Rencana Pengadaan Meja Biliar DPRD Sumsel Disorot, Mahasiswa Papua Sriwijaya Sampaikan Sikap Kritis

Lingkaran.id - Rencana pengadaan dua unit meja biliar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dengan nilai anggaran sekitar Rp486,9 juta menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Kritik tersebut disampaikan oleh Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) yang menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena dianggap belum mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat saat ini.

Ketua KOMPAS, Nis Murib, menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas hiburan di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan publik karena dianggap kurang sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.

GMKI Pertanyakan Anggaran Rp486,9 Juta untuk Meja Biliar Pimpinan DPRD Sumsel: Di Mana Kepekaan Wakil Rakyat?

Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat masih berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, penggunaan anggaran daerah untuk pengadaan fasilitas hiburan dinilai kurang tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya, Nis Murib menegaskan bahwa anggaran pemerintah daerah pada dasarnya berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus benar-benar dilakukan secara bijak, transparan, serta diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Kebijakan anggaran seharusnya mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Penggunaan dana publik perlu diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” ujar Nis Murib dalam pernyataan sikapnya.

Melalui pernyataan tersebut, KOMPAS juga menyampaikan harapan agar DPRD Sumatera Selatan dapat meninjau kembali rencana pengadaan meja biliar tersebut dan mempertimbangkan urgensi kebijakan tersebut dalam konteks kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong agar penggunaan anggaran daerah lebih difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KOMPAS juga menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut mereka, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah dan legislatif.

Selain itu, mahasiswa juga berharap para wakil rakyat dapat lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas.

Palembang Bersolek, Ratu Dewa Tekankan Nilai Sejarah dalam Setiap Pembangunan

Di akhir pernyataannya, Nis Murib menegaskan bahwa para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan publik.

“Anggaran rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

KOMPAS berharap polemik ini dapat menjadi momentum refleksi bagi para pemangku kebijakan agar setiap program dan pengeluaran anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara berkelanjutan.***