Wulan _

Lingkaran.id - Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menghadiri kegiatan Berbagi Takjil Berkah Ramadan yang diselenggarakan oleh Lazisnu PWNU Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat selama bulan suci.Acara berlangsung di kediaman Ketua Lazisnu Sumatera Selatan yang berlokasi di kawasan Jalan KH Azhari, Tangga Takat, Seberang Ulu II, Palembang. Sejumlah warga tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang difokuskan pada aksi berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.Perbedaan Metode Hisab dan Rukyat Muhammadiyah dan NU Lebaran 2026, Berikut Penjelasan LengkapnyaDalam kegiatan ini, panitia tidak hanya membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di sekitar lokasi, tetapi juga menyalurkan takjil kepada masyarakat umum, termasuk para pengguna jalan yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palembang melalui Lazisnu. Selain membantu meringankan beban masyarakat, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan antara organisasi keagamaan, pemerintah daerah, dan warga.GDI Gelar “Berbagi Ramadan” di Panti Asuhan Ikhlas Berbagi, Perkuat Kepedulian Sosial di Bulan SuciKehadiran Wali Kota Palembang dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap berbagai inisiatif sosial yang digerakkan oleh organisasi kemasyarakatan, khususnya di momen Ramadan yang identik dengan semangat berbagi.Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.***

Lingkaran.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan adanya dua periode puncak arus mudik pada perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau tahun 2026. Prediksi ini disampaikan sebagai bagian dari upaya antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang hari raya.Menurut Kapolri, puncak arus mudik pertama diperkirakan terjadi pada 14 hingga 15 Maret 2026. Sementara itu, gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 18 sampai 19 Maret 2026. Selain arus keberangkatan, kepolisian juga telah memetakan waktu puncak arus balik.Macet Parah Palembang–Betung Capai Puluhan Kilometer, Jalintim Sumsel Lumpuh Jelang Mudik LebaranUntuk arus balik Lebaran, lonjakan pertama diperkirakan terjadi pada 24 hingga 25 Maret 2026, kemudian disusul puncak kedua pada 28 sampai 29 Maret 2026. Dengan adanya dua fase puncak ini, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan secara matang guna menghindari kepadatan ekstrem di jalur utama.Kapolri juga mengingatkan pentingnya kesiapan sebelum melakukan perjalanan mudik, termasuk memastikan kondisi kendaraan serta memantau situasi lalu lintas terkini. Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalisasi risiko kemacetan maupun kecelakaan di jalan.Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk memantau kondisi arus mudik adalah melalui akses kamera pengawas (CCTV) di sejumlah ruas jalan tol. Pemantauan ini dapat dilakukan secara daring melalui perangkat ponsel, sehingga pengguna jalan dapat melihat kondisi lalu lintas secara langsung sebelum berangkat melalui https://mudik.pu.go.id/cctv-tol.Fasilitas pemantauan tersebut disediakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui platform resmi yang tersedia, pengguna dapat memilih ruas tol tertentu dan melihat rekaman CCTV aktif yang menampilkan kondisi terkini di lapangan.Prosesnya cukup sederhana, mulai dari membuka situs resmi, memilih ruas jalan tol yang diinginkan, hingga mengakses tampilan kamera yang tersedia. Informasi yang ditampilkan mencakup jumlah CCTV aktif dan nonaktif, serta kondisi lalu lintas secara visual.Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 1.300 kamera CCTV yang tersebar di berbagai ruas jalan tol dan jalan nasional di Indonesia. Sistem ini memungkinkan masyarakat memantau pergerakan kendaraan secara real time, sehingga dapat menentukan waktu perjalanan yang lebih aman dan efisien.Andrie Yunus Disiram Air Keras di Jakarta: Kronologi Penyerangan Aktivis KontraS yang Bikin Publik GegerMenteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa platform tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pengguna jalan dapat mengetahui kondisi lalu lintas lebih awal sebelum melakukan perjalanan mudik.Dengan adanya prediksi puncak arus dan dukungan teknologi pemantauan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menentukan waktu perjalanan serta mengurangi potensi kepadatan selama periode mudik Lebaran.***

Lingkaran.id - Kasus penyiraman cairan keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki fase baru yang memicu perhatian luas. Perbedaan keterangan antara pihak kepolisian dan TNI terkait identitas pelaku menimbulkan kebingungan sekaligus tanda tanya di tengah masyarakat.Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap dua orang terduga pelaku berdasarkan hasil analisis rekaman kamera pengawas (CCTV). Keduanya masing-masing berinisial BHC dan MAK, yang disebut sebagai pelaku utama dalam aksi penyerangan tersebut. Dalam rekaman yang diperoleh, keduanya tampak jelas berada di lokasi kejadian dan diduga berperan langsung sebagai eksekutor.Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa DiauditNamun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) Mabes TNI. Lembaga tersebut justru menetapkan empat orang tersangka yang seluruhnya merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.Perbedaan jumlah dan identitas pelaku ini memicu sorotan publik. Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menanggapi hal tersebut dengan menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penyelidikan. Ia menyebut bahwa bukti rekaman CCTV menjadi dasar utama dalam penentuan terduga pelaku oleh kepolisian.Menurutnya, kejelasan visual dari rekaman tersebut menjadi indikator penting dalam mengungkap fakta di lapangan. Dari analisis tersebut, polisi kemudian mengidentifikasi dua individu yang diduga kuat terlibat langsung dalam aksi penyerangan. Meski demikian, Anam menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat, berdasarkan alat bukti yang sah, wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Di sisi lain, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memastikan akan menjalin koordinasi dengan pihak TNI guna menyelaraskan hasil penyelidikan. Upaya ini dilakukan untuk menggabungkan seluruh temuan dan memastikan tidak ada fakta yang terlewat dalam pengungkapan kasus.Sementara itu, Puspom TNI menyatakan bahwa keempat tersangka yang telah mereka tetapkan saat ini sudah diamankan. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif dan ditempatkan dalam fasilitas khusus dengan pengamanan ketat di Pomdam Jaya.Peristiwa ini bermula pada Rabu malam, 18 Maret 2026, sekitar pukul 23.37 WIB di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Saat itu, Andrie Yunus tengah mengendarai sepeda motor seorang diri ketika diserang oleh dua orang yang berboncengan dari arah berlawanan.BGN Hentikan Operasional Dua SPPG di Ponorogo Usai Laporan Dugaan Intimidasi oleh Pihak Mengaku Cucu MenteriSalah satu pelaku kemudian menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah korban. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah, mata, dada, dan kedua tangan.Perbedaan informasi antara dua institusi penegak hukum ini kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mendesak agar proses penanganan kasus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan menyeluruh, mengingat korban merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang selama ini vokal dalam berbagai isu publik.***

Lingkaran.id - Menjelang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang jatuh pada 31 Maret 2026, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Data terbaru menunjukkan bahwa hampir separuh wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax belum menyampaikan laporan SPT mereka.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 17 Maret 2026, jumlah SPT Tahunan yang telah diterima mencapai 8.587.456 laporan. Angka tersebut setara dengan sekitar 55% dari total sekitar 15 juta wajib pajak yang sudah terdaftar dan mengaktifkan akun Coretax.Front Mahasiswa Sumsel Geruduk DPRD: Soroti Anggaran Fasilitas Pimpinan DPRDDari keseluruhan laporan yang masuk, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 7.594.410 laporan berasal dari kelompok karyawan, sementara 813.247 lainnya disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi nonkaryawan.Di sisi lain, kontribusi pelaporan dari wajib pajak badan masih relatif lebih kecil. Tercatat sebanyak 178.141 SPT badan dilaporkan dalam mata uang rupiah dan 137 laporan menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat. Selain itu, untuk perusahaan dengan tahun buku yang tidak mengikuti tahun kalender, terdapat 1.500 laporan dalam rupiah dan 21 laporan dalam dolar AS.Secara rinci, komposisi pelaporan SPT Tahunan 2025 meliputi:Orang pribadi karyawan: 7.594.410 laporanOrang pribadi nonkaryawan: 813.247 laporanWajib pajak badan (rupiah): 178.141 laporanWajib pajak badan (dolar AS): 137 laporanWajib pajak badan dengan tahun buku berbeda (rupiah): 1.500 laporanWajib pajak badan dengan tahun buku berbeda (dolar AS): 21 laporanPemerintah mengingatkan bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam menyampaikan SPT tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Dalam regulasi tersebut, sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada wajib pajak yang melewati batas waktu pelaporan. Besaran denda bervariasi, antara lain Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh badan, serta Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi.Lebih dari itu, wajib pajak juga dapat menghadapi sanksi pidana apabila terbukti tidak melaporkan SPT secara benar atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.Kementerian Pertahanan Siapkan 30 Ribu Sarjana untuk Kelola 80 Ribu Koperasi Desa Merah PutihDJP pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT tanpa menunggu hingga batas akhir. Pelaporan lebih awal dinilai penting guna menghindari denda, meminimalkan potensi kesalahan, serta mengantisipasi kendala teknis seperti gangguan sistem yang kerap terjadi saat mendekati tenggat waktu.Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.***

Lingkaran.id - Aliansi Front Mahasiswa Sumatera Selatan yang terdiri dari LMND Sumsel, KMHDI, GMKI, dan KOMPAS menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Jumat (13/3). Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD yang dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini.Mahasiswa menyoroti rencana anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD yang nilainya mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Rinciannya antara lain Rp151 juta untuk Ketua DPRD, sekitar Rp3,3 miliar untuk Wakil Ketua I, sekitar Rp2,91 miliar untuk Wakil Ketua II, serta sekitar Rp4,29 miliar untuk Wakil Ketua III DPRD Sumatera Selatan.GMKI Pertanyakan Anggaran Rp486,9 Juta untuk Meja Biliar Pimpinan DPRD Sumsel: Di Mana Kepekaan Wakil Rakyat?Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah rencana pengadaan fasilitas bagi Pimpinan DPRD yang dinilai tidak memiliki urgensi mendesak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dan adanya tuntutan efisiensi anggaran.Ketua GMKI Palembang dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa kondisi masyarakat seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap penyusunan kebijakan anggaran. “Persoalan ini bukan hanya soal meja biliar atau fasilitas lainnya. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana rencana pengadaan yang tidak mendesak seperti ini dapat masuk dalam perencanaan anggaran di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujar Ketua GMKI Palembang dalam orasinya.Dalam aksi tersebut massa akhirnya diterima oleh Yansuri dari Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.Bagi gerakan mahasiswa, pernyataan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Mereka menegaskan akan terus mengawal komitmen DPRD Sumatera Selatan agar proses pembatalan rencana pengadaan fasilitas tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan mengawal secara ketat proses pembatalan rencana pengadaan fasilitas mewah rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan, termasuk memastikan bahwa seluruh proses pembatalan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.Yansuri dari Komisi IV DPRD Sumatera Selatan telah menyampaikan bahwa dokumen pembatalan pengadaan fasilitas mewah tersebut akan disampaikan kepada publik setelah Lebaran Idul Fitri. Bagi gerakan mahasiswa, pernyataan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji politik.Palembang Bersolek, Ratu Dewa Tekankan Nilai Sejarah dalam Setiap PembangunanSelain itu, hingga saat ini gerakan mahasiswa juga masih menunggu konfirmasi resmi dari Humas DPRD Sumatera Selatan terkait video pernyataan permintaan maaf pimpinan DPRD Sumatera Selatan kepada masyarakat atas polemik penganggaran fasilitas mewah yang telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.Gerakan mahasiswa menegaskan bahwa anggaran daerah adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memanjakan fasilitas elit kekuasaan.***

Lingkaran.id - Jagat media sosial di Indonesia tengah diramaikan oleh beredarnya informasi yang menyebut seorang jenderal Israel melontarkan ancaman kepada Indonesia terkait konflik yang sedang memanas di kawasan Timur Tengah. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan memicu berbagai reaksi dari warganet.Dalam narasi yang beredar di berbagai platform digital, disebutkan bahwa pihak militer Israel memperingatkan Indonesia agar tidak ikut campur dalam konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Bahkan, dalam unggahan itu juga disebutkan klaim bahwa pihak tersebut mengetahui kelemahan Indonesia dan dapat dengan mudah melancarkan serangan jika Indonesia terlibat dalam konflik.Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa DiauditNamun hingga kini, kebenaran informasi tersebut belum dapat dipastikan secara resmi. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun otoritas terkait yang membenarkan adanya ancaman langsung seperti yang disebutkan dalam unggahan viral tersebut.Di tengah simpang siur informasi tersebut, reaksi warganet Indonesia justru menarik perhatian. Alih-alih menanggapi dengan kekhawatiran atau ketegangan, banyak netizen yang merespons isu tersebut dengan berbagai komentar bernada humor khas Indonesia.Kolom komentar di sejumlah unggahan bahkan dipenuhi candaan kreatif yang mengundang tawa. Beberapa pengguna media sosial menyinggung hal-hal unik yang identik dengan budaya lokal, seperti gurauan tentang “santet Banyuwangi” yang disebut-sebut sudah bisa “roaming” ke luar negeri.Tidak sedikit pula warganet yang melontarkan komentar satir terkait birokrasi, misalnya dengan mengatakan bahwa jika ada rudal yang dikirim ke Indonesia, kemungkinan besar akan “tertahan di bea cukai terlebih dahulu”.Respons penuh humor tersebut dengan cepat menjadi perbincangan tersendiri di dunia maya. Banyak pengguna media sosial menilai bahwa gaya bercanda seperti ini sudah menjadi ciri khas netizen Indonesia dalam merespons isu-isu global yang sedang ramai dibahas.Jaksa Penuntut Kasus ABK Sea Dragon di Batam Minta Maaf di DPR, Akui Ada KekeliruanFenomena ini juga menunjukkan bagaimana netizen Indonesia kerap menggunakan pendekatan humor sebagai cara untuk meredakan ketegangan dalam menghadapi isu serius yang berkembang di tingkat internasional.Meski demikian, sejumlah pengguna media sosial juga mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di internet. Verifikasi terhadap sumber informasi dianggap penting untuk menghindari penyebaran kabar yang belum tentu benar.Hingga saat ini, perbincangan mengenai isu tersebut masih terus berlangsung di berbagai platform media sosial, memperlihatkan cara unik warganet Indonesia merespons isu global tersebut.***

Lingkaran.id - Tradisi mudik menjelang Hari Raya Idulfitri menjadi momen yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Jutaan orang biasanya melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, tingginya mobilitas selama periode tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko jika tidak dipersiapkan dengan matang.Agar perjalanan mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman, para pemudik disarankan melakukan sejumlah persiapan sejak jauh hari. Persiapan yang baik tidak hanya membantu menghindari kendala di perjalanan, tetapi juga menjaga keselamatan diri dan keluarga.Macet Parah Palembang–Betung Capai Puluhan Kilometer, Jalintim Sumsel Lumpuh Jelang Mudik LebaranSalah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan. Pemudik disarankan memastikan tubuh dalam keadaan fit sebelum memulai perjalanan, terutama jika harus menempuh jarak jauh. Istirahat yang cukup dan menjaga asupan makanan bergizi menjadi langkah penting agar stamina tetap terjaga selama perjalanan.Selain itu, perencanaan waktu keberangkatan juga perlu dipertimbangkan secara matang. Menghindari waktu puncak arus mudik dapat membantu mengurangi risiko terjebak kemacetan panjang. Pemudik juga dianjurkan memantau informasi lalu lintas terbaru melalui berbagai sumber resmi agar dapat menyesuaikan rute perjalanan.Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Komponen penting seperti rem, ban, lampu, oli, dan sistem pendingin kendaraan perlu dipastikan dalam kondisi baik. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan kendaraan di tengah perjalanan yang dapat mengganggu kenyamanan maupun keselamatan.Sementara itu, bagi pemudik yang menggunakan transportasi umum, disarankan untuk memesan tiket sejak jauh hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehabisan tiket sekaligus memastikan perjalanan lebih terencana.Persiapan lainnya yang tak kalah penting adalah membawa perlengkapan perjalanan yang cukup. Air minum, makanan ringan, obat-obatan pribadi, serta dokumen penting seperti identitas dan tiket perjalanan sebaiknya dipersiapkan dengan baik agar mudah diakses saat diperlukan.Pemudik juga diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengendara kendaraan pribadi disarankan tidak memaksakan diri jika merasa lelah dan memanfaatkan rest area untuk beristirahat. Mengemudi dalam kondisi lelah berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.Andrie Yunus Disiram Air Keras di Jakarta: Kronologi Penyerangan Aktivis KontraS yang Bikin Publik GegerSelain itu, keamanan rumah yang ditinggalkan juga perlu diperhatikan. Sebelum berangkat mudik, pemudik disarankan memastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, serta memberi tahu tetangga atau petugas keamanan setempat agar rumah tetap terpantau.Dengan persiapan yang matang dan kesadaran untuk menjaga keselamatan, perjalanan mudik dapat berlangsung lebih nyaman dan menyenangkan. Momen berkumpul bersama keluarga di kampung halaman pun dapat dinikmati tanpa gangguan selama perjalanan.***

Lingkaran.id - Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah pada 2026 berpotensi terjadi perbedaan waktu antara pemerintah dan Muhammadiyah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan metode penentuan awal bulan Syawal yang digunakan masing-masing pihak.Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) merilis data pengamatan hilal untuk menentukan awal Syawal 1447 H. Berdasarkan perhitungan tersebut, posisi hilal pada 29 Ramadan diperkirakan terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026.GDI Gelar “Berbagi Ramadan” di Panti Asuhan Ikhlas Berbagi, Perkuat Kepedulian Sosial di Bulan SuciMeskipun pada tanggal tersebut hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk, ketinggiannya dinilai belum memenuhi kriteria imkanur rukyah, yaitu standar minimal yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terlihatnya bulan sabit baru.Data yang dihimpun LF PBNU menunjukkan bahwa posisi hilal tertinggi diperkirakan berada di wilayah Kota Sabang, Provinsi Aceh. Di lokasi tersebut, tinggi hilal mar’i tercatat sekitar 2 derajat 53 menit dengan elongasi hilal haqiqi mencapai 6 derajat 9 menit. Hilal juga diperkirakan bertahan di atas ufuk selama sekitar 14 menit 44 detik.Sebaliknya, posisi hilal terendah diperkirakan terjadi di wilayah Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di daerah ini, tinggi hilal mar’i hanya mencapai sekitar 0 derajat 49 menit dengan elongasi hilal haqiqi 4 derajat 36 menit, serta durasi keberadaan hilal sekitar 6 menit 36 detik setelah matahari terbenam.Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan metode tahqiqi tadqiki ashri kontemporer yang umum digunakan dalam kajian falak oleh kalangan Nahdlatul Ulama.Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga merilis data terkait posisi hilal pada 19 Maret 2026. BMKG mencatat bahwa durasi hilal berada di atas ufuk setelah matahari terbenam berkisar antara sekitar 5,6 menit di Merauke hingga sekitar 15,66 menit di Sabang.Berdasarkan data tersebut, peluang terlihatnya hilal dinilai masih kecil karena belum memenuhi kriteria imkanur rukyah. Dengan kondisi tersebut, terdapat kemungkinan besar bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari.“Karena itu, besar kemungkinan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu Pahing, 21 Maret 2026,” demikian keterangan yang disampaikan melalui laman resmi NU, dikutip Senin (16/3/2026).Meski demikian, NU tetap mengimbau masyarakat menunggu kepastian resmi mengenai awal Syawal yang akan diputuskan melalui sidang isbat oleh pemerintah. Keputusan tersebut biasanya diambil setelah mempertimbangkan hasil perhitungan astronomi serta laporan rukyat atau pengamatan hilal di berbagai titik di Indonesia.“Penetapan awal Syawal 1447 H tetap menunggu hasil rukyah yang diumumkan LF PBNU serta keputusan sidang isbat pemerintah melalui Kementerian Agama,” tulis keterangan tersebut.Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan tanggal Hari Raya Idulfitri 1447 H. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.Penetapan tersebut didasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yakni sistem penentuan awal bulan hijriah melalui perhitungan astronomi yang melihat keberadaan bulan setelah terjadi konjungsi atau ijtimak.Dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H disebutkan bahwa ijtimak menjelang Syawal terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01.23 UTC.Perkuat Sinergi di Bulan Suci, Ketua Pertina Sumsel Pimpin Buka Puasa Bersama di Hotel Grand Duta Syari'ahSetelah momen tersebut, terdapat wilayah di Bumi yang memenuhi parameter kalender hijriah global, yakni ketinggian bulan lebih dari 5 derajat dengan elongasi minimal 8 derajat. Berdasarkan parameter tersebut, Muhammadiyah menetapkan awal Syawal pada 20 Maret 2026.Perbedaan metode yang digunakan antara rukyat dan hisab ini kerap memunculkan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah, termasuk Idulfitri. Namun demikian, masyarakat diimbau tetap menjaga toleransi dan saling menghormati dalam menyikapi kemungkinan perbedaan tersebut.***

Lingkaran.id - Suasana tenang di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan mendadak berubah menjadi kepanikan setelah terjadi insiden kebakaran kecil yang hampir merembet ke rumah warga. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh ulah sekelompok anak-anak yang bermain petasan di area permukiman, Senin (16/3).Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, kelompok anak tersebut diduga bukan berasal dari desa setempat. Mereka disebut sebagai “bocil sobo”, istilah yang digunakan warga untuk menyebut anak-anak dari luar desa yang datang hanya untuk berjalan-jalan atau bermain di wilayah tersebut.Viral Konten Kreator Diduga Muslim Makan Babi, Tuai Kecaman NetizenInsiden bermula ketika sekelompok anak menyalakan petasan di dekat rumah warga. Ledakan atau percikan api dari petasan tersebut diduga mengenai bagian depan salah satu rumah sehingga memicu munculnya api.Melihat api mulai menyala dan berpotensi membesar, para anak yang berada di lokasi justru melarikan diri tanpa memberikan pertolongan ataupun memberi tahu warga sekitar. Aksi mereka membuat situasi sempat menegangkan karena api dikhawatirkan merambat ke bagian lain bangunan.Warga yang menyadari adanya api segera bergerak cepat melakukan pemadaman secara mandiri menggunakan peralatan seadanya. Berkat respons cepat tersebut, kobaran api berhasil dikendalikan sebelum merusak bagian utama rumah atau menjalar ke bangunan lain di sekitarnya.Hingga kini, identitas para anak yang diduga menyalakan petasan tersebut belum diketahui. Warga mengaku kesulitan mengenali mereka karena diduga berasal dari luar desa.“Sangat disayangkan kejadian seperti ini bisa terjadi. Bermain petasan di depan rumah orang sangat berbahaya. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Pelakunya saja tidak dikenal dan langsung kabur,” ujar salah satu warga yang merasa kesal dengan kejadian tersebut.PERTINA Soroti Event Street Boxing, KONI Sumsel Keluarkan Imbauan ke DaerahPeristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak ketika bermain di luar rumah. Penggunaan petasan secara sembarangan dinilai sangat berisiko karena dapat memicu kebakaran serta membahayakan keselamatan orang lain.Insiden tersebut juga menjadi perhatian warganet di Pekalongan setelah rekaman kejadian diunggah oleh akun media sosial @pekalonganpost. Unggahan itu memicu berbagai tanggapan dari netizen yang menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anak-anak serta penertiban penggunaan petasan di lingkungan permukiman.***

Lingkaran.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, memutuskan menghentikan sementara aktivitas dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Keputusan tersebut diambil setelah muncul laporan dugaan tekanan dan intimidasi terhadap kepala dapur oleh pihak yayasan pengelola yang mengklaim memiliki hubungan keluarga dengan seorang menteri.Kasus ini mencuat ketika dua kepala SPPG dari Ponorogo mendatangi Nanik di Blitar pada akhir pekan lalu. Saat itu, Nanik sedang melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedatangan keduanya bertujuan meminta perlindungan atas situasi yang mereka alami selama menjalankan tugas.Andrie Yunus Disiram Air Keras di Jakarta: Kronologi Penyerangan Aktivis KontraS yang Bikin Publik Geger“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini datang jauh-jauh ke Blitar untuk menemui saya karena mereka merasa membutuhkan perlindungan,” ujar Nanik dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (16/2/2026).Dua kepala SPPG yang dimaksud adalah Rizal Zulfikar Fikri, yang memimpin SPPG Ponorogo Kauman Somoroto, serta Moch. Syafi’i Misbachul Mufid, Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet. Kepada pimpinan BGN tersebut, keduanya mengungkapkan bahwa selama mengelola dapur MBG di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara, mereka kerap menghadapi tekanan dari pihak yayasan.Menurut pengakuan mereka, tekanan itu tidak hanya dialami kepala SPPG, tetapi juga Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang terlibat dalam operasional dapur. Pihak yayasan disebut-sebut mengklaim bahwa lembaga tersebut dimiliki oleh cucu seorang menteri, sehingga membuat para pengelola lapangan merasa tertekan.Selain persoalan intimidasi, kedua kepala SPPG juga mengungkap dugaan rekayasa dalam pengadaan bahan pangan untuk program MBG. Mereka menjelaskan bahwa BGN menetapkan anggaran sebesar Rp10.000 per porsi untuk bahan makanan. Namun, yayasan disebut hanya membelanjakan sekitar Rp6.500 untuk setiap porsi.Akibat selisih tersebut, kedua kepala SPPG mengaku terpaksa menggunakan dana pribadi agar makanan yang disajikan kepada siswa penerima manfaat tetap memenuhi standar kelayakan. Dalam pengaduannya, Mufid bahkan tidak kuasa menahan emosi saat menjelaskan kondisi tersebut.“Mau tidak mau, Pak. Saya kasihan dengan adik-adik siswa penerima manfaat,” ucapnya sambil menahan tangis.Menanggapi laporan tersebut, Nanik menilai tindakan yang diduga dilakukan pihak yayasan tidak mencerminkan sikap yang manusiawi dan tidak pantas terjadi dalam program sosial pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa kedua kepala SPPG disebut beberapa kali diancam akan dilaporkan ke polisi atau didatangkan pengacara jika tidak mengikuti arahan yayasan.Tidak hanya itu, relawan serta pihak sekolah yang menerima manfaat program MBG juga disebut diminta menandatangani pernyataan yang bertujuan untuk menyingkirkan kedua kepala SPPG dari posisinya.Setelah menerima laporan tersebut, Nanik langsung memerintahkan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, bersama Tenaga Ahli Utama Wakil Kepala BGN bidang Media Hanibal Wijayanta serta tim untuk melakukan inspeksi langsung ke dapur yang dilaporkan.Ia mengaku geram karena kepala SPPG merupakan perwakilan resmi BGN yang seharusnya menjalankan program negara di lapangan, namun justru mendapatkan tekanan dari pihak yayasan yang mengelola dapur.Karena itu, Nanik memerintahkan penghentian operasional dapur tersebut sampai ada perbaikan sikap dari pihak pengelola. Bahkan, ia menegaskan bahwa penghentian bisa bersifat permanen jika tidak ada perubahan.“Stop operasionalnya. Bahkan jika perlu selamanya, apabila mereka tidak memperbaiki sikap terhadap kepala SPPG, Pengawas Gizi, maupun Pengawas Keuangan,” tegasnya.Ratusan Umat Geruduk Bank BNI, Dana Gereja Rp28,5 Miliar Diduga RaibDalam kesempatan yang sama, Nanik juga menghubungi menteri yang namanya dikaitkan dengan klaim kepemilikan dapur SPPG tersebut. Menteri tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki cucu dengan nama yang disebut terkait pengelolaan dapur MBG.Menteri tersebut juga menyatakan bahwa jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya atau keluarganya untuk memperoleh fasilitas pengelolaan dapur program MBG, maka operasional dapur tersebut sebaiknya dihentikan.“Tutup saja dapurnya,” ujar Nanik menirukan pernyataan sang menteri.***

Lingkaran.id - Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, berencana menggelar kegiatan open house dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di rumah dinas wali kota yang berada di Kota Palembang dan dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut.Open house ini direncanakan digelar pada hari pertama dan kedua Idul Fitri sebagai momen untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah kota membuka kesempatan bagi warga untuk datang bersilaturahmi secara langsung dengan wali kota beserta jajaran pemerintah daerah.PERTINA Soroti Event Street Boxing, KONI Sumsel Keluarkan Imbauan ke DaerahRatu Dewa menyampaikan bahwa rumah dinas wali kota akan dibuka bagi masyarakat yang ingin merayakan suasana Lebaran sekaligus menjalin silaturahmi. Ia berharap momentum hari raya dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan warga Kota Palembang.Selain masyarakat umum, kegiatan tersebut juga diharapkan dihadiri berbagai unsur masyarakat, tokoh daerah, serta elemen organisasi yang ada di Palembang. Kehadiran berbagai pihak dalam acara tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat.Menurutnya, tradisi open house saat Lebaran menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dalam suasana hari raya yang identik dengan saling memaafkan, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang lebih hangat antara pemerintah dan warga.Ratu Dewa Safari Ramadan Kunjungi Mushala Al-Falah, Salurkan Bantuan dan Tampung Aspirasi MasyarakatMelalui agenda tersebut, Pemerintah Kota Palembang berharap nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan toleransi dapat terus terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, open house juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun sekadar bersilaturahmi dengan pimpinan daerah dalam suasana yang lebih santai dan penuh keakraban.Dengan digelarnya open house selama dua hari, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat hadir dan merasakan suasana kebersamaan dalam perayaan Idul Fitri bersama pemerintah kota. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol keterbukaan pemerintah dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Palembang.***

Lingkaran.id - Kementerian Pertahanan berencana merekrut sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memperkuat pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Tanah Air. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa melalui koperasi.Para sarjana yang terpilih nantinya akan bertugas sebagai tenaga pengelola atau pengawak bagi sekitar 80 ribu koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2026.Prabowo Wacanakan Utusan Khusus di Seluruh BUMN, Soroti Anak Perusahaan Pertamina Tak Bisa DiauditWakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa proses perekrutan akan disertai tahapan seleksi serta pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Program ini dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen koperasi secara profesional di tingkat desa.Menurut Donny, para sarjana yang tergabung dalam program SPPI akan memegang peran strategis sebagai pengelola koperasi di berbagai daerah. Mereka diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan koperasi yang efektif dan berkelanjutan.Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan sejumlah institusi negara guna mendukung proses pembinaan dan pelatihan para peserta. Selain Kementerian Pertahanan, program ini turut mendapat dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia.Sementara itu, Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kesempatan mengikuti program SPPI terbuka bagi seluruh lulusan perguruan tinggi.Ia menjelaskan bahwa pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana maupun magister dari berbagai disiplin ilmu diperbolehkan mengikuti proses seleksi, selama memenuhi persyaratan utama yaitu pendidikan minimal sarjana.Rico menuturkan bahwa kandidat yang berhasil lolos seleksi dan pelatihan nantinya akan ditempatkan sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan menjadi penggerak utama dalam pengelolaan koperasi di tingkat desa.Jaksa Penuntut Kasus ABK Sea Dragon di Batam Minta Maaf di DPR, Akui Ada KekeliruanProgram ini dirancang untuk memperkuat manajemen koperasi sekaligus membuka peluang kontribusi bagi generasi muda terdidik dalam pembangunan ekonomi masyarakat.Rencananya, proses perekrutan calon SPPI untuk program Koperasi Desa Merah Putih akan mulai dibuka pada Juni 2026. Saat ini pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mematangkan mekanisme pelaksanaan program tersebut. Pemerintah berharap kehadiran puluhan ribu sarjana dalam program ini dapat memperkuat ekosistem koperasi desa serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.***

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan pengumpulan dana Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026). Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat daerah turut diamankan, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono.Rencana Pengadaan Meja Biliar DPRD Sumsel Disorot, Mahasiswa Papua Sriwijaya Sampaikan Sikap KritisDeputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya permintaan setoran dana dari sejumlah kepala perangkat daerah kepada bupati. Permintaan tersebut diduga disertai tekanan, di mana pejabat yang tidak memenuhi permintaan dikhawatirkan akan mengalami mutasi jabatan.Menurut keterangan beberapa saksi yang telah diperiksa, para pejabat di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merasa khawatir posisinya akan digeser apabila tidak mengikuti permintaan tersebut. Situasi ini membuat sejumlah pejabat akhirnya menyetorkan dana dengan nominal yang bervariasi.Dalam penyelidikan awal, KPK telah memeriksa puluhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya target pengumpulan dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.Berdasarkan temuan sementara, sebanyak 23 perangkat daerah diketahui telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana tersebut. Total dana yang berhasil dihimpun selama periode 9 hingga 13 Maret 2026 mencapai sekitar Rp610 juta.Uang tersebut diduga dikumpulkan melalui Asisten II Pemerintah Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma, yang berperan sebagai penghubung dalam proses pengumpulan dana dari berbagai perangkat daerah.Nominal setoran yang diberikan oleh masing-masing dinas tidak seragam. Beberapa instansi hanya mampu menyetor sekitar Rp3 juta, sementara ada pula yang menyerahkan dana hingga Rp100 juta.KPK menduga dana yang dikumpulkan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan resmi pemerintahan. Sebagian dana diduga akan dialokasikan untuk kebutuhan pribadi serta diberikan kepada sejumlah pihak eksternal di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).Dalam praktiknya, perangkat daerah yang belum memenuhi kewajiban setoran disebut-sebut akan kembali ditagih oleh sejumlah pejabat yang ditunjuk. Bahkan, proses penagihan disebut turut melibatkan aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).Selain itu, pejabat yang merasa tidak mampu memenuhi nominal yang ditentukan diwajibkan melapor kepada pihak tertentu di lingkungan sekretariat daerah agar jumlah setoran dapat disesuaikan.Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tersebut turut mengamankan total 27 orang dari berbagai unsur pemerintahan daerah. Dari jumlah tersebut, 13 orang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Sejumlah pejabat yang turut diamankan antara lain para asisten daerah, kepala dinas, hingga pimpinan instansi teknis di lingkungan Pemkab Cilacap. Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp610 juta yang diduga merupakan bagian dari dana yang telah terkumpul.Selain uang tunai, tim penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan praktik pengumpulan dana tersebut.KPK juga menemukan bahwa sebagian uang yang telah dikumpulkan sudah dimasukkan ke dalam kantong bingkisan atau goodie bag yang diduga akan dibagikan sebagai THR kepada pihak-pihak tertentu.Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono akhirnya resmi ditahan oleh KPK. Keduanya terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan.GMKI Pertanyakan Anggaran Rp486,9 Juta untuk Meja Biliar Pimpinan DPRD Sumsel: Di Mana Kepekaan Wakil Rakyat?Saat digiring menuju kendaraan tahanan, keduanya tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang menunggu di lokasi. KPK menahan kedua tersangka untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 14 Maret hingga 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara cabang Gedung Merah Putih KPK guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK menyatakan masih terus mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.***

Lingkaran.id - Kabar kurang baik datang dari dunia hiburan Tanah Air. Artis Nikita Mirzani dipastikan tetap harus menjalani hukuman penjara selama enam tahun setelah upaya kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) resmi ditolak. Putusan tersebut menegaskan bahwa vonis yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding tetap berlaku. Dengan demikian, Nikita Mirzani harus menjalani masa hukuman terkait perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan seorang dokter bernama Reza Gladys.Informasi mengenai penolakan kasasi tersebut tercantum dalam laman resmi Mahkamah Agung. Dalam putusan perkara kasasi bernomor 3144 K/PID.SUS/2026, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak terdakwa.Ratusan Umat Geruduk Bank BNI, Dana Gereja Rp28,5 Miliar Diduga RaibMajelis hakim yang menangani perkara ini dipimpin oleh hakim ketua Soesilo, dengan dua hakim anggota yakni Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan Sutarjo. Selain menolak kasasi dari pihak Nikita Mirzani, majelis hakim juga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.Perkara hukum yang menjerat Nikita Mirzani bermula dari perselisihan yang berkaitan dengan produk perawatan kulit milik Reza Gladys. Saat itu, Nikita diketahui mengunggah ulasan bernada negatif terhadap produk skincare tersebut melalui media sosial.Mengetahui adanya ulasan tersebut, Reza Gladys kemudian mencoba menjalin komunikasi dengan Nikita untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik. Namun, menurut pengakuan Reza, komunikasi tersebut justru berujung pada permintaan sejumlah uang.Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum setelah Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Direktorat Siber Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman serta pencemaran nama baik melalui media elektronik.Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan Nikita Mirzani bersama asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, sebagai tersangka pada Februari 2025. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.Penyidik menduga Nikita memerintahkan asistennya untuk meminta uang kepada Reza Gladys dengan nilai mencapai Rp5 miliar. Uang tersebut disebut sebagai imbalan agar ulasan negatif yang diunggah di media sosial dapat dihapus.Perkara tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Nikita membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan asistennya untuk meminta uang kepada pihak pelapor.Meski demikian, majelis hakim pada tingkat pertama tetap menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Nikita Mirzani. Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, Nikita mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.Namun, langkah hukum tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pengadilan Tinggi justru memperberat hukuman Nikita menjadi enam tahun penjara setelah menilai unsur pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terbukti dalam perkara tersebut.KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Rita Widyasari ke Organisasi Pemuda PancasilaTidak menyerah, Nikita Mirzani kemudian menempuh upaya hukum terakhir dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, Nikita menyatakan keberatan atas putusan banding karena dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Kuasa hukum Nikita sebelumnya menyampaikan bahwa kliennya tetap optimistis dapat memperoleh keputusan yang lebih baik melalui proses kasasi. Nikita bahkan berharap dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan yang dialamatkan kepadanya.Namun dengan ditolaknya kasasi oleh Mahkamah Agung, putusan enam tahun penjara kini berkekuatan hukum tetap. Hal itu juga berarti Nikita Mirzani akan kembali menjalani momen Hari Raya Idulfitri tahun ini dari balik jeruji besi, menandai Lebaran keduanya selama menjalani masa hukuman.

Lingkaran.id - Sebuah video yang menampilkan seorang konten kreator tengah memasak dan menyantap daging babi menjadi perbincangan hangat di media sosial. Konten tersebut memicu reaksi beragam dari warganet setelah muncul dugaan bahwa pembuat video tersebut merupakan seorang muslim.Perbincangan ini bermula dari unggahan seorang pengguna media sosial yang mengaku tidak sengaja melihat konten tersebut saat berselancar di Instagram. Awalnya, ia mengaku tidak mempermasalahkan video tersebut karena mengira sang kreator bukan beragama Islam.Andrie Yunus Disiram Air Keras di Jakarta: Kronologi Penyerangan Aktivis KontraS yang Bikin Publik GegerNamun setelah membaca sejumlah komentar serta melihat beberapa unggahan lain dari akun yang sama, ia mulai mempertanyakan identitas agama sang konten kreator. Dalam unggahannya di platform Threads pada Senin (16/3/2026), akun tersebut menyampaikan kebingungannya terkait konten yang dinilai sensitif tersebut.Ia menuliskan bahwa pada awalnya dirinya menganggap hal tersebut sebagai konten kuliner biasa. Akan tetapi, setelah menemukan sejumlah komentar yang menyebut bahwa kreator tersebut masih berstatus muslim, ia merasa perlu mempertanyakan hal tersebut secara terbuka.Menurutnya, pilihan seseorang dalam mengonsumsi makanan merupakan hak pribadi. Namun, jika seseorang mengaku sebagai muslim dan secara terbuka menampilkan konsumsi daging babi dalam sebuah konten publik, hal tersebut dinilai dapat memicu polemik di tengah masyarakat.Dalam unggahannya, ia juga meminta pihak terkait untuk memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang semakin meluas. Ia bahkan menandai akun resmi yang berkaitan dengan isu keagamaan agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian.PERTINA Ambil Langkah Koordinasi Terkait Regulasi Pertandingan Tinju di SumselVideo tersebut pun dengan cepat menyebar luas dan memancing berbagai tanggapan dari warganet. Sebagian netizen meminta penjelasan langsung dari sang kreator mengenai latar belakang video tersebut, sementara yang lain mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada pernyataan resmi.Hingga saat ini, pihak konten kreator yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi ataupun tanggapan terkait viralnya video tersebut di media sosial. Polemik ini pun masih terus menjadi perbincangan di kalangan pengguna internet.***

Lingkaran.id - Upaya penertiban pelaksanaan pertandingan tinju di wilayah Sumatera Selatan terus dilakukan oleh jajaran pengurus cabang olahraga tinju di berbagai daerah. Salah satu langkah tersebut dilakukan oleh pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) di Kabupaten Ogan Ilir.Pada 13 Maret 2026, pengurus PERTINA melaporkan perkembangan tindak lanjut terkait penyampaian surat dari Pengurus Provinsi PERTINA Sumatera Selatan kepada sejumlah pihak terkait di wilayah Ogan Ilir. Penyampaian surat tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi dan tata tertib penyelenggaraan pertandingan tinju di daerah.Ratu Dewa Safari Ramadan Kunjungi Mushala Al-Falah, Salurkan Bantuan dan Tampung Aspirasi MasyarakatSurat dari pengurus provinsi tersebut berisi imbauan serta penegasan mengenai pentingnya pelaksanaan pertandingan tinju yang sesuai dengan aturan organisasi resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan olahraga tinju berjalan dengan standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.Dalam prosesnya, surat tersebut diteruskan kepada sejumlah pihak terkait di tingkat daerah sebagai bentuk koordinasi dan pemberitahuan resmi mengenai kebijakan penertiban kegiatan pertandingan tinju.Langkah ini juga bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga tinju memahami aturan yang berlaku serta menghindari penyelenggaraan pertandingan yang tidak memiliki izin atau tidak berada di bawah pengawasan organisasi resmi.Duta Generasi Digital Intelektual Kupas Peran Anak Muda di Era Teknologi dalam “Cerito Wong Kito” Talkshow Sriwijaya TVPengurus PERTINA Ogan Ilir menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan guna menjaga tertibnya pelaksanaan kegiatan olahraga tinju di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir.Melalui langkah ini, diharapkan seluruh kegiatan pertandingan tinju yang digelar di daerah dapat berjalan sesuai dengan regulasi organisasi olahraga yang sah, sehingga pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan profesional.***

Lingkaran.id - Wali Kota Ratu Dewa merespons keluhan para wali siswa terkait kondisi bangunan sekolah yang dinilai sudah tidak layak digunakan di SMP Negeri 33 Palembang dan SD Negeri 51 Palembang.Keluhan tersebut disampaikan oleh orang tua siswa yang menyoroti sejumlah kerusakan pada fasilitas sekolah. Berdasarkan laporan yang diterima, kondisi beberapa ruang belajar di sekolah tersebut mengalami kerusakan cukup serius, terutama pada bagian plafon yang dilaporkan sudah banyak yang jebol."Ado pengaduan wali siswa terkait dengan bangunan sekolah yang sudah tidak layak lagi di SMPN 33 Plg dan SDN 51 Plg." jelas Ratu Dewa.Wali Kota Palembang Ratu Dewa Tinjau Langsung Tren Balap Lari Anak Muda, Dinilai Lebih Positif dari Balap LiarSelain itu, atap bangunan juga disebut sering mengalami kebocoran saat hujan turun sehingga mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Kondisi tersebut membuat para siswa dan guru merasa kurang nyaman saat kegiatan pembelajaran berlangsung.Tak hanya itu, lingkungan sekolah yang kurang terawat juga menimbulkan kekhawatiran. Beberapa warga menyebutkan adanya sarang hewan seperti ular dan biawak di sekitar area bangunan yang sudah lama tidak terurus dengan baik.Permasalahan lain yang turut disoroti adalah kondisi fasilitas sanitasi di sekolah. Toilet yang tersedia dinilai sudah tidak layak digunakan karena selain kotor dan berbau, sebagian fasilitasnya juga tidak berfungsi dengan baik.Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ratu Dewa memastikan bahwa pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang akan segera mengambil langkah perbaikan terhadap fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera melakukan penanganan agar kondisi sarana pendidikan tersebut dapat kembali layak digunakan. Perbaikan tersebut direncanakan akan menggunakan dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai kerusakan bangunan di sekolah tersebut."Melalui Dinas Pendidikan kito perintahke untuk segera lakuke perbaikan dengan Dana Alokasi Khusus supaya ditahun ini biso segera diperbaiki,"  ucapnya.Gak Cuma Adu Jotos! Begini Strategi Pertina Sumsel Gaet Gen Z & Alfa Jadi Atlet Tinju Masa DepanDengan langkah tersebut, pemerintah kota berharap proses belajar mengajar di kedua sekolah dapat berlangsung lebih nyaman dan aman bagi para siswa maupun tenaga pendidik.Pemerintah Kota Palembang juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sarana pendidikan di daerah agar lingkungan belajar yang layak dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik.***

Lingkaran.id - Ratusan umat Katolik dari Paroki Aek Nabara menggelar aksi protes di kantor cabang Bank BNI di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pihak bank terkait dugaan hilangnya dana milik gereja dan Credit Union (CU) yang diperkirakan mencapai Rp28,5 miliar.Massa yang datang dalam jumlah besar menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di depan kantor bank. Mereka meminta penjelasan serta tanggung jawab dari pihak bank atas berkurangnya saldo rekening yang diduga terjadi akibat tindakan oknum internal.KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Rita Widyasari ke Organisasi Pemuda PancasilaKasus ini mencuat setelah pengurus gereja mengetahui adanya penurunan saldo secara signifikan pada rekening kas milik gereja dan lembaga keuangan komunitas tersebut. Penurunan saldo tersebut dinilai tidak wajar sehingga memunculkan dugaan adanya tindakan penggelapan dana.Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa dugaan kasus tersebut mengarah pada seorang oknum karyawan internal bank yang diduga terlibat dalam pengambilan dana secara tidak sah. Dalam aksi tersebut, perwakilan umat menyampaikan kekecewaan mereka karena selama ini memilih menyimpan dana di bank milik negara dengan harapan keamanan dana dapat terjamin.“Kami mempercayakan uang kami kepada bank pemerintah karena yakin sistemnya aman. Namun kenyataannya dana dalam jumlah besar bisa hilang begitu saja,” ujar salah satu perwakilan umat saat menyampaikan orasi.Berdasarkan data yang dihimpun dari para peserta aksi, total dana yang diduga hilang mencapai sekitar Rp28,5 miliar. Hingga saat ini, pihak bank disebut baru mengembalikan dana sekitar Rp7 miliar kepada pihak gereja.Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp21,5 miliar dana yang belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada pemiliknya. Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait sistem pengawasan internal perbankan. Massa mempertanyakan bagaimana mekanisme kontrol internal di bank dapat ditembus sehingga memungkinkan terjadinya pengambilan dana dalam jumlah besar oleh satu pihak.Dalam tuntutannya, para peserta aksi meminta pihak bank memberikan penjelasan secara transparan mengenai kronologi kejadian serta langkah yang akan diambil untuk mengembalikan sisa dana yang belum ditemukan.GMKI Pertanyakan Anggaran Rp486,9 Juta untuk Meja Biliar Pimpinan DPRD Sumsel: Di Mana Kepekaan Wakil Rakyat?Selain itu, mereka juga mendesak agar pihak bank mengambil tindakan hukum tegas terhadap oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Peristiwa ini dinilai berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, khususnya di wilayah Rantau Prapat dan sekitarnya.Para umat yang melakukan aksi menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga seluruh dana yang hilang dapat dikembalikan sepenuhnya serta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan imbauan kepada seluruh pengurus KONI kabupaten dan kota di wilayah Sumsel agar tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan street boxing yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan peserta.Imbauan tersebut tertuang dalam surat resmi yang ditujukan kepada para Ketua Umum KONI kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Dalam surat tersebut, pengurus KONI provinsi meminta agar setiap daerah tidak mengeluarkan rekomendasi maupun bentuk dukungan lain terhadap kegiatan street boxing yang tidak sesuai dengan aturan olahraga tinju resmi.Ratu Dewa Safari Ramadan Kunjungi Mushala Al-Falah, Salurkan Bantuan dan Tampung Aspirasi MasyarakatSekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, H.Tubagus Sulaiman, menyampaikan bahwa imbauan tersebut didasarkan pada surat dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Sumatera Selatan yang berisi keputusan serta pernyataan sikap terkait penyelenggaraan event street boxing.Selain itu, KONI juga mempertimbangkan adanya rencana kegiatan bertajuk Street Boxing Banyuasin Cup 2026 yang sebelumnya diajukan oleh panitia penyelenggara. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan street boxing dikhawatirkan tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) maupun regulasi yang telah ditetapkan oleh organisasi resmi cabang olahraga tinju, yaitu PERTINA.Karena alasan tersebut, KONI Sumsel meminta seluruh pengurus KONI di daerah untuk berhati-hati dan tidak memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan atlet atau peserta.“Seluruh pengurus KONI kabupaten/kota diimbau untuk tidak memberikan rekomendasi maupun dukungan dalam bentuk apa pun terhadap kegiatan street boxing yang tidak sesuai dengan regulasi resmi,” demikian isi imbauan tersebut.Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keamanan peserta serta memastikan setiap kegiatan olahraga yang digelar di Sumatera Selatan tetap berada dalam koridor aturan organisasi olahraga yang sah.Duta Generasi Digital Intelektual Kupas Peran Anak Muda di Era Teknologi dalam “Cerito Wong Kito” Talkshow Sriwijaya TVSurat imbauan tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan serta Ketua Pengurus Provinsi PERTINA Sumatera Selatan sebagai bentuk laporan dan koordinasi antarorganisasi olahraga.Dengan adanya imbauan ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih memperhatikan aspek keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga, khususnya yang berkaitan dengan cabang olahraga tinju.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara, khususnya yang berada di bawah perusahaan milik negara. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penempatan utusan khusus presiden di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara peringatan satu tahun berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara yang digelar di Wisma Danantara pada Rabu (11/3/2026).Jaksa Penuntut Kasus ABK Sea Dragon di Batam Minta Maaf di DPR, Akui Ada KekeliruanDalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar pengelolaan perusahaan milik negara dapat berlangsung secara transparan serta meminimalkan potensi kebocoran aset negara.Menurutnya, perusahaan negara mengelola sumber daya yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan diawasi secara serius.Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah menunjuk beberapa utusan khusus presiden. Ke depan, ia juga membuka kemungkinan menugaskan perwakilan khusus tersebut untuk ditempatkan secara langsung di perusahaan-perusahaan BUMN.“Saya telah menunjuk sejumlah utusan khusus presiden, dan mungkin nanti akan ada utusan khusus yang ditempatkan di setiap BUMN yang kita kelola,” ujar Prabowo.Ia menekankan bahwa langkah pengawasan ini penting untuk memastikan kekayaan negara tidak mengalami kebocoran yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo mengibaratkan aset negara sebagai “darah bangsa” yang harus dijaga agar tidak terus mengalir keluar tanpa pengawasan yang memadai.Selain membahas pengawasan terhadap BUMN, Prabowo juga memberikan pesan kepada jajaran pimpinan Danantara agar menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa lembaga investasi negara seperti sovereign wealth fund memiliki risiko besar jika tidak dikelola secara profesional.Prabowo menilai pengelolaan dana investasi negara harus mengikuti standar terbaik agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi generasi mendatang.“Kekayaan yang saudara kelola adalah milik anak, cucu, dan cicit bangsa ini. Karena itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” kata Prabowo kepada jajaran pimpinan Danantara.Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah sovereign wealth fund di berbagai negara pernah mengalami kerugian besar akibat tata kelola yang tidak optimal. Oleh sebab itu, sistem pengawasan yang kuat menjadi hal yang sangat penting.Dalam struktur pengawasannya, Danantara disebut memiliki mekanisme kontrol yang cukup ketat. Lembaga ini diawasi oleh sejumlah institusi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, dewan pengawasnya juga melibatkan sejumlah menteri koordinator.Dalam arahannya, Prabowo juga menyinggung struktur perusahaan di lingkungan BUMN yang dinilainya terlalu kompleks. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui adanya perusahaan negara yang memiliki ratusan anak dan cucu perusahaan.Sebagai contoh, ia menyoroti struktur korporasi di tubuh Pertamina yang disebut memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditinjau kembali karena dapat mempersulit proses pengawasan, terlebih jika terdapat aturan yang membatasi audit terhadap perusahaan turunan BUMN.Prabowo menilai pembenahan struktur serta konsolidasi pengelolaan perusahaan negara menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut konsolidasi pengelolaan BUMN melalui Danantara merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja perusahaan negara.Siap-Siap! Turnamen Tinju Antar Pelajar Se-Sumsel Bakal Digelar Mei Ini di SMA Bina Warga 1 PalembangDengan sistem manajemen yang lebih terintegrasi dan penerapan standar pengelolaan kelas dunia, pemerintah optimistis potensi kebocoran aset negara dapat ditekan sekaligus meningkatkan nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara.Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan BUMN dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.***