Lingkaran.id- Sebagai generasi muda tentunya tidak mudah dalam menentukan pilihan dalam pemilu 2024 lantaran menjadi sebuah keputusan penting yang harus dibuat dengan cerdas dan hati-hati demi keberlangsungan kesejahteran kehidupan bangsa dan negara.Memahami isu-isu penting menjadi perhatian dalam keputusan penting dalam pemilu terkait masalah-masalah seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan kebijakan luar negeri mejadi poin penting dalam mengevaluasi pemerintah belakangan ini untuk melihat sejumlah calon yang akan dipilih nantinya.KPU Memperkokoh Kotak Suara Berbahan Katon Duplex : Tingkatkan Keamanan Dan TransparansiSelanjutnya untu mencari tahu latar belakang, rekam jejak, dan jabatab calon-calon yang bersaing dalam pemilu mendatang dengan meninjau sejumlah pengalaman, kebijakan yang mereka dukung, dan bagaimana mereka telah bertindak di masa lalu.Keyakinan pribadi tetap menjadi dasar dalam melakukan Identifikasi isu-isu yang paling penting sebagai cerminan atau pandangan terhadap generasi muda tentang bagaimana negara ini seharusnya bergerak maju kedepannya dengan setiap perkembangan maju di setiap sektor kehidupan.Apriyani/Fadia Siap Ladeni Duet Jepang Di Babak 16 Besar Thailand Open 2023 Hari IniBertukar pendapat dan mendengar pandangan orang lain dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan membantu dalam melakukan pertimbangan aspek sebelum membuat keputusan akhir.Keputusan dalam menentukan sejumlah calon yang akan dipilih dapat juga dievaluasi secara holistik dan komprehensif yang didasarkan pada informasi, bukti, dan argumen yang sedang terjadi saat ini.*** 

Lingkaran id- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan lagi sistem proporsional tertutup jelang Pemilu 2024.Menurut SBY, putusan itu bakal mengacaukan situasi. Sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya memilih logo partai, bukan nama bakal caleg seperti yang saat ini berlaku.Mengungkap Khasiat Luar Biasa Buah Nanas Bagi Kesehatan AndaSBY berpendapat, perubahan sistem yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan menjadi isu yang besar dalam dunia politik di Indonesia. Presiden RI ke-6 itu mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK.“Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai,” tulis SBY di Twitter, Minggu.“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” sambungnya.SBY juga mempertanyakan terkait apakah sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku bertentangan dengan konstitusi. Tak hanya itu, SBY juga menegaskan wewenang MK yang bukan menentukan sistem mana yang paling tepat untuk Indonesia. Menurutnya, apabila MK tidak memiliki alasan yang kuat terkait perubahan sistem pemilu dijalankan, maka publik akan sulit menerimanya.Dia juga mengatakan bahwa mayoritas partai politik akan menolak perubahan sistem tersebut.Menelusuri Wilayah Terpanas di Indonesia“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny di Twitter, Minggu.Sebelumnya, delapan partai di parlemen menolak dikembalikannya lagi sistem proporsional tertutup. Kedelapan partai di DPR itu yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PPP, dan PAN.  Hanya satu partai yang mendukung wacana itu yakni PDI-P. 

Lingkaran.id- Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 masih kurang Rp29,7 triliun yang setara dengan 39,82% usulan yang disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR, yakni Rp76,6 triliun selama 2022-2024.Usulan tersebut disampaikan pada saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga dihadiri langsung oleh Kepala BNPP Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (29/5/2023) malam di Ruang Rapat Komisi II DPR."Gambaran umum anggaran Pemilu tahun 2024 anggaran Pemilu tahun 2024 yang diusulkan KPU untuk 3 tahun yaitu sebanyak Rp 76.656.312.294.000 dan hingga saat ini telah teralokasi sebanyak Rp 46.895.292.886.000 atau sekitar 61,18% dari pagu usulan awal," ungkap Hasyim Asy'ari.Pekan Depan Gaji 13 PNS Akan Cair, Begini Kata Sri MulyaniAdapun anggaran secara rinci yang dikemukan oleh Hasyim yakni pada tahun 2022, usulan KPU adalah Rp8,061 triliun sedangkan yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp3,516 triliun atau sekitar 43,62%, maka terdapat kekurangan sekitar Rp 4.544.802.720.000 atau sekitar 56,38%.Sementara pada tahun 2023, usulan KPU adalah Rp 23.857.317.226.000 yang mendapatkan alokasi dalam DIPA Rp 15.987.872.001.000 atau sekitar 67,01%, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 7.869.456.225.000 atau sekitar 32,99%.Aksi Nekat Bunuh Diri Seorang Pemuda Ceburkan Diri Ke Laut Naik MotorPada anggaran usulan pada tahun 2024 sebesar Rp 44.737. 909.334.000 yang sudah dialokasikan dalam DIPA Rp 27.391.137.871.000 atau sekitar 61,23%, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 17.346.771.463.000 atau sekitar 38,77%."Jadi, dari total anggaran 3 tahun yang diusulkan KPU Rp 76.656.312.294.000, yang sudah dialokasikan sekitar Rp 46.895.292.886.000 atau sekitar 61,18%, dan masih terdapat kekurangan Rp 29.761.019.048.000 atau sekitar 38,82%," jelas Hasyim.*** 

Lingkaran.id- Hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menampilkan tiga tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.Dalam hasil survey tersebut menempatkan Ganjar Pranowo diposisi teratas yang membuktikann bahwa tokoh yang paling banyak dipilih oleh pemilih kritis yang kemudian disusul di urutan kedua oleh oleh Prabowo Subianto dan diposisi ke tiga ditempati oleh Anies Baswedan."Pada pemilih kritis, tingkat elektabilitas Anies Baswedan mencapai 20,1 persen, sementara Prabowo Subianto 32,8 persen, dan Ganjar Pranowo 35,9 persen," ungkap Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual pada Minggu (28/5/2023).Iwan Fals Buat Polling Capres 2024, Prabowo-Erick Thohir Duduki Posisi TeratasDeni Irvani juga menyebutkan bahwa dalam hasil survey tersebut masih ada 11,3 persen yang belum menentukan pilihan dalam survei tersebut. Dalam hasil survey tersebut terlihat terjadinya penurunan suara dalam 5 bulan terakhir pada Anies sebesar 29,7 persen.Penurunan suara tersebut didasarkan pada hasil survey yang dilakukan pada Desember 2022 menjadi 20,1 persen pada survei terakhir yang dilakukan SMRC pada 23-24 Mei 2023.Erick Thohir Angkat Bicara PSSI Gelentorkan Anggaran Fantastis FIFA Matchday Lawan ArgentinaSementara kenaikan suara dalam pemilih survei Ganjar naik dari 31,1 persen menjadi 35,9 persen pada periode yang sama. Kenaikan lainnya juga terlihat dalam hasil suara dukungan yang sangat signifikan terhadap Prabowo, naik dari 29,7 persen menjadi 32,8 persen.“Ganjar dan Prabowo bersaing ketat memperebutkan urutan teratas, sementara Anies di urutan ketiga dengan selisih suara signifikan dengan Prabowo dan Ganjar,” jelas Deni.*** 

Lingkaran id- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purbalingga menggelar sarasehan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Selasa (23/5), bertempat di Operation Room Graha Adiguna Kantor Setda Purbalingga yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait mediasi dan sengketa, serta pengawasan Ormas/Ormas asing untuk menjaga kondusifitas wilayah di tahun politik. Hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan Kepala Kantor Kesbangpol Purbalingga, Aris Budi Nugroho dalam laporannya.Mengulas Fakta, Tentang Transportasi Umum Light Rail Transit (LRT) Palembang“Para narasumber yang hadir pada hari ini dari Kementerian Dalam Negeri Sub Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Asing, dan Sub Direktorat Mediasi dan Sengketa Ormas, kemudian Polres Purbalingga, serta Kejaksaan Negeri Purbalingga,” terangnya.Sarasehan yang bertema “Mediasi Sengketa Ormas Lokal dan Pengelolaan Ormas yang Didirikan Oleh Warga Negara / Pihak Asing” dan diikuti oleh 50 orang perwakilan Ormas di wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut menjadi forum komunikasi untuk menciptakan iklim yang sejuk dan kondusif di masyarakat pada tahun politik mendatang.Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yani Sutrisno sekaligus membuka sarasehan tersebut turut menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan diharap bisa bersama-sama menjaga kondisi yang aman, damai, dan kondusif.“Dalam konteks makro, Ormas memiliki peran yang strategis. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan harus bisa selaras sehingga mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga,” jelas Yani Sutrisno.Cara Rumahan Mengatasi Asam Lambung, Tips untuk Meredakan Gejala yang Tidak NyamanKita semua tahu, lanjut Yani, Pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam konstelasi politik diharapkan terwujudnya kondusifitas baik pada masa persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu. Oleh karena itu, kita semua hadir bertujuan agar pesta demokrasi bisa terselenggara dengan aman dan lancar.“Dan pada akhirnya aktivitas penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan setelah pelaksanaan Pemilu tetap normal dan lancar dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya.

Lingkaran.id- Pembuatan jajak pendapat (polling) yang dilakukan oleh musisi senior Iwan Fals melalui akun Twitternya mengenai simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan membuat pasangan kandidat calon presiden Prabowo Subianto yang dipasangkan dengan sejumlah tokoh calon wakil presiden.Adapun pasangan kandidat calon presiden Prabowo Subianto yang dipasangkan dengan empat tokoh calon wakil presiden terdiri dari Gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri BUMN Erick Thohir.Erick Thohir Angkat Bicara PSSI Gelentorkan Anggaran Fantastis FIFA Matchday Lawan ArgentinaDalam hasil polling yang dilakukan Iwan Fals tersebut menghasilkan duet Prabowo Subianto- Erick Thohir memempati posisi tertinggi dengan hasil polling banyak dipilih dengan perolehan suara sebanyak 46 persen.Sedangkan pada urutan kedua ditempati oleh Prabowo-Ridwan Kamil dengan perolehan suara sebanyak 31 persen. Pada posisi ketiga adalah Prabowo-Muhaimin Iskandar dengan perolehan 12 persen.Pada posisi terbawah atau keempat ditempati Prabowo-AHY yang memiliki perolehan suara sebanyak 11 persen. Pada simulasi yang pertama yang dibuat Iwan Fals memiliki total suara sebanyak 456.Fakta Kemenangan Timnas Indonesia Atas Thailand Pada SEA Games 2023Sementara pada simulasi kedua yang dibuat Iwan Fals, yang memasangkan Anies Baswedan dengan sejumlah tokoh yakni dengan hasil polling Anies -AHY menang dengan perolehan suara 48,3 persen. Pada posisi kedua Anies-Ridwan Kamil 20.3 persen, Anies-Sandiaga Uno 16,4 persen, dan pada posisi terakhir ditempati oleh Anies-Erick Thohir sebesar 15 persen.***

Lingkaran.id- Partai Gerindra angkat bicara melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait kabar dan wacana duet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada pemilu mendatang."Gini, ya itu (Prabowo-Gibran) omong-omong, pikiran yang berkembang dari banyak anu. Tapi saya kira perlu ada pemikiran dan kajian lebih serius," ungkap Ahmad Muzani pada Senin (22/5/2023).Anas Urbaningrum Siapkan Langkah Politik Usai Merdeka PenuhAhmad Muzani juga menjelaskan bahwa duet tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang berisi batas minimum usia capres dan cawapres adalah 40 tahun.“Karena undang-undangnya dari sisi umur belum memungkinkan kalau itu harus dilakukan," jelas Ahmad Muzani.Mahfud MD Tepis Adanya Politisasi Dalam Kasus Korupsi Johnny G PlateAhmad Muzani juga menegaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran bukanlah manuver Gerindra, dalam pertemuan tersebut hanya bagian dari perjalanan Prabowo dari Pekalongan menuju Solo dan mampir untuk makan malam bersama relawan Jokowi."Jarak yang cukup dekat itu adalah Solo. Kemudian Pak Prabowo di Solo, kemudian Mas Gibran datang untuk menemeni makan malam," tegas Ahmad Muzani.***

Lingkaran.id- Usai bebas dan menghirup udara segar mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kini tengah mempersiapkan kembali membentangkan sayapnya untuk terjun ke dunia politik yang juga digadang-gadang akan menjadi Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).Namun  Anas Urbaningrum enggan terburu-buru dalam menentukan persoalan politiknya dan mengungkapkan bahwa dirinya akan mempersiapkan strategi serta langkah-langkah politik yang akan diambilnya nanti."Insya Allah nanti. Saya akan dalam posisi yang merdeka penuh, termasuk ketika mengambil pilihan-pilihan, langkah-langkah politik," ungkap  Anas Urbaningrum  pada Minggu, 21 Mei 2023.Mahfud MD Tepis Adanya Politisasi Dalam Kasus Korupsi Johnny G PlateAnas Urbaningrum juga menyebutkan bahwa sejumlah strategi dan langkah-langkah politiknya akan diambilnya setelah merdeka penuh atau bebas secara resmi dari Sukamiskin pada 9 Juli mendatang dan akan mengkaji lebih dalam perihal bergabungnya dengan Partai Kebangkitan Nusantara."Prosesnya itu tadi, ada batas waktunya tanggal 9 Juli. Itu batas yang memang diatur terkait dengan proses di Sukamiskin. Hal yang tidak mungkin dihindarkan," jelas Anas Urbaningrum.Ganjar Pranowo dan Nasaruddin Umar Terlihat Tampil Bersama Dalam Acara Halal Bihalal di ManadoSejumlah langkah awal yang akan diambil oleh Anas Urbaningrum dengan melakukan pencermatan dan pengkajian lebih dalam dan akan melangsungkan diskusi dengn Kordinator Nasional Jaringan Indonesia (Kornas JARI) dan Sahabat Anas Urbaningrum dalam menentukan langkah selanjutnya."Nanti, karena memang ada waktunya. Sekarang sedang dalam proses pengkajian yang saksama bagaimana langkah terbaik yang bisa saya ambil berdasarkan kondisi objektif yang ada," tandas Anas Urbaningrum.*** 

Lingkaran.id- Penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G BAKTI Kemkominfo menimbulkan spekulasi di publik yang mengaitkan dengan pemilu mendatang, namun hal ini ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak adanya politisasi dalam penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang sedang berjalan saat ini, hal ini dipastikannya lantaran dirinya yang terjun langsung dalam mengikuti kasus ini sejak awal.Mahfud juga menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu sudah terlihat sejak awal dan banyak bukti valid yang berhasil dikumpulkan dalam pengusutannya mulai dari mangkraknya proyek base transceiver station (BTS) 4G BAKTI Kemkominfo dan sebanyak 985 tower BTS tidak berfungsi memancarkan sinyal dari hasil pemantauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Ganjar Pranowo dan Nasaruddin Umar Terlihat Tampil Bersama Dalam Acara Halal Bihalal di Manado "Tiang itu dijejak dengan satelit oleh BPKP, ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada. Hanya barang-barang mentah, mati, enggak ada gerakan sinyal dioperasikan," ungkap Mahfud.Penggelontoran dana yang sangat fantastis telah dikeluarkan dalam pekerjaan proyek BTS 4G BAKTI Kemkominfo dengan total anggaran mencapai Rp28 triliun yang akan dikeluarkan hingga 2024 yang dimulai sejak 2020 dengan rancangan anggaran."Sebenarnya akan dimulai sejak tahun 2020 itu sudah dalam pengeluaran dana dari Rp28 triliun yang dianggarkan sampai 2024," jelas Mahfud.Menpora Gelar Pawai Para Atlet SEA Games 2023 Hari Ini : Patut Beri ApresiasiMangkraknya proyek pembangunan tower BTS 4G yang dimulai pada tahun 2020-2021 dengan target 1.200 tower namun tidak pembangunan proyek tidak terpenuhi dan pemerintah memberikan perpanjangan waktu sampai Maret 2023 dalam penyelesaian proyek tersebut hingga kini tidak berfungsi."Lalu diperpanjang sampai Maret, untuk mencetak taruhlah sederhana tiang-tiang pemancar signal itu seharusnya 1.200 lalu ditunda, eh 1.200 lalu ditunda karena barangnya enggak ada. Katanya diperpanjang lalu memang ada barang 985," ujarnya.*** 

Lingkaran id- Bakal calon presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ia telah cukup lama mengenal sosok Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Ganjar mengatakan bahwa hubungan mereka baik.Kebakaran Di Empat Lawang Hanguskan Belasan Rumah Ahmad Rusli Rabu, 17 Mei 2023 | 7:35“Saya kenal dengan beliau cukup lama,” ujar Ganjar kepada wartawan usai menghadiri rangkaian acara kunjungan di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 18 Mei 2023.Ganjar bahkan mengungkapkan bahwa dirinya pernah terlambat menghadiri pernikahan anak Nasaruddin Umar.Meskipun demikian, Nasaruddin tetap menanti kehadiran Ganjar. “Waktu menikahkan anaknya, saya juga datang. Bahkan, saya datangnya terlambat, ditungguin,” tuturnya.Oleh karena itu, Ganjar mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dengan Nasaruddin terjalin dengan baik dan telah berlangsung sejak lama. “Ya, hubungan saya baik, sudah lama,” ucap Ganjar.Ketika disinggung mengenai kabar calon wakil presiden untuk mendampingi dirinya, Ganjar mengatakan belum ada pembahasan yang mengerucut ke arah pencalonan wakil presiden.Sebuah Truk Hantam 5 Pengendara Usai Alami Rem Blong Di Turunan Klemuk Kota BatuKetika disinggung mengenai kabar calon wakil presiden untuk mendampingi dirinya, Ganjar mengatakan belum ada pembahasan yang mengerucut ke arah pencalonan wakil presiden.Kiprah Politik Nasaruddin Umar yang Dielus-elus Jadi Bakal Cawapres Ganjar“Belum, cawapres mah antarpartai nanti akan bicara. Jadi, pada saatnya, ketika kerja sama antarpartai sudah mulai terjadi, mengerucut, pasti akan dibicarakan (tentang cawapres),” kata Ganjar.

Lingkaran id- Status Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat Johnny Plate sebagai tersangka korupsi dinilai akan berdampak kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang telah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024-2029. Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin.Ibu Dan Anak Jatuh Dari Sepada Motor, Sang Anak Tewas Terlindas BusMenurut Ujang, status terbaru Plate yang pertama dan utama akan berdampak kepada Partai NasDem yang akan mengikuti Pemilihan Umum Legislatif tahun depan. Sebab, posisi Plate di DPP Partai NasDem termasuk elite partai, yaitu sekjen."Artinya petinggi Partai NasDem, ya suka tidak suka, senang tidak senang, akan berefek kepada ya katakanlah elektoral dari Partai NasDem begitu. Ataupun bisa jadi berefek pada Koalisi Perubahan yang saat ini Partai NasDem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS," ujarnya.Menurut Ujang, apa yang menimpa NasDem saat ini merupakan konsekuensi dari keputusan Partai NasDem mengusung Anies sebagai bacapres 2024-2029 dan berkoalisi dengan partai oposisi (Demokrat dan PKS)."Itu membuat Partai NasDem menghadapi banyak kendala dan tantangan.Salah satunya kendala dan tantangan itu penetapan Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Jadi dalam politik saya melihatnya ya mungkin ini ada kaitannya soal politik, bukan hanya hukum an sich," katanya.Kalau hanya hukum an sich, menurut Ujang, Kejagung sudah menjelaskan ada kesalahan Plate hingga menghadirkan kerugian negara sebesar Rp 8 triliun (berdasarkan audit BPKP) dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020 sampai dengan 2022."Tetapi jangan lupa juga secara politik bahwa Partai NasDem saat ini sedang menjaga jarak, sedang tidak baik hubungannya dengan kekuasaan, dengan pemerintah khususnya dengan Pak Jokowi," ujar Ujang.Kebakaran Di Empat Lawang Hanguskan Belasan Rumah"Jadi di negara dunia ketiga, di banyak negara, termasuk di Indonesia, hukum ini kan masih bisa diintervensi oleh kekuasaan atau politik. Maka ya apakah ada intervensi atau tidak kita lihat saja ke depan begitu, lanjutnya.Yang jelas, menurut Ujang, status terbaru Plate akan mengganggu Partai NasDem dalam konteks pencapresan Anies maupun dalam konteks menghadapi pileg di 2024.

Lingkaran id- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar melanjutkan silaturahmi ke kediaman para tokoh yang pernah menjabat sebagai wakil presiden (wapres) Republik Indonesia. Hari ini,Fakta Kemenangan Timnas Indonesia Atas Thailand Pada SEA Games 2023Cak Imin , sapaan akrabnya, dijadwalkan berkunjung ke rumah Wapres ke-11 RI Boediono di Jalan Mampang Prapatan XX, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2023). "Betul, jam 10.00 pagi ini," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi, Rabu (17/5/2023).Seperti sebelumnya, agenda kunjungan adalah silaturahmi dan meminta masukan serta nasihat terkait perkembangan ekonomi global dan menimba pengalaman menyongsong Pemilu 2024.Sebelumnya, Cak Imin telah berkunjung ke kediaman resmi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin , Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat pada Senin (15/5/2023). Usai pertemuan, Cak Imin mengklaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung dirinya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.Sebuah Truk Hantam 5 Pengendara Usai Alami Rem Blong Di Turunan Klemuk Kota BatuMenurutnya, Ma'ruf juga mendukung PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra. "Oh iya pasti. Mendukung. Beliau (Ma'ruf) bilang sudah waktunya kamu sekarang (jadi cawapres)," kata Cak Imin usai bersilaturahmi bersama jajaran elite PKB di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023). 

Lingkaran.id- Tindakan manipulasi data bansos yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kini menjadi hangat diperbincangkan, lantaran Sri Mulyani hanya mengeluarkan insinuasi terhadap Kementerian Sosial (Kemensos) adanya masalah dalam tata kelola bansos hingga diduga ada memanipulasi data untuk kepentingan politik.Pernyataan Sri Mulyani Indrawati tersebut direspon oleh Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit yang meminta Menteri Keuangan tersebut untuk mengungkapkan pelaku manipulasi data bansos kepada publik.Don Rozano Sigit juga menyebutkan bahwa pengungkapan tersebut sebagai salah satu langkah dalam memperbaiki  pengolahan anggaran dan data bansos untuk kedepannya dan menjadi efek jerah bagi pelaku manipulasi data bansos.Sri Mulyani Ungkap ASN Akan Dapat Tambahan Penghasilan Dalam Anggaran Ini"Pertama, siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung. Jangan insinuasi (menyindir), katanya gitu. Gimana nanti kita bisa memperbaiki?," ungkap Don Rozano pada Senin (15/5/2023).Pernyataan Sri Mulyani tersebut hingga kini menjadi sebuah pertanyaan besar di Kementerian Sosial lantaran belum adanya pernyataan lanjutan terkait pelaku, sementara Kemensos selalu melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS)."Jadi saran saya adalah kalo memang bu menkeu atau siapapun itu memang punya datanya, tunjuk aja supaya tidak terjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar," kata dia.Polisi Usut Unsur Kelalaian Dang Kesengajaan Insiden Tertembaknya Warga Di Pentas DangdutDon Rozano Sigit juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dengan Kemensos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS) meliputi data bansos yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya manipulasi data."Pemerintah daerah sudah bekerja keras di sistem ini dari tadi itu perbaikan nya juga 34.751.911 . Itu enggak bisa terjadi kalau Pemerintah Daerah tidak bekerjasama dengan kami dan bekerjasama dengan dukcapil," jelas  Don Rozano Sigit.*** 

Lingkaran.id- Gemuruh relawan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang kini tengah menunggu pasangannya sebagai calon wakil presiden yang siap bersanding memajukan Indonesia.Salah satu nama yang saat ini digadang gadang menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yakni Budi Gunawan santer yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).Melihat isu yang beredar Dekan Fisip Universitas Soetomo (Unitomo) Serang, Banten, Yusak Farhan turut menanggapi hal tersebut yang mengungkapkan bahwa BG memiliki peluang besar untuk mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024 namun demikian keputusan tetap berada di Ketua Umum Partai.Malam Ini Jokowi Mengundang Ketua Umum Partai Politik ke Istana,Ada Apa?"Tetapi keputusan cawapres Ganjar tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," ungkap Yusak Farhan pada Rabu (3/5/2023).Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama yang akan menjadi calon wakil presiden namun belum ada nama BG yang beredar. Hal tersebut tentunya bukan menjadi patokan Artinya BG bisa saja menjadi cawapres Ganjar apabila mendapat restu dari Ketua Umum."Bisa saja Megawati menetapkan cawapres Ganjar di luar nama-nama yang beredar selama ini," jelas Yusak Farhan.KSPSI Dukung Penuh Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024Diketahui saat ini PDIP sudah memenuhi presidential threshold sehingga tanpa adanya koalisi partai PDIP memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dalam menentukan cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang."Partai yang merapat ke PDIP pun tidak serta merta mendapat jatah cawapres, ditambah BG bukanlah sosok baru di birokrasi dan pemerintahan " tuturnya.*** 

Lingkaran id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terus berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, meski di tengah tahun politik karena mendekati pelaksanaan Pemilu 2024. "Lanjut, bagi saya tak ada urusan," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan kemarin.Polda Sumut Geledah Gudang Solar Ilegal Dibekingi AKBP Achiruddin HasibuanBasuki mengatakan pemerintah juga terus meyakinkan kepada investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus bergulir.Kelanjutan pembangunan IKN, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir.Meskipun banyak pro kontra,namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan. "Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI)," kata dia.Rekomendasi Wisata Sumatera Utara Yang Wajib Dikunjungi Oleh Pemudik 2023Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. "Lewat saya sudah beberapa 'LoI' kita serahkan ke Otorita," ujarnya.

Lingkaran.id- Pertemuan yang dilakukan oleh Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo bersama perwakilan serikat buruh yang dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Kantor Perwakilan Pemprov Jawa Tengah, Darmawangsa, Jakarta Selatan yang berlangsung pada Senin (1/5/2023).Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda dan kesejahteraan buruh kedepannya, tidak hanya itu, dukungan penuh juga ditunjukkan oleh serikat buruh kepada Ganjar untuk maju ke Pemilihan Presiden pada tahun 2024 mendatang dalam pertemuan tersebut.Polda Sumut Geledah Gudang Solar Ilegal Dibekingan AKBP Achiruddin Hasibuan"Pertemuan kami ini semakin menguatkan kami sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all out Mas Ganjar maju sebagai Presiden Republik Indonesia," ungkap Andi Gani.Rasa terimakasih diungkapkan oleh Ganjar terhadap antusias dan dukungan yang telah diberikan oleh elemen buruh yakni KSPSI untuk maju ke Pilpres 2024 dan akan terus bersinergi ke depannya dalam membangun agenda dan kerja sama demi meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia."Saya menyampaikan terima kasih, yang penting adalah membangun agenda bersama soal isu perburuhan ke depan," ungkap Ganjar Pranowo.Israel Serang Umat Kristen di Gereja YerusalemGanjar Pranowo juga menyebutkan bahwa terdapat harapan yang sangat besar terhadap relasi hubungan industrial dalam menciptakan keseimbangan ke depannya sehingga akan terjalin hubungan yang semakin sinergi."Bagaimana menciptakan keseimbangan-keseimbangan dalam bahasa saya equal gitu ya, dalam konteks relasi hubungan industrial yang ada," jelas Ganjar Pranowo.*** 

Lingkaran.id- Angkat bicara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai banyak kritikan dan sindiran yang dilayangkan untuknya akibat ulah anak buah di Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang belakangan ini menggemparkan masyarakat Indonesia dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi.Menanggapi Kritikan tersebut Menkeu Sri Mulyani mengucapkan rasa terimakasihnya kepada masyarakat yang telah mengkritik kinerja di kementerian keuangan hingga menyinggung dirinya yang dia jadikan sebuah momentum untuk memperbaiki kinerja dirinya beserta jajaran."Saya berterima kasih, seluruh masukan masyarakat, kritik dan masukan kepada kami, sindiran bahkan, namun kami akan terus berkomitmen untuk memperbaikinya," ungkap Sri Mulyani dalam pada Senin (17/4/2023).BMKG Himbau Pemudik Lebaran 2023 Potensi Banjir Pesisir Hingga Gelombang TinggiMenkeu Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa tidak semua pegawai yang menjadi oknum kejahatan namun masih ada pegawai pajak dan Bea Cukai yang bekerja dengan baik, jujur, dan sungguh-sungguh, dan siap melayani masyarakat."Saya melihat sendiri bagaimana jajaran di Pajak dan Bea Cukai di dalamnya terus melayani masyarakat meski dalam suasana banyaknya kritik masyarakat, semangatnya mereka sungguh luar biasa," jelas Sri Mulyani.BPPTKG Tingkatkan Potensi Bahaya Usai Gunung Merapi Terus Muntahkan Lava PijarSri Mulyani  juga menegaskan bahwa jajaran Pajak dan Bea Cukai yang juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan masyarakat dan untuk dapat saling menghargai dan mendukung kinerja para pegawai pajak dan Bea Cukai yang memang sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan niat dan hati yang bersih untuk memajukan Indonesia."Kami menghargai itu, tetapi, saya mohon dukungan masyarakat untuk melihat dan menghargai jajaran Pajak dan Bea Cukai yang juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan masyarakat. Ini adalah era keterbukaan yang bertanggung jawab, dan oleh karena itu, mari kita saling menjaga," tegasnya.***

Lingkaran.id- Pembebasan bersyarat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (11/4/2023).Kebebasan Anas Urbaningrum  yang juga merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendapatkan Program Cuti Menjelang Bebas (CMB).Viral Aksi Pemukulan Terhadap Driver Ojek OnlineDiketahui Anas Urbaningrum  terjetat dalam kasus  korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012 yang membuatnya harus menjalani hukuman kurungan penjara selama delapan tahun lamanya.Digadang-gadang usai mendapatkan kebebasannya Anas Urbaningrum  akan kembali terjun ke dunia politik dan bergabung dalam Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang akan mengisi jabatan khusus yang telah disiapkan oleh PKN."Nanti tinggal saya dengan AU saja bicara. Yang pasti tempat yang strategis dan menentukan arah perjuangan partai," ungkap Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika pada Minggu (2/4/2023).Bareskrim Layangkan Surat Panggilan Untuk Razman NasutionMengingat hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik itu diberikan majelis hakim di tingkat kasasi mengakomodir permohonan dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Anas Urbaningrum, namun pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengungkapkan bahwa tidak ada halangan jika Anas Urbaningrum jadi pengurus partai.“Hak politik itu hak memilih dan dipilih. Jadi, bukan halangan jika yang bersangkutan jadi pengurus partai,” jelas Chairul Huda pada Selasa (11/4/2023).*** 

Lingkaran.id-  Himbauan larangan penggunaan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik ditegaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Penggunaan kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan sehingga tidak diperbolehkan digunakan untuk mudik lebaran karena sudah masuk dalam kepentingan pribadi, hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati pada Selasa (11/4/2023)."KPK mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," ungkap Ipi Maryati.Waspada Musim Mudik Pria Ini Alami Perampokan Modus Baru KPK juga menegaskan bahwa dilarangnya seluruh pejabat di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima hadiah dalam bentuk apapun di luar yang merupakan haknya."Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," Tegas Ipi Maryati.KPK Amankan Bupati Kepulauan Meranti M Adil Dalam Operasi Tangkap TanganPara pimpinan juga harus bertindak tegas atas sesuai dengan dalam aturan perundang-undangan apabila terdapat pelanggaran yang terjadi dalam bentuk apapun yang akan dianggap sebagai gratifikasi."Pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya," ujarnya.*** 

Lingkaran.id- Pelantikan yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kini telah menjalankan tugasnya yang kini menjadi fokus Chiff de Mission (CdM) Kontingen Indonesia yang akan berjuan di SEA Games 2023.Lexyndo Hakim, menaruh harapan besar terhadap kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang baru saja dilantik untuk melakukan optimalisasi persiapan Indonesia menyambut pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara.Gregoria Mariska Menggila Di Final Spain Masters 2023, Kembalikan Kejayaan Tunggal Putri IndonesiaPerhatian lebih juga diminta oleh Lexyndo Hakim terhadap sejumlah atlet yang akan berpartisipasi dalam SEA Games 2023 di Kamboja yang akan digelar pada 5-17 Mei untuk mendapatkan hasil yang maksimal nantinya.Ketidak optimalan yang terjadi saat ini mulai dari cabang olahraga (cabor) mana saja yang akan berangkat masih abu-abu atau belum bisa dipastikan secara jelas meningat waktu persiapan yang tidak lama lagi.Cek Saldo THR PNS Sudah Mulai Cair"Kami dari Tim CdM dan atlet serta pengurus cabang olahraga pastinya berharap banyak pada Pak Menpora yang baru bisa gerak cepat untuk satu-dua hari ini sudah bisa mengumumkan cabor-cabor mana saja yang akan dikirim mewakili Merah Putih di SEA Games Kamboja nanti," ungkap Lexy.Harapan besar juga diungkapkan oleh Lexyndo dan timnya agar Menpora Dito Ariotedjo dapat segera mengumumkan cabang olahraga mana saja yang akan dikirim untuk mewakili Indonesia di SEA Games 2023.***