Lingkaran.id - Konflik antara Muhammad Imam Muslimin alias Yai Mim, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan tetangganya Nurul Sahara, pemilik usaha rental mobil, kini menjadi salah satu kasus perseteruan warga yang menyedot perhatian publik secara luas.Awalnya, peristiwa ini dianggap sekadar cekcok biasa antarwarga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang. Namun, situasi berubah drastis setelah sebuah video memperlihatkan Yai Mim berguling di tanah saat terlibat adu argumen dengan Sahara viral di media sosial.Heboh Spanduk “Pijat Rp1.000 Per Menit” di SPBU Shell Bintaro, Sempat Sindir Kelangkaan BBMPotongan rekaman itu langsung mengundang komentar warganet, bahkan berbuntut pada pemecatan Yai Mim dari statusnya sebagai dosen dan pengusiran dirinya beserta istri dari lingkungan tempat tinggal.Seiring berjalannya waktu, muncul fakta baru yang membuat narasi berbalik. Jika sebelumnya publik lebih banyak menyoroti Yai Mim sebagai pihak yang bersalah, kini simpati mulai mengalir kepadanya. Banyak warganet menuding Sahara melakukan framing dan sengaja membentuk opini negatif melalui media sosial.Perseteruan yang awalnya bersifat lokal kini melebar menjadi isu nasional. Bukan hanya soal hubungan antarwarga, tetapi juga menyinggung etika akademik, reputasi lembaga pendidikan, hingga menciptakan perpecahan opini di dunia maya.Konflik bermula dari unggahan Sahara di media sosial yang menuduh Yai Mim melakukan pelecehan, pencemaran nama baik, dan merusak usaha rental mobil miliknya. Namun, keadaan berbalik ketika video lain tersebar, menampilkan Sahara dan keluarganya yang bersuara keras terhadap Yai Mim. Hal itu membuat sebagian warganet berbalik arah dan melihat Yai Mim sebagai korban.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainYai Mim sendiri membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya dirugikan secara pribadi maupun profesional, termasuk kehilangan jabatannya di UIN Malang. Bahkan, ia meminta agar Rektor Universitas Brawijaya (UB) meninjau ulang status akademik Sahara.Di media sosial, komentar publik pun terpecah. Ada yang mendukung Sahara karena dinilai berani bersuara, namun tak sedikit pula yang membela Yai Mim dengan alasan ia difitnah.“Sedih melihat orang berpendidikan tinggi menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini,” tulis seorang pengguna X.***

Lingkaran.id - Rumah tangga presenter sekaligus konten kreator Deddy Corbuzier dan istrinya, Sabrina Chairunnisa, kembali menjadi sorotan publik. Isu keretakan hubungan mereka mencuat setelah warganet menemukan sejumlah perubahan mencolok di akun Instagram Sabrina.Dalam beberapa hari terakhir, netizen ramai memperbincangkan bio Instagram Sabrina yang sudah tidak lagi mencantumkan keterangan “Mrs Corbuzier”. Selain itu, sejumlah foto kebersamaan dengan sang suami juga diketahui menghilang.Heboh! 17 Profesor Dicabut SK karena Plagiarisme, Ada yang Pakai 16 Skripsi MahasiswaKini, bio Sabrina hanya menampilkan informasi seputar bisnis, prestasi pribadi, serta kontak manajer. Dari sekian banyak foto, hanya tersisa satu foto pernikahan dan satu potret bersama Azka Corbuzier, putra Deddy dari pernikahan sebelumnya.Yang semakin memanaskan rumor, akun Sabrina juga sudah tidak mengikuti Instagram Deddy. Sebaliknya, Deddy masih terlihat tetap mengikuti akun istrinya tersebut.Perubahan kecil itu menjadi perbincangan hangat setelah akun TikTok @zee membagikan temuan tersebut, lalu diunggah ulang oleh akun @kucingpintarid. Sejak saat itu, komentar publik membanjiri unggahan Sabrina. Banyak penggemar yang penasaran dan berharap kabar keretakan rumah tangga pasangan yang menikah pada Juni 2022 itu tidak benar.“Gosip itu nggak bener kan, Kak Sab?” tulis salah satu warganet.“Kok tiba-tiba foto-foto dengan Om Ded dan Azka hilang banyak, ada apa ya?” komentar lainnya.Meski ramai dibicarakan, baik Deddy maupun Sabrina hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi. Keduanya memilih bungkam di tengah derasnya rumor yang berkembang.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainSebagai informasi, pernikahan Deddy dan Sabrina pada 2022 sempat menjadi perhatian besar publik. Saat itu, kebersamaan mereka kerap dianggap sebagai potret pasangan harmonis, terlihat dari unggahan di Instagram maupun konten YouTube. Namun kini, hanya perubahan kecil di media sosial telah menimbulkan spekulasi besar mengenai kondisi rumah tangga mereka.***

Lingkaran.id - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video rombongan pengantar jenazah yang bertindak ugal-ugalan di jalan raya. Aksi tak pantas itu bahkan memperlihatkan salah seorang pengendara hanya mengenakan celana dalam saat melintas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.Video tersebut cepat menyebar dan menuai kecaman warganet. Banyak yang menilai rombongan tersebut tidak menghormati prosesi pengantaran jenazah dan justru membahayakan pengguna jalan lain.Desakan Keras Hapus Biaya Layanan Ojol yang Bebani Pengemudi dan KonsumenKapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya, membenarkan peristiwa itu. Ia menjelaskan, kejadian berlangsung pada Minggu (28/9/2025) malam di Jalan Poros Makassar–Maros, Kecamatan Mandai, tepat di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.“Semua anggota sudah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Kejadiannya berada di wilayah perbatasan Makassar dan Maros,” terang Douglas pada Minggu (29/9/2025) malam.Ia menambahkan, pihak kepolisian telah mengantongi identitas sebagian orang yang terlihat dalam rekaman.“Sudah ada gambarannya orang-orangnya. Anggota sedang bergerak ke lokasi, nanti kami kabari perkembangannya,” ujarnya.Meski begitu, hingga kini Polres Maros belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut. Douglas juga menyebut masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kebenaran peristiwa itu.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari Ketinggian“Belum ada laporan yang masuk. Kita juga belum tahu pasti kronologinya. Nanti setelah ada yang diamankan baru bisa dipastikan apakah benar mereka sedang mengantar jenazah atau tidak,” pungkasnya.Kasus ini masih dalam penyelidikan, sementara warganet mendesak aparat agar menindak tegas perilaku yang dinilai mencoreng kesakralan prosesi pengantaran jenazah sekaligus mengganggu ketertiban umum.***

Lingkaran.id - Peristiwa mengenaskan terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Seorang siswa SMP 12 Krui bernama Julian Saputra (13) meregang nyawa setelah ditusuk oleh teman sekelasnya sendiri pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 10.20 WIB.Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, korban meninggal dunia akibat luka tusukan yang cukup parah.SPBU Shell Beralih Kepemilikan ke Perusahaan Lokal, Apakah BBM Shell Masih Ada di 2026?“Korban meninggal dunia akibat luka tusuk itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.Pelaku yang masih duduk di bangku SMP dengan inisial SR (13) diketahui merupakan teman satu sekolah korban. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa bermula ketika Julian mendatangi ruang kelas SR dalam kondisi emosi. Ia menendang meja pelaku dan menantangnya untuk berkelahi.Merasa tidak terima, SR spontan mengambil gunting yang tersimpan di laci mejanya. Alat itu kemudian digunakan untuk menusuk tubuh korban di beberapa bagian vital, termasuk mata kanan, belakang kepala, dan punggung. Akibat luka yang cukup serius, nyawa Julian tidak dapat diselamatkan.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNKeterangan dari sejumlah saksi mengungkapkan bahwa Julian diduga kerap melakukan tindakan perundungan terhadap SR. Korban disebut sering mengajak pelaku berkelahi, sehingga perseteruan di antara keduanya sudah berlangsung sejak lama.“Keterangan soal itu (perundungan) masih kita dalami,” tambah Yuni.Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif serta kronologi lengkap peristiwa tersebut dengan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan lebih lanjut dari para saksi. Kasus ini sekaligus menjadi sorotan masyarakat karena kembali menyingkap persoalan perundungan di kalangan pelajar yang berujung pada tragedi mematikan.***

Lingkaran.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diterapkan Yayasan Sekolah Elite Al Izzah, Kota Serang, menuai gelombang penolakan dari sejumlah orang tua siswa. Rekaman protes para wali murid yang menentang program ini bahkan menjadi viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun TikTok @serangtoday pada Senin, 29 September 2025.Dalam video yang beredar, terlihat beberapa wali murid menyampaikan keberatan karena menilai program MBG sejatinya ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, bukan untuk sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.Kartu Liputan Wartawan CNN Dicabut Istana, Publik Soroti Isu Kebebasan PersSeorang wali murid dalam forum menyampaikan rasa kecewanya terhadap yayasan yang dianggap tidak pernah melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Ia menuturkan bahwa program langsung dijalankan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.“Maaf pun tidak ada dari pihak yayasan sebelum program dilaksanakan. Setelah berjalan baru kami diminta menyetujui. Rasanya seperti dipaksa, sudah dijejelin lalu diminta menelan saja,” ujarnya.Ia juga menyinggung kondisi sosial para orang tua di sekolah tersebut yang umumnya memiliki kemampuan finansial tinggi.“Kalau kumpul wali murid, rata-rata datang bawa Pajero, Fortuner, bahkan sopirnya saja bergaji Rp3 juta sebulan. Anak saya sendiri sampai bertanya, ‘Bunda, boleh nggak kita makan MBG? Bukannya itu untuk anak-anak yang tidak mampu?’” ungkapnya dengan nada heran.Daftar Penerima Bansos Rp600 Ribu Resmi Rilis, Begini Cara Lihat Nama Anda dengan KTPPertanyaan polos sang anak membuat dirinya semakin ragu menerima program tersebut. Akhirnya, ia memilih menggunakan layanan katering pribadi meski harus mengeluarkan biaya tambahan.“Yang jadi pertanyaan besar, kenapa program MBG harus dijalankan di Al Izzah? Kalau dilihat dari sudut pandang mana pun, ini terasa tidak rasional,” tegasnya.Sampai berita ini diturunkan, pihak yayasan maupun pihak sekolah Al Izzah belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan yang berkembang. Meski demikian, perdebatan mengenai penerapan MBG di sekolah swasta elite kini terus bergulir dan menjadi bahan perbincangan hangat warganet.***

Lingkaran.id - Peristiwa memprihatinkan terjadi di Desa Neglasari, Kota Banjar, saat seorang warga bernama Dede tiba-tiba pingsan dan mengalami kejang-kejang ketika mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa pada Kamis (25/9/2025).Sayangnya, penanganan darurat justru terkendala fasilitas. Dede tidak bisa segera dievakuasi menggunakan ambulans milik Puskesmas Banjar II Situbatu, karena pihak puskesmas menolak memberikan izin penggunaan kendaraan tersebut. Akibatnya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pikap warga dalam kondisi tergeletak dan kejang-kejang.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNKepala Desa Neglasari, Setiaman, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan puskesmas yang dinilai tidak sigap dalam menghadapi keadaan darurat.“Staf saya lapor kalau sopir ambulansnya tidak ada. Kami sudah tawarkan agar Bhabinkamtibmas bisa menggantikan sebagai sopir, tapi kepala puskesmas menolak dengan alasan harus sesuai SOP,” ujarnya.Karena tidak ada pilihan lain, pihak desa akhirnya menggunakan mobil pikap milik warga untuk membawa Dede ke IGD RSUD Kota Banjar.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianSetibanya di rumah sakit, Dede langsung mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Tim medis mencatat tensi korban sempat mencapai 200, sehingga membutuhkan penanganan segera.“Saya berharap kejadian ini bisa jadi bahan evaluasi. Jangan sampai aturan SOP justru mengorbankan nyawa manusia. Kalau kondisinya darurat, seharusnya ditolong dulu,” tegas Setiaman.Kasus ini memicu perhatian publik karena menyoroti benturan antara penerapan prosedur standar (SOP) dengan kemanusiaan dalam situasi darurat. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang, dan pelayanan kesehatan bisa lebih mengutamakan keselamatan pasien di atas segala prosedur administratif.***

Lingkaran.id - Langkah tegas diambil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti), Prof Dr Brian Yuliarto, dengan mencabut Surat Keputusan (SK) profesor terhadap sejumlah dosen yang terbukti melakukan kecurangan dalam karya ilmiah. Karya-karya tersebut sebelumnya digunakan sebagai sumber angka kredit untuk meraih jabatan akademik guru besar.Kebijakan ini dinilai tepat karena relevan dengan pelanggaran yang dilakukan. Berbeda dengan pendekatan dua menteri sebelumnya, yakni Prof Mohamad Nasir dan Nadiem Makarim, yang sempat mencabut jabatan akademik profesor karena alasan kesalahan administrasi, bukan pelanggaran akademik.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainMenurut kalangan akademisi, langkah dua mantan menteri tersebut dianggap kurang tepat karena mencampuradukkan antara kesalahan administratif dan akademik. Seharusnya, jika seorang dosen melakukan kesalahan dalam jabatan administratif misalnya sebagai rektor, wakil rektor, dekan, atau pejabat tambahan lain, maka yang dicopot adalah jabatan administratifnya, bukan status profesornya.Sebaliknya, pencabutan SK profesor oleh Prof Brian Yuliarto dipandang adil dan proporsional, karena pelanggaran yang dilakukan menyangkut kecurangan akademik. Angka kredit yang diperoleh tidak sah karena bersumber dari karya ilmiah yang tidak orisinal.Salah satu kasus besar yang mencuat adalah pencabutan SK profesor terhadap 17 dosen senior dari delapan fakultas di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Kebijakan ini secara resmi diambil pada Juli 2025 setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikti Saintek melakukan investigasi.Dari hasil pemeriksaan, ditemukan praktik pelanggaran serius, termasuk yang dilakukan oleh Prof Dr RN, seorang dekan yang diduga kuat melakukan plagiarisme. Berdasarkan temuan, Prof RN menggunakan 16 skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKIK dan FKM) untuk mendukung kenaikan jabatan ke posisi profesor. Tidak hanya itu, tim pemeriksa juga menemukan dua artikel lain yang terbukti hasil plagiat.Kasus ini menimbulkan kegeraman di kalangan akademisi. Prof RN disebut-sebut kerap menjadi narasumber dalam forum-forum yang membahas strategi percepatan meraih gelar profesor. Namun, cara-cara yang diajarkan ternyata disinyalir menormalisasi praktik yang tidak etis.“Setahu saya, tidak ada jalan pintas untuk meraih jabatan profesor, kecuali dengan mencuri karya ilmiah orang lain,” ujar seorang dosen yang pernah mengikuti pola kerja Prof RN.Wakil Kepala BGN Menangis Minta Maaf di Depan Publik Usai Kasus Keracunan MBGDengan temuan tersebut, Prof Brian Yuliarto menilai tidak ada alasan untuk mempertahankan status profesor bagi mereka yang terbukti mencederai integritas akademik. Pencabutan SK profesor dipandang sebagai langkah tegas sekaligus peringatan keras bagi dunia pendidikan tinggi agar tidak menoleransi plagiarisme dan manipulasi ilmiah.Kasus ini juga menjadi preseden penting, bahwa gelar profesor hanya dapat diperoleh melalui karya orisinal dan kontribusi nyata, bukan melalui praktik curang. Masyarakat akademik pun kini menunggu tindak lanjut terhadap Prof RN, yang dinilai telah mempermalukan integritas dunia pendidikan sekaligus merusak moral generasi akademisi muda.***

Lingkaran.id - Sebuah spanduk unik bertuliskan “pijat reflexy Rp1.000 per menit” sempat menghebohkan warganet setelah muncul di area SPBU Shell Sektor 7 Bintaro, Tangerang Selatan. Spanduk tersebut menarik perhatian bukan hanya karena menawarkan jasa pijat murah meriah, tetapi juga karena memuat pesan bernada sindiran terkait kelangkaan pasokan bensin.“Akibat bensin kosong tapi perut kami dan keluarga jangan sampai kosong, kami menerima pijat reflexy Rp1.000/menit.”Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainTulisan tersebut seolah menggambarkan kondisi kesulitan ekonomi para pekerja SPBU akibat kosongnya stok bahan bakar. Spanduk itu pun langsung menyita perhatian masyarakat setelah tersebar melalui media sosial.Dalam sebuah video yang ikut beredar, terdengar suara seseorang yang secara langsung menyinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.“Benar-benar ini Pak Bahlil, Shell sampai jadi panti pijat. Rp1.000 per menit tuh. Ya Allah,” ucap pria dalam rekaman video tersebut.Cara Cek Bansos 2025 Lewat KTP: Panduan Lengkap dan Link ResmiNamun diketahui saat ini spanduk tersebut sudah tidak lagi terlihat. Belum diketahui apakah spanduk itu dilepas oleh pengelola SPBU atau pihak terkait lainnya.Kejadian ini menambah sorotan publik terhadap isu kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa wilayah. Meski bersifat satir, spanduk itu mencerminkan keresahan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor energi dan layanan publik.***

Lingkaran.id - Ratusan tenaga honorer di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dipastikan tidak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada periode rekrutmen terbaru.Meski demikian, kabar ini bukan berarti akhir dari perjalanan karier mereka. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menegaskan bahwa tenaga honorer masih tetap memiliki peluang untuk bekerja dengan skema alternatif yang menjamin kelayakan penghasilan.Mola BKN Paruh Waktu! Cara Cek Status NIP PPPK Paruh Waktu Lewat MOLA BKNWali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan kajian mendalam terhadap 528 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK paruh waktu. Dari kajian tersebut, disusunlah opsi agar tenaga honorer tetap bisa ditempatkan pada sektor-sektor penting, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, yang sangat membutuhkan tenaga tambahan.“Honorer non-ASN masih dibutuhkan di berbagai instansi. Pemerintah memastikan keberlangsungan kerja mereka agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegas Mohan.Skema Gaji Alternatif untuk HonorerPemkot Mataram menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menjamin keberlanjutan gaji para tenaga honorer:Tenaga kesehatan dan honorer rumah sakit akan mendapatkan gaji melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Tenaga honorer di sektor pendidikan, khususnya guru dan staf sekolah, akan menerima penghasilan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Untuk honorer di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran agar mereka tetap bisa bekerja sesuai kebutuhan instansi.Dengan skema tersebut, honorer non-ASN tetap memperoleh kepastian finansial dan bisa melanjutkan tugasnya di berbagai unit pelayanan publik.Kehadiran tenaga honorer dinilai sangat vital, terutama di bidang layanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan sektor strategis dalam mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mereka menjadi penopang operasional instansi dan memastikan pelayanan publik tidak terhambat.Ulang Tahun ke-27 Google: Doodle Spesial, Promo Pixel, dan Kilas Balik Perjalanan Raksasa TeknologiKebijakan alternatif yang ditempuh Pemkot Mataram tidak hanya memberi rasa aman bagi tenaga honorer terkait masa depan mereka, tetapi juga mencegah kekosongan tenaga kerja di instansi vital. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan pegawai dengan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.Dengan demikian, meskipun gagal masuk dalam formasi PPPK paruh waktu, para honorer tetap mendapatkan peluang bekerja, memperoleh gaji yang layak, serta berperan aktif menjaga keberlangsungan layanan publik.***

Lingkaran.id - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu poin yang paling menyedot perhatian publik adalah adanya rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara.Dalam lampiran perpres tersebut, disebutkan secara jelas bahwa pemerintah akan menaikkan gaji ASN yang bergerak di sektor pelayanan publik, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, serta anggota TNI dan Polri.Pendapatan Rata-Rata Warga Jadi Indikator Baru dalam APBN 2026, Ditarget Rp7,6 Juta per Bulan“Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” bunyi salah satu kutipan dalam lampiran Perpres 79/2025, Minggu (28/9).Kabar tersebut segera menimbulkan pertanyaan, khususnya dari kalangan pensiunan PNS. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan apakah kebijakan kenaikan gaji itu juga akan berdampak pada penyesuaian gaji pensiunan, terlebih saat ini pencairan gaji Oktober 2025 sudah semakin dekat.Menjawab keresahan itu, PT Taspen selaku pengelola dana pensiun PNS, memberikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram mereka. Taspen menegaskan bahwa belum ada aturan baru terkait kenaikan gaji pensiunan.“Kami belum menerima regulasi resmi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS. Pencairan Oktober tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini,” tulis Taspen.Cara Cek Bansos 2025 Lewat KTP: Panduan Lengkap dan Link ResmiMeski belum ada penyesuaian gaji, Taspen memastikan bahwa pensiunan PNS tetap memperoleh hak mereka berupa gaji pokok serta tiga tunjangan melekat yang dibayarkan secara rutin setiap bulan, yaitu:Tunjangan PanganDiberikan dalam bentuk nominal setara dengan harga 10 kilogram beras per orang setiap bulan.Tunjangan AnakBesarannya 2% dari gaji pokok per anak, berlaku hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah/ bekerja.Tunjangan Suami/IstriSebesar 10% dari gaji pokok yang diberikan kepada pensiunan PNS yang masih memiliki pasangan.Taspen juga mengingatkan bahwa setiap pensiunan PNS wajib melakukan otentikasi data secara berkala. Proses ini menjadi syarat penting agar pembayaran gaji dan tunjangan tetap lancar serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana pensiun.***

Lingkaran.id - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati adanya penambahan indikator kesejahteraan baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat instrumen pengukuran, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.Salah satu indikator penting yang diperkenalkan adalah Gross National Income (GNI) per kapita, yang ditetapkan sebesar 5.520 dolar AS per tahun atau setara dengan Rp91,99 juta. Angka tersebut jika dirata-ratakan menjadi sekitar Rp7,66 juta per bulan per orang.Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa GNI per kapita digunakan sebagai parameter pendapatan rata-rata warga negara sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan secara lebih akurat.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarSelain GNI per kapita, indikator baru lain yang dimasukkan dalam APBN 2026 adalah Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen penyempurnaan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nelayan. Indikator ini dinilai lebih representatif dalam menilai tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Pemerintah juga menambahkan indikator penciptaan lapangan kerja formal, yang berfungsi untuk mengukur proporsi angkatan kerja dengan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar kuantitas.Target Pembangunan 2026Dalam dokumen kesepakatan APBN 2026, terdapat sejumlah target pembangunan nasional yang dipatok, antara lain:Tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi 4,44–4,96 persen.Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,5–7,5 persen.Kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0–0,5 persen.Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan ditargetkan di kisaran 0,377–0,380.Indeks Modal Manusia mencapai 0,57.Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan di angka 0,7731.Selain itu, pemerintah juga menargetkan:Penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen dari total angkatan kerja.Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 76,67.BSU Cair Lagi? Cek Fakta Resmi Kemnaker & BPJS KetenagakerjaanDengan penambahan indikator ini, APBN 2026 diharapkan tidak lagi semata menitikberatkan pada angka pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah menekankan agar kesejahteraan masyarakat menjadi orientasi utama, baik dari aspek pendapatan, kualitas pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan kelompok strategis seperti petani dan nelayan.Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penyempurnaan instrumen fiskal agar lebih berpihak kepada rakyat. “Kita ingin APBN tidak hanya berbicara angka makro, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata,” ujarnya.***

Lingkaran.id - Misteri siapa pemilik rekening dormant yang menjadi target sindikat pembobolan dana Dwi Hartono Cs akhirnya terungkap. Rekening senilai Rp204 miliar itu ternyata milik seorang pengusaha tanah berinisial S, yang disimpan di salah satu bank BUMN di Jawa Barat.Dalam waktu singkat, dana fantastis tersebut berhasil digerakkan keluar oleh sindikat hanya dalam 17 menit, melalui 42 kali transaksi beruntun ke sejumlah rekening penampungan.Desakan Keras Hapus Biaya Layanan Ojol yang Bebani Pengemudi dan KonsumenRekening dormant adalah istilah perbankan untuk rekening pasif yang sudah tidak aktif bertransaksi, baik debit maupun kredit, dalam periode tertentu, biasanya 3 hingga 18 bulan tergantung kebijakan bank. Kondisi ini membuat rekening berisiko tinggi disalahgunakan, termasuk untuk tindak pencucian uang. PPATK pun bekerja sama dengan bank-bank untuk memantau, mengidentifikasi, dan memblokir rekening semacam ini.Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa sindikat Dwi Hartono Cs awalnya mendatangi kepala cabang pembantu Bank BNI di Jawa Barat pada Juni 2025. Mereka mengaku sebagai “Satgas Perampasan Aset” untuk meyakinkan pihak bank.Dalam pertemuan itu, sindikat memaparkan peran masing-masing anggota, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, hingga pembagian hasil. Tekanan dan ancaman keselamatan terhadap keluarga kepala cabang juga dilontarkan, memaksa sang kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi Core Banking System milik teller maupun dirinya.Eksekusi pun dilakukan pada akhir Juni 2025, tepat setelah jam operasional berakhir. Dengan melibatkan mantan pegawai bank, sindikat berhasil mengakses sistem core banking dan memindahkan dana Rp204 miliar ke lima rekening penampungan.Transaksi mencurigakan itu segera terdeteksi oleh sistem keamanan bank. Laporan kemudian disampaikan ke Bareskrim Polri, yang langsung berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana.Hasil penyidikan menetapkan sembilan tersangka utama, termasuk Dwi Hartono dan Candy alias Ken, otak di balik operasi ini. Keduanya juga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta, yang kini ditangani Polda Metro Jaya.Dalam jaringan, Candy alias Ken berperan sebagai mastermind dengan klaim palsu sebagai Satgas Aset, sementara Dwi Hartono bertugas membuka blokir rekening dan memindahkan dana.Selain keduanya, tujuh orang lain turut dijerat, di antaranya kepala cabang bank, consumer relations manager, konsultan hukum, mantan pegawai bank, hingga penyedia rekening penampungan.Kasus pembobolan rekening ini terhubung dengan penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta. Polisi menyebut ada 18 orang yang terlibat, terdiri atas 15 warga sipil dan 2 prajurit TNI. Para pelaku membagi peran mulai dari dalang, eksekutor penculikan, penganiayaan, hingga tim surveillance yang membuntuti korban.Gubernur Dedi Mulyadi Bongkar Penyebab Keracunan Massal MBG Capai 842 siswaNama Dwi Hartono cukup dikenal di kampung halamannya, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan, 6 Oktober 1985 itu dikenal sebagai wirausahawan yang pernah membuka warnet, rental game, warung kopi, hingga warteg. Ia juga mendirikan platform belajar online dan aktif memberi motivasi bisnis lewat kanal YouTube “Klan Hartono” yang memiliki ratusan ribu pengikut.Bahkan, ia pernah mendatangkan artis ibu kota seperti Via Vallen dan Wika Salim untuk hiburan warga, serta menghadirkan Ustaz Zaky Mirza untuk tausiah. Sejumlah warga mengenalnya sebagai sosok dermawan dan sosial.Namun, kini Dwi Hartono justru ditetapkan sebagai otak pembobolan dana ratusan miliar dan dalang penculikan kepala cabang bank BUMN. Banyak pihak, termasuk teman masa kecilnya, mengaku tak percaya dengan kabar keterlibatannya dalam kasus besar ini.***

Lingkaran.id - Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim hingga 20.000 personel jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik global.Prabowo menekankan bahwa tawaran ini merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga stabilitas internasional. Menurutnya, Indonesia selalu konsisten berada di garis depan misi kemanusiaan dan perdamaian, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi prinsip bangsa sejak lama.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari Ketinggian“Apabila Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum memutuskan perlunya pengerahan pasukan perdamaian, Indonesia siap menugaskan 20.000 putra-putri terbaik bangsa, bahkan lebih bila dibutuhkan," ujar Prabowo dalam pernyataannya.Mereka akan membantu menciptakan dan menjaga perdamaian, baik di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, maupun di wilayah lain yang tengah dilanda konflik,” tambahnya.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarKomitmen ini menunjukkan tekad Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam isu global. Selain menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia juga dikenal aktif mengirim kontingen Garuda dalam berbagai misi perdamaian PBB di Afrika, Timur Tengah, dan Asia sejak 1957.Dengan kesiapan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian penting dari solusi perdamaian dunia.***

Lingkaran.id - Pertanyaan mengenai hak cuti tahunan kerap muncul di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Banyak pegawai masih bertanya-tanya, apakah mereka memperoleh hak cuti yang sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, dengan adanya perbedaan status antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu, kebijakan cuti pun tak bisa disamaratakan.Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa meski status kepegawaian PPPK berbeda dengan PNS, setiap pegawai tetap memiliki hak cuti tahunan yang sudah diatur dalam regulasi terbaru. Hak cuti ini dipandang penting, tidak sekadar formalitas administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar pegawai tetap sehat, fokus, dan produktif.Gempa Banyuwangi Magnitudo 5,7 Rusak Puluhan Rumah, Getaran Terasa hingga BaliBerdasarkan ketentuan, PPPK penuh waktu mendapatkan jatah cuti tahunan minimal 12 hari kerja setiap tahunnya. Hak cuti ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik urusan keluarga, kesehatan, hingga kebutuhan rekreasi.Sementara itu, PPPK paruh waktu memiliki hak cuti yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jam kerja yang dijalani. Misalnya, pegawai dengan beban kerja 50 persen dari jam kerja penuh hanya memperoleh setengah dari jatah cuti pegawai penuh waktu, yakni 6 hari per tahun. Sistem proporsional ini dianggap lebih adil karena menyesuaikan beban kerja masing-masing pegawai, tanpa mengganggu kelancaran pelayanan publik. Meski hak cuti dijamin, pegawai PPPK tidak bisa serta-merta mengajukannya tanpa syarat. Ada ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain:Masa kerja minimal satu tahun. PPPK baru hanya bisa mengajukan cuti setelah genap bekerja setahun.Pengajuan melalui atasan langsung atau sistem elektronik. Mekanisme ini bertujuan menjaga transparansi sekaligus sebagai catatan resmi administrasi.Persetujuan pimpinan. Jadwal cuti tetap menyesuaikan kebutuhan instansi, agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.BKN juga mendorong agar pengajuan cuti dilakukan lebih awal, setidaknya beberapa minggu sebelum tanggal yang diinginkan. Hal ini penting agar pimpinan dan tim kerja dapat menyiapkan pengganti sementara sehingga operasional instansi tidak terganggu.Proses persetujuan cuti saat ini umumnya menggunakan sistem elektronik kepegawaian, sehingga pimpinan bisa memantau pegawai yang sedang mengambil cuti secara real-time. Dengan sistem ini, perencanaan kerja dapat lebih efisien dan tidak menimbulkan kekosongan layanan.Pegawai PPPK juga diimbau memanfaatkan cuti dengan bijak. Selain sebagai hak hukum, cuti tahunan merupakan kesempatan untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental, menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kembali semangat kerja.Kepastian hak cuti tahunan bagi PPPK memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan pegawai. Dengan kesempatan istirahat yang teratur, pegawai lebih mampu menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, dan menumbuhkan loyalitas terhadap instansi.Cek Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025: Dari 900 VA hingga 6.600 VA ke AtasSelain itu, keberadaan aturan cuti yang jelas juga memperkuat rasa kesetaraan antara PPPK dan PNS. Hal ini menciptakan rasa aman dalam bekerja, sekaligus menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya kesejahteraan aparatur negara, bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga hak-hak dasar lainnya.Dengan memahami aturan cuti yang berlaku, PPPK dapat lebih mudah merencanakan jadwal liburannya tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan. Pada akhirnya, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi akan terjaga, dan produktivitas pegawai tetap berada di level terbaik.***

Lingkaran.id - Panitia Khusus (Pansus) Mineral, Batubara, serta Minyak dan Gas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) membeberkan temuan mengejutkan terkait praktik penyetoran dana dari aktivitas tambang ilegal di provinsi tersebut.Dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna DPR Aceh, Kamis (25/9/2025), terungkap adanya aliran dana dalam jumlah fantastis yang diduga disetorkan oleh pemilik ekskavator tambang ilegal kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk “uang keamanan.”Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban LainSekretaris Pansus DPR Aceh, Nurdiansyah Alasta, mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat sekitar 1.000 unit ekskavator yang beroperasi di 450 titik tambang ilegal di wilayah Aceh. Berdasarkan hasil investigasi, setiap pemilik ekskavator diwajibkan memberikan setoran sekitar Rp30 juta per bulan kepada aparat setempat. Bila dikalkulasikan, jumlah tersebut mencapai sekitar Rp360 miliar dalam setahun.“Temuan ini sangat mencengangkan. Bayangkan, dengan 1.000 ekskavator yang beroperasi, setoran rutin bulanan bisa mencapai angka ratusan miliar rupiah setiap tahun. Praktik ini diduga telah berlangsung dalam waktu lama tanpa adanya tindakan tegas,” ujar Nurdiansyah di hadapan forum paripurna.Menanggapi kondisi tersebut, Pansus DPR Aceh mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk segera mengambil langkah konkret. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah menutup seluruh aktivitas tambang ilegal yang hingga kini masih berlangsung dan berpotensi merugikan daerah, baik dari segi lingkungan maupun penerimaan keuangan negara.Cek Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025: Dari 900 VA hingga 6.600 VA ke AtasPansus menilai praktik setoran dana dari tambang ilegal bukan hanya merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Aceh.Oleh sebab itu, lembaga legislatif daerah meminta agar aparat penegak hukum turut dilibatkan dalam evaluasi menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi praktik “uang keamanan” yang merugikan masyarakat dan negara.

Lingkaran.id - Seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat (AD), Praka S, ditangkap oleh Polisi Militer setelah terlibat insiden mengamuk di kantor cabang sebuah bank BUMN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam peristiwa yang terjadi pada pagi hari, Praka S juga dilaporkan sempat melepaskan tembakan menggunakan senjata laras panjang.Kapendam XIV Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman, membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa tembakan yang dilepaskan oleh oknum TNI AD itu terjadi di area kantor cabang bank yang berada di Kabupaten Gowa.Hari Tani Nasional 2025: Aksi Petani Blokir Jalan, Suarakan Krisis Lahan & Kesejahteraan"Memang benar tadi pagi ada kejadian seperti itu, (lepaskan tembakan) oleh oknum anggota TNI AD," ujar Budi Wirman, Kamis (25/9/2025).Beruntung, insiden tersebut dapat diredakan dengan cepat. Pihak Kodim Gowa segera mengamankan Praka S begitu insiden tersebut terjadi."Saat kejadian, pelaku langsung diamankan oleh anggota Kodim Gowa," tambah Budi.Menurut Budi Wirman, Praka S merupakan anggota dari Divisi III Kostrad, dan setelah kejadian, pihak Kodam XIV Hasanuddin langsung menyerahkan pelaku kepada Divisi III Kostrad untuk diproses lebih lanjut."Selanjutnya, kita serahkan ke Divisi III dan sekarang yang bersangkutan sudah diproses di Divisi III," kata Kapendam.Ahmad Sahroni Kembali Jadi Sorotan, Kini Resmi Dilaporkan ke Polda JabarInsiden ini mengundang perhatian publik, terutama karena melibatkan seorang anggota militer yang menggunakan senjata api di ruang publik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti dari aksi emosional yang dilakukan oleh Praka S di kantor bank tersebut. Polisi Militer dan pihak terkait masih melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai insiden tersebut.Pihak Divisi III Kostrad dikabarkan akan memberikan sanksi dan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bagi anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.***

Lingkaran.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan dugaan penyebab keracunan massal yang menimpa 842 siswa di Kabupaten Bandung Barat setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam penjelasannya, Dedi menyoroti cara memasak dan penyajian makanan yang dinilai tidak tepat sebagai faktor utama yang menyebabkan insiden tersebut.Seperti diketahui, peristiwa keracunan massal ini terjadi sejak Senin (22/9/2025) hingga Rabu (24/9/2025), dengan korban terbagi di dua kecamatan, yaitu Cipongkor dan Cihampelas. Para korban mengalami gejala keracunan yang cukup parah, seperti nyeri kepala, mual, muntah, sesak napas, dan kejang-kejang beberapa jam setelah mengonsumsi makanan. Korban yang mengalami gejala berat segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.Keracunan MBG!! 411 Pelajar Bandung Barat Jadi Korban, Puluhan Masih DirawatGubernur Dedi Mulyadi, mengetahui bahwa jumlah korban telah mencapai 842 orang, segera turun tangan untuk menangani insiden ini. Dalam penjelasannya, Dedi mengungkapkan bahwa masalah utama terletak pada manajemen penyajian makanan yang tidak sesuai standar. Menurutnya, ada ketidakseimbangan antara jumlah penerima layanan MBG dan jumlah tenaga yang menyajikan makanan.“Insiden ini disebabkan oleh manajemen penyajian makanan yang kurang tepat. Ada ketidakseimbangan antara jumlah orang yang menerima layanan MBG dan tenaga yang menyajikan makanan. Waktu memasak juga terlalu lama. Ini menjadi masalah utama," ungkap Dedi Mulyadi.Dedi lebih lanjut menjelaskan, waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan penyajian makanan menjadi faktor yang menurunkan kualitas MBG. Makanan yang dimasak terlalu jauh dari waktu penyajian, dalam beberapa kasus bahkan dimasak pada malam hari dan disajikan pada siang hari, menyebabkan makanan tidak lagi dalam kondisi segar."Waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Itu harus menjadi bahan evaluasi. Penyajian makanan harus dilakukan lebih dekat dengan waktu makan, jangan masak terlalu sore atau malam. Kalau bisa, masak lebih pagi agar makanan masih segar saat disajikan," tegas Dedi.Dalam menanggapi peristiwa ini, Dedi berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan meminta agar penyelenggara yang tidak kompeten dalam menangani MBG diganti dengan yang lebih profesional. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam mempersiapkan makanan, terlebih ketika yang dilayani adalah ribuan orang."Misalnya, kalau yang dilayani ribuan orang, tapi yang menyiapkan sedikit, itu akan jadi masalah. Masaknya jam 1 malam, disajikan jam 12 siang, jarak waktunya terlalu lama. Ini yang harus dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya harus diganti dengan yang lebih mampu," katanya.Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden keracunan ini, Dedi Mulyadi menilai kejadian tersebut bisa memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi para siswa. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kualitas makanan yang disediakan harus benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan penyelenggara yang tidak mampu harus dievaluasi dan diganti.Kasus Kematian Zara Qairina Mahathir Masuki Babak Baru, Forensik Ungkap Bukti Jatuh dari KetinggianSementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, melaporkan bahwa korban keracunan kini mencapai 842 orang. Insiden keracunan pertama terjadi di Kecamatan Cipongkor, dengan 393 korban, mulai dari siswa PAUD hingga SMK. Korban pertama kali mengonsumsi MBG yang disiapkan di dapur SPPG Cipari di Kecamatan Cipongkor. Kemudian, kasus serupa kembali terjadi di Cipongkor dan Cihampelas dengan tambahan 449 korban."Total korban keracunan mencapai 842 orang. Data terakhir pada pukul 16.24 WIB," kata Lia N Sukandar.Ia juga mengungkapkan bahwa petugas sempat kewalahan mengatasi situasi karena kekurangan oksigen, namun hal itu segera diatasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memasok tabung oksigen ke posko-posko kesehatan.Insiden keracunan massal ini menjadi perhatian besar, dan Dedi Mulyadi bersama pemerintah daerah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.***

Lingkaran.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan kebingungannya terkait besarnya dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan, sementara realisasi belanja daerah masih tergolong rendah. Hingga akhir Agustus 2025, dana yang berada di bank milik pemda tercatat mencapai Rp 233,11 triliun, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp 40,54 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp 192,57 triliun. Jumlah ini tercatat sebagai yang terbesar sejak 2021.Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dana yang mengendap di perbankan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat: pada 2021 sebesar Rp 178,95 triliun, pada 2022 Rp 203,42 triliun, dan pada 2023 Rp 201,31 triliun. Namun, meskipun dana yang dikelola oleh pemda sangat besar, realisasi belanja daerah hingga 24 September 2025 baru mencapai Rp 656,40 triliun, atau hanya 46,86% dari total pagu yang telah ditetapkan.Masturo Rohili Terseret UU TPKS dan Perlindungan Anak, Polisi Dalami Korban Lain“Ketika mereka punya uang yang cukup banyak, kemarin kan sudah Rp 200 triliun lebih uang mereka mengendap di sana. Kenapa mereka enggak belanjakan ya?,” ujar Purbaya dalam keterangannya kepada awak media pada Kamis (25/9/2025).Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah akan segera memantau lebih lanjut mengenai hambatan atau masalah yang menyebabkan pemda lambat dalam membelanjakan anggarannya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan apakah dana tersebut benar-benar menganggur, atau apakah ada alasan tertentu yang menyebabkan dana tersebut belum terpakai.“Kalau memang betul-betul nganggur di sana, kita ambil alih, kita pindahkan. Biar mereka juga belanjanya lebih rajin,” tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk memastikan dana pemda digunakan sesuai dengan tujuannya.Dalam upaya untuk mempercepat proses belanja daerah, Purbaya juga menyarankan perlunya evaluasi terkait pencairan dana pemda, khususnya yang disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengusulkan agar proses pencairan dana di awal tahun bisa dilakukan lebih cepat dan tanpa prosedur yang terlalu rumit, meskipun ia mengakui bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan secara instan."Tentu saja kami akan sesuaikan alur kas dan prosedur agar lebih efisien. Ini memang tidak bisa dilakukan secara mendadak, tetapi yang jelas kita akan evaluasi dan pastikan dana yang terparkir di perbankan, yang rata-rata mencapai sekitar Rp 100 triliun setiap tahunnya, bisa segera digunakan," ungkap Purbaya.Purbaya juga menegaskan, meskipun pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemda yang lambat dalam membelanjakan anggarannya, hal ini tidak akan mengurangi dana yang dibutuhkan daerah. Pemerintah tetap akan memastikan tidak ada daerah yang kekurangan anggaran dalam menjalankan kegiatan pembangunan.Review iPhone 17 & iPhone 17 Pro: GadgetIn Ungkap Desain Baru dan Kamera Zoom Super Tajam“Nanti kita monitor. Enggak boleh seperti ini terus-terusan. Karena akibatnya ekonomi daerah bisa terganggu, makanya sering ada demo-demo itu,” tuturnya, merujuk pada keluhan masyarakat yang kerap terjadi akibat ketidaktercapaian belanja daerah yang sesuai harapan.Dengan langkah-langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, Purbaya berharap dana yang ada bisa segera tersalurkan dengan lebih efektif, mendukung pembangunan daerah, dan mempercepat pemulihan ekonomi di seluruh Indonesia.***

Lingkaran.id - Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak pemerintah serta penyedia aplikasi ojek online (ojol) untuk segera menghapus biaya layanan dan jasa aplikasi yang selama ini dibebankan kepada pengemudi maupun konsumen. Menurut Adian, kedua biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga berpotensi merugikan banyak pihak, khususnya pengemudi yang menjadi tulang punggung sektor ini.Pernyataan tersebut disampaikan Adian dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR dan perwakilan pengemudi ojol di Gedung DPR RI, Jakarta, baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa biaya-biaya yang selama ini dikenakan kepada pengemudi dan konsumen seharusnya tidak ada, mengingat pengaturan resmi sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 yang membatasi potongan resmi sebesar 20 persen.KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah, Tegaskan Bukan Suap Kasus HajiNamun, Adian mengungkapkan kenyataan berbeda di lapangan. Ia mencatat bahwa dalam praktiknya, para pengemudi ojol sering kali dikenakan biaya tambahan berupa biaya layanan dan jasa aplikasi yang besarnya bisa mencapai 30 hingga 50 persen dari tarif perjalanan. Hal ini, menurut Adian, jelas tidak adil dan merugikan banyak pihak.“Kita berbicara soal potongan yang legal, yang sesuai dengan ketentuan hukum, itu hanya 20 persen. Tetapi yang terjadi saat ini adalah adanya biaya-biaya lain yang tidak ada regulasinya, yang justru dibebankan kepada pengemudi dan konsumen. Ini jelas tidak adil dan harus dihentikan,” tegasnya.Adian juga memperkirakan bahwa dengan adanya biaya ganda ini, potensi pendapatan yang bisa diraih oleh aplikator mencapai Rp92 miliar per hari, apabila biaya-biaya tersebut diterapkan pada seluruh perjalanan ojol yang diperkirakan mencapai 4,6 juta perjalanan per hari di seluruh Indonesia.Desakan tersebut muncul sehari setelah ribuan pengemudi ojol menggelar demonstrasi nasional pada Selasa (20/5/2025) untuk menuntut kejelasan regulasi tarif dan penghapusan biaya-biaya tambahan yang dianggap membebani penghasilan mereka. Dalam aksi unjuk rasa yang tersebar di berbagai kota besar, para pengemudi ojol mendesak pemerintah untuk membatasi potongan aplikasi maksimal 10 persen, menghapus biaya-biaya tidak sah, serta memberikan perlindungan hukum dan status kerja yang lebih layak bagi mereka.Keracunan MBG!! 411 Pelajar Bandung Barat Jadi Korban, Puluhan Masih DirawatMenanggapi tuntutan para pengemudi, Adian Napitupulu menyatakan dukungan penuh dan menyerukan agar Kementerian Perhubungan bersama kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi sektor transportasi daring. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan logika korporasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat, terutama pengemudi ojol, justru dirugikan.“Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Jangan biarkan pengemudi ojol yang menjadi tulang punggung transportasi daring terus dibebani dengan biaya-biaya tidak sah yang hanya memperkaya aplikator,” pungkasnya.***

Lingkaran.id - Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SMA tahun 2025 kembali disalurkan pada bulan September. Para siswa yang terdaftar sebagai penerima kini bisa mulai bersiap menerima dana bantuan pendidikan tersebut.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan penyaluran PIP terus berlanjut sebagai upaya mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan dan mewujudkan cita-citanya.Kenaikan Gaji PNS 2025 Resmi Berlaku, Ini Rincian Lengkap Tiap GolonganBantuan PIP untuk siswa SMA diberikan sebesar Rp1.800.000 per tahun. Namun pencairannya tidak dilakukan sekaligus, melainkan dibagi ke dalam empat tahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah. Artinya, setiap kali pencairan, siswa penerima akan menerima dana sesuai pembagian tahap, bukan dalam jumlah penuh.Untuk mengetahui apakah namanya termasuk sebagai penerima, siswa SMA bisa melakukan pengecekan secara mandiri secara online hanya menggunakan HP. Cek status penyaluran bantuan PIP dapat dilakukan melalui laman resmi pip.kemdikdasmen.go.id.Berikut langkah mudah pengecekan PIP 2025:Buka website pip.kemdikdasmen.go.id.Masukkan data diri berupa nama lengkap dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).Klik menu “Cari”, lalu sistem akan menampilkan informasi terkait status penyaluran PIP 2025.Jika bantuan sudah disalurkan, akan muncul Surat Keputusan (SK) Pemberian yang menjadi tanda bahwa dana PIP bisa dicairkan.Daftar Uang Kertas Rupiah yang Dicabut BI, Segera Tukar Sebelum Hangus!Sementara itu, siswa yang namanya tercatat sebagai penerima diwajibkan untuk melakukan aktivasi rekening di Bank BNI, karena pencairan PIP dilakukan secara langsung melalui bank tersebut.Dengan adanya penyaluran bantuan ini, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga miskin yang dapat terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi tanpa terkendala biaya.***