Curigai Penyimpangan Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

Lingkaran.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecurigaan ini muncul setelah tim Ombudsman menemukan adanya penyajian buah semangka yang dipotong sangat tipis hingga dinilai tidak wajar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa fenomena tersebut mengindikasikan adanya manipulasi dalam penggunaan bahan baku oleh penyelenggara program di lapangan.

SPBU Shell Beralih Kepemilikan ke Perusahaan Lokal, Apakah BBM Shell Masih Ada di 2026?

“Yang terjadi itu permainan di bahan baku. Faktanya, banyak beredar menu yang katanya senilai Rp10.000 per porsi, tapi buahnya tipis sekali, seperti tisu ‘wer-ewer’,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Lebih jauh, Yeka menilai kelemahan utama program ini terletak pada lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Menurutnya, pemerintah kurang memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur pengawasan yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan program berskala nasional. “Sayangnya, di program-program seperti ini, pemerintah masih kurang aware terhadap pentingnya infrastruktur pengawasan. Mestinya ini dibuat transparan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti mekanisme pembuktian pembelian bahan baku yang selama ini hanya mengandalkan kuitansi. Menurutnya, dokumen itu rawan dimanipulasi apabila tidak ada verifikasi di lapangan. Yeka mencontohkan harga telur di pasar yang berkisar Rp30.000 per kilogram. “Kalau SPPG belanja ke pasar, ya harusnya sesuai harga tersebut. Pertanyaan saya: siapa yang bisa menjamin bahwa benar-benar dibeli dengan harga Rp30.000?” katanya.

Lebih jauh, praktik permainan bahan baku itu diyakini berdampak langsung pada kualitas serta kecukupan gizi makanan yang dikonsumsi anak-anak. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan utama program MBG yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi generasi muda.

Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKN

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 9.533 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga kini belum ada kepastian berapa jumlah SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang sejatinya menjadi standar minimal penyelenggaraan program berbasis pangan.

Ombudsman menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program MBG dan mendorong pemerintah agar segera memperkuat sistem pengawasan, mulai dari transparansi harga bahan baku, verifikasi pembelian, hingga sertifikasi higienitas penyelenggara.***