Lingkaran.id - Tim Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya akhirnya berhasil membongkar identitas di balik nama samaran hacker yang selama ini dikenal publik dengan sebutan Bjorka. Seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial WFT ditangkap aparat kepolisian di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, pada Selasa (23/9/2025).Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa WFT merupakan sosok yang mengendalikan akun media sosial X (Twitter) bernama Bjorka dan @Bjorkanesiaa. Melalui akun tersebut, ia pernah menampilkan database nasabah dari salah satu bank swasta nasional.“Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku berinisial WFT yang selama ini beraksi menggunakan identitas samaran Bjorka,” ujar Reonald dalam konferensi pers pada Kamis (2/10/2025).Tepis Tuduhan Ijazah Palsu, MDIS Pastikan Keaslian Pendidikan Gibran RakabumingPihak kepolisian mengungkap, WFT telah aktif dalam dunia peretasan sejak tahun 2020. Selama beroperasi, ia menjual data-data sensitif yang diklaim berasal dari sejumlah institusi penting. Untuk menghindari pelacakan, WFT kerap berganti-ganti identitas dengan berbagai nama samaran, mulai dari SkyWave, Shint Hunter, Oposite6890, hingga akhirnya populer dengan nama Bjorka.Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menjelaskan bahwa aktivitas WFT ditemukan di berbagai forum gelap, termasuk situs darkforum.st sejak Desember 2024. Ia juga menyamarkan identitas pribadi dengan mengganti alamat email, nomor telepon, hingga akun kripto untuk mempersempit kemungkinan aparat melacak keberadaannya.“Strategi pelaku adalah terus berganti nama samaran agar jejaknya sulit ditelusuri aparat penegak hukum,” ungkap Fian.Namun, kelicikan WFT akhirnya terbongkar pada Februari 2025. Saat itu, melalui akun @Bjorkanesiaa, ia mengunggah database berisi 4,9 juta akun nasabah sebuah bank swasta sekaligus mengirim pesan langsung ke pihak bank. Aksi ini disebut polisi sebagai upaya pemerasan.Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi mendapati bahwa WFT tidak hanya beraksi di platform X, tetapi juga aktif menyebarkan data curian melalui Telegram, Instagram, TikTok, hingga Facebook. Kehadirannya di berbagai media sosial dimanfaatkan untuk membangun citra sebagai sosok hacker legendaris Bjorka.Dari penggeledahan, aparat menyita sejumlah barang bukti berupa komputer, ponsel, dan beragam data digital. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya transaksi kripto, unggahan di forum gelap, hingga catatan aktivitas ilegal yang memperkuat dugaan keterlibatan WFT dalam serangkaian aksi peretasan.Balik Nama Kendaraan: Cara Mudah Urus STNK dan BPKB Tanpa RepotAtas tindakannya, WFT kini dijerat dengan Pasal 46 junto Pasal 30, Pasal 48 junto Pasal 32, serta Pasal 51 ayat 1 junto Pasal 35 Undang-Undang ITE, ditambah dengan Pasal 65 ayat 1 junto Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.“Proses penyelidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri dari mana asal data yang diperoleh pelaku,” kata AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon, Kasubdit IV Ditres Siber Polda Metro Jaya.Dengan tertangkapnya WFT, aparat berharap bisa mengakhiri sepak terjang peretas yang selama ini kerap menebar keresahan lewat aksi penyebaran data sensitif di dunia maya. Kini, pemuda asal Minahasa tersebut harus menghadapi proses hukum atas perbuatannya.***

Lingkaran.id - Polemik mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali mencuat. Beberapa pihak meragukan kejelasan riwayat sekolah Gibran, bahkan sempat menuding dirinya tidak menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA). Validitas ijazah yang dimilikinya pun sempat dipertanyakan publik.Menanggapi isu tersebut, Management Development Institute of Singapore (MDIS) akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu (1/10/2025), pihak MDIS menegaskan bahwa Gibran tercatat secara sah sebagai mahasiswa penuh waktu di lembaga tersebut sejak tahun 2007 hingga 2010.Balik Nama Kendaraan: Cara Mudah Urus STNK dan BPKB Tanpa RepotDalam periode studinya, Gibran menyelesaikan program Advanced Diploma sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Ia kemudian berhasil meraih gelar Bachelor of Science (Honours) in Marketing, yang dianugerahkan oleh University of Bradford, Inggris, mitra resmi MDIS pada waktu itu.MDIS, yang dikenal sebagai salah satu institut pendidikan profesional nirlaba tertua di Singapura, juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan resmi dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi dan menganugerahkan ijazah. Institusi ini berkomitmen memberikan keterampilan mutakhir yang relevan dengan perkembangan global bagi seluruh mahasiswanya.“Kami menghadirkan pendidikan tinggi yang kokoh dalam lingkungan belajar yang kondusif, sehingga para mahasiswa siap menghadapi beragam tantangan dan peluang dalam perekonomian global,” tulis pihak MDIS dalam keterangannya.Pajero Sport Dikemudikan Remaja 15 Tahun Hantam Dua Rumah Hingga AmbrukSelain itu, MDIS menegaskan bahwa seluruh program pendidikan yang dijalankan bersama universitas mitra luar negeri senantiasa mengikuti standar akademik yang ketat. Hal ini menjadi bagian dari komitmen lembaga tersebut dalam menjaga kualitas dan integritas pendidikan.“MDIS berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas serta ketelitian akademik. Setiap diploma maupun gelar yang diberikan melalui kerja sama dengan universitas mitra internasional selalu mengikuti standar akademik yang ketat,” tegas pihak MDIS.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kota Ambon, Maluku, tengah mempersiapkan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober 2025.Semula, pelantikan untuk PPPK paruh waktu direncanakan bersamaan dengan pengangkatan PPPK formasi 2024 tahap pertama dan kedua. Namun, lantaran proses administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum tuntas, jadwal pelantikan akhirnya dilakukan secara bertahap.Balik Nama Kendaraan: Cara Mudah Urus STNK dan BPKB Tanpa RepotPada Rabu (1/10), sebanyak 1.152 tenaga honorer resmi dilantik sebagai PPPK formasi 2024 tahap pertama. Prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan digelar di Ambon berdasarkan SK Wali Kota Ambon Nomor 3410-4483 Tahun 2025, dan disaksikan oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tokoh agama.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa setelah seluruh proses pelantikan rampung, Pemkot tidak lagi membuka ruang untuk pengangkatan tenaga honorer maupun pegawai kontrak baru. Ia juga mengingatkan pimpinan OPD agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer.“Setelah pelantikan seluruh formasi PPPK, sudah tidak ada lagi tenaga honorer di lingkup Pemkot Ambon. Saya larang pimpinan OPD melakukan perekrutan baru,” tegasnya.Saat ini, sekitar 700 calon PPPK formasi tahap kedua dan 250 calon PPPK paruh waktu masih menunggu proses verifikasi administrasi oleh BKN. Keduanya dijadwalkan mengikuti pelantikan dalam dua pekan mendatang.Dengan demikian, pelantikan PPPK paruh waktu diperkirakan berlangsung pertengahan Oktober 2025. Dari 250 calon tersebut, sebanyak 173 orang sebelumnya sudah terdaftar dalam basis data BKN namun gagal seleksi, sementara 77 lainnya tidak masuk dalam database, tetapi tetap diperjuangkan oleh Pemkot Ambon.Bodewin menjelaskan, kontrak kerja bagi PPPK yang baru dilantik berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Kontrak ini dapat diperpanjang hingga mencapai usia pensiun, dengan syarat kinerja mereka dievaluasi secara berkala.“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati. Jika dalam satu tahun pertama kinerja tidak memenuhi standar, kontrak bisa diputus,” tegas Wali Kota.Wali Kota menambahkan, rampungnya pelantikan PPPK formasi 2024 tahap pertama, kedua, dan paruh waktu menandai berakhirnya masa ketidakpastian status ribuan tenaga honorer di Pemkot Ambon.Ia mengingatkan, jika masih ada individu yang membuat perjanjian honorer setelah kebijakan ini, maka konsekuensinya menjadi tanggung jawab pribadi, bukan pemerintah.“Kalau masih ada yang mengikat perjanjian honorer, itu di luar tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.Perseteruan Yai Mim dan Nurul Sahara Jadi Sorotan Nasional, Simpati Netizen Berbalik ArahMenurut Bodewin, momentum pelantikan ini bukan hanya menjadi jawaban atas penantian panjang tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tetapi juga menjadi langkah penting dalam reformasi birokrasi Pemkot Ambon.Dengan berakhirnya persoalan honorer, Pemkot berkomitmen untuk lebih fokus meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.***

Lingkaran.id - Amerika Serikat kembali menghadapi penutupan pemerintahan atau government shutdown setelah Kongres dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan terkait perpanjangan pendanaan federal. Penutupan resmi dimulai pada Selasa malam waktu setempat, sebagaimana dilaporkan NBC.Meskipun Partai Republik yang merupakan partai pendukung Presiden Donald Trump menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, mereka tetap membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan di Senat, dengan syarat minimal 60 suara. Sayangnya, upaya untuk merumuskan RUU bipartisan menemui jalan buntu. Senat menolak proposal yang diajukan Partai Republik maupun Demokrat hanya beberapa jam sebelum batas waktu pendanaan berakhir.Perseteruan Yai Mim dan Nurul Sahara Jadi Sorotan Nasional, Simpati Netizen Berbalik ArahPenutupan kali ini menjadi yang pertama sejak 2018, juga pada masa jabatan pertama Presiden Trump. Shutdown saat itu bahkan tercatat sebagai yang terpanjang dalam sejarah AS, berlangsung selama 34 hari hingga awal 2019.Belum ada kepastian mengenai bagaimana kebuntuan politik ini akan diselesaikan. Namun, dampaknya langsung dirasakan oleh pegawai federal. Selama shutdown, pegawai pemerintahan tidak akan menerima gaji, sementara Presiden Trump dan anggota Kongres tetap akan mendapat bayaran.Kantor Anggaran Kongres memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal harus dirumahkan setiap harinya. Sebagian lainnya yang bekerja di sektor vital—seperti agen Administrasi Keamanan Transportasi, pengatur lalu lintas udara, aparat penegak hukum federal, hingga personel militer—tetap diwajibkan bekerja, meski tanpa bayaran.Sesuai aturan federal, semua pegawai nantinya akan menerima gaji tertunggak setelah pemerintahan kembali dibuka, termasuk bagi mereka yang dirumahkan. Namun, kompensasi tersebut diperkirakan akan membebani pembayar pajak hingga US$400 juta.Sementara itu, taman nasional akan tetap beroperasi secara terbatas selama shutdown. Program jaminan sosial seperti Medicare dan Social Security tidak terpengaruh langsung karena tidak masuk dalam pendanaan tahunan, meski pendaftar baru berpotensi menghadapi keterlambatan layanan akibat banyak pegawai cuti.Kebuntuan politik ini muncul setelah berbulan-bulan ketegangan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Demokrat mendesak agar pendanaan perawatan kesehatan diperpanjang, termasuk subsidi Obamacare yang dikhawatirkan akan berakhir dan berimbas pada kenaikan premi asuransi masyarakat. Mereka juga menuntut adanya jaminan agar Presiden Trump tidak sepihak menahan anggaran yang telah disetujui Kongres.Di sisi lain, Gedung Putih justru menyalahkan Demokrat atas terjadinya penutupan pemerintahan. Situs resmi Gedung Putih bahkan menampilkan halaman khusus bertuliskan “Demokrat Telah Menutup Pemerintahan” dengan latar belakang jam hitung mundur yang menunjukkan angka nol.Curigai Penyimpangan Bahan Baku Program Makan Bergizi GratisPresiden Donald Trump menanggapi situasi ini dengan retorika keras. Ia mengancam akan “membersihkan” birokrasi federal dari pegawai Demokrat selama shutdown berlangsung.“Partai Demokrat ingin menutup pemerintahan. Ketika shutdown terjadi, PHK harus dilakukan. Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang, dan mereka adalah Demokrat,” tegas Trump pada Selasa.Trump juga menambahkan bahwa meskipun penutupan bukanlah opsi yang diinginkan, ada hal positif yang bisa diambil.“Negara kita sebenarnya baik-baik saja. Hal terakhir yang kita inginkan memang penutupan, tetapi ada banyak hal baik yang bisa datang darinya. Kami bisa menyingkirkan banyak hal yang tidak perlu sesuatu yang justru disukai Demokrat,” ujarnya.***

Lingkaran.id - Isu mengenai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan PNS pada tahun 2025 belakangan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak unggahan menyebutkan bahwa kenaikan gaji akan diberlakukan mulai Oktober 2025 dengan persentase mencapai 8% hingga 12%. Kabar ini sontak menuai beragam reaksi, mulai dari harapan besar hingga kebingungan di kalangan ASN maupun pensiunan.Namun, setelah ditelusuri, informasi tersebut ternyata belum memiliki dasar hukum yang sah. Baik Kementerian PAN-RB maupun Kementerian Keuangan menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan maupun keputusan final terkait kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS untuk tahun 2025.Curigai Penyimpangan Bahan Baku Program Makan Bergizi GratisSalah satu penyebab kabar simpang siur ini adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Banyak pihak mengira regulasi tersebut menetapkan kenaikan gaji ASN. Padahal, faktanya dokumen itu hanya berisi pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.Memang benar dalam lampiran Perpres tersebut tercantum rencana peningkatan kesejahteraan berupa penyesuaian gaji bagi ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI-Polri, hingga pejabat negara. Tetapi, poin itu masih sebatas program perencanaan, bukan kebijakan final.Kenaikan gaji baru bisa dikatakan sah apabila dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sama seperti yang terjadi pada tahun 2024, di mana kenaikan gaji ASN resmi berlaku setelah diterbitkannya PP Nomor 5 Tahun 2024.Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa isu kenaikan gaji ASN 2025 belum bisa dipastikan:Kondisi fiskal negaraPemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp178,2 triliun untuk membayar gaji 4,7 juta ASN, belum termasuk tunjangan dan THR. Jika gaji dinaikkan dengan skema serupa 2024, negara membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp14,24 triliun.Proses pembahasan antar kementerianKeputusan soal kenaikan gaji tidak bisa diambil sepihak. Prosesnya harus melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga akhirnya mendapat persetujuan Presiden.Prioritas anggaran tahun 2025Pemerintah tahun ini juga menitikberatkan anggaran pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta subsidi energi. Oleh karena itu, penyesuaian gaji masih harus dipertimbangkan secara matang.Pajero Sport Dikemudikan Remaja 15 Tahun Hantam Dua Rumah Hingga AmbrukKabar yang menyebutkan kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan pensiunan PNS 12% di tahun 2025 ternyata hanyalah informasi yang dipelintir. Angka tersebut sebenarnya merujuk pada kebijakan tahun 2024 lalu. Karena itu, klaim bahwa kenaikan dengan angka serupa akan diberlakukan mulai Oktober 2025 tidak benar alias hoax.Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kenaikan gaji ASN maupun pensiunan PNS pada 2025. Perpres 79/2025 tidak bisa dijadikan dasar hukum, melainkan hanya rencana kerja. Kabar kenaikan gaji 8% hingga 12% yang disebut-sebut berlaku Oktober 2025 dipastikan tidak benar dan tergolong hoax.

Lingkaran.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan kebijakan baru terkait pemberian insentif kepada para guru yang mendapat tanggung jawab sebagai penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Setiap guru yang ditunjuk akan menerima insentif sebesar Rp100 ribu per hari sebagai bentuk apresiasi atas peran tambahan yang mereka emban.Kebijakan ini secara resmi tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap kerja keras dan dedikasi guru dalam mendukung program unggulan tersebut.Balik Nama Kendaraan: Cara Mudah Urus STNK dan BPKB Tanpa Repot“Pemberian insentif ini tidak sekadar kompensasi finansial, tetapi juga bentuk pengakuan atas dedikasi guru dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan program,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah penerima manfaat MBG diwajibkan menunjuk minimal satu hingga maksimal tiga guru sebagai penanggung jawab distribusi makanan. Penunjukan dilakukan langsung oleh kepala sekolah dengan prioritas diberikan kepada guru honorer maupun guru bantu. Untuk pemerataan, sistem penugasan dilakukan secara rotasi harian.Dana insentif ini bersumber dari anggaran operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah masing-masing. Mekanisme pencairan akan dilakukan secara berkala setiap 10 hari sekali.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil setiap hari. Proses produksi makanan dilakukan oleh SPPG yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta, kemudian didistribusikan melalui sekolah-sekolah pada jam belajar.Perseteruan Yai Mim dan Nurul Sahara Jadi Sorotan Nasional, Simpati Netizen Berbalik ArahMeski menjadi program andalan, MBG tidak luput dari kritik. Sejumlah kasus keracunan massal sempat terjadi di beberapa daerah hingga memicu sorotan publik. Pemerintah bahkan mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 40 SPPG untuk dilakukan investigasi menyeluruh.Berdasarkan catatan BGN, sejak Januari hingga 25 September 2025, sedikitnya 5.914 penerima manfaat terdampak kasus keracunan. Mayoritas insiden disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), baik dari pihak mitra penyedia makanan maupun tim internal pengelola.***

Lingkaran.id - Proses balik nama kendaraan kerap menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas. Balik nama tidak hanya sebatas prosedur administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru.Saat ini, proses tersebut bahkan semakin dipermudah dengan adanya aturan terbaru mengenai pembebasan biaya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas.Syarat Balik Nama KendaraanPerseteruan Yai Mim dan Nurul Sahara Jadi Sorotan Nasional, Simpati Netizen Berbalik ArahSecara umum, terdapat dua kategori persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu balik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).Syarat Balik Nama STNK:STNK asli dan fotokopi atas nama pemilik lamaBPKB asli dan fotokopiKTP pemilik baru (asli dan fotokopi)Kwitansi pembelian bermeterai Rp10.000Syarat Balik Nama BPKB:STNK baru yang sudah dibalik nama (asli dan fotokopi)KTP pemilik baru (asli dan fotokopi)BPKB asli dan fotokopiHasil pengesahan cek fisik kendaraanKwitansi pembelian asli dan fotokopi Balik nama kendaraan memiliki sejumlah keuntungan penting. Selain mempermudah proses perpanjangan STNK tahunan maupun lima tahunan, pemilik baru juga memperoleh kepastian hukum. Identitas kendaraan yang resmi tercatat atas nama pemilik sah membuat transaksi jual beli lebih aman serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.Selain itu, balik nama juga memudahkan proses klaim asuransi apabila kendaraan mengalami kecelakaan atau hilang. Banyak perusahaan asuransi mensyaratkan kepemilikan kendaraan atas nama pemilik sah agar klaim bisa diproses.Agar pengurusan berjalan lancar, pemilik baru disarankan menyiapkan dokumen dalam bentuk rangkap serta memastikan kwitansi pembelian kendaraan menggunakan materai resmi. Pemeriksaan fisik kendaraan di Samsat juga sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai proses administrasi.Bagi masyarakat yang memiliki kesibukan, kini tersedia jasa biro untuk membantu pengurusan balik nama maupun perpanjangan STNK. Meski memerlukan biaya tambahan, cara ini dianggap lebih praktis.Salah satu kendala umum yang sering dihadapi pemilik kendaraan bekas adalah syarat penggunaan KTP pemilik lama untuk perpanjangan STNK. Jika pemilik sebelumnya sulit dihubungi, hal ini tentu merepotkan. Solusi terbaik adalah melakukan balik nama kendaraan. Dengan begitu, perpanjangan STNK bisa dilakukan atas nama pemilik baru tanpa perlu melibatkan KTP lama.Selain mempermudah administrasi, balik nama juga melindungi pemilik dari potensi masalah hukum maupun pajak yang mungkin masih melekat pada pemilik lama.Heboh Spanduk “Pijat Rp1.000 Per Menit” di SPBU Shell Bintaro, Sempat Sindir Kelangkaan BBMKabar baik datang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Melalui aturan ini, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas resmi digratiskan.Artinya, masyarakat yang membeli kendaraan bekas tidak lagi dibebani biaya balik nama. Bea hanya berlaku untuk penyerahan pertama atau kendaraan baru. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat segera melakukan balik nama sehingga data kepemilikan kendaraan lebih akurat dan tertib administrasi.***

Lingkaran.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecurigaan ini muncul setelah tim Ombudsman menemukan adanya penyajian buah semangka yang dipotong sangat tipis hingga dinilai tidak wajar.Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa fenomena tersebut mengindikasikan adanya manipulasi dalam penggunaan bahan baku oleh penyelenggara program di lapangan.SPBU Shell Beralih Kepemilikan ke Perusahaan Lokal, Apakah BBM Shell Masih Ada di 2026?“Yang terjadi itu permainan di bahan baku. Faktanya, banyak beredar menu yang katanya senilai Rp10.000 per porsi, tapi buahnya tipis sekali, seperti tisu ‘wer-ewer’,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).Lebih jauh, Yeka menilai kelemahan utama program ini terletak pada lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Menurutnya, pemerintah kurang memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur pengawasan yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan program berskala nasional. “Sayangnya, di program-program seperti ini, pemerintah masih kurang aware terhadap pentingnya infrastruktur pengawasan. Mestinya ini dibuat transparan,” tegasnya.Ia juga menyoroti mekanisme pembuktian pembelian bahan baku yang selama ini hanya mengandalkan kuitansi. Menurutnya, dokumen itu rawan dimanipulasi apabila tidak ada verifikasi di lapangan. Yeka mencontohkan harga telur di pasar yang berkisar Rp30.000 per kilogram. “Kalau SPPG belanja ke pasar, ya harusnya sesuai harga tersebut. Pertanyaan saya: siapa yang bisa menjamin bahwa benar-benar dibeli dengan harga Rp30.000?” katanya.Lebih jauh, praktik permainan bahan baku itu diyakini berdampak langsung pada kualitas serta kecukupan gizi makanan yang dikonsumsi anak-anak. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan utama program MBG yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi generasi muda.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNBerdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 9.533 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga kini belum ada kepastian berapa jumlah SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang sejatinya menjadi standar minimal penyelenggaraan program berbasis pangan.Ombudsman menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program MBG dan mendorong pemerintah agar segera memperkuat sistem pengawasan, mulai dari transparansi harga bahan baku, verifikasi pembelian, hingga sertifikasi higienitas penyelenggara.***

Lingkaran.id - Kota Tangerang Selatan kembali digegerkan oleh insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam dengan nomor polisi B 1392 BJP. Mobil SUV bongsor tersebut dikemudikan oleh seorang remaja berusia 15 tahun yang masih berstatus pelajar.Peristiwa itu terjadi pada Sabtu dini hari (28/9/2025) sekitar pukul 03.45 WIB di Jalan Kuricang, Pondok Ranji, Ciputat Timur. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, menjelaskan bahwa mobil tersebut awalnya melaju dari dalam kompleks perumahan menuju Jalan Kuricang Raya. Namun, sang pengemudi yang masih di bawah umur diduga sempat salah arah dan memundurkan kendaraannya.Viral! Pengantar Jenazah Ugal-ugalan Hingga Hanya Pakai Celana Dalam, Polisi Turun Tangan“Setelah mundur, pengemudi kemudian mencoba kembali melajukan mobil. Diduga karena panik, ia justru salah menginjak pedal dan menekan gas terlalu dalam hingga kendaraan tak terkendali dan menabrak dua rumah di sisi jalan,” terang Kompol Bambang.Benturan keras itu membuat pagar besi dan tembok depan rumah milik warga berinisial AD (36) roboh. Rumah lainnya, yang dimiliki RSH (31), juga mengalami kerusakan serupa pada bagian pagar dan tembok depan.Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan yang ditimbulkan cukup parah. Bagian depan Pajero Sport tampak ringsek, mulai dari bumper, gril, hingga kap mesin yang menghantam pilar beton pagar rumah warga.Desakan Keras Hapus Biaya Layanan Ojol yang Bebani Pengemudi dan KonsumenPihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, serta mencatat identitas pengendara dan pemilik rumah yang terdampak. Kasus tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara pihak keluarga pengemudi dengan para pemilik rumah.“Sudah dibuat surat pernyataan kesepakatan bersama di hadapan ketua RT dan RW setempat,” tambah Kompol Bambang.Meski demikian, polisi tidak merinci lebih lanjut mengenai isi kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak. Insiden ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan orang tua agar anak di bawah umur tidak mengendarai kendaraan bermotor, apalagi jenis SUV besar yang membutuhkan keahlian mengemudi lebih matang.***

Lingkaran.id - Konflik antara Muhammad Imam Muslimin alias Yai Mim, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan tetangganya Nurul Sahara, pemilik usaha rental mobil, kini menjadi salah satu kasus perseteruan warga yang menyedot perhatian publik secara luas.Awalnya, peristiwa ini dianggap sekadar cekcok biasa antarwarga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang. Namun, situasi berubah drastis setelah sebuah video memperlihatkan Yai Mim berguling di tanah saat terlibat adu argumen dengan Sahara viral di media sosial.Heboh Spanduk “Pijat Rp1.000 Per Menit” di SPBU Shell Bintaro, Sempat Sindir Kelangkaan BBMPotongan rekaman itu langsung mengundang komentar warganet, bahkan berbuntut pada pemecatan Yai Mim dari statusnya sebagai dosen dan pengusiran dirinya beserta istri dari lingkungan tempat tinggal.Seiring berjalannya waktu, muncul fakta baru yang membuat narasi berbalik. Jika sebelumnya publik lebih banyak menyoroti Yai Mim sebagai pihak yang bersalah, kini simpati mulai mengalir kepadanya. Banyak warganet menuding Sahara melakukan framing dan sengaja membentuk opini negatif melalui media sosial.Perseteruan yang awalnya bersifat lokal kini melebar menjadi isu nasional. Bukan hanya soal hubungan antarwarga, tetapi juga menyinggung etika akademik, reputasi lembaga pendidikan, hingga menciptakan perpecahan opini di dunia maya.Konflik bermula dari unggahan Sahara di media sosial yang menuduh Yai Mim melakukan pelecehan, pencemaran nama baik, dan merusak usaha rental mobil miliknya. Namun, keadaan berbalik ketika video lain tersebar, menampilkan Sahara dan keluarganya yang bersuara keras terhadap Yai Mim. Hal itu membuat sebagian warganet berbalik arah dan melihat Yai Mim sebagai korban.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainYai Mim sendiri membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya dirugikan secara pribadi maupun profesional, termasuk kehilangan jabatannya di UIN Malang. Bahkan, ia meminta agar Rektor Universitas Brawijaya (UB) meninjau ulang status akademik Sahara.Di media sosial, komentar publik pun terpecah. Ada yang mendukung Sahara karena dinilai berani bersuara, namun tak sedikit pula yang membela Yai Mim dengan alasan ia difitnah.“Sedih melihat orang berpendidikan tinggi menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini,” tulis seorang pengguna X.***

Lingkaran.id - Rumah tangga presenter sekaligus konten kreator Deddy Corbuzier dan istrinya, Sabrina Chairunnisa, kembali menjadi sorotan publik. Isu keretakan hubungan mereka mencuat setelah warganet menemukan sejumlah perubahan mencolok di akun Instagram Sabrina.Dalam beberapa hari terakhir, netizen ramai memperbincangkan bio Instagram Sabrina yang sudah tidak lagi mencantumkan keterangan “Mrs Corbuzier”. Selain itu, sejumlah foto kebersamaan dengan sang suami juga diketahui menghilang.Heboh! 17 Profesor Dicabut SK karena Plagiarisme, Ada yang Pakai 16 Skripsi MahasiswaKini, bio Sabrina hanya menampilkan informasi seputar bisnis, prestasi pribadi, serta kontak manajer. Dari sekian banyak foto, hanya tersisa satu foto pernikahan dan satu potret bersama Azka Corbuzier, putra Deddy dari pernikahan sebelumnya.Yang semakin memanaskan rumor, akun Sabrina juga sudah tidak mengikuti Instagram Deddy. Sebaliknya, Deddy masih terlihat tetap mengikuti akun istrinya tersebut.Perubahan kecil itu menjadi perbincangan hangat setelah akun TikTok @zee membagikan temuan tersebut, lalu diunggah ulang oleh akun @kucingpintarid. Sejak saat itu, komentar publik membanjiri unggahan Sabrina. Banyak penggemar yang penasaran dan berharap kabar keretakan rumah tangga pasangan yang menikah pada Juni 2022 itu tidak benar.“Gosip itu nggak bener kan, Kak Sab?” tulis salah satu warganet.“Kok tiba-tiba foto-foto dengan Om Ded dan Azka hilang banyak, ada apa ya?” komentar lainnya.Meski ramai dibicarakan, baik Deddy maupun Sabrina hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi. Keduanya memilih bungkam di tengah derasnya rumor yang berkembang.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainSebagai informasi, pernikahan Deddy dan Sabrina pada 2022 sempat menjadi perhatian besar publik. Saat itu, kebersamaan mereka kerap dianggap sebagai potret pasangan harmonis, terlihat dari unggahan di Instagram maupun konten YouTube. Namun kini, hanya perubahan kecil di media sosial telah menimbulkan spekulasi besar mengenai kondisi rumah tangga mereka.***

Lingkaran.id - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video rombongan pengantar jenazah yang bertindak ugal-ugalan di jalan raya. Aksi tak pantas itu bahkan memperlihatkan salah seorang pengendara hanya mengenakan celana dalam saat melintas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.Video tersebut cepat menyebar dan menuai kecaman warganet. Banyak yang menilai rombongan tersebut tidak menghormati prosesi pengantaran jenazah dan justru membahayakan pengguna jalan lain.Desakan Keras Hapus Biaya Layanan Ojol yang Bebani Pengemudi dan KonsumenKapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya, membenarkan peristiwa itu. Ia menjelaskan, kejadian berlangsung pada Minggu (28/9/2025) malam di Jalan Poros Makassar–Maros, Kecamatan Mandai, tepat di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.“Semua anggota sudah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Kejadiannya berada di wilayah perbatasan Makassar dan Maros,” terang Douglas pada Minggu (29/9/2025) malam.Ia menambahkan, pihak kepolisian telah mengantongi identitas sebagian orang yang terlihat dalam rekaman.“Sudah ada gambarannya orang-orangnya. Anggota sedang bergerak ke lokasi, nanti kami kabari perkembangannya,” ujarnya.Meski begitu, hingga kini Polres Maros belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut. Douglas juga menyebut masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kebenaran peristiwa itu.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari Ketinggian“Belum ada laporan yang masuk. Kita juga belum tahu pasti kronologinya. Nanti setelah ada yang diamankan baru bisa dipastikan apakah benar mereka sedang mengantar jenazah atau tidak,” pungkasnya.Kasus ini masih dalam penyelidikan, sementara warganet mendesak aparat agar menindak tegas perilaku yang dinilai mencoreng kesakralan prosesi pengantaran jenazah sekaligus mengganggu ketertiban umum.***

Lingkaran.id - Peristiwa mengenaskan terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Seorang siswa SMP 12 Krui bernama Julian Saputra (13) meregang nyawa setelah ditusuk oleh teman sekelasnya sendiri pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 10.20 WIB.Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, korban meninggal dunia akibat luka tusukan yang cukup parah.SPBU Shell Beralih Kepemilikan ke Perusahaan Lokal, Apakah BBM Shell Masih Ada di 2026?“Korban meninggal dunia akibat luka tusuk itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.Pelaku yang masih duduk di bangku SMP dengan inisial SR (13) diketahui merupakan teman satu sekolah korban. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa bermula ketika Julian mendatangi ruang kelas SR dalam kondisi emosi. Ia menendang meja pelaku dan menantangnya untuk berkelahi.Merasa tidak terima, SR spontan mengambil gunting yang tersimpan di laci mejanya. Alat itu kemudian digunakan untuk menusuk tubuh korban di beberapa bagian vital, termasuk mata kanan, belakang kepala, dan punggung. Akibat luka yang cukup serius, nyawa Julian tidak dapat diselamatkan.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNKeterangan dari sejumlah saksi mengungkapkan bahwa Julian diduga kerap melakukan tindakan perundungan terhadap SR. Korban disebut sering mengajak pelaku berkelahi, sehingga perseteruan di antara keduanya sudah berlangsung sejak lama.“Keterangan soal itu (perundungan) masih kita dalami,” tambah Yuni.Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif serta kronologi lengkap peristiwa tersebut dengan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan lebih lanjut dari para saksi. Kasus ini sekaligus menjadi sorotan masyarakat karena kembali menyingkap persoalan perundungan di kalangan pelajar yang berujung pada tragedi mematikan.***

Lingkaran.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diterapkan Yayasan Sekolah Elite Al Izzah, Kota Serang, menuai gelombang penolakan dari sejumlah orang tua siswa. Rekaman protes para wali murid yang menentang program ini bahkan menjadi viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun TikTok @serangtoday pada Senin, 29 September 2025.Dalam video yang beredar, terlihat beberapa wali murid menyampaikan keberatan karena menilai program MBG sejatinya ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, bukan untuk sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.Kartu Liputan Wartawan CNN Dicabut Istana, Publik Soroti Isu Kebebasan PersSeorang wali murid dalam forum menyampaikan rasa kecewanya terhadap yayasan yang dianggap tidak pernah melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Ia menuturkan bahwa program langsung dijalankan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.“Maaf pun tidak ada dari pihak yayasan sebelum program dilaksanakan. Setelah berjalan baru kami diminta menyetujui. Rasanya seperti dipaksa, sudah dijejelin lalu diminta menelan saja,” ujarnya.Ia juga menyinggung kondisi sosial para orang tua di sekolah tersebut yang umumnya memiliki kemampuan finansial tinggi.“Kalau kumpul wali murid, rata-rata datang bawa Pajero, Fortuner, bahkan sopirnya saja bergaji Rp3 juta sebulan. Anak saya sendiri sampai bertanya, ‘Bunda, boleh nggak kita makan MBG? Bukannya itu untuk anak-anak yang tidak mampu?’” ungkapnya dengan nada heran.Daftar Penerima Bansos Rp600 Ribu Resmi Rilis, Begini Cara Lihat Nama Anda dengan KTPPertanyaan polos sang anak membuat dirinya semakin ragu menerima program tersebut. Akhirnya, ia memilih menggunakan layanan katering pribadi meski harus mengeluarkan biaya tambahan.“Yang jadi pertanyaan besar, kenapa program MBG harus dijalankan di Al Izzah? Kalau dilihat dari sudut pandang mana pun, ini terasa tidak rasional,” tegasnya.Sampai berita ini diturunkan, pihak yayasan maupun pihak sekolah Al Izzah belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan yang berkembang. Meski demikian, perdebatan mengenai penerapan MBG di sekolah swasta elite kini terus bergulir dan menjadi bahan perbincangan hangat warganet.***

Lingkaran.id - Peristiwa memprihatinkan terjadi di Desa Neglasari, Kota Banjar, saat seorang warga bernama Dede tiba-tiba pingsan dan mengalami kejang-kejang ketika mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa pada Kamis (25/9/2025).Sayangnya, penanganan darurat justru terkendala fasilitas. Dede tidak bisa segera dievakuasi menggunakan ambulans milik Puskesmas Banjar II Situbatu, karena pihak puskesmas menolak memberikan izin penggunaan kendaraan tersebut. Akibatnya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pikap warga dalam kondisi tergeletak dan kejang-kejang.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNKepala Desa Neglasari, Setiaman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan puskesmas yang dinilai tidak sigap dalam menghadapi keadaan darurat.“Staf saya lapor kalau sopir ambulansnya tidak ada. Kami sudah tawarkan agar Bhabinkamtibmas bisa menggantikan sebagai sopir, tapi kepala puskesmas menolak dengan alasan harus sesuai SOP,” ujarnya.Karena tidak ada pilihan lain, pihak desa akhirnya menggunakan mobil pikap milik warga untuk membawa Dede ke IGD RSUD Kota Banjar.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianSetibanya di rumah sakit, Dede langsung mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Tim medis mencatat tensi korban sempat mencapai 200, sehingga membutuhkan penanganan segera.“Saya berharap kejadian ini bisa jadi bahan evaluasi. Jangan sampai aturan SOP justru mengorbankan nyawa manusia. Kalau kondisinya darurat, seharusnya ditolong dulu,” tegas Setiaman.Kasus ini memicu perhatian publik karena menyoroti benturan antara penerapan prosedur standar (SOP) dengan kemanusiaan dalam situasi darurat. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang, dan pelayanan kesehatan bisa lebih mengutamakan keselamatan pasien di atas segala prosedur administratif.***

Lingkaran.id - Langkah tegas diambil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti), Prof Dr Brian Yuliarto, dengan mencabut Surat Keputusan (SK) profesor terhadap sejumlah dosen yang terbukti melakukan kecurangan dalam karya ilmiah. Karya-karya tersebut sebelumnya digunakan sebagai sumber angka kredit untuk meraih jabatan akademik guru besar.Kebijakan ini dinilai tepat karena relevan dengan pelanggaran yang dilakukan. Berbeda dengan pendekatan dua menteri sebelumnya, yakni Prof Mohamad Nasir dan Nadiem Makarim, yang sempat mencabut jabatan akademik profesor karena alasan kesalahan administrasi, bukan pelanggaran akademik.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainMenurut kalangan akademisi, langkah dua mantan menteri tersebut dianggap kurang tepat karena mencampuradukkan antara kesalahan administratif dan akademik. Seharusnya, jika seorang dosen melakukan kesalahan dalam jabatan administratif misalnya sebagai rektor, wakil rektor, dekan, atau pejabat tambahan lain, maka yang dicopot adalah jabatan administratifnya, bukan status profesornya.Sebaliknya, pencabutan SK profesor oleh Prof Brian Yuliarto dipandang adil dan proporsional, karena pelanggaran yang dilakukan menyangkut kecurangan akademik. Angka kredit yang diperoleh tidak sah karena bersumber dari karya ilmiah yang tidak orisinal.Salah satu kasus besar yang mencuat adalah pencabutan SK profesor terhadap 17 dosen senior dari delapan fakultas di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Kebijakan ini secara resmi diambil pada Juli 2025 setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikti Saintek melakukan investigasi.Dari hasil pemeriksaan, ditemukan praktik pelanggaran serius, termasuk yang dilakukan oleh Prof Dr RN, seorang dekan yang diduga kuat melakukan plagiarisme. Berdasarkan temuan, Prof RN menggunakan 16 skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKIK dan FKM) untuk mendukung kenaikan jabatan ke posisi profesor. Tidak hanya itu, tim pemeriksa juga menemukan dua artikel lain yang terbukti hasil plagiat.Kasus ini menimbulkan kegeraman di kalangan akademisi. Prof RN disebut-sebut kerap menjadi narasumber dalam forum-forum yang membahas strategi percepatan meraih gelar profesor. Namun, cara-cara yang diajarkan ternyata disinyalir menormalisasi praktik yang tidak etis.“Setahu saya, tidak ada jalan pintas untuk meraih jabatan profesor, kecuali dengan mencuri karya ilmiah orang lain,” ujar seorang dosen yang pernah mengikuti pola kerja Prof RN.Wakil Kepala BGN Menangis Minta Maaf di Depan Publik Usai Kasus Keracunan MBGDengan temuan tersebut, Prof Brian Yuliarto menilai tidak ada alasan untuk mempertahankan status profesor bagi mereka yang terbukti mencederai integritas akademik. Pencabutan SK profesor dipandang sebagai langkah tegas sekaligus peringatan keras bagi dunia pendidikan tinggi agar tidak menoleransi plagiarisme dan manipulasi ilmiah.Kasus ini juga menjadi preseden penting, bahwa gelar profesor hanya dapat diperoleh melalui karya orisinal dan kontribusi nyata, bukan melalui praktik curang. Masyarakat akademik pun kini menunggu tindak lanjut terhadap Prof RN, yang dinilai telah mempermalukan integritas dunia pendidikan sekaligus merusak moral generasi akademisi muda.***

Lingkaran.id - Sebuah spanduk unik bertuliskan “pijat reflexy Rp1.000 per menit” sempat menghebohkan warganet setelah muncul di area SPBU Shell Sektor 7 Bintaro, Tangerang Selatan. Spanduk tersebut menarik perhatian bukan hanya karena menawarkan jasa pijat murah meriah, tetapi juga karena memuat pesan bernada sindiran terkait kelangkaan pasokan bensin.“Akibat bensin kosong tapi perut kami dan keluarga jangan sampai kosong, kami menerima pijat reflexy Rp1.000/menit.”Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainTulisan tersebut seolah menggambarkan kondisi kesulitan ekonomi para pekerja SPBU akibat kosongnya stok bahan bakar. Spanduk itu pun langsung menyita perhatian masyarakat setelah tersebar melalui media sosial.Dalam sebuah video yang ikut beredar, terdengar suara seseorang yang secara langsung menyinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.“Benar-benar ini Pak Bahlil, Shell sampai jadi panti pijat. Rp1.000 per menit tuh. Ya Allah,” ucap pria dalam rekaman video tersebut.Cara Cek Bansos 2025 Lewat KTP: Panduan Lengkap dan Link ResmiNamun diketahui saat ini spanduk tersebut sudah tidak lagi terlihat. Belum diketahui apakah spanduk itu dilepas oleh pengelola SPBU atau pihak terkait lainnya.Kejadian ini menambah sorotan publik terhadap isu kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa wilayah. Meski bersifat satir, spanduk itu mencerminkan keresahan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor energi dan layanan publik.***

Lingkaran.id - Ratusan tenaga honorer di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dipastikan tidak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada periode rekrutmen terbaru.Meski demikian, kabar ini bukan berarti akhir dari perjalanan karier mereka. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menegaskan bahwa tenaga honorer masih tetap memiliki peluang untuk bekerja dengan skema alternatif yang menjamin kelayakan penghasilan.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNWali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan kajian mendalam terhadap 528 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK paruh waktu. Dari kajian tersebut, disusunlah opsi agar tenaga honorer tetap bisa ditempatkan pada sektor-sektor penting, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, yang sangat membutuhkan tenaga tambahan.“Honorer non-ASN masih dibutuhkan di berbagai instansi. Pemerintah memastikan keberlangsungan kerja mereka agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegas Mohan.Skema Gaji Alternatif untuk HonorerPemkot Mataram menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menjamin keberlanjutan gaji para tenaga honorer:Tenaga kesehatan dan honorer rumah sakit akan mendapatkan gaji melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Tenaga honorer di sektor pendidikan, khususnya guru dan staf sekolah, akan menerima penghasilan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Untuk honorer di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran agar mereka tetap bisa bekerja sesuai kebutuhan instansi.Dengan skema tersebut, honorer non-ASN tetap memperoleh kepastian finansial dan bisa melanjutkan tugasnya di berbagai unit pelayanan publik.Kehadiran tenaga honorer dinilai sangat vital, terutama di bidang layanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan sektor strategis dalam mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mereka menjadi penopang operasional instansi dan memastikan pelayanan publik tidak terhambat.Ulang Tahun ke-27 Google: Doodle Spesial, Promo Pixel, dan Kilas Balik Perjalanan Raksasa TeknologiKebijakan alternatif yang ditempuh Pemkot Mataram tidak hanya memberi rasa aman bagi tenaga honorer terkait masa depan mereka, tetapi juga mencegah kekosongan tenaga kerja di instansi vital. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan pegawai dengan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.Dengan demikian, meskipun gagal masuk dalam formasi PPPK paruh waktu, para honorer tetap mendapatkan peluang bekerja, memperoleh gaji yang layak, serta berperan aktif menjaga keberlangsungan layanan publik.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu poin yang paling menyedot perhatian publik adalah adanya rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara.Dalam lampiran perpres tersebut, disebutkan secara jelas bahwa pemerintah akan menaikkan gaji ASN yang bergerak di sektor pelayanan publik, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, serta anggota TNI dan Polri.Pendapatan Rata-Rata Warga Jadi Indikator Baru dalam APBN 2026, Ditarget Rp7,6 Juta per Bulan“Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” bunyi salah satu kutipan dalam lampiran Perpres 79/2025, Minggu (28/9).Kabar tersebut segera menimbulkan pertanyaan, khususnya dari kalangan pensiunan PNS. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan apakah kebijakan kenaikan gaji itu juga akan berdampak pada penyesuaian gaji pensiunan, terlebih saat ini pencairan gaji Oktober 2025 sudah semakin dekat.Menjawab keresahan itu, PT Taspen selaku pengelola dana pensiun PNS, memberikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram mereka. Taspen menegaskan bahwa belum ada aturan baru terkait kenaikan gaji pensiunan.“Kami belum menerima regulasi resmi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS. Pencairan Oktober tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini,” tulis Taspen.Cara Cek Bansos 2025 Lewat KTP: Panduan Lengkap dan Link ResmiMeski belum ada penyesuaian gaji, Taspen memastikan bahwa pensiunan PNS tetap memperoleh hak mereka berupa gaji pokok serta tiga tunjangan melekat yang dibayarkan secara rutin setiap bulan, yaitu:Tunjangan PanganDiberikan dalam bentuk nominal setara dengan harga 10 kilogram beras per orang setiap bulan.Tunjangan AnakBesarannya 2% dari gaji pokok per anak, berlaku hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah/ bekerja.Tunjangan Suami/IstriSebesar 10% dari gaji pokok yang diberikan kepada pensiunan PNS yang masih memiliki pasangan.Taspen juga mengingatkan bahwa setiap pensiunan PNS wajib melakukan otentikasi data secara berkala. Proses ini menjadi syarat penting agar pembayaran gaji dan tunjangan tetap lancar serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana pensiun.***

Lingkaran.id - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati adanya penambahan indikator kesejahteraan baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat instrumen pengukuran, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.Salah satu indikator penting yang diperkenalkan adalah Gross National Income (GNI) per kapita, yang ditetapkan sebesar 5.520 dolar AS per tahun atau setara dengan Rp91,99 juta. Angka tersebut jika dirata-ratakan menjadi sekitar Rp7,66 juta per bulan per orang.Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa GNI per kapita digunakan sebagai parameter pendapatan rata-rata warga negara sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan secara lebih akurat.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarSelain GNI per kapita, indikator baru lain yang dimasukkan dalam APBN 2026 adalah Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen penyempurnaan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nelayan. Indikator ini dinilai lebih representatif dalam menilai tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Pemerintah juga menambahkan indikator penciptaan lapangan kerja formal, yang berfungsi untuk mengukur proporsi angkatan kerja dengan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar kuantitas.Target Pembangunan 2026Dalam dokumen kesepakatan APBN 2026, terdapat sejumlah target pembangunan nasional yang dipatok, antara lain:Tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi 4,44–4,96 persen.Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5–7,5 persen.Kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0–0,5 persen.Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan ditargetkan di kisaran 0,377–0,380.Indeks Modal Manusia mencapai 0,57.Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan di angka 0,7731.Selain itu, pemerintah juga menargetkan:Penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen dari total angkatan kerja.Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 76,67.BSU Cair Lagi? Cek Fakta Resmi Kemnaker & BPJS KetenagakerjaanDengan penambahan indikator ini, APBN 2026 diharapkan tidak lagi semata menitikberatkan pada angka pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah menekankan agar kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi utama, baik dari aspek pendapatan, kualitas pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan kelompok strategis seperti petani dan nelayan.Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penyempurnaan instrumen fiskal agar lebih berpihak kepada rakyat. “Kita ingin APBN tidak hanya berbicara angka makro, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata,” ujarnya.***