Eksekutif Mahasiswa UB Kirimkan Paket Kado Istimewah untuk Nadiem Makarim, ini Isinya!
Diketahio di dalam kado tersebut berupa kotak paket yang berisi surat terbuka, bola pingpong berwarna biru, dan raket pingpong sebagai surat terbuka yang dikirim berjudul "Surat Terbuka Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tentang Komersialisasi Pendidikan Tinggi dan Mencegah Gimmick Politik Pingpong."
Menaker Tanggapi Data BPS: Hampir 10 Juta Pemuda Indonesia Menganggur
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Satria Naufal menjelaskan bahwa surat terbuka dan raket pingpong ini merupakan bentuk sarkasme, menggambarkan bahwa pemerintah dan kampus sedang bermain "politik pingpong" dengan saling menyalahkan terkait masalah pendidikan tinggi.
“Kami dari EM UB 2024 juga merilis video animasi berjudul Politik Pingpong, yang menampilkan Menteri Nadiem Makarim bermain pingpong dengan pihak Universitas Brawijaya, dan animasi Tjitjik Sri sebagai Sekdir Dikti yang menyatakan bahwa kuliah adalah kebutuhan tersier,” ujar Satria Naufal, Jumat (25/5/2024).
Menurut Satria, permasalahan UKT menjadi semakin rumit karena ada lempar tanggung jawab antara pihak Kemendikbudristek dan rektorat kampus. Kedua belah pihak saling menyalahkan, sehingga tercipta kondisi "politik pingpong."
"Karena sering kali kami diminta untuk menuntut Kemendikbudristek ketika ada masalah di rektorat, namun Kemendikbudristek selalu menyatakan bahwa ini adalah kesalahan kampus. Oleh karena itu, kami menyimbolkan ini sebagai politik pingpong," jelasnya.
Diduga Mabuk, Oknum Brimob Aniaya Tukang Becak Hingga Lumpuh, Keluarga Minta Keadilan
Satria menambahkan bahwa pemerintah (Kemendikbudristek) dan kampus (UB) seharusnya memiliki keinginan politik untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencaro solusinya mengingat bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah yang mengajukan .
"Bantuan keuangan yang diberikan juga sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang mengajukan," lanjutnya.
Dalam surat terbuka tersebut EM UB mengajukan tiga tuntutan dalam surat terbuka tersebut. Pertama, pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.
Kedua, mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan audit terhadap Peraturan Rektor atau peraturan lainnya yang mengikat terkait kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di setiap perguruan tinggi.
"Kami juga mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi," kata Satria.
Terakhir, Satria menyampaikan pesan kepada Nadiem Makarim, bahwa jika tidak mengindahkan banyaknya perlawanan dari berbagai kampus, termasuk hari ini, maka tagar #ReformasiPendidikanTinggi #TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun akan terus disuarakan untuk mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pendidikan sebagai hak pemuda bangsa.***
