DPR Minta Penjelasan Kemenkeu soal Coretax yang Disebut Digarap Programmer Lulusan SMA

Lingkaran.id - Komisi XI DPR RI meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengenai berbagai persoalan yang muncul terkait sistem administrasi perpajakan Coretax. Salah satu sorotan utama adalah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa sebagian pemrograman Coretax dikerjakan oleh programmer lulusan setingkat SMA.

Dalam rapat kerja bersama Dirjen Pajak dan jajaran Kemenkeu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (24/11/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun secara khusus mempertanyakan pernyataan tersebut. Ia meminta DJP memberi penjelasan detail atas informasi yang menyebut bahwa pihak LG selaku vendor utama Coretax menugaskan programmer dengan latar belakang pendidikan SMA untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan nasional.

Benarkah Hotman Paris Dicoret? Nadiem Makarim Resmi Ganti Kuasa Hukum Jelang Sidang Korupsi Laptop Rp1,98 Triliun

“Ini harus diklarifikasi dan dijelaskan. Kalau yang dimaksud lulusan SMA itu lulusan luar negeri, lalu mengapa kita tetap menggunakan vendor asing? Mengapa pengembangannya sampai memakan waktu empat tahun?,” kritik Misbakhun dalam rapat tersebut.

Selain isu kompetensi programmer, Misbakhun juga menyoroti sejumlah pernyataan Purbaya sebelumnya yang menyebut Coretax masih mengalami banyak error, padahal sistem tersebut akan segera digunakan masyarakat untuk penyampaian SPT tahun depan. Ia juga menyinggung masalah belum diserahkannya source code oleh pihak LG akibat kontrak yang masih berjalan, sehingga pembenahan masih terhambat.

Menurut Misbakhun, pernyataan Menkeu tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari sisi keamanan sistem. Ia menyebut Purbaya sampai harus menurunkan tim khusus untuk memperbaiki aspek keamanan siber Coretax.

“Artinya apa? Bahwa tim yang sebelumnya mengerjakan ini belum siap memastikan keamanan sistem dan data,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (24/10/2025), Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa sejumlah persoalan Coretax dari sisi pengguna sudah mulai teratasi. Namun ia mengakui bahwa masalah pada perangkat lunak buatan LG CNS masih menjadi pekerjaan rumah utama. Berdasarkan informasi resmi Ditjen Pajak, LG CNS–Qualysoft Consortium ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan sistem inti administrasi perpajakan senilai Rp1,2 triliun, termasuk pajak.

Konsorsium tersebut menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk sistem inti perpajakan dan bertanggung jawab mengimplementasikannya di Indonesia. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya menjadikan pembenahan Coretax sebagai salah satu fokus utama.

Dalam upaya perbaikan sistem, Purbaya bahkan mengungkap bahwa ia merekrut peretas (hacker) Indonesia untuk membantu menilai struktur dan keamanan IT Coretax. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun perangkat lunak Coretax ternyata hanya lulusan SMA.

Kolom Komentar Ditutup! Inara Rusli Dihujani Isu Pelakor, Publik Masih Menunggu Klarifikasi Resmi

“Peretas itu bilang, ‘Ini programmer tingkat dasar, lulusan SMA.’ Jadi kemungkinan yang dikirim ke Indonesia bukan talenta terbaik mereka. Kita ini sering dibohongi pihak asing, apalagi karena brand seperti K-Pop membuat kita terkagum-kagum. Tapi untuk urusan pemrograman ya berbeda idak sama seperti musik atau film,” ujar Purbaya, dikutip Sabtu (25/10/2025), di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Kasus ini membuat Komisi XI DPR menuntut transparansi penuh dari Kemenkeu dan DJP, terutama dalam hal kualitas vendor, keamanan sistem, serta kesiapan Coretax sebelum resmi digunakan secara nasional.***