Lingkaran.id - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada Minggu, 23 Maret 2025, berakhir dengan kericuhan.Demonstrasi yang diinisiasi oleh kelompok "Arek-Arek Malang" awalnya berlangsung damai sejak pukul 16.05 WIB. Massa berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap regulasi baru tersebut. Namun, menjelang malam, situasi mulai memanas, memicu ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakitSetelah Maghrib, massa mulai membakar berbagai benda di depan pagar gedung DPRD, termasuk ban bekas, rambu lalu lintas, kursi, dan traffic cone. Tidak berhenti di situ, mereka juga melemparkan batu serta kembang api ke arah dalam gedung, mengakibatkan kaca pecah dan pos penjagaan mengalami kerusakan.Puncak ketegangan terjadi ketika massa melemparkan bom molotov ke gedung DPRD, menyebabkan kobaran api di bagian teras depan. Beruntung, api dapat segera dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang telah bersiaga di lokasi. Dalam aksinya, massa juga membakar seragam loreng TNI sebagai simbol penolakan terhadap UU TNI.Melihat eskalasi situasi yang semakin tidak terkendali, pihak kepolisian segera membentuk barikade dan berusaha membubarkan massa. Namun, upaya ini mendapat perlawanan dari demonstran, sehingga bentrokan tak terhindarkan. Akibatnya, beberapa peserta aksi mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang turut turun tangan membantu evakuasi massa yang terluka dan melaporkan adanya beberapa demonstran yang diamankan oleh aparat kepolisian.RUU TNI Resmi Disahkan DPR dalam Sidang Paripurna, Berikut Poin-Poin Penting PerubahannyaHingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dalang di balik aksi anarkis tersebut serta motif yang melatarbelakanginya. Belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang memulai aksi pembakaran dan kerusuhan di lokasi demonstrasi.Situasi di sekitar gedung DPRD Kota Malang kini telah kembali kondusif, meski aparat keamanan masih disiagakan guna mengantisipasi kemungkinan lanjutan dari aksi protes ini.***

Lingkaran.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat sistem keamanan digital dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah layanan berbasis digital yang telah tersedia untuk ASN dan masyarakat, seperti Sistem Informasi ASN (SIASN), Helpdesk BKN, Monitoring Layanan (MOLA), serta aplikasi MyASN, kini diperbarui dengan sistem verifikasi Multi-Factor Authentication (MFA). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data dan akses layanan digital agar lebih aman dan terpercaya.MFA sendiri merupakan metode keamanan yang mengharuskan pengguna melakukan lebih dari satu bentuk verifikasi sebelum mengakses layanan digital BKN. Kepala BKN, Prof. Zudan, mengungkapkan bahwa penambahan fitur ini didasari oleh kebutuhan mendesak dalam menjaga keamanan informasi, terutama bagi institusi yang mengelola data strategis.Tren Mudik 2025, Pilih Transportasi yang Tepat untuk Keluarga!!“Saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Data bukan hanya sekadar angka dan statistik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital menjadi prioritas,” ujar Prof. Zudan.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BKN, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan database kepegawaian ASN sesuai mandat undang-undang, akan terus berinovasi dalam menjaga keamanan digital. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai demi menjaga privasi data.Selain implementasi MFA, Prof. Zudan juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran digital (digital awareness) bagi seluruh ASN. Pasalnya, mayoritas layanan publik kini telah beralih ke sistem digital, sehingga setiap ASN yang menggunakan layanan seperti SIASN dan MyASN harus memahami pentingnya menjaga keamanan data.“Kita harus bersama-sama menjaga keamanan data digital. Para ASN yang mengakses layanan BKN harus mulai membiasakan diri dengan langkah-langkah pengamanan, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menggantinya secara berkala, tidak membagikan kredensial kepada pihak lain, serta menerapkan MFA,” tegasnya.Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Suharmen, mengingatkan bahwa ancaman keamanan digital semakin kompleks. Beberapa bentuk serangan yang marak terjadi, seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan kebocoran data, dapat berdampak besar terhadap institusi pemerintah dan masyarakat secara luas.“Oleh karena itu, BKN menerapkan MFA di seluruh layanannya yang kini terintegrasi dalam platform ASN Digital. Harapannya, sistem ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi data ASN di Indonesia,” jelas Suharmen.Sebagai bagian dari upaya digitalisasi manajemen ASN, BKN telah merilis aplikasi terbaru, ASN Digital, yang ditujukan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Melalui platform ini, ASN dapat mengakses berbagai layanan kepegawaian dengan satu kali login tanpa perlu berpindah-pindah situs.ASN diwajibkan untuk segera mengaktifkan MFA guna mengakses layanan ini melalui laman asndigital.bkn.go.id. Adapun langkah-langkah aktivasi MFA single access pada ASN Digital adalah sebagai berikut:Buka peramban Google Chrome atau Mozilla Firefox melalui perangkat laptop.Ketik “ASN Digital” di mesin pencari, lalu tekan enter.Klik domain resmi ASN Digital: asndigital.bkn.go.id.Pada tampilan beranda, klik logo BKN, lalu pilih menu login.Masukkan NIP dan password lama yang biasa digunakan pada MyASN. Kode OTP dikosongi terlebih dahulu.Klik “Masuk”.Buat password baru dengan kombinasi minimal 12 karakter, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.Klik “Reset Password”.Kembali ke halaman login dan masuk dengan username serta password baru.Simpan atau perbarui password di peramban jika muncul notifikasi penyimpanan dari Google.Klik “Aktifkan MFA”.Instal aplikasi Google Authenticator di perangkat seluler melalui Play Store.Buka Google Authenticator, klik tanda plus (+), lalu pilih “Pindai kode QR”.Arahkan kamera ponsel ke kode QR yang muncul di layar laptop.Masukkan kode yang muncul pada Google Authenticator ke dalam sistem ASN Digital.Beri nama perangkat sesuai preferensi pengguna.Setelah berhasil, ASN dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia di dalam platform ASN Digital.Jika logout dan ingin masuk kembali, gunakan OTP terbaru yang dihasilkan oleh Google Authenticator.Perlu diingat, kode OTP pada Google Authenticator selalu berubah setiap beberapa detik untuk meningkatkan keamanan akun.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakitPenerapan ASN Digital ini akan menggantikan sistem akses langsung ke layanan-layanan BKN sebelumnya. Mulai Minggu, 23 Maret 2025 pukul 23.59 WIB, seluruh layanan kepegawaian hanya dapat diakses melalui ASN Digital. Oleh karena itu, seluruh ASN diimbau untuk segera melakukan aktivasi single access sebelum batas waktu yang telah ditentukan.Dengan adanya sistem MFA dan integrasi layanan ke dalam satu platform, diharapkan manajemen ASN menjadi lebih efisien dan data kepegawaian tetap terjaga keamanannya di era digital yang semakin berkembang pesat.***

Lingkaran.id - Sebuah video yang menampilkan tumpukan uang kertas baru dalam jumlah besar di sebuah rumah toko (ruko) di Pasuruan viral di media sosial. Uang tersebut disiapkan untuk layanan penukaran menjelang Lebaran, menarik perhatian warganet.Dalam rekaman video singkat tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kaos hitam menjelaskan jumlah uang yang tersedia. Ia menyebut bahwa uang pecahan Rp 10.000 senilai Rp 2 miliar telah masuk pada Rabu, 19 Maret 2025, sementara pecahan Rp 20.000 dengan nilai total Rp 1 miliar masuk pada Jumat, 21 Maret 2025.PINTAR BI Susah Diakses? Begini Cara Bagi-bagi THR Tanpa Uang Tunai!Dengan demikian, total uang yang disediakan untuk penukaran mencapai Rp 3 miliar. Selain itu, ia juga menunjukkan beberapa pecahan Rp 1.000 dan Rp 2.000. Pria tersebut turut menginformasikan lokasi ruko yang berada di depan Hotel Adam, Bangil, tepat di samping SPBU Sidowayah, serta mengajak masyarakat untuk menukarkan uang di sana.Kapolsek Beji, Kompol Hudi Supriyanto, membenarkan bahwa lokasi ruko tersebut berada di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi awal, pemilik ruko diduga memiliki saudara yang bekerja di bank. Namun, pihaknya belum dapat memastikan jumlah uang yang disebut mencapai miliaran rupiah."Kalau jumlah pastinya kami tidak bisa memastikan karena itu milik pribadi," ungkapnya.Kepolisian telah memberikan imbauan kepada pemilik ruko untuk berhati-hati dalam menyimpan uang dalam jumlah besar demi menjaga keamanan. Menariknya, ketika petugas mendatangi lokasi pada Minggu malam, 23 Maret 2025, tumpukan uang yang terlihat dalam video sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa lembar uang yang disimpan dalam etalase.PINTAR BI Error? Ini Solusi Cepat agar Tetap Bisa Tukar Uang Baru di Bank Indonesia Sulistiyo. A Darmawan Sabtu, 22 MareFenomena penukaran uang baru menjelang Lebaran memang kerap terjadi di berbagai daerah. Banyak warga rela antre sejak dini hari di depan bank untuk mendapatkan uang baru.  Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi peredaran uang palsu yang meningkat menjelang Hari Raya.Aparat kepolisian telah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu yang berpotensi meningkat selama momen Lebaran. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk melakukan penukaran uang di tempat resmi atau layanan yang terpercaya guna menghindari risiko mendapatkan uang palsu.***

Lingkaran.id - YouTuber sekaligus TikToker, Willie Salim, akhirnya buka suara dan meminta maaf terkait kontennya yang menampilkan daging rendang 200 kg diduga hilang saat dimasak di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang. Konten tersebut sempat menuai kontroversi dan memicu reaksi dari warga serta pejabat daerah.Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @willie27_, Willie Salim menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Palembang.Bobon Santoso Sindir Konten Rendang 200 Kg di Palembang: Cuma Demi Viral?"Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Palembang yang merasa tersakiti akibat viralnya kejadian ini. Banyak narasi yang berkembang dan kurang mengenakkan bagi warga Palembang," ujarnya.Willie mengakui bahwa kejadian tersebut bukan kesalahan warga Palembang, melainkan kelalaiannya sendiri karena kurangnya persiapan."Mohon maaf karena ini pertama kali saya memasak untuk orang sebanyak itu. Dalam bayangan saya, acara buka bersama dengan ribuan warga kota Palembang sudah lebih dari cukup," jelasnya.Lebih lanjut, Willie menegaskan bahwa dirinya tidak kecewa dengan hilangnya daging rendang tersebut, melainkan justru terkesan dengan antusiasme warga. Willie juga membantah tuduhan bahwa kejadian ini direkayasa."Jujur, saya hanya kaget melihat antusias warga yang begitu luar biasa. Pada akhirnya, rendang itu memang dibuat untuk dibagikan," tambahnya."Saya tidak menyangka ini akan terjadi, dan ini adalah kebodohan saya. Mohon jangan salahkan warga Palembang," tuturnya.Ia menyatakan bahwa jika persiapannya lebih matang dan dimulai lebih awal, kejadian tersebut bisa saja dihindari."Saya mohon maaf sebesar-besarnya," pungkasnya.rendang 200 kg ludes dalam waktu 15 menit, bukan dibagikan malah dicuri oknum yang tidak bertanggung jawabKontroversi ini turut mendapat perhatian dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Ia meminta agar Willie Salim segera memberikan klarifikasi terkait video yang viral di media sosial tersebut, yang menampilkan kondisi kurang kondusif di kawasan BKB.Ratu Dewa berharap klarifikasi dari Willie dapat meredakan spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat."Kami tidak melarang kreativitas dan aksi berbagi kebaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kegaduhan," tegasnya.Kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik kreator konten maupun masyarakat, agar lebih bijak dalam memahami dan menanggapi informasi yang beredar di media sosial.***

Lingkaran.id - Sebuah foto yang menampilkan surat permohonan tunjangan hari raya (THR) yang diduga berasal dari Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, mendadak viral di media sosial. Surat tersebut disebut-sebut meminta bantuan THR dari para pengusaha yang berada di wilayah hukum Polsek Metro Menteng.Foto surat tersebut pertama kali dibagikan oleh akun media sosial @oposan.62 melalui aplikasi Threads dan dikutip pada Senin (24/3/2025). Unggahan tersebut menyertakan kritik tajam terhadap isi surat yang beredar.Viral! Konten Masak 200 Kg Rendang Willy Salim Tuai Kecaman, Bobon Santoso & Kreator Palembang Murka"NEGARA SUDAH BERIKAN THR KOK MASIH ADA SURAT MINTA-MINTA BEGINI KE SWASTA ??? #indonesiagelap," tulis akun tersebut dalam keterangannya.Dalam foto yang beredar, surat tersebut tampak menggunakan kop resmi yang bertuliskan "POLSEK METRO MENTENG POLRES METRO JAKARTA PUSAT BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN PEGANGSAAN".Isi surat menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada pemilik atau pimpinan Hotel Mega Pro yang beralamat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.Surat itu diawali dengan salam serta doa untuk penerima. Kemudian, dalam isinya tertulis bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025, anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan meminta partisipasi berupa bantuan lebaran.Adapun dalam surat tersebut juga dicantumkan nama-nama anggota yang disebut sebagai penerima bantuan, yakni:AKP Irawan Junaedi, SE, MMAIPTU Hardi Bakri, SHAIPDA AnwarStaf RahmanSelain itu, surat tersebut turut menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi untuk mengonfirmasi bantuan."Contact Person: 0821 2171 6171," demikian tertulis dalam surat itu.Kemunculan surat ini memicu berbagai respons dari warganet. Banyak yang mempertanyakan etika serta legalitas permintaan tersebut, mengingat anggota kepolisian sudah mendapatkan tunjangan resmi dari negara.Bobon Santoso Sindir Konten Rendang 200 Kg di Palembang: Cuma Demi Viral?"Yang kerja siapa, yang minta THR malah polisi," komentar salah satu warganet."Padahal mereka sudah digaji negara, tetapi tetap aja minta japrem ke masyarakat. Pantesan pungli gak bakal hilang karena terus dipelihara setiap tahunnya," timpal warganet lainnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait keaslian dan tujuan surat tersebut.***

Lingkaran.id - Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, PT Lingkaran Sistem Intelektual menggelar aksi sosial dengan membagikan nasi kotak kepada masyarakat di berbagai ruas jalan di Palembang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang tengah dalam perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.Aksi sosial ini berlangsung pada Sabtu (15/3/2025) sore, dengan tim dari PT Lingkaran Sistem Intelektual turun langsung ke lapangan untuk membagikan nasi kotak kepada pengendara, pekerja kebersihan, serta masyarakat yang melintas.Usai MinyaKita, Kini Beras Premium Juga Disunat 5 KG Jadi 4 KG! Masyarakat ResahDirektur Operasional PT Lingkaran Sistem Intelektual, Rezki Syaputra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang berfokus pada kepedulian sosial dan kemanusiaan yang diadakan rutin.“Kami ingin berbagi kebahagiaan Ramadan dengan sesama. Semoga nasi kotak ini dapat membantu mereka yang belum sempat berbuka di rumah karena masih berada di jalan,” ujarnya.Skandal Pemerasan 12 Kepala Sekolah, Kompol Ramli dan Brigadir BSP Jadi TersangkaMasyarakat yang menerima paket makanan ini tampak antusias dan mengapresiasi langkah PT Lingkaran Sistem Intelektual dalam berbagi berkah Ramadan.Aksi serupa direncanakan akan terus dilakukan di berbagai titik lainnya selama bulan Ramadan, sebagai wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.***

Lingkaran.id - Senjata api yang digunakan dalam insiden penembakan tiga anggota Polri hingga tewas saat penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, diduga bukan senjata rakitan. Kesimpulan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mochammad Choirul Anam dan Supardi Hamid, usai meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis (20/3/2025).Choirul Anam menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan proyektil yang ditemukan bersarang di tubuh para korban. Ia menekankan bahwa karakteristik proyektil menunjukkan kemungkinan besar senjata yang digunakan berasal dari jenis senjata laras panjang.Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way Kanan"Kenapa kita bilang potensial? Karena karakter proyektil memungkinkan itu keluar dari larasnya senjata panjang. Itu juga menjadi poin penting dalam penyelidikan," ujarnya.Selain itu, Choirul Anam juga menduga bahwa pelaku penembakan terhadap AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus, dan Briptu Anumerta Ghalib adalah seseorang yang memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api. Sosok Tiga Anggota Polisi Tewas dalam Penggerebekan Arena Sabung Ayam di LampungDugaan sementara mengarah kepada seorang oknum TNI sebagai pelaku utama dalam insiden berdarah tersebut. Sementara itu, ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas telah dimakamkan secara kedinasan setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.Pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik tragedi ini hingga menewaskan tiga anggota polisi.***

Lingkaran.id - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) secara resmi mengklarifikasi sikap mereka terkait kontroversi yang melibatkan oknum guru berinisial ‘S’ yang viral di media sosial.Melalui pesan yang disampaikan di WhatsApp Group Pengurus PGRI Serentak, PB PGRI menegaskan bahwa mereka tidak memberikan pendampingan, pembelaan, maupun dukungan terhadap oknum tersebut.Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way KananPB PGRI menegaskan bahwa organisasi tetap berpegang teguh pada kode etik Guru Indonesia, nilai-nilai agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mencederai profesi guru tidak akan mendapatkan perlindungan dari organisasi.“Kami tetap menjunjung tinggi kode etik profesi guru, norma agama, serta aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak akan memberikan pembelaan atau dukungan terhadap oknum guru ‘S’ terkait permasalahan yang sedang viral,” tegas PB PGRI dalam pernyataan resminya.Selain itu, PB PGRI juga mengklarifikasi bahwa individu berinisial ‘IW’ yang mengaku sebagai Humas PB PGRI bukanlah bagian dari kepengurusan resmi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Organisasi menegaskan bahwa nama tersebut tidak terdaftar dalam struktur kepengurusan hasil kongres terbaru.“Kami di PB PGRI tidak pernah mengenal seorang Humas bernama IW. Ia bukan bagian dari kepengurusan resmi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, berdasarkan hasil kongres terbaru,” lanjut pernyataan tersebut.PB PGRI juga mengungkapkan bahwa akibat tindakan oknum tertentu yang mencemarkan nama organisasi, citra PGRI serta profesi guru menjadi sasaran kritik dan kecaman dari masyarakat luas. Reaksi publik terlihat jelas melalui berbagai komentar negatif yang beredar di media sosial seperti Instagram, Twitter, serta berbagai platform lainnya.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit“Dampak dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini sangat merugikan organisasi. PGRI yang sah kini menjadi sasaran kritik masyarakat dan netizen. Citra guru dan organisasi PGRI ikut direndahkan akibat polemik ini,” tutup pernyataan PB PGRI.Organisasi ini berharap agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan PGRI secara tidak sah serta tetap mengedepankan objektivitas dalam menyikapi isu yang berkembang di media sosial. PB PGRI juga menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus PGRI di daerah untuk tetap menjaga integritas profesi guru dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat merugikan organisasi.***

Lingkaran.id - Usai videonya yang menunjukkan aksi pemaksaan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap sebuah perusahaan menjadi viral di media sosial, Suhada, pria yang mengaku sebagai "Jagoan Cikiwul," akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap Suhada di daerah Sukabumi, Jawa Barat.Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Sianturi, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, Suhada diamankan pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 18.30 WIB, dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut.Polri berinisiatif untuk awasi saham pasca IHSG anjlok"Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam tahap penyidikan," ujar Binsar pada Jumat (21/3/2025).Binsar menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme, terutama jika dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melapor jika mengalami tindakan serupa."Kami tidak mentolerir aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Jika ada masyarakat yang mengalami intimidasi atau pemaksaan seperti ini, silakan segera lapor ke kantor kepolisian terdekat," tegasnya.Sebelumnya, video yang memperlihatkan aksi Suhada saat meminta THR secara paksa kepada sebuah pabrik beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, pria berbadan gempal yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul terlihat mendatangi area pabrik dan terlibat perdebatan sengit dengan petugas keamanan setempat.Di awal video, satpam pabrik tampak berusaha memberikan sejumlah uang kepada Suhada. Namun, jumlah yang diberikan dianggap tidak memadai, sehingga ia menolaknya dengan kasar."Gua enggak mau itu duit lu, gua mau pimpinan lu sini," ujar Suhada dengan nada keras dalam rekaman video.Tidak hanya itu, Suhada juga mengancam akan membawa massa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Ia bahkan terlihat berusaha menyerahkan dokumen yang diduga sebagai proposal permintaan dana, meskipun petugas keamanan tetap bersikap tenang dalam menghadapi situasi tersebut.Setelah diamankan, Suhada akhirnya memberikan pernyataan resmi. Ia meminta maaf kepada masyarakat dan mengaku bersalah atas perbuatannya. Namun, ia membantah telah meminta THR secara paksa dari perusahaan tersebut. Menurutnya, dokumen yang ia bawa hanyalah proposal untuk meminta donasi dalam rangka kegiatan berbagi takjil selama bulan Ramadan.Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way KananMeski demikian, kasus ini tetap menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengkritik tindakan Suhada, sementara sebagian lainnya menilai bahwa kejadian ini bisa menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang kerap melakukan pemaksaan dengan dalih kepentingan sosial.Dengan adanya kasus ini, kepolisian berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menolak praktik premanisme dan tidak ragu untuk melaporkan tindakan serupa agar tidak terulang di kemudian hari.*** 

Lingkaran.id - Palembang kembali menjadi sorotan nasional setelah video kreator Willie Salim, yang memasak 200 kg rendang di halaman Benteng Kuto Besak (BKB) mendadak viral di media sosial. Sayangnya, bukan karena kesuksesan acara kuliner tersebut, tetapi karena insiden tak terduga yang mengundang perdebatan luas.Dalam video yang diunggah di akun TikTok-nya, yang memiliki lebih dari 67,8 juta pengikut, Willie Salim membagikan momen memasak rendang dari satu ekor sapi. Awalnya, kegiatan tersebut berjalan lancar. Namun, situasi berubah ketika Willie meninggalkan lokasi sebentar untuk ke toilet. Sekembalinya, ia terkejut mendapati wajan besar yang sebelumnya dipenuhi daging rendang, telah kosong.rendang 200 kg ludes dalam waktu 15 menit, bukan dibagikan malah dicuri oknum yang tidak bertanggung jawabVideo lanjutan menunjukkan ekspresi kebingungan Willie yang mempertanyakan bagaimana mungkin rendang yang masih dalam proses memasak bisa lenyap dalam waktu singkat. Seorang polisi memberikan keterangan bahwa pihaknya telah berupaya melarang warga mengambil daging tersebut. Ia juga menegaskan kekhawatiran terkait keamanan, terutama karena kompor masih menyala dan bisa membahayakan anak-anak yang berada di sekitar lokasi.Sementara itu, masyarakat Palembang  menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, di bulan Ramadan ini, semua pihak seharusnya berusaha menjaga ketertiban dan nama baik kota Palembang.Banyak masyarakat meminta Walikota Palembang serta Willie Salim untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia menilai, kegaduhan ini telah mencoreng nama baik masyarakat Palembang dan seharusnya ada sikap tegas dari pihak yang terlibat.Di sisi lain, kreator konten kuliner terkenal, Bobon Santoso, turut menanggapi peristiwa ini. Ia menduga ada unsur rekayasa dalam konten tersebut dan menyebut bahwa kejadian ini hanya bertujuan untuk menarik perhatian semata."Saya melihat ada kejanggalan dalam video tersebut. Kalau acara ini dikoordinasikan dengan baik, tidak akan ada asumsi liar seperti sekarang. Inilah akibatnya jika konten dibuat hanya demi viral, bukan dari hati," ujar Bobon.Timnas Indonesia kalah dari Australia, begini respon Patrick KluivertBobon juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin datang ke Palembang untuk membuktikan bahwa acara serupa bisa berjalan lebih terorganisir. Namun, keterbatasan waktu membuatnya belum bisa merealisasikan rencana tersebut."Banyak DM yang masuk meminta saya ke Palembang. Sayangnya, jadwal saya sangat padat bulan ini. Kalau tidak, saya pasti sudah turun tangan membuktikan bahwa hal seperti ini bisa dikendalikan dengan lebih baik," tambahnya.Terlepas dari perdebatan yang terjadi, insiden ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik kreator konten, pemerintah daerah, maupun masyarakat, agar lebih memperhatikan etika dan koordinasi dalam penyelenggaraan acara.***

Lingkaran.id - Mantan Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Utara, Kompol Ramli Sembiring, bersama mantan penyidik pembantu Subdit Tipidkor, Brigadir BSP, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah di Sumatera Utara.Modus operandi yang mereka gunakan dalam pemerasan ini berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 4,75 miliar dari para kepala sekolah. Selain dijerat sebagai tersangka, keduanya juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian.KPK Geledah Kantor Pengacara, Bawa Dua KoperMenurut Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Cahyono Wibowo, aksi pemerasan ini terjadi sepanjang 2024 dan berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Dinas Pendidikan Sumatera Utara.Dua oknum polisi tersebut meminta kepala sekolah di berbagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sumut untuk menyerahkan proyek DAK Fisik kepada pihak tertentu yang mereka tunjuk. Jika kepala sekolah menolak, mereka diminta menyetor "fee" sebesar 20 persen dari anggaran."Tersangka Brigadir BSP dan tim meminta proyek pekerjaan DAK Fisik kepada Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah penerima anggaran. Jika menolak, mereka diminta menyetor dana dengan besaran tertentu," jelas Irjen Cahyono.Dalam praktiknya, Brigadir BSP menggunakan modus laporan pengaduan masyarakat (Dumas) fiktif terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Ia meminta seseorang berinisial NVL untuk membuat administrasi Dumas serta surat undangan kepada para kepala sekolah.Namun, saat kepala sekolah datang, mereka tidak diperiksa terkait dana BOSP, melainkan diarahkan untuk menyerahkan proyek DAK Fisik kepada rekanan Kompol Ramli atau membayar fee sebesar 20 persen."Fee yang dikumpulkan dari 12 kepala sekolah mencapai Rp 4,75 miliar," kata Irjen Cahyono.Dari jumlah tersebut, Brigadir BSP secara langsung menerima setidaknya Rp 437,17 juta dari empat kepala sekolah. Sementara itu, sisanya, sekitar Rp 4,32 miliar, diserahkan kepada Kompol Ramli."Penyidik juga menyita uang tunai Rp 400 juta dalam koper yang ditemukan di mobil Kompol Ramli saat penangkapan," tambahnya.Cek Mola BKN Sekarang! BKN Ingatkan Peserta CPNS & PPPK 2024 Validasi NIP dan NIKasus ini juga telah dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri menangani aspek pemerasan yang dilakukan oleh kedua tersangka menggunakan Pasal 12E UU Tipikor, sementara KPK akan mendalami kasus ini dalam konteks korupsi dengan konstruksi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor."Kami sudah berkoordinasi dengan KPK, mereka akan menangani bagian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sementara kami fokus pada pemerasan terhadap kepala sekolah," jelas Cahyono.Saat ini, Kompol Ramli dan Brigadir BSP telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Keduanya juga telah menjalani sidang etik dan resmi dipecat dari institusi kepolisian.Namun, tak tinggal diam, kedua tersangka telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan terkait penetapan status hukum mereka.***

Lingkaran.id - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA). Keputusan tersebut disampaikan dalam surat pengunduran diri yang diterima perusahaan pada 19 Maret 2025."Pada tanggal 19 Maret 2025, perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan," ujar Direktur Utama GRIA, Khufran Hakim Noor, dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia pada Kamis (20/3/2025).RUU TNI Resmi Disahkan DPR dalam Sidang Paripurna, Berikut Poin-Poin Penting PerubahannyaKhufran menegaskan bahwa pengunduran diri Ridwan Kamil tidak berdampak pada operasional perusahaan, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan bisnis GRIA.Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan, perusahaan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas dan memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.Keputusan Ridwan Kamil untuk mundur dari posisinya menimbulkan tanda tanya, mengingat ia baru menjabat kurang dari setahun.Sebelumnya, pengangkatan Ridwan Kamil sebagai komisaris independen GRIA dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai arsitek yang memiliki pengalaman dalam bidang desain dan pembangunan.Lima Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi BUMD Jabar, Bagaimana Nasib Ridwan Kamil?"Beliau memiliki pengalaman sebagai arsitek yang berkualitas dan artistik. Ingria merasa terhormat dengan bergabungnya beliau, karena nantinya akan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada proyek-proyek perumahan Ingria di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Perusahaan GRIA, Eka Maolana.Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ridwan Kamil mengenai alasan di balik keputusannya untuk mengundurkan diri.***

Lingkaran.id - Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi ke Kantor Tempo sebagai bentuk kekerasan terhadap pers. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini merupakan ancaman terhadap kebebasan pers dan tidak bisa dibenarkan."Pengiriman kepala babi dengan mengatasnamakan Cica BAP (Bocor Alus Politik) adalah bentuk kekerasan terhadap pers," ujar Ninik pada Kamis (20/3/2025).Mantan Anggota DPRD Kembali Lakukan PenganiayaanMenurutnya, aksi teror seperti ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terpojok akibat suatu pemberitaan, tetapi enggan bertanggung jawab secara terbuka."Sebagai Ketua Dewan Pers, saya mengimbau kepada semua pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan untuk menggunakan hak jawabnya. Itulah mekanisme yang tersedia dalam sistem pers yang demokratis," tambahnya.Sebelumnya, pada Rabu (19/3/2025), Kantor Tempo menerima kiriman misterius berupa kepala babi yang dibungkus dalam sebuah kotak kardus berlapis styrofoam. Paket itu ditujukan kepada Cica, yang merupakan nama panggilan dari Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik (BAP).Paket tersebut pertama kali diterima oleh satpam kantor sekitar pukul 16.15 WIB. Namun, Cica baru mengambilnya pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, setelah kembali dari liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.Saat membuka paket di kantor, Hussein yang pertama kali melihat isi kotak dan mendapati kepala babi di dalamnya. Menyadari adanya unsur teror, ia, Cica, dan beberapa wartawan lain segera membawa kotak tersebut keluar gedung. Setelah kardus terbuka sepenuhnya, kepala babi terlihat dengan kedua telinganya yang telah terpotong.XRP Bisa Jadi Aset Strategis AS? Proposal Baru ke SEC Bongkar Peluang Triliunan Dolar!Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menegaskan bahwa pengiriman paket berisi kepala babi ini merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers."Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini," ujar Setri.Pihak Tempo kini tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan kebebasan pers tetap terjaga dari segala bentuk intimidasi.***

Lingkaran.id - Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, mengungkap adanya dugaan kesepakatan dan pembagian uang antara Polsek dan Posramil terkait praktik judi sabung ayam yang digerebek aparat kepolisian di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, pada Senin (17/3/2025).Dugaan ini mencuat berdasarkan keterangan dari dua saksi yang saat ini tengah diperiksa di Denpom II/3 Lampung, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basar.Aturan Baru: Peningkatan Standar Profesi, LC Karaoke Diwajibkan Miliki Sertifikasi Kompetensi"Keterangan sementara dari saksi mengindikasikan adanya kesepakatan tersebut. Setoran dari kegiatan sabung ayam ini memang ada, dan uangnya dibagi-bagi," ujar Kolonel Eko saat ditemui di Makodam II/Sriwijaya, Kamis (20/3/2025).Meski begitu, Kapendam belum bersedia mengungkap secara detail siapa saja pihak yang menerima setoran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Polsek terlibat dalam pembagian uang itu."Yang jelas, mitranya adalah Polsek. Untuk pihak lain, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi, ada uang yang dibagikan di wilayah mereka," tambahnya.Pengangkatan CPNS 2024 Diumumkan Pekan Ini, Ini Pernyataan Wakil Ketua DPRTerkait isu yang beredar di media sosial mengenai jumlah nominal setoran dari praktik judi sabung ayam ini, Kapendam menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan angka pastinya."Saya belum tahu pasti berapa besarannya. Namun, yang jelas dari keterangan saksi memang ada pembagian uang," pungkasnya.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai non-ASN untuk menggunakan kendaraan dinas selama libur Hari Raya Idulfitri dan cuti bersama tahun 2025.Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025, yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi pada perayaan hari besar keagamaan.Dokter Detektif Resmi Jadi Tersangka, Akui Bangga Meski Ditetapkan sebagai TersangkaWali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kendaraan dinas, baik roda empat maupun roda dua yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi, tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi selama libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025 M. Larangan ini mencakup penggunaan kendaraan untuk perjalanan mudik, liburan, atau aktivitas lainnya yang tidak berhubungan dengan tugas kedinasan."Seluruh kendaraan dinas jabatan maupun operasional tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi selama libur Idulfitri. Ini berlaku bagi ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi," ujar Tri Adhianto pada Rabu, 19 Maret 2025.Selain itu, ia juga menginstruksikan agar para pegawai yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas memastikan keamanannya selama periode libur. Mereka dilarang memindahtangankan kendaraan dinas kepada pihak lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain."Kendaraan dinas harus tetap dalam penguasaan dan tanggung jawab pemegangnya selama libur nasional dan cuti bersama. Jika terjadi kehilangan, maka pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut harus menanggung akibatnya," tegasnya.Aturan Baru: Peningkatan Standar Profesi, LC Karaoke Diwajibkan Miliki Sertifikasi KompetensiSebagai bentuk penegakan aturan, ASN dan non-ASN yang terbukti melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dengan menjatuhkan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tutupnya.***

Lingkaran.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, pada Kamis, 20 Maret 2025. Ketua DPR, Puan Maharani, yang memimpin jalannya sidang, mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan RUU tersebut setelah mendapatkan persetujuan bulat dari seluruh anggota dewan yang hadir."Kini tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terkait Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," ujar Puan Maharani dalam sidang paripurna tersebut.Menkumham Tegaskan Revisi UU TNI Inisiatif DPR, Bukan PemerintahTerlihat seluruh anggota dewan yang hadir serempak menyatakan persetujuan mereka dengan lantang, disusul dengan ketukan palu yang menandai pengesahan UU tersebut.Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menjelaskan bahwa pembahasan RUU TNI dimulai sejak 18 Februari 2025, saat DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas serta menyetujui RUU tersebut. Pada tanggal yang sama, pimpinan DPR mengeluarkan surat kepada Komisi I untuk menegaskan agenda pembahasan RUU ini.Sebagai langkah awal, Komisi I DPR RI mengadakan rapat internal pada 27 Februari 2025 guna membentuk panitia kerja (panja) yang terdiri dari 23 anggota. Selanjutnya, Komisi I menggelar serangkaian pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan elemen masyarakat sipil, dalam rangka menjamin partisipasi yang bermakna dalam pembahasan regulasi ini.Dalam laporan yang disampaikan pada sidang paripurna ke-15, Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan RUU TNI telah dijalankan secara transparan dan komprehensif. Pembahasan dilakukan tidak hanya bersama perwakilan pemerintah tetapi juga melibatkan koalisi masyarakat sipil serta internal Komisi I melalui panitia kerja.Sidang paripurna ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.Di sisi lain, aksi protes dari kelompok masyarakat sipil yang menolak pengesahan RUU TNI juga terlihat di luar Gedung DPR sejak dini hari. Massa aksi mendirikan tenda sebagai simbol perlawanan terhadap perubahan undang-undang ini. Keamanan di sekitar gedung DPR diperketat dengan kehadiran aparat kepolisian serta personel TNI yang turut menjaga area parlemen.Poin-Poin Perubahan dalam RUU TNIPengesahan RUU TNI membawa sejumlah perubahan signifikan dalam regulasi yang mengatur institusi militer di Indonesia. Beberapa perubahan utama meliputi perluasan tugas pokok TNI, penyesuaian usia pensiun, serta perluasan peran TNI di sejumlah kementerian/lembaga.Perluasan Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain PerangDalam Pasal 7, RUU TNI menambahkan dua tugas baru dalam operasi militer selain perang. Dari yang sebelumnya hanya 14 tugas, kini menjadi 16.Menanggulangi ancaman pertahanan siber.Melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri.Penyesuaian Usia Pensiun PrajuritPasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit berdasarkan pangkatnya:Bintara dan tamtama: 55 tahunPerwira hingga pangkat kolonel: 58 tahunPerwira tinggi bintang satu: 60 tahunPerwira tinggi bintang dua: 61 tahunPerwira tinggi bintang tiga: 62 tahunPerwira tinggi bintang empat: 63 tahun (dapat diperpanjang hingga dua tahun dengan keputusan presiden)Penambahan Jabatan Publik yang Bisa Diisi oleh TNI AktifPasal 47 mencantumkan penambahan empat lembaga yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI, dari sebelumnya 10 menjadi 14. Keempat lembaga tambahan tersebut adalah:Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)Badan Penanggulangan BencanaBadan Penanggulangan TerorismeBadan Keamanan Laut Dua Anggota DPRD Medan Terlibat Perkelahian di Toilet, Video Viral di Media SosialDengan penambahan ini, daftar lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif mencakup berbagai instansi strategis, termasuk Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan Republik Indonesia pada posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.Pengesahan RUU TNI ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan memperkuat peran TNI dalam menjaga pertahanan negara dan merespons tantangan global, termasuk ancaman siber serta perlindungan WNI di luar negeri. Namun, di sisi lain, kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan perluasan peran TNI dalam kehidupan sipil serta potensi ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.***

Lingkaran.id -  Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di sebuah kantor pengacara yang berlokasi di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK keluar membawa dua koper berukuran sedang.Penggeledahan dilakukan di Kantor Visi Law Office yang beralamat di Jalan Metro Kencana, Pondok Indah, Kebayoran Lama. Sekitar pukul 17.54 WIB, sebanyak 12 orang penyidik KPK terlihat meninggalkan gedung tersebut dengan membawa koper berwarna abu-abu dan coklat. Kedua koper itu langsung dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Innova yang terparkir di depan kantor.Cek Mola BKN Sekarang! BKN Ingatkan Peserta CPNS & PPPK 2024 Validasi NIP dan NISelain para penyidik, terlihat juga pengacara Rasamala Aritonang ikut keluar dari gedung setelah penggeledahan selesai. Rasamala diketahui merupakan salah satu pengacara yang bekerja di Kantor Visi Law Office.Penggeledahan ini telah berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dan terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut memang berkaitan dengan penyelidikan kasus TPPU yang menjerat SYL.Bu Guru Salsa Viral di TikTok, Klarifikasi, Pernikahan, dan Pelajaran Berharga"Benar. Terkait Sprindiknya untuk tersangka SYL," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan pada Rabu (19/3/2025).Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai temuan spesifik yang diperoleh dari penggeledahan tersebut. Pihak KPK masih akan mendalami hasil pemeriksaan barang bukti yang dibawa keluar dari kantor pengacara tersebut.***

Lingkaran.id -  Dokter Detektif, atau yang akrab disapa Doktif, secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyerangan kehormatan yang dilaporkan oleh dokter Andreas Situngkir ke Polres Medan, Sumatera Utara. Laporan tersebut pertama kali diajukan oleh dokter Andreas pada Oktober 2024 lalu dan akhirnya berujung pada penetapan status tersangka terhadap Doktif pada Senin (17/3/2025).Menariknya, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Doktif mengaku hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi mengenai status hukumnya. Ia pun memilih menunggu informasi resmi dari pihak berwenang.Aturan Baru: Peningkatan Standar Profesi, LC Karaoke Diwajibkan Miliki Sertifikasi Kompetensi“Kita akan tunggu pemberitahuan resminya. Kalau memang seperti itu, semoga cepat kami terima, karena sampai detik ini saya belum mendapatkan surat atau pemberitahuan resmi,” ujar Doktif pada Senin (17/3/2025).Lebih lanjut, pemilik nama asli Samira ini menegaskan bahwa dirinya tidak merasa malu atas status barunya sebagai tersangka. Sebaliknya, ia justru mengaku bangga karena merasa telah mengungkap praktik yang ia sebut sebagai ‘kebusukan mafia skincare’.“Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misalnya saya ditetapkan sebagai tersangka, apakah saya malu? Tidak, saya bangga,” tegasnya.Doktif mengklaim bahwa ia dikriminalisasi karena membongkar praktik bisnis skincare yang dianggapnya bermasalah. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala konsekuensi, termasuk risiko terhadap harta dan nyawanya.“Saya dijadikan tersangka karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun rasa takut, apalagi malu,” ujarnya dengan tegas.IHSG ngamuk, pertanda alam apa yang akan terjadi di Indonesia ?“Saya sudah siap menghadapi semuanya. Saya masuk ke dalam kasus ini dengan segala risikonya. Saya sangat paham bahwa yang saya hadapi adalah mafia skincare yang cukup besar, dengan segala konsekuensinya, baik itu terhadap nyawa, harta, atau lainnya. Saya siap demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.Sementara itu, pihak dokter Andreas Situngkir melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait kasus ini. Laporan terhadap Doktif dibuat pada 24 Oktober 2024 setelah ia diduga menyebut dokter Andreas Situngkir bukanlah seorang dokter, melainkan hanya seorang jasa titip (jastiper).***

Lingkaran.id - M. Syukri Zen, mantan anggota DPRD Kota Palembang yang sebelumnya sempat menjalani hukuman penjara selama tujuh bulan akibat kasus pemukulan terhadap seorang wanita di SPBU pada tahun 2022, kembali tersandung kasus hukum. Kali ini, ia diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya, PW (40), pada Rabu (19/3/2025) sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Pipa, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang.Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula ketika Syukri Zen mendatangi rumah seorang saksi bernama Zainab, tempat di mana korban sedang berada. Kedatangannya bertujuan untuk mengajak sang mantan istri rujuk dan kembali bersama. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh korban, yang kemudian memicu pertengkaran antara keduanya.Yoga mendapatkan motor baru dari Willie Salim pasca motornya hilangDiduga karena tersulut emosi, Syukri Zen kemudian mengeluarkan pisau yang disimpan di dalam kantong jaketnya dan menyerang korban dengan senjata tajam tersebut. Akibatnya, korban mengalami 10 luka tusukan yang tersebar di bagian dada, lengan, perut, dan punggung. Kondisi korban pun cukup serius dan langsung mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono, melalui Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, membenarkan adanya insiden penganiayaan tersebut.XRP Bisa Jadi Aset Strategis AS? Proposal Baru ke SEC Bongkar Peluang Triliunan Dolar!“Iya betul, korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit,” ujar AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait.Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Sementara itu, tindakan hukum terhadap Syukri Zen akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejadian ini pun kembali menjadi sorotan publik, mengingat riwayat pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh mantan legislator tersebut.***

Lingkaran.id - Insiden perkelahian antara dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah rekaman kejadian tersebut viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di kamar mandi lantai 3 gedung DPRD Medan dan melibatkan dua politisi dari partai berbeda, yakni David Roni Ganda Sinaga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Dodi Simangunsong dari Partai Demokrat.Dalam video yang beredar, keduanya terlihat saling melontarkan kata-kata kasar sebelum akhirnya dilerai oleh petugas keamanan. Kejadian tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai penyebab perkelahian tersebut.Aksi Mesum Pria di Wisata Pemandian, Pelaku Nekat Rekam Wanita saat Sedang MandiMenanggapi viralnya insiden ini, Dodi Simangunsong akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut tidak terkait dengan permasalahan di Komisi III DPRD Medan, melainkan berasal dari konflik lama yang belum terselesaikan.“Yang viral itu bukan soal Komisi III. Ini masalah lama, bukan masalah yang ada di Komisi III. Di komisi tidak ada persoalan,” ujar Dodi dalam pernyataannya, Kamis (20/3/2025).Lebih lanjut, Dodi mengungkapkan bahwa dirinya merasa kurang nyaman dengan cara David memanggil staf komisi menggunakan nada keras, yang menurutnya terkesan mempermainkan namanya.“Aku cuma menegur dia aja, jangan panggil Dodi. Kalau bisa, panggil Tambunan aja. Karena kalau manggil Dodi dengan nada keras, kesannya seperti sedang menegur aku. Kebetulan baru kali ini kami bertemu langsung di toilet lantai 3,” jelasnya.Selain itu, Dodi juga menyayangkan tindakan petugas keamanan yang dinilainya kurang adil dalam menangani insiden tersebut. Ia merasa hanya dirinya yang ditahan oleh sekuriti, sementara David masih memiliki kesempatan untuk melayangkan serangan fisik.Luar Biasa! Desa Wunut Klaten Dapat THR ke 2.289 Dari Omzet Wisata Umbul Pelem“Aku menyayangkan, kenapa sekuriti DPRD Medan yang bertugas saat itu hanya memegangku. Sementara dia (David) tidak dipegang sama sekali oleh sekuriti. Jadinya, si David mencoba menendang dan hampir mengenai perutku,” tambahnya.Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Medan terkait insiden tersebut. Namun, masyarakat berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara profesional tanpa mencoreng citra lembaga legislatif kota Medan.***