Valyano Boni Raphael Dipecat karena Terindikasi NPD? Ini Fakta yang Terungkap
Pemecatan Valyano Boni Raphael dari SPN Polda Jabar dilakukan pada 3 Desember 2024, dengan alasan utama dugaan Narcissistic Personality Disorder (NPD) serta riwayat ketidakhadiran dalam sejumlah jam pelajaran. Namun, keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, bahkan menjadi pembahasan di Komisi III DPR RI.
Valyano, yang sebelumnya diterima sebagai calon anggota Polri bersama 17 personel penyandang disabilitas lainnya pada 10 Oktober 2024, dinyatakan tidak memenuhi standar pendidikan di SPN Polda Jabar.
Kejaksaan Agung RI menetapkan IR pada kasus PT.Asuransi Jiwasraya, Negara rugi 16 triliun
Kepala SPN Polda Jabar, Kombes Dede Yudi Ferdiansyah, mengungkapkan bahwa Valyano tercatat absen selama 132 jam atau 12 persen dari total jam pelajaran, serta tidak mengikuti 100 jam kegiatan lapangan, yang secara keseluruhan mencapai 19,33 persen dari total waktu pendidikan.
Selain itu, Valyano juga memiliki riwayat dikeluarkan dari pendidikan Kodiklat TNI AL pada tahun 2023 dengan alasan kesehatan. Namun, dalam proses seleksi di SPN Polda Jabar, ia tidak mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjalani pendidikan militer, yang dianggap sebagai bentuk kebohongan dalam penelusuran mental kepribadian (PMK).
Pihak SPN Polda Jabar, melalui psikolog Ipda Ferren Azzahra Putri, menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Valyano didiagnosis memiliki NPD. Beberapa indikasi yang dikemukakan adalah perilaku arogan, permintaan fasilitas di luar ketentuan, serta tindakan manipulatif dengan meminta teman memukulnya agar terlihat seolah mendapat perlakuan kasar dari pengasuh.
Namun, pernyataan ini dipatahkan oleh Kabid Dokkes Polda Jabar, Kombes Dr. Nariyana, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter spesialis, Valyano tidak memiliki gangguan jiwa. Bahkan, ia disebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata, meskipun cara berpikirnya dianggap kurang matang dan membutuhkan validasi dari orang lain.
Ketidakcocokan hasil pemeriksaan ini menjadi perhatian Komisi III DPR RI, khususnya anggota DPR Ahmad Sahroni. Ia menilai bahwa tuduhan NPD terhadap Valyano lebih bersifat subjektif dan tidak berdasar pada analisis medis yang kuat.
Kasus ini semakin kontroversial karena latar belakang keluarga Valyano. Ayahnya, AKBP Bonifacius Surano, merupakan Kasatlantas Polres Depok dan memiliki karier cemerlang di kepolisian. Beberapa pihak menduga bahwa pemecatan Valyano berkaitan dengan posisi ayahnya, yang diduga memiliki konflik dengan pihak tertentu.
Ibunda Valyano, Veronica, juga menuturkan bahwa anaknya pernah mengalami kekerasan dari seseorang yang berpakaian hitam di luar lingkungan sekolah. Pelaku sempat menanyakan tentang ayahnya sebelum melakukan tindakan kekerasan.
Sempat Terancam Gagal, MAN 2 Model Medan Akhirnya Hantarkan 332 Siswa Ke SNBP 2025,Terbanyak Di Sumatera!
Hal ini memicu kecurigaan Ahmad Sahroni bahwa pemecatan Valyano bukan semata karena faktor akademik atau psikologis, melainkan adanya unsur balas dendam terhadap ayahnya.
Kasus Valyano Boni Raphael kini menjadi perbincangan luas, dengan sebagian pihak mendukung upayanya mencari keadilan, sementara yang lain menilai bahwa keputusan SPN Polda Jabar sudah sesuai prosedur. Kejelasan mengenai statusnya kini berada di tangan Komisi III DPR RI, yang tengah menyelidiki lebih dalam terkait kejanggalan dalam pemecatannya.
Perkembangan kasus ini masih terus berlanjut, dan publik menantikan keputusan final apakah Valyano benar-benar layak dipecat atau terdapat faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut.***
