Lingkaran.id - Belakangan ini, kondisi ekonomi Indonesia memang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Dari mulai inflasi yang meningkat, harga barang yang melonjak, hingga ketidakpastian pasar global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri. Banyak pihak yang khawatir bahwa ekonomi RI saat ini tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, di balik kekhawatiran tersebut, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan memperbaiki situasi ini.Mengenal Kondisi Ekonomi RI Saat IniSebelum membahas solusi, penting untuk memahami dulu kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ekonomi RI saat ini menghadapi beberapa tantangan serius, seperti:Inflasi yang meningkat: Kenaikan harga barang dan jasa merupakan salah satu indikator bahwa inflasi sedang naik. Ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.Melemahnya Rupiah: Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang melemah membuat biaya impor barang-barang penting semakin mahal. Ini berdampak langsung pada harga bahan baku dan barang jadi.Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat: Meskipun Indonesia masih mencatat pertumbuhan PDB, namun angka tersebut belum mampu mencapai target yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis global.Apa yang Mesti Kita Lakukan?Menghadapi kondisi ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperbaiki ekonomi RI. Berikut beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:1. Pemerintah Harus Memperkuat Kebijakan EkonomiPemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan ekonomi negara. Beberapa kebijakan yang bisa diterapkan antara lain:Mengontrol Inflasi: Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan inflasi, seperti mengatur suplai barang penting, memantau harga komoditas, dan memastikan ketersediaan bahan baku.Menyederhanakan Birokrasi: Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan menyederhanakan proses perizinan dan regulasi, pemerintah bisa meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan bisnis.Meningkatkan Belanja Negara: Pemerintah perlu meningkatkan belanja negara untuk proyek-proyek infrastruktur yang strategis, seperti jalan, pelabuhan, dan energi. Ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.2. Swasta dan Pengusaha Harus Lebih ProaktifSwasta dan pengusaha juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:Meningkatkan Produksi dalam Negeri: Pengusaha perlu fokus pada pengembangan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, biaya produksi bisa ditekan dan ketersediaan barang bisa dipastikan.Mengembangkan Inovasi: Inovasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Pengusaha perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih kompetitif.Meningkatkan Ekspor: Dengan memperluas pasar ekspor, pengusaha bisa meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat nilai tukar Rupiah.3. Masyarakat Harus Menjadi Konsumen yang BijakMasyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:Mengurangi Ketergantungan pada Barang Impor: Dengan memilih produk lokal, masyarakat bisa mendukung industri dalam negeri dan mengurangi beban impor yang merugikan negara.Mengelola Keuangan dengan Bijak: Masyarakat perlu lebih disiplin dalam mengelola keuangan pribadi, seperti membuat anggaran yang realistis dan menghindari hutang yang tidak perlu.Menambah Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan: Masyarakat perlu terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka agar bisa bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.Kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan ekonomi, swasta perlu lebih proaktif dalam mendorong produksi dan inovasi, serta masyarakat perlu menjadi konsumen yang bijak. Dengan upaya bersama, kita bisa memperbaiki ekonomi RI dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah.Mari kita jadikan kondisi ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang positif. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, pastinya kita bisa melewati badai ekonomi ini dan kembali menuju pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Lingkaran.id - Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pemerintah optimis ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5% pada tahun ini. Pertumbuhan ini diyakini mampu bertahan meskipun tekanan eksternal semakin kuat. Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani telah menekankan bahwa strategi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global.Ekonomi Indonesia: Kondisi Saat Ini dan TantanganEkonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar domestik yang besar yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti negara-negara lain, Indonesia tidak免 dari dampak perang dagang yang berkepanjangan.Perang dagang antara AS dan Tiongkok telah menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global, menurunkan kepercayaan investor, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun demikian, Sri Mulyani yakin bahwa Indonesia memiliki struktur ekonomi yang relatif kuat untuk menghadapi tekanan ini. "Kita memiliki basis ekonomi domestik yang kuat, didukung oleh konsumsi dalam negeri yang stabil dan investasi yang terus tumbuh," tutur Sri Mulyani dalam salah satu pertemuan dengan pengusaha.Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Faktor PenyokongPertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi sebesar 5% didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:Dampak Perang Dagang terhadap Ekonomi IndonesiaPerang dagang antara AS dan Tiongkok telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain:1. Penurunan Ekspor: Indonesia, sebagai negara pengekspor, merasakan dampak langsung dari penurunan permintaan global. Beberapa sektor seperti manufaktur dan pertanian terkena dampak penurunan ekspor ke negara-negara yang terlibat dalam perang dagang.2. Fluktuasi Rupiah: Perang dagang telah menyebabkan volatilitas nilai tukar rupiah. Ini memberikan tekanan pada biaya produksi dan impor bahan baku yang menggunakan valuta asing.3. Kepercayaan Investor: Kondisi ekonomi global yang tidak stabil telah mempengaruhi kepercayaan investor. Namun, pemerintah Indonesia telah berusaha memperbaiki iklim investasi untuk meminimalkan dampak ini.Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Perang DagangUntuk menghadapi dampak perang dagang, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah:Prospek Ekonomi Indonesia ke DepanMeskipun perang dagang masih menjadi ancaman, Sri Mulyani optimis bahwa Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Beberapa faktor yang mendukung prospek ini antara lain:Tantangan yang Harus DitaklukkanMeskipun prospeknya positif, Sri Mulyani juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih harus diatasi. Beberapa di antaranya adalah:Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Sri Mulyani yakin bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5% pada tahun ini. Pertumbuhan ini tidak hanya akan membantu Indonesia bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Namun, untuk mencapai target ini, diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, Indonesia dapat terus maju dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan ekonomi global.Konsumsi Dalam Negeri: Sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, konsumsi masyarakat domestik tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat pengangguran yang terjaga stabil dan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat diprediksi tetap kuat.Investasi: Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan perizinan, memperkuat infrastruktur, dan memberikan insentif fiskal. Hal ini telah menarik minat investor domestik dan asing untuk menanamkan modal di Indonesia.Ekspor: Meskipun ekspor Indonesia terkena dampak perang dagang, pemerintah telah proaktif dalam mencari pasar baru dan diversifikasi produk ekspor. Ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang terlibat dalam konflik dagang.Diversifikasi Ekspor: Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara yang tidak terlibat dalam perang dagang, seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.Pengembangan Sektor Riil: Fokus diberikan pada pengembangan sektor riil, seperti infrastruktur, pertanian, dan pariwisata, untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik.Penguatan Kebijakan Fiskal dan Moneter: Bank Indonesia dan pemerintah bekerja sama untuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal, termasuk dengan menurunkan suku bunga dan memberikan stimulus fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.Stabilitas Politik: Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, diharapkan stabilitas politik akan kembali pulih, yang akan memberikan kepercayaan lebih besar bagi investor.Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah terus fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Investasi pada pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghadapi persaingan global.Ketergantungan pada Komoditas: Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor komoditas, yang rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global.Ketimpangan Ekonomi: Persebaran pendapatan yang tidak merata masih menjadi masalah yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Lingkara.id- Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengklaim akhir pandemi Covid-19 sudah semakin dekat. Dengan terlihatnya akhir pandemi Covid-19, WHO menilai masyarakat harus makin meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.Menurut WHO, penyebaran yang makin berkurang adalah efek positif dari kedisiplinan itu sehingga akhir pandemi Covid-19 mulai terlihat.  Meski sudah mengakui adanya akhir pandemi Covid-19, WHO menyebut masyarakat dunia belum sampai di sana.Manfaat Berjalan Santai Setelah Makan Mampu Menurunkan Berat Badan Dan Kadar Gula Darah"Kita belum sampai di sana (akhir pandemi). Tetapi ujungnya sudah terlihat," kata Kepala WHO itu."Kita bisa melihat garis finisnya. Kita sekarang dalam posisi unggul," katanya menambahkan.Tedros memaparkan tentang data total kematian akibat Covid-19 yang menurun secara signifikan.Dalam detailnya, total kematian akibat Covid-19 hanya mencapai 10.935 jiwa di seluruh dunia.Ini berarti, terjadi penurunan 22 persen dari total kematian akibat Covid-19 pada pekan sebelumnya. Selain itu, jumlah kasus Covid-19 aktif juga menurun sampai 28 persen.Waspada Penularan Penyakit HIV/AIDS, Kenalai Gejala Dan Cara PenularannyaSaat ini, total pasien Covid-19 aktif hanya berkisar 3,13 juta kasus.Untuk itu, Tedros menyatakan keadaan dunia terhadap pandemi Covid-19 sudah serupa pelari marathon yang melihat garis finis.Oleh sebab itu keadaan baik ini seharusnya diimbangi dengan mempertahankan tingkat vaksinasi Covid-19 di berbagai negara di dunia.*** 

Lingkaran- Masih mengejutkan publik terkait insiden penemuan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Jokowi untuk warga terdampak pandemi Covid-19 yang ditimbun di dalam tanah area parkir JNE yang berlokasi di Jalan Tugu Jaya, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok.Penemuan sejumlah tumpukan karung beras yang bertulisakan bantuan Presiden Jokowi yang dikordinir oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditujukan kepada masyarakat luar pulau jawa.Rupiah Melemah, Sri Mulyani : Masih Mending Dibanding Ringgit!Terungkapnya penimbunan sembako tersebut berawal dari informasi yang disampaikan oleh salah satu karyawan logistik JNE yang telah dipecat berinisial S yang mengungkapkan bahwa terjadinya penimbunan sembako Bansos Presiden hingga pada Minggu (31/7/2022) warga mencoba membongkar timbunan Bansos tersebut di Sukmajaya, Depok.“Saya dapat informasi dari orang dalam JNE yang katanya ada pemendaman sembako,” kata Rudi Samin yang merupaka seorang warga.Bupati Banyuasin Bantah Tegas Usai Dilaporkan Menikah Tanpa Izin 'Ini Fitnah!'Usai membongkar lokasi timbunan tersebut berhasil menemukan timbunan bansos di dalamnya lalu melaporkan ke Polres Metro Depok. 3 atas temuannya. Penemuan Bansos Presiden tersebut diperkirakan mencapai satu Kontainer karung beras Bansos Presiden yang dikubur di tanah kawasan Tirtajaya, Sukmajaya, Depok sudah dalam kondisi rusak dan bau.“Patut diduga satu kontainer JNE membawa sembako dan kemudian dipendam di sini. Beras itu masih ada yang karungan, sagunya juga ada,” ujar Rudi Samin.Banyak warga yang terheran-heran atas penemuan tersebut, lantaran lokasi penimbunan tersebut merupakan area parkir JNE. Camat Sukmajaya Fery Birowo juga menyebutkan bahwa lokasi tersebut selalu ada warga yang beraktivitas dan selalu ramai namun tidak pernah tau proses penimbunan tersebut.“Kami sempat agak kaget juga ternyata di situ ada penimbunan beras Banpres. Karena lokasi tersebut sudah beberapa tahun digunakan untuk lokasi parkir JNE. Beberapa tahun di dekat situ biasanya lurah atau warga ada beraktivitas di situ dan selalu ramai,” kata Fery.Istri Sah Laporkan Bupati di Sumsel ke Polisi, Tak Kantongi Izin Menikah LagiPihak JNE juga menanggapi prihal penimbunan yang terjadi berada di are parkirnya melalui VP of Marketing JNE Eri Palgunadi selaku distributor mengungkapkan bahwa dalam hal ini perusahaan JNE tidak melanggar aturan dan telah bekerja sesuai dengan standar operasional pada Minggu (31/7/2022)."JNE mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait, melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati kedua belah pihak. JNE selalu berkomitmen mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," tegasnya Eri.***

Lingkaran- Presiden Joko Widodo kembali memberikan ajuran kepada setiap lapisan masyarakat untuk kembali menggunakan masker dalam melakukan aktivitas di dalam ruangan ataupun di tempat umum.Penganjuran penggunaan kembali masker oleh Presiden Jokowi dikarenakan masih adanya potensi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, hal ini membuat masyarakat menjadi bingung lantaran Jokowi sebelumnya mengumumkan kebijakan terkait pelepasan masker di luar ruangan sudah diperbolehkan pada Mei 2022.Luhut Ungkap 2 Minggu Lagi Pemberlakuan Wajib BoosterBanyak spekulasi yang tengah beredar di masyarakat kini menghubungkan dengan pernyataan Menteri Koordinator  Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemberlakuan syarat vaksni booster tersebut akan diberlakukan mulai dua minggu lagi dan terhitung dari pernyataan ini di keluarkannya.Mengenali Apa Itu Virus PMK Pada Sapi, Dalam Menjelang Hari Raya Idul Adha Agar Memilih Hewan Kurban Yang AmanJokowi juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas, namun Jokowi tidak memberikan alasan yang detail terkait diberlakukannya kembali penggunaan masker pada saat.***

Lingkaran-Setelah kasus covid di Indonesia mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan akhirnya Pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku perjalanan dalam dan luar negeri untuk tidak tes PCR dan antigen.Pembebasan dari tes tersebut diberlakukan kepada pelaku perjalanan dengan syarat sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap dengan Kebijakan yang berlaku ini diharapkan bagi seluruh pelaku perjalanan, baik domestik maupun internasional sudah memenuhi syarat agar tidak perlu lagi untuk melakukan PCR atau Antigen.Hari Ini Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2,5 Km"Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah dapat dosis vaksinasi lengkap, sudah tidak perlu melakukan tes swab PCR maupun antigen," Ucap Presiden Jokowi, Selasa, 17/05/2022.Selain itu Pemerintah juga akan mengizinkan masyarakat yang sehat untuk melepaskan masker di ruangan terbuka.Hal ini tersebut dikarenakan oleh kasus aktif maupun kematian akibat Covid-19 di indonsia seiring dengan penetapan status endemi yang kian dekat.Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 dalam negeri yang dinilai aman dan terkendali serta penurunan kasus covid yang mulai signifikan.Kenali Gejala Gangguan Mental Yang Sering Diabaikan"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian," Ucap Presiden Jokowi.Tetapi dihimbau kepada masyarakat perlu memahami bahwa aturan pelonggaran masker tersebut hanya berlaku di luar ruangan saja. Masyarakat tetap harus mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker ketika memasuki ruangan tertutup, atau saat menaiki transportasi umum."Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat, baru boleh tidak menggunakan masker,". Dikutip oleh Lingkaran.id melalui kanal yutube Sekretariat Presiden.Penjelasan Kemendagri Singapura Usai Ustaz Abdul Somad DideportasiPresiden Jokowi juga menambahkan, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, masih sangat disarankan untuk menggunakan masker dalam setiap aktivitas agar mencegah terjadinya kembali penularan karena mereka yang masuk dalam kateogri rentan sangat mudah terkena penularan.*** 

Lingkaran- Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait mudik lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini mewajibkan untuk masyarakat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan yang akan dilakukan masyarakat pada libur lebaran nanti.Kelonggorangan yang akan diberikan Pemerintah bagi calon pemudik yang telah melakukan vaksinisasi secara lengkap yakni vaksin satu hingga vaksin ketiga tidak harus melampirkan bukti hasil tes negatif antigen atau PCR.Hasil Pertandingan Swiss Open 2022, Beberapa Wakil Indonesia Melaju ke Babak 16 BesarDalam pernyataan yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi secara langsung melalui akun YouTube Sekertariat Presiden terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemudik yang akan melakukan perjalanan pada saat libur lebaran.“Dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat” ungkap Jokowi.Hasil Final All England 2022, Indonesia Bawa Satu Gelar Juara!Kebijakan ini juga ditegaskan oleh Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa pentingnya melakukan vaksin booster guna menjaga dan melindungi diri sehingga memperkecil potensi terpaparannya virus bagi calon pemudik yang akan bertemu dengan keluarganya sehingga apabila yang belum melakukan vaksinisasi secara lengkap diwajibkan melampirkan bukti tes PCR atau antigen.“Kalau vaksinisasi tidak lengkap, dampaknya negatif terutama pada orang tua. Orang tua ini saat lebaran sasaran kunjungan anak-anaknya, karena itu menyarankan kalau mau mudik itu sebaiknya di-booster, supaya memperkecil resiko orang yang dikunjungi nanti terkena Covid-19,” ungkap Budi.Menkominfo Ajukan Pemilu 2024 OnlineDalam memenuhi kebutuhan booster Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan yang akan menyediakan posko vaksinisasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan vaksinisasi secara lengkap.“Nanti aka nada tempat-tempat khusus baik di angkutan umum maupun beberapa pos dan kalau naik angkutan pribadi bisa juga disuntik keduanya, lengkapnya disana,” ujar Budi.***

Lingkaran- Ketentuan baru yang akan diberlakukan bagi perjalanan domestik meliputi penumpang jalur darat, laut dan udara tidak diwajibkan melakukan syarat tes Covid-19 yang ditetapkan pada Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.Dalam rapat tersebut Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan akan adanya aturan baru bagi penumpang yang telah melakukan vaksis Covid-19 dosis ke dua.“Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis dua sudah tidak perlu menunjukkann bukti antigen maupun PCR negatif,” ungkap Luhut pada Senin (7/3/22)Luhut Binsar Pandjaitan Mengungkapkan Fakta Terkait Bisnis PCR di Podcast Deddy CorbuzierPeraturan baru segera akan terbit dalam waktu dekat karena baru menjadi keputusan rapat yang perlu melalui beberapa tahap pengesahan terlebih dahulu dan dituangkan dalam surat edaran Kementerian dan Lembaga terkait.“Seperti yang telah sisebutkan, hal tersebut akan dituangkan terlebih dahulu dalam Surat Edaran Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan,” jelas Adita Irawati selaku Juru Bicara Kemenhub.Bantuan Rp 2 Triliun Penanganan Covid-19 Ternyata Hoax"Seperti yang telah disebutkan, hal tersebut akan dituangkan terlebih dulu dalam Surat Edaran Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mengakhiri pandemic Covid-19 sehingga masyarakat perlu melakukan serangkaian kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam melakukan vaksin demi membaiknya kondisi saat ini.“Pemerintah mendirong booster di Jawa-Bali yang dibawah 10 persen, kami mendorong agar masyarakat untuk mendatangi gerai-gerai vaksin yang tersedia demi membaiknya pandemi ini,” tegas Luhut.Benarkah Puncak Omicron Di Indonesia Meningkat Di Bulan Maret ?Selain menghapus persyatan tes Covid-19 pada perjalanan domestik, pemerintah juga akan melonggarkan kebijakan karantina pada penumpang perjalanan luar negeri dengan memperlihatkan pemesanan hotel selama 4 hari untuk menginap dan telah melakukan vaksin dosis kedua."Perjalanan luar negeri melakukan entry PCR tes terlebih dahulu dan menunggu di kamar hotel hingga hasil negatif keluar," ujarnya.***

Lingkaran-  Mulai hari ini 22- 28  Februari 2022 Pemerintah melalui mentri dalam negri memperpanjang kembali masa PPKM untuk Wilayah Jawa-Bali selama satu pecan kedepan.Hebohkan Warga! Surabaya Diguyur Hujan Es disertai Angin KencangDirektur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negri Safrizal Z.A, mengumumkan bahwa perpanjangan PPKM di wilayah Jawa-Bali berlaku mulai hari ini.Menurut Safrizal perpanjangan PPKM ini dilakukan sebagai bentuk upaya antisipatif terhadap penyebaran kasus Covid-19 khususnya varian Omicron di Indonesia, hal tersebut sebagai salah “satu langkah yang antisipatif dalam penanggulangan Covid-19 ditengah meningkatnya varian Omicron di Indonesia dan sekaliguas bagian dari upaya yang dilakukan dalam transisi secara bertahap menuju endemic Covid-19 dengan tetap terus menerapkan kehati-hatian” ucap Safrizal.*** 

Lingkaran -  Saat ini di Indonesia kasus covid-19 varian Omicron mengalami peningkatan berdasarkan perkiraan dari kementrian kesehatan kasus Omicron akan meningkat pada akhir Februari hingga awal Bulan Maret mendatang.Nova Amelia Dikebumikan di Tebing Tinggi, Sumatera UtaraPuncak kasus covid-19 varian Omicron menurut EPIDEMIOLOG puncak kasus Omicron  di Indonesia belum terlewati. Kasus pada DKI Jakarta yang memang mengalami penurunan pada angka positifnya sedangkan pada daerah lain di Indonesia kasus aktif bar uterus bertambah.Kronologi Aksi Tragis Bunuh Diri Novi AmeliaOleh karena itu diperkirakan kasus puncak Omicron di Indonesia akan mengalami peningkatan yang pesat pada pertengahan bulan Maret 2022. Tetapi dalam hal ini pemerintah menyatakan bahwa pemerintah jauh lebih siap menangani varian Omicron ini.***