Lingkaran.id - Momen hari ketiga ibadah haji yang bertepatan dengan perayaan Idul Adha menjadi waktu tersibuk bagi para tukang cukur di Tanah Suci. Ribuan jemaah pria antre untuk menjalankan salah satu ritual penting, yakni mencukur rambut sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah mereka.Di sejumlah titik di Makkah dan kawasan Mina, pemandangan para penata rambut sibuk melayani jemaah menjadi hal biasa. Mereka mengenakan celemek plastik dan bersenjata gunting listrik serta pisau cukur tajam, memangkas rambut dalam skala besar. Dengan tarif sekitar 60 riyal Saudi atau setara Rp260.000 per kepala, diperkirakan mereka melayani hingga 6.000 jemaah dalam satu hari  menghasilkan potensi pendapatan mencapai Rp1,5 miliar hanya dalam sehari.Buat yang Antre PPPK di Koperasi Merah Putih, Ini Penjelasan yang Perlu Kamu TahuMed, seorang tukang cukur berusia 28 tahun asal Mesir, mengaku bersyukur bisa mengambil bagian dalam momen spiritual yang sakral ini."Pekerjaan ini terlihat sederhana, tapi membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi kami," ungkapnya.“Kami merasa terhormat dapat melayani para jemaah haji dan bekerja di tempat yang suci.” lanjutnya.Tak hanya di salon yang buka khusus saat musim haji, banyak jalan-jalan di Makkah dan pinggiran Mina juga berubah menjadi area cukur rambut terbuka. Para jemaah pria mencukur habis rambut mereka sebagai wujud ketaatan, sementara jemaah wanita memotong sebagian kecil rambutnya biasanya sepanjang ujung jari  sebagai simbol penyucian diri.Diperkirakan sekitar 1,6 juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul di Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Banyak di antara mereka merasa bahagia meski harus menunggu giliran cukur di tengah keramaian.Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Arahan Pusat, Ribuan Honorer Masih Menanti KepastianSeorang jemaah asal Mesir mengungkapkan rasa bahagianya setelah menyelesaikan ritual ini. Meski terlihat sederhana, prosesi mencukur rambut ini memiliki makna spiritual mendalam."Kami ingin kembali mengenakan pakaian biasa dan merasa lebih nyaman, jadi kami mencari tempat cukur terdekat setelah menyelesaikan lempar jumrah di Jamarat," katanya dengan wajah sumringah."Tentu saya bahagia! Ini adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bagian dari ibadah yang tidak boleh kami tinggalkan," tambahnya.Rangkaian ibadah haji menelusuri jejak perjalanan terakhir Rasulullah SAW, mencakup ritual di Masjidil Haram, wukuf di Arafah, hingga lempar jumrah yang melambangkan perlawanan terhadap godaan setan. Di antara semua itu, mencukur rambut menjadi simbol kerendahan hati dan penyucian diri, menjadikannya momen yang sangat dinanti oleh para jemaah.***

Lingkaran.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah tudingan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah Raja Ampat berlangsung di Pulau Piaynemo, destinasi wisata yang menjadi ikon pariwisata Papua Barat Daya.Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Kamis (5/6/2025), Bahlil menjelaskan bahwa Raja Ampat merupakan gugusan kepulauan yang memiliki fungsi beragam. Menurutnya, tidak semua pulau di kawasan tersebut masuk dalam kategori kawasan pariwisata. Sebagian besar merupakan hutan konversi dan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.Tangis Dokter Tifa Pecah: Jokowi, Apakah Anda Ingin Saya Dipenjara?"Pulau Piaynemo itu memang jadi simbol pariwisata Raja Ampat, dan saya cukup sering berada di sana. Namun tambang yang jadi sorotan itu letaknya di Pulau Gag, yang berjarak sekitar 30 sampai 40 kilometer dari Piaynemo," ungkap Bahlil.Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait isu penambangan nikel yang disebut-sebut mengancam ekosistem dan daya tarik wisata di Raja Ampat.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaBahlil menegaskan bahwa lokasi penambangan tidak bersinggungan langsung dengan destinasi wisata utama, dan semua aktivitas industri dilakukan di luar zona konservasi atau kawasan lindung pariwisata.Dengan pernyataan ini, Kementerian ESDM berharap dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat serta menenangkan kekhawatiran publik atas dampak industri pertambangan terhadap kelestarian Raja Ampat. ***

Lingkaran.id - Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah wisata Raja Ampat semakin mencuat ke permukaan. Jagat media sosial dipenuhi dengan seruan protes dari warganet, yang ramai menggaungkan tagar #SaveRajaAmpat sebagai bentuk kepedulian atas potensi kerusakan lingkungan di kawasan eksotis tersebut.Di tengah sorotan publik, nama PT Gag Nikel menjadi sorotan utama. Perusahaan ini disebut sebagai pelaku kegiatan penambangan nikel di wilayah yang dinilai sensitif secara ekologis. PT Gag Nikel saat ini berada di bawah kepemimpinan Arya Arditya Kurnia, yang menjabat sebagai Plt Presiden Direktur sekaligus Direktur Operasi.Sedih! Siswa Gagal Ujian Praktik karena Belum Bayar, Kepsek DicopotMenanggapi isu yang berkembang, Arya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan kesiapan perusahaan dalam memenuhi permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penghentian sementara kegiatan tambang.“Kami patuh terhadap keputusan pemerintah dan akan menyerahkan seluruh dokumen yang diminta untuk keperluan evaluasi,” kata Arya dalam keterangan tertulisnya.Arya juga menegaskan bahwa area tambang PT Gag Nikel berada di luar kawasan konservasi dan tidak termasuk dalam wilayah Geopark UNESCO. Ia menambahkan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilakukan berdasarkan prinsip Good Mining Practices, yakni praktik pertambangan yang menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap lingkungan.Di jajaran direksi PT Gag Nikel, Arya didampingi oleh Aji Priyo Anggoro selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM. Sementara posisi Dewan Komisaris dipimpin oleh Hermansyah sebagai Presiden Komisaris, bersama tiga anggota lainnya yaitu Lana Saria, Saptono Adji, dan Ahmad Fahrur Rozi.Nama terakhir, Ahmad Fahrur Rozi, turut menjadi perhatian publik lantaran posisinya sebagai Ketua Tanfidziyah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Keterlibatannya di perusahaan tambang memicu pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.Kementerian ESDM sendiri, melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno, menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan udara, aktivitas tambang PT Gag Nikel tidak menyebabkan sedimentasi di wilayah pesisir Raja Ampat.“Secara teknis, tidak ditemukan indikasi langsung yang membahayakan kawasan wisata utama,” jelas Tri dalam kunjungan lapangan pada Minggu (8/6/2025).Meski demikian, kekhawatiran masyarakat tetap tinggi. Banyak pihak menyoroti potensi dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem laut Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan hayatinya. Aktivis lingkungan, tokoh publik, hingga masyarakat lokal terus menyuarakan penolakan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan kampanye advokasi.Pembacokan Brutal di Kebun Tebu Oleh Mantan SuamiSebagai pucuk pimpinan perusahaan tambang berskala besar, kekayaan Arya Arditya Kurnia turut menjadi perhatian publik. Berdasarkan laporan LHKPN yang disampaikan per 29 Maret 2025, total harta kekayaan Arya mencapai Rp4,99 miliar, setelah dikurangi jumlah utang.Berikut rincian kekayaannya:Aset Properti: Dua bidang tanah dan bangunan di Bogor senilai total Rp2,04 miliar.Kendaraan: Tiga unit kendaraan, terdiri dari sepeda motor BMW G310R (2017), mobil VW Tiguan Allspace (2022), dan Peugeot 5008 Allure (2022), dengan nilai total Rp1,15 miliar.Harta Bergerak Lainnya: Rp415 juta.Kas dan Setara Kas: Rp1,85 miliar.Aset Lainnya: Rp299 juta.Utang: Rp784 juta. Meskipun pihak perusahaan dan pemerintah telah memberikan klarifikasi, arus penolakan dari masyarakat tetap meluas. Tagar #SaveRajaAmpat menjadi perjuangan rakyat dalam menjaga kelestarian alam dan mempertanyakan dampak jangka panjang dari eksploitasi sumber daya alam di kawasan wisata unggulan Indonesia tersebut.**

Lingkaran.id - Media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memicu kontroversi publik. Dalam rekaman yang tersebar luas, tampak dua remaja tengah berjoget mengikuti tren TikTok, padahal di latar belakang sedang terjadi insiden kebakaran.Video tersebut dengan cepat menjadi viral sejak diunggah pertama kali, memunculkan reaksi keras dari warganet. Aksi dua remaja itu dinilai tidak sensitif dan tidak memiliki empati terhadap situasi darurat yang tengah terjadi di sekitar mereka.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan Lengkapnya“Dua remaja terekam kamera asyik berjoget saat kebakaran sedang berlangsung. Aksinya memancing kemarahan netizen dan viral di berbagai platform media sosial,” tulis keterangan dalam unggahan video.Banyak komentar dari warganet, namun mayoritas mengecam tindakan kedua remaja tersebut. Banyak yang menilai aksi mereka tidak pantas dan hanya bertujuan mencari perhatian. “Viralin, biar dihujat sekalian. Nggak tahu tempat sama situasi!” tulis salah seorang netizen.Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Arahan Pusat, Ribuan Honorer Masih Menanti KepastianBelum diketahui pasti di mana dan kapan tepatnya video tersebut direkam. Namun, hingga saat ini, banyak kecaman yang terus berdatangan dan mendorong agar pihak terkait mengambil tindakan tegas sebagai bentuk edukasi agar kejadian serupa tidak terulang.***

Lingkaran.id - Sebuah insiden penipuan kembali terjadi di jalanan Palembang dengan modus yang menyasar pekerja lapangan, terutama sopir mobil. Kejadian ini menimpa seorang sopir iklan keliling yang tengah menjalankan tugasnya untuk mengantarkan mobil promosi berkeliling kota.Menurut informasi yang diterima dari rekan korban, kejadian bermula ketika sebuah sepeda motor dikendarai oleh seorang pria berpakaian serba hitam tiba-tiba menyalip mobil yang dibawa korban. Tanpa aba-aba, pengendara motor itu meminta mobil tersebut berhenti dan langsung menyerahkan sebuah amplop kepada sopir.Menuju UVCE 2025: Strategi Karir Berkelanjutan untuk Alumni Sambut Indonesia Emas & Society 5.0Saat menerima amplop tersebut, korban bertanya, "Ini dari siapa?" namun pelaku justru meminta korban untuk segera menghubungi bosnya karena ia mengaku ingin berbicara langsung. Tanpa curiga, korban pun menuruti permintaan pelaku dan menelepon atasannya menggunakan ponsel pribadinya. Ponsel itu kemudian diberikan kepada pelaku agar bisa berbicara langsung.Namun, pelaku ternyata berpura-pura berbincang di telepon. Tak lama kemudian, ia meminta korban untuk mengambil pulpen di dalam mobil dengan alasan ingin menuliskan sesuatu.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaTanpa sadar tengah diperdaya, korban pun bergegas mengambil pulpen. Saat itulah pelaku memanfaatkan kesempatan untuk kabur sambil membawa kabur ponsel milik korban yang diletakkan di dalam helm miliknya. Hingga kini, korban masih belum mendapatkan kembali ponselnya dan telah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang.Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap orang asing yang tiba-tiba menghampiri dengan maksud mencurigakan. Jika ada yang melihat atau memiliki informasi terkait pelaku, harap segera melaporkannya ke pihak berwajib.***

Lingkaran.id - PT. Pegadaian Kantor Wilayah III SumBagSel pada tahun ini Kembali melaksanakan kegiatan Qurbantu (qurban berkah bahagia membantu) dalam rangka menyemarakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. pelaksanan qurban di selenggarakan pada lingkungan Kantor Pegadaian di Jl. Merdeka Kota Palembang, Sumatera Selatan.Pemimpin Wilayah III SumBagSel Novryandi mengungkapkan bahwa penyerahan dan penyemblihan hewan qurban ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas keberlangsungan bisnis perusahaan yang terus bertumbuh sejak Tahun 1901 hingga sekarang.Pegadaian Luncurkan Program Badai Emas 2025, Dapatkan Emas 1 Kg hingga Paket HajiQurban dari Kantor Wilayah Palembang untuk pertama kalinya selama pelaksanaan dari tahun sebelum nya, yang sekarang berjumlah sebanyak 10 ekor sapi dengan sapi kualitas terbaik yang telah di pastikan Kesehatan di perhatikan makan nya dan inshaAllah akan terus meningkat jumlahnya untuk tahun-tahun mendatang membawa keberkahan untuk keluarga besar Pegadaian SumBagSel, yang segera akan di bagikan ke masyarakat di sekitar Kantor Cabang Pegadaian yang berhak untuk menerima daging qurban dengan domisili dalam Kota Palembang.Untuk pelaksanaan qurban ini juga di dukung oleh berbagai pihak stakeholder Pegadaian diantara nya di dukung oleh Serikat Pekerja Pegadaian, The Gade Prenuer yang di gagas oleh Kantor Area Palembang dan Pegadaian Cabang Kenten untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi di lingkungan Kantor Cabang Kenten.Harapannya dengan momentum Hari Raya Idul Adha ini semakin meningkatkan rasa syukur atas apa yang telah kita capai, termasuk keberlangsungan perusahaan selama 124 tahun ini, memupuk semangat kebaikan dan kepedulian serta qurban yang kita salurkan bermanfaat untuk masyarakat yang menerima sambung Novryandi di Kantor Wilayah Jl Merdeka Kota Palembang.“saya ucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian Kantor Wilayah III SumBagSel atas kepercayaan yang Kembali di berikan oleh Pegadaian kepada DT Peduli sebagai penyelenggara penyemblihan hewan qurban untuk yang kedua kalinya harapannya kerjasama antara Pegadaian dengan DT Peduli dapat terjalin terus dengan baik, dan semoga qurban yang di salurkan ini dapat memberi keberkahan dan kebermanfaatan yang luas bagi umat ," ujar Direktur DT Peduli Palembang Joni Susanto.Menuju UVCE 2025: Strategi Karir Berkelanjutan untuk Alumni Sambut Indonesia Emas & Society 5.0Sebagai informasi dari ketua pelaksana qurbantu tahun ini sdr. Aris Rusman, penyaluran daging Qurbantu yang telah terhimpun dari 10 ekor sapi yang terdapat 1.100 kantong langsung di distribusikan kepada masyarakat di sekitar Kantor Cabang, Kantor Area, Kantor Wilayah PT Pegadaian, yayasan rumah tahfidz dan panti asuhan serta tenaga outsourching PT Pegadaian.Penyaluran daging qurban dilakukan PT Pegadaian Kanwil III SumBagSel tidak semata hanya untuk memenuhi kebutuhan daging qurban di masyarakat. Namun telah dilakukan rangkaian proses pemilihan hewan qurban yang ketat, sehingga dapat di pastikan daging qurban yang di distribusikan Pegadaian telah memenuhi standar kebersihan dan berkualitas.***

Lingkaran.id - Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi kemanusiaan yang memburuk di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Seruan ini mencuat seiring laporan terbaru mengenai dampak konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dan aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Kampung Bambu Kuning dan Sugapa Lama.Laporan lapangan tertanggal 13 Mei 2025 mencatat adanya korban jiwa, luka-luka, serta warga yang dinyatakan hilang akibat kontak senjata antara kedua belah pihak. Kajian kualitatif yang disusun berdasarkan observasi langsung, wawancara dengan warga terdampak, serta dokumentasi dari proses evakuasi dan mediasi, menggambarkan tingginya kerentanan warga sipil dalam konflik berkepanjangan ini.Menuju UVCE 2025: Strategi Karir Berkelanjutan untuk Alumni Sambut Indonesia Emas & Society 5.0Menanggapi situasi tersebut, Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) melalui pernyataan resminya mengajak seluruh mahasiswa Papua di Sumatera untuk melakukan aksi solidaritas serentak yang tellah berlangsung pada 30 Mei 2025 di 30 di simpang DPRD Palembang. Aksi ini menjadi bentuk desakan terhadap negara agar segera mengambil langkah nyata dalam menangani eskalasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.“Aksi ini bukan hanya tentang menyampaikan aspirasi, tapi juga bentuk komitmen moral dan solidaritas kepada saudara-saudari kami di Papua, khususnya Intan Jaya, yang terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan,” ujar Alpian Tebai selaku Ketua KOMPAS.Alpian Tebai juga menegaskan bahwa aksi ini akan digelar secara damai dan tertib, dengan menjunjung tinggi prinsip non-kekerasan. KOMPAS menyatakan akan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan terhindar dari provokasi.TEDxKambangIwak Sukses Gelar 'COUNTDOWN 2025: Hadirkan Tokoh Lokal dalam Forum Inovasi Lingkungan dan Budaya PalembangBerikut 10 tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini:Hentikan segera segala bentuk kekerasan dan operasi militer terhadap rakyat Papua!Tarik pasukan keamanan yang selama ini menjadi alat represi terhadap rakyat Papua!Berikan ruang bagi rakyat Papua untuk menentukan masa depan mereka tanpa tekanan dan intimidasi negara!Hentikan eksploitasi sumber daya alam yang hanya memperkaya oligarki dan memiskinkan rakyat Papua! Ketua KOMPASSSegera bebaskan semua tahanan politik yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-hak Papua!Gantikan Mentri HAM : Beliau juga orang PAPUA tapi tidak pernah buka mata untuk apa yang terjadi di Tanah PAPUA.Menuntut Keras Pemerintah PAPUA Untuk Bertindak Terhadap Kejadian penembakan warga sipil Yang Terjadi di INTAN JAYAKami Orang PAPUA Dengan Tegas Menolak Intimidasi atau penindasan tetapi kami minta agar keadilan harus di adakan bagi kami rakyat papua.Kembalikan warga sipil yang di tahan dan warga yang mengungsi di kembalikan ke rumah mereka masing masingMusuh negara dan tni adalah opm, warga sipil harus di lindungi dan di jagaKOMPAS berharap aksi ini menjadi titik awal bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk lebih membuka mata terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Papua, serta mendorong dialog yang adil dan bermartabat sebagai solusi jangka panjang.*** 

Lingkaran.id - Pemerintah berencana merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang khusus bertugas mendampingi dan mengawasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (kopdes Merah Putih). Hal ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembentukan koperasi desa yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan pekerjaan.Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, pada 26 Mei 2025 lalu menjelaskan bahwa setiap koperasi desa nantinya akan didampingi oleh dua hingga tiga orang PPPK. Para PPPK tersebut bertugas memantau pembukuan, pelaporan keuangan, serta menilai kinerja pengurus koperasi sejak masa awal pendirian hingga operasional.Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Arahan Pusat, Ribuan Honorer Masih Menanti KepastianPenjelasan terbaru mengenai hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Isra Ramli, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Rabu (4/6). Isra menegaskan bahwa pembentukan koperasi desa Merah Putih bukan hanya solusi mengatasi panjangnya rantai distribusi di desa, tapi juga berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.Isra menerangkan bahwa setiap koperasi Merah Putih akan memiliki tiga pengurus inti yang dipilih secara demokratis oleh anggota, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Dia juga memastikan bahwa karyawan koperasi desa tersebut tidak akan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai PNS maupun PPPK.“Tenaga kerja tambahan akan ada sesuai kebutuhan usaha, namun mereka bukan ASN maupun PPPK, melainkan karyawan koperasi yang memang dipekerjakan secara langsung,” ujar Isra. Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa kopdes Merah Putih akan menitikberatkan pada pembangunan ekosistem bisnis yang kuat serta digitalisasi dalam operasionalnya. Menurutnya, pembentukan koperasi ini memerlukan sinergi dan kerja keras seluruh pihak agar prinsip-prinsip koperasi seperti demokrasi, kekeluargaan, dan gotong royong dapat dijalankan dengan baik.“Kopdes Merah Putih menunjukkan praktik musyawarah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan nilai-nilai koperasi,” jelas Ferry.Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, berkomitmen untuk mendukung pengawasan dan manajemen kopdes Merah Putih. Dia mengakui banyak koperasi yang mengalami kegagalan karena pengurusnya belum memiliki kemampuan pengelolaan yang memadai.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaUntuk itu, pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi, seperti Universitas Mataram (Unram), untuk memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk kopdes Merah Putih. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan mengadakan pelatihan pengelolaan koperasi bagi para pengurus koperasi desa.“Kami akan memanggil pengurus koperasi di desa untuk mengikuti pelatihan bersama Unram agar pengelolaan koperasi semakin profesional dan berdaya saing,” ujar Iqbal.Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap koperasi desa Merah Putih dapat berjalan efektif dan menjadi pilar penggerak ekonomi desa yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.***

Lingkaran.id - Polemik terkait pelaksanaan ujian praktik di salah satu sekolah kejuruan di Provinsi Riau berbuntut panjang. Seorang siswa SMK Negeri 1 Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mengungkap kisah memilukannya karena gagal mengikuti ujian praktik hanya karena belum melunasi biaya sebesar Rp240 ribu. Kasus ini memantik reaksi keras dari Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.Padahal, ketidakhadiran siswa itu bukan karena persoalan nilai akademik atau kelengkapan administrasi lainnya, melainkan murni karena belum mampu membayar biaya ujian praktik. Kisah tersebut sontak menuai sorotan publik dan viral di media sosial.Pembacokan Brutal di Kebun Tebu Oleh Mantan SuamiMenanggapi kejadian tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, langsung mengambil tindakan tegas. Ia memastikan telah mencopot Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangun Purba, Habibi, dari jabatannya."Ya, Plh kepala sekolahnya kami copot," ujar Erisman Yahya pada Selasa (3/6/2026).Menurut Erisman, langkah ini merupakan bentuk penegasan bahwa pihak sekolah tidak dibenarkan memungut biaya kepada siswa, apalagi untuk kebutuhan seperti ujian praktik, mengingat sekolah tersebut sudah memperoleh bantuan dari pemerintah.“Sekolah sudah mendapatkan bantuan, kenapa masih memberatkan siswa? Jangan sampai ada lagi praktik seperti ini di sekolah manapun di Riau,” tegasnya.Tak hanya mencopot pejabat sekolah, Dinas Pendidikan Riau juga telah mengirimkan tim ke lokasi di Kabupaten Rohul untuk menelusuri fakta-fakta di lapangan terkait insiden ini. Tujuannya untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan setiap siswa dapat memperoleh haknya dalam pendidikan tanpa hambatan biaya.BPS Temukan 1,9 Juta Keluarga Tak Layak Terima BansosSebelumnya, kasus ini mencuat setelah beredar informasi bahwa seorang siswa menangis lantaran tidak bisa mengikuti ujian praktik. Bahkan, kabarnya sang siswa sampai harus menggadaikan ponsel pribadinya demi bisa melunasi kewajiban pembayaran ujian.Erisman kembali menegaskan, tidak ada dasar regulasi yang memperbolehkan pihak sekolah untuk menarik pungutan dalam bentuk apapun dari siswa, apalagi yang bersifat memaksa dan mengakibatkan siswa kehilangan hak belajarnya.“Ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Pendidikan itu hak semua orang, bukan beban yang harus dibayar dengan air mata,” tutupnya.***

Lingkaran.id - Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa, mencurahkan emosinya saat tampil dalam sebuah program televisi, menyusul ancaman hukum yang menjeratnya terkait tuduhan penyebaran informasi palsu soal ijazah Presiden Joko Widodo.Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Dokter Tifa mengkritik keras langkah hukum yang dinilai menjerat pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Ia menyinggung bahwa sudah ada dua orang yang dipenjara karena persoalan ini, dan mempertanyakan apakah dirinya yang hanya seorang ibu rumah tangga juga harus bernasib sama.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan Lengkapnya"Sudah ada dua orang yang dipenjara. Haruskah saya, seorang perempuan biasa, ibu rumah tangga yang punya anak-anak, juga harus masuk penjara hanya karena mempertanyakan ijazah seorang mantan presiden? Dan beliau sendiri tidak mau menunjukkannya," ujar Tifa dengan nada emosional.Dalam pernyataannya, Tifa juga menyebut nama Kurnia, rekannya yang disebut memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik dan selama ini mendampinginya secara hukum tanpa bayaran. Menurutnya, mereka hanya ingin mencari kebenaran dan tidak gentar dengan kemungkinan dijebloskan ke penjara."Banyak orang di luar sana menghina dan mengejek kami. Bahkan ada yang bilang, 'Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju oranye'. Kalau memang kami bersalah, tidak ada masalah. Saya siap," katanya.Tifa menegaskan bahwa kunci utama dari semua polemik ini hanyalah satu: ijazah asli milik Jokowi. Ia menyatakan kesediaannya untuk menerima hukuman jika memang terbukti bersalah, selama Presiden menunjukkan dokumen asli yang dimaksud."Seandainya benar ada ijazah asli, saya akan terima konsekuensinya. Saya siap mengenakan baju oranye dan masuk ke Lapas Pondok Bambu. Saya ikhlas," lanjut Tifa.Ia kemudian menyampaikan pesan langsung kepada Jokowi melalui kamera televisi:"Pak Jokowi, apakah Anda ingin saya dipenjara? Tidak masalah, asal Anda mau menunjukkan ijazah asli itu. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak."Menurut Tifa, perjuangannya selama ini bukan untuk menyerang, melainkan menuntut transparansi dan keadilan."Saya bukan siapa-siapa. Hanya ibu rumah tangga biasa yang ingin menegakkan kebenaran. Apakah Pak Jokowi rela saya dipenjara tanpa ada kejelasan soal ijazah itu?" ujarnya.Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Arahan Pusat, Ribuan Honorer Masih Menanti KepastianNamun, dalam acara tersebut, pengacara Pitra Romadoni mencoba menghentikan lontaran-lontaran emosional Tifa. Ia mengingatkan bahwa Dokter Tifa bukan baru sekali mengkritik Jokowi, melainkan sudah sejak awal masa kepresidenan."Sudah sejak lama Ibu Tifa selalu mengkritik Presiden Jokowi. Bahkan sejak beliau menjabat sebagai presiden ketujuh RI. Saya lihat di akun media sosialnya, terutama di platform X, mayoritas unggahannya memang berisi kritik terhadap Pak Jokowi," ujar Pitra.Pitra juga menyoroti bahwa kasus hukum ini sebenarnya dipicu oleh langkah awal pihak Roy Suryo Cs yang menggugat keabsahan ijazah Jokowi ke pengadilan, bahkan melaporkannya ke Bareskrim Polri. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang memulai perkara, juga harus siap menerima akhir dari proses hukum yang terjadi."Mereka yang memulai serangan hukum, lalu saat Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk membalas, malah merasa dikriminalisasi. Ini justru aneh," ujar Pitra."Kalau kamu yang mulai, kamu juga yang harus siap mengakhiri," tutup Pitra.***

Lingkaran.id - Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (4/6), seorang sales mobil mewah mengungkap bahwa terdakwa Darmawati membeli sebuah unit mobil Lexus secara tunai senilai Rp 2 miliar.Sales Lexus bernama Rema Galang Mahardika dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Rema menyatakan bahwa Darmawati yang diketahui sebagai istri dari Muhrijan alias Agus, seorang pegawai Komdigi sekaligus terdakwa dalam kasus jaringan situs judi online melakukan pembelian mobil di showroom tempat ia bekerja.Seleksi CPNS dan PPPK 2025 Ditiadakan, Fokus pada Pengangkatan 2024"Dia beli satu unit Lexus RX500 tahun 2024 berwarna putih," ujar Rema saat menjawab pertanyaan hakim Sulistyo mengenai keterlibatan Darmawati dalam pembelian kendaraan tersebut.Hakim kemudian menggali lebih jauh terkait metode pembayaran mobil mewah tersebut. Rema dengan tegas menjawab bahwa transaksi dilakukan secara tunai dan BPKB kendaraan langsung atas nama Darmawati."Cash, dan BPKB-nya memang atas nama Darmawati," ujarnya.Gara-Gara Hina Fisik di Live TikTok, Pemuda Ini Tewas DitikamDalam berkas dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menduga bahwa Darmawati memiliki peran dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang berasal dari aktivitas ilegal sang suami, yakni dari hasil perlindungan situs judi online. Pembelian mobil mewah tersebut diduga menjadi salah satu bentuk modus untuk menyamarkan aliran dana yang berasal dari tindak pidana.Sidang masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak terkait.***

Lingkaran.id - Kepolisian berhasil menangkap Wantiyo (28), pria yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Santi (22), seorang perempuan muda yang jenazahnya ditemukan di sebuah kebun tebu di Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada Minggu (25/5/2025).Wantiyo yang merupakan mantan suami korban, sempat menjadi buronan selama kurang lebih satu minggu sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Brebes pada Senin (2/6/2025). Penangkapan berlangsung di sebuah minimarket yang terletak di jalur Pantura, Brebes.“Iya, kasusnya sudah terungkap dan tersangka berhasil ditangkap kemarin sore,” ujar AKP Resandro Handrianjati, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Brebes pada Selasa (3/6/2025).BPS Temukan 1,9 Juta Keluarga Tak Layak Terima BansosSaat ini, Wantiyo ditahan di rumah tahanan Polres Brebes dan masih menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik kepolisian.Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku membunuh mantan istrinya dengan cara membacok korban menggunakan sebuah kapak sebanyak empat kali. Motif pembunuhan menurut pengakuan tersangka adalah rasa sakit hati yang sudah lama terpendam. Wantiyo merasa selama pernikahan mereka, ia sering dimaki-maki oleh Santi.Sementara itu, jenazah Santi ditemukan di kebun tebu dengan kondisi penuh luka. Korban adalah seorang ibu tunggal yang memiliki satu anak dan bekerja sebagai buruh pabrik garmen di Brebes.Pada malam sebelum ditemukan meninggal dunia, Santi sempat bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Menurut perangkat Desa Dukuhtengah, Cahyono, Santi tinggal di RT 03 RW 04 dan jenazahnya pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari katak di sekitar kebun tebu pada pukul 00.15 WIB.Perampokan Sadis! Istri Tewas Tangan Terikat, Suami Ditemukan dalam KarungCahyono menambahkan bahwa pada Sabtu malam (24/5/2025), sekitar pukul 21.00 WIB, korban dijemput oleh temannya dan diantar ke sebuah SPBU di wilayah Kersana. Namun, tidak lama setelah itu, seorang laki-laki berpenampilan kurus, tinggi, mengenakan topi, dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria mendekati Santi di SPBU tersebut. Teman korban kemudian meninggalkan lokasi.Beberapa jam kemudian, jasad Santi ditemukan di kebun tebu, tidak jauh dari sepeda motor, sandal, dan ponsel yang diduga milik pelaku. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, yang berharap dapat segera menyelesaikan proses hukum terhadap tersangka dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.***

Lingkaran.id - Ribuan tenaga honorer di berbagai daerah, khususnya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, masih berada dalam ketidakpastian terkait status mereka setelah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu.Sesuai kebijakan nasional yang telah ditetapkan, skema PPPK Paruh Waktu dirancang sebagai solusi bagi tenaga honorer yang telah masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun belum berhasil lolos dalam seleksi PPPK maupun CPNS tahun 2024.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaNamun demikian, kekhawatiran juga mulai mencuat dari kalangan honorer yang tidak termasuk dalam database BKN. Mereka merasa khawatir jika gagal dalam seleksi tahap II, maka kesempatan untuk diangkat sebagai ASN akan tertutup sepenuhnya.Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, pengumuman hasil seleksi PPPK tahap II diperkirakan akan dirilis antara tanggal 16 hingga 25 Juni 2025. "Informasi terakhir yang kami terima menyebutkan bahwa hasil seleksi tahap II akan diumumkan sekitar tanggal tersebut," ujarnya, Selasa (3/6/25).BKPSDM Kota Mataram mencatat bahwa sebanyak 1.872 peserta mengikuti seleksi PPPK tahap II untuk memperebutkan sisa 30 formasi yang masih tersedia, terdiri atas 29 formasi di bidang pendidikan dan kesehatan, serta satu formasi teknis di Dinas Pertanian.Setelah hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), seluruh pemerintah daerah akan diminta untuk menayangkan pengumuman tersebut secara serentak.Taufik menjelaskan bahwa peserta yang tidak lolos dalam seleksi tahap II kemungkinan besar akan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Hal ini didasarkan pada informasi dari Kepala BKN yang menyatakan bahwa seluruh peserta seleksi, baik tahap pertama maupun kedua, dinilai memenuhi kriteria kelayakan karena seleksi kali ini tidak menggunakan sistem ambang batas (passing grade)."Menurut arahan Kepala BKN, peserta yang tidak lolos seleksi akan tetap diberi kesempatan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, baik secara bertahap maupun sekaligus, tergantung kebijakan pusat," terangnya.Namun, hingga saat ini, detail teknis mengenai mekanisme pengangkatan tersebut termasuk sistem kerja dan pembiayaannya belum dijelaskan secara resmi oleh BKN.Taufik menyebutkan bahwa meski PPPK Paruh Waktu memiliki tugas dan tanggung jawab serupa dengan ASN penuh waktu, perbedaan utamanya terletak pada sistem penggajian. Pemerintah mengusulkan agar besaran gaji disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah, atau minimal setara dengan Upah Minimum Kota (UMK)."Kalau memang tidak memungkinkan, gaji pegawai paruh waktu dapat disesuaikan dengan honor yang saat ini mereka terima," ungkapnya.Ia juga menjelaskan perbedaan antara pegawai paruh waktu yang masuk melalui tahap pertama dan kedua. Pada tahap pertama, tenaga honorer lebih dulu terdaftar dalam database BKN sebelum mengikuti tes. Sedangkan untuk tahap kedua, mereka menjalani tes terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam database setelah hasil seleksi diumumkan.Berdasarkan data yang dihimpun BKPSDM Kota Mataram, sebanyak 3.170 tenaga honorer di daerah tersebut diperkirakan akan menjadi calon PPPK Paruh Waktu. Jumlah ini berasal dari gabungan peserta yang tidak lolos dalam seleksi tahap I dan II, masing-masing sebanyak 1.328 dan 1.842 orang.Situasi Mencekam di Wamena, Kelompok Separatis OPM Ancam Rebut KotaIa juga menambahkan bahwa masih ada potensi tambahan pegawai tidak tetap (PTT) yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mengisi posisi tertentu yang bersifat mendesak, seperti sopir dinas dan penjaga malam."Untuk fungsi-fungsi vital seperti keamanan malam hari, jumlah PTT tetap diperlukan meskipun tidak banyak," pungkasnya.Dengan belum adanya keputusan final dari pemerintah pusat, ribuan tenaga honorer masih harus bersabar menanti kejelasan nasib mereka. Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis dari KemenPANRB dan BKN dapat segera dirilis agar proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu bisa berjalan sesuai harapan.***

Lingkaran.id - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pada tahun 2025 tidak akan ada proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan distribusi dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada, khususnya PPPK. Pemerintah ingin memastikan penempatan ASN dilakukan secara maksimal sebelum kembali membuka rekrutmen baru.Gara-Gara Hina Fisik di Live TikTok, Pemuda Ini Tewas Ditikam“Langkah penundaan ini merupakan strategi pemerintah untuk menata ulang sistem kepegawaian nasional. Fokus utama saat ini adalah memastikan PPPK dapat dikembangkan dengan baik serta mendistribusikan ASN secara optimal sesuai kebutuhan,” kata Zudan.Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa tidak adanya rekrutmen ASN di tahun 2025 didasari oleh prioritas penyelesaian proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses penataan dan pengangkatan selesai paling lambat pertengahan tahun 2025.“Untuk tahun depan, kami tidak akan membuka rekrutmen ASN. Fokus kami saat ini adalah merampungkan pengangkatan formasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk menyelesaikan nasib tenaga honorer yang masih belum ditempatkan,” ujar Rini.Situasi Mencekam di Wamena, Kelompok Separatis OPM Ancam Rebut KotaIa juga menambahkan bahwa keputusan tersebut bukan hanya untuk mengefisiensikan belanja negara, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai persoalan struktural di sektor kepegawaian, terutama yang menyangkut tenaga honorer.Selain pertimbangan dari pemerintah pusat, masukan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan ini. Beberapa pemerintah daerah menyampaikan permohonan agar diberikan waktu jeda untuk menyusun ulang kebutuhan formasi dan memaksimalkan kinerja pegawai yang telah ada.Penundaan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem birokrasi agar selaras dengan target pembangunan nasional.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaDengan ditundanya rekrutmen pada tahun 2025, masyarakat yang bercita-cita menjadi ASN diharapkan bersabar hingga seleksi dibuka kembali pada 2026. Namun, sejauh ini pemerintah belum merilis informasi mengenai kuota formasi atau jadwal seleksi untuk tahun tersebut. Semua akan ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan nasional dan kemampuan anggaran negara.Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi menyesatkan terkait penerimaan ASN. Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa seluruh informasi resmi hanya akan diumumkan melalui situs dan kanal resmi milik KemenPAN-RB dan BKN.“Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada isu-isu tidak berdasar, terutama yang beredar di media sosial. Selalu cek kebenaran informasi melalui saluran resmi pemerintah,” tutupnya.***

Lingkaran.id - Pemerintah pusat resmi mengumumkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada jutaan pekerja dan guru honorer di seluruh Indonesia. Sebanyak 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru akan menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan, yang diberikan selama dua bulan, yakni pada Juni dan Juli 2025, dengan total nilai bantuan mencapai Rp600 ribu per orang.Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa program BSU ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah. Selain itu, BSU juga menjadi kompensasi atas batalnya kebijakan potongan tarif listrik yang sebelumnya direncanakan untuk meringankan beban masyarakat.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan Lengkapnya“Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dan guru honorer yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta atau berada di bawah Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ungkap Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (2/6).Ia menambahkan, kriteria penerima BSU telah ditentukan secara ketat, yakni pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi data dan ketepatan sasaran penerima.Adapun guru honorer yang menerima bantuan mencakup 288 ribu guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta 277 ribu guru lainnya di bawah Kementerian Agama (Kemenag).Sri Mulyani menegaskan bahwa pencairan bantuan akan mulai dilakukan pada bulan Juni 2025 melalui mekanisme yang telah disiapkan oleh kementerian dan lembaga terkait, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta perbankan nasional.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pemerintah memang telah menyiapkan skema BSU untuk tahun ini, meski besarannya tidak sebesar program serupa yang pernah digulirkan saat masa pandemi COVID-19, yang kala itu mencapai Rp600 ribu sekaligus.Gara-Gara Hina Fisik di Live TikTok, Pemuda Ini Tewas Ditikam"Untuk kali ini, bantuan akan lebih kecil dari sebelumnya. Detail persyaratan dan nominal telah difinalisasi, dan sasarannya tetap pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan," ujar Airlangga saat diwawancarai secara terpisah.Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial nasional untuk menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah di tengah situasi pemulihan pasca-pandemi dan tekanan ekonomi global.***

Lingkaran.id - Pemerintah Kota Medan tengah diguncang kabar tidak sedap usai hasil tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap bahwa empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan terindikasi positif menggunakan narkotika.Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam konferensi persnya bersama jajaran BNNP Sumut, menyampaikan bahwa dua dari empat ASN tersebut menjabat sebagai camat, sementara dua lainnya adalah lurah aktif di beberapa wilayah kota. Temuan ini didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan awal melalui tes urine massal terhadap sejumlah ASN di lingkungan Pemko Medan.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan Lengkapnya“Dari hasil pemeriksaan lanjutan yang melibatkan tim BNN Provinsi serta pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kota Medan, tiga ASN secara terbuka mengakui telah menggunakan narkoba. Satu orang lainnya mengaku mengkonsumsi obat penenang, namun dengan resep dokter,” ujar Rico Waas.Saat ini, keempat ASN tersebut tengah menjalani proses pemeriksaan lanjutan guna memastikan kebenaran keterangan yang diberikan serta untuk menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan juga mencakup evaluasi menyeluruh atas latar belakang penggunaan zat tersebut dan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus ini.Rico menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran disiplin, terlebih yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyebut bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya bersih-bersih di tubuh birokrasi Pemko Medan.Viral, Camat Medan Barat Drop Saat Pemeriksaan Dugaan Pungli dan Tes Urine“Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan narkotika oleh aparatur pemerintahan. ASN adalah pelayan publik, dan mereka harus menjadi contoh, bukan malah terlibat dalam tindakan yang merusak masa depan,” tegasnya.Pemerintah Kota Medan berencana memperluas jangkauan tes narkoba secara berkala terhadap ASN sebagai bagian dari program pembinaan dan pengawasan kepegawaian. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas serta menjaga citra pelayanan publik yang bersih dan profesional.***

Lingkaran.id - Mulai tahun anggaran 2026, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan menerima lagi alokasi biaya untuk pembelian pulsa maupun paket data. Hal ini menyusul keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menghapus satuan biaya paket data dan komunikasi dari Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran 2026, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 dan mulai berlaku sejak 20 Mei 2025.Tragis, Siswa SD Diduga Meninggal Akibat Dibully Kakak Kelas Karena Perbedaan AgamaLisbon Sirait, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, menjelaskan bahwa penghapusan biaya paket data dan komunikasi merupakan bagian dari beberapa perubahan signifikan pada satuan biaya dalam SBM 2026. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran."Kebijakan standar biaya untuk tahun 2026 ini mengikuti langkah efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah. Ada sejumlah perubahan besar dalam satuan biaya tahun depan," ujar Lisbon dalam Media Briefing bertajuk 'Kebijakan SBM TA 2026' yang berlangsung di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).Lisbon menambahkan bahwa biaya komunikasi sebelumnya sempat diberikan selama masa pandemi COVID-19, sebagai dukungan untuk kegiatan rapat online dan komunikasi jarak jauh. Namun, dengan situasi yang telah berubah, biaya tersebut dianggap tidak lagi relevan sehingga dihapus.Viral Mobil Keluar dari Salon dengan Pengawalan Polisi, Netizen: Ditunggu Klarifikasinya"Biaya komunikasi dulu ada karena saat pandemi COVID-19 diperlukan untuk mendukung rapat daring. Namun sekarang, karena situasinya sudah berbeda, biaya ini sudah kami hapus," jelasnya.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, hingga tahun 2025 ini para PNS masih menerima satuan biaya tersebut setiap bulan sebagai bagian dari standar biaya masukan. Namun, mulai 2026, biaya tersebut tidak lagi diberikan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan efisien.***

Lingkaran.id - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mengonfirmasi adanya peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam laporan terbaru, tercatat sebanyak 7 kasus positif COVID-19 ditemukan di Tanah Air selama periode 25 hingga 31 Mei 2025 atau pada pekan epidemiologi ke-22.“Jumlah kasus yang terlapor pada minggu ke-22 (M22) sebanyak 7 kasus,” ujar Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, melalui keterangan resmi kepada media pada Selasa (3/6/2025).Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaSelama periode tersebut, angka positivity rate tercatat sebesar 2,05 persen. Artinya, dari setiap 100 orang yang menjalani pemeriksaan, sekitar 2 orang dinyatakan positif COVID-19. Meskipun relatif kecil, angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya.Puncak positivity rate tahun ini terjadi pada minggu epidemiologi ke-19 dengan tingkat sebesar 3,62 persen. Dalam pekan itu, kenaikan kasus tertinggi tercatat di tiga provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.Sejak awal tahun 2025, Kemenkes telah memeriksa total 2.160 spesimen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 spesimen terkonfirmasi positif COVID-19. Kendati demikian, Widyawati menegaskan bahwa tidak ada laporan kematian akibat infeksi virus corona sepanjang tahun 2025. “Tidak,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai korban meninggal.Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus COVID-19 sejak 23 Mei 2025. Edaran ini menyoroti tren kenaikan kasus yang terjadi di sejumlah negara Asia sejak minggu ke-12 tahun ini, termasuk Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura.Tragis, Siswa SD Diduga Meninggal Akibat Dibully Kakak Kelas Karena Perbedaan AgamaBeberapa varian COVID-19 yang kini tersebar di kawasan Asia antara lain varian XEC dan JN.1 yang ditemukan di Thailand, LF.7 dan NB.1.8 di Singapura, JN.1 di Hong Kong, serta XEC di Malaysia. Pemerintah Indonesia pun terus memantau perkembangan varian ini guna mencegah penyebaran lebih luas di dalam negeri.Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan, terutama bagi mereka yang hendak bepergian ke luar negeri atau menghadiri keramaian. Pemerintah juga terus memperkuat sistem deteksi dan pengawasan kasus untuk mencegah potensi lonjakan yang lebih besar.***

Lingkaran.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan telah melakukan validasi menyeluruh terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai langkah penting dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan hasil dari proses pemutakhiran dan pengecekan data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 1,9 juta keluarga tercatat dalam DTSN ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.Dalam konferensi pers yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Amalia menjelaskan bahwa integrasi data DTSN telah dilakukan sejak 3 Februari 2025. Setelahnya, data tersebut diperbarui dan diverifikasi melalui berbagai tahapan, termasuk pencocokan lintas data serta kolaborasi intensif dengan Kementerian Sosial.Perampokan Sadis! Istri Tewas Tangan Terikat, Suami Ditemukan dalam Karung“Kami telah melakukan pembaruan data dengan menyandingkan berbagai sumber, serta bekerja sama dengan Kemensos untuk melakukan pengecekan silang. Selanjutnya, kami lakukan validasi dan verifikasi lanjutan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelas Amalia.Dari total 20,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat saat ini, sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah tersebut, 14,3 juta keluarga dipastikan berada di kelompok masyarakat berpenghasilan terendah (desil 1) dan sudah mulai menerima bantuan sejak akhir Mei 2025 melalui penyaluran oleh Kementerian Sosial.Terungkap Sindikat Skincare Palsu, Gunakan Tepung Tapioka dan Dijual OnlineLebih lanjut, Amalia menyebut pihaknya juga melakukan ground check atau pemeriksaan lapangan terhadap sekitar 6,9 juta keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa 1,9 juta di antaranya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos, atau terjadi inclusion error di mana pihak yang tidak berhak justru terdata sebagai penerima.“Data 1,9 juta keluarga tersebut telah kami bersihkan dari DTSN agar tidak lagi tercatat sebagai keluarga penerima bantuan, demi memastikan bantuan hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegas Amalia.Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi penyaluran program perlindungan sosial dan menjamin keadilan distribusi bansos secara nasional.***

Lingkaran.id - Rencana pemerintah untuk memberikan stimulus berupa potongan tarif listrik sebesar 50 persen pada bulan Juni hingga Juli 2025 dipastikan batal terlaksana. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat.Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menyiapkan lima jenis stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional selama pertengahan tahun ini, program diskon listrik yang ditujukan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA tidak jadi masuk dalam daftar stimulus yang akan diberlakukan.Babak Baru Honorer Indonesia: Seleksi PPPK Tahap 2 Dimulai Juni 2025, Ini Jadwal dan Aturan LengkapnyaMenurut Menkeu, pembatalan program diskon tarif listrik disebabkan oleh proses penganggaran yang memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan tujuan pemberlakuan stimulus yang direncanakan untuk bulan Juni dan Juli 2025, proses teknis dan administratif penganggaran diskon tersebut dinilai tidak dapat diselesaikan tepat waktu.“Untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata proses penganggarannya lebih lambat dari yang dibutuhkan. Karena target pelaksanaan adalah pada bulan Juni dan Juli, kami akhirnya memutuskan program ini tidak dapat dijalankan,” ujar Sri Mulyani.Tragis, Siswa SD Diduga Meninggal Akibat Dibully Kakak Kelas Karena Perbedaan AgamaPemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan berbagai stimulus lainnya yang dinilai lebih siap secara administratif dan lebih cepat memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.***