Jokowi dan Keluarganya digugat ke PTUN terkait dinasti politik
Agung P. Putra Sabtu, 13 Januari 2024 | 15:52
Lingkaran.id - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara menggugat Presiden Joko Widodo dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta.
Gugatan diajukan atas sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Presiden Jokowi dituduh membangun dinasti politik.
Pentingnya Membangun Relasi Pertemanan
Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta pada Jumat (12/1/2024). Dalam salinan berkas gugatan disebutkan perihal yang digugat perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah negara (onrechtmatige overheidsdaad).
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus menuturkan, gugatan tersebut bentuk perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang batas usia capres cawapres.
Sebagaimana diketahui, putusan MK No 90 itu menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres/cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Tips Ampuh Mengatasi Hidung Tersumbat Tanpa Obat
12 pihak digugat
Menurut Petrus, putusan MK tersebut tidak terpisahkan dari dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Ketua MK yang memutus perkara itu adalah ipar dari Presiden, yakni Anwar Usman.
Sementara dampak dari putusan MK Nomor 90 itu membuka jalan bagi anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran, sebagai cawapres untuk capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.Petrus mengatakan, ada 12 pihak yang digugat, yakni Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Iriana Joko Widodo, dan Bobby Nasution. Mereka merupakan keluarga besar Presiden Joko Widodo.
Gugatan diajukan atas sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Presiden Jokowi dituduh membangun dinasti politik.
Pentingnya Membangun Relasi Pertemanan
Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta pada Jumat (12/1/2024). Dalam salinan berkas gugatan disebutkan perihal yang digugat perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah negara (onrechtmatige overheidsdaad).
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus menuturkan, gugatan tersebut bentuk perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang batas usia capres cawapres.
Sebagaimana diketahui, putusan MK No 90 itu menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres/cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Tips Ampuh Mengatasi Hidung Tersumbat Tanpa Obat
12 pihak digugat
Menurut Petrus, putusan MK tersebut tidak terpisahkan dari dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Ketua MK yang memutus perkara itu adalah ipar dari Presiden, yakni Anwar Usman.
Sementara dampak dari putusan MK Nomor 90 itu membuka jalan bagi anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran, sebagai cawapres untuk capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.Petrus mengatakan, ada 12 pihak yang digugat, yakni Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Iriana Joko Widodo, dan Bobby Nasution. Mereka merupakan keluarga besar Presiden Joko Widodo.
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru