Lingkaran.id - Pengusaha sekaligus bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, bersama PT MNC Asia Holding Tbk menghadapi gugatan perdata senilai Rp 119 triliun yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.Perkara ini berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat berharga berupa sertifikat deposito atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diserahkan oleh Hary Tanoe atau pihak MNC kepada CMNP pada tahun 1999. Namun, NCD tersebut diklaim tidak dapat dicairkan hingga saat ini.Demo Pati 13 Agustus 2025 Membludak! Ratusan Ribu Warga Desak Bupati Sudewo MundurKuasa hukum CMNP, R. Primaditya Wirasandi, menjelaskan bahwa pihaknya menuntut ganti rugi materiel sebesar sekitar Rp 103 triliun dan kerugian imateriel sekitar Rp 16 triliun, sehingga total mencapai Rp 119 triliun. Ia menegaskan bahwa jumlah tuntutan tersebut dapat terus bertambah sampai seluruh pembayaran dilunasi, termasuk dendanya.“Gugatan ini diajukan terhadap Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I, PT MNC Asia Holding Tbk sebagai tergugat II, serta dua pihak lainnya, yaitu Tito Sulistio dan Teddy Kharsadi selaku turut tergugat,” ujar Primaditya usai sidang perdana di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).Primaditya mengungkapkan, proses mediasi sebenarnya telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Menurutnya, Hary Tanoe tidak dapat memenuhi tuntutan yang diajukan CMNP, sehingga pihaknya menolak tawaran perdamaian.Sebagai langkah hukum lanjutan, CMNP telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh aset milik Hary Tanoe dan PT Bhakti Investama (kini PT MNC Asia Holding Tbk) untuk memastikan gugatan tidak berakhir sia-sia.Aset yang diminta untuk disita meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, kepemilikan saham, gedung, kendaraan bermotor, serta berbagai aset lainnya. Namun, berdasarkan perhitungan sementara, nilai aset tersebut diperkirakan masih belum mencukupi untuk menutup total tuntutan ganti rugi.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Klarifikasi dan Minta Maaf soal Pernyataan Tanah Menganggur Milik Negara“Saat ini kami juga tengah melakukan inventarisasi tambahan terhadap aset-aset lainnya, mengingat estimasi nilai aset Hary Tanoe hanya sekitar Rp 15,6 triliun dan total aset MNC Group sebesar Rp 18,98 triliun. Angka ini masih jauh dari total gugatan Rp 119 triliun,” kata Primaditya.Primaditya mengklaim bahwa gugatan senilai Rp 119 triliun ini merupakan tuntutan perdata terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Ia menegaskan pihaknya akan mengawal perkara ini hingga tuntas demi memperoleh keadilan bagi CMNP.

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji 2024. Pada Kamis (14/8/2025), tim penyidik menggeledah kantor perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah, Maktour.Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti dalam perkara yang diduga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya penggeledahan tersebut.“Hari ini, tim kembali melakukan giat penggeledahan di salah satu kantor pihak swasta,” ujarnya kepada awak media.Demo Pati 13 Agustus 2025 Membludak! Ratusan Ribu Warga Desak Bupati Sudewo MundurBudi menjelaskan, penggeledahan ini bertujuan menemukan petunjuk tambahan dan mengamankan barang bukti yang relevan dengan penyidikan. Ia juga menegaskan agar seluruh pihak yang terkait kasus ini menunjukkan sikap kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses hukum.“KPK mengingatkan agar pihak-pihak terkait bersikap kooperatif. Jangan sampai ada upaya menghilangkan barang bukti,” tegasnya.Perkara ini bermula ketika Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 berhasil memperoleh tambahan 20 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi. Sesuai ketentuan, pembagian kuota seharusnya dilakukan dengan proporsi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.Namun, KPK mencium adanya penyimpangan karena kuota tersebut justru dibagi rata, masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.Perubahan proporsi ini berdampak signifikan terhadap aliran dana haji. Dana yang seharusnya masuk ke kas negara melalui setoran jemaah reguler justru diduga mengalir ke pihak swasta, termasuk sejumlah perusahaan travel.Kronologi Lengkap Kematian Zara Qairina, Siswi 13 Tahun Malaysia: Dugaan Bullying hingga Hasil Autopsi TerbaruDalam rangka memperlancar proses penyidikan, KPK telah menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur.Menanggapi langkah tersebut, juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif terhadap penyidik KPK.***

Lingkaran.id - Bupati Pati, Sudewo, akhirnya angkat bicara menanggapi desakan sekelompok massa yang meminta dirinya mundur dari jabatan. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa ia tidak akan memenuhi tuntutan tersebut, mengingat posisinya diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan proses demokratis.“Saya ini dipilih oleh rakyat secara sah dan demokratis. Tidak bisa saya berhenti hanya karena ada tuntutan seperti itu. Semua ada prosedur dan mekanismenya,” ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025).Kronologi Lengkap Kematian Zara Qairina, Siswi 13 Tahun Malaysia: Dugaan Bullying hingga Hasil Autopsi TerbaruSudewo juga menegaskan sikapnya untuk menghormati langkah DPRD Pati yang telah mengesahkan penggunaan hak angket. Ia menyebut bahwa hak angket adalah wewenang konstitusional yang dimiliki legislatif dan harus dihormati oleh eksekutif.“Itu hak angket yang dimiliki DPRD. Jadi saya menghormati keputusan paripurna terkait hak angket tersebut,” tegasnya.Demo Pati 13 Agustus 2025 Membludak! Ratusan Ribu Warga Desak Bupati Sudewo MundurMenanggapi aksi demonstrasi besar yang terjadi hari ini, Sudewo mengaku melihatnya sebagai bahan evaluasi diri. Ia berjanji untuk memperbaiki kinerjanya ke depan dan mengajak seluruh masyarakat Pati menjaga persatuan di tengah dinamika politik.“Ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan bagi seluruh masyarakat Pati untuk tetap solid dan kompak, jangan sampai mudah terprovokasi. Pati ini milik kita semua. Yang menjaga Kabupaten Pati itu ya warganya sendiri. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bersama,” ungkapnya.***

Lingkaran.id - Kasus pembunuhan terhadap pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Timur, Maluku Utara, mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Korban bernama Karya Listyanti Pertiwi (30), akrab disapa Tiwi, ditemukan tak bernyawa di rumah dinasnya pada Kamis (31/7/2025).Pelaku diketahui adalah rekan kerjanya sendiri, Aditya Hanafi (27), seorang Statistisi Ahli Pertama di BPS Haltim yang sempat dinobatkan sebagai Employee of the Month pada Januari 2025. Ironisnya, hanya enam hari setelah menghabisi nyawa korban, Aditya menikahi rekan kerja lainnya yang berinisial AFM.Pembunuhan Dea Permata: Tiga Bulan Diteror, Laporan Diabaikan, Berakhir TragisAFM, melalui kuasa hukumnya Rusdi Bachmid, akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menyeret suaminya itu. Dalam konferensi pers di Ternate, Kamis (14/8/2025), Rusdi menjelaskan bahwa pertemuan terakhir AFM dengan Tiwi terjadi pada 9 Juli 2025 di Ternate, sehari setelah AFM mengajukan cuti untuk persiapan pernikahan.Ketiganya Tiwi, AFM, dan AH bekerja di kantor yang sama. Bahkan, Tiwi dan AFM pernah tinggal serumah di rumah dinas. Usai pertemuan tersebut, komunikasi AFM dan Tiwi terputus hingga 17 Juli, saat Tiwi sempat menelepon namun tak dijawab karena AFM sedang sibuk mengurus persiapan pernikahan.Kontak berikutnya terjadi pada 24 Juli ketika AFM mengirim undangan pernikahan fisik ke Haltim melalui mobil lintas dan meminta Tiwi memeriksanya lewat pesan singkat. Namun, meski pesan terlihat telah terkirim, tidak ada balasan dari Tiwi.Dari 9–15 Juli, AFM dan AH disibukkan dengan persiapan pesta pernikahan. AFM tinggal di rumah orang tuanya di Ternate Selatan, sementara AH berada di Ternate Tengah. Pada 16 Juli, AH mengirimkan foto dirinya terluka di Puskesmas Mabapura dengan alasan mengambil dokumen di rumah dinas, meski AFM menganggap dokumen itu tidak penting.AFM sempat meminta AH segera kembali ke Ternate sejak 16 Juli, namun ia baru pulang pada 20 Juli bersamaan dengan kedatangan orang tua AFM dari Jakarta. Pesta pernikahan mereka pun digelar pada 27 Juli 2025. Meski demikian, sejak kembali dari Mabapura, AH terlihat murung, kerap menangis, meminta dirukyah, dan mengaku melakukan kesalahan besar yang ia sebut terkait judi online dengan kerugian lebih dari Rp 100 juta.Pada 31 Juli, kabar duka datang dari grup WhatsApp kantor: jasad Tiwi ditemukan di rumah dinas BPS Haltim. Saat jenazah tiba di Ternate pada 1 Agustus, AFM dan AH ikut menjemput di pelabuhan dan mengantar ke bandara untuk dipulangkan ke kampung halaman korban di Magelang.Di RSUD Chasan Boesoirie, AFM mengetahui bahwa kondisi jenazah sudah tinggal tengkorak dan diperkirakan meninggal lebih dari 10 hari sebelumnya—periode yang bertepatan dengan keberadaan AH di Mabapura.Mie Gacoan Bayar Royalti Rp2,2 Miliar ke LMK Selmi, Akhiri Sengketa HukumAwalnya, pada 1 Agustus, AH membantah terlibat pembunuhan dan mengaku masih memiliki sisa uang Rp 50 juta dari kredit yang diajukan pada 4 Juli 2025. Namun, pada 3 Agustus, AH kembali ke Haltim karena masa cutinya habis. Dalam perjalanan, ia diantar AFM dan ibunya hingga Pelabuhan Sofifi, tetapi sopir mobil lintas melaporkan bahwa AH turun di Ekor, bukan menuju Mabapura.Keesokan harinya, kabar mengejutkan kembali muncul: AH menyerahkan diri ke polisi dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan Tiwi. Penyerahan diri itu dilakukan bersama mantan Kepala BPS Haltim.***

Lingkaran.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi yang menuntut perubahan persyaratan pendidikan bagi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam permohonan tersebut, para pemohon meminta agar syarat minimal pendidikan dinaikkan menjadi lulusan sarjana strata satu (S1) atau yang sederajat.Permohonan itu tercatat dalam perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh seorang advokat, Leon Maulana Mirza Pasha, bersama seorang mahasiswa, Zidane Azharian Kemalpasha. Keduanya menguji konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang saat ini menetapkan syarat minimal calon anggota polisi adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur Meski Didemo 100 Ribu Warga, DPRD Resmi Bentuk Hak AngketMenurut pemohon, standar pendidikan yang berlaku saat ini dianggap terlalu rendah dan berpotensi menurunkan kualitas rekrutmen. Mereka menilai aturan tersebut membuka ruang terjadinya inkompetensi struktural serta berisiko melanggengkan praktik pelayanan publik yang kurang profesional.“Batas minimal lulusan SMA dinilai belum memiliki kematangan intelektual, pemahaman sistemik, maupun kemampuan berpikir kritis yang memadai,” tulis para pemohon dalam dokumen permohonan.Mereka menegaskan, dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tugas kepolisian, dibutuhkan kemampuan analitis serta kedewasaan berpikir yang umumnya lebih matang pada lulusan perguruan tinggi.HUT RI ke-80: Arti Tema “Bersatu Menuju Indonesia Emas 2045” dan Momen BersejarahnyaPemohon juga menyoroti bahwa lulusan SMA kerap belum siap menghadapi situasi lapangan yang kompleks. Hal ini, menurut mereka, dapat memicu ketidaktepatan dalam penerapan hukum dan menimbulkan kekeliruan yang berdampak pada masyarakat.Sebagai perbandingan, pemohon menyebut profesi lain di bidang hukum seperti hakim dan jaksa memiliki syarat minimal lulusan sarjana. Oleh karena itu, mereka meminta MK menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Kepolisian bersifat inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa calon anggota polisi harus berpendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau sederajat.***

Lingkaran.id - Film animasi Merah Putih: One for All kembali menjadi sorotan publik usai dihujani kritik warganet di media sosial. Gelombang desakan agar film ini dibatalkan dari jadwal tayang di bioskop akhirnya mendapat dukungan dari Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Gunawan Paggaru.Gunawan menilai, pembatalan penayangan bukan hanya demi menjaga kualitas perfilman nasional, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi para pelaku industri.“Saya setuju. Lebih baik dibatalkan supaya kita dapat pelajaran banyak. Dan itu berbahaya buat XXI,” ujarnya, Senin (11/8/2025).Bawa Bukti ke KPK, Nikita Mirzani Laporkan Dugaan Korupsi Terkait Aparat HukumSikap Gunawan ini sejalan dengan kritik tajam dari sutradara Hanung Bramantyo, yang mempertanyakan proses film tersebut mendapatkan slot tayang di tengah antrean panjang lebih dari 200 judul film Indonesia yang belum mendapatkan giliran.Gunawan mengungkapkan kekhawatiran atas nasib para sineas yang sudah lama menunggu giliran tayang. Menurutnya, sistem distribusi film di Indonesia masih timpang.“Kalau bioskop menayangkan sesuatu yang tidak layak ditonton, artinya orang yang antre itu gimana,” tegasnya.Data BPI per Februari 2024 mencatat, Indonesia hanya memiliki 517 lokasi bioskop dengan 2.145 layar jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan total kabupaten/kota di Tanah Air. Minimnya jumlah layar membuat persaingan untuk mendapatkan jadwal tayang semakin ketat.Permasalahan kian pelik ketika film yang dinilai “tidak layak” justru berhasil melompati antrean ratusan film lain. Hal ini, menurut Gunawan, mencerminkan lemahnya tata kelola distribusi film di Indonesia.Gunawan menjelaskan bahwa BPI tidak memiliki kewenangan memaksa bioskop membatalkan penayangan film. Keputusan sepenuhnya berada di tangan pemilik jaringan bioskop.Ia juga menyoroti Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang mewajibkan 60% porsi penayangan untuk film Indonesia, tetapi tetap memberikan kebebasan bagi pemilik bioskop menentukan judul yang akan diputar.Sebagai langkah perbaikan, Gunawan menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih ketat dan transparan, misalnya mengatur urutan jadwal tayang berdasarkan nomor registrasi sensor film.PSK Bakal Kena Pajak? Ini Pandangan HukumnyaMerah Putih: One for All merupakan produksi Perfiki Kreasindo, disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Film ini dijadwalkan tayang pada 14 Agustus 2025, dengan promo tiket khusus Rp17.000 pada 17 Agustus 2025.Polemik ini menjadi alarm bagi industri perfilman dan pemerintah untuk meninjau ulang sistem distribusi film nasional, agar karya sineas lokal mendapatkan kesempatan yang layak bersaing di layar lebar.***

Lingkaran.id - Warga Kampung Kalosi, Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dibuat gempar oleh ulah seorang pria berinisial S yang nekat menyamar menjadi wanita demi menikah dengan calon mempelai pria berinisial R.Penyamaran tersebut terungkap hanya beberapa saat sebelum akad nikah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (12/8/2025). Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat sosok yang dikira mempelai wanita mengenakan busana pengantin muslim lengkap dengan jilbab dan cadar putih, bersiap mengikuti prosesi pernikahan.Dapat Kejutan Ulang Tahun: Otak Begal Diciduk Polisi Saat Tidur PulasNamun, kecurigaan mulai muncul dari pihak keluarga mempelai pria. Mereka merasa bentuk tubuh calon mempelai wanita terlihat janggal.Rasa penasaran itu mendorong keluarga untuk memeriksa identitas sang calon pengantin. Hasilnya mengejutkan mempelai perempuan ternyata adalah seorang pria. Kapolres Pinrang, AKBP Edhy Sabhara, membenarkan kejadian ini.“Iya betul, tapi masih dilakukan pendalaman,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (13/8/2025).Pegawai BPS Bunuh Rekan Kerja demi Judi Online dan Lunasi UtangKecurigaan keluarga memuncak ketika penghulu meminta kartu tanda penduduk (KTP) calon mempelai wanita. Pelaku tidak mampu menunjukkannya, sehingga pemeriksaan lebih lanjut dilakukan.Dari peristiwa tersebut, identitas asli S sebagai pria terbongkar, dan ia pun diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.***

Lingkaran.id - Kematian tragis Dea Permata Karisma (27), warga Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas respons aparat terhadap laporan ancaman pembunuhan.Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di rumahnya, Selasa (12/8/2025), setelah sebelumnya berbulan-bulan melaporkan teror yang dialaminya kepada pihak berwenang tanpa ada tindak lanjut.Mie Gacoan Bayar Royalti Rp2,2 Miliar ke LMK Selmi, Akhiri Sengketa HukumPolres Purwakarta bergerak cepat setelah pembunuhan terjadi. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah asisten rumah tangga (ART) korban. Kasi Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi, menyatakan pelaku diamankan di wilayah Jatiluhur.“Pelaku adalah pembantu korban sendiri. Dia tidak melarikan diri, justru berada di sekitar lokasi kejadian,” jelasnya, Rabu (13/8/2025).Namun, fakta bahwa Dea telah melaporkan ancaman pembunuhan selama tiga bulan sebelumnya kepada aparat, tetapi tidak mendapatkan perlindungan, memicu sorotan publik. Ayah korban, Sukarno (65), mengungkapkan bahwa ancaman diterima melalui pesan WhatsApp secara beruntun.“Orang itu bahkan pernah masuk ke rumah dan dipergoki pembantu. Langsung kabur. Kami sudah khawatir, tapi laporan ke aparat tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.Ibu korban, Yuli Ismawati (55), mengaku pihak keluarga sudah menghubungi Babinsa hingga melapor ke Polsek Jatiluhur. “Tidak ada yang datang, padahal anak saya sudah diancam berkali-kali,” ucapnya sambil menangis.Rekonstruksi hari kejadian menunjukkan bahwa Dea sempat beraktivitas normal di pagi hari. Tetangganya, Salbiah, melihat korban sekitar pukul 10.00 WIB saat hendak berbelanja.“Dia sempat bilang buru-buru mau jemur pakaian sebelum hujan,” cerita Salbiah.Sekitar satu jam kemudian, ART korban berlari keluar rumah sambil berteriak bahwa Dea telah dibunuh. Warga yang datang menemukan jejak darah di dekat pintu dapur, namun tak berani masuk.“Bekasnya seperti jejak kaki yang menginjak darah,” tambah Salbiah.Video Viral Siswi MTs Jadi Korban Bullying oleh Kakak KelasKasus ini memunculkan kritik terhadap penanganan laporan ancaman oleh aparat. Pengamat keamanan menilai bahwa adanya laporan berulang yang diabaikan memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan bagi warga yang terancam keselamatannya.Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku, sementara publik mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penerimaan dan penanganan laporan ancaman, agar tragedi serupa tidak terulang.***

Lingkaran.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa membayar pajak memiliki manfaat yang sejalan dengan zakat dan wakaf. Menurutnya, setiap harta dan rezeki yang dimiliki seseorang mengandung hak orang lain, yang dapat disalurkan melalui ketiga jalur tersebut.“Dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki, ada bagian yang menjadi hak orang lain. Cara menyalurkannya bisa melalui zakat, wakaf, atau pajak. Pajak pun pada akhirnya kembali kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).IHSG Menguat 0,70% di Awal Perdagangan 13 Agustus 2025, Saham Perbankan & Teknologi MelonjakSri Mulyani menjelaskan, dana pajak yang dihimpun negara dialokasikan untuk berbagai program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos), pembiayaan pendidikan, hingga penyediaan layanan kesehatan gratis.Ia juga menekankan bahwa meski zakat, wakaf, dan pajak memiliki tujuan serupa, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, ketiganya berbeda dari sisi landasan hukum, sifat kewajiban, hingga pihak penerima manfaat.Demo Pati 13 Agustus 2025 Membludak! Ratusan Ribu Warga Desak Bupati Sudewo MundurDalam ajaran Islam, zakat dan wakaf telah diatur secara jelas baik dari segi ketentuan maupun sasaran penerimanya, sementara pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan negara. Kendati demikian, Sri Mulyani menilai kesamaan esensinya terletak pada semangat berbagi dan menolong sesama.

Lingkaran.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Bupati Pati, Sudewo, untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada periode anggaran 2022–2024.Sudewo diduga menerima aliran dana berupa komitmen fee dari proyek tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).Demo Pati 13 Agustus 2025 Membludak! Ratusan Ribu Warga Desak Bupati Sudewo Mundur“Benar, saudara SDW (Sudewo) termasuk pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee dari proyek pembangunan jalur kereta,” tegas Budi.Meski demikian, Budi belum merinci kapan jadwal pemanggilan terhadap Sudewo akan dilakukan. Ia menegaskan bahwa saat ini tim penyidik masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait perkara tersebut.“Nanti akan kami sampaikan perkembangan proses penyidikan terkait saudara SDW,” tambahnya.Nama Sudewo bukanlah sosok baru dalam pusaran perkara ini. Ia sudah disebut dalam persidangan kasus suap DJKA pada 16 November 2023. Dalam sidang itu, mantan Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, mengaku telah memberikan suap kepada sejumlah pejabat DJKA demi memenangkan tender proyek.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Klarifikasi dan Minta Maaf soal Pernyataan Tanah Menganggur Milik NegaraDion bahkan membeberkan tujuh nama yang ia sebut sebagai “makelar langitan” yang berperan mengatur proyek di DJKA. Mereka adalah:Billy Haryanto alias Billy Beras, yang mengaku memiliki kedekatan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.Agus Kuncoro, dikenal dekat dengan mantan Sekjen Kemenhub Djoko Sasono.Ibnu dan Edi Amir, yang juga mengklaim dekat dengan Budi Karya.Sudewo, ketika itu masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.Muhammad Suryo, pengusaha yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan kepolisian.Wahyu Purwanto, adik ipar mantan Presiden Joko Widodo.Eko Sulistyo, Komisaris PT PLN.Kasus dugaan suap proyek jalur kereta api DJKA ini menjadi salah satu perkara besar yang tengah diusut KPK. Kini, kasus tersebut tidak hanya menyeret pejabat kementerian, tetapi juga melibatkan kepala daerah aktif, sehingga menarik perhatian publik secara luas.***

Lingkaran.id - Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pati akhirnya benar-benar terealisasi. Sejak Rabu (13/8/2025) dini hari, ribuan warga telah memadati kawasan sekitar Kantor Bupati Pati dan Alun-Alun Kota. Koordinator lapangan (korlap) aksi bahkan mengklaim, tak kurang dari 100 ribu orang akan turun ke jalan pada puncak aksi pagi ini.Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai memberatkan masyarakat, salah satunya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meski udara malam terasa dingin, antusiasme massa tetap tinggi. Warga datang dari berbagai penjuru Pati, membawa semangat dan tekad yang sama.Indonesia Raya dan Lagu Daerah Wajib Royalti, Ini Penjelasan LMKNDi lokasi aksi, suasana terasa unik dan penuh kebersamaan. Makanan berat seperti nasi dengan lauk pauk, buah-buahan, minuman ringan, dan air mineral tersaji di berbagai titik, seluruhnya hasil sumbangan warga. Posko donasi yang berada di sebelah barat Kantor Bupati Pati menjadi salah satu pusat keramaian. Di sana, massa sempat menggelar doa bersama sebelum menyantap nasi tumpeng sebagai simbol persatuan.Sejumlah spanduk dan baliho berisi kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo juga menghiasi area sekitar kantor bupati dan alun-alun. Beberapa di antaranya bertuliskan “KPK Usut Tuntas” dan “Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo.”Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima ribuan kardus air mineral yang akan dibagikan secara merata di titik-titik aksi. Selain itu, pihaknya telah mendirikan posko evakuasi dan dapur umum untuk memastikan kebutuhan logistik peserta demo terpenuhi.Indonesia Raya dan Lagu Daerah Wajib Royalti, Ini Penjelasan LMKN“Ribuan kardus air mineral ini kami distribusikan untuk para peserta aksi. Kami juga menyiapkan tenda besar sebagai posko evakuasi bagi yang sakit, serta dapur umum yang akan beroperasi penuh sepanjang aksi,” jelas Teguh.Dengan logistik melimpah, spanduk bernada tegas, dan massa yang terus berdatangan, aksi hari ini digadang-gadang menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati.***

Lingkaran.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya buka suara dan meminta maaf terkait pernyataannya yang sempat memicu polemik di masyarakat. Sebelumnya, Nusron menyebut bahwa seluruh tanah milik warga yang menganggur adalah milik negara, pernyataan yang kemudian memicu perdebatan luas di ruang publik.Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa, Nusron mengakui bahwa ucapannya tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia.Bank Indonesia Siap Luncurkan Sistem Payment ID untuk Pemantauan Transaksi Digital"Saya, atas nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, publik, dan netizen atas pernyataan saya beberapa waktu lalu yang viral dan menimbulkan polemik. Ucapan itu memicu kesalahpahaman di masyarakat," ujarnya.Nusron menjelaskan, maksud dari pernyataannya bukanlah untuk menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak digarap otomatis menjadi milik negara, melainkan untuk menekankan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif sesuai peraturan yang berlaku. Ia menegaskan, regulasi terkait pemanfaatan tanah telah diatur dalam undang-undang, termasuk mekanisme pengelolaan tanah telantar.Login Info GTK 2025 Sekarang, Ini Daftar Penerima Insentif Guru Honorer dan Tunjangan TPGPernyataan kontroversial itu sebelumnya menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum. Banyak yang menilai ucapannya berpotensi menimbulkan keresahan, khususnya bagi pemilik tanah yang belum dimanfaatkan.Nusron berharap klarifikasi yang ia sampaikan dapat meluruskan persepsi publik dan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menghormati hak kepemilikan tanah sesuai hukum yang berlaku.***

Lingkaran.id - Aktris Nikita Mirzani resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap yang diduga melibatkan aparat penegak hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut disampaikan langsung ke kantor KPK dan telah mendapatkan tanda terima.Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan memproses laporan tersebut sesuai prosedur.Terseret Kasus Nikita Mirzani, Bos Pabrik Skincare Heni Sagara Tegaskan Tuduhan Tidak Berdasar"Tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti. Kami akan melakukan telaah dan verifikasi awal untuk menentukan apakah laporan tersebut masuk kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, serta apakah menjadi kewenangan KPK atau tidak," ujar Budi, dikutip Antara, Senin (11/8).Budi menegaskan bahwa proses telaah dan verifikasi laporan pengaduan bersifat rahasia dan tidak dapat diumumkan ke publik."Proses dan hasil telaah maupun verifikasi tidak bisa kami sampaikan secara terbuka karena sifatnya informasi yang dikecualikan," jelasnya.PSK Bakal Kena Pajak? Ini Pandangan HukumnyaMeski demikian, KPK menjamin akan memberikan pembaruan perkembangan penanganan laporan langsung kepada pelapor sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Pihaknya juga membuka kemungkinan memanggil Nikita Mirzani untuk dimintai keterangan tambahan terkait laporannya.Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Nikita Mirzani mengunggah kabar bahwa laporan pengaduan yang ia sampaikan telah diterima oleh KPK. Laporan itu disebut berkaitan dengan proses persidangan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang menyeret namanya terhadap pemilik bisnis skincare, Reza Gladys.***

Lingkaran.id -  Seorang perempuan berinisial FH menjadi korban pembegalan di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, pada Sabtu (2/8/2025) dini hari. Kejadian tragis itu menimpa FH saat ia pulang bekerja dan melintas seorang diri dengan sepeda motor Honda Beat.Saat melewati lokasi kejadian, FH tiba-tiba dipepet sebuah motor yang ditunggangi tiga pria. Pelaku ES (19) mengemudikan motor, sementara NAR (19) menarik setang motor korban hingga FH kehilangan keseimbangan dan terjatuh.Pegawai BPS Bunuh Rekan Kerja demi Judi Online dan Lunasi UtangDalam kondisi terjatuh, korban dihadang pelaku ketiga, DI (22), yang mengacungkan celurit untuk menakut-nakuti. Tak lama, NAR membawa kabur sepeda motor FH beserta tas yang berisi iPhone 11, KTP, SIM, STNK, dan kartu ATM.Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ressa Fiardi Marasabessy, menjelaskan bahwa korban segera membuat laporan ke Polres Metro Tangerang Selatan, yang kemudian teregistrasi dengan nomor LP/B/1695/VIII/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.Hasil penyelidikan cepat membuahkan hasil. Hanya beberapa hari kemudian, tim Resmob Polda Metro Jaya berhasil membekuk tiga pelaku utama DI, NAR, dan ES di Jalan H. Hanafi, RT 01/RW 03, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, pada Rabu (6/8/2025) sekitar pukul 01.00 WIB.Dari keterangan para pelaku, polisi menemukan fakta bahwa otak di balik aksi ini adalah AS (33), yang juga berperan sebagai perantara penjualan barang curian. Penangkapan AS dilakukan di kediamannya di Jalan Koong, Kampung Perigi, Bedahan, Sawangan, Depok, pada pukul 02.00 WIB, saat ia masih tertidur lelap. Menariknya, penggerebekan itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-33.WAMI Tegaskan Acara Pernikahan Tetap Wajib Bayar Royalti Lagu Sesuai UU Hak CiptaVideo yang diterima media memperlihatkan AS duduk berjejer bersama tiga pelaku lain dengan tangan diborgol ke belakang. Dalam rekaman tersebut, AS malah berterima kasih kepada polisi atas “kejutan” yang ia terima di hari istimewanya."Terima kasih unit satu Resmob Polda Metro Jaya atas kejutan ulang tahun saya yang ke-33 dini hari ini, 6 Agustus 2025. Resmob!" teriak AS.Sontak, tiga pelaku lainnya yang duduk di sebelahnya langsung membalas dengan teriakan kompak.Para pelaku lainnya pun kompak menjawab."Jaya! Jaya! Jaya!," jawab para pelaku.***

Lingkaran.id - Sebuah rekaman video yang memperlihatkan suasana sepi tanpa kehadiran tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Husni Thamrin Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, ramai diperbincangkan di media sosial.Dalam video yang beredar, terlihat kondisi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut kosong tanpa seorang pun petugas medis. Perekam video, seorang pria yang mengaku membawa orang tuanya untuk mendapatkan pertolongan darurat, terdengar mengungkapkan kekecewaannya.Kematian Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan Penuh Teka-teki, Bambang Widjojanto Soroti Hilangnya Ponsel dan Surat Misterius"Ini bawa orang tua ke RSUD Husni Thamrin Natal, tapi tidak ada satu orang pun di sini. Di IGD juga kosong, dipanggil tidak ada yang datang. Beginilah kondisi RSUD Thamrin Natal, tak ada satupun manusia, padahal pasien dalam kondisi darurat," ujarnya dalam video.Menanggapi viralnya video tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara, Hamid Rijal Lubis, mengaku telah mengetahui dan menonton rekaman tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dan melakukan pengecekan langsung ke rumah sakit yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten tersebut."Itu rumah sakit milik kabupaten, nanti kami coba cek kondisi sebenarnya di lapangan," kata Hamid.Hamid menambahkan, setiap rumah sakit daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi operasionalnya secara berkala kepada Dinkes Sumut. Berdasarkan laporan tersebut, pihaknya akan melakukan pemantauan secara acak melalui Satgas Pelayanan Mutu."Secara periodik, RSUD wajib melaporkan data pelayanannya kepada kami. Dari laporan itu, kami akan melakukan pemantauan secara acak," jelasnya.Terseret Kasus Nikita Mirzani, Bos Pabrik Skincare Heni Sagara Tegaskan Tuduhan Tidak BerdasarIa menegaskan, pemantauan terhadap pelayanan rumah sakit di Sumatera Utara dilakukan secara reguler, meski tidak dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak). Hal ini dilakukan bergilir mengingat jumlah rumah sakit di provinsi tersebut cukup banyak."Pemantauan kami lakukan secara reguler ke seluruh rumah sakit, tapi bergiliran karena jumlahnya banyak," pungkas Hamid.***

Lingkaran.id - Kasus pembunuhan yang melibatkan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Timur menggemparkan publik. Seorang pegawai bernama Aditya Hanafi (27) diduga menghabisi nyawa rekan sekantornya, Karya Listyanti Pertiwi alias Tiwi (30), warga Magelang, Jawa Tengah, setelah permintaan pinjaman uangnya ditolak.Tiwi dikenal sebagai Statistisi Ahli Pertama di BPS dan pernah meraih penghargaan employee of the month pada September 2024. Peristiwa tragis ini bermula ketika Aditya membutuhkan uang untuk membayar utang dan bermain judi online (judol), namun Tiwi menolak memberikan pinjaman.Bocah 7 Tahun Tewas Dianiaya Tetangga, Warga Mengamuk dan Hancurkan Rumah PelakuKeduanya tinggal di rumah dinas BPS di Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Tiwi menempati kamar terpisah bersama Almira Fajriyanti Marsaoly, calon istri Aditya.Aditya lalu menyerang Tiwi, mengikat tangan dan kaki korban, serta melakukan pencabulan. Polisi mengungkapkan korban saat itu mengenakan daster biru dongker tanpa pakaian dalam.Pelaku memaksa Tiwi memberikan PIN rekening bank, lalu menguras tabungan. Sebanyak Rp38 juta ditransfer ke akun GoPay miliknya, ditambah pencairan pinjaman online atas nama korban sehingga total dana yang diambil mencapai Rp89 juta.Uang tersebut digunakan untuk deposit judi online, membeli tiket orang tuanya dari Jakarta ke Ternate, serta melunasi sejumlah utang.Setelah merampas harta korban, Aditya membekap Tiwi dengan bantal hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, dua ponsel korban dibuang di wilayah Kelurahan Kalumata, Kota Ternate satu ke jurang dan satu lagi ke semak-semak.Login Info GTK 2025 Sekarang, Ini Daftar Penerima Insentif Guru Honorer dan Tunjangan TPGKapolres Halmahera Timur, AKBP Bobby Kusuma, memastikan pelaku dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 339, dan Pasal 338 subsider Pasal 351 ayat 3, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara 20 tahun.“Ini pembunuhan yang direncanakan. Semua bukti sudah mengarah pada pelaku,” tegas Ipda Habiem Ramadya, Kapolsek Maba Selatan.Tragedi ini meninggalkan luka mendalam di lingkungan kerja BPS Halmahera Timur, terlebih mengingat korban adalah pegawai berprestasi yang dikenal ramah oleh rekan-rekannya.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya rencana pengadaan perangkat elektronik mewah bagi pejabat daerah. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP tahun anggaran 2025, tercatat pembelian dua unit iPad kelas premium dan satu unit iPhone 16 Pro dengan total anggaran mencapai Rp90 juta.Data resmi menunjukkan, pengadaan ini berada di bawah Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Singkil. Rinciannya, dua unit iPad untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan nilai Rp60 juta, serta satu unit iPhone 16 Pro senilai Rp30 juta. Proyek ini diumumkan pada 21 Juni 2025 dan menggunakan metode pengadaan langsung (PL).Bank Indonesia Siap Luncurkan Sistem Payment ID untuk Pemantauan Transaksi DigitalPerangkat yang akan dibeli disebut-sebut merupakan model terbaru dengan spesifikasi tinggi. iPhone 16 Pro sendiri baru resmi diluncurkan di awal tahun ini, sementara iPad yang masuk daftar pembelian juga termasuk kategori premium dengan harga puluhan juta per unit.Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Aceh Singkil belum memberikan penjelasan resmi mengenai urgensi dan alasan pembelian perangkat mahal tersebut. Publik pun mempertanyakan manfaat pengadaan ini, terlebih di tengah kebutuhan mendesak masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi.Login Info GTK 2025 Sekarang, Ini Daftar Penerima Insentif Guru Honorer dan Tunjangan TPGSebagai informasi, data pengadaan barang/jasa yang tercatat di SIRUP LKPP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi. Namun, keterbukaan data ini justru memicu gelombang kritik dari warganet. Banyak yang menilai penggunaan anggaran tersebut kurang tepat sasaran dan terkesan boros, apalagi jika dibandingkan dengan prioritas kebutuhan publik yang lebih mendesak.

Lingkaran.id - Kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan terus menjadi perhatian publik. Di tengah kesimpulan pihak kepolisian yang menyebut kematian Arya diduga akibat bunuh diri, berbagai dugaan dan kejanggalan masih mencuat di masyarakat.Salah satu tokoh yang lantang mempertanyakan kasus ini adalah Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015. Melalui vlog pribadinya, Bambang mengaku mendapatkan sejumlah informasi langsung dari keluarga Arya, yang menurutnya mengindikasikan bahwa kematian tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa.Gerobak Siomay Milik Saingan Dicuri, Pelaku Sewa Pikap untuk Melancarkan AksiSalah satu poin yang disorot adalah hilangnya ponsel pribadi Arya hingga kini. Bambang menilai, perangkat tersebut kemungkinan menyimpan informasi penting yang dapat mengungkap peristiwa tragis ini."Kalau orang bunuh diri biasanya meninggalkan wasiat atau menjelaskan alasannya. Yang paling penting, sampai hari ini kita belum menemukan handphone-nya," ungkap Bambang,Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Arya sempat pergi bersama seorang teman dan berkomunikasi dengan keluarganya. Hilangnya ponsel membuat Bambang menduga bahwa perangkat itu bisa menjadi alat bukti kunci.Tak berhenti di situ, Bambang membeberkan informasi mengejutkan lainnya. Menurut penuturan keluarga, setelah kepergian Arya, mereka menerima sebuah surat misterius yang mengatasnamakan Komnas HAM. Namun, isi surat tersebut ternyata kosong.Lebih janggal lagi, surat itu justru berisi simbol-simbol tidak lazim untuk dokumen resmi, seperti gambar bintang, lambang hati (love), dan bunga."Ini bisa menimbulkan banyak interpretasi. Kalau dikaitkan dengan dugaan adanya pembunuh profesional, hal ini jadi menarik," ujarnya.Hingga kini, keluarga Arya belum memberikan klarifikasi resmi terkait surat misterius tersebut. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya tetap berpegang pada kesimpulan awal bahwa tidak ada keterlibatan pihak ketiga dan tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.KPK Usut Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI dan OJK, Disebut Mengalir ke Mayoritas Anggota Komisi XI DPR RIMeski demikian, sejumlah pertanyaan publik belum terjawab. Mulai dari hilangnya ponsel Arya, aktivitas terakhirnya di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), hingga kondisi terakhirnya sebelum ditemukan meninggal di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, semua masih menyisakan misteri.Bagi banyak pihak, penjelasan resmi yang ada belum mampu meredam rasa penasaran, dan kematian Arya Daru Pangayunan tetap menjadi teka-teki besar yang memicu spekulasi luas.***

Lingkaran.id -  Apoteker sekaligus pengusaha skincare, Heni Purnamasari atau yang akrab disapa Heni Sagara, akhirnya buka suara terkait tuduhan yang menyeret namanya dalam proses persidangan antara selebritas Nikita Mirzani dan Reza Gladys.Heni menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya sama sekali tidak berdasar dan telah terbantahkan oleh fakta terbaru yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tersebut, sempat beredar rekaman suara yang disebut-sebut berisi percakapan terkait pengaturan aparat. Tanpa adanya proses verifikasi yang jelas, sejumlah pihak langsung menuding bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah miliknya.PSK Bakal Kena Pajak? Ini Pandangan HukumnyaAkibat tuduhan itu, akun media sosial Heni dibanjiri hujatan dan komentar bernada negatif. Situasi mulai berubah ketika Lucinta Luna mengunggah rekaman tersebut di Instagram dan menegaskan bahwa suara dalam rekaman itu bukan milik Heni. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh repost dari Nikita Mirzani yang menegaskan bahwa Heni tidak memiliki keterkaitan dengan rekaman yang dipermasalahkan.“Fakta ini membuktikan tuduhan terhadap saya salah alamat. Semoga ini menjadi pelajaran agar kita semua selalu tabayyun sebelum menyebarkan kabar,” ujar Heni dalam keterangannya.Heni juga meluruskan isu terkait perusahaannya, dengan menegaskan bahwa seluruh produk skincare yang diproduksi telah memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lolos uji laboratorium.Indonesia Raya dan Lagu Daerah Wajib Royalti, Ini Penjelasan LMKN“Pabrik yang saya kelola beroperasi sesuai standar pemerintah. Saya bukan mafia skincare, saya apoteker yang bekerja mengikuti aturan,” tegasnya.Nama Heni sebelumnya sempat menjadi sorotan publik ketika isu lama tentang “mafia skincare” kembali mencuat. Gosip tersebut kembali ramai dibicarakan setelah dirinya disebut-sebut dalam sebuah podcast yang menampilkan dr. Oky Pratama dan dr. Richard Lee.***

Lingkaran.id - Wahana Musik Indonesia (WAMI), salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Tanah Air, menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam acara pernikahan tetap termasuk dalam kategori yang wajib membayar royalti. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.Kewajiban tersebut berlaku meskipun pesta pernikahan bersifat acara keluarga dan diselenggarakan secara tertutup. Menurut Head of Corporate Communications & Memberships WAMI, Robert Mulyarahardja, untuk acara pernikahan yang berbentuk live event dan tidak memungut biaya dari tamu, besaran tarif royalti yang dikenakan adalah 2 persen dari total biaya produksi acara.Video Viral Siswi MTs Jadi Korban Bullying oleh Kakak KelasRobert menjelaskan bahwa selama ini, data yang tercatat di database WAMI umumnya berasal dari penyelenggaraan acara publik. Sementara itu, untuk acara pernikahan yang bersifat privat, proses pendataan dan penagihan royalti menjadi lebih menantang.“Untuk pernikahan ini memang lebih sulit karena sifatnya private event. Kami harus mengandalkan laporan atau informasi dari pihak-pihak terkait,” ungkapnya pada Senin (11/8/2025).Mie Gacoan Bayar Royalti Rp2,2 Miliar ke LMK Selmi, Akhiri Sengketa HukumIa berharap, dengan adanya pemahaman yang lebih baik, para pengguna karya musik termasuk penyelenggara pesta pernikahan dapat ikut berperan dalam melindungi hak para pencipta lagu.“Posisi WAMI adalah selalu for the composers,” tegas Robert, menutup pernyataannya.***