjadi 8,57 persen dari sebelumnya 9,03 persen. "Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 24,06 juta orang, atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.Dia menyatakan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan semakin kecil, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2024. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan.Sementara Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar seseorang tidak dikategorikan miskin, sehingga nilai tersebut menjadi dasar penentuan status kemiskinan penduduk.Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional pada September 2024 tercatat sebesar 1,364, atau turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,461. “Ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil,” tuturnya.Awas! Siklon Tropis Taliah Picu Gelombang Laut Hingga 6 Meter, Ini Daftar Wilayah TerdampakJika dibandingkan berdasarkan daerah, Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,981, sedangkan di pedesaan mencapai 1,918. 

Lingkaran.id - Seorang wanita asal Jepang, Saki Tamogami, berhasil membeli rumah pertamanya di usia 27 tahun. Berkat menjalankan gaya hidup frugal, ia bisa menabung untuk beli rumah sejak usia 19 tahun.Saking hematnya, Tamogami biasanya menghabiskan 200 yen atau Rp 21 ribu sehari (Kurs Rp 106,4). Ia memasak semua makanan di rumah dengan menu yang sederhana.Nah, kira-kira berapa lama harus menjalankan gaya hidup frugal berbekal uang makan Rp 21 ribu sehari sampai bisa membeli rumah pertama?Menurut Perencana Keuangan Andy Nugroho, menjalankan gaya hidup frugal dapat dilakukan untuk menabung buat beli rumah. Dengan uang makan Rp 21 ribu, seseorang perlu memasak makanannya sendiri dengan menu yang sederhana."Makan sehari 21 ribu berarti sekali makan 7 ribu rupiah contoh misalnya ngeliwet sendiri, masak nasi sendiri di rumah yang bisa buat seharian," Dikutip dari Andy kepada detikProperti,unai bagi yang berpenghasilan Upah Minimum Regional (UMR) sekitar Rp 5 juta. Dengan anggapan pengeluaran makan sekitar Rp 630 ribu untuk makan Rp 21 ribu sehari.Lalu, hidup di rumah orang tua dan dekat tempat kerja. Jika menabung sebesar Rp 4 juta untuk beli rumah senilai Rp 150 juta, maka bisa membeli rumah dalam kurun waktu sekitar 4 tahun.Sedangkan, Perencana Keuangan Aidil Akbar menghitung biaya makan dengan budget makan yang minim dan ditambah pengeluaran lainnya bisa habis Rp 2 juta, sehingga hanya bisa menabung sebesar Rp 3 juta."Anggaplah Rp 25 ribu sehari dikali 30 hari, (hasilnya) Rp 750 ribu itu baru makan, belum biaya tempat tinggal dan transport. (Kalau) Dia tinggal dengan orang tua, tapi transport Rp 500 ribu, sehingga sebulan (total pengeluaran) Rp 1,25 juta hingga Rp 1,5 juta. Belum kebutuhan yang lain, habis Rp 2 juta juga kan. Kalau habis Rp 2 juta dengan penghasilan UMR anggap Rp 5 juta, maka dia cuman bisa ngumpulin Rp 3 juta per bulan," terangnya. 

Lingkaran.id -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi membuka penerimaan anggota baru untuk tahun 2025, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang bercita-cita mengabdi sebagai penegak hukum. Pendaftaran dimulai pada 5 Februari 2025 dan akan berlangsung hingga 6 Maret 2025. Polri menawarkan beberapa jalur seleksi dalam rekrutmen tahun ini, antara lain:Taruna Akademi Kepolisian (Akpol): Ditujukan bagi lulusan SMA atau sederajat.Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS): Untuk lulusan perguruan tinggi dengan gelar sarjana.Bintara Polri: Terbuka bagi lulusan SMA/sederajat hingga perguruan tinggi (D1-S1).Tamtama Polri: Diperuntukkan bagi lulusan SMA/sederajat.Awas! Siklon Tropis Taliah Picu Gelombang Laut Hingga 6 Meter, Ini Daftar Wilayah TerdampakPersyaratan Umum PendaftaranCalon peserta diharapkan memenuhi persyaratan umum berikut:Warga Negara Indonesia (pria atau wanita).Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan.Berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri.Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.Cara Pendaftaran:Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Polri di https://penerimaan.polri.go.id/. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:Akses Laman Resmi: Buka situs https://penerimaan.polri.go.id/.Pilih Jalur Seleksi: Pilih jalur seleksi yang sesuai dengan kualifikasi dan minat Anda (Akpol, SIPSS, Bintara, atau Tamtama).Isi Formulir Registrasi: Lengkapi formulir registrasi dengan data yang benar, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas orang tua, dan informasi lain yang diminta.Unggah Dokumen: Unggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah pendidikan terakhir, SKCK, dan pas foto sesuai ketentuan.Cetak Formulir Registrasi: Setelah mengisi formulir, cetak bukti registrasi untuk keperluan verifikasi.Verifikasi Berkas: Lakukan verifikasi berkas di Polres atau Polda terdekat sesuai jadwal yang ditentukan.Jadwal Dan Link Live Streaming Wellington Phoenix vs Brisbane Roar, Kick-off 11.00 WIBCalon peserta dihimbau untuk terus memantau informasi terbaru mengenai jadwal dan tahapan seleksi melalui situs resmi Penerimaan Polri serta akun media sosial resmi Polri. Dengan persiapan yang matang dan informasi yang akurat, peluang untuk berhasil dalam seleksi Polri 2025 akan semakin besar.Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia dan berkontribusi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Lingkaran.id -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait dampak Siklon Tropis Taliah yang berpotensi menyebabkan gelombang laut tinggi di beberapa perairan Indonesia. Gelombang ekstrem ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian hingga 6 meter, terutama di perairan Samudra Hindia selatan Jawa Tengah hingga Bali. Gelombang Laut Tinggi di Berbagai Wilayah Berdasarkan data terbaru BMKG, berikut wilayah yang berpotensi mengalami gelombang tinggi akibat Siklon Tropis Taliah:Jadwal Dan Link Live Streaming Wellington Phoenix vs Brisbane Roar, Kick-off 11.00 WIBGelombang 1,25 – 2,5 meter: Perairan selatan Banten, Laut Jawa bagian tengah dan timur, perairan utara Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Laut Bali, perairan utara Bali hingga Pulau Flores, Selat Sumba, dan Laut Sawu.Gelombang 2,5 – 4 meter: Perairan selatan Jawa hingga Pulau Rote, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, serta Samudra Hindia selatan NTB dan NTT.Gelombang 4 – 6 meter: Samudra Hindia selatan Jawa Tengah hingga Bali.Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa Siklon Tropis Taliah saat ini berada di koordinat 15,7° LS dan 110,4° BT atau sekitar 930 kilometer barat daya Denpasar, Bali. “Fenomena ini masih dalam kategori tiga dengan pergerakan ke arah barat-barat daya, menjauhi wilayah Indonesia. Namun, dampak tidak langsungnya bisa memicu cuaca ekstrem di beberapa wilayah,” ujarnya.Imbauan untuk Masyarakat dan Nelayan BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada aktivitas perairan. Para nelayan dan operator kapal diharapkan untuk memperhatikan informasi cuaca sebelum berlayar.“Gelombang tinggi berisiko bagi kapal nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri. Kami menyarankan untuk menghindari pelayaran di wilayah dengan gelombang tinggi selama siklon ini masih aktif,” tambah Andri.Refleksi 17 Tahun Partai Gerindra Di Kota Padangsidimpuan: Gerindra Selalu Bersama RakyatSelain gelombang laut tinggi, dampak lain dari Siklon Tropis Taliah juga berpotensi meningkatkan intensitas hujan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY dalam 24 jam ke depan. Hujan lebat yang terjadi bisa disertai angin kencang, sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir dan longsor.BMKG terus memantau perkembangan Siklon Tropis Taliah dan mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi resmi melalui website atau media sosial BMKG guna mendapatkan pembaruan terbaru terkait cuaca ekstrem ini.**** 

Lingkaran.id -Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan isu penghentian gaji ke-13 dan 14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kabar ini pertama kali mencuat melalui pesan berantai di WhatsApp yang dengan cepat menyebar ke berbagai platform media sosial, menimbulkan keresahan di kalangan ASN dan masyarakat luas. Pesan berantai yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah berencana menghentikan pembayaran gaji ke-13 dan 14. Bahkan, dalam pesan tersebut dikabarkan Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian untuk membahas isu ini. "Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/sekjen lagi dikumpulin presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas," tulis pesan yang beredar luas.Kabar Gembira! Tunjangan Kinerja PNS Kemenkeu 2025 Tembus Rp46 Juta, Ini SyaratnyaTak butuh waktu lama, isu ini menjadi topik hangat di media sosial. Salah satu yang turut mengangkat topik ini adalah kreator konten TikTok dengan akun @gadiscantique12. Dalam videonya, ia menyuarakan kekhawatiran atas dampak kebijakan ini terhadap kondisi finansial para PNS."Hah, gaji ke-13 dan 14 PNS akan ditiadakan? Baru-baru ini PNS dibuat panik karena isunya adalah gaji 13 dan 14 akan ditiadakan. Orang-orang pun menjadi pusing," ujarnya.Video tersebut dengan cepat menjadi viral, memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar akan diterapkan dan apa dampaknya terhadap perekonomian nasional.Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kebenaran isu ini. Pihak Istana maupun kementerian terkait belum memberikan klarifikasi yang dapat memastikan apakah kebijakan tersebut benar-benar akan diterapkan atau tidak.Apa Itu Danantara? Lembaga Baru Pengelola BUMN Dengan Wewenang Super BesarJika benar diterapkan, penghentian gaji ke-13 dan 14 dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ASN. Gaji ke-13 biasanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, sedangkan gaji ke-14 umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan Lebaran. Di sisi lain, langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran pemerintah.Isu penghentian gaji ke-13 dan 14 bagi ASN ini menunjukkan betapa cepatnya informasi dapat menyebar di era digital. Penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.***

Lingkaran.id -Kabar baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah resmi menetapkan tunjangan kinerja (tukin) terbaru untuk PNS Kemenkeu tahun 2025 yang mencapai hingga Rp46.950.000 per bulan.Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur negara dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.Tunjangan Kinerja Kemenkeu 2025 Berdasarkan Kelas Jabatan. Berikut adalah rincian lengkap tunjangan kinerja PNS Kemenkeu tahun 2025:Ratusan Siswa SMAN 1 Mempawah Demo, Gagal Ikut SNBP 2025 Gara-Gara Kelalaian SekolahKelas Jabatan 27: Rp46.950.000Kelas Jabatan 26: Rp41.550.000Kelas Jabatan 25: Rp36.770.000Kelas Jabatan 20: Rp16.700.000Kelas Jabatan 15: Rp7.474.000Kelas Jabatan 10: Rp4.388.000Kelas Jabatan 5: Rp3.375.000Kelas Jabatan 1: Rp2.575.000Tunjangan ini diberikan di luar gaji pokok, sehingga total penghasilan PNS Kemenkeu bisa jauh lebih besar.Syarat untuk Mendapatkan Tunjangan Kinerja Maksimal. Tidak semua PNS otomatis menerima tukin tertinggi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:Kinerja Optimal: Penilaian kinerja individu menjadi faktor utama. PNS dengan capaian kinerja terbaik berpeluang mendapatkan tukin tertinggi.Kedisiplinan dan Integritas: Kehadiran, kedisiplinan, serta rekam jejak integritas menjadi pertimbangan penting.Jabatan dan Tanggung Jawab: Semakin tinggi jabatan dan tanggung jawab, semakin besar pula tukin yang diterima.Evaluasi Berkala: Pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pemberian tukin sesuai dengan kontribusi nyata pegawai.Begini Cara Daftar KIP Kuliah 2025 Di kip-kuliah.kemdikbud.go.id, Jangan Sampai Terlewat!Kenaikan tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja PNS, mendorong efisiensi kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian Keuangan. Pemerintah optimis kebijakan ini akan berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.*** 

Lingkaran.id - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bandar Lampung pada Selasa (4/2/2025) sore. Akibatnya, puluhan pohon tumbang serta atap rumah warga roboh diterjang angin kencang.Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, peristiwa ini terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya Way Halim, Sukarame, Kedaton, Rajabasa, Langkapura, Kemiling, dan Teluk Betung. Cuaca ekstrem tersebut berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB hingga 16.30 WIB.Daftar Lengkap Gaji Dan Tunjangan PNS Kemenkeu 2025, Mulai Rp2,5 Juta Hingga Rp46 Juta!Dampak cuaca buruk ini menyebabkan sejumlah jalan protokol di Bandar Lampung lumpuh total akibat tertutup oleh pohon tumbang dan atap bangunan berbahan baja ringan yang beterbangan.Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bandar Lampung, Wakhidi, membenarkan kejadian tersebut.Ia menyebut pihaknya telah menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi.Meski demikian, pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah pasti pohon tumbang dan bangunan yang mengalami kerusakan."Kami masih dalam proses evakuasi. Saat ini, kami prioritaskan pembersihan pohon yang menutup akses jalan dan menimpa rumah warga," ungkapnya.Begini Cara Daftar KIP Kuliah 2025 Di kip-kuliah.kemdikbud.go.id, Jangan Sampai Terlewat!Lebih lanjut, Wakhidi memastikan tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini, BPBD Bandar Lampung masih terus berupaya mengevakuasi pohon tumbang serta mendata wilayah terdampak."Sementara ini, laporan yang kami terima hanya pohon tumbang dan atap rumah roboh. Jika sudah ada data lebih rinci, akan kami sampaikan," pungkasnya.

Lingkaran.id -Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 resmi dibuka mulai Senin, 3 Februari 2025. Program ini dirancang untuk membantu siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi secara gratis. Semua proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Agar tidak ketinggalan kesempatan emas ini, simak langkah-langkah pendaftaran KIP Kuliah 2025 berikut syarat Umum Pendaftaran KIP Kuliah 2025. Berdasarkan Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024, calon penerima harus memenuhi kriteria berikut:Presiden Prabowo Instruksikan Pengecer LPG 3 Kg Kembali Diizinkan BeroperasiLulusan SMA, SMK, atau sederajat dalam dua tahun terakhir.Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Swasta (PTS) dengan akreditasi yang sah.Memiliki potensi akademik baik, namun terkendala secara ekonomi, dibuktikan melalui dokumen resmi.Kriteria Ekonomi yang BerlakuPemegang KIP Pendidikan Menengah.Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial seperti PKH/KKS.Termasuk desil tiga dalam Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Kemenko PMK.Berasal dari panti asuhan atau panti sosial.Bagi yang tidak memenuhi kriteria di atas, tetap dapat mendaftar dengan melampirkan:Bukti penghasilan orang tua/wali maksimal Rp4 juta per bulan atau Rp750 ribu per anggota keluarga.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa atau kelurahan.Cara Daftar KIP Kuliah 2025 dengan MudahKunjungi situs resmi kip-kuliah.kemdikbud.go.id.Isi data pribadi meliputi NIK, NISN, NPSN, dan email aktif.Sistem akan memverifikasi data Anda. Jika valid, Anda akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses melalui email.Login kembali menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses tersebut.Lengkapi data pendaftaran sesuai jalur seleksi yang diikuti (SNBP, SNBT, atau jalur mandiri).Setelah diterima di perguruan tinggi, lakukan verifikasi data di kampus sebelum diajukan ke Puslapdik Kemendikbudristek.Ingin Kuliah Gratis? Cek Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah 2025 Di Sini!Tips Sukses Mendaftar KIP Kuliah 2025Gunakan email aktif untuk memudahkan verifikasi.Pastikan data yang diunggah sesuai dengan dokumen resmi.Periksa secara berkala status pendaftaran Anda di laman resmi.Jangan lewatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya. Segera daftarkan dirimu dan ajak teman-temanmu untuk ikut mendaftar KIP Kuliah 2025.**** 

Lingkaran.id -Pemerintah resmi membatasi penjualan gas LPG 3 kg di pengecer mulai 1 Februari 2025. Kini, masyarakat hanya bisa membeli gas bersubsidi tersebut di pangkalan resmi dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Sebagai langkah transisi, pemerintah memberikan kesempatan bagi pengecer untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi. Jika Anda tertarik menjadi pangkalan LPG 3 kg, berikut syarat dan cara pendaftarannya melalui sistem Online Single Submission (OSS).Syarat Menjadi Pangkalan LPG 3 Kg Resmi, Sebelum mendaftar, pastikan Anda telah memenuhi dokumen administrasi dan legalitas usaha berikut:Jejak Kejayaan Sriwijaya: Pusat Maritim dan Keilmuan di Asia TenggaraDokumen Administrasi:Kartu Tanda Penduduk (KTP)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Bukti kepemilikan lahan atau tempat usahaSurat Izin UsahaLegalitas Usaha:Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Surat izin lingkungan yang relevanSurat referensi bankPangkalan LPG 3 kg resmi juga harus memiliki papan pengenal yang jelas sebagai agen resmi Pertamina untuk membedakan dari pengecer ilegal.Cara Daftar Pangkalan LPG 3 Kg di OSS, Pendaftaran pangkalan LPG 3 kg dilakukan secara online melalui OSS (Online Single Submission). Ikuti langkah-langkah berikut:1. Aktivasi Akun OSSBuka situs www.oss.go.id.Klik tombol ‘Daftar’ di pojok kanan atas.Isi formulir pendaftaran dengan NIK, tanggal lahir, nomor telepon, dan email.Klik ‘Submit’, lalu cek email untuk aktivasi akun.Setelah aktivasi, sistem akan mengirimkan password ke email Anda.2. Ajukan Izin Usaha Mikro dan NIBLogin ke OSS menggunakan email dan password yang telah diterima.Pilih menu ‘Permohonan’, lalu klik ‘IUMK’ (Izin Usaha Mikro dan Kecil).Klik ‘Nomor Induk Berusaha (NIB)’, lalu isi data profil usaha.Simpan data, lalu lengkapi formulir seperti detail usaha dan alamat lokasi.Centang persetujuan dan lanjutkan proses hingga selesai.Klik ‘Proses NIB dan Izin Usaha’ untuk menyelesaikan pendaftaran.Cetak dokumen yang telah diterbitkan sebagai bukti legalitas usaha.Setelah mendaftar, Anda dapat menghubungi agen resmi Pertamina untuk menyelesaikan proses menjadi pangkalan LPG 3 kg.Bahlil Lahadalia Minta Masyarakat Bersabar dalam Mengantre Gas LPG 3 KgKeuntungan Menjadi Pangkalan LPG 3 Kg ResmiHarga Jual Sesuai HET: Anda dapat menjual LPG 3 kg dengan harga resmi sesuai regulasi pemerintah.Pasokan Terjamin: Stok LPG lebih stabil karena langsung disuplai oleh agen resmi Pertamina.Legal dan Aman: Tidak ada risiko terkena sanksi akibat penjualan ilegal LPG bersubsidi.Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap LPG 3 kg dapat tersalurkan lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika Anda seorang pengecer atau ingin berbisnis LPG 3 kg, kini saatnya beralih menjadi pangkalan resmi. Pastikan memenuhi syarat dan lakukan pendaftaran melalui OSS untuk mendapatkan izin usaha yang sah.****

Lingkaran.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa distribusi gas elpiji atau LPG 3 kg masih berjalan dengan baik dan tidak mengalami kelangkaan.Menurutnya, isu kelangkaan yang beredar di masyarakat lebih disebabkan oleh adanya pembatasan pembelian guna menjaga agar distribusi tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.Guardiola Krisis Lini Tengah, Manchester City Siap Tebus Nico Gonzalez Dari Porto"Sebenarnya tidak ada kelangkaan. Saya pastikan hal itu. Distribusi berjalan normal, hanya saja ada kebijakan pembatasan untuk memastikan gas subsidi ini benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak," ujar Bahlil usai menghadiri acara bertajuk "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru".Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian gas LPG 3 kg diterapkan agar tidak terjadi penimbunan atau penggunaan yang tidak semestinya.Guardiola Krisis Lini Tengah, Manchester City Siap Tebus Nico Gonzalez Dari PortoIa mencontohkan bahwa jika sebuah rumah tangga biasanya hanya membutuhkan sekitar 10 tabung LPG per bulan tetapi kemudian membeli hingga 30 tabung, hal itu tentu menimbulkan tanda tanya. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan pengaturan agar tidak ada penyalahgunaan dalam distribusi gas subsidi ini.****

Lingkaran.id -Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mendukung keluarga-keluarga yang membutuhkan pada 2025. Salah satu program bansos yang akan cair adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada tahun 2025, pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali, dimulai pada Januari 2025 untuk periode Januari-Maret. Program ini akan mendapatkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun dari APBN 2025, yang berarti lebih banyak keluarga yang akan merasakan manfaatnya.PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bantuan ini diberikan dengan beberapa syarat, seperti memastikan anak-anak bersekolah, mendapatkan imunisasi, serta ibu hamil menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin.Coretax Resmi Diluncurkan DJP, Apa Bedanya Dengan EFIN Dan Bagaimana Cara Aksesnya?Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan tunai antara Rp225.000 hingga Rp750.000, tergantung pada komponen yang diterima. Namun, untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos, Anda bisa mengecek status penerimaan menggunakan NIK KTP melalui situs resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial.Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH 2025, ikuti langkah-langkah berikut ini:Buka Situs Resmi Cek Bansos Akses halaman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id melalui perangkat HP atau laptop Anda.Isi Data Lokasi Masukkan informasi mengenai lokasi Anda, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.Masukkan Nama Sesuai KTP Tulis nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP Anda. Pastikan penulisannya benar.Verifikasi Captcha Masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk mengonfirmasi bahwa Anda bukan robot.Klik ‘Cari Data’ Tekan tombol ‘Cari Data’ untuk memulai proses pengecekan.Periksa Hasil Pencarian Jika Anda terdaftar sebagai penerima PKH, informasi tentang nama, usia, dan bantuan yang diterima akan muncul. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan "Tidak Terdapat Peserta / PM".Bukan Hanya Istri Kanye West, Inilah Fakta Menarik Bianca Censori Yang Jarang Diketahui PublikPengecekan status penerima bansos PKH sangat penting agar Anda tahu apakah Anda layak menerima bantuan ini. Bantuan tunai PKH dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program ini.Jika Anda merasa memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, Anda bisa menghubungi pihak terkait untuk klarifikasi lebih lanjut dan memperbarui data Anda.Bantuan sosial PKH 2025 yang sudah siap dicairkan ini , pastikan anda tidak ketinggalan. Cek segera status penerima bantuan melalui langkah-langkah di atas dan nikmati manfaatnya jika Anda termasuk dalam daftar penerima.Program ini adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia.***

Lingkaran.id -Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, dalam sepekan terakhir tercatat curah hujan sangat lebat hingga ekstrem terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, 229 mm/hari di Kalimantan Timur, 192 mm/hari di Sulawesi Tengah (26/1/25), 154 mm/hari di Kepri (27/1/25), dan 264 mm/hari di sekitar wilayah Jabodetabek (28/1/25).“Oleh karena itu, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diimbau untuk lebih waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem. Tetaplah mengikuti informasi terbaru dari BMKG guna memperkuat langkah antisipasi dan meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi,” kata Dwikorita pada saat konferensi pers bertajuk Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah Indonesia, Sabtu (1/2).Mulai 1 Januari 2025, Pelaporan SPT Karyawan Wajib Gunakan Coretax! Ini Cara DaftarnyaBerdasarkan analisis terbaru BMKG per 1 Februari 2025, terdeteksi adanya gangguan atmosfer di selatan Indonesia, khususnya di Samudra Hindia selatan Banten dan selatan Nusa Tenggara Barat (NTB), berupa Bibit Siklon Tropis 90S dan 99S. Kehadiran kedua bibit siklon ini memengaruhi kondisi cuaca di pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).Meskipun pergerakannya terpantau menjauhi Indonesia, keduanya masih berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 2-3 hari ke depan. Selain itu, teridentifikasi pula Bibit Siklon Tropis 96P di Teluk Carpentaria, Australia, yang berkontribusi terhadap meningkatnya potensi cuaca ekstrem di Papua dan Nusa Tenggara Timur.Sementara itu, sejumlah fenomena atmosfer lainnya diperkirakan tetap berperan dominan dalam dinamika cuaca selama sepekan ke depan, di antaranya, pertama, dampak La Niña Lemah, Monsun Asia dan Seruakan Dingin (Cold Surge), aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO), Gelombang Atmosfer Kelvin dan Rossby, Labilitas Atmosfer dan Zona Konvergensi.Penampilan Berani Bianca Censori Di Grammy Awards 2025, Netizen Heboh Bahas Gaya Busananya!“Kombinasi fenomena-fenomena tersebut, menurut Dwikorita dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 2 – 7 Januari 2025. Beberapa daerah yang terdampak antara lain, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, NTB, NTT, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Jambi,” ujarnya.Dihimbau kepada seluruh masyarakat Indoensia untuk tetap waspada akan curah hujan sangat lebat hingga ekstrem terjadi di beberapa wilayah Indonesia.***