Rencana Aksi Demo 25 Agustus di DPR Menggema, Namun Banyak Pihak Bantah Keterlibatan
Aksi tersebut disebut-sebut diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”, dengan mengajak masyarakat, mahasiswa, hingga buruh turun ke jalan. Narasi yang tersebar menyoroti sejumlah isu, mulai dari tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan, desakan pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo, hingga tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adies Kadir Akui Tunjangan DPR Naik, Anggota Dewan Bisa Terima Rp120 Juta per Bulan
Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kelompok mahasiswa maupun serikat buruh terkait keterlibatan mereka dalam aksi tersebut. Bahkan sejumlah pihak secara tegas membantah akan ikut serta.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya memang memiliki isu yang serupa dengan tuntutan yang beredar, namun memastikan aksi buruh baru akan digelar pada 28 Agustus 2025, bukan pada tanggal 25 Agustus.
“Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan turun ke depan Gedung DPR dan Istana Negara. Isu utamanya adalah penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah,” jelas Said, Jumat (22/8).
Ia juga menambahkan bahwa aksi Partai Buruh akan dilakukan serentak di sejumlah kota industri seperti Serang, Samarinda, hingga Makassar. Selain menyoroti masalah upah, Said juga menyinggung kebijakan DPR yang dinilai kontras dengan kondisi pekerja. “Tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggota DPR berbanding jauh dengan pekerja yang hanya menerima Rp5 juta per bulan. Ini potret nyata kesenjangan,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh buruh Jumhur Hidayat yang kini memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menegaskan melarang anggotanya terlibat dalam aksi 25 Agustus. Ia menilai gerakan ini tidak jelas siapa penanggung jawabnya.
“Karena tidak jelas siapa penggerak dan apa tuntutannya, saya melarang seluruh anggota KSPSI khususnya di Jabodetabek untuk ikut serta,” ujar Jumhur, Sabtu (23/8).
Pernyataan serupa datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Koordinator medianya, Pasha Fazillah Afap, menolak klaim bahwa kelompoknya ikut terlibat dalam aksi 25 Agustus. Menurutnya, BEM SI Kerakyatan sudah lebih dulu melakukan demonstrasi pada 21 Agustus di depan Gedung DPR, yang diwarnai aksi dorong dengan aparat kepolisian. Saat itu mahasiswa menolak revisi KUHAP dan UU Penyiaran, serta mengecam praktik militerisme di ranah sipil.
“Nama BEM SI Kerakyatan dicatut. Kami tidak ada rencana aksi pada 25 Agustus,” tegas Pasha.
Puan Maharani Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Gaji Anggota DPR Hanya Rumah Jabatan Diganti Kompensasi
Tidak hanya di Jakarta, kabar demonstrasi juga sempat mencuat di Pati, Jawa Tengah, yang rencananya digelar pada hari yang sama untuk menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Namun, inisiator aksi, Ahmad Husain Hafid, menyatakan unjuk rasa jilid II itu resmi dibatalkan setelah dirinya sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.
Husain menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena melihat pergerakan massa mulai menyimpang dari tuntutan awal dan cenderung ditunggangi kepentingan politik.
“Lebih baik saya hentikan. Saya tidak ingin jadi jembatan untuk kepentingan politik. Dari awal saya murni memperjuangkan keresahan masyarakat soal PBB,” ujarnya, Selasa (19/8).
Dengan demikian, meskipun seruan aksi 25 Agustus ramai beredar di media sosial, hingga kini sejumlah elemen penting seperti serikat buruh dan organisasi mahasiswa menegaskan tidak akan ikut serta. Hal ini membuat kepastian pelaksanaan demonstrasi di DPR masih menjadi tanda tanya.***
