Perseteruan Ahmad Dhani dan Ariel NOAH Memanas: Soal Direct License Lagu Ciptaan
Wulan _ 13 jam yang lalu
Lingkaran.id - Perseteruan antara musisi senior Ahmad Dhani dan vokalis NOAH, Ariel, semakin memanas setelah keduanya saling sindir di media sosial terkait konsep direct license dalam industri musik.Awalnya, Ahmad Dhani melontarkan kritik pedas terhadap sikap Ariel yang membebaskan siapa saja untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya tanpa perlu meminta izin atau membayar royalti. Menurut Dhani, kebijakan tersebut hanya menguntungkan Ariel sendiri tanpa mempertimbangkan hak ekonomi para pencipta lagu lainnya.Steven Wongso Syahadat Dibimbing Ustaz Felix Siauw, Apa Alasan Sebenarnya?"Ariel itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memang tidak diciptakan untuk memikirkan orang lain," ujar Dhani.Ia menilai bahwa tindakan Ariel yang mengizinkan lagu-lagunya dinyanyikan bebas mencerminkan sikap arogan atau merasa cukup kaya, sehingga tidak memikirkan kesejahteraan rekan-rekan musisi lainnya.Menanggapi kritikan tersebut, Ariel NOAH menyatakan bahwa ia tidak ingin menyulitkan siapa pun yang ingin menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Menurutnya, esensi utama dalam menciptakan lagu adalah untuk menghibur banyak orang, bukan sekadar mengejar keuntungan semata."Sebagai pencipta lagu, saya ingin mempermudah orang lain untuk menyanyikan karya saya. Itu sejalan dengan tujuan awal saya dalam menciptakan musik," kata Ariel dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (24/3/2025).Namun, Ariel juga mengakui bahwa sistem direct licensing, di mana pencipta lagu mengelola haknya secara mandiri tanpa perantara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bukan hal yang mudah. Ia mengaku masih membutuhkan LMK, dengan syarat lembaga tersebut harus bekerja lebih transparan dan profesional."Kalau untuk saya pribadi, saya belum siap untuk mengelola hak saya sendiri lewat sistem direct licensing. Saya masih butuh LMK, tapi LMK yang kredibel dan bisa dipercaya," ujar Ariel.Ariel memahami bahwa banyak musisi kini mulai beralih ke sistem direct licensing karena ketidakpuasan terhadap kinerja LMK. Menurutnya, sistem yang selama ini dijalankan oleh LMK masih kurang transparan dan terkesan ketinggalan zaman."Saya berasumsi direct licensing ini muncul karena banyak pencipta lagu kecewa dengan LMK yang tidak bekerja maksimal. Dari laporan yang kurang detail hingga mekanisme yang masih konvensional dan belum berbasis digital," jelas Ariel.Ariel juga menyebutkan bahwa bukan hanya musisi yang kecewa terhadap LMK, tetapi juga pihak lain dalam industri musik, seperti promotor pertunjukan."Banyak promotor juga merasa sistem ini tidak efisien, sehingga muncul inisiatif untuk mengelola izin langsung tanpa melalui LMK," tambahnya.Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Ariel NOAH ini langsung menarik perhatian publik. Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar, dengan sebagian besar berpihak kepada Ariel karena dinilai lebih fleksibel dalam mengatur hak ciptanya.Login ASN Digital Gagal? Ini Cara Reset Password dan Aktivasi MFA di asndigital.bkn.go.idDi sisi lain, ada juga yang membela Ahmad Dhani, dengan alasan bahwa setiap pencipta lagu berhak mendapatkan royalti sebagai bentuk penghargaan atas karyanya.Hingga kini, perdebatan seputar direct licensing masih menjadi isu panas dalam industri musik Tanah Air. Para musisi pun terus menantikan regulasi yang lebih jelas dari pemerintah agar sistem pengelolaan hak cipta musik bisa lebih adil bagi semua pihak.***
Read More Resmi Tersangka! Pria Berkedok ASN, Pemungut Retribusi UPTD Minta THR ke Pedagang Pasar
Wulan _ 13 jam yang lalu
Lingkaran.id - Kasus pemerasan dengan modus permintaan tunjangan hari raya (THR) yang terjadi di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, akhirnya diungkap oleh pihak kepolisian. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Sodri (30) dan Samsul (48).Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustofa, menjelaskan bahwa Sodri bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan seorang pekerja pemungut retribusi di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah II Pasar Induk Cibitung. Meski demikian, Sodri mengenakan seragam ASN saat melakukan aksinya, sehingga membuat pedagang percaya bahwa ia adalah bagian dari pemerintahan.Steven Wongso Syahadat Dibimbing Ustaz Felix Siauw, Apa Alasan Sebenarnya?"Statusnya bukan pegawai pemda. Di pasar itu ada UPTD, dan dia bekerja sebagai pegawainya. Namun, dia merasa memiliki kewenangan dan kerap mengenakan seragam tersebut," ujar Mustofa dalam konferensi pers di Polres Metro Bekasi, Senin (24/3/2025).Menurut keterangan polisi, Sodri tidak beraksi sendirian. Ia bersama tiga orang lainnya, yakni Samsul, Agus, dan Doko, melakukan pemerasan terhadap para pedagang dengan meminta uang sebesar Rp 200.000 per lapak. Dari hasil aksinya, mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1,6 juta, yang kemudian dibagi rata di antara mereka.Saat ini, dua tersangka lainnya, yakni Agus dan Doko, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pegawai UPTD atau pengurus pasar dalam kasus ini."Kami masih mendalami apakah ada keterlibatan pegawai pasar atau pengelola. Jika ditemukan indikasi, kami akan menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tambah Mustofa.Kasus ini mencuat setelah sebuah video aksi pemerasan tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman yang diunggah oleh seorang pedagang bernama Johari melalui akun TikTok @hany_9428, terlihat seorang pria berseragam ASN tengah meminta THR kepada pedagang di Pasar Induk Cibitung. Video ini kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan menarik perhatian publik.Dalam video tersebut, pria yang diduga Sodri tampak mengenakan seragam ASN berwarna cokelat dengan lambang Pemkab Bekasi di lengan kiri. Selain itu, kartu identitas yang disematkan di kantong kiri bajunya juga terlihat jelas. Korban dalam video itu turut menunjukkan kuitansi yang diberikan oleh pelaku, dengan nilai pungutan sebesar Rp 200.000 per lapak.BKN Wajibkan ASN Aktivasi MFA, Layanan Digital Beralih ke ASN DigitalAkibat perbuatannya, Sodri dan Samsul dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan, yang membawa ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.Polisi mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, untuk melaporkan jika mengalami pemerasan serupa, agar praktik-praktik ilegal seperti ini bisa diberantas secara tuntas.***
Read More Aturan Baru Perpajakan 2025: Wajib Pajak Tertentu Dikecualikan dari Lapor SPT
Wulan _ 14 jam yang lalu
Lingkaran.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kebijakan pembebasan bagi wajib pajak tertentu dari kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang berlaku saat ini.Dalam Pasal 180 PMK 81/2025 disebutkan bahwa wajib pajak penghasilan (PPh) tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Kriteria wajib pajak yang mendapatkan pengecualian ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.BKN Wajibkan ASN Aktivasi MFA, Layanan Digital Beralih ke ASN Digital"Kriteria wajib pajak pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak," demikian kutipan dari Pasal 465 huruf s PMK 81/2024.Sambil menunggu aturan terbaru, pengecualian bagi wajib pajak yang tidak perlu membuat SPT masih mengacu pada PMK-147/PMK.03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Beberapa kategori wajib pajak yang masuk dalam kategori Non-Efektif (NE) menurut peraturan tersebut meliputi:Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP hanya untuk keperluan administratif, seperti melamar pekerjaan atau membuka rekening bank.Wajib pajak yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan telah menjadi subjek pajak luar negeri.Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP tetapi masih menunggu keputusan.Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau tidak memiliki transaksi pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut.Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran NPWP.Wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan.Wajib pajak dengan NPWP Cabang yang diterbitkan secara jabatan untuk Pajak Pertambahan Nilai tetapi belum dihapuskan.Wajib pajak lain yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi terbaru terkait kriteria wajib pajak yang tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunan.Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan bahwa mulai tahun 2025, wajib pajak badan tidak lagi kesulitan dalam pengisian SPT tahunan berkat penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Salah satu fitur unggulan Coretax adalah pre-populated data SPT, yang memungkinkan sistem secara otomatis mengisi data pelaporan SPT bagi wajib pajak badan.PINTAR BI Susah Diakses? Begini Cara Bagi-bagi THR Tanpa Uang Tunai!"Kemudahan ini akan langsung dirasakan ketika Coretax diimplementasikan," ujar Suryo.Dengan fitur pre-populated ini, data pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga akan secara otomatis tersaji dalam SPT tahunan wajib pajak yang diisi melalui e-filing. Wajib pajak hanya perlu mengonfirmasi kebenaran data yang telah tersedia, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.***
Read More Kejati Jateng Geledah Kantor PT Cilacap Segera Arta terkait Dugaan Korupsi Rp237 Miliar
Wulan _ 14 jam yang lalu
Lingkaran.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) melakukan penggeledahan di kantor salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap, PT Cilacap Segera Arta (CSA), dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp237 miliar.Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti atas dugaan penyelewengan dalam transaksi pembelian tanah yang ternyata tidak pernah ada. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Lukas Alexander, mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Kamis (20/3/2025) di kantor PT CSA yang berlokasi di Jalan MT. Haryono No. 167, Banyusrep Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.Aksi Tolak UU TNI Memanas, Demonstran Rusak dan Bakar Gedung DPRD Malang"Kami melakukan penggeledahan di kantor PT Cilacap Segera Arta (CSA) untuk mengumpulkan semua alat bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sebanyak sembilan orang tim penyidik dikerahkan dalam operasi ini," jelas Lukas dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jateng, Jumat (21/3/2025).Hasil dari penggeledahan tersebut cukup signifikan. Tim penyidik berhasil mengamankan sekitar 60 dokumen yang mencakup berbagai aspek transaksi keuangan, mulai dari perencanaan hingga proses pengeluaran dana, serta berbagai surat yang berkaitan dengan pembelian lahan senilai Rp237 miliar."Kami menemukan sekitar 60 dokumen yang berisi informasi penting, termasuk dokumen perencanaan, pencairan dana, serta surat-surat yang berhubungan dengan transaksi pembelian lahan tersebut," tambah Lukas.Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi pembelian tanah oleh PT CSA pada tahun 2023-2024. Berdasarkan penyelidikan, tanah yang dibeli seluas 700 hektare ternyata fiktif, namun dana sebesar Rp237 miliar sudah dikeluarkan oleh PT CSA kepada pihak penjual, yakni PT Rumpun Sari Antan."Ini merupakan dugaan korupsi dalam transaksi pembelian tanah yang dilakukan PT CSA, yang merupakan BUMD, kepada PT Rumpun Sari Antan (RSA) dengan nilai transaksi sebesar Rp237 miliar. Namun, setelah dana dicairkan, tanah yang dimaksud ternyata tidak ada," ungkapnya.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakitDalam perkembangan penyelidikan, sekitar 30 saksi telah diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Kejati Jateng pun menegaskan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan dalam waktu dekat."Saat ini, sudah ada sekitar 30 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Kami akan segera menetapkan tersangka dalam waktu dekat," pungkas Lukas.Kejati Jateng terus berupaya mengusut kasus ini hingga tuntas guna memastikan bahwa para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.***
Read More Kejati Kalbar Tetapkan Tiga Mantan Pejabat Bank Kalbar sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Tanah
Wulan _ 14 jam yang lalu
Lingkaran.id - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) resmi menetapkan tiga mantan pejabat Bank Kalbar sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kantor pusat bank tersebut.Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp39 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejati Kalbar, Subeno, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (17/3/2025), menyampaikan bahwa ketiga tersangka dalam kasus ini adalah Samsiar Ismail yang menjabat sebagai Direktur Umum pada tahun 2015, Sudirman HMY selaku Direktur Utama di tahun yang sama, serta M. Faridhan yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan.Jelang Lebaran, Ruko di Pasuruan Simpan Uang Pecahan Baru Capai Rp 3 MiliarKetiganya diduga berperan dalam praktik kelebihan pembayaran dalam pengadaan lahan seluas 7.883 meter persegi yang mencapai Rp39 miliar dari total anggaran sebesar Rp99,1 miliar.“Pada tahun 2015, Bank Kalbar yang merupakan bank milik Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan tanah yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan kantor pusat. Dari total anggaran sebesar Rp99.173.013.750, terdapat indikasi kelebihan pembayaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” ungkap Subeno.Dalam proses penyelidikan, pihak Kejati Kalbar menemukan bahwa ketiga tersangka sudah tidak berada di alamat terakhir mereka, seperti yang disampaikan oleh Ketua RT setempat. Kondisi ini semakin memperkuat upaya Kejaksaan dalam melakukan pencarian dan penindakan lebih lanjut.Aksi Tolak UU TNI Memanas, Demonstran Rusak dan Bakar Gedung DPRD MalangSebagai konsekuensi hukum atas perbuatan mereka, para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kejaksaan Tinggi Kalbar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya guna mempercepat proses hukum dan segera menangkap para tersangka. Kejati Kalbar juga menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayahnya guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.***
Read More Aksi Tolak UU TNI Memanas, Demonstran Rusak dan Bakar Gedung DPRD Malang
Wulan _ 1 hari yang lalu
Lingkaran.id - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada Minggu, 23 Maret 2025, berakhir dengan kericuhan.Demonstrasi yang diinisiasi oleh kelompok "Arek-Arek Malang" awalnya berlangsung damai sejak pukul 16.05 WIB. Massa berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap regulasi baru tersebut. Namun, menjelang malam, situasi mulai memanas, memicu ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakitSetelah Maghrib, massa mulai membakar berbagai benda di depan pagar gedung DPRD, termasuk ban bekas, rambu lalu lintas, kursi, dan traffic cone. Tidak berhenti di situ, mereka juga melemparkan batu serta kembang api ke arah dalam gedung, mengakibatkan kaca pecah dan pos penjagaan mengalami kerusakan.Puncak ketegangan terjadi ketika massa melemparkan bom molotov ke gedung DPRD, menyebabkan kobaran api di bagian teras depan. Beruntung, api dapat segera dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang telah bersiaga di lokasi. Dalam aksinya, massa juga membakar seragam loreng TNI sebagai simbol penolakan terhadap UU TNI.Melihat eskalasi situasi yang semakin tidak terkendali, pihak kepolisian segera membentuk barikade dan berusaha membubarkan massa. Namun, upaya ini mendapat perlawanan dari demonstran, sehingga bentrokan tak terhindarkan. Akibatnya, beberapa peserta aksi mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang turut turun tangan membantu evakuasi massa yang terluka dan melaporkan adanya beberapa demonstran yang diamankan oleh aparat kepolisian.RUU TNI Resmi Disahkan DPR dalam Sidang Paripurna, Berikut Poin-Poin Penting PerubahannyaHingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dalang di balik aksi anarkis tersebut serta motif yang melatarbelakanginya. Belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang memulai aksi pembakaran dan kerusuhan di lokasi demonstrasi.Situasi di sekitar gedung DPRD Kota Malang kini telah kembali kondusif, meski aparat keamanan masih disiagakan guna mengantisipasi kemungkinan lanjutan dari aksi protes ini.***
Read More BKN Wajibkan ASN Aktivasi MFA, Layanan Digital Beralih ke ASN Digital
Wulan _ 1 hari yang lalu
Lingkaran.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat sistem keamanan digital dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah layanan berbasis digital yang telah tersedia untuk ASN dan masyarakat, seperti Sistem Informasi ASN (SIASN), Helpdesk BKN, Monitoring Layanan (MOLA), serta aplikasi MyASN, kini diperbarui dengan sistem verifikasi Multi-Factor Authentication (MFA). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data dan akses layanan digital agar lebih aman dan terpercaya.MFA sendiri merupakan metode keamanan yang mengharuskan pengguna melakukan lebih dari satu bentuk verifikasi sebelum mengakses layanan digital BKN. Kepala BKN, Prof. Zudan, mengungkapkan bahwa penambahan fitur ini didasari oleh kebutuhan mendesak dalam menjaga keamanan informasi, terutama bagi institusi yang mengelola data strategis.Tren Mudik 2025, Pilih Transportasi yang Tepat untuk Keluarga!!“Saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Data bukan hanya sekadar angka dan statistik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital menjadi prioritas,” ujar Prof. Zudan.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BKN, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan database kepegawaian ASN sesuai mandat undang-undang, akan terus berinovasi dalam menjaga keamanan digital. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai demi menjaga privasi data.Selain implementasi MFA, Prof. Zudan juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran digital (digital awareness) bagi seluruh ASN. Pasalnya, mayoritas layanan publik kini telah beralih ke sistem digital, sehingga setiap ASN yang menggunakan layanan seperti SIASN dan MyASN harus memahami pentingnya menjaga keamanan data.“Kita harus bersama-sama menjaga keamanan data digital. Para ASN yang mengakses layanan BKN harus mulai membiasakan diri dengan langkah-langkah pengamanan, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menggantinya secara berkala, tidak membagikan kredensial kepada pihak lain, serta menerapkan MFA,” tegasnya.Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Suharmen, mengingatkan bahwa ancaman keamanan digital semakin kompleks. Beberapa bentuk serangan yang marak terjadi, seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan kebocoran data, dapat berdampak besar terhadap institusi pemerintah dan masyarakat secara luas.“Oleh karena itu, BKN menerapkan MFA di seluruh layanannya yang kini terintegrasi dalam platform ASN Digital. Harapannya, sistem ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi data ASN di Indonesia,” jelas Suharmen.Sebagai bagian dari upaya digitalisasi manajemen ASN, BKN telah merilis aplikasi terbaru, ASN Digital, yang ditujukan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Melalui platform ini, ASN dapat mengakses berbagai layanan kepegawaian dengan satu kali login tanpa perlu berpindah-pindah situs.ASN diwajibkan untuk segera mengaktifkan MFA guna mengakses layanan ini melalui laman asndigital.bkn.go.id. Adapun langkah-langkah aktivasi MFA single access pada ASN Digital adalah sebagai berikut:Buka peramban Google Chrome atau Mozilla Firefox melalui perangkat laptop.Ketik “ASN Digital” di mesin pencari, lalu tekan enter.Klik domain resmi ASN Digital: asndigital.bkn.go.id.Pada tampilan beranda, klik logo BKN, lalu pilih menu login.Masukkan NIP dan password lama yang biasa digunakan pada MyASN. Kode OTP dikosongi terlebih dahulu.Klik “Masuk”.Buat password baru dengan kombinasi minimal 12 karakter, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.Klik “Reset Password”.Kembali ke halaman login dan masuk dengan username serta password baru.Simpan atau perbarui password di peramban jika muncul notifikasi penyimpanan dari Google.Klik “Aktifkan MFA”.Instal aplikasi Google Authenticator di perangkat seluler melalui Play Store.Buka Google Authenticator, klik tanda plus (+), lalu pilih “Pindai kode QR”.Arahkan kamera ponsel ke kode QR yang muncul di layar laptop.Masukkan kode yang muncul pada Google Authenticator ke dalam sistem ASN Digital.Beri nama perangkat sesuai preferensi pengguna.Setelah berhasil, ASN dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia di dalam platform ASN Digital.Jika logout dan ingin masuk kembali, gunakan OTP terbaru yang dihasilkan oleh Google Authenticator.Perlu diingat, kode OTP pada Google Authenticator selalu berubah setiap beberapa detik untuk meningkatkan keamanan akun.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakitPenerapan ASN Digital ini akan menggantikan sistem akses langsung ke layanan-layanan BKN sebelumnya. Mulai Minggu, 23 Maret 2025 pukul 23.59 WIB, seluruh layanan kepegawaian hanya dapat diakses melalui ASN Digital. Oleh karena itu, seluruh ASN diimbau untuk segera melakukan aktivasi single access sebelum batas waktu yang telah ditentukan.Dengan adanya sistem MFA dan integrasi layanan ke dalam satu platform, diharapkan manajemen ASN menjadi lebih efisien dan data kepegawaian tetap terjaga keamanannya di era digital yang semakin berkembang pesat.***
Read More Jelang Lebaran, Ruko di Pasuruan Simpan Uang Pecahan Baru Capai Rp 3 Miliar
Wulan _ 1 hari yang lalu
Lingkaran.id - Sebuah video yang menampilkan tumpukan uang kertas baru dalam jumlah besar di sebuah rumah toko (ruko) di Pasuruan viral di media sosial. Uang tersebut disiapkan untuk layanan penukaran menjelang Lebaran, menarik perhatian warganet.Dalam rekaman video singkat tersebut, terlihat seorang pria mengenakan kaos hitam menjelaskan jumlah uang yang tersedia. Ia menyebut bahwa uang pecahan Rp 10.000 senilai Rp 2 miliar telah masuk pada Rabu, 19 Maret 2025, sementara pecahan Rp 20.000 dengan nilai total Rp 1 miliar masuk pada Jumat, 21 Maret 2025.PINTAR BI Susah Diakses? Begini Cara Bagi-bagi THR Tanpa Uang Tunai!Dengan demikian, total uang yang disediakan untuk penukaran mencapai Rp 3 miliar. Selain itu, ia juga menunjukkan beberapa pecahan Rp 1.000 dan Rp 2.000. Pria tersebut turut menginformasikan lokasi ruko yang berada di depan Hotel Adam, Bangil, tepat di samping SPBU Sidowayah, serta mengajak masyarakat untuk menukarkan uang di sana.Kapolsek Beji, Kompol Hudi Supriyanto, membenarkan bahwa lokasi ruko tersebut berada di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi awal, pemilik ruko diduga memiliki saudara yang bekerja di bank. Namun, pihaknya belum dapat memastikan jumlah uang yang disebut mencapai miliaran rupiah."Kalau jumlah pastinya kami tidak bisa memastikan karena itu milik pribadi," ungkapnya.Kepolisian telah memberikan imbauan kepada pemilik ruko untuk berhati-hati dalam menyimpan uang dalam jumlah besar demi menjaga keamanan. Menariknya, ketika petugas mendatangi lokasi pada Minggu malam, 23 Maret 2025, tumpukan uang yang terlihat dalam video sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa lembar uang yang disimpan dalam etalase.PINTAR BI Error? Ini Solusi Cepat agar Tetap Bisa Tukar Uang Baru di Bank Indonesia Sulistiyo. A Darmawan Sabtu, 22 MareFenomena penukaran uang baru menjelang Lebaran memang kerap terjadi di berbagai daerah. Banyak warga rela antre sejak dini hari di depan bank untuk mendapatkan uang baru. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi peredaran uang palsu yang meningkat menjelang Hari Raya.Aparat kepolisian telah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu yang berpotensi meningkat selama momen Lebaran. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk melakukan penukaran uang di tempat resmi atau layanan yang terpercaya guna menghindari risiko mendapatkan uang palsu.***
Read More Willie Salim Klarifikasi soal Rendang Hilang, Bantah Konten Settingan
Wulan _ 1 hari yang lalu
Lingkaran.id - YouTuber sekaligus TikToker, Willie Salim, akhirnya buka suara dan meminta maaf terkait kontennya yang menampilkan daging rendang 200 kg diduga hilang saat dimasak di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang. Konten tersebut sempat menuai kontroversi dan memicu reaksi dari warga serta pejabat daerah.Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @willie27_, Willie Salim menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Palembang.Bobon Santoso Sindir Konten Rendang 200 Kg di Palembang: Cuma Demi Viral?"Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Palembang yang merasa tersakiti akibat viralnya kejadian ini. Banyak narasi yang berkembang dan kurang mengenakkan bagi warga Palembang," ujarnya.Willie mengakui bahwa kejadian tersebut bukan kesalahan warga Palembang, melainkan kelalaiannya sendiri karena kurangnya persiapan."Mohon maaf karena ini pertama kali saya memasak untuk orang sebanyak itu. Dalam bayangan saya, acara buka bersama dengan ribuan warga kota Palembang sudah lebih dari cukup," jelasnya.Lebih lanjut, Willie menegaskan bahwa dirinya tidak kecewa dengan hilangnya daging rendang tersebut, melainkan justru terkesan dengan antusiasme warga. Willie juga membantah tuduhan bahwa kejadian ini direkayasa."Jujur, saya hanya kaget melihat antusias warga yang begitu luar biasa. Pada akhirnya, rendang itu memang dibuat untuk dibagikan," tambahnya."Saya tidak menyangka ini akan terjadi, dan ini adalah kebodohan saya. Mohon jangan salahkan warga Palembang," tuturnya.Ia menyatakan bahwa jika persiapannya lebih matang dan dimulai lebih awal, kejadian tersebut bisa saja dihindari."Saya mohon maaf sebesar-besarnya," pungkasnya.rendang 200 kg ludes dalam waktu 15 menit, bukan dibagikan malah dicuri oknum yang tidak bertanggung jawabKontroversi ini turut mendapat perhatian dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Ia meminta agar Willie Salim segera memberikan klarifikasi terkait video yang viral di media sosial tersebut, yang menampilkan kondisi kurang kondusif di kawasan BKB.Ratu Dewa berharap klarifikasi dari Willie dapat meredakan spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat."Kami tidak melarang kreativitas dan aksi berbagi kebaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kegaduhan," tegasnya.Kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik kreator konten maupun masyarakat, agar lebih bijak dalam memahami dan menanggapi informasi yang beredar di media sosial.***
Read More Viral Surat Permohonan THR Diduga dari Polsek Metro Menteng ke Pengusaha
Wulan _ 1 hari yang lalu
Lingkaran.id - Sebuah foto yang menampilkan surat permohonan tunjangan hari raya (THR) yang diduga berasal dari Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, mendadak viral di media sosial. Surat tersebut disebut-sebut meminta bantuan THR dari para pengusaha yang berada di wilayah hukum Polsek Metro Menteng.Foto surat tersebut pertama kali dibagikan oleh akun media sosial @oposan.62 melalui aplikasi Threads dan dikutip pada Senin (24/3/2025). Unggahan tersebut menyertakan kritik tajam terhadap isi surat yang beredar.Viral! Konten Masak 200 Kg Rendang Willy Salim Tuai Kecaman, Bobon Santoso & Kreator Palembang Murka"NEGARA SUDAH BERIKAN THR KOK MASIH ADA SURAT MINTA-MINTA BEGINI KE SWASTA ??? #indonesiagelap," tulis akun tersebut dalam keterangannya.Dalam foto yang beredar, surat tersebut tampak menggunakan kop resmi yang bertuliskan "POLSEK METRO MENTENG POLRES METRO JAKARTA PUSAT BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN PEGANGSAAN".Isi surat menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada pemilik atau pimpinan Hotel Mega Pro yang beralamat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.Surat itu diawali dengan salam serta doa untuk penerima. Kemudian, dalam isinya tertulis bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025, anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan meminta partisipasi berupa bantuan lebaran.Adapun dalam surat tersebut juga dicantumkan nama-nama anggota yang disebut sebagai penerima bantuan, yakni:AKP Irawan Junaedi, SE, MMAIPTU Hardi Bakri, SHAIPDA AnwarStaf RahmanSelain itu, surat tersebut turut menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi untuk mengonfirmasi bantuan."Contact Person: 0821 2171 6171," demikian tertulis dalam surat itu.Kemunculan surat ini memicu berbagai respons dari warganet. Banyak yang mempertanyakan etika serta legalitas permintaan tersebut, mengingat anggota kepolisian sudah mendapatkan tunjangan resmi dari negara.Bobon Santoso Sindir Konten Rendang 200 Kg di Palembang: Cuma Demi Viral?"Yang kerja siapa, yang minta THR malah polisi," komentar salah satu warganet."Padahal mereka sudah digaji negara, tetapi tetap aja minta japrem ke masyarakat. Pantesan pungli gak bakal hilang karena terus dipelihara setiap tahunnya," timpal warganet lainnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait keaslian dan tujuan surat tersebut.***
Read More Kehangatan Ramadan PT Lingkaran Sistem Intelektual Berbagi Makanan untuk Berbuka Puasa
Wulan _ 3 hari yang lalu
Lingkaran.id - Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, PT Lingkaran Sistem Intelektual menggelar aksi sosial dengan membagikan nasi kotak kepada masyarakat di berbagai ruas jalan di Palembang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang tengah dalam perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.Aksi sosial ini berlangsung pada Sabtu (15/3/2025) sore, dengan tim dari PT Lingkaran Sistem Intelektual turun langsung ke lapangan untuk membagikan nasi kotak kepada pengendara, pekerja kebersihan, serta masyarakat yang melintas.Usai MinyaKita, Kini Beras Premium Juga Disunat 5 KG Jadi 4 KG! Masyarakat ResahDirektur Operasional PT Lingkaran Sistem Intelektual, Rezki Syaputra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang berfokus pada kepedulian sosial dan kemanusiaan yang diadakan rutin.“Kami ingin berbagi kebahagiaan Ramadan dengan sesama. Semoga nasi kotak ini dapat membantu mereka yang belum sempat berbuka di rumah karena masih berada di jalan,” ujarnya.Skandal Pemerasan 12 Kepala Sekolah, Kompol Ramli dan Brigadir BSP Jadi TersangkaMasyarakat yang menerima paket makanan ini tampak antusias dan mengapresiasi langkah PT Lingkaran Sistem Intelektual dalam berbagi berkah Ramadan.Aksi serupa direncanakan akan terus dilakukan di berbagai titik lainnya selama bulan Ramadan, sebagai wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.***
Read More Dugaan Senjata Bukan Rakitan, Pelaku Penembakan 3 Polisi Diduga Mahir Gunakan Senpi
Wulan _ 3 hari yang lalu
Lingkaran.id - Senjata api yang digunakan dalam insiden penembakan tiga anggota Polri hingga tewas saat penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, diduga bukan senjata rakitan. Kesimpulan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mochammad Choirul Anam dan Supardi Hamid, usai meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis (20/3/2025).Choirul Anam menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan proyektil yang ditemukan bersarang di tubuh para korban. Ia menekankan bahwa karakteristik proyektil menunjukkan kemungkinan besar senjata yang digunakan berasal dari jenis senjata laras panjang.Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way Kanan"Kenapa kita bilang potensial? Karena karakter proyektil memungkinkan itu keluar dari larasnya senjata panjang. Itu juga menjadi poin penting dalam penyelidikan," ujarnya.Selain itu, Choirul Anam juga menduga bahwa pelaku penembakan terhadap AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus, dan Briptu Anumerta Ghalib adalah seseorang yang memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api. Sosok Tiga Anggota Polisi Tewas dalam Penggerebekan Arena Sabung Ayam di LampungDugaan sementara mengarah kepada seorang oknum TNI sebagai pelaku utama dalam insiden berdarah tersebut. Sementara itu, ketiga anggota Polri yang gugur dalam tugas telah dimakamkan secara kedinasan setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.Pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik tragedi ini hingga menewaskan tiga anggota polisi.***
Read More PB PGRI Angkat Bicara: Tidak Ada Pembelaan untuk Oknum Guru 'S'
Wulan _ 3 hari yang lalu
Lingkaran.id - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) secara resmi mengklarifikasi sikap mereka terkait kontroversi yang melibatkan oknum guru berinisial ‘S’ yang viral di media sosial.Melalui pesan yang disampaikan di WhatsApp Group Pengurus PGRI Serentak, PB PGRI menegaskan bahwa mereka tidak memberikan pendampingan, pembelaan, maupun dukungan terhadap oknum tersebut.Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way KananPB PGRI menegaskan bahwa organisasi tetap berpegang teguh pada kode etik Guru Indonesia, nilai-nilai agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mencederai profesi guru tidak akan mendapatkan perlindungan dari organisasi.“Kami tetap menjunjung tinggi kode etik profesi guru, norma agama, serta aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak akan memberikan pembelaan atau dukungan terhadap oknum guru ‘S’ terkait permasalahan yang sedang viral,” tegas PB PGRI dalam pernyataan resminya.Selain itu, PB PGRI juga mengklarifikasi bahwa individu berinisial ‘IW’ yang mengaku sebagai Humas PB PGRI bukanlah bagian dari kepengurusan resmi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Organisasi menegaskan bahwa nama tersebut tidak terdaftar dalam struktur kepengurusan hasil kongres terbaru.“Kami di PB PGRI tidak pernah mengenal seorang Humas bernama IW. Ia bukan bagian dari kepengurusan resmi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, berdasarkan hasil kongres terbaru,” lanjut pernyataan tersebut.PB PGRI juga mengungkapkan bahwa akibat tindakan oknum tertentu yang mencemarkan nama organisasi, citra PGRI serta profesi guru menjadi sasaran kritik dan kecaman dari masyarakat luas. Reaksi publik terlihat jelas melalui berbagai komentar negatif yang beredar di media sosial seperti Instagram, Twitter, serta berbagai platform lainnya.Demo tolak revisi UU TNI, Mahasiswa mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit“Dampak dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini sangat merugikan organisasi. PGRI yang sah kini menjadi sasaran kritik masyarakat dan netizen. Citra guru dan organisasi PGRI ikut direndahkan akibat polemik ini,” tutup pernyataan PB PGRI.Organisasi ini berharap agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan PGRI secara tidak sah serta tetap mengedepankan objektivitas dalam menyikapi isu yang berkembang di media sosial. PB PGRI juga menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus PGRI di daerah untuk tetap menjaga integritas profesi guru dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat merugikan organisasi.***
Read More Viral Minta THR Paksa, ‘Jagoan Cikiwul’ Ditangkap
Wulan _ 3 hari yang lalu
Lingkaran.id - Usai videonya yang menunjukkan aksi pemaksaan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap sebuah perusahaan menjadi viral di media sosial, Suhada, pria yang mengaku sebagai "Jagoan Cikiwul," akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap Suhada di daerah Sukabumi, Jawa Barat.Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Sianturi, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, Suhada diamankan pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 18.30 WIB, dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut.Polri berinisiatif untuk awasi saham pasca IHSG anjlok"Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam tahap penyidikan," ujar Binsar pada Jumat (21/3/2025).Binsar menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme, terutama jika dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melapor jika mengalami tindakan serupa."Kami tidak mentolerir aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Jika ada masyarakat yang mengalami intimidasi atau pemaksaan seperti ini, silakan segera lapor ke kantor kepolisian terdekat," tegasnya.Sebelumnya, video yang memperlihatkan aksi Suhada saat meminta THR secara paksa kepada sebuah pabrik beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, pria berbadan gempal yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul terlihat mendatangi area pabrik dan terlibat perdebatan sengit dengan petugas keamanan setempat.Di awal video, satpam pabrik tampak berusaha memberikan sejumlah uang kepada Suhada. Namun, jumlah yang diberikan dianggap tidak memadai, sehingga ia menolaknya dengan kasar."Gua enggak mau itu duit lu, gua mau pimpinan lu sini," ujar Suhada dengan nada keras dalam rekaman video.Tidak hanya itu, Suhada juga mengancam akan membawa massa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Ia bahkan terlihat berusaha menyerahkan dokumen yang diduga sebagai proposal permintaan dana, meskipun petugas keamanan tetap bersikap tenang dalam menghadapi situasi tersebut.Setelah diamankan, Suhada akhirnya memberikan pernyataan resmi. Ia meminta maaf kepada masyarakat dan mengaku bersalah atas perbuatannya. Namun, ia membantah telah meminta THR secara paksa dari perusahaan tersebut. Menurutnya, dokumen yang ia bawa hanyalah proposal untuk meminta donasi dalam rangka kegiatan berbagi takjil selama bulan Ramadan.Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way KananMeski demikian, kasus ini tetap menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengkritik tindakan Suhada, sementara sebagian lainnya menilai bahwa kejadian ini bisa menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang kerap melakukan pemaksaan dengan dalih kepentingan sosial.Dengan adanya kasus ini, kepolisian berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menolak praktik premanisme dan tidak ragu untuk melaporkan tindakan serupa agar tidak terulang di kemudian hari.***
Read More Bobon Santoso Sindir Konten Rendang 200 Kg di Palembang: Cuma Demi Viral?
Wulan _ 3 hari yang lalu
Lingkaran.id - Palembang kembali menjadi sorotan nasional setelah video kreator Willie Salim, yang memasak 200 kg rendang di halaman Benteng Kuto Besak (BKB) mendadak viral di media sosial. Sayangnya, bukan karena kesuksesan acara kuliner tersebut, tetapi karena insiden tak terduga yang mengundang perdebatan luas.Dalam video yang diunggah di akun TikTok-nya, yang memiliki lebih dari 67,8 juta pengikut, Willie Salim membagikan momen memasak rendang dari satu ekor sapi. Awalnya, kegiatan tersebut berjalan lancar. Namun, situasi berubah ketika Willie meninggalkan lokasi sebentar untuk ke toilet. Sekembalinya, ia terkejut mendapati wajan besar yang sebelumnya dipenuhi daging rendang, telah kosong.rendang 200 kg ludes dalam waktu 15 menit, bukan dibagikan malah dicuri oknum yang tidak bertanggung jawabVideo lanjutan menunjukkan ekspresi kebingungan Willie yang mempertanyakan bagaimana mungkin rendang yang masih dalam proses memasak bisa lenyap dalam waktu singkat. Seorang polisi memberikan keterangan bahwa pihaknya telah berupaya melarang warga mengambil daging tersebut. Ia juga menegaskan kekhawatiran terkait keamanan, terutama karena kompor masih menyala dan bisa membahayakan anak-anak yang berada di sekitar lokasi.Sementara itu, masyarakat Palembang menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, di bulan Ramadan ini, semua pihak seharusnya berusaha menjaga ketertiban dan nama baik kota Palembang.Banyak masyarakat meminta Walikota Palembang serta Willie Salim untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia menilai, kegaduhan ini telah mencoreng nama baik masyarakat Palembang dan seharusnya ada sikap tegas dari pihak yang terlibat.Di sisi lain, kreator konten kuliner terkenal, Bobon Santoso, turut menanggapi peristiwa ini. Ia menduga ada unsur rekayasa dalam konten tersebut dan menyebut bahwa kejadian ini hanya bertujuan untuk menarik perhatian semata."Saya melihat ada kejanggalan dalam video tersebut. Kalau acara ini dikoordinasikan dengan baik, tidak akan ada asumsi liar seperti sekarang. Inilah akibatnya jika konten dibuat hanya demi viral, bukan dari hati," ujar Bobon.Timnas Indonesia kalah dari Australia, begini respon Patrick KluivertBobon juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin datang ke Palembang untuk membuktikan bahwa acara serupa bisa berjalan lebih terorganisir. Namun, keterbatasan waktu membuatnya belum bisa merealisasikan rencana tersebut."Banyak DM yang masuk meminta saya ke Palembang. Sayangnya, jadwal saya sangat padat bulan ini. Kalau tidak, saya pasti sudah turun tangan membuktikan bahwa hal seperti ini bisa dikendalikan dengan lebih baik," tambahnya.Terlepas dari perdebatan yang terjadi, insiden ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik kreator konten, pemerintah daerah, maupun masyarakat, agar lebih memperhatikan etika dan koordinasi dalam penyelenggaraan acara.***
Read More Skandal Pemerasan 12 Kepala Sekolah, Kompol Ramli dan Brigadir BSP Jadi Tersangka
Wulan _ 4 hari yang lalu
Lingkaran.id - Mantan Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Utara, Kompol Ramli Sembiring, bersama mantan penyidik pembantu Subdit Tipidkor, Brigadir BSP, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah di Sumatera Utara.Modus operandi yang mereka gunakan dalam pemerasan ini berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 4,75 miliar dari para kepala sekolah. Selain dijerat sebagai tersangka, keduanya juga telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian.KPK Geledah Kantor Pengacara, Bawa Dua KoperMenurut Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Cahyono Wibowo, aksi pemerasan ini terjadi sepanjang 2024 dan berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Dinas Pendidikan Sumatera Utara.Dua oknum polisi tersebut meminta kepala sekolah di berbagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sumut untuk menyerahkan proyek DAK Fisik kepada pihak tertentu yang mereka tunjuk. Jika kepala sekolah menolak, mereka diminta menyetor "fee" sebesar 20 persen dari anggaran."Tersangka Brigadir BSP dan tim meminta proyek pekerjaan DAK Fisik kepada Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah penerima anggaran. Jika menolak, mereka diminta menyetor dana dengan besaran tertentu," jelas Irjen Cahyono.Dalam praktiknya, Brigadir BSP menggunakan modus laporan pengaduan masyarakat (Dumas) fiktif terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Ia meminta seseorang berinisial NVL untuk membuat administrasi Dumas serta surat undangan kepada para kepala sekolah.Namun, saat kepala sekolah datang, mereka tidak diperiksa terkait dana BOSP, melainkan diarahkan untuk menyerahkan proyek DAK Fisik kepada rekanan Kompol Ramli atau membayar fee sebesar 20 persen."Fee yang dikumpulkan dari 12 kepala sekolah mencapai Rp 4,75 miliar," kata Irjen Cahyono.Dari jumlah tersebut, Brigadir BSP secara langsung menerima setidaknya Rp 437,17 juta dari empat kepala sekolah. Sementara itu, sisanya, sekitar Rp 4,32 miliar, diserahkan kepada Kompol Ramli."Penyidik juga menyita uang tunai Rp 400 juta dalam koper yang ditemukan di mobil Kompol Ramli saat penangkapan," tambahnya.Cek Mola BKN Sekarang! BKN Ingatkan Peserta CPNS & PPPK 2024 Validasi NIP dan NIKasus ini juga telah dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri menangani aspek pemerasan yang dilakukan oleh kedua tersangka menggunakan Pasal 12E UU Tipikor, sementara KPK akan mendalami kasus ini dalam konteks korupsi dengan konstruksi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor."Kami sudah berkoordinasi dengan KPK, mereka akan menangani bagian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sementara kami fokus pada pemerasan terhadap kepala sekolah," jelas Cahyono.Saat ini, Kompol Ramli dan Brigadir BSP telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Keduanya juga telah menjalani sidang etik dan resmi dipecat dari institusi kepolisian.Namun, tak tinggal diam, kedua tersangka telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan terkait penetapan status hukum mereka.***
Read More Ridwan Kamil Mundur dari Komisaris Independen PT Ingria Pratama Capitalindo
Wulan _ 4 hari yang lalu
Lingkaran.id - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA). Keputusan tersebut disampaikan dalam surat pengunduran diri yang diterima perusahaan pada 19 Maret 2025."Pada tanggal 19 Maret 2025, perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan," ujar Direktur Utama GRIA, Khufran Hakim Noor, dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia pada Kamis (20/3/2025).RUU TNI Resmi Disahkan DPR dalam Sidang Paripurna, Berikut Poin-Poin Penting PerubahannyaKhufran menegaskan bahwa pengunduran diri Ridwan Kamil tidak berdampak pada operasional perusahaan, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan bisnis GRIA.Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan, perusahaan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas dan memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.Keputusan Ridwan Kamil untuk mundur dari posisinya menimbulkan tanda tanya, mengingat ia baru menjabat kurang dari setahun.Sebelumnya, pengangkatan Ridwan Kamil sebagai komisaris independen GRIA dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai arsitek yang memiliki pengalaman dalam bidang desain dan pembangunan.Lima Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi BUMD Jabar, Bagaimana Nasib Ridwan Kamil?"Beliau memiliki pengalaman sebagai arsitek yang berkualitas dan artistik. Ingria merasa terhormat dengan bergabungnya beliau, karena nantinya akan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada proyek-proyek perumahan Ingria di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Perusahaan GRIA, Eka Maolana.Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ridwan Kamil mengenai alasan di balik keputusannya untuk mengundurkan diri.***
Read More Teror Paket Kepala Babi ke Kantor Tempo: Bentuk Kekerasan terhadap Pers
Wulan _ 4 hari yang lalu
Lingkaran.id - Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi ke Kantor Tempo sebagai bentuk kekerasan terhadap pers. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini merupakan ancaman terhadap kebebasan pers dan tidak bisa dibenarkan."Pengiriman kepala babi dengan mengatasnamakan Cica BAP (Bocor Alus Politik) adalah bentuk kekerasan terhadap pers," ujar Ninik pada Kamis (20/3/2025).Mantan Anggota DPRD Kembali Lakukan PenganiayaanMenurutnya, aksi teror seperti ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terpojok akibat suatu pemberitaan, tetapi enggan bertanggung jawab secara terbuka."Sebagai Ketua Dewan Pers, saya mengimbau kepada semua pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan untuk menggunakan hak jawabnya. Itulah mekanisme yang tersedia dalam sistem pers yang demokratis," tambahnya.Sebelumnya, pada Rabu (19/3/2025), Kantor Tempo menerima kiriman misterius berupa kepala babi yang dibungkus dalam sebuah kotak kardus berlapis styrofoam. Paket itu ditujukan kepada Cica, yang merupakan nama panggilan dari Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik (BAP).Paket tersebut pertama kali diterima oleh satpam kantor sekitar pukul 16.15 WIB. Namun, Cica baru mengambilnya pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, setelah kembali dari liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.Saat membuka paket di kantor, Hussein yang pertama kali melihat isi kotak dan mendapati kepala babi di dalamnya. Menyadari adanya unsur teror, ia, Cica, dan beberapa wartawan lain segera membawa kotak tersebut keluar gedung. Setelah kardus terbuka sepenuhnya, kepala babi terlihat dengan kedua telinganya yang telah terpotong.XRP Bisa Jadi Aset Strategis AS? Proposal Baru ke SEC Bongkar Peluang Triliunan Dolar!Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menegaskan bahwa pengiriman paket berisi kepala babi ini merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers."Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini," ujar Setri.Pihak Tempo kini tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan kebebasan pers tetap terjaga dari segala bentuk intimidasi.***
Read More Dugaan Pembagian Uang Antara Polsek dan Posramil dalam Kasus Judi Sabung Ayam di Way Kanan
Wulan _ 4 hari yang lalu
Lingkaran.id - Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, mengungkap adanya dugaan kesepakatan dan pembagian uang antara Polsek dan Posramil terkait praktik judi sabung ayam yang digerebek aparat kepolisian di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, pada Senin (17/3/2025).Dugaan ini mencuat berdasarkan keterangan dari dua saksi yang saat ini tengah diperiksa di Denpom II/3 Lampung, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basar.Aturan Baru: Peningkatan Standar Profesi, LC Karaoke Diwajibkan Miliki Sertifikasi Kompetensi"Keterangan sementara dari saksi mengindikasikan adanya kesepakatan tersebut. Setoran dari kegiatan sabung ayam ini memang ada, dan uangnya dibagi-bagi," ujar Kolonel Eko saat ditemui di Makodam II/Sriwijaya, Kamis (20/3/2025).Meski begitu, Kapendam belum bersedia mengungkap secara detail siapa saja pihak yang menerima setoran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Polsek terlibat dalam pembagian uang itu."Yang jelas, mitranya adalah Polsek. Untuk pihak lain, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi, ada uang yang dibagikan di wilayah mereka," tambahnya.Pengangkatan CPNS 2024 Diumumkan Pekan Ini, Ini Pernyataan Wakil Ketua DPRTerkait isu yang beredar di media sosial mengenai jumlah nominal setoran dari praktik judi sabung ayam ini, Kapendam menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan angka pastinya."Saya belum tahu pasti berapa besarannya. Namun, yang jelas dari keterangan saksi memang ada pembagian uang," pungkasnya.***
Read More Pemkot Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik dan Libur Lebaran 2025
Wulan _ 4 hari yang lalu
Lingkaran.id - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai non-ASN untuk menggunakan kendaraan dinas selama libur Hari Raya Idulfitri dan cuti bersama tahun 2025.Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025, yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi pada perayaan hari besar keagamaan.Dokter Detektif Resmi Jadi Tersangka, Akui Bangga Meski Ditetapkan sebagai TersangkaWali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kendaraan dinas, baik roda empat maupun roda dua yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi, tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi selama libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025 M. Larangan ini mencakup penggunaan kendaraan untuk perjalanan mudik, liburan, atau aktivitas lainnya yang tidak berhubungan dengan tugas kedinasan."Seluruh kendaraan dinas jabatan maupun operasional tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi selama libur Idulfitri. Ini berlaku bagi ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi," ujar Tri Adhianto pada Rabu, 19 Maret 2025.Selain itu, ia juga menginstruksikan agar para pegawai yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas memastikan keamanannya selama periode libur. Mereka dilarang memindahtangankan kendaraan dinas kepada pihak lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain."Kendaraan dinas harus tetap dalam penguasaan dan tanggung jawab pemegangnya selama libur nasional dan cuti bersama. Jika terjadi kehilangan, maka pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut harus menanggung akibatnya," tegasnya.Aturan Baru: Peningkatan Standar Profesi, LC Karaoke Diwajibkan Miliki Sertifikasi KompetensiSebagai bentuk penegakan aturan, ASN dan non-ASN yang terbukti melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dengan menjatuhkan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tutupnya.***
Read More Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru
