Lingkaran - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin ternyata sudah berstatus sebagai tersangka KPK. Azis Syamsuddin pun dipanggil KPK untuk menghadap ke penyidik pada Jumat (24/9/21).Dua Aktivis Digugat LBP Rp 100 Miliar“Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara,” ucap Firli.Firli mengatakan kedatangan Azis Syamsudin pada Jumat, 24 September 2021, dinantikan penyidik. Dia berharap Azis Syamsuddin tidak mangkir.“Kita berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,” jelasnya.==break here==Sebelumnya, nama Azis Syamsudin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya disebutkan Azis Syamsudin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Kabupaten Lampung Tengah.Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPKJaksa KPK dalam surat dakwaan menyebut Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp 3 miliar dan 36.000 US Dollar ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut. ***

Lingkaran – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) resmi melaporkan dua aktivis yakni Haris Azhar dan Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya.Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPKHaris Azhar merupakan Direktur Lokataru dan Fatia sebagai Koordinator Kontras. Luhut menegaskan pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi kepada dua aktivis tersebut. Namun, baik Haris dan Fatia tidak kunjung menyampaikan permintaan maaf.“Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, dan anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya tegus untuk minta, enggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan,” ujar Luhut, Rabu (22/9/21).Kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Juniver Girsang mengatakan LBP melaporkan keduanya atas tuduhan penyebaran berita bohong dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).==break here==Tidak hanya di ranah pidana, Luhut juga membuat gugatan perdata hingga Rp 100 miliar.Bupati Probolinggo Bersama Sang Suami Terjerat OTT KPK“ Rp 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat papua,” ujarnya.Perseteruan Luhut dengan Haris dan Fatia bermula dari obrolan dua aktivis itu di kanal Youtube Haris. Keduanya membahas mengenai dugaan keterlibatan pejabat dan Purnawirawan di balik bisnis Tambang emas Intan Jaya di Papua. ***

Lingkaran – Dunia politik menjadi isu yang hangat diperbincangkan di media beberapa hari ke belakang. Dunia politik ini selalu menarik banyak minat orang karena sifatnya yang dinamis dan perang pemikiran.Politisi PSI Ajak Masyarakat Tidak Pilih Anies BaswedanBagi kalian yang ingin terjun ke dunia politik, jurusan Ilmu Politik menjadi pilihan dan kalian yang mempunyai pemikiran yang kritis dan kepekaan sosial yang tinggi itu dapat menjadi tolak ukur kalian untuk menyukai bidang politik.Seiring jalannya waktu, aspek yang akan kalian pelajari di studi Ilmu Politik pun meluas. Belajar Ilmu Politik tidak hanya belajar tentang bentuk suatu Negara, tetapi juga masyarakat dan kepentingan yang ada di dalamnya.Jika kalian memilih jurusan politik, maka akan dibekali dengan banyak teori dan praktik politik. Prospek kerja lulusan Ilmu Politik sangat fleksibel dimana saja kamu bisa bekerja sebagai politikus, anggota partai politik atau bahkan menjadi anggota DPR dan banyak profesi yang berkaitan dengan ilmu politik.==break here==Selain itu, lulusan Ilmu Politik juga bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berkarir di bidang keamanan Negara, lembaga penelitian, jurnalis dan masih banyak kesempatan yang lainnya. Banyak juga yang berkecimpung di dunia akademis seperti menjadi dosen bahkan analis politik.Mendagri : Pemilu 2024 Sebaiknya DiundurTerdapat beberapa Universitas yang terbaik jika memilih jurusan politik dan juga sebagai referensi bagi teman-teman yang mau melanjutkan studinya. Dimana Universitas Negeri maupun Swasta.Universitas IndonesiaUniversitas  AirlanggaUniversitas PadjadjaranUniversitas Gadjah MadaUniversitas BrawijayaUniversitas DiponegoroUniversitas BakrieUniversitas Pelita HarapanUniversitas Pembangunan Nasional Veteran  Semoga ini menjadi bekal nantinya bagi kalian untuk menyalurkan aspirasi anak muda dan bisa membantu dalam membuat kebijakan yang baik bagi bangsa maupun Negara nantinya. ***

Lingkaran - Peryataan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyebut gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong menuai polemik. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo menjelaskan peryataan Plt Ketua Umum PSI tersebut.Mendagri : Pemilu 2024 Sebaiknya DiundurNanang mengatakan, kebohongan yang dimaksud itu lantaran apa yang dijanjikan Anies ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur sangat berbeda ketika Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.“Yang ditunggu masyarakat kan janji itu sebenarnya tapi rumah DP 0, dipangkas 95 persen targetnya dan itu belum terpenuhi semua.OKE OCE juga tidak jelas ceritanya. Tiba-tiba malah ada uang 1 triliun lebih malah digunakan untuk balapan (Formula E). Nah itu loh kebohongan itu,” kata Nanang, Rabu (22/9/21).==break here==Sebelumnya, terkait tudingan Giring, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan sebagai warga Negara Giring seharusnya lebih bijak dan berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Dia tak ingin warga Negara saling menyalahkan satu sama lain.Tanggapi Amien Rais. Ketua MPR : Tidak Ada Amandemen UUD 1945“Sebagai warga bangsa kita harus bijak, harus hati hati, jangan saling menyalahkan satu sama lain sesame anak bangsa, apalagi generasi muda harus menunjukan sikap yang baik antara tutur kata, perbuatan itu harus sama,” ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/9/21). ***

Lingkaran – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di gedung merah putih pada hari ini, Selasa (21/9/21).Anies Baswedan Pecat PNS yang Terlibat KorupsiAnies dan Prasetyo Edi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.“Tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory Corneles Pinontoan) dkk, di antaranya yaitu Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi untuk hadir di gedung KPK Merah Putih,” ujar PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (20/9/21).==break here==Ali menjelaskan, pemanggilan saksi ini untuk melengkapi berkas perkara yang ditujukan kepada tersangka YRC dkk agar mendapatkan informasi lebih jelas dan terang.Islam Dihujat, Irjen Napoleon 'Serang' Muhammad Kece“Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi,” tutup Ali. ***    

Lingkaran – Gubernur DKI Jakarta memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtiya mengatakan, PNS yang dipecat itu bernama Tri Prasetyo Utomo.Pemerintah Tagih Hutang pada Keluarga BakrieAdapun Tri Prasetyo Utomo pernah menjabat sebagai Lurah Pekojan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan putusan Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, Tri Prasetyo Utomo dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.Korupsi itu dilakukan saat Tri Prasetyo Utomo tengah menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.==break here==Tri terjerat kasus korupsi dengan total nilai korupsi sebesar Rp 370 juta. Berdasarkan fakta persidangan, tri membuat seolah-olah uang Rp 370 juta itu disalurkan ke Yayasan anak yatim bernama Yayasan Nurul Arasy.Muhammad Kace Alami Penganiayaan di TahananPimpinan Yayasan Nurul Arasy membantah telah menerima uang tersebut dari Tri, hanya saja Tri pernah memberikan uang dengan nilai antara 1-2 juta kepada yayasan. ***

Lingkaran - Siapa tidak kenal keluarga bakrie yang punya banyak bisnis mulai dari sektor pertambangan, media dan entertainment hingga klub sepak bola.Daerah Perbatasan Jadi Fokus Pembangunan BNPP dan Menko PolhukamSaat ini keluarga Bakrie sedang dipantau terkait hutang Bakrie kepada Negara yang tak kunjung lunas dari berbagai insiden, seperti lumpur Lapindo dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1997 silam.Hutang Bakrie akibat lumpur Lapindo di Sidoarjo terjadi lantaran pemerintah memberikan dana talangan senilai Rp 773,8 miliar untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo.Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, total hutang anak usaha Lapindo Brantas, PT Minarak Lapindo milik keluarga Bakrie mencapai Rp 1,91 triliun per tanggal 31 Desember 2019.==break here==Secara rinci, pokok hutang sebesar Rp 773 miliar dengan bunga Rp 163 miliar, dan dengan denda Rp 981 miliar. Sementara pembayaran baru dilakukan pada Desember 2018 sebesar Rp 5 miliar.Viral! Polisi Dorong Pengendara Motor Hingga TerjatuhSelanjutnya hutang yang ditagih pemerintah berasal dari BLBI. Setidaknya ada dua anggota keluarga bakrie yang disebut menerima dana BLBI, yakni Indra Usmansyah Bakrie dan Nirwan Dermawan Bakrie.Besaran utang yang ditagih adalah sebesar Rp 22,6 miliar, ini dianggap pemerintah sebagai kewajiban debitur eks-bank Putera Multikarsa, penerima dana BLBI kala itu. ***

Lingkaran - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah diminta untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan Sota, Merauke.Cara Unduh Sertifikat Hasil SKD CPNS 2021Terlebih lagi saat ini dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN), diharapkan sentra perekonomian kian tumbuh dan maju demi kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD dalam kunjungan kerjanya ke PLBN Sota, Merauke, Papua, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian beserta rombongan, Minggu (12/9/2021).Menko Polhukam beserta Mendagri mengharapkan kepada pemerintah daerah Distrik Sota dapat mengubah status PLBN Sota menjadi tipe A yang sebelumnya masih di tipe C agar bisa meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekspor dan impor dan aktivitas perekonomian di PLBN Sota.==break here==“Menko Polhukam dan Mendagri juga berharap, status PLBN Sota sebagai tipe C dapat tumbuh menjadi tipe A karena mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor.Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian di PLBN Sota, Distrik Sota, Merauke, Papua tersebut juga perlu antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas,” dikutip dari akun Instagram resmi Tito Karnavian, Senin (13/9/21).Tanggapi Amien Rais. Ketua MPR : Tidak Ada Amandemen UUD 1945Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dimandatkan untuk memberikan pengarahan dan pengawasan umum dalam pelaksanaan 11 PLBN terpadu.Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), memfasilitasi percepatan penyelesaian status Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah di 11 PLBN terpadu. ***

Lingkaran - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada bulan April atau Mei 2024 dengan dalih kondusifitas. Lantaran berbeda dengan kesepakatan sebelumnya yaitu soal tahapan pemilu pun kembali mengalami penundaan.Tanggapi Amien Rais. Ketua MPR : Tidak Ada Amandemen UUD 1945“Pemerintah mengusulkan agar pemungutan suara pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/21).Ini berdasarkan kesepakatan hasil rapat konseling bersama Tim Kerja Bersama, yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dilaksanakan pada 21 Febuari 2024, sementara, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.==break here==Tito menjelaskan seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024 akan maju ke Juni 2022 bila pemungutan suara digelar pada 21 Febuari 2024, hal itumerupakan konsekkuensi dari aturan yang mewajibkan tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara.Jokowi Ogah Presiden Tiga PeriodeHal itu dikarenakan adanya potensi suhu politik nasional dan daerah memanas dan bisa berdampak pada keamanan serta kelancaran program pembangunan, baik di tingkat pusat ataupun daerah.“Hal ini dapat mengakibatkan mulai memanasnya suhu politik nasional dan daerah yang dapat berdampak pada aspek keamanan serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah,” ucap Mendagri. ***

Lingkaran - Wacana amandemen UUD 1945 masih terus menjadi polemik. Sebagian kalangan menduga amandemen UUD 1945 bekaitan dengan potensi perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.Jokowi Ogah Presiden Tiga PeriodeDisisi lain, Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan menolak usulan perubahan masa jabatan presiden 3 periode. Sebelumnya, dalam acara diskusi publik, politisi Amien Rais melontarkan tudingan soal isu amandemen UUD 1945.Ia menggangap trik politik yang sangat penuh dengan tipu muslihat. Jika MPR upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh MPR. Ketua MPR, Bambang Soesatyo memberi tanggapan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal itu disampaikan pada webinar LHKP PP Muhammadiyah, secara virtual dari bali, Senin (13/9/21).==break here==“Di internal MPR RI sendiri, dari mulai komisi kajian ketatanegaraan, badan pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, hingga tingkah pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana perpanjangan periodisasi presiden menjadi tiga periode,” jelas Bamsoet, Senin (13/9/21).Megawati Menangis Jokowi Kerja Sampai Kurus Hingga Dihina KodokSementara itu Politisi Gerindra, Fadli Zon mengatakan konteks politik yang sudah terlalu banyak mengandung politik kepentingan yang berbeda beda, itulah sebabnya perlu pengganti GBHN yang sudah ada di Undang-undang.“Kalau kita letakan dalam konteks politik hari ini terlalu banyak kepentingan yang berbeda. Formalnya itu soal PPHN, perlunya pengganti dari GBHN yang ketika itu sudah ada undang-undangan system Perencanaan pembangunan Nasional pada tahun 2004,” ujarnya. ***