Lingkaran – Mantan presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan usai menyampaikan kesedihannya melihat banyak pihak menghina Presiden Jokowi.Bertemu Ketua MPR RI, Jokowi Tanya Soal 3 PeriodeUngkapan kesedihan itu dia sampaikan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan Suci Pura Besakih yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov Bali, Rabu (18/8/21).Dalam sambutannya, Megawati mengaku sering menangis melihat sosok Presiden Jokowi yang menjadi kurus karena memikirkan rakyat.Kesedihannya semakin bertambah saat mendapati banyak pihak mengejek Presiden Jokowi. Ia bahkan mencontohkan ada ejekan yang menyebut Presiden Jokowi kodok.“Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis lho, beliau tuh sampai kurus lho, mikir kita, mikir rakyat,” ujar Megawati dalam video tersebut.“Masa masih ada yang mengatakan Jokowi Kodok lah, orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut kalau saya bilang,” lanjutnya.==break here==Selain mengatakan para penghina Jokowi tak bemoral, Megawati juga mengaku bahwa ia tak takut dibully.Pilkada 2024 Direncanakan Diundur pada Tahun 2027“Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan, jantan kamu, kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga Negara yang punya etika dan moral,” jelasnya.Megawati berharap orang-orang yang merundung Presiden Jokowi untuk datang secara langsung berhadap-hadapan dan menyampaikan kritik secara baik dan beretika.“Saya hanya ingin orang itu datang baik-baik bertemu pak Jokowi, kegagalannya dimana dan konsep dari orang itu supaya tidak gagal seperti apa,” tambahnya.Megawati meminta jokowi tetap tegar menghadapi segala ejekan. Ia menegaskan bahwa PDIP selalu dibelakang Jokowi dan memberikan dukungan.“Saya katakan ke Pak Jokowi. Bapak yang tegar saja. Kami dibelakang bapak karena ini adalah cobaan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Coba dilihat di televisi Negara super power Amerika pun mengalami,” ucap Megawati. *** 

Lingkaran – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak Pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.Pilkada 2024 Direncanakan Diundur pada Tahun 2027“Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kota Pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode?” ujar Bamsoet, Sabtu (14/8/21).“Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigit dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” imbuhnya.==break here==Usai bertemu presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jum'at (13/8/21) lalu, Ketua DPR RI ke-20 ini menyampaikan dukungan jokowi terhadap amandemen terbatas UUD 1945.BSU Sudah Cair, Berikut Cara CeknyaNamun Hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Adapun PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.“Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodisasi presiden dan wakil presiden, karena presiden tidak setuju dengan itu,” jelas Bamsoet. ***

Lingkaran – Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta kepada pekerja yang terdampak Covid-19 sudah cair. Begini cara cek daftar penerima subsidi gaji, login situs bsu.kemenaker.go.id.Garuda Indonesia Sepakat Berdamai dengan Rolls RoyceBantuan subsidi gaji akan diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal sebesar Rp 3,5 juta untuk karyawan yang berada di zona PPKM level 3 dan  4. Nantinya penerima BSU akan menerima gaji melalui empat bank HIMBARA, yaitu BRI, BNI, BTN dan mandiri. Sementara itu, khusus untuk provinsi Aceh akan disalurkan menggunakan BSI.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan sedikit perubahan terkait dengan syarat penerima bantuan subsidi gaji. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.“Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 500 ribu per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus,” isi Permenaker tersebut seperti dikutip Bisnis (17/8/21).==break here==Melansir dari twitter resmi Kementrian Ketenagakerjaan, subsidi gaji atau BSU 2021 ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa.HUT RI ke 76 Dihiasi dengan Tumpukan Utang Ribuan TriliunUntuk mengetahui siapa saja yang terdaftar BLT subsidi gaji Rp 1 juta penerima hanya perlu mengunjungi laman resmi Kementrian Ketenagakerjaan.Berikut cara cek penerima bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji senilai Rp 1 juta.Kunjungi situs http://bsu.kemnaker.go.id/Daftar akun, apabila belum memiliki akun, maka kamu harus melakukan pendaftaran akun. Aktivasi akun menggunakankode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone kamu.Masuk , login kedalam akun yang sudah kamu daftarkan.Lengkapi profil, biodata diri, foto profil, sekilas tentang diri kamu, status pernikahan dan tipe lokasi.Cek pemberitahuan, jika kamu termasuk sebagai penerima atau buka BSU atau subsidi gaji, maka kamu akan pendapat info pemberitahuan. ***

Lingkaran – Komisi pemilihan umum (KPU) menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke 2027. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintahan dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Garuda Indonesia Sepakat Berdamai dengan Rolls RoyceWacana yang belakangan ini muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk ditetapkan 2027.“Sepertinya akan diundur lagi pilkada dan pemilu serentaknya pada 2027,” kata Ilham, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (23/6/21).Terkait detailnya rencana pengunduran ke tahun 2027, ilham belum bisa memastikan, dia mengatakan gagasan itu masih dalam tahap pembahasan awal.==break here==“Saat di DPR dan pemerintah sedang menggagas, merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format pilkada dan pemilu yang kemudian tepat untuk kita semua,” ucapnya.Lagi dan Lagi, PPKM Level 4 Diperpanjang. Luhut : Akan Tetap DigunakanDalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki rencana besar untuk menyerentakan seluruh pemilihan umum.Hal itu dimulai lewat pilkada serentak 2015 dengan menyerentakkan pemilihan di 269 daerah. Kemudian dilanjutkan dengan 101 daerah pada pilkada 2017 dan 171 daerah pada pilkada 2018. ***

Lingkaran – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-76 bertempat di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/21).HUT RI ke 76 Dihiasi dengan Tumpukan Utang Ribuan TriliunBaju yang dipakai Jokowi merupakan pakaian adat suku Baduy yang berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Baju tersebut ternyata dibeli langsung dari baduy. Baju diambil oleh ajudan Presiden dari kepala desa Kanekes sekaligus tokoh adat suku Baduy, Kamis (12/8/21).“Iya, soalnya kamis kemarin ajudanya kesini. Sebelumnya sudah pesan barang itu, baju, iket, golok dan koja,“ kata Saijai, dkutip dari Kompas, Senin (8/16/21).Baju tersebut diambil oleh ajudan Presiden Jokowi langsung untuk dibawa ke Jakarta dan dikenakan Presiden di Sidang tahunan hari ini. Harga yang dijual dibanderol satuan untuk hitam baju hingga koja, atau tas yang digunakan Jokowi.==break here==“Baju harganya Rp 200.000, lainnya juga dijual satuan Rp 100.000 dan Rp 200.000,” ujar Saija.Kartu Deklarasi Sehat, Wajib Dibawa Ketika SKD CPNS 2021Saija mewakili warga Baduy merasa bangga pakaian adatnya dikenakan oleh Presiden Jokowi. Kata Saija, ini merupakan kado istimewa bagi warga suku Baduy saat hari kemerdekaan Indonesia.“Bangga, itu bagus, betul membuktikan bahwa RI 1 peduli ke masyarakat Baduy,” tutup Saija. ***

Lingkaran – Indonesia resmi memasuki usia ke-76 tahun pada Selasa (17/8/21). Artinya, Indonesia sudah merdeka selama lebih dari 7 dekade. Meski sudah merdeka, Indonesia masih menimbun banyak sekali utang dan akan terus naik setiap tahun, ini saja dalam hampir 2 tahun terakhit APBN kita tergerus untuk penanganan Covid-19.Kartu Deklarasi Sehat, Wajib Dibawa Ketika SKD CPNS 2021Memang, kalau dilihat, dilema ‘penjajahan’ atas utang sudah dialami sejak awal kemerdekaan. Tapi, utang melesat tajam dalam 10 tahun terakhir. Pada periode itu, utang Indonesia naik sekitar Rp 4.000 triliun. Mengutip data Kementrian Keuangan, utang Indonesia sudah tembus lebih dari 6.500 triliun per Juni 2021.Utang tersebut melonjak Rp 4.746 triliun lebih dibandingkan 2011 lalu yang masih Rp 1.808 triliun. Jika dibandingkan secara kasar, rata-rata utang Indonesia naik raturan triliun setiap tahun. Misalnya dari Rp 3.995 triliun pada 2017 menjadi Rp 4.418 triliun pada 2018.==break here==Lalu, utang tersebut melonjak Rp 4.746 triliun pada 2019. Selanjutnya, jumlah utang melonjak Rp 1.295 triliun menjadi Rp 6.074 triliun pada 2020.Sekjen PA 212 Serukan Tangkap Jokowi. Begini Kata Pakar HukumLonjakan utang belakangan ini terjadi karena pemerintah butuh banyak biaya dalam menangani pandemi Covid-19 dan kenaikan pun terus terjadi hingga Juni 2021Akibat pandemi, rasio utang Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun tembus 41,35 persen pada Juni 2021, angkanya semakin mendekati batas aman rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB. ***   

Lingkaran – Beredar informasi terkait pelaksanaan salat Jum'at digelar menjadi 2 gelombang di tengah PPKM yang diberlakukan saat ini. Sekretaris Jendral (Sekjen) PP Dewan Masjid indonesia (DMI) Imam Addauquthni mengatakan Surat Edaran (SE) terkait salat Jum'at 2 gelombang telah dikeluarkan pada tahun lalu, saat ini terserah masjidnya apakah mau menerapkan atau tidak SE tersebut.Sekjen PA 212 Serukan Tangkap Jokowi. Begini Kata Pakar Hukum“Sudah setahun yang lalu itu (Surat Edaran terkait salat Jum'at 2 gelombang),” kata Imam, Jum'at (13/8/21).Imam mengatakan surat edaran terkait salat Jum'at 2 gelombang itu telah dikeluarkan pada tahun lalu. Namun, ia heran mengapa saat ini kembali heboh.“Itu setahun yang lalu hebohnya itu, tapi kok wes ngulang lagi gimana ini saya gak tau,” ungkap Imam.Sebelumnya, DMI mengeluarkan surat edaran mengenai tata cara salat Jum'at yang dibuat dua gelombang dengan aturan ganjil-genap yang didasarkan pada nomor ponsel (HP) Jemaah.Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai panduan apabila masjid yang melaksanakan salat Jum'at terdapat Jemaah yang membludak hingga ke halaman masjid atau ke jalan raya.==break here==“Ya dulu pernah dikeluarkan, kalau orang mau memberlakukan lagi silahkan saja, Dewan Masjid itu tidak ingin masyarakat dengan sebebas-bebasnya itu tanpa memperhatikan atau dengan melupakan perhatiannya pada pentingnya menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dsb, itu saja waktu itu niatnya,” ujar Imam.Cara Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru 2021Lebih lanjut, pengaturan terkait pembagian jadwal 2 gelombang itu juga diserahkan kepada setiap masjid yang ingin melaksanakan salat Jum'at 2 gelombang, tidak lagi berdasarkan ganjil genap nomor ponsel jemaah.Imam menuturkan pembagian 2 gelombang itu sangat teknis, tergantung dengan banyaknya jemaah, nantinya pengurus masjid yang akan menyampaikan teknis terkait pemberlakuan 2 gelombang tersebut.“Ya kalau misalnya masjid itu mengumumkan 2 gelombang, jika pertama sudah dianggap penuh, maka masjidnya mengatakan gelombang kedua segera setelah ini, ya gitu, atau dikasih tau jam berapa jam berapa tergantung pada masjidnya. Itu soal teknis saja itu,” tutup Sekjen DMI. ***  

Lingkaran – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai seruan PA 212 untuk menangkap presiden Joko Widodo sudah benar. Tapi kita harus melihat dari sisi perspektif kenegaraannya.Aziz Yanuar : Harusnya Habib Rizieq Shihab Bebas Hari Ini.Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat membagikan sembako ke Terminal Grogol hingga menimbulkan kerumunan di masa PPKM level 4 pada 10 Agustus 2021 lalu.“Ini baru benar, nanti kita akan lihat perspektif ketatanegaraannya,” ujar Refly Harun di kanal Youtube Refly Harun, Jumat (13/8/21).Lebih lanjut, Refly Harun menyebutkan yang menjadi masalah, jika terjadi seperti Presiden Jokowi menimbulkan kerumunan selalu ada keinginan dari sejumlah pihak yang menuntut ditegakkannya keadilan.“Agar Presiden Jokowi juga diperlakukan sama dengan Habib Rizieq yang dihukum 8 bulan, paling tidak sampai hari ini ya dan sudah dijalani hukuman juga, karena kerumunan petamburan,” tambah Refly Harun.==break here==Sedangkan kerumunan di Megamendung, Bogor, Habib Rizieq hanya didenda Rp 20 juta. Refly harun menambahkan kasus kerumunan Petamburan sudah di denda Rp 50 juta dan sudah dibayar tapi ternyata dijadikan terdakwa juga.Sudah Nonaktif Sejak 2020, Pinangki Masih Dapat Tunjangan 50 persen“Dan sekarang bahkan sudah divonis di pengadilan tingkat pertama, serta diperkuat di tingkat banding, apakah perlakuan apple to apple tersebut, termasuk seperti kata wakil sekjen PA 212 Novel Bamukmin, tangkap Presiden Jokowi,”jelas Refly Harun.   Menurut Refly Harun, jika berbicara mengenai konsep hukum tata Negara, Presiden itu adalah jabatan orang nomor satu di Republik Indonesia.“Dia mendapatkan privilege, tapi bukan berarti privilege untuk melakukan pelanggaran, tidak. Tapi privilege dalam proses hukum, jadi Presiden itu tidak bisa diproses hukum biasa selama dia menjabat,” tutup Refly Harun. ***    

Lingkaran – Terjadi pemalakan di sebuah kafe punya Ucok Baba yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Tim Jaguar Polresta Depok pun bergerak cepat meringkus pelaku.Akibat Tidak Direstui, Dokter Ini Bakar Keluarga PacarKafe milik Ucok Baba itu terletak di Jalan Pala Bali, Pondok Terong, Depok. Beruntung, aksi pemalakn tersebut dapat segera dihentikan. Tim Jaguar Polresta Depok meringkus pelaku pemalakan.“Ucok Baba nih buka kafe, pekerjaannya orang-orang yang di-PHK. Setelah beroperasi, didatangi oknum ormas untuk minta uang keamanan sambil mabok,” jelas Katim Jaguar Polresta Depok Iptu Winam Agus, Rabu (11/8/21).Dia melanjutkan, sudah dua kali preman tersebut menyantroni kafe milik Ucok Baba. Terakhir, dia mengantongi Rp 500 ribu dari hasil pemalakan.==break here==Preman yang memalak pergi ke pos ormasnya dan lanjut menenggak minuman keras. Tim Jaguar pun melakukan pemeriksaan di pos ormas tersebut.Richard Lee Ditangkap Paksa Polisi, Razman Nasution Heran“Benar saja mereka kumpul sekitar 10 orang sambil minum minuman keras,” ujarnya.Setelah digrebek, pelaku diboyong ke Polres Depok untuk diamankan pada 9 Agustus lalu, pukul 22.30 WIB. Winam menyampaikan pelaku dan gerombolannya menggunakan uang hasil memalak membeli minuman keras. *** 

Lingkaran – Hubungan asmara MA dengan Lionardi berujung tragedi. MA, wanita yang berprofesi sebagai dokter, membakar bengkel sekaligus rumah yang dihuni kekasihnya di Cibodas, Kota Tangerang, Jumat (6/8/21). Sang pacar tewas bersama kedua orang tuanya.Richard Lee Ditangkap Paksa Polisi, Razman Nasution HeranTiga korban yang meninggal dunia yakni Lionardi Syahputra, Edy Syahputra (ayah) dan Lilys Tasim (ibu). Sedangkan dua korban lain yakni nando dan siska berhasil selamat meski mengalami luka-luka akibat peristiwa itu.“Iya betul (tersangka), dokter MA,” kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim, Kamis (12/8/21).Berdasarkan keterangan saksi, Abdul menuturkan bahwa tersangka sempat bertengkar dengan Lionardi sebelum akal pembakaran.==break here==Pertengkaran terjadi di depan bengkel milik korban. Korban lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam bengkel.“Korban Lionardi memberitahu bahwa pacarnya akan membakar bengkel ,” ucap Abdul.Suntikan Vaksin ‘Kosong’ di Pluit, Vaksinator Jadi TersangkaSetelah itu, tersangka atau pacar korban pergi dari lokasi, lalu kembali lagi ke bengkel dengan membawa bungkusan berisikan cairan diduga bensin.“Hal tersebut dilakukan karena pelaku hamil dan orang tua korban tidak setuju anaknya menikah dengan pelaku,” tambah Abdul. ***

Lingkaran – Menteri  Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berharap pembukaan pusat perbelanjaan saat PPKM level 4, dikarenakan untuk menahan laju pelemahan ekonomi pada kuartal III 2021.Kartu Vaksin Akan Jadi Syarat Masuk Tempat Umum“Kemarin mall lima minggu berhenti, mudah-mudahan kuartal III tidak terlalu dalam turunnya. Mudah – mudahan kita akan tumbuh lagi di kuartal berikutnya,” ujar Lutfi saat memantau protokol kesehatan di mal kota kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (10/8/21).Menurutnya penurunan ekonomi pada kuartal III 2021 merupakan hal yang logis, karena pusat perbelanjaan dalam satu bulan lebih dilarang beroperasi atau tutup.“Kenapa kami mesti membuka secara disiplin, untuk memastikan perbaikan dan jalannya perekonomian ini akan terus berjalan,” ungkapnya.==break here==Ia menyebut, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dari pelaksanaan uji coba mall beroperasi saat PPKM level 4 sejak 10 Agustus 2021.Indonesia Keluar dari Resesi Ekonomi“Kami akan evaluasi lagi dan kami akan melihat, apakah SOP ini berhasil atau ada perlu perbaiki kami akan terus perbaiki sampai dapat yang efektif, memastikan mata rantai Covid-19 terputus,” tuturnya.Dia berharap seluruh pihak, baik pengelola mal maupun pengunjung selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. ***

Lingkaran – DPRD kota Tangerang jadi sorotan usai kabar pengadaan baju dinas berbahan Louis Vuitton yang membuat masyarakat geram mendengar hal tersebut.Kartu Vaksin Akan Jadi Syarat Masuk Tempat UmumBerdasarkan situs lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang tersebut mencapai Rp 675 juta. Tak hanya itu, terdapat anggaran belanja ongkos jahit pakaian dewan hingga mencapai Rp 600 juta.Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Hadi Sudibjo menyebut beberapa merek yang terlibat dalam pengadaan pakaian dinas itu. Ada Louis Voitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian harian, Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap.dr Tirta : Pemerintah Gagal dalam Menangani Covid-19Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo sudah memberi klarifikasi. Dia menyebut pihak DPRD Kota Tangerang sebetulnya tidak pernah merujuk atau menyebut merek saat pengadaan baju dinas tersebut. ***

Lingkaran – Dokter kontroversional yang sering muncul di televisi dan media sosial dr. Tirta menanggapi perihal hilangnya angka kematian covid yang menurutnya pemerintah hanya ingin mengumumkan bahwa telah sukses dalam menangani Covid-19 tersebut. Dimana katanya angka kematian Covid tidak turun-turun pemerintah.PPKM Level 4 Kembali Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021“Bilang aja penanganan pandemi, “kurang sukses” makanya angka kematian dihapus, biar bisa keliatan sukses. Karena angka kematiane ga turun2 to? Makane dihapuskan. Wis to ngaku ae,” ucap dr tirta dilansir dari akun instagram pribadinya.Dokter Tirta juga menyebutkan bahwa pemerintah bisa dikatakan gagal dalam penanganan Covid-19 karena banyak hal yang belum tercapai seperti vaksin yang tidak merata, fasilitas kesehatan tidak seimbang dengan penerimaan pasien Covid-19, PCR untuk kita tau hasilnya sampai dengan 5 hari lamanya, bansos yang sempat viral setelah Mantan Mensos terbukti korupsi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.==break here==Selain itu ia juga mengkritik dimana nakes diajak berdikusi dengan pemerintah agar terlihat pemerintah memperhatikan dan mendengar kritik mayarakat.Sudah Nonaktif Sejak 2020, Pinangki Masih Dapat Tunjangan 50 persen“Ga usah malu2, kita terima kok. Dosis vaksin ga merata. Faskes ga imbang. Pcr di beberapa kota masih 5 hari. Bansos korup. Ditambah penghapusanangka kematian. Ngajak rapat relawan buat ada2 aja agar terbukti mendengar kritik. Nek ngene critane, mending aku balik ke jogja ae. Ngurus anak. Praktek. Sekolah meneh. Ngurus toko," tutup dr Tirta. ***

Lingkaran – Pakar hukum Tata Negara, Refly Harun, menanggapi soal dugaan kerenggangan hubungan antara Joko Widodo atau Jokowi dengan PDIP.Puan Kritik Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan. Ingin Tarik Simpati Rakyat?Refly Harun menyoroti pernyataan Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, yang menilai bahwa hubungan Jokowi dan PDIP mulai renggang. Terlihat dari bermunculanya kritik dari sejumlah kader PDIP terhadap Presiden.Menurut Refly Harun sendiri, PDIP Nampak gamang untuk tetap menjali hubungan yang mesra dengan Jokowi.“Saya menangkap ada kegamangan PDIP untuk tetap bermesraan dengan Presiden Jokowi,” ujarnya dari kanal Youtube Refly Harun.Bukan tanpa alasan, rasa takut PDIP ini menurut  Refly dilatarbelakangai oleh dua faktor.“Pertama, popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi makin merendah, sesuai dengan kutukan periode kedua,” tambahnya.==break here==Menurutnya, kutukan periode kedua ini kerap terjadi pada seorang pemimpin, yang mana popularitas kian menurun ketika sudah masuk akhir masa kepemimpinan.Prabowo - Anies Menang Jika Hari Ini Digelar Pilpres“Presiden Jokowi mulai dari periode kedua kepemimpinan mulai ada suara-suara kritis. Karena beda dengan periode pertama yang relatively Jokowi punya kepercayaan masyarakat yang tinggi, pada periode kedua, dia adalah the incumbent,” jelas Refly Harun.“Yang katakanlah untuk memenangkan pertarungan perlu melakukan rekayasa-rekayasa konstitusional, antara lain mempertahankan presidential threshold dan membeli semua partai politik, agar mencalonkan dirinya dan membiarkan hanya satu calon yang bisa dimajukan setelah semua partai diborong dengan presidential threshold,” imbuhnya.==break here==Fenomena Jokowi di periode yang kedua inilah, kata Refly, yang pasti tidak akan akan disukai oleh pihak yang memiliki rasionalitas demokrasi. Menurutnya, presidential threshold yang terus di pertahanan hingga di Pilpres 2019 ini lantas membuat elemen-elemen demokrasi merasa bahwa demokrasi di Indoneisa adalah demokrasi kriminal atau demokrasi uang.“Karena itu moral standing-nya sudah berkurang, dan popularitas akhirnya turun turun turun, termasuk juga tindakan-tindakan yang represif, anti demokrasi dan lain sebagainya,” tutupnya. ***

Lingkaran – Kuasa hukum Habi Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar mengatakan harusnya HRS hari ini bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Jawa Barat. Aziz mengatakan pembebasan itu merujuk pada vonis Pengadilan Tinggi Jakara.Sudah Nonaktif Sejak 2020, Pinangki Masih Dapat Tunjangan 50 persen“Harusnya demikian (HRS besok senin bebas) demi hukum,” kata Aziz, Minggu (8/8/21) seperti dilansir dari Detik.Sementara itu, untuk kasus tes swab palsu RS UMMI Bogor, Aziz mengatakan Habib Rizieq tidak ditahan. Hal ini karena Habib Rizieq mengajukan banding dalam kasus ini dan belum inkrah.“Kan beliau (kasus swab palsu RS UMMI) tidak ditahan oleh putusan PN,” ungkap Aziz.Kejati DKI Jakarta menanggapi pernyataan kuasa hukum Habib Rizieq soal pembebasan HRS. Kejati DKI mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu.“Bentar ya aku konfirmasi dulu,” kata Kasipendum Kejati DKI Jakarta, Asyari Syam.==break here==Untuk kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk divonis 8 bulan penjara. Habib Rizieq dkk dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terkait kerumunan di petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi covid-19 terkait acara Mauild Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.Saut Situmorang Kritik KPK Perihal Isu OTT Bocor“Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana,” kata Hakim Ketua Suparman Nyompa saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/21).Dalam kasus kerumunan Megamendung, HRS divonis denda Rp 20 juta subsider 5 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti tidak patuh protokol kesehatan dan menghalangi petugas Covid-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 20 juta subsider 5 bulan kurungan,” kata hakim Suparman. ***

Lingkaran – Pembangunan kota baru di pinggir Jakarta tak diduga-duga berjalan pesat. Di kawasan pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, kini sedang dibangun kota baru. Salah satunya PIK 2 di kawasan Kosambi, Tangerang.Indonesia Keluar dari Resesi EkonomiNamun, pengembangan kota baru PIK 2 dikabarkan akan melebar sampai Cituis (Pakuhaji), Tanjung Pasir (Teluk Nagar), Tanjung Kait (Mauk), hingga Kronjo, membentang di pesisir pantura Tangerang sejauh 51 km.PIK 2 dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, yang mereka namai PIK 2 sebagai” The New Jakarta City” PIK 2 adalah pengembangan besar-besaran yang akan mencapai sekitar 2.650 hektare untuk kawasan bisnis hingga hunian rumah dan apartemen dan lainnya.Apakah pengembangan kota baru ini sudah termasuk rencana pemerintah daerah ?Pada perda Provinsi Banten No 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas perda No 2 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, memang sudah ada cikal bakal rencana pengembangan kawasan perkotaan baru atau kota baru di beberapa lokasi di Banten.Pada penjelasan ayat 2 pasal 59, ditulis jelas bahwa arahan pengelolaan pemukiman perkotaan meliputi, antara lain : “Pengaturan perkembangan pembangunan pemukiman perkotaan baru”. ==break here==Pasal 59 ayat 3 menyebut jelas soal Banten memang punya rencana pembangunan kota baru, tapi yang disebut jelas adalah pembangunan kota baru maja di Kabupaten Lebak dan kota baru di Cisoka-Solear-Tigaraksa-Jambe di Kabupaten Tangerang.Intip Harta Pendiri Bukalapak Setelah Melesat Hampir 1 Triliun per HariSedangkan pengembangn kota baru atau perkotaan baru di pantai utara Kabupaten Tangerang tak disebut secara eksplisit di Perda RTRW Provinsi Banten.Aturan sangat jelas soal pembangunan perkotaan baru atau pembangunan kota baru di pantai utara diatur pada perda kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031.Pada pasal 7 sangat jelas, terungkap bahwa Kabupaten Tangerang tak hanya sebagai pusat kegiatan industri, pemukiman, tapi juga pengembangan kawasan perkotaan baru pantura. ***

Lingkaran – Harga saham PT Bukalapak.com Tbk ditutup naik 24,71 % atau 210 poin menjadi Rp 1.060 per saham pada perdagangan perdananya, Jumat (6/8/21), dari harga penawaran saham senilai Rp 850.Indonesia Keluar dari Resesi EkonomiAkibat kenaikan yang signifikan tersebut, kekayaan tiga pendiri Bukalapak pun naik signifikan. Achmad Zaky Syaifudin, Muhammad Fajrin Rasyid, dan Nugroho Herucahyono hartanya bertambah hingga ratusan miliar dalam waktu sehari.Berdasarkan prospectus initial public offering (IPO), Achmad Zaky Syaifudin memiliki sebanyak 4.452.515.647 unit saham atau setara 4,32%. Artinya, harta Zaky mampu naik hingga Rp 935,03 miliar hanya dalam waktu sehari.Pendiri Bukalapak lainnya, Muhamad Fajrin Rasyid memiliki 2.725.322.633 unit saham Bukalapak atau 2,64%. Karena harga saham Bukalapak hari ini mengalami auto rejection atas harta Direktur Telkom Indonesia tersebut mampu bertambah Rp 572,31 miliar.==break here==Nugroho Herucahyono pemilik lainnya memiliki sebanyak 2.145.675.938 saham  atau 2,08%. Namun, kekayaannya naik hingga Rp 450,59 miliar hanya dalam sehari.Sayonara Cheetos, Lays dan Doritos. Bulan Depan Tak Lagi Tersedia di PasaranSelain itu pemegang saham perorangan hartanya juga mengalami kenaikan yang signifikan seperti keluarga Sariaaatmadja yang merupakan pemilik PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek), selaku pemegang saham mayoritas. PT.Elang Mahkota Teknologi memiliki 24.661.347.283 saham setara 23,93% saham Bukalapak dan hartanya mampu mencapai Rp 5,17 triliun.  Secara umum, nilai kapitalisasi pasar saham Bukalapak pun juga terdongkrak karena naiknya harga saham perusahaan. Sebelum perdagangan perdana, kapitalisasi pasarnya Rp 87,6 triliun. Saat ini nilainya menjadi Rp 109,25 triliun. ***

Lingkaran – Pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga 7,07 persen pada kuartal II 2021. Capaian ini sekaligus mengantarkan RI keluar dari resesi yang sudah menghantam ekonomi Indonesia selama 9 bulan terakhir.Pertamina Buka Lowongan KerjaBadan pusat statistik (BPS) mencatat pertumbuhan itu ditopang oleh beberapa komponen utama. Komponen itu adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang ditopangnya mencapai 84,9 persen.Rincinya, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93 persen atau telah mencapai rata-rata pertumbuhan konsumsi sebelum pandemi Covid-19, sedangkan investasi tumbuh 7,54 persen.Meskipun tumbuh tinggi bahkan melebihi ekspektasi pasar dan pemerintah, namun itu semua ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat luas dan sektor rill.Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tengok saja capaian penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi tinggi itu belum mampu menciptakan banyak peluang bagi masyarakat.==break here==BPS mencatat penyerapan tenaga kerja pada febuari 2021 di sektor akomodasi dan makanan minuman 6,99 persen, jasa lainnya 4,85 persen, transportasi 4,05 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar yakni di sektor pertanian malah yang paling rendah, yaitu 0,38 persen.HIPMI Gandeng KKP Lakukan Vaksinasi di Muara BaruDirektur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan itu sangat wajar terjadi. Pasalnya, penyumbang terbesar dari pertumbuhan di level 7,07 persen itu datang dari faktor teknikal.Artinya,capaian ditopang oleh basis hitungan (baseline) yang rendah. Perbandingannya yang digunakan untuk menghitung ekonomi kuartal II 2021 kemarin adalah ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen. ***

Lingkaran – Petisi yang berisikan daftar hitam atau blacklist terhadap pelantun Sambalado, Ayu Ting Ting mulai banyak yang menandatangani petisi tersebut untuk tidak tampil di pertelevisian Indonesia.Dinar Candy Diamankan Pihak KepolisianHingga Kamis (5/8/21) siang, petisi tersebut telah ditanda tangani lebih dari 50.000 orang dari target 75.000 pendukung.Petisi yang ditujukan kepada penyanyi dangdut pelantun "Alamat Palsu" ini menjadi salah satu surah permohonan yang paling banyak ditanda tangani oleh pengguna change.org.Sebelumnya diberitakan Ayu Ting-Ting menjadi pembicaraan masyarakat setelah melabrak perundung anaknya.Dalam waktu yang bedekatan detelah kejadian tersebut, muncul petisi berjudul “Blacklist Ayu Ting-Ting dari Dunia Pertelevisian” yang dibuat oleh Putri Maharani.==break here==Putri beralasan Ayu Ting-Ting perlu dimasukan ke daftar hitam/blacklist di dunia pertelevisian karena dianggap kasar setelah terekam kamera menendang salah satu talent ketika acara live di televisi swasta nasional.Netizen Jelih Temukan Kejanggalan pada Foto Zara dan Okin“Pada acara pas sore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7 terlihat Ayu Ting-Ting menendang salah satu talent pas sore,” tulis Putri Maharani dikutip dari Kompas, Jumat (6/8/21).Sejumlah orang yang menandatangani petisi tersebut juga meninggalkan komentar di kolom komentar yang disediakan. ***

Lingkaran – Ketua DPR RI Puan Maharani kerap melontarkan kritik atas kebijakan pemerintah pada saat menangani pandemi Covid-19. Menyusul Puan, dua legislator PDIP pun mengkritik Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam penanganan Covid-19.Prabowo - Anies Menang Jika Hari Ini Digelar PilpresKritik Puan Maharani terkait penanganan pandemi Covid -19 yang dilakukan pemerintah salah satunya perihal aturan makan 20 menit. Puan khawatir aturan makan 20 menit hanya akan menjadi lelucon.Puan mengingatkan pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya aturan makan 20 menit selama PPKM level 4 sejumlah wilayah. Puan khawatir akan timbul dampak buruk jika pemerintah tidak bisa menjelaskan secara rinci perihal aturan makan 20 menit itu.==break here==“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasanya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan secara rinci,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/21) lalu.Megawati ucapkan HUT Partai Komunis, Ini tanggapan RGSementara Efendi Simbolon, anggota DPR RI fraksi partai PDIP, menyalahkan Presiden Jokowi yang dinilai tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 dalam hal ini, anggota Komisi I DPR ini merespons peryataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU karantina itu, dimana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita meggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih di tahun 2020 itu,” ujar Effendi, Sabtu (31/7/2021) silam. ***