Lingkaran.id - Partai PSI yang di ketuai oleh Kaesang Pangarep ini mendadak bikin heboh masyarakat. Bagaimana tidak secara tiba-tiba perolehan suara partai anak muda ini alami kenaikan drastis hingga 19 ribu suara dalam beberapa hari saja.Berdasarkan hasil real count KPU untuk Pemilu 2024 suara Partai PSI naik di angka 3,13 persen hampir mendekati ambang batas parlemen yakni 4 persen.Jakarta tergenang banjir sampai 25 CMPadahal sebelumnya partai berlogo mawar ini hampir diprediksi tak masuk batas ambang karena hanya memperoleh suara 2,65 persen dalam hasil hitung quick count KPU.Fenomena kenaikan suara oleh Partai PSI ini disorot netizen sebagai sesuatu yang janggal karena di sisi lain suara Partai PPP alias P3 mengalami penurunan jumlah suara.Dilansir Kilat.com dari Youtube Metro Tv pada 3 Maret 2024, Partai PSI disebut telah meraih 2.392.409 suara atau setara 3,13 persen dalam 65,75 persen total suara yang masuk. Angka ini melonjak tajam dibandingkan hasil quick count PSI yang meraih 2,65 persen sebelumnya. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengaku turut mempertanyakan hasil perolehan Partai PSI tersebut.Lantaran menurutnya dalam perhitungan statistika fenomena kenaikan suara secara drastis hanya dengan suara dari 110 TPS yang masuk adalah hal yang tidak wajar. Protes KPU: Warga Bakar Ban di Jalan Lintas Minta Pengesahan Hasil Rapat Pleno“Pertanyaannya ini secara statistika itu wajar enggak, ada kenaikan sangat tajam hanya dari 110 TPS yang masuk dan kalau misalnya iya wilayah mana itu perlu di cek,” ucap Burhanuddin Muhtadi.Namun dirinya meminta publik untuk tak langsung berasumsi bahwa turunnya suara Partai P3 diakibatkan oleh berpindahnya suara ke Partai PSI tersebut.***

Lingkaran.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri simulasi program makan siang gratis pada Kamis (29/2/2024) di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Dalam acara tersebut, Airlangga memantau simulasi yang melibatkan siswa dengan biaya makan siang sebesar Rp 15.000."Dalam agenda ini, kami melihat simulasi untuk makan siang dengan biaya Rp 15.000," ungkap Airlangga.Simulasi program makan siang gratis ini diinisiasi secara sukarela oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Airlangga menjelaskan bahwa simulasi ini diusulkan untuk dilakukan dengan menggunakan anggaran dari program daerah yang telah ada sebelumnya.Erick Thohir Bersama Pengadaian Berkomitmen Dukung Peningkatan Kesejahteraan Mental Karyawan BUMNDalam rangkaian simulasi ini, siswa diminta membawa tempat makan dari rumah, sementara makanan dan lauk pauk dibagikan saat tiba waktu makan siang. Terdapat empat menu utama yang disajikan, yaitu gado-gado, siomay, nasi ayam tepung, dan nasi semur telur.Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa melalui program ini, pemerintah pusat berharap mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis, yang merupakan bagian dari program Prabowo-Gibran.Presiden Jokowi Bantah Harga Beras Masih Naik, Tegaskan Penurunan Harga di Pasar-Pasar iniSebelumnya, pemerintah Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan siang gratis untuk tahun 2025. Makan siang gratis ini merupakan program unggulan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin dalam berbagai versi hitung cepat Pilpres 2024.Beberapa aspek program ini telah disepakati, termasuk anggaran makan siang sebesar Rp 15.000 per anak. Program ini juga akan dilaksanakan secara bertahap, baik dari sisi jumlah penerima maupun daerah sasaran program.*** 

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024, mulai Rabu (28/2/2024). Rapat pleno ini akan digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dimulai dari pemilihan di luar negeri.Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengungkapkan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari 128 PPLN yang ada di seluruh dunia, 36 PPLN telah hadir dan siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara.Rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung.Presiden Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dalam Sidang Kabinet"Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," ungkap Hasyim.Rapat pleno dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri oleh saksi-saksi dari peserta Pemilu Presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.KUA Bersiap Menjadi Pusat Pelayanan Semua Agama di IndonesiaKetua KPU menjelaskan bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU telah melakukan audiensi terkait kemungkinan adanya permohonan sengketa hasil Pemilu 2024.MK menitikberatkan penerimaan permohonan sengketa setelah KPU menetapkan pemenang Pemilu 2024, dan seluruh tahapan permohonan hasil sengketa akan dapat diakses oleh publik untuk pengawalan lebih lanjut.***

Lingkaran.id - Buku kontroversial berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong" karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memunculkan polemik setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.Buku setebal 27 halaman yang diluncurkan pada 26 Juni 2023, menyajikan pandangan SBY mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Dalam buku tersebut, SBY diduga menyoroti potensi keterlibatan Jokowi dalam perebutan kursi presiden (cawe-cawe) pada Pilpres 2024.Buku ini juga menyebutkan keinginan Jokowi agar kontestasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), serta mengungkap anggapan bahwa Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden.Isu-isu yang diungkap dalam buku tersebut menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejumlah tokoh, termasuk pegiat sosial Jhon Sitorus, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak buku ini terhadap kesehatan mental AHY.Melalui akun media sosialnya, Jhon Sitorus menyatakan bahwa peredaran buku ini seharusnya ditarik secara massif karena dianggap berbahaya bagi kesehatan mental AHY.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan Sirekap"Belum setahun buku ini terbit, sepertinya peredarannya harus ditarik secara massif. Berbahaya untuk kesehatan mental AHY nantinya. Lucu sekali tontonan politik ini," tulis @Miduk17 dalam akun resmi media sosialnya.Sebagai informasi, AHY baru-baru ini dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).Bergabungnya AHY dengan pemerintahan Jokowi menandai akhir sembilan tahun perjalanan Partai Demokrat sebagai oposisi.***

Lingkaran.id - Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan kejanggalan dalam proses Pemilu 2024, termasuk dugaan penggelembungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.Dalam sebuah talkshow "Rakyat Bersuara" pada Selasa (20/2/2024), Adian menyatakan bahwa rakyat dan partai politik merasa bingung untuk melaporkan kejanggalan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan keraguan untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).PDIP Resmi Tolak Penggunaan Sirekap dan Tunda Tahapan Rekapitulasi, Hingga Audit Forensik"Rakyat ini bingung, partai-partai bingung, ketemu kecurangan pemilu, ngadu kemana? MK? Ada pamannya. Terus di mana? Mau enggak mau pilihannya adalah hak angket," ujar Adian.Adian Napitupulu berpendapat bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengontrol produk undang-undang (UU).Menurutnya, parlemen juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujuinya."Ditarik ke parlemen, parlemen bertanggung jawab mengontrol produk UU salah atau tidak. Parlemen bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu," tambah Adian.Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Merespons pernyataan Adian, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa anggota legislatif dapat mendorong hak angket. Namun, Maman menegaskan bahwa Partai Golkar belum menunjukkan sikap resmi terhadap usulan hak angket."Kalau teman-teman mau dorong lewat hak angket, silakan. Tetapi bahwa Golkar mau setuju, itu nanti dulu," ungkap Maman Abdurrahman.*** 

Lingkaran.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menolak penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh tingkatan pleno.PDIP juga menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Misteri Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Istana: Undangan Makan Malam atau Permintaan Bertemu?Surat pernyataan penolakan ini, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan nomor surat 2599/EX/DPP/II/2024.Dalam surat tersebut, PDIP mengemukakan beberapa poin penting terkait penolakan mereka:Kegagalan Sirekap dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, penundaan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK dianggap tidak relevan.Tidak ada kegentingan atau kondisi darurat yang memaksa untuk menunda tahapan rekapitulasi di tingkat PPK.PDIP menegaskan perlunya segera mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi di seluruh jenjang tingkatan pleno.PDIP menolak keputusan KPU yang dinilai membuka celah kecurangan dan melanggar asas kepastian hukum, efektivitas-efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.PDIP meminta audit forensik digital terkait penggunaan Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menginginkan hasil audit tersebut dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU.KPU Banten Tunda Pleno di Seluruh Kecamatan: Perbedaan Hasil Suara TPS dan SirekapSurat pernyataan penolakan ini ditujukan kepada KPU dengan harapan agar tindakan-tindakan yang diusulkan dapat segera ditindaklanjuti.Tembusan surat ini juga dikirimkan kepada beberapa pihak, termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengedali Situasi PDIP serta Arsip PDIP.***

Lingkaran.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pleno penghitungan suara tingkat kecamatan di seluruh wilayah Banten.Keputusan ini, yang berlaku mulai Minggu-Senin, 18-19 Februari 2024, dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi suara.Kemenkes Laporkan 57 Petugas Pemilu Meninggal, ini Penyakit Dominan sebagai Penyebab Kematian!Hal ini terjadi akibat hebohnya perbedaan hasil suara antara Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau C Hasil dengan unggahan di aplikasi Sirekap.Ali Zainal Abidin, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Banten, menjelaskan bahwa penundaan rapat pleno tingkat kecamatan adalah tindak lanjut arahan dari KPU RI. Tujuannya adalah memastikan kualitas data yang digunakan untuk rekap kecamatan menjadi lebih akurat.Proses rekapitulasi tingkat kecamatan tetap mengikuti peraturan yang berlaku, dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan C Hasil dari semua jenis pemilihan. Data ini kemudian dibacakan dan diinput dalam Sirekap, dengan kehadiran saksi, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat.KPU Provinsi Banten memastikan bahwa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Dalam dua hari terakhir, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan pembersihan data ekstrim untuk menyesuaikan gambar C Hasil dengan konversi angka di Info Pemilu.Menanggapi hal ini, Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banten, Akhmad Subagja, menjelaskan tentang cara kerja Sirekap. Sirekap dirancang untuk memudahkan penghitungan perolehan suara setiap calon. Terdiri dari Sirekap Mobile dan Sirekap Web, aplikasi ini melibatkan petugas KPPS, saksi, dan pengawas TPS.Ngamuk! Caleg Gagal Geruduk Rumah Warga : Minta Uang Serangan Fajar DikembalikanSubagja menegaskan bahwa penetapan suara yang sah hanya melalui rapat pleno yang dilakukan berjenjang dan dihadiri oleh peserta pemilu, saksi, Bawaslu, hingga masyarakat.Hasil publikasi perolehan suara di Info Pemilu yang berasal dari Sirekap dianggap sebagai upaya bersama dalam menjaga hasil pemilu, bukan hasil resmi pemilu.*** 

Lingkaran.id - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo - Gibran, tampak mendominasi hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Surabaya.Menurut data yang diambil dari situs pemilu2024.kpu.go.id pada Sabtu, 17 Februari 2024, pasangan ini meraih suara sebesar 58,97 persen, unggul atas dua pasangan lainnya, yakni Anies - Muhaimin (nomor urut 1) dan Ganjar - Mahfud (nomor urut 3).Hasil real count menunjukkan Prabowo - Gibran memimpin di seluruh wilayah kecamatan se-Kota Surabaya, memberikan kontribusi signifikan terhadap total suara yang berhasil dihimpun.Timnas AMIN Kritik Permintaan Maaf KPU Terkait Kesalahan Sirekap Pemilu 2024Namun, perlu diingat bahwa perolehan suara tersebut masih bersifat sementara, mengingat masih terdapat 48 persen lebih sisa suara dari TPS di seluruh kota yang belum masuk ke sistem rekapitulasi KPU.Hingga saat ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar - Mahfud, mendapat 74.513 suara atau sekitar 23,24 persen. Sedangkan pasangan Anies - Muhaimin menempati posisi ketiga dengan perolehan 57.041 suara atau sebesar 17,79 persen dari total suara yang masuk.KPU menekankan bahwa publikasi form model C/D hasil real count bertujuan memudahkan akses informasi publik.Ketua KPU Minta Maaf atas Kesalahan Konversi Data Sirekap, Pastikan Tidak Ada Niat ManipulasiProses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu akan dilakukan secara berjenjang melalui rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Masyarakat diminta untuk tetap bersabar dan menunggu hasil resmi dari KPU, karena perolehan suara yang masih bersifat sementara dapat berubah seiring berjalannya proses perhitungan yang masih berlangsung.***

Lingkaran.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memberikan klarifikasi terkait kesalahan konversi angka dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (15/2/2024), Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memanipulasi hasil penghitungan suara.Tim Kemenangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Serukan Bongkar Indikasi Kecurangan Tersistematis Prabowo-Gibran"Terhadap kesalahan tersebut, KPU mohon maaf dan akan dilakukan koreksi," kata Hasyim kepada awak media.Hasyim menjelaskan bahwa kesalahan konversi data hanya terjadi sebesar 0,64 persen dari total Form C yang sudah diunggah di Sirekap.Dari 358.775 TPS yang sudah mengunggah Form C ke dalam Sirekap, hanya 2.325 di antaranya yang mengalami kesalahan konversi."Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi hasil perolehan suara per-TPS hasil unggah Form C dalam Sirekap," tambahnya.Hasyim menjelaskan bahwa kesalahan dalam Sirekap bukan disebabkan oleh kesalahan ketik, melainkan kekeliruan sistem dalam membaca Form C.Jokowi minta hasil kecurangan dibawa ke MK dan Bawaslu, Begini komentar AniesDikatakannya bahwa data perolehan hasil suara yang salah konversi termonitor oleh sistem, dan KPU akan melakukan koreksi dengan merujuk kepada Form C yang diunggah dalam Sirekap.Meskipun mengalami kesalahan teknis, KPU menegaskan bahwa proses koreksi akan dilakukan untuk memastikan integritas dan keabsahan data pemilu.Hasyim Asy'ari berharap masyarakat dapat memahami situasi ini dan tetap percaya pada transparansi dan kejujuran KPU dalam mengelola proses pemilihan umum.*** 

Lingkaran.id - Pada konferensi pers yang digelar di Rumah Koalisi Perubahan, Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Hamdan Zoelva, membeberkan temuan indikasi pelanggaran sistematis dalam Pemilihan Presiden 2024.Hamdan Zoelva menyatakan bahwa bukti-bukti terkait pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif telah dikumpulkan. Film "Dirty Vote" memberikan gambaran awal desain pelanggaran, dan tim hukum sedang mengumpulkan bukti dari seluruh Indonesia.Video Viral "Caleg Stress" Tak Dapat Suara: Ternyata ini Faktanya!"Saat ini, kami sedang fokus mengumpulkan bukti terkait pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Film Dirty Vote memberikan gambaran awal desain pelanggaran, dan kami sedang kumpulkan bukti dari seluruh Indonesia," ungkap Hamdan Zoelva dalam konferensi pers.Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud juga melakukan evaluasi terhadap Pemilu 2024 dan menemukan pelanggaran serta kecurangan dalam proses pemungutan suara.Hasto Kristiyanto, juru bicara tim tersebut, menyatakan bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh quick count, melainkan melalui proses rekapitulasi.Pihaknya menyoroti temuan aktivis mengenai rekayasa pemilu secara sistematis dan melakukan kajian terhadap pasal-pasal dalam undang-undang pemilu yang melibatkan pejabat negara.Dalam evaluasi tersebut, Tim Ganjar-Mahfud menegaskan temuan aktivis mengenai rekayasa pemilu secara sistematis dan melibatkan kekuasaan.Viral Petugas Polisi Terombang-Ambing di Laut, Perjuangan Antar Pulau Bawa Kotak SuaraPoin keempat dari evaluasi hari itu adalah pembentukan tim khusus untuk melakukan audit forensik, yang terdiri dari pakar hukum, IT, dan demografi dengan tugas mengungkap bukti-bukti pelanggaran sistematis yang melibatkan kekuasaan.Skandal pemilu 2024 semakin meruncing dengan seruan kedua kubu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, untuk membongkar kecurangan tersistematis yang diduga terjadi pada perolehan suara Prabowo-Gibran.Perjalanan demokrasi Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menanggapi temuan ini, sementara kubu-kubu terlibat terus melakukan langkah-langkah hukum dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses pemilihan presiden.***