Pemerintah AS Resmi Alami Shutdown, Ratusan Ribu Pegawai Terdampak
Meskipun Partai Republik yang merupakan partai pendukung Presiden Donald Trump menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, mereka tetap membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan di Senat, dengan syarat minimal 60 suara. Sayangnya, upaya untuk merumuskan RUU bipartisan menemui jalan buntu. Senat menolak proposal yang diajukan Partai Republik maupun Demokrat hanya beberapa jam sebelum batas waktu pendanaan berakhir.
Perseteruan Yai Mim dan Nurul Sahara Jadi Sorotan Nasional, Simpati Netizen Berbalik Arah
Penutupan kali ini menjadi yang pertama sejak 2018, juga pada masa jabatan pertama Presiden Trump. Shutdown saat itu bahkan tercatat sebagai yang terpanjang dalam sejarah AS, berlangsung selama 34 hari hingga awal 2019.
Belum ada kepastian mengenai bagaimana kebuntuan politik ini akan diselesaikan. Namun, dampaknya langsung dirasakan oleh pegawai federal. Selama shutdown, pegawai pemerintahan tidak akan menerima gaji, sementara Presiden Trump dan anggota Kongres tetap akan mendapat bayaran.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal harus dirumahkan setiap harinya. Sebagian lainnya yang bekerja di sektor vital—seperti agen Administrasi Keamanan Transportasi, pengatur lalu lintas udara, aparat penegak hukum federal, hingga personel militer—tetap diwajibkan bekerja, meski tanpa bayaran.
Sesuai aturan federal, semua pegawai nantinya akan menerima gaji tertunggak setelah pemerintahan kembali dibuka, termasuk bagi mereka yang dirumahkan. Namun, kompensasi tersebut diperkirakan akan membebani pembayar pajak hingga US$400 juta.
Sementara itu, taman nasional akan tetap beroperasi secara terbatas selama shutdown. Program jaminan sosial seperti Medicare dan Social Security tidak terpengaruh langsung karena tidak masuk dalam pendanaan tahunan, meski pendaftar baru berpotensi menghadapi keterlambatan layanan akibat banyak pegawai cuti.
Kebuntuan politik ini muncul setelah berbulan-bulan ketegangan antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Demokrat mendesak agar pendanaan perawatan kesehatan diperpanjang, termasuk subsidi Obamacare yang dikhawatirkan akan berakhir dan berimbas pada kenaikan premi asuransi masyarakat. Mereka juga menuntut adanya jaminan agar Presiden Trump tidak sepihak menahan anggaran yang telah disetujui Kongres.
Di sisi lain, Gedung Putih justru menyalahkan Demokrat atas terjadinya penutupan pemerintahan. Situs resmi Gedung Putih bahkan menampilkan halaman khusus bertuliskan “Demokrat Telah Menutup Pemerintahan” dengan latar belakang jam hitung mundur yang menunjukkan angka nol.
Curigai Penyimpangan Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Donald Trump menanggapi situasi ini dengan retorika keras. Ia mengancam akan “membersihkan” birokrasi federal dari pegawai Demokrat selama shutdown berlangsung.
“Partai Demokrat ingin menutup pemerintahan. Ketika shutdown terjadi, PHK harus dilakukan. Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang, dan mereka adalah Demokrat,” tegas Trump pada Selasa.
Trump juga menambahkan bahwa meskipun penutupan bukanlah opsi yang diinginkan, ada hal positif yang bisa diambil.
“Negara kita sebenarnya baik-baik saja. Hal terakhir yang kita inginkan memang penutupan, tetapi ada banyak hal baik yang bisa datang darinya. Kami bisa menyingkirkan banyak hal yang tidak perlu sesuatu yang justru disukai Demokrat,” ujarnya.***
