Lingkaran.id- Hashim Djojohadikusumo telah resmi dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Pendukung Jokowi ke Polresta Kendari pada Selasa (15/8/2023). Pada laporan tersebut terdapat dua tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa.Pada tuntutannya para mahasiswa maminta Hashim Djojohadikusumo untuk memberikan klarifikasinya atas pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, hal ini disampaikan oleh Koordinator Aliansi Mahasiswa Pendukung Jokowi, Adi Maliano.Memasuki Babak Baru Dugaan Pelecehan Finalis Miss Universe Indonesia Resmi Laporkan Ke Polda Metro Jaya"Kami meminta kepada saudara Hashim Djojohadikusumo, agar mengklarifikasi pernyataannya. Kami berharap, agar tidak ada lagi pencatutan nama presiden terhadap salah satu usungan-usungan calon presiden lainnya," ungkap Adi Maliano.Dalam laporan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Pendukung Jokowi tersebut menyambangi langsung Polresta Kendari, untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi pencatutan nama Presiden Jokowi dalam pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang mengungkapkan bahwa Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai Bacapres di Pilpres 2024, atas perintah Presiden Jokowi.Seorang Pemuda Ditetapkan Sebagai Tersangka Usai Viral Pasangkan Bendera Merah Putih Ke Leher Anjing“Kami dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Pendukung Jokowi keberatan atas pernyataan tersebut, karena saudara Hashim Djojohadikusumo telah mencatut nama Presiden Jokowi," tegas Adi Maliano.*** 

Lingkaran id- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menghormati empat partai politik parlemen yang mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Kini, Menteri Pertahanan (Menhan) itu didukung oleh empat partai politik yang ada di parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).Kendati demikian, PDIP bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo tak gentar melihat kekuatan lawannya tersebut. Apalagi, partai berlambang kepala banteng itu sudah terbiasa dikeroyok secara politik, tetapi pada akhirnya merekalah yang menang."PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Di masa orde baru kami mengalami hal itu, dan di masa Jokowi-JK, begitu pula saat ini," ujar Said lewat keterangannya, Ahad (13/8/2023).Indonesia Telah Masuk Masa Endemi, Jokowi Membubarkan Tim Penanganan Covid 19Seluruh kader PDIP diingatkannya tak melupakan sejarah ketika PDIP melawan pemerintahan Orde Baru. Tegasnya, pahit getirnya sejarah tersebut, justru dari pengalaman untuk memperkuat mental perjuangan dalam memenangkan Ganjar.Ia juga berkaca pada kemenangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (JK) di pemilihan presiden (Pilpres) 2014 yang saat itu juga melawan koalisi "gemuk" milik Prabowo. Saat itu, koalisi pengusung Prabowo hanya memperoleh 46,88 persen suara pada kontestasi nasional tersebut."Kita harus bisa setegak-tegaknya melalui jalan terjal politik dan dengan begitulah mental juang kita terbentuk. Kita tidak boleh terlena manisnya kekuasaan dan melupakan jati diri sebagai partai sandal jepit, sebagai partai yang disokong oleh barisan pemberani yang terbiasa nggetih," ujar Said."Dengan berkaca pada jati diri itulah kita bisa berjalan dan melangkah bersama dengan semangat juang memenangkan pemilu 2024," sambung Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.Gila Centang Biru !! Instagram Sukses Menjual 44 Juta Akun Centang Biru Dalam SehariPDIP sendiri kini telah meneken kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Kerja politik keempat partai tersebut diyakininya dapat membawa kemenangan kepada Ganjar."Karena itu, dalam keyakinan politik kami, kerja cerdas, dan kepedulian tinggi ke akar rumput, kami yakin bisa merebut dukungan rakyat pada pilpres 2024 lebih besar. Itulah yang akan terus kami pedomani sebagai jalan politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo," ujar Said.

Lingkaran id- Pemerintah akhirnya akan membuka tes seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) nasional akan dimulai pada September 2023. Tahun ini, pemerintah akan membuka 572.496 lowongan CASN, turun dari proyeksi 1,03 juta lowongan.Indonesia Telah Masuk Masa Endemi, Jokowi Membubarkan Tim Penanganan Covid 19Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 572.496 terbagi untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.Adapun, alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sementara itu, di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023."Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo," kata Anas, dikutip Kamis (10/8/2023).Untuk selesi CASN 2023, Anas mengatakan pemerintah akan fokus pada tiga hal. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. "Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan," ujar Anas.Gila Centang Biru !! Instagram Sukses Menjual 44 Juta Akun Centang Biru Dalam SehariKedua, pemerintah akan memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Terakhir, pemerintah akan mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.Menurutnya, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN."Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II, karena mereka telah mengabdi. Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum," tuturnya.***

Lingkaran id- Sekelompok massa dari buruh akan menggelar demo di kawasan Patung Kuda dan gedung DPR Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 6.612 personel gabungan dari TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan demo tersebut."Tentunya perkuatan yang akan dilakukan untuk penggelaran besok dalam rangka melayani dan juga mengawal yaitu sejumlah 6.612 personel, 6.612 ini terdiri dari ada Polri, TNI, maupun dari Pemerintah Daerah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu, Kamis (10/8/2023).Indonesia Telah Masuk Masa Endemi, Jokowi Membubarkan Tim Penanganan Covid 19Trunoyudo mengimbau massa untuk melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang ada agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Dia juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan Patung Kuda hingga DPR agar terhindar dari kemacetan."Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat sekiranya tidak dulu melakukan aktivitas sekiranya daerah Jalan Gatot Subroto khususnya lagi di depan Gedung DPR/MPR dan juga area sekitar Monas," ujarnya.Gila Centang Biru !! Instagram Sukses Menjual 44 Juta Akun Centang Biru Dalam SehariRekayasa Lalu Lintas di Kawasan Monas, Berdasarkan foto yang diunggah Twitter TMC Polda Metro Jaya terdapat pengalihan arus lalu lintas di sejumlah titik. Simak berikut ini:Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jl Merdeka Barat dialihkan ke Jl Budi Kemuliaan atau Jl Merdeka SelatanArus lalu lintas dari arah Tugu Tani ke Jl Merdeka Utara dialihkan ke Jl Perwira (situasional)Arus lalu lintas dari arah Jl Hayam Wuruk menuju Jl Majapahit atau Jl Merdeka Utara dialihkan ke Jl Juanda atau Jl SuryopranotoArus lalu lintas menuju Jl Veteran I, Veteran II, Veteran III dialihkan ke Jl Suryopranoto atau Jl Gajah MadaJl Abdul Muis menuju Jl Gajah Mada dialihkan ke Jl Tanah Abang SatuArus lalu lintas yang akan menuju Jl Merdeka Selatan dan Jl Merdeka Barat dialihkan di Traffic Light Budi Kemuliaan.*** 

Lingkaran.id- Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terus dikebut oleh pemerintah untuk segera dirampungkan. Dalam pembangunan sejumlah fasilitas IKN juga akan membangun rumah dinas untuk Anggota DPR RI.Pemberian fasilitas rumah tersebut kepada Anggota DPR RI diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto yang menyebutkan bahwa pemerintah juga akan membangun rumah bagi para anggota legislatif di IKN Nusantara.Pemenang Miss Universe 2023 Fabienne Nicole Angkat Bicara Dugaan Pelecehan Seksual Body Checking"Ya dibangun. Skemanya sama, rumah negara itu nanti," ungkap Iwan Suprijanto.Iwan Suprijanto juga membeberkan terkait teknis pembangunan rumah di IKN, termasuk fasilitas rumah anggota dewan yang juga akan dibangun rumah sekelas dengan rumah Menteri namun disesuaikan dengan lahan yang disiapkan.Bareskrim Polri Resmi Tetapkan Kamaruddin Simanjuntak Sebagai Tersangka Kasus Hoaks"Kurang lebih setara, hampir sama lah dengan menteri. Bentuknya itu aja, fasilitasinya itu apa, terkait dengan lahan yang disiapkan ini," jelas Iwan Suprijanto.Diketahui pembangunan fasilitas rumah dinas untuk Anggota DPR RI di IKN tersebut untuk anggota legislatif baru yang terpilih di Pemilu 2024 lantaran belum adanya pengalokasian dana pembangunan pada APBN 2023 maupun RAPBN 2024.*** 

Lingkaran id- Presiden Joko Widodo resmi membubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN).Pembubaran itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."Dengan Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2O19 (Covid-I9) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan," demikian bunyi Pasal 1 Perpres 48/2023, dikutip dari salinan perpres.SPBU Solo Raya Berikan Pertamax Gratis 2,5 Pertamax Khusus Nama Agus Yang Lahir Pada Bulan AgustusDengan berakhirnya masa tugas dan bubarnya KPCPEN, penanganan Covid-19 pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Adapun pelaksanaan penanganan Covid-19 pada masa endemi yang sifatnya lintas kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Covid-19.Korban Halo Dek, Wanita Dimakassar Ini Mengira Suaminya TNI Ternyata Hanya Seorang SopirStandar tersebut meliputi pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait; penugasan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana; kerja sama dalam pengadaan vaksin, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan; serta pendanaan.Ketentuan mengenai standar operasional prosedur itu akan diatur lewat Peraturan Menteri Kesehatan setelah mendapakan pertimbangan dari menteri/kepala lembaga yang dipandang perlu. 

Lingkaran id- Menurut Surya, SPN merupakan serikat buruh atau organisasi pengimbang yang sangat penting dan dibutuhkan di dalam cita-cita para pendiri Indonesia. "Kami ucapkan terima kasih atas dukungan buruh pada Anies. Kaum buruh adalah pemilih kritis yang bisa menjadi penggerak perubahan di masyarakat," ujar Surya.Korban Halo Dek, Wanita Dimakassar Ini Mengira Suaminya TNI Ternyata Hanya Seorang SopirSurya mengatakan, keprihatinan buruh, terutama terkait berbagai regulasi yang dinilai lebih pro-investasi daripada kesejahteraan buruh dan masyarakat."Beberapa contoh regulasi yang bermasalah seperti penghapusan peran serikat buruh di dalam penentuan upah minimum, fleksibilisasi pasar buruh yang menciptakan ketidakpastian kerja, pemotongan manfaat jaminan sosial, perlu dicermati dan diperbaiki," ujar Surya.Oleh sebab itu, Surya berharap ke depan UU Cipta Kerja perlu diubah agar juga pro-buruh tidak hanya investasi. Selai itu, Surya menilai RUU Kesehatan tidak boleh mengurangi manfaat jaminan kesehatan dan menekan organisasi profesi.Sebelumnya, DPP SPN mengeluarkan pernyataan sikap politik pada Kamis, 3 Agustus 2023 di Tegal, Jawa Tengah.Berdasarkan surat pernyataan yang diterima Liputan6.com, surat pernyataan sikap politik itu diteken Ketua Umum DPP SPN Djoko Heryono dan Sekretaris Umum SPN Ramidi.SPBU Solo Raya Berikan Pertamax Gratis 2,5 Pertamax Khusus Nama Agus Yang Lahir Pada Bulan AgustusPernyataan sikap politik DPP SPN dalam Pemilu 2024 ) yaitu mendukung Anies Rasyid Baswedan, untuk menjadi Calon Presiden RI 2024-2029. Pernyataan ini diputuskan berdasarkan rapat koordinasi nasional khusus yang dilakukan SPN.Adapun keanggotaan SPN tersebar di 16 provinsi, 57 kabupaten/kota, dan 427 perusahaan di seluruh Indonesia. Jumlah keanggotaan SPN tercatat ada sebanyak 205.479 orang anggota di seluruh Indonesia.

Lingkaran.id-  Usai resmi dilaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya dengan registrasi nomor LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA lantaran atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo oleh Relawan Indonesia Bersatu.Rocky Gerung menegaskan bahwa dirinya akan terus melakukan kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo walaupun sudah dilaporkan, hal ini disampaikan olehnya dalam konferensi pers pada Jumat (4/8/2023)."Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik," ungkap Rocky Gerung.Kenaikan tarif penyeberangan Reguler Dan Eksekutif Bakauheni-MerakRocky Gerung mengaku bahwa kediamannya telah diintai oleh sejumlah oknum dan kerap mendapat ancaman dan hinaan melalui pesan whatsApp setelah dilaporkan ke Polda Metrojaya atas kasus yang menjeratnya saat ini."Karena rumah saya di Sentul diintai, WhatsApp saya juga dapat teror secara dimaki-maki, ya itu biasalah saya anggapnya. Karena itu akun abal-abal," jelas Rocky Gerung.2 Veris Berbeda Kronologi Guru Dianiaya Wali Murid Gunakan KetapelRocky Gerung juga menegaskan bahwa dirinya akan menghadapi proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan bersikap kooperatif saat diminta atau dipanggil untuk memberikan keterangan terhadap pernyataannya yang dinilai menghina Jokowi.Dalam potongan video yang viral di media sosial memperlihatkan Rocky yang tengah membahas langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pembahasan tersebut Rocky menyebutkan kata "bajingan" dan kata "tolol" yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden Jokowi.*** 

Lingkaran id- Mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) adalah hal yang biasa. Semua itu bagian dari bentuk pengabdian atas tugasnya. Lalu, bagaimana mutasi ASN itu berangkat dari hal sepele.Camat Gajahmungkur Ade Bhakti di Kota Semarang baru saja dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran. Lucunya, mutasi itu jadi viral di media sosial.Diduga Ade Bhakti dimutasi karena unggahan dia di media sosial. Waktu itu Ade Bhakti sempat mengunggah video yang dianggap menyindir lomba nasi goreng yang digagas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Lomba tersebut dalam rangka HUT Ke-78 Kota Semarang.Dampak Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Berakibat Trauma Jangka PanjangLantas beberapa hari kemudian Ade Bhakti mengunggah yang menyatakan dirinya sudah sah dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. “Hari ini pagi tadi sudah dilantik Ade Bhakti bukan camat lagi, saya ditugaskan di Dinas Pemadam Kebakaran,” ungkapnya dikutip pada Kamis (3/8).Kabar mutasi itu viral karena Ade Bhakti aktif bermedia sosial. Melalui akun Instagram pribadi @adebhakti mem-posting tangkapan layar sebuah berita yang berjudul 'Usai Sindir Nasi Goreng Ala Mbak Ita, Camat Gajahmungkur Dicopot'."STNK: Siap Tok No Kulo (Siap saja kalau saya)," tulis Ade Bhakti dalam keterangan unggahannya.Selain bercerita tentang profesi barunya, Eks Camat Gajahmungkur itu membeberkan prestasi yang telah diraihnya selama menduduki jabatan tersebut.DPP PDIP Akan Tentukan Nasib Cinta Mega Hari Ini!“Evaluasi kinerja kecamatan tiga bulan sekali dari 16 kecamatan yo peringkat satu. Dari 51 dinas ya peringkat lima. Stunting aku masuk 60-an sekian sekarang tinggal 30-an. Urban farmingnya ya entuk CSR seko BRI ratusan juta,” papar Ade.Menurut dia, apa pun tugasnya sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Saat ini sudah ada ribuan komentar yang membanjiri kolom komentarnya. Banyak warganet yang menyesalkan mutasi tersebut.

Lingkaran id- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku siap melaporkan Rocky Gerung atas hinaan dan caci maki terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung sebelumnya mengkritisi kebijakan Jokowi dalam membangun IKN dan menyebutnya seorang 'bajingan tolol'."Kalau perlu Moeldoko yang akan laporkan (ke kepolisian)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).Moeldoko pun mendukung sikap relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian. Menurut dia, tindakan para relawan Jokowi sudah tepat.Dampak Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Berakibat Trauma Jangka Panjang"Ya sangat tepat. Sangat tepat dan saya dukung sepenuhnya untuk itu," tambahnya.Moeldoko menilai hinaan yang disampaikan Rocky Gerung tersebut bermaksud untuk menyerang pribadi Presiden Jokowi. Ia juga berpendapat sikap Rocky sudah tidak bisa ditoleransi lagi.Karena itu, Moeldoko berharap agar aparat kepolisian mengambil tindakan hukum terhadap Rocky Gerung sesuai aturan yang berlaku.DPP PDIP Akan Tentukan Nasib Cinta Mega Hari Ini!"Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas gak boleh sembarangan," jelasnya.Terkait rencana aksi unjuk rasa 10 ribu relawan Jokowi untuk menuntut penangkapan Rocky Gerung, Moeldoko pun mendukungnya selama mengikuti aturan yang berlaku. Dengan demikian, persoalan-persoalan baru tidak akan muncul."Serahkan pada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas," kata Moeldoko.